TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu siang, 6 Juli
2024 dimulai dari Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah ditujukan kepada impor ilegal. Sebab, produk-produk itu yang dinilai telah menganggu industri dalam negeri.

Disusul, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengkritisi Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berkali-kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang kebijakan dan pengaturan impor. Beleid itu dinilai terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal.

Selanjutnya, maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan pembukaan rute internasional baru yang menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia dan Labuan Bajo, Indonesia. Rute ini akan mulai terbang perdana pada 3 September 2024.

Berikutnya, Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh ekonomi yang berperan penting dalam sejarah bank di Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun era awal pemerintahan republik.

Terakhir, pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma menyampaikan hak jawab atas artikel berjudul 'Satgas BLBI Sita Aset di Jakarta hingga Bogor dengan Total Nilai Rp 333,6 Miliar' yang tayang di Tempo.co pada Jumat, 28 Juni 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Hippindo Minta Pembatasan Impor Ditujukan kepada Impor Ilegal....

<!--more-->

1. Hippindo Minta Pembatasan Impor Ditujukan kepada Impor Ilegal

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta kebijakan pembatasan impor oleh pemerintah ditujukan kepada impor ilegal. Sebab, produk-produk itu yang dinilai telah menganggu industri dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menilai cakupan kebijakan pembatasan impor yang diberlakukan pemerintah masih terlalu luas. Padahal, menurut dia, pemerintah seharusnya membedakan produk-produk impor yang masuk secara resmi dan ilegal.

“Impor ilegal tidak akan bisa subur kalau penindakan dari pemerntah ini juga kuat,” ujar dia dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. APPBI: Permendag Impor Terus Jadi Masalah karena Tak Sentuh Impor Ilegal, Peraturan Selalu Pukul Rata Padahal Segmentasi Beda-beda

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengkritisi Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berkali-kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang kebijakan dan pengaturan impor. Beleid itu dinilai terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal.

“Kami simpulkan direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya,” ujar Ketua Umum APBI, Alphonzus Widjaja, dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. AirAsia Buka Penerbangan Internasional Langsung Kuala Lumpur - Labuan Bajo....

<!--more-->

3. AirAsia Buka Penerbangan Internasional Langsung Kuala Lumpur - Labuan Bajo, Terbang Perdana 3 September

Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan pembukaan rute internasional baru yang menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia dan Labuan Bajo, Indonesia. Rute ini akan mulai terbang perdana pada 3 September 2024.

Rute baru yang akan beroperasi tiga kali dalam seminggu ini sekaligus menandai penerbangan internasional pertama AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) ke Labuan Bajo.

“Labuan Bajo dan Kuala Lumpur, dua kota yang berbeda negara namun terikat erat oleh keindahan alam, kekayaan budaya, dan peluang ekonomi yang menjanjikan," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine Sinaga dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Siapa Margono Djojohadikusumo Pendiri BNI, Apa Hubungannya dengan Prabowo?

Margono Djojohadikusumo dikenal sebagai tokoh ekonomi yang berperan penting dalam sejarah bank di Indonesia, baik pada masa penjajahan maupun era awal pemerintahan republik. Lahir di Purbalingga pada 16 Mei 1894, Margono berasal dari keluarga bangsawan dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan kebanyakan orang pada masanya.

Dilansir dari laman esi.kemdikbud.go.id, Margono adalah cucu buyut dari Raden Tumenggung Banyakwide, pengikut setia Pangeran Diponegoro, dan anak dari asisten Wedana Banyumas. Pada usia enam tahun, ia mulai bersekolah di Europeesche Lagere School (ELS) dan lulus pada 1907.

Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah calon pegawai negeri Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA) di Magelang dan berhasil menyelesaikannya pada 1911. Setelah lulus dari OSVIA, Margono bekerja sebagai juru tulis di Banyumas dan kemudian di Cilacap.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Hak Jawab Pemegang Saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma....

<!--more-->

5. Hak Jawab Pemegang Saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma perihal Penyitaan Aset BLBI

Pemegang saham Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma menyampaikan hak jawab atas artikel berjudul 'Satgas BLBI Sita Aset di Jakarta hingga Bogor dengan Total Nilai Rp 333,6 Miliar' yang tayang di Tempo.co pada Jumat, 28 Juni 2024.

Dalam hak jawabnya Andri Tedjadharma mengatakan, “Bank Centris Internasional tidak mencari kesalahan dan tidak menyalahkan siapa pun dan lembaga apa pun. Bank Centris Internasional hanya membicarakan kebenaran yang diakui semua pihak bahwa semua pernyataan kami ini berdasarkan bukti yang telah disahkan oleh hakim majelis yang mengadili setiap perkara kami.

Telah terjadi perbuatan penipuan dan penggelapan dengan cara yang sangat canggih, sistematis, komputerisasi, terlindungi, tertutupi dan direncanakan sangat matang terhadap “Bangsa dan Negara Indonesia”. Caranya dengan memanfaatkan dan menipu Bank Centris Internasional dengan membuat 'Bank di dalam Bank di tubuh Bank Indonesia' dalam proses transaksicall money overnight di pasar uang antarbank di Bank Indonesia dengan melibatkan bank lain yang bekerja sama untuk menggelapkan uang negara tersebut."

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pihak menanggapi rencana pemerintah membentuk family office atau kantor keluarga. Wacana ini diusulkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui dan memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukannya.

“Family office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Tempo pada Selasa, 2 Juli 2024.

Saat ini Luhut mengaku dirinya sedang menyusun regulasi terpadu terkait family office. Salah satu regulasi yang bakal ditetapkan adalah orang yang menaruh uangnya di family office tidak dikenakan pajak, tetapi diharuskan untuk melakukan investasi, yang akan dikenakan pajak.

“Mereka tidak dikenakan pajak, tapi dia harus investasi dan investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut dalam video di Instagramnya. Berikut deretan tanggapan terkait rencana pemerintah membentuk family office.

1. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, berbagai studi menunjukkan, negara yang menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.

“Apakah Indonesia Cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang, misalnya?” kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain berpotensi menjadi suaka pajak dan tempat pencucian uang, ia khawatir investasi family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk membangun pabrik. Namun, hanya untuk diputar di instrumen keuangan, seperti pembelian saham dan surat utang.

Menurut Bima, Indonesia belum memenuhi kriteria untuk membentuk family office. Selain mampu menerapkan tarif pajak rendah, negara yang akan membentuk family office mesti memiliki kedalaman pasar keuangan dan infrastruktur keuangan lengkap.

“Misalnya, Singapura, London, Hongkong. Kriteria ini sepertinya belum ada di Indonesia,” kata dia.

2. Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat

Pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat juga mengkritisi rencana pemerintah membentuk family office. Ia menilai tidak ada urgensi pemerintah merealisasikan kebijakan tersebut. Kata dia, ada kebutuhan rakyat yang lebih mendesak dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas

“Misalnya, menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan layanan kesehatan yang lebih baik,” kata Achmad melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Rabu, 3 Juli 2024.

Pemerintah berdalih family office dibentuk guna menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menurut Achmad, realisasinya tidak semudah itu. Terlebih, ketidakpastian ekonomi global masih berlangsung. Menurutnya, orang kaya di dunia akan berhati-hati dalam berinvestasi di luar negeri.

“Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia. Karena dalam pandangan mereka, risikonya lebih tinggi,” ujarnya.

3. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan family office merupakan tawaran yang bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha. Namun ia kurang sepakat jika orang kaya tersebut tidak dikenai pajak. Menurut Suharso, pemerintah selama ini sudah menyambut baik orang kaya yang ingin menyimpan hartanya di Indonesia, namun tidak perlu ada iming-iming insentif pajak.

“Orang kaya tinggal di tempat kita itu terbuka,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPR, Senayan, Kamis 4 Juli 2024.

Menurutnya, pemerintah harus berhemat dalam memberikan insentif fiskal, karena negara sedang dihadapkan dengan tantangan menaikkan rasio pajak dan pendapatan. Dibanding menawarkan insentif, menurut dia, lebih baik diberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha. Seperti misalanya dukungan pendirian pabrik atau lingkungan bisnis.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | RIRI RAHAYU | ILONA ESTHERINA I RIZKI DEWI AYU

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan pembukaan rute internasional baru yang menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia dan Labuan Bajo, Indonesia. Rute ini akan mulai terbang perdana pada 3 September 2024.

Rute baru yang akan beroperasi tiga kali dalam seminggu ini sekaligus menandai penerbangan internasional pertama AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) ke Labuan Bajo.

“Labuan Bajo dan Kuala Lumpur, dua kota yang berbeda negara namun terikat erat oleh keindahan alam, kekayaan budaya, dan peluang ekonomi yang menjanjikan," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine Sinaga dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Veranita, penerbangan langsung AirAsia membuka akses mudah bagi wisatawan Malaysia untuk menjelajahi Labuan Bajo, dan Taman Nasional Komodo. Sebaliknya, wistawan asal Indonesia bisa ke Menara Kembar Petronas, ikon wisata yang memikat para pelancong dari berbagai penjuru dunia.

"Perpaduan budaya Melayu, India, Cina, dan Arab mencipta mozaik budaya yang mempesona di kedua kota. Konektivitas, pariwisata, dan ekonomi tiga pilar utama yang memperkuat hubungan Labuan Bajo dan Kuala Lumpur,” kata Veranita.

AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) saat ini melayani 13 rute di Indonesia dari Kuala Lumpur ke Kertajati, Banda Aceh, Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Padang, Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Balikpapan; serta dari Penang ke Jakarta dan Medan.

Selanjutnya: Sementara itu, Indonesia AirAsia (kode penerbangan QZ) melayani 11 rute di Malaysia....

<!--more-->

Sementara itu, Indonesia AirAsia (kode penerbangan QZ) melayani 11 rute di Malaysia dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching; Bali ke Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu; Medan ke Kuala Lumpur dan Penang; Lombok ke Kuala Lumpur; serta dari Surabaya ke Johor Bahru.

Labuan Bajo, yang dulunya merupakan tempat pemancingan yang tenang, telah berkembang menjadi tujuan yang wajib dikunjungi bagi para pelancong yang mencari keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya.

Ini adalah pintu gerbang ke Taman Nasional Komodo terdekat yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, rumah bagi komodo yang terkenal. Labuan Bajo juga dikenal dengan salah satu daya tarik taman nasional, Pink Beach, yang dinamai berdasarkan warnanya yang mencolok dan merupakan salah satu dari hanya tujuh pantai seperti itu di dunia.

Lanskap yang menakjubkan, air yang jernih, dan terumbu karang yang berwarna-warni menarik para pelancong yang mencari petualangan, pengalaman menyelam, dan pengalaman berkeliling pulau.

Untuk merayakan rute baru yang dimulai pada 3 September 2024 mendatang, AirAsia menawarkan kursi gratis dengan tarifall-in dan tersedia untuk pemesanan di AirAsia MOVE (sebelumnya AirAsia Superapp) dan airasia.com mulai hari ini hingga 14 Juli 2024 untuk periode perjalanan antara 3 September 2024 dan 29 Maret 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan pembukaan rute internasional baru yang menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia dan Labuan Bajo, Indonesia. Rute ini akan mulai terbang perdana pada 3 September 2024.

Rute baru yang akan beroperasi tiga kali dalam seminggu ini sekaligus menandai penerbangan internasional pertama AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) ke Labuan Bajo.

“Labuan Bajo dan Kuala Lumpur, dua kota yang berbeda negara namun terikat erat oleh keindahan alam, kekayaan budaya, dan peluang ekonomi yang menjanjikan," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine Sinaga dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Veranita, penerbangan langsung AirAsia membuka akses mudah bagi wisatawan Malaysia untuk menjelajahi Labuan Bajo, dan Taman Nasional Komodo. Sebaliknya, wistawan asal Indonesia bisa ke Menara Kembar Petronas, ikon wisata yang memikat para pelancong dari berbagai penjuru dunia.

"Perpaduan budaya Melayu, India, Cina, dan Arab mencipta mozaik budaya yang mempesona di kedua kota. Konektivitas, pariwisata, dan ekonomi tiga pilar utama yang memperkuat hubungan Labuan Bajo dan Kuala Lumpur,” kata Veranita.

AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) saat ini melayani 13 rute di Indonesia dari Kuala Lumpur ke Kertajati, Banda Aceh, Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Padang, Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Balikpapan; serta dari Penang ke Jakarta dan Medan.

Selanjutnya: Sementara itu, Indonesia AirAsia (kode penerbangan QZ) melayani 11 rute di Malaysia....

<!--more-->

Sementara itu, Indonesia AirAsia (kode penerbangan QZ) melayani 11 rute di Malaysia dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching; Bali ke Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu; Medan ke Kuala Lumpur dan Penang; Lombok ke Kuala Lumpur; serta dari Surabaya ke Johor Bahru.

Labuan Bajo, yang dulunya merupakan tempat pemancingan yang tenang, telah berkembang menjadi tujuan yang wajib dikunjungi bagi para pelancong yang mencari keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya.

Ini adalah pintu gerbang ke Taman Nasional Komodo terdekat yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, rumah bagi komodo yang terkenal. Labuan Bajo juga dikenal dengan salah satu daya tarik taman nasional, Pink Beach, yang dinamai berdasarkan warnanya yang mencolok dan merupakan salah satu dari hanya tujuh pantai seperti itu di dunia.

Lanskap yang menakjubkan, air yang jernih, dan terumbu karang yang berwarna-warni menarik para pelancong yang mencari petualangan, pengalaman menyelam, dan pengalaman berkeliling pulau.

Untuk merayakan rute baru yang dimulai pada 3 September 2024 mendatang, AirAsia menawarkan kursi gratis dengan tarifall-in dan tersedia untuk pemesanan di AirAsia MOVE (sebelumnya AirAsia Superapp) dan airasia.com mulai hari ini hingga 14 Juli 2024 untuk periode perjalanan antara 3 September 2024 dan 29 Maret 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan AirAsia mengumumkan pembukaan rute internasional baru yang menghubungkan Kuala Lumpur, Malaysia dan Labuan Bajo, Indonesia. Rute ini akan mulai terbang perdana pada 3 September 2024.

Rute baru yang akan beroperasi tiga kali dalam seminggu ini sekaligus menandai penerbangan internasional pertama AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) ke Labuan Bajo.

“Labuan Bajo dan Kuala Lumpur, dua kota yang berbeda negara namun terikat erat oleh keindahan alam, kekayaan budaya, dan peluang ekonomi yang menjanjikan," ujar Direktur Utama Indonesia AirAsia Veranita Yosephine Sinaga dalam keterangan tertulis, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut Veranita, penerbangan langsung AirAsia membuka akses mudah bagi wisatawan Malaysia untuk menjelajahi Labuan Bajo, dan Taman Nasional Komodo. Sebaliknya, wistawan asal Indonesia bisa ke Menara Kembar Petronas, ikon wisata yang memikat para pelancong dari berbagai penjuru dunia.

"Perpaduan budaya Melayu, India, Cina, dan Arab mencipta mozaik budaya yang mempesona di kedua kota. Konektivitas, pariwisata, dan ekonomi tiga pilar utama yang memperkuat hubungan Labuan Bajo dan Kuala Lumpur,” kata Veranita.

AirAsia Malaysia (kode penerbangan AK) saat ini melayani 13 rute di Indonesia dari Kuala Lumpur ke Kertajati, Banda Aceh, Jakarta, Bali (Denpasar), Medan, Padang, Pekanbaru, Makassar, Yogyakarta, Surabaya, dan Balikpapan; serta dari Penang ke Jakarta dan Medan.

Selanjutnya: Sementara itu, Indonesia AirAsia (kode penerbangan QZ) melayani 11 rute di Malaysia....

<!--more-->

Sementara itu, Indonesia AirAsia (kode penerbangan QZ) melayani 11 rute di Malaysia dari Jakarta ke Kuala Lumpur, Penang, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching; Bali ke Kuala Lumpur dan Kota Kinabalu; Medan ke Kuala Lumpur dan Penang; Lombok ke Kuala Lumpur; serta dari Surabaya ke Johor Bahru.

Labuan Bajo, yang dulunya merupakan tempat pemancingan yang tenang, telah berkembang menjadi tujuan yang wajib dikunjungi bagi para pelancong yang mencari keindahan alam yang menakjubkan dan kekayaan budaya.

Ini adalah pintu gerbang ke Taman Nasional Komodo terdekat yang merupakan Situs Warisan Dunia UNESCO, rumah bagi komodo yang terkenal. Labuan Bajo juga dikenal dengan salah satu daya tarik taman nasional, Pink Beach, yang dinamai berdasarkan warnanya yang mencolok dan merupakan salah satu dari hanya tujuh pantai seperti itu di dunia.

Lanskap yang menakjubkan, air yang jernih, dan terumbu karang yang berwarna-warni menarik para pelancong yang mencari petualangan, pengalaman menyelam, dan pengalaman berkeliling pulau.

Untuk merayakan rute baru yang dimulai pada 3 September 2024 mendatang, AirAsia menawarkan kursi gratis dengan tarifall-in dan tersedia untuk pemesanan di AirAsia MOVE (sebelumnya AirAsia Superapp) dan airasia.com mulai hari ini hingga 14 Juli 2024 untuk periode perjalanan antara 3 September 2024 dan 29 Maret 2025.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengkritisi Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berkali-kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang kebijakan dan pengaturan impor. Beleid itu dinilai terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal.

“Kami simpulkan direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya,” ujar Ketua Umum APBI, Alphonzus Widjaja, dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Alphonzus menuturkan, imbas absennya pemerintah mencegah impor ilegal itu adalah stagnasi pertumbuhan industri ritel Indonesia, khususnya setelah Idul Fitri. Stagnasi itu, menurut dia, disebabkan pemerintah hanya fokus membatasi impor resmi. Sementara, impor ilegal tidak pernah disentuh.

Pembatasan impor oleh pemerintah yang tak menyentuh impor ilegal, Alphonzus mengatakan, berdampak kepada produk impor resmi dan lokal. Produk impor resmi terganggu karena dibatasi. Sementara produk lokal terganggu oleh masuknya produk impor ilegal.

Mantan Chief Operating Officer Agung Sedayu Group itu menuturkan, baik pusat perbelanjaan kelas atas maupun menengah-bawah sama-sama terdampak oleh impor ilegal. Kelas atas, yang memang didominasi produk impor, tidak mendapatkan pasokan barang. Bila dibatasi, dia mengatakan, masyarakat justru akan belanja ke luar negeri.

Sementara, pusat perbelanjaan kelas menengah-bawah terdampak oleh banjir impor ilegal. Menurut dia, kelas ini memang harus dilindungi, tapi tidak secara membabi-buta. “Peraturan pemerintah selalu pukul rata. padahal segmentasinya beda-beda,” kata dia.

Bila peraturan impor direvisi kembali tanpa menyentuh impor ilegal, Alphonsuz meyakini tetap akan muncul masalah. Dia mengatakan impor ilegal ini harus ditangani secara serius. “Ini pesoalan tidak selesai-selesai,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengkritisi Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang berkali-kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang kebijakan dan pengaturan impor. Beleid itu dinilai terus menjadi masalah karena tak pernah mengatur impor ilegal.

“Kami simpulkan direvisi karena tidak menemukan masalah sebenarnya,” ujar Ketua Umum APBI, Alphonzus Widjaja, dalam bincang media di sebuah restoran di Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Aturan impor tercatat telah tiga kali mengalami revisi. Pada 11 Desember 2023, Kemendag menetapkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan itu diubah oleh Permendag Nomor 3 Tahun 2024 pada 5 Maret 2024. Sebulan berikutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali merevisi aturan menjadi Permendag Nomor 7 Tahun 2024. Saat ini, aturan teranyar adalah Permendag Nomor 8 Tahun 2024 yang resmi diundangkan pada 17 Mei 2024.

Alphonzus menuturkan, imbas absennya pemerintah mencegah impor ilegal itu adalah stagnasi pertumbuhan industri ritel Indonesia, khususnya setelah Idul Fitri. Stagnasi itu, menurut dia, disebabkan pemerintah hanya fokus membatasi impor resmi. Sementara, impor ilegal tidak pernah disentuh.

Pembatasan impor oleh pemerintah yang tak menyentuh impor ilegal, Alphonzus mengatakan, berdampak kepada produk impor resmi dan lokal. Produk impor resmi terganggu karena dibatasi. Sementara produk lokal terganggu oleh masuknya produk impor ilegal.

Mantan Chief Operating Officer Agung Sedayu Group itu menuturkan, baik pusat perbelanjaan kelas atas maupun menengah-bawah sama-sama terdampak oleh impor ilegal. Kelas atas, yang memang didominasi produk impor, tidak mendapatkan pasokan barang. Bila dibatasi, dia mengatakan, masyarakat justru akan belanja ke luar negeri.

Sementara, pusat perbelanjaan kelas menengah-bawah terdampak oleh banjir impor ilegal. Menurut dia, kelas ini memang harus dilindungi, tapi tidak secara membabi-buta. “Peraturan pemerintah selalu pukul rata. padahal segmentasinya beda-beda,” kata dia.

Bila peraturan impor direvisi kembali tanpa menyentuh impor ilegal, Alphonsuz meyakini tetap akan muncul masalah. Dia mengatakan impor ilegal ini harus ditangani secara serius. “Ini pesoalan tidak selesai-selesai,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 78 tahun yang lalu, tepatnya 5 Juli 1946 Bank Negara Indonesia (BNI) resmi berdiri. Dari masa-masa awal berdirinya di tengah perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini, BNI telah memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Cikal bakal BNI dimulai pada 5 Juli 1946, kurang dari setahun setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Di tengah gejolak revolusi dan upaya mempertahankan kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari pentingnya kehadiran sebuah bank nasional yang dapat mendukung perekonomian negara yang baru merdeka.

Dilansir dari laman resmi BNI, bank ini pada awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946. Margono Djojohadikusumo, seorang tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia menjadi direktur pertama BNI.

Margono yang merupakan kakek Prabowo Subianto merupakan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Pendiriannya didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mendirikan bank yang dapat mengelola keuangan negara yang baru merdeka dan membantu membangun ekonomi nasional.

Pada awal pendiriannya, BNI berfungsi sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Tugas utama BNI pada saat itu adalah untuk mengeluarkan dan mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), mata uang pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

Pada 1968, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946 dan statusnya berubah menjadi Bank Umum Milik Negara. Peran BNI sebagai bank yang bertugas memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional semakin ditekankan dengan undang-undang ini.

Seiring berjalannya waktu, BNI mengalami berbagai perubahan signifikan. Pada 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992, BNI mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero). Langkah besar lainnya adalah pada 1996 ketika BNI menjadi bank BUMN pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, menjadikannya perusahaan publik.

Menghadapi krisis ekonomi Asia pada akhir 1990-an, BNI menerima proses rekapitalisasi dari pemerintah pada 1999 untuk memperkuat struktur keuangannya. Selanjutnya, pada 2007, BNI melakukan divestasi saham pemerintah dan mengadakan penawaran umum saham terbatas pada 2010.

Memasuki abad ke-21, BNI dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Revolusi digital yang mengubah lanskap industri keuangan global menuntut BNI untuk kembali bertransformasi. Bank yang lahir di era perjuangan kemerdekaan ini harus beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan di era digital.

BNI merespons perubahan ini dengan meluncurkan berbagai inovasi digital. Pada 2007, BNI memperkenalkan layanan internet banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan secara online. Ini diikuti dengan peluncuran aplikasi mobile banking pada 2010, yang semakin memudahkan nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

Transformasi digital BNI tidak hanya berfokus pada pengembangan channel digital, tetapi juga mencakup digitalisasi proses internal dan pengembangan kapabilitas analitik. BNI berinvestasi besar-besaran dalam teknologi big data dan artificial intelligence untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperbaiki pengalaman nasabah.

Salah satu terobosan penting BNI di era digital adalah peluncuran BNI Digital pada 2019. Platform ini memungkinkan calon nasabah untuk membuka rekening online tanpa perlu datang ke kantor cabang.

Dengan slogan "Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa", BNI terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dikenal sebagai bank sentral Indonesia yang bersifat independen serta bertugas untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pengelolaan bidang Moneter, Sistem Pembayaran, dan Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam menjalanlan fungsinya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Sejarah BI dimulai sejak 1 Juli 1953 ketika Pemerintah RI menerbitkan UU No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia, yang menggantikan DJB Wet Tahun 1922. Mulai saat itu BI secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dan menjalakan tugasnya yang tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit.

Tugas Dewan Gubernur Bank Indonesia

Berdasarkan UU No 23 Tahun 1999, pimpinan dari Bank Indonesia disebut dengan Dewan Gubernur. Menurut UU tersebut, Gubernur adalah pemimpin yang merangkap sebagai anggota Dewan Gubernur. Kemudian, terdapat Deputi Gubernur Senior yakni wakil pemimpin merangkap anggota Dewan gubernur. Serta Deputi Gubernur yaitu anggota Dewan Gubernur.

Adapun pasal 37 UU NO 23 Tahun 1999 juga menyebutkan bahwa Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur.

Masih dalam beleid yang sama, dicantumkan pula tugas dan wewenang dari Dewan Gubernur. Hal itu diatur dalam Pasal 44 yang berbunyi:

(1) Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia.
(2) Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun dan tunjangan hari tua, serta penghasilan lainnya bagi pegawai Bank Indonesia.
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Gubernur Bank Indonesia

Untuk diketahui, Bank Indonesia saat ini dipimpin Perry Warjiyo yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028. Dilansir dari laman resmi BI, Perry Warjiyo juga merupakan Gubernur Bank Indonesia pada periode 2018-2023.

Ia terpilih untuk kedua kalinya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 24 Mei 2023.

Adapun di bawah kepemimpinannya, Bank Indonesia berhasil meraih sejumlah penghargaan, antara lain:

• The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Awards (GIFA) tahun 2022 dan 2018,
• Best Asset Owner in Southeast Asia dalam Institutional Excellence Award dari Asian Investor tahun 2022,
• Contact Center World 2021, dan Contact Center World 2022 dengan penghargaan tertinggi Certified World Class,
• Global Top Ranking Performers dari Central Banking Publications tahun 2021,
• The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific dari The Asian Bankers tahun 2020,
• Gold Winner - Stevie Asia Pacific Award for Innovation in Technology Development, kategori Government, dari Asia Pacific Stevie Awards tahun 2020, dan
• The Best Systemic and Prudential Regulator in Asia Pacific Award dari The Asian Banker tahun 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI, Anggawira, menyatakan melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada sejumlah sektor ekonomi di Indonesia. Sejumlah sektor industri terkena imbas akibat kurs dolar Amerika Serikat (dolar AS) meningkat.

Anggawira menyebutkan di antaranya impor dan perdagangan. Menurut dia, sektor ini paling terkena dampak karena barang impor menjadi lebih mahal. "Ini termasuk bahan baku dan barang modal yang penting untuk industri domestik," kata dia, saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Jumat malam, 5 Juli 2024.

Imbas itu menyasar juga ke sektor energi dan bahan bakar. Anggawira mengatakan, sebagian besar energi, terutama bahan bakar, diimpor. Pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya impor energi, yang kemudian dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi.

Selanjutnya sektor manufaktur. Industri tersebut bergantung pada bahan baku impor akan mengalami peningkatan biaya produksi. Bertambahnya biaya produksi, kata Tim Ahli Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini, dapat mengurangi margin keuntungan dan daya saing produk di pasar internasional.

Sektor lain yang terkena imbas adalah transportasi dan logistik. Menurut Anggawira, biaya operasional sektor ini dapat meningkat karena kenaikan harga bahan bakar dan komponen impor lainnya. Juga sektor pariwisata, kata dia, meski wisatawan domestik lebih cenderung berlibur di dalam negeri karena mahalnya biaya berlibur ke luar negeri. "Sektor ini harus memperhatikan harga tiket pesawat dan jasa wisata mungkin naik," tutur Anggawira.

Sektor lain yang terdampak dari melemahnya rupiah adalah perbankan dan keuangan. Dia menjelaskan, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi stabilitas keuangan perusahaan dan kemampuan mereka membayar utang dalam mata uang asing.

Akibat melemahnya nilai rupiah dan berdampak ke sejumlah sektor ekonomi tersebut, Anggawira mengatakan pemerintah perlu menempuh sejumlah langkah. Pertama, intervensi pasar valuta asing. "Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar rupiah," ucap Anggawira.

Selanjutnya: Berikutnya, Anggawira menyarankan, meningkatkan cadangan devisa....

<!--more-->

Berikutnya, Anggawira menyarankan, meningkatkan cadangan devisa. Memperkuat cadangan devisa dapat membantu memberikan stabilitas dan kepercayaan pasar terhadap kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban valuta asing. Solusi lainnya adalah diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada impor dengan mendorong produksi dalam negeri dan ekspor dapat membantu mengurangi dampak pelemahan rupiah.

Selain itu, dia menjelaskan, pengendalian inflasi. Ia mengatakan memastikan inflasi tetap terkendali melalui kebijakan moneter dan fiskal yang tepat dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Berikutnya mendorong investasi asing. Meningkatkan iklim investasi untuk menarik investasi asing langsung (FDI), katanya, dapat membantu meningkatkan aliran masuk devisa.

Terakhir, Anggawira mengatakan pengelolaan utang. Menurut dia, mengelola utang luar negeri dengan bijak dan mempertimbangkan penggunaan instrumen keuangan yang dapat melindungi dari fluktuasi nilai tukar.

"Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu mengurangi dampak negatif dari pelemahan rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi," ucap Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara itu.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, mata uang rupiah ditutup menguat 52 poin terhadap dolar AS pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat, 5 Juli 2024. Walau sebelumnya, rupiah sempat menguat 55 poin di level Rp 16.277 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.330.

"Sedangkan untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif. Namun ditutup menguat di rentang Rp 16.220 - Rp 16.320," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Ibrahim, indeks rupiah dan dolar berjangka merosot ke posisi terendah dalam tiga minggu terakhir, perdagangan yang sepi karena libur. Dia mengatakan sementara meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga melemahkan greenback. Fokus saat ini tertuju pada data utama nonfarm payrolls untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut mengenai suku bunga.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI akan segera menutup aplikasi BNI Mobile Banking. Pasalnya, perseroan baru saja meluncurkan super app baru bernama wondr by BNI pada Jumat, 5 Juli 2024.

"Kami berharap secepatnya beralih, paling lama enam bulan harusnya mobile banking lama harus ditutup," kata Direktur Utama BNI Royke Tumilaar usai meluncurkan aplikasi perbankan baru milik perseroan tersebut di Menara BNI.

Saat ini, kata dia, BNI masih menggunakan kedua aplikasi perbankan yang ada, yakni BNI Mobile Banking dan wondr by BNI. Namun, Royke menekankan bahwa BNI tidak akan menggunakan keduanya terus-menerus. "Kami tidak akan pakai dua platform. Sementara (ini) masih jalan dua, tapi satu waktu, ini (BNI Mobile Banking) harus tutup," tuturnya.

Royke mengatakan, saat ini jumlah pengguna BNI Mobile Banking hampir 16 juta orang. Dengan adanya wondr by BNI, dia berharap jumlah pengguna bisa tumbuh dua kali lipat. Namun karena aplikasinya masih baru, target yang dipasang pada angka 10 sampai 20 persen.

"Kalau target, saya minta manajemen dua kali (lipat). Tapi, ya realistislah, ini kan baru launching, mungkin tahun ini 10 sampai 20 persen. Tahun depan, kami berharap akan loncat."

Sementara itu, target dana pihak ketiga atau DPK yang dibidik setelah meluncurkan super app ini pada rentang 9 sampai 10 persen. "Target DPK, kami masih reasonable di kisaran 9-10 persen sekarang ini, average DPK-nya," kata dia.

Royke menjelaskan, aplikasi wondr by BNI ini dirancang dengan mengikuti standar unggulan di industri Indonesia hingga standar global. BNI, kata dia, telah melakukan riset mendalam terhadap ekspektasi dan kebutuhan nasabah, mengadopsi teknologi tertinggi dan pengembangan, serta keamanan. Selain itu, juga memvalidasi langsung kepada target segmen nasabah secara menyeluruh.

"Sehingga, nasabah dapat bertransaksi dan mengatur keuangannya lebih baik dan lebih mudah."

Nantinya, nasabah akan mendapatkan promo-promo spesial dari merchant-merchant pilihan favoritnya, yang merupakan personalisasi berdasarkan kebiasaan dan profiling masing-masing nasabah. "Wondr by BNI kami rancang agar nasabah merasa dimengerti, seperti memiliki teman finansial yang proaktif. Mengerti keinginan dan segala kebutuhan nasabah dari A sampai Z, dan dapat diwujudkan cukup di satu aplikasi," kata Royke.

Aplikasi ini juga dilekapi dengan laporan rekapitulasi keuangan nasabah yang meliputi pengeluaran dan pemasukan. Dengan fitur tersebut, nasabah dapat mengelola keuangan dan merencanakan masa depan melalui fitur investasi yang telah tersedia. "Selain segmen konsumer retail, kami juga akan mempersembahkan inovasi terbaik untuk sektor wholesale corporate dalam waktu dekat," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat, aliran modal asing yang masuk ke Indonesia atau capital inflow di pasar keuangan domestik pada pekan pertama Juli 2024 sebesar Rp 8,34 triliun. Aliran modal asing ini tercatat pada rentang tanggal 1 sampai 4 Juli.

“Berdasarkan data transaksi 1-4 Juli 2024, nonresiden tercatat beli neto Rp 8,34 triliun," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Jumat, 5 Juli 2024.

Erwin merincikan, aliran modal tersebut terdiri dari beli neto senilai Rp 2,08 triliun di pasar saham, beli neto Rp 8,15 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kemudian, jual neto Rp 1,89 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Sejak awal 2024 hingga 4 Juli 2024, total modal asing keluar bersih di pasar SBN tercatat sebesar Rp 32,58 triliun dan Rp 9,06 triliun di pasar saham. Sementara modal asing masuk bersih di SRBI sebesar Rp 139,79 triliun.

Di sisi lain, premi risiko investasi atau premi credit default swap (CDS) Indonesia 5 tahun dilaporkan sebesar 73,58 basis poin (bps) per 4 Juli 2024. Angkanya turun bila dibandingkan dengan 28 Juni 2024, yakni 77,05 bps.

Sementara itu, tingkat imbal hasil atau yieldSBN 10 tahun pada Jumat pagi tanggal 5 Juli 2024 turun menjadi 7,06 persen. Pada hari sebelumnya, tingkat imbal hasil tercatat 7,07 persen. Kemudian, imbal hasil surat utang AS atau US Treasury 10 tahun turun ke level 4,359 persen per 4 Juli 2024.

"BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," kata Erwin.