TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan, perkembangan pesat dunia digital telah membawa kemudahan dalam memperoleh informasi, di mana setiap orang kini bisa bertindak bak wartawan yang melaporkan informasi. Di sisi lain, hal itu menyebabkan media konvensional mulai terdesak.

“Di era digital sekarang ini masyarakat kita sangat mudah memperoleh informasi. Media konvensional yang beredaksi mulai terdesak. Yang dominan adalah media sosial, media online dan semua orang bisa menjadi wartawan. Citizen journalism tanpa ada dewan redaksi,” kata Jokowi dalam pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional XXX, di Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu malam, 8 Septe,ber 2024.

Oleh karena itu, kata dia, setiap pembaca berita media sosial harus mampu menjadi redaksi bagi dirinya sendiri, serta harus mampu menyaring mana berita yang baik dan tidak baik.

“Harus cek dan ricek mana yang benar dan mana yang hoaks atau berita bohong,” tuturnya.

Dia mengatakan, untuk bisa menyaring informasi dengan baik masyarakat membutuhkan pegangan moral yang kuat yaitu agama.

“Di sinilah pentingnya MTQ dan melalui MTQ ini tidak hanya menampilkan kemampuan dan keindahan membaca Alquran, tapi juga momentum untuk mengagungkan Alquran, membumikan ajaran-ajaran Alquran, memperkuat moral dan spiritual bangsa dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara,” katanya.

Presiden pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa 48 tahun yang lalu MTQ Nasional pernah diselenggarakan di Kota Samarinda. Dia menilai penyelenggaraan MTQ kali ini jauh lebih baik.

Jokowi memperoleh laporan bahwa banyak inovasi telah dilakukan pada penyelenggaraan MTQ kali ini antara lain penggunaan teknologi digital seperti aplikasi e-MTQ, e-maqra, dan e-scoring.

“Dan saya sangat mengharapkan bukan hanya penyelenggaraan MTQ-nya yang lebih baik, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Alquran seperti kejujuran, keadilan, perdamaian dan persatuan semakin kokoh dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya.

Bisnis Media

Penurun bisnis media terasa di media cetak. Berdasarkan data Serikat Perusahaan Pers (SPS), masih ada 593 media cetak yang terdaftar pada 2021, tetapi tersisa 399 media pada 2022. Jumlahnya terus turun dan beberapa media semakin banyak yang beralih ke media online murni dan menutup edisi cetaknya karena semakin mahalnya harga kertas, cetak dan kalah dalam hal kecepatan dengan edisi online.

Media online juga menghadapi masalah dengan platform digital raksasa, seperti mesin pencari, yang mendapat keuntungan dari berita media karena banyak orang masuk ke mesin pencari untuk membaca berita.

Masalah Publisher Rights tersebut disinggung oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional, 9 Februari 2023.

Publisher Rights adalah regulasi yang mengatur agar platform digital global seperti Google, Instagram, Facebook, dan lainnya memberikan timbal balik yang seimbang atas konten berita yang diproduksi media lokal dan nasional.

Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Perpres No 32/ 2024 tentang publisher right atau Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Dewan Pers kemudian membentuk Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung Jurnalisme Berkualitas atau dikenal dengan sebutan Publisher Rights. Dewan Pers telah melakukan sidang pleno untuk memilih anggota tim tersebut hingga pada Senin 19 Agustus 2024 terpilih 11 nama.

ANTARA | TIARA JUWITA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekelompok tenaga medis dan kesehatan mendirikan serikat pekerja bernama Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia. Organisasi ini diharapkan bisa membantu mengadvokasi berbagai persoalan terkait dengan kesejahteraan pekerja medis dan kesehatan di Indonesia.

Wakil Sekretaris Umum KSPTMK Indonesia Febriadi Dalka, mengatakan serikat pekerja ini didirikan khusus di bidang kesejahteraan. "Berbeda dengan yang dulu-dulu, yang mungkin fokus pada profesi. Kami fokus di bidang kesejahteraan," kata Febriadi, dalam suasana deklarasi organisasi ini di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI di Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 8 September 2024.

Dia mengatakan tujuan organisasi ini berdiri untuk mengadvokasi dan memastikan setiap tenaga medis dan kesehatan di Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan yang sebanding. Terutama bagaimana mereka diupah bahkan dikontrak sebagai tenaga kerja medis dan kesehatan. Misalnya apakah tenaga medis sudah mendapatkan upah minimum.

"Bagaimana tentang hak-hak itu semuanya itu terpenuhi. Jangan sampai ada yang tidak terpenuhi dengan alasan macam-macam," tutur dia. Ia menyatakan bahwa belum semua pekerja di sektor kesehatan ini mendapatkan upah yang sebanding.

Dia menyatakan ada banyak kasus perihal upah tenaga medis dan kesehatan medis yang tidak mendapatkan upah sebanding. Dia mengakui dalam beberapa kasus yang telah teradvokasi banyak kasus pekerja medis dan kesehatan tersebut tidak mendapatkan upah layak.

Menurut dia, masalah itu tak terlalu menjadi perhatian karena belum serikat pekerja yang berfokus menampung berbagai problem yang dialami para pekerja medis dan kesehatan tersebut. Sehingga selama ini, kata dia, tenaga medis itu hanya memakai jasa dari para legal tertentu untuk menyuarakan masalah tersebut.

Bahkan, menurut Febriadi, ada anggota KSPTMK Indonesia yang mengalami masalah upah itu. "Masalah tunjangan, pesangon. Mereka sudah keluar dari rumah sakit itu, tapi pesangon mereka tidak diberikan pihak rumah sakit dengan berbagai alibi," tutur Febriadi.

Masalah itu, kata dia, tak hanya menimpa anggota serikat saja, melainkan teman-temannya yang bekerja di rumah sakit yang sama. Hingga masalah itu bawah ke proses hukum. "Pertarungannya alot, karena masalahnya tidak selesai, dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial," ujar dia.

Dia mengatakan, dalam urusan ketenagakerjaan, sangat tidak equal membandingkan antara pekerja dengan pengusaha. "Kami selalu kalah. Karena pengusaha punya segalanya, mereka bisa melakukan apa saja kepada pekerja," ujar dia, menyebutkan pentingnya organisasi pekerja.

Selain itu, pria yang berprofesi sebagai dokter itu menjelaskan, serikat pekerja ini harus bisa memastikan upah yang sudah ditetapkan kepada pekerja medis dan kesehatan bisa berlaku setara. Dia mengatakan, pekerja di sektor kesehatan itu bekerja penuh risiko, terutama berhubungan dengan nyawa pasien.

"Memang semuanya penting, tapi life saving-nya itu, kalau kami bilang, itu tentang kehidupan seseorang. Salah sedikit itu taruhannya nyawa pasien. Sehingga ini (nasib tenaga medis dan kesehatan) tidak boleh main-main," ucap dia. "Kami berencana masuk ke Komite Upah, sehingga bisa mendorong upah lebih layak untuk tenaga medis dan kesehatan."

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima lawatan dari sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk. Jokowi menerima mereka di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 5 September 2024, sekitar pukul 10.30 WIB.

Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson, memasuki pintu depan Istana Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Febriany mengatakan dirinya ingn memperkenalkan petingga Vale Base Metals, seperti chairman vale base metal yang sedang berkunjung ke Indonesia.

Sejarah Singkat Vale

Vale salah satu perusahaan tambang di Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya di industri pertambangan, tepatnya pada pengolahan nikel terintegrasi. PT Vale telah eksis di Indonesia sejak memulai eksplorasi pada 1920-an dan mendirikan entitas yang dahulu bernama PT International Nickel Indonesia (INCO) pada Juli 1968. Saat itu, kesepakatan dengan pemerintah dibuat dalam bentuk Kontrak Karya (KK).

Selama 56 tahun, PT Vale telah melalui berbagai tantangan dan mencapai banyak pencapaian. Sejak penandatanganan KK di era PT INCO, Perseroan melakukan berbagai inovasi untuk kelancaran operasional, salah satunya dengan membangun tiga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Ketiga PLTA ini menjadikan pabrik pengolahan nikel dengan intensitas karbon terendah di Indonesia.

Bertahun-tahun sebelum pemerintah Indonesia memerintahkan hilirisasi mineral, PT Vale telah menjalankan pabrik pengolahan di Sorowako sejak 1977. Peresmian pabrik pengolahan tersebut dihadiri oleh Presiden Soeharto.

Seiring perjalanannya, PT INCO berkembang menjadi perusahaan tambang nikel terkemuka. Pada 2011, terjadi perubahan susunan pemegang saham yang berujung pada perubahan nama entitas perusahaan menjadi PT Vale Indonesia Tbk.

Sepak Terjang Vale

Beroperasi dalam naungan Kontrak Karya yang telah diamandemen pada 17 Oktober 2014 dan berlaku hingga 28 Desember 2025 dengan luas konsesi seluas 118.017 hektar meliputi Sulawesi Selatan (70.566 hektar), Sulawesi Tengah (22.699 hektar) dan Sulawesi Tenggara (24.752 hektar).

PT Vale Indonesia menambang nikel laterit untuk menghasilkan produk akhir berupa nikel dalam matte. Rata-rata volume produksi nikel per tahun mencapai 75.000 metrik ton. Dalam memproduksi nikel di Blok Sorowako, kami menggunakan teknologi pyrometalurgi (meleburkan bijih nikel laterit).

Perseroan juga melanjutkan rencana pembangunan pabrik pengolahan nikel beserta fasilitas pendukungnya di Sambalagi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan di Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Proyek di Bahodopi direncanakan untuk membangun pabrik pengolahan untuk memproses bijih saprolit dan menghasilkan feronikel yang merupakan bahan utama dalam pembuatan baja nirkarat.

Untuk Pomalaa, proyek yang saat ini dikembangkan Vale Indonesia adalah untuk memproses bijih nikel limonit dengan menggunakan teknologi HPAL (High Pressure Acid Leaching) untuk menghasilkan produk yang dapat diolah menjadi bahan utama baterai mobil listrik.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan petinggi PT Vale IndonesiaTbk di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 5 September 2024.

Mereka adalah Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.

Apa yang dibahas?

Febriany mengatakan dirinya ingin memperkenalkan petingga Vale Base Metals, seperti chairman vale base metal yang sedang berkunjung ke Indonesia. Ia menyebut tidak ada laporan khusus kepada Jokowi. Dia mengatakan hanya bakal mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah selama ini kepada Vale.

“Kami berharap bahwa akan mendapat dukungan saja, sekalian meng-update juga progres-program perkembangan kita terakhir ini,” katanya.

Saham PT Vale sah dipegang oleh Perusahaan pertambangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Mineral Industri Indonesia (Mind Id) sebesar 34 persen pada Juli 2024, dari sebelumnya 20 persen.

Penandatanganan perjanjian transaksi definitif akuisisi 14 persen kepemilikan saham gabungan secara pro rata Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM) di INCO oleh MIND ID dilakukan pada Senin, 26 Februari 2024.

"MIND ID bersama VCL dan SMM telah menyepakati syarat dan ketentuan untuk pelaksanaan akuisisi saham PT Vale oleh MIND ID yang setara dengan sekitar 14% (empat belas persen) dari total kepemilikan saham PT Vale yang akan diselesaikan segera setelah segala kondisi prasyarat terpenuhi dan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," bunyi keterangan Mind ID dikutip dari situs resminya.

Adapun, nilai divestasi saham tersebut disepakati di angka Rp 3.050 per saham dengan total investasi yang dikeluarkan MIND ID senilai US$ 300 juta atau sekitar Rp 4,69 triliun (asumsi kurs saat itu Rp 15.635 per dolar AS).

Istana Kepresidenan belum memberikan keterangan soal pertemuan Jokowi dan petinggi PT Vale Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, merepons adanya persetujuan tambahan anggaran berbagai kementerian. Persetujuan tambahan anggaran itu diajukan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025.

Yusuf mengatakan dalam penyusunan APBN ada sejumlah tahapan. Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pembahasan APBN, penetapan APBN, dan terakhir pelaksanaan. "Tahapan dari Agustus sampai Oktober itu adalah tahapan pembahasan," kata Yusuf kepada Tempo melalui pesan singkat pada Minggu, 8 September 2024.

Menurut dia, dalam tahapan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian dan lembaga dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. "Perubahan ini juga muncul bila ada penyesuaian dalam asumsi makro yang dibahas dalam tahapan ini," tutur dia.

Ketika asumsi makro itu berubah, ia menjelaskan maka itu akan mempengaruhi perubahan pada komponen pendapatan dan juga belanja. Sehingga kementerian yang punya program yang sifatnya teknis tentu akan ikut mengalami perubahan.

Dia mencontohkan ketika Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran tertentu untuk pembangunan infrastruktur. Dan beberapa pembangunan infrastruktur di antaranya dilakukan dengan mengimpor bahan baku dari luar. Dan terjadi perubahan asumsi makro, terutama nilai tukar. "Maka hal ini akan ikut mempengaruhi perubahan dari anggaran Kementerian PUPR," ujar Yusuf.

Dia menjelaskan dampak itu tidak sekadar terjadi pada kementerian teknis. "Asumsi makro yang bersifat lebih umum seperti pertumbuhan ekonomi juga akan ikut mempengaruhi perhitungan dari perubahan komponen belanja pegawai atau pembelanjaan barang," katanya.

Sehingga hal ini kemudian dibahas dan disepakati dalam tahapan pembahasan dan akhirnya bermuara terhadap perubahan dari angka yang diajukan sebelumnya. Di luar hal itu, penambahan atau perubahan anggaran juga terjadi ketika suatu program dinilai punya target atau output yang disesuaikan. Terutama, kata Yusuf, dalam tahapan pembahasan.

"Sehingga penyesuaian target output yang ingin dicapai dalam jangka pendek, terutama dalam satu tahun ke depan, itu juga bisa berakibat terhadap perubahan anggaran yang diajukan oleh kementerian dan lembaga tertentu," ujarnya.

Dalam RAPBN 2025, anggaran kementerian sudah disepakati Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hampir semua kementerian mengajukan tambahan anggaran lagi ke DPR—dan Dewan kembali menyetujui permintaan tersebut.

Dia menjelaskan anggaran itu memang belum dijalankan sebelum disahkan. APBN itu, kata dia, sifatnya masih rancangan. Meski begitu, pola penyusunan anggaran ini harus diakui bahwa di tahap awal perancangan, anggaran belum sepenuhnya disusunkan berdasarkan asumsi yang kokoh. Sehingga kemudian berubah seiring masuk ke tahapan pembahasan.

Di sisi lain, jika berbicara soal APBN 2024, perubahan anggaran atau pengusulan tambahan duit, itu akan memberikan potensi tambahan anggaran belanja kementerian. "Jika penambahan banyak, maka tak mungkin tidak akan berdampak pada potensi penambahan defisit anggaran dibandingkan dengan rancangan sebelumnya," ucap Yusuf.

Dia menjelaskan anggaran itu memang belum dijalankan sebelum disahkan. APBN itu, kata dia, sifatnya masih rancangan. Meski begitu, pola penyusunan anggaran ini harus diakui bahwa di tahap awal perancangan, anggaran belum sepenuhnya disusunkan berdasarkan asumsi yang kokoh. Sehingga kemudian berubah seiring masuk ke tahapan pembahasan.

Di sisi lain, jika berbicara soal APBN 2024, perubahan anggaran atau pengusulan tambahan duit, itu akan memberikan potensi tambahan anggaran belanja kementerian. "Jika penambahan banyak, maka tak mungkin tidak akan berdampak pada potensi penambahan defisit anggaran dibandingkan dengan rancangan sebelumnya," ucap Yusuf.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Kesehatan Indonesia Roy Tanda Anugrah Sihotang mengatakan setelah Reformasi 1998 masih banyak tenaga medis dan kesehatan di lingkungan kerja mengalami situasi sangat menyedihkan.

Situasi ini berlangsung selama 28 tahun Reformasi. Masalah yang dihadapi tenaga medis itu, di antaranya kontrak kerja yang tidak jelas. Mereka seringkali dianggap sebagai mitra yang tidak memiliki hak sebagai pekerja.

"Termasuk dalam hal ini adalah residen di Rumah Sakit Vertikal milik pemerintah," kata Roy, dalam pidato deklarasi serikat saat mendeklarasi SPTMK Indonesia di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 8 September 2024.

Selain kontrak kerja bermasalah, Roy mengatakan masalah yang kerap terjadi menimpa buruh medis dan kesehatan adalah pendapatan upah tidak layak. Termasuk untuk dokter internship yang menopang pelayanan kesehatan di penjuru Tanah Air.

Selain itu, jam kerja yang menurut dia tidak manusiawi. Termasuk terjadi pada dokter dan dokter residen di RS Vertikal Pemerintah. Tidak adanya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Kebijakan cuti tidak jelas, tidak adanya jaminan hari tua. "Ketiadaan pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK," kata dia, menyebutkan tujuh masalah yang kerap menimpa tenaga medis dan kesehatan.

Ia menjelaskan Reformasi membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Salah satu perubahan yang signifikan adalah Amendemen Undang-Undang 1945 yang mengubah orientasi menjadi lebih kepada pro modal. Tidak terkecuali dalam sektor kesehatan. "Kapital merambah masuk dalam pelayanan medis dan kesehatan mengurangi peran negara sebagai mana didesakkan oleh kekuatan neoliberal," ujar dia.

Menurut dia, orientasi pro modal sangat terlihat di era Reformasi, dengan bertambahnya institusi pelayanan kesehatan swasta. Institusi layanan kesehatan yang sebelumnya didominasi institusi negara, seperti pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah dan praktik dokter atau tenaga kesehatan prubadi.

Seperti bidan diganti dengan menjamurnya klinik, RS swasta dan institusi layanan swasta lainnya sebagai simbol orientasi pro modal oleh negara. Menurut dia, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam aspek tenaga medis dan kesehatan nasional. Dalam kaitannya dengan relasi industrial terhadap industri kesehatan yang berkembang pesat.

"Situasi lingkungan kerja yang tidak layak ini, hampir terjadi di seluruh penjuru Tanah Air," ucap dia, menjelaskan soal problem yang kerap terjadi di lingkup tenaga medis dan kesehatan itu.

TEMPO.CO, Solo - Bank Indonesia (BI) Solo, Pemerintah Kota Solo, dan Forkopimda serta perbankan Solo Raya yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Solo Raya mencanangkan Gerakan Bersama #SoloAntiJudiOnline, Minggu, 8 September 2024. Kegiatan digelar di Lapangan Timur Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah.

Sebagai bentuk komitmennya, BI mengawasi secara intensif Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) yang berada di bawah kewenangan BI. Termasuk pengenaan sanksi apabila PJP itu memfasilitasi kegiatan judi online.

Kepala Kantor Perwakilan BI Solo, Dwiyanto Cahyo Sumirat mengemukakan permasalahan judi online yang terjadi di masyarakat saat ini telah berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kuartal I tahun 2024, ia menyebut perputaran dana yang terkait judi online mencapai angka Rp 100 triliun dengan lebih dari 3,2 juta orang terlibat melalui berbagai platform.

"Kondisi ini semakin mengkhawatirkan mengingat sebagian besar pemain judi online merupakan masyarakat berpenghasilan rendah serta telah menjangkau anak-anak," ujar Dwiyanto saat pencanangan Gerakan Bersama #SoloAntiJudiOnline di Stadion Manahan Solo, Minggu, 8 September 2024.

Latar belakang itulah yang mendorong adanya Gerakan Bersama #SoloAntiJudiOnline itu. Diharapkan pencanangan gerakan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi yang melibatkan seluruh pemangku kebijakan mulai dari pemerintah daerah, lembaga negara, penegak hukum, perbankan serta seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengkampanyekan gerakan melawan judi online yang secara nyata telah merugikan dan menyengsarakan masyarakat.

"Bank Indonesia yang tergabung dalam anggota Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring terus berkomitmen bersama-sama dengan pemerintah, instansi, perbankan, dan pihak lainnya mengkampanyekan upaya pencegahan judi online di masyarakat khususnya Solo Raya," ungkap dia.

Ia menambahkan BI juga terus menggalakkan berbagai program edukasi perlindungan konsumen kepada masyarakat sehingga dapat terhindar dari judi online.

Adapun Wali Kota Solo, Teguh Prakosa yang hadir dalam acara itu mengakui kemajuan teknologi memudahkan masyarakat dari berbagai usia menjangkau informasi segala bidang. Termasuk halnya judi online yang telah menjangkau menggantikan judi konvesional.

"Kemajuan teknologi ini bisa positif dan negatif. Positifnya, memperpendek jarak sehingga bisa melihat dunia secara dekat. Negatifnya, karena teknologi bisa dijangkau berbagai lapisan masyarakat hingga anak-anak," ucap dia.

Sehingga, ia mengatakan banyak perkara menelan korban jiwa karena perundungan atau bullying di media sosial serta pemalsuan media sosial dengan nama pejabat. "Hal ini merugikan semua pihak," kata dia.

Bahkan kejahatan teknologi masuk pada bidang perbankan terkait halnya aliran dana. Sehingga menurut Teguh, BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) patut curiga. Seperti halnya nasabah hanya status biasa saja tapi menerima transfer keuangan luar biasa. Termasuk halnya, teknologi judi online yang menggantikan judi konvensional.

"Dulu tukang becak, buruh, main judi di perempatan memakai kartu, sudah dilarang. Sekarang berganti Online," ucap Teguh.

Lebih lanjut ia mengatakan dampak judi online ini sudah di depan mata, bagi yang berkeluarga bahkan bisa berujung perceraian. Bahkan yang kaya, dipastikan gulung tikar, apalagi kondisinya standar UMR. Dengan begitu ia pun melakukan inisiasi mengajak berkampanye Gerakan Bersama #SoloAntiJudiOnline.

"Bersama Bank Indonesia, pihak perbankan dan stakeholder," ucap dia.

Kegiatan pencanangan Gerakan Bersama #SoloAntiJudiOnline pada Minggu itu dirangkaikan dengan acara Penutupan Sinergi Pejuang Penggerak Kedaulatan dan Persatuan Rupiah atau SERDADU BI Solo yang telah diselenggarakan selama Agustus 2024.

Berbagai program edukasi, sosialisasi, serta perlombaan dengan topik Sistem Pembayaran dan Cinta Bangga Paham Rupiah telah dilaksanakan. Melalui kehadiran industri perbankan, kegiatan ini juga menjadi ajang Pembukaan Pekan Olah Raga dan Seni Perbankan (Porsebangk) BMPD Solo Raya pada September-Oktober 2024 dengan agenda utama berupa berbagai pertandingan olahraga dan seni antar anggota BMPD serta penyelenggaraan Duta Rupiah Solo tahun 2024.

"Kolaborasi dan sinergi ini diharapkan senantiasa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Solo dan sekitarnya," ucap Dwiyanto.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Minggu sore, 8 September 2024 dimulai dengan informasi pemulihan layanan meterai digital dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri mendapatkan banyak kritik.

Kemudian informasi mengenai fakta-fakta krusial mengenai pembatasan pertalite dan solar pada 1 Oktober 2024 mendatang.

Selain itu berita tentang Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 0,53 persen pada penutupan perdagangan Jumat, 6 September 2024 dengan level 7.721. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Pelamar CPNS Pertanyakan Duit Pembelian Meterai Digital yang Gagal ke Peruri

Informasi pemulihan layanan meterai digital dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri mendapatkan banyak kritik. Protes itu disampaikan langsung oleh pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di akun Instagram @peruri.indonesia.

Dalam unggahan "Peruri Terus Berupaya Maksimal Memulihkan Layanan e-Meterai", yang menyampaikan tentang pemulihan dan peningkatan kapasitas infrastuktur web khusus layanan pembelian e-meterai untuk pendaftar CPNS 2024. Peruri menyebut masalah terjadi karena antusiasme pendaftar yang mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan antrian panjang. Ada banyak warganet mengeluhkan pengembalian duit pembelian meterai tersebut.

"Tiga hari lonjakan apa woi, kocak. Gua dari tanggal 21 beli e-meterai dan udah bayar, malah status di website menunggu pembayaran terus. Tanggal 22 Agustus gua cek lagi malah Qris kadaluarsa. Lu kemanain duit gua itu, gua beli 10. Gua kirim pesan ke Helpdesk tapi gak ada respons apa pun. Gua mutusin beli lagi tanggal 29 Agustus dan masih 0 kuota, padahal gua udah bayar. Total gua beli 15 materai. Tanggung jawab kalian," kata @_your_neded, menanggapi unggahan Peruri.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Tiga Fakta Krusial Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober 2024

Pemerintah berencana mulai membatasi penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, alias pembatasan pertalite dan solar pada 1 Oktober 2024 mendatang. Meski sudah beredar tanggal penerapannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan pembatasan BBM subsidi itu masih dalam proses sosialisasi.

“Belum ada keputusan, belum ada rapat,” kata Jokowi setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Sardjito, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Jokowi, pembatasan ini bertujuan untuk mengatasi masalah polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, serta untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. IHSG Pekan Depan Diprediksi Menguat, Ini 3 Rekomendasi Saham Pilihan

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menguat 0,53 persen pada penutupan perdagangan Jumat, 6 September 2024 dengan level 7.721.

Adapun ketiga saham yang bakal meningkat direkomendasikan untuk pekan depan yakni Agung Podomoro Land (APLN) dengan harga terakhir 130, BFI Finance (BFIN) harga terakhir 1000, dan Bank CIMB Niaga (BNGA) dengan harga terakhir 1895.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan pergerakan positif IHSG pekan lalu terutama didorong oleh sektor Financials, Healthcare, maupun Properties and Real Estate.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta -Pakar dan ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menjelaskan soal persetujuan penambahan anggaran kementerian setelah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN disepakati, menunjukkan tidak optimalnya dalam proses perencanaan awal.

Achmad mengatakan jika anggaran terus-menerus ditambah di luar waktu perencanaan, hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan negara dan berpotensi mengganggu prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan.

Menurut dia, yang ideal adalah seluruh kebutuhan kementerian dan lembaga sudah dipertimbangkan secara matang pada saat penyusunan RAPBN. "Sehingga tidak perlu ada pengajuan tambahan yang signifikan di luar waktu tersebut," kata Achmad, melalui aplikasi perpesanan pada Minggu, 8 September 2024.

Dalam RAPBN 2025, anggaran kementerian sudah disepakati Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Hampir semua kementerian mengajukan tambahan anggaran lagi ke DPR—dan Dewan kembali menyetujui permintaan tersebut.

Menurut Achmad, jika setiap kementerian terus meminta tambahan anggaran di tengah jalan, ini mengindikasikan proses perencanaan anggaran tidak dijalankan dengan baik. "Permintaan anggaran tambahan bisa jadi tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat," tutur dia.

Melainkan permintaan tambahan anggaran itu, ia berujar, lebih pada keinginan setiap kementerian menambah fasilitas internal atau privilege bagi pegawai pemerintah. Selain itu, penambahan anggaran setelah perencanaan awal bisa menciptakan ketidakadilan alokasi anggaran.

"Di mana sektor-sektor penting yang seharusnya mendapatkan prioritas, seperti peningkatan daya beli masyarakat, atau program-program kesejahteraan sosial, justru terabaikan," kata staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, itu.

Menurut dia sebaiknya pemerintah dan DPR menegaskan bahwa anggaran yang sudah disepakati di awal harus dihormati dan dijalankan dengan optimal. Serta hanya dalam kasus darurat atau kebutuhan yang benar-benar mendesak tambahan anggaran bisa dipertimbangkan. "Pemerintahan Prabowo harus berhati-hati dalam menyetujui tambahan anggaran yang diajukan oleh berbagai kementerian," ujarnya.

Dia menjelaskan, meski kebutuhan operasional setiap kementerian penting, alokasi anggaran seharusnya diprioritaskan untuk berbagai hal yang langsung berdampak pada masyarakat luas. Seperti peningkatan daya beli dan kesejahteraan ekonomi.

"Penambahan anggaran yang terus-menerus, terutama jika lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan fasilitas atau previlese bagi pegawai pemerintah, dapat membebani APBN tanpa memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Dua puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menggadaikan Surat Keputusan atau SK jabatan mereka ke bank setelah dilantik sebagai wakil rakyat. SK tersebut dijadikan jaminan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim. Lantaran apakah benar Surat Keputusan (SK) jabatan bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman di bank? Bagaimana mekanismenya?

Dilansir dari journal.appihi.or.id, bagi seseorang yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi dokumen penting yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. SK ini diperoleh setelah calon PNS (CPNS) resmi diangkat, dan mereka akan menjadi PNS penuh setelah mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

SK CPNS termasuk dalam bentuk keputusan atau beschikking, yang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU 51/2009) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak terkait.

Dalam praktik perbankan, SK PNS sering kali digunakan sebagai jaminan kredit. Meskipun tidak termasuk dalam kategori jaminan kebendaan seperti gadai atau fidusia, SK PNS diakui sebagai bentuk jaminan karena memberi kepastian bahwa pemiliknya memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya. Dalam konteks hukum perdata, jaminan utang dibagi menjadi dua jenis seperti yang disadur dalam eprints.undip.ac.id, yaitu:

1. Jaminan Umum: Semua harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk perikatan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

2. Jaminan Khusus: Dibagi menjadi jaminan kebendaan (seperti gadai, fidusia, dan hak tanggungan) dan jaminan perorangan (seperti penanggung atau garansi).

Namun, cakupan penggunaan SK sebagai jaminan tidak terbatas pada SK PNS saja. Jenis SK lain, seperti SK dari karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anggota TNI/Polri, serta pegawai perusahaan swasta nasional juga dapat diterima. Bagi karyawan swasta, bank biasanya melakukan penilaian khusus terhadap perusahaan tempat mereka bekerja untuk menentukan apakah SK kerja layak dijadikan jaminan kredit. Penilaian ini bergantung pada kebijakan dan aturan masing-masing bank.

Menurut Salim HS dan J. Satrio, SK PNS tidak masuk dalam kategori jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, melainkan dianggap sebagai hak istimewa (privilege). Hal ini mirip dengan ijazah atau surat pensiun yang digunakan sebagai jaminan utang di bank. Meski tidak mempunyai nilai ekonomis langsung bagi orang lain, SK PNS memberikan keunggulan psikologis bagi kreditur untuk menagih utang lebih cepat dibandingkan kreditur biasa.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa yang terjadi pada utang yang dijaminkan dengan SK atau menggadaikan SK jika PNS tersebut berhenti? Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, semua harta debitur dapat digunakan untuk melunasi utang. Jika PNS tersebut berhenti dan tidak memiliki harta lain untuk dijaminkan, maka kreditur masih memiliki hak untuk menagih sisa utang dari harta yang tersisa.

Namun, jika pembayaran utang PNS dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung, maka kreditur akan segera mengetahui ketika PNS tersebut diberhentikan. Hal ini dikarenakan SK yang dijadikan jaminan tidak lagi berlaku. Dalam kondisi seperti ini, PNS tersebut diharapkan segera melunasi utangnya untuk menghindari masalah lebih lanjut.

TEMPO.CO, Solo - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Kota Solo memastikan tambahan pasokan LPG 3 kilogram (kg) dari Pertamina yang didistribusikan menyasar semua pangkalan di Kota Bengawan. Solo mendapatkan tambahan pasokan total lebih dari 58 ribu tabung LPG 3 kg dari Pertamina yang didistribusikan mulai 6 sampai 9 September 2024.

Sekretaris Hiswana Migas Kota Solo, Agustinus Adhitya Pramono mengkonfirmasi hal itu saat ditemui di sela-sela pendistribusian LPG 3 kg tambahan di Pangkalan LPG Muntasir di bilangan Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Minggu, 8 September 2024.

"Jadi untuk saat ini tambahan di wilayah Kota Solo itu dari tanggal 6 sampai 9 itu sebesar 58.000 tabung lebih dan itu untuk semua pangkalan (LPG) dengan persentase alokasi sesuai dengan kemampuan pangkalan. Saat ini di Solo ada sekitar 2 ribu sekian lebih pangkalan," ujar Adhitya kepada wartawan.

Menyusul adanya keluhan dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir perihal sulitnya mencari LPG 3 kg di pasaran, ia mengungkapkan Hiswana Migas Solo merespons dengan mengecek ke lapangan. Hal itu dilakukan bersama pihak Pertamina, Pemerintah Kota Solo dan sejumlah stakeholder terkait.

Ia mengklaim dari pengecekan di lapangan itu diketahui bahwa kondisi di pangkalan LPG sebenarnya tidak ada permasalahan pasokan. Ia menyebut stok di tingkat pangkalan itu aman dan tidak ada kelangkaan.

"Hanya saja dari pengecekan di lapangan tersebut rata-rata yang "menjerit" adalah di tingkat pengecer karena awalnya mereka mendapatkan alokasi lebih, tapi sekarang dibatasi," ungkap dia.

Ia menjelaskan terkait pembatasan alokasi pasokan LPG 3 kg di tingkat pengecer itu lantaran ada aturan dari pemerintah bahwa alokasi pasokan LPG 3 kg tersebut untuk pengecer dikurangi dari awalnya sebesar 20 persen menjadi hanya 10 persen.

"Jadi kami bisa katakan bahwa kondisi di lapangan tidak ada masalah. Kondisi aman, masyarakat tidak perlu panik, dan bisa membeli tabung LPG 3 kg di lokasi pangkalan masing-masing," kata dia.

Sebagai informasi, aturan itu tertuang dalam surat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. B-5522/MG.05/DJM/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang mengatur pangkalan (sub penyalur) LPG 3 kg wajib mendistribusikan minimal 90 persen LPG 3 kg kepada konsumen akhir per 1 Juli 2024.

Pemilik pangkalan LPG Muntasir, Muntasir memastikan pangkalannya rutin mendapatkan pasokan LPG 3 kg dan tidak sampai langka.

"Di sini pengiriman seminggu tiga kali, setiap pengiriman dapat 45 tabung (LPG 3 kg) dan tidak pernah dikurangi. Di saya 45 tabung itu sudah cukup karena saya mengajukan sesuai KTP yang dibutuhkan untuk warga yang tinggal di daerah sini, jadi sesuai, saya juga tidak muluk-muluk dan tidak saya jual jauh-jauh, prioritas tetangga dan warga sekitar 2 RW," tutur Muntasir.

TEMPO.CO, Jakarta -Informasi pemulihan layanan meterai digital dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri mendapatkan banyak kritik. Protes itu disampaikan langsung oleh pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di akun Instagram @peruri.indonesia.

Dalam unggahan "Peruri Terus Berupaya Maksimal Memulihkan Layanan e-Meterai", yang menyampaikan tentang pemulihan dan peningkatan kapasitas infrastuktur web khusus layanan pembelian e-meterai untuk pendaftar CPNS 2024. Peruri menyebut problem terjadi karena antusiasme pendaftar yang mengalami lonjakan sehingga mengakibatkan antrian panjang. Ada banyak warganet mengeluhkan pengembalian duit pembelian meterai tersebut.

"Tiga hari lonjakan apa woi, kocak. Gua dari tanggal 21 beli e-meterai dan udah bayar, malah status di website menunggu pembayaran terus. Tanggal 22 Agustus gua cek lagi malah Qris kadaluarsa. Lu kemanain duit gua itu, gua beli 10. Gua kirim pesan ke Helpdesk tapi gak ada respons apa pun. Gua mutusin beli lagi tanggal 29 Agustus dan masih 0 kuota, padahal gua udah bayar. Total gua beli 15 materai. Tanggung jawab kalian," kata @_your_neded, menanggapi unggahan Peruri.

@risa_oktavia, meminta Peruri tak memaksakan pelayanan e-meterai berbasis daring jika pemulihan infrastruktur tersebut belum maksimal seratus persen. Menurut dia, dalam pembayaran pembelian meterai sangat lancar. "Tapi konfirmasi setelah dibayar malah zonk banget," kata dia, mengomentari penjelasan Peruri di Instagram tersebut.

Minimal, kata @risa_oktavia, jika sistem yang disiapkan Peruri tak bisa membaca secara otomatis pembayaran yang sudah berhasil, Peruri perlu membuat menu berisi pilihan untuk mengunggah dokumen pembayaran. "Kek model Traveloka atau Merchant sejenisnya. Jadi bisa juga dicek secara manual buat bukti pembayaran. Jadi orang gak harus kerja dua kali buat ke Helpdesk atau e-mail buat klaim," tutur dia.

Selain itu, dia mengeluhkan proses refund yang membutuhkan banyak syarat. "Pake dipotong 25 persen lagi, buat beli aja udah kalian kasih admin Rp 2.500, giliran gagal karena sistem kalian, malah duit kami kalian potong. Lawak banget nih," ucap @risa_oktavia.

Akun @ivyarini, menimpali dengan meminta Peruri supaya berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional karena ada masalah teknis dalam layanan pembelian materai elektronik tersebut. Dia menyarankan dua hal, yaitu Peruri dapat membantu menyarankan kepada pihak BKN untuk memperpanjang batas pendaftaran hingga layanan e-materai pulih kembali.

Kedua, kata @ivyarini, jika terdapat kemungkinan layanan belum dapat pulih dalam waktu dekat, pihak peruri mungkin dapat menyarankan BKN untuk menempuh alternatif lain, seperti penggunaan materai offline. "Setidaknya pejabat @peruri.indonesia koordinasi dengan @bkngoidofficial terkait persoalan ini, udah selayaknya management@peruri.indonesia bertanggung jawab. Harusnya ngga perlu diajarin,"
kata @pariwisata.gayo, menimpali.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya tak merespons pesan konfirmasi perihal perbaikan layanan pembelian materai elektronik. Tempo telah mengirim pesan dan menelepon ke nomor teleponnya sejak 7 dan 8 September 2024. Namun pesan dan panggilan telepon belum dijawab hingga artikel ini ditulis.

Dalam penjelasan Peruri, menjelang penutupan pendaftaran calon aparatur sipil negara atau ASN, , web layanan e-meterai mengalami lonjakan penggunaan. Hal itu mengakibatkan adanya antrian panjang bagi pengguna yang ingin mengakses layanan e-meterai. Hal ini mengakibatkan perlambatan pelayanan e-meterai melalui web.

Peruri menyatakan meminta maaf karena terjadi problem dalam proses pembelian dan pembubuhan meterai elektronik. Khususnya dalam proses pendaftaran ASN 2024. "Kami sedang melakukan upaya terbaik memulihkan kualitas layanan agar website meterai elektronik dapat berfungsi secara penuh kembali," tulis @peruri.indonesia.

Sebelumnya, Dwina mengatakan menjamin kuota e-meterai yang sudah dibeli tidak akan hilang dan akan kembali secara bertahap. Meterai elektronik yang telah dibeli dapat dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dokumen digital yang membutuhkan pembubuhan meterai dan tidak memiliki masa kadaluarsa.

Demi menjaga kelancaran sistem dan antrean layanan, Peruri melakukan langkah-langkah prioritas layanan, seperti penyelesaian antrean pembubuhan (stamping) yang sudah dalam proses, serta pembaharuan kuota untuk akun yang sudah berhasil melakukan pembayaran. "Sedangkan untuk layanan pembelian kuota dan registrasi akun baru, akan dilakukan pembukaan akses layanan secara berkala dengan mempertimbangkan beban antrean yang sedang berlangsung," kata dia, dalam keterangannya pada Jumat, 6 September 2024.