ekBis#1

Respons Rencana Subsidi Tiket KRL Berbasis NIK, Erick Thohir: Belum Dibahas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir turut merespons rencana penerapan subsidi tiket kereta rel listrik atau KRL Commuter Line berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Sebagai kementerian yang hanya menjalankan penugasan, ia mendukung apapun keputusan pemerintah.

Menurut Erick Thohir, wacana tersebut masih perlu dibahas bersama antar kementerian dan juga BUMN. "Belum (dibahas), kan biasanya ada rapat terbatasnya, dan biasanya kan kami mengikuti,” ujarnya ditemui usai rapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Senin, 2 September 2024.

Sampai saat ini, Ketua PSSI itu mengaku belum mengetahui detail penerapan subsidi kereta listrik berbasis NIK. Ia mengatakan Kementerian BUMN bukan sebagai yang mengambil kebijakan sehingga sifatnya hanya menuruti. “Bukan saya lempar problem ya. Kita mengikuti kebijakan,” kata Erick Thohir.

Wacana pemberlakukan subsidi berbasis KRL sebelumnya menuai pro dan kontra. Perwakilan komunitas pengguna kereta yang tergabung dalam KRLMania, Nurcahyo mengatakan rencana tersebut berpotensi membatasi kampanye penggunanaan transportasi publik.

“Kami ingin menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya,” ujar Nurcahyo dalam pernyataan resmi, Jumat 30 Agustus 2024.

Nurcahyo menyebutkan konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi. Subsidi pemerintah pada KRL seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Karena itu, subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut.

Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi Karya mengakui memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Jakpro Konsisten Kembangkan Aset dan Cari Sumber Pendapatan Baru

INFO BISNIS – PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro, dalam beberapa tahun terakhir mendapatkan penugasan untuk membangun fasilitas publik. Dalam berbagai proyek yang dikerjakan, Jakpro bukan saja bertugas sebagai pembangun, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru.

Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin menuturkan, total aset Jakpro hingga 2023 mencapai Rp 24,7 triliun. Dengan nilai yang cukup fantastis tersebut, Jakpro terus berusaha untuk mengembangkan aset dan diversifikasi pendapatannya.

“Selain memenuhi kebutuhan infrastruktur kota Jakarta, kami juga terus berusaha menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan,” ujar Iwan.

Dia memisalkan beberapa proyek, di antaranya, revitalisasi Pasar Muara Karang dan ekspansi LRT Jakarta. “Itu contoh bagaimana Jakpro mengintegrasikan kepentingan publik dengan strategi bisnis yang menguntungkan,” ucapnya.

Seiring dengan usaha tersebut, Jakpro juga menyiapkan mitigasi risiko dan standar internasional dalam melindungi nilai asetnya melalui implementasi sertifikasi internasional. Di antaranya, mengantongi sertifikasi ISO 55001:2018 untuk manajemen aset, ISO 37001:2016 untuk manajemen anti penyuapan, ISO 19650:2018 untuk Building Information Modelling (BIM), hingga ISO 14001:2015 untuk manajemen lingkungan.

“Mitigasi ini untuk memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan aset yang kami dilakukan dengan standar tertinggi yang diterima secara global,” tutur Iwan.

Tidak sampai di situ, Jakpro juga melakukan inovasi dan transformasi digital. Manajamen aset melalui digitalisasi itu yakni penggunaan ERP dan Jakpro Smart Office (JSO). Dengan langkah itu, diyakini Jakpro mampu meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam pelaporan. “Hal ini juga tidak hanya mempercepat pengambilan keputusan tetapi juga mengurangi risiko kesalahan manusia dalam manajemen aset,” kata Iwan.

Sebagai BUMD DKI, Jakpro tidak hanya berfokus pada penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga pada kontribusi sosialnya. Melalui proyek-proyek strategis yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta, Jakpro secara konsisten berperan dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja lokal.

Di balik capaian dan tujuan itu, Jakpro menyadari sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari perubahan regulasi, fluktuasi ekonomi global, dan tuntutan akan inovasi terus-menerus. Namun demikian, dengan fondasi yang kuat dalam manajemen aset dan komitmen terhadap keunggulan operasional, Jakpro siap untuk menghadapi tantangan inidengan keyakinan akan kemampuan dan strategi yang telah terbukti.

“Jakpro bukan hanya sekadar entitas bisnis yang mengelola aset publik, tetapi juga mitra strategis Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan visi pembangunan kota yang modern dan berkelanjutan. Melalui inovasi, manajemen berstandar internasional, dan kontribusi sosial yang signifikan, Jakpro tidak hanya menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya tetapi juga bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan,” tutur Iwan.

Ia memastikan, Jakpro tetap menjadi pilar utama dalam pengembangan infrastruktur dan utilitas di Jakarta. (*)