TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia mencatat pendanaan dari perbankan nasional kepada enam perusahaan batu bara besar di Indonesia sepanjang 2020-2023 mencapai Rp 163 triliun.

Peneliti ICW Yassar Aulia mengatakan delapan tahun usai Indonesia menandatangani Perjanjian Paris, rupanya komitmen untuk mendorong transisi energi hijau, bersih, dan berkeadilan itu masih jauh dari harapan. Industri batu bara terus menggurita karena sejumlah perbankan nasional, termasuk milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap mengucurkan dana untuk memperpanjang nafas perusahaan tambang yang dimiliki orang terkaya di Indonesia. “Bank-bank tersebut merupakan bank yang familiar digunakan masyarakat Indonesia untuk menyimpan tabungan mereka," kata Yassar seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Kamis, 7 Agustus 2024.

Namun menurut Yassar, bank-bank itu masih mendanai batu bara yang pada akhirnya semakin memperkaya para taipan di Indonesia. "Kepercayaan masyarakat kepada bank untuk kebutuhan keuangan sehari-hari mereka, justru ternodai oleh investasi ke energi kotor perusak lingkungan yang dilakukan oleh bank-bank tersebut."

ICW dan Trend Asia mencatat Bank Mandiri merupakan lembaga keuangan yang menduduki peringkat pertama sebagai pemberi dana terbesar untuk industri batu bara. Bank BUMN itu telah menyalurkan sedikitnya Rp 66 triliun dalam kurun waktu 2020–2023. Berikutnya, ada Bank Rakyat Indonesia (BRI) menduduki peringkat kedua pemberi dana terbesar untuk industri batu bara. Tercatat dalam laporan tahunan keenam perusahaan tersebut, BRI telah menyalurkan dana sebesar Rp 23 Triliun selama 2020-2023.

Dalam laporan ICW dan Trend Asia tertajuk Mendanai untuk Menunda: Lembaga Keuangan, Korporasi, dan Individu yang Berpotensi Menghambat Transisi Energi Bersih yang Berkeadilan keenam bank tersebut mengalirkan dana untuk tambang perusahaan batu bara besar di Indonesia. Perusahaan tersebut adalah Adaro Energy Indonesia, Bumi Resources, Dian Swastatika Sentosa (DSSA), Bayan Resources, Indika Energy, dan TBS Energi Utama.

Posisi pengambil keputusan tertinggi di perusahaan-perusahaan tersebut dipegang oleh kelompok elite kaya dan tokoh-tokoh politik dengan catatan kasus hukum. “Total kumulatif kucuran dana untuk keenam perusahaan itu mencapai Rp163 triliun (Rp163.930.132.583.916),” kata Yassar.

Laporan ICW dan Trend Asia merinci PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) yang merupakan bagian dari Sinar Mas menjadi perusahaan batu bara penerima total uang terbesar dari pelbagai lembaga keuangan. Adapun, saham PT DSSA dipegang oleh keluarga Widjaja. Pendiri Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja menempati jajaran orang terkaya Indonesia dengan kekayaan mencapai Rp 140 triliun saat ia masih hidup.

DSSA menerima pinjaman dari 25 lembaga keuangan, termasuk bentuk pinjaman sindikasi, sedikitnya Rp 63 triliun dalam kurun waktu 2020–2022. Lembaga keuangan nasional yang tercatat ialah Bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Permata, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Syariah Indonesia.

Secara formal, perbankan nasional seperti Bank Mandiri, memiliki komitmen mengurangi pembiayaan batu bara. Dalam laporan tahunannya, Bank Mandiri menyampaikan tidak akan membiayai proyek yang membahayakan lingkungan. Tapi rupanya, Bank Mandiri masih menyalurkan dana untuk industri batu bara, salah satunya untuk pembangkit listrik batu bara khusus industri (PLTU captive) smelter aluminium milik grup Adaro di Kalimantan Utara. PLTU ini akan berkontribusi pada pencemaran udara sebab melepas sekitar 5,2 juta ton CO2 per tahun.

“Terlihat sangat jelas sepanjang periode pemerintahan Presiden Joko Widodo bagaimana ekosistem politik, hukum, maupun ekonomi yang dibangun justru berpihak pada kepentingan industri batu bara semata. Padahal, sudah jelas bahwa pembangkit listrik tenaga batu bara merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar,” kata Yassar.

Sementara itu, Periset Trend Asia Zakki Amali mengatakan dukungan finansial tersebut merupakan pengingkaran sektor keuangan pada prinsip-prinsip iklim Perjanjian Paris yang memastikan aliran pendanaan konsisten dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan pembangunan yang berketahanan iklim. Fenomena ini, kata dia, mengindikasikan lemahnya komitmen transisi energi dari perbankan nasional dan pemerintah yang masih memberikan ruang fiskal untuk energi kotor.

Oleh karena itu, Zakki mengatakan Indonesia harus memiliki komitmen kuat terhadap Perjanjian Paris dengN menghentikan dukungan pembiayaan industri batu bara. “Upaya ini untuk mendorong perusahaan berhenti melakukan ekspansi proyek dalam bentuk apapun, termasuk PLTU batu bara maupun perizinan pembangunan pembangkit listrik untuk industri (PLTU captive). Perlu upaya serius untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi dan tidak lagi melakukan segala bentuk greenwashing dan climate delay dalam regulasi maupun kebijakan investasi di Indonesia,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter menjadi Rp13.700 per liter, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Menanggapi kenaikan itu, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai upaya PT Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax bisa semakin meningkatkan laba perusahaan sekaligus menjaga potensi pemasukan negara.

"Selama lima bulan Pertamina menjual Pertamax di bawah harga keekonomian, tentu berdampak terhadap keuangan perusahaan. Makanya, dengan disesuaikannya harga Pertamax, diharapkan bisa meningkatkan kesehatan finansial perusahaan. Diharapkan, profitabilitas semakin meningkat, sekaligus menjaga potensi pemasukan kepada negara," ujarnya.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyatakan kondisi ekonomi yang sudah membaik seperti sekarang sebagai waktu yang tepat bagi PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi atau RON 92.

Harga baru BBM jenis RON 92 itu berlaku di SPBU Pertamina wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada Sabtu 10 Agustus 2024, pukul 00.00 waktu setempat.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan kenaikan itu mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, meski tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak berubah sejak Maret 2024. Hal itu mempertimbangkan kondisi stabilitas ekonomi.

Namun, Pertamina Patra Niaga akhirnya menaikkan harga selaras dengan yang telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024. “Seperti badan usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap,” ujar Heppy.

Sebelumnya, produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan Dex Series telah dinaikkan pada awal Agustus 2024.

Menurut dia, kenaikan harga juga mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat. “Kami pastikan harga ini tetap paling kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” tambahnya.

Dibandingkan harga BBM RON 92 SPBU lain, Pertamax memang jauh lebih murah. Revvo 92 dari Vivo misalnya, sudah dibanderol Rp14.320/liter dan Super dari Shell Rp14.520 per liter. Bahkan dibandingkan BP 92 (BP AKR) yang dijual Rp13.850/liter, Pertamax juga jauh lebih murah.

Pengamat: Sudah Waktunya Naik

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyatakan langkah Pertamina yang mempertahankan harga Pertamax sejak Maret 2024 patut diapresiasi padahal saat itu harga minyak dunia meroket dan nilai tukar rupiah terus merosot, karena hal itu sebagai upaya agar daya beli masyarakat tidak semakin melemah.

"Namun, Pertamina tidak bisa terus-menerus menahan harga Pertamax. Risikonya sangat besar terhadap neraca keuangan perusahaan. Ketika kondisi ekonomi sudah membaik seperti sekarang, waktu yang tepat bagi Pertamina untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi," katanya.

Menurut dia, dengan menaikkan harga Pertamax akan menjadikan persaingan antara Pertamina dan badan usaha lain lebih sehat. Terlebih, sejak 1 Agustus 2024, seluruh SPBU swasta kembali kompak mengerek harga BBM RON 92.

"Selain itu, sebagai korporasi Pertamina juga dituntut harus mampu mencetak laba. Jika tidak, DPR akan mempertanyakan," katanya.

Menyinggung harga penyesuaian Pertamax, Ferdy tetap berharap bahwa Pertamina menggunakan parameter yang tepat, agar keuangan Pertamina aman tetapi tidak memberatkan masyarakat.

"Yang penting harga kompetitif. Apalagi dari sisi kualitas, BBM Pertamina kan lebih bagus karena kilangnya sudah lebih baik," ujarnya.

Ferdy menambahkan konsumen Pertamax juga rata-rata merupakan kelompok ekonomi mampu, dengan demikian seharusnya tidak menjadi soal jika harga disesuaikan berkala sesuai regulasi yang ada.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter menjadi Rp13.700 per liter, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Menanggapi kenaikan itu, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai upaya PT Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax bisa semakin meningkatkan laba perusahaan sekaligus menjaga potensi pemasukan negara.

"Selama lima bulan Pertamina menjual Pertamax di bawah harga keekonomian, tentu berdampak terhadap keuangan perusahaan. Makanya, dengan disesuaikannya harga Pertamax, diharapkan bisa meningkatkan kesehatan finansial perusahaan. Diharapkan, profitabilitas semakin meningkat, sekaligus menjaga potensi pemasukan kepada negara," ujarnya.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyatakan kondisi ekonomi yang sudah membaik seperti sekarang sebagai waktu yang tepat bagi PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi atau RON 92.

Harga baru BBM jenis RON 92 itu berlaku di SPBU Pertamina wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada Sabtu 10 Agustus 2024, pukul 00.00 waktu setempat.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan kenaikan itu mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, meski tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak berubah sejak Maret 2024. Hal itu mempertimbangkan kondisi stabilitas ekonomi.

Namun, Pertamina Patra Niaga akhirnya menaikkan harga selaras dengan yang telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024. “Seperti badan usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap,” ujar Heppy.

Sebelumnya, produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan Dex Series telah dinaikkan pada awal Agustus 2024.

Menurut dia, kenaikan harga juga mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat. “Kami pastikan harga ini tetap paling kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” tambahnya.

Dibandingkan harga BBM RON 92 SPBU lain, Pertamax memang jauh lebih murah. Revvo 92 dari Vivo misalnya, sudah dibanderol Rp14.320/liter dan Super dari Shell Rp14.520 per liter. Bahkan dibandingkan BP 92 (BP AKR) yang dijual Rp13.850/liter, Pertamax juga jauh lebih murah.

Pengamat: Sudah Waktunya Naik

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyatakan langkah Pertamina yang mempertahankan harga Pertamax sejak Maret 2024 patut diapresiasi padahal saat itu harga minyak dunia meroket dan nilai tukar rupiah terus merosot, karena hal itu sebagai upaya agar daya beli masyarakat tidak semakin melemah.

"Namun, Pertamina tidak bisa terus-menerus menahan harga Pertamax. Risikonya sangat besar terhadap neraca keuangan perusahaan. Ketika kondisi ekonomi sudah membaik seperti sekarang, waktu yang tepat bagi Pertamina untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi," katanya.

Menurut dia, dengan menaikkan harga Pertamax akan menjadikan persaingan antara Pertamina dan badan usaha lain lebih sehat. Terlebih, sejak 1 Agustus 2024, seluruh SPBU swasta kembali kompak mengerek harga BBM RON 92.

"Selain itu, sebagai korporasi Pertamina juga dituntut harus mampu mencetak laba. Jika tidak, DPR akan mempertanyakan," katanya.

Menyinggung harga penyesuaian Pertamax, Ferdy tetap berharap bahwa Pertamina menggunakan parameter yang tepat, agar keuangan Pertamina aman tetapi tidak memberatkan masyarakat.

"Yang penting harga kompetitif. Apalagi dari sisi kualitas, BBM Pertamina kan lebih bagus karena kilangnya sudah lebih baik," ujarnya.

Ferdy menambahkan konsumen Pertamax juga rata-rata merupakan kelompok ekonomi mampu, dengan demikian seharusnya tidak menjadi soal jika harga disesuaikan berkala sesuai regulasi yang ada.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.950 per liter menjadi Rp13.700 per liter, Sabtu, 10 Agustus 2024.

Menanggapi kenaikan itu, Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza menilai upaya PT Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax bisa semakin meningkatkan laba perusahaan sekaligus menjaga potensi pemasukan negara.

"Selama lima bulan Pertamina menjual Pertamax di bawah harga keekonomian, tentu berdampak terhadap keuangan perusahaan. Makanya, dengan disesuaikannya harga Pertamax, diharapkan bisa meningkatkan kesehatan finansial perusahaan. Diharapkan, profitabilitas semakin meningkat, sekaligus menjaga potensi pemasukan kepada negara," ujarnya.

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyatakan kondisi ekonomi yang sudah membaik seperti sekarang sebagai waktu yang tepat bagi PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi atau RON 92.

Harga baru BBM jenis RON 92 itu berlaku di SPBU Pertamina wilayah Provinsi Aceh, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara pada Sabtu 10 Agustus 2024, pukul 00.00 waktu setempat.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan kenaikan itu mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Sebelumnya, meski tren ICP mengalami kenaikan sejak akhir trimester pertama, harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga tidak berubah sejak Maret 2024. Hal itu mempertimbangkan kondisi stabilitas ekonomi.

Namun, Pertamina Patra Niaga akhirnya menaikkan harga selaras dengan yang telah dilakukan oleh seluruh badan usaha sejak awal bulan Agustus 2024. “Seperti badan usaha lain, Pertamina juga melakukan penyesuaian harga BBM Non Subsidi. Penyesuaian dilakukan secara bertahap,” ujar Heppy.

Sebelumnya, produk BBM Non Subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Pertamax Green 95 dan Dex Series telah dinaikkan pada awal Agustus 2024.

Menurut dia, kenaikan harga juga mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat. “Kami pastikan harga ini tetap paling kompetitif untuk produk-produk dengan kualitas setara,” tambahnya.

Dibandingkan harga BBM RON 92 SPBU lain, Pertamax memang jauh lebih murah. Revvo 92 dari Vivo misalnya, sudah dibanderol Rp14.320/liter dan Super dari Shell Rp14.520 per liter. Bahkan dibandingkan BP 92 (BP AKR) yang dijual Rp13.850/liter, Pertamax juga jauh lebih murah.

Pengamat: Sudah Waktunya Naik

Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menyatakan langkah Pertamina yang mempertahankan harga Pertamax sejak Maret 2024 patut diapresiasi padahal saat itu harga minyak dunia meroket dan nilai tukar rupiah terus merosot, karena hal itu sebagai upaya agar daya beli masyarakat tidak semakin melemah.

"Namun, Pertamina tidak bisa terus-menerus menahan harga Pertamax. Risikonya sangat besar terhadap neraca keuangan perusahaan. Ketika kondisi ekonomi sudah membaik seperti sekarang, waktu yang tepat bagi Pertamina untuk menaikkan harga BBM nonsubsidi," katanya.

Menurut dia, dengan menaikkan harga Pertamax akan menjadikan persaingan antara Pertamina dan badan usaha lain lebih sehat. Terlebih, sejak 1 Agustus 2024, seluruh SPBU swasta kembali kompak mengerek harga BBM RON 92.

"Selain itu, sebagai korporasi Pertamina juga dituntut harus mampu mencetak laba. Jika tidak, DPR akan mempertanyakan," katanya.

Menyinggung harga penyesuaian Pertamax, Ferdy tetap berharap bahwa Pertamina menggunakan parameter yang tepat, agar keuangan Pertamina aman tetapi tidak memberatkan masyarakat.

"Yang penting harga kompetitif. Apalagi dari sisi kualitas, BBM Pertamina kan lebih bagus karena kilangnya sudah lebih baik," ujarnya.

Ferdy menambahkan konsumen Pertamax juga rata-rata merupakan kelompok ekonomi mampu, dengan demikian seharusnya tidak menjadi soal jika harga disesuaikan berkala sesuai regulasi yang ada.

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lowongan kerja atau loker. Pendaftaran loker tersebut dibuka hingga tenggat yang beragam, ada yang sampai 15 Agustus 2024. Berikut daftarnya

1. PT Bank Tabungan Negara (Persero)

Bank BTN membuka loker pada posisi Officer Development Program (ODP). Bank BTN adalah perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang Perbankan. Cikal bakal Bank BTN adalah dimulai dengan didirikannya Postpaarbank di Batavia pada 1897 pada masa pemerintahan Belanda. Batas akhir pendaftaran loker dari Bank BTN dibuka hingga 14 Agustus 2024. Kualifikasi untuk bagian ODP yang dibuka oleh Bank BTN adalah:

-Pendidikan minimal S1 (diutamakan dari universitas terkemuka di Indonesia_

-IPK minimal 3,00 dari skala 4,00

-Belum menikah

-Berusia maksimal 26 tahun dan tidak berulang tahun 27 per 31 Desember 2024 (kandidat S1) dan 28 tahun, tidak berulang tahun 29 per 31 Desember 2024 (kandidat S2)

-Berkewarganegaraan Indonesia

-Berpenampilan menarik

-Berpengalaman minimal 1 tahun di bidang IT/sales/fintech bagi kandidat yang melamar ODP IT dan ODP Digital Banking

-Berpengalaman minimal 1 tahun di Kantor Akuntan Publik (KAP) bagi kandidat yang melapar ODP Auditor

2. PT Dahana

Dahana adalah anak usaha dari BUMN anggota Holding Industri Pertahanan (Defend Id) yang bergerak di bidang berenergi tinggi. Dahana juga menyediakan layanan bahan peledak terpadu untuk sektor Pertambangan Umum, Kuari dan Konstruksi, Minyak dan Gas, serta Pertahanan. PT Dahana membuka loker yang pendaftarannya bisa dilakukan dari 7-12 Agustus 2024.

Persyaratan:

-IPK minimal 3.00 (skala 4)

-Berusia minimal 30 tahun

-Memiliki nilai TOEFL minimal 450

-Bisa bekerja dalam tin dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja PT.Dahana

-Kebutuhan dokumen CV, KTP, Ijazah, Sertifikat TOEFL, dan pas photo.

Loker ini dibuka untuk jurusan S1 Akuntansi, S1 Teknik Industri, dan S1 Teknik Informatika/Teknik Komputer/Ilmu Komputer

3. PT Sucofindo

PT Sucofindo tergabung sebagai anak usaha BUMN pada 2021 dalam Holding BUMN Jasa Survei atau ID Survey bersama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai ketua holding dan PT Surveyor Indonesia. PT Sucofindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa inspeksi, pengujian, sertifikasi pelatihan dan konsultansi dalam sektor pertanian, Kehutanan, Pertambangan (Migas dan Nonmigas), Konstruksi, Industri Pengolahan, Kelautan, Perikanan, Pemerintah, Transportasi, Sistem Informatika dan Energi Terbarukan.

PT Sucofindo membuka loker pada bidang Head of Strategic Transformation Office. Loker tersebut dibuka hingga 12 Agustus 2024.

Persyaratan Umum:

-Berkewarganegaraan Indonesia

-Lokasi penempatan di Kantor Pusat PT Sucofindo

-Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi pemerintah ataupun swasta

-Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pegawai perusahaan sebagai kakak-adik kandung/tiri/angkat; orang tua-anak kandung/tiri/angkat

-Hanya yang memnuhi syarat yang akan dipanggil untuk mengikuti seleksi di Jakarta

Persyaratan Khusus:

-Pendidikan minimal S

-Memiliki pengalaman bekerja minimal 8 tahun, minimal 3 tahun diantaranya di tingkat manajerial senior

4. PT Surveyor Indonesia

Perusahaan ini adalah anggota Holding IDSurvey yang menyediakan berbagai macam jasa survei. Loker yang disediakan oleh PT Surveyor Indonesia tersedia dalam posisi supervisor elektrikal, supervisor sipil, supervisor HSE, dan administrasi teknik.

Kualifikasi khusus dari PT Surveyor:

-Hanya menerima lamaran melalui lik yang tertera pada flyer

-Hanya mengundang kandidat yang memenuhi syarat melalui e-mail resmi

-Tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun dan tidak menjanjikan pengembalian dana akomodasi, transportas, konsumsi, dan sebagainya

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran Upacara HUT Ke-79 RI adalah sebuah hal yang wajar karena diselenggarakan di dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka, Jakarta.

"Iya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Expo Festival LIKE 2 di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Presiden menjelaskan bahwa penyelenggaraan Upacara HUT RI pada tahun ini diselenggarakan di dua tempat karena ada masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Namun demikian, Presiden menekankan bahwa naiknya anggaran penyelenggaraan upacara HUT RI pada tahun ini bukan lompatan yang tinggi, namun masih dalam tahap wajar.

Kepala Negara menyebut anggaran upacara tersebut berasal dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Tapi kan bukan lompatan yang...saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyelenggaraan HUT Ke-79 RI lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun kenaikannya tidak signifikan.

“Ya karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan,” kata Pratikno, 6 Agustus 2024.

Kegiatan yang Membuat Pengeluaran Membengkak

Di antara kegiatan yang membuat pengeluaran pemerintah membengkak adalah pengadaan mobil untuk mengangkut tamu undangan dari Balikpapan ke IKN, pengerahan petugas upacara dari Jakarta ke IKN, serta kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Bandara Halim Perdanakusuma selanjutnya dibawa dengan pesawat ke Balikpapan dan IKN.

Kementerian Perhubungan mendatangkan 97 bus dari Jakarta, Solo dan Surabaya ke IKN.

"Salah satu bentuk dukungan dari sisi transportasi darat adalah pengadaaan 97 unit armada bus untuk mobilisasi selama rangkaian kegiatan upacara HUT RI Ke-79," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, 6 Agustus 2024.

Kementerian Sekretariat Negara menyewa ratusan kendaraan untuk perayaan HUT RI ke-79 nanti. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan bahwa kendaraan massal seperti bus akan dipakai di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN untuk Upacara 17 Agustus.

Selain itu, kendaraan lain juga akan digunakan untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara, serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Pemerintah juga menyediakan kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil boks barang.

“Total semua itu, hanya seratusan unit. Armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana jumlahnya juga hanya sekitar 200-an untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” ucap Setya Utama dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Adapun informasi mengenai pemerintah yang akan menyewa 100 unit mobil untuk perayaan HUT RI ke-79 bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto.

Kirab Bendera Pusaka

Kirab Bendera Pusaka dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan diawali dengan penyerahan duplikat bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monas dari Kepala Sekretariat Presiden kepada Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas sebagai pembawa bendera Merah Putih ialah Kachina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang bertugas sebagai pembawa Teks Proklamasi, yaitu Keyla Azzahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan.

Presiden Joko Widodo mengatakan kirab bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia.

"Hari ini tercipta momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, bendera duplikat Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi diarak dari Monas ke Ibu Kota Nusantara (IKN)," ucap Jokowi melalui akun media sosial Instagram @jokowi dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Kepala Negara menyebut kirab tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI.

Ia mengatakan berbagai elemen masyarakat terlibat, termasuk 180 Abang-None Jakarta, 122 Purna Paskibraka DKI Jakarta serta siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), politeknik, dan pamong praja.

Selain itu, kata Presiden, kesenian dan kearifan lokal turut memeriahkan kirab tersebut, sehingga menghadirkan nuansa budaya yang kental sepanjang perjalanan.

"Semoga semangat kebangsaan, persatuan, dan gotong royong terus menyala dan menginspirasi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menilai kenaikan anggaran Upacara HUT Ke-79 RI adalah sebuah hal yang wajar karena diselenggarakan di dua tempat, yakni Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dan di Istana Merdeka, Jakarta.

"Iya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi sehingga menjadi di dua tempat," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai menghadiri Expo Festival LIKE 2 di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Presiden menjelaskan bahwa penyelenggaraan Upacara HUT RI pada tahun ini diselenggarakan di dua tempat karena ada masa transisi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.

Namun demikian, Presiden menekankan bahwa naiknya anggaran penyelenggaraan upacara HUT RI pada tahun ini bukan lompatan yang tinggi, namun masih dalam tahap wajar.

Kepala Negara menyebut anggaran upacara tersebut berasal dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Tapi kan bukan lompatan yang...saya kira anggaran biasa, wajar dan juga anggarannya di Kemensetneg," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan anggaran penyelenggaraan HUT Ke-79 RI lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun kenaikannya tidak signifikan.

“Ya karena upacara sekarang diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya lebih besar dari sebelumnya, tetapi tidak signifikan,” kata Pratikno, 6 Agustus 2024.

Kegiatan yang Membuat Pengeluaran Membengkak

Di antara kegiatan yang membuat pengeluaran pemerintah membengkak adalah pengadaan mobil untuk mengangkut tamu undangan dari Balikpapan ke IKN, pengerahan petugas upacara dari Jakarta ke IKN, serta kirab Bendera Pusaka dari Monas ke Bandara Halim Perdanakusuma selanjutnya dibawa dengan pesawat ke Balikpapan dan IKN.

Kementerian Perhubungan mendatangkan 97 bus dari Jakarta, Solo dan Surabaya ke IKN.

"Salah satu bentuk dukungan dari sisi transportasi darat adalah pengadaaan 97 unit armada bus untuk mobilisasi selama rangkaian kegiatan upacara HUT RI Ke-79," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, 6 Agustus 2024.

Kementerian Sekretariat Negara menyewa ratusan kendaraan untuk perayaan HUT RI ke-79 nanti. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan bahwa kendaraan massal seperti bus akan dipakai di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN untuk Upacara 17 Agustus.

Selain itu, kendaraan lain juga akan digunakan untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara, serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Pemerintah juga menyediakan kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil boks barang.

“Total semua itu, hanya seratusan unit. Armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana jumlahnya juga hanya sekitar 200-an untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” ucap Setya Utama dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Adapun informasi mengenai pemerintah yang akan menyewa 100 unit mobil untuk perayaan HUT RI ke-79 bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto.

Kirab Bendera Pusaka

Kirab Bendera Pusaka dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dan diawali dengan penyerahan duplikat bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monas dari Kepala Sekretariat Presiden kepada Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila.

Tim Purna Paskibraka Duta Pancasila yang bertugas sebagai pembawa bendera Merah Putih ialah Kachina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan yang bertugas sebagai pembawa Teks Proklamasi, yaitu Keyla Azzahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan.

Presiden Joko Widodo mengatakan kirab bendera Merah Putih dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional (Monas), Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia.

"Hari ini tercipta momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, bendera duplikat Sang Merah Putih dan Teks Proklamasi diarak dari Monas ke Ibu Kota Nusantara (IKN)," ucap Jokowi melalui akun media sosial Instagram @jokowi dipantau dari Jakarta, Sabtu.

Kepala Negara menyebut kirab tersebut merupakan bagian dari peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI.

Ia mengatakan berbagai elemen masyarakat terlibat, termasuk 180 Abang-None Jakarta, 122 Purna Paskibraka DKI Jakarta serta siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), politeknik, dan pamong praja.

Selain itu, kata Presiden, kesenian dan kearifan lokal turut memeriahkan kirab tersebut, sehingga menghadirkan nuansa budaya yang kental sepanjang perjalanan.

"Semoga semangat kebangsaan, persatuan, dan gotong royong terus menyala dan menginspirasi seluruh rakyat Indonesia," kata Presiden.

TEMPO.CO, Jakarta - Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng hampir setiap tahun terendam banjir. Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasional 4 Semarang, Franoto Wibowo, mengatakan lokasinya yang berdekatan dengan laut Jawa membuat stasiun terbesar di Jawa Tengah ini rentan terendam banjir rob.

Franoto mengatakan sejauh ini belum ada rencana dari PT KAI untuk memindahkan stasiun ke lokasi yang lebih jauh dari laut, mengingat prediksi para ahli bahwa pesisir utara Semarang akan tenggelam karena naiknya permukaan air laut. "Kami masih memitigasi dengan operasi pompa, proses penyelamatan akan terus dikoordinasikan lebih lanjut," katanya saat ditemui di kantornya, Kamis, 8 Agustus 2024.

Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun prioritas yang menjadi perhatian PT KAI. Meski demikian, Franoto menyebut banjir yang merendam stasiun tidak sampai menghambat operasional kereta api. "Bencana alam ini tidak bisa dihindari, dan kami telah menyiapkan 13 pompa air untuk mengatasi saat banjir," kata Franoto.

Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Dwi Sarah, menjelaskan bahwa penurunan tanah yang terjadi di banyak daerah, terutama di kawasan Pantai Utara Jawa dan Cekungan Bandung, telah menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi. "Dari pemetaan yang kami lakukan, kerusakan di daerah selatan relatif kecil, tetapi semakin ke utara, kerusakannya semakin parah," ujar Sarah dalam sebuah diskusi tentang kebencanaan geologi di Jakarta, Ahad, 17 Maret 2024.

Dia berkata fenomena tanah ambles di Semarang dan Demak terjadi dari arah barat ke timur, dengan penurunan yang semakin tinggi ke arah timur. Tiap tahunnya, permukaan tanah Semarang amblas 10 centimeter.

Berdasarkan kajian penurunan permukaan tanah itu, ahli Geologi Institut Teknologi Bandung (ITB) Heri Andreas, memprediksi tiga wilayah di Jawa Tengah yakni Pekalongan, Semarang, dan Demak akan tenggelam pada 2050. "Kondisi bawah permukaan Pantai Utara Jawa terdiri dari endapan aluvial kuarter yang menyebabkan laju amblesan cukup tinggi, antara 1 hingga lebih dari 10 sentimeter per tahun," katanya dikuti dari pemberitaan Tempo, Ahad, 17 Maret 2024.

Ananda Bintang Purwaramdhona berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Rukka Sombolinggi berterima kasih kepada dua ormas keagamaan, Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia karena tidak menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Dia berharap KWI dan PGI tetap bertahan dan tidak menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Mudah-mudahan mereka tetap kuat, tidak tergoda," kata dia, di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Pernyataan Rukka itu disampaikan saat menanggapi perihal ormas keagamaan yang menerima IUP, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut Rukka, keputusan menerima izin mengelola tambang ini berpotensi menimbulkan konflik horisontal.

Rukka menyebut hal yang dikhawatirkan dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan adalah saat harus berhadapan dengan masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat harus berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, bahkan aparat lantaran menolak tanahnya dijadikan konsesi tambang. Menurut Rukka, ada keluarga anggota AMAN yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. "Bagaimana kalau (konflik horisontal) itu terjadi ke mereka? NU mau apa ke keluarganya? Muhammadiyah mau apa ke keluarganya?" beber Rukka.

Sebelumnya, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menilai pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Namun, dia mengingatkan bahwa mengurus tambang tidaklah mudah. “Dunia usaha tambang ini sangat kompleks, mempunyai konsekuensi yang amat luas, dan diliputi beragam kontroversi di dalamnya,” ujar Gomar kepada Tempo di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Marten Jenarut mengungkapkan pengelolaan tambang tak sesuai tugas KWI sebagai lembaga di bidang keagamaan. Menurut dia, sejak berdiri pada 1924, KWI bertujuan mengatur peribadatan umat Katolik di Indonesia dan menyelenggarakan program kemanusiaan. “Dalam konteks konsistensi terhadap jati diri dan muruah KWI sebagai ormas keagamaan, tidak menerima tawaran pemerintah untuk memegang IUP pertambangan,” kata Marten kepada Koran Tempo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan izin tambang ormas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) itu pun menuai pro dan kontra.

TEMPO.CO, Jakarta -- Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN Rukka Sombolinggi berterima kasih kepada dua ormas keagamaan, Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia karena tidak menerima izin usaha pertambangan atau IUP.

Dia berharap KWI dan PGI tetap bertahan dan tidak menerima tawaran mengelola tambang dari pemerintah. "Mudah-mudahan mereka tetap kuat, tidak tergoda," kata dia, di sela Konferensi Internasional Hari Masyarakat Adat Sedunia di Hotel Le Meridien, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Agustus 2024.

Pernyataan Rukka itu disampaikan saat menanggapi perihal ormas keagamaan yang menerima IUP, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Menurut Rukka, keputusan menerima izin mengelola tambang ini berpotensi menimbulkan konflik horisontal.

Rukka menyebut hal yang dikhawatirkan dari pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan adalah saat harus berhadapan dengan masyarakat adat. Selama ini masyarakat adat harus berhadapan dengan pemerintah, perusahaan, bahkan aparat lantaran menolak tanahnya dijadikan konsesi tambang. Menurut Rukka, ada keluarga anggota AMAN yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. "Bagaimana kalau (konflik horisontal) itu terjadi ke mereka? NU mau apa ke keluarganya? Muhammadiyah mau apa ke keluarganya?" beber Rukka.

Sebelumnya, Ketua Umum PGI Gomar Gultom menilai pemberian IUP kepada ormas keagamaan adalah bentuk komitmen pemerintah untuk melibatkan rakyat dalam mengelola kekayaan sumber daya alam. Namun, dia mengingatkan bahwa mengurus tambang tidaklah mudah. “Dunia usaha tambang ini sangat kompleks, mempunyai konsekuensi yang amat luas, dan diliputi beragam kontroversi di dalamnya,” ujar Gomar kepada Tempo di Jakarta, Senin, 10 Juni 2024.

Sekretaris Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Pastoral Migran-Perantau KWI, Marten Jenarut mengungkapkan pengelolaan tambang tak sesuai tugas KWI sebagai lembaga di bidang keagamaan. Menurut dia, sejak berdiri pada 1924, KWI bertujuan mengatur peribadatan umat Katolik di Indonesia dan menyelenggarakan program kemanusiaan. “Dalam konteks konsistensi terhadap jati diri dan muruah KWI sebagai ormas keagamaan, tidak menerima tawaran pemerintah untuk memegang IUP pertambangan,” kata Marten kepada Koran Tempo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengizinkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Kebijakan izin tambang ormas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) itu pun menuai pro dan kontra.

TEMPO.CO, Jakarta - Cairan logam di tungku milik PT Lestari Smelter Indonesia (LSI) tumpah tak terkontrol pada Jumat, 9 Agustus 2024 pukul 19.00 WIB. Usai kejadian ini 40 karyawan pabrik yang bekerja pada malam itu dievakuasi.

Dalam video berdurasi 28 detik yang diterima Tempo, cairan logam panas dengan kepulan asap itu membanjiri area safety dalam pabrik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran tampak sibuk menyiram api dan cairan serupa lava itu.

PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mengelola kawasan smelter milik PT LSI ini membenarkan insiden ini. Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan institusinya saat ini sedang menginvestigasi penyebab tumpahnya cairan logam itu.

“Dugaan kami terjadi abrasi, break wall dinding dalam tungku dengan cairan logam yang di dalam. Saat tapping atau penuang cairan menuju pencetakan baja ada sejumlah cairan logam yang keluar tidak terkontrol,” kata Dedy saat dihubungi pada Sabtu, 10 Agustus 2024.

Dedy mengatakan dirinya belum bisa memastikan penyebab dari kejadian itu karena masih menunggu hasil investigasi. Dia menyebut tim investigasi mesti mengecek seluruh bagian dalam pabrik termasuk kolong tungku untuk diperiksa. “Kami perkirakan seminggu paling cepat (selesai investigasi),” kata dia.

Usai kejadian itu, Dedi mengatakan PT LSI menghentikan operasional tungku tersebut dan mengevakuasi 40 karyawan pada malam hari. Dia menyebut tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. “Alhamdulilah tidak ada yang cedera, tidak ada korban,” kata dia.

Selain itu, Dedy mengatakan institusinya juga langsung menghadirkan empat unit mobil kebakaran untuk menyiram sekaligus mendinginkan cairan logam yang keluar itu. Setelah 40 menit selesai pendinginan, pabrik ditutup. “Untuk keperluan investigasi,” kata Dedy.

TEMPO.CO, Semarang - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI optimistis jumlah penumpang kereta api pada tahun 2024 bisa mencapai 400 juta. Menurut VP Public Relations PT KAI Anne Purba, target tersebut cukup realistis melihat tren peningkatan jumlah pengguna kereta api pasca pandemi.

Anne mengatakan sepanjang semester I 2024, PT KAI mencatat kurang lebih 200 juta penumpang yang menggunakan kereta api. Jumlah tersebut berasal dari penumpang kereta lokal, commuter line perkotaan, kereta jarak jauh dan kereta lokal. "Mudah-mudah bisa lebih dari 400 juta penumpang dalam tahun 2024 karena kita melihat sepanjang semester I sudah lebih 200 juta, saya optimis bisa mencapai itu," kata Anne di sela-sela acara media gathering LRT Jabodebek di Semarang, Jumat, 9 Agustus 2024.

Anne memperkirakan jumlah penumpang kereta api di tahun ini tumbuh 15 persen dibanding tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penumpang kereta api di Indonesia pada tahun lalu mencapai 371,54 juta penumpang.

Anne mengatakan untuk terus menggenjot jumlah penumpang, PT KAI saat ini sedang memesan 600 gerbong baru kepada PT INKA. Dengan penambahan rangkaian, Anne mengatakan hal itu akan memperpendek jarak antar kereta.

Anne melanjutkan, penambahan rangkaian akan difokuskan untuk kerata lokal dan kereta jarak jauh. Dia mengatakan selain penambahan rangkaian, PT KAI akan terus melakukan revitalisasi terhadap rangkaian yang sudah ada.

Menurut Anne, apabila semua rangkaian kereta yang dipesan dari PT INKA rampung, jarak tempuh kereta dari Jakarta ke sejumlah kota akan lebih singkat. "Seperti sekarang, yang ke Yogyakarta dari Jakarta itu sudah di bawah tujuh jam. Nanti kita akan terapkan juga ke kereta untuk rute lain sehingga semakin banyak dan jumlah perjalanannya bertambah," kata dia.