TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen bagi pekerja migran dan warga negara Indonesia di luar negeri. Langkah ini merupakan tidak lanjut dari Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Luar Negeri RI yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK akan terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Langkah itu menyasar kelompok prioritas penerima program edukasi keuangan, yaitu pekerja migran dan warga Indonesia di luar negeri.

“Mau pejabat setinggi apapun, pasti juga seorang konsumen, rakyat juga Konsumen, dan yang belum masuk ke sektor jasa keuangan pun juga harus dilindungi karena masuk dalam kategori masyarakat untuk dilindungi dari aktivitas keuangan ilegal," kata Friderica dalam keterangn tertulis pada Rabu, 7 Juli 2024.

Frederica menyampaikan pernyataannya itu dalam Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Anggota Asosiasi Diplomat Indonesia (ADI) yang dilaksanakan di Aula Kantin Diplomasi Kompleks Perkantoran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa kemarin. Dalam acara ini peserta berasal dari para diplomat RI.

Dia berharap para diplomat dapat memanfaatkan layanan investasi yang legal atau memiliki izin dari otoritas. Oleh karena itu, dia meminta peserta agar berhati-hati dengan tawaran investasi mencurigakan.

“Makanya, orang kemudian perlu belajar tentang apa yang digunakan yang disebut investasi. Kemudian juga harus berhati-hati pada skema penipuan investasi yang kian hari kian marak," kata Friderica.

Selanjutnya: OJK sebagai salah satu anggota Satuan Tugas....

<!--more-->

OJK sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 kementerian atau lembaga, sejak awal berdiri hingga Juli 2024, telah menghentikan 9.889 entitas ilegal. Jumlah itu terdiri dari 1.367 entitas investasi ilegal, 8.271 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

Kegiatan ini jug dihadiri oleh Wakil Ketua Asosiasi Diplomat Indonesia Muhammad Kurniadi Koba beserta para pimpinan dari Asosiasi Diplomat Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia, dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Koba menyampaikan apresiasi kepada OJK yang menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi anggota Asosiasi Diplomat Indonesia (ADI) sebagai bagian dari duta yang menjadi kepanjangan tangan OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggotanya, maka kegiatan ini menjadi sangat relevan. Diplomat perlu memahami dunia investasi, apa yang bisa diharapkan dari investasi, dan mungkin yang lebih penting lagi, apa yang perlu diwaspadai dari investasi. Jadi, mari kita bersama-sama mengenal lebih dalam mengenai investasi di pasar modal, baik saham maupun reksa dana," kata Koba.

Koba mengatakan kelompok masyarakat dengan profesi tertentu seperti Diplomat perlu membekali diri dengan pemahaman investasi di sektor pasar modal. Langkah ini disebut sebagai upaya dalam membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan dari penghasilan saat ini agar dapat memenuhi tujuan keuangan jangka panjang.

Kegiatan edukasi tersebut terselenggara secara hybrid dengan jangkauan peserta sebanyak 300 orang. Peserta meliputi 100 orang peserta dari anggota ADI yang bertugas di Indonesia hadir secara tatap muka dan 200 orang hadir secara online dari anggota ADI yang bertugas di luar negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen bagi pekerja migran dan warga negara Indonesia di luar negeri. Langkah ini merupakan tidak lanjut dari Nota Kesepahaman OJK dengan Kementerian Luar Negeri RI yang telah disepakati beberapa waktu lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK akan terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Langkah itu menyasar kelompok prioritas penerima program edukasi keuangan, yaitu pekerja migran dan warga Indonesia di luar negeri.

“Mau pejabat setinggi apapun, pasti juga seorang konsumen, rakyat juga Konsumen, dan yang belum masuk ke sektor jasa keuangan pun juga harus dilindungi karena masuk dalam kategori masyarakat untuk dilindungi dari aktivitas keuangan ilegal," kata Friderica dalam keterangn tertulis pada Rabu, 7 Juli 2024.

Frederica menyampaikan pernyataannya itu dalam Kegiatan Edukasi Keuangan bagi Anggota Asosiasi Diplomat Indonesia (ADI) yang dilaksanakan di Aula Kantin Diplomasi Kompleks Perkantoran Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa kemarin. Dalam acara ini peserta berasal dari para diplomat RI.

Dia berharap para diplomat dapat memanfaatkan layanan investasi yang legal atau memiliki izin dari otoritas. Oleh karena itu, dia meminta peserta agar berhati-hati dengan tawaran investasi mencurigakan.

“Makanya, orang kemudian perlu belajar tentang apa yang digunakan yang disebut investasi. Kemudian juga harus berhati-hati pada skema penipuan investasi yang kian hari kian marak," kata Friderica.

Selanjutnya: OJK sebagai salah satu anggota Satuan Tugas....

<!--more-->

OJK sebagai salah satu anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang terdiri dari 16 kementerian atau lembaga, sejak awal berdiri hingga Juli 2024, telah menghentikan 9.889 entitas ilegal. Jumlah itu terdiri dari 1.367 entitas investasi ilegal, 8.271 entitas pinjaman online ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal.

Kegiatan ini jug dihadiri oleh Wakil Ketua Asosiasi Diplomat Indonesia Muhammad Kurniadi Koba beserta para pimpinan dari Asosiasi Diplomat Indonesia, Bursa Efek Indonesia, Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia, dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Koba menyampaikan apresiasi kepada OJK yang menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan bagi anggota Asosiasi Diplomat Indonesia (ADI) sebagai bagian dari duta yang menjadi kepanjangan tangan OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

“Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anggotanya, maka kegiatan ini menjadi sangat relevan. Diplomat perlu memahami dunia investasi, apa yang bisa diharapkan dari investasi, dan mungkin yang lebih penting lagi, apa yang perlu diwaspadai dari investasi. Jadi, mari kita bersama-sama mengenal lebih dalam mengenai investasi di pasar modal, baik saham maupun reksa dana," kata Koba.

Koba mengatakan kelompok masyarakat dengan profesi tertentu seperti Diplomat perlu membekali diri dengan pemahaman investasi di sektor pasar modal. Langkah ini disebut sebagai upaya dalam membuat perencanaan dan pengelolaan keuangan dari penghasilan saat ini agar dapat memenuhi tujuan keuangan jangka panjang.

Kegiatan edukasi tersebut terselenggara secara hybrid dengan jangkauan peserta sebanyak 300 orang. Peserta meliputi 100 orang peserta dari anggota ADI yang bertugas di Indonesia hadir secara tatap muka dan 200 orang hadir secara online dari anggota ADI yang bertugas di luar negeri.

TEMPO.CO, Jakarta - Cuaca di IKN tidak bisa diprediksi. Hujan bisa datang setiap saat, tanpa kenal apakah musim penghujan atau kemarau. Presiden Jokowi pernah mengatakan kemajuan atau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara mundur dari target awal karena hujan deras.

Mundurnya pembangunan di IKN juga menyebabkan rencana Presiden untuk berkantor di IKN, yang diagendakan mulai Juli ini, tertunda sampai akhir Juli itu pun hanya sementara.

“Kemarin memang targetnya kan Juli (berkantor di IKN), tetapi kan lihat di IKN tiap hari hujan terus, hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Hujan deras juga dipandang sebagai biang molornya penyelesaian pembangunan bandara di IKN. "Tantangan terbesar pembangunan bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, 19 Juli 204.

Proyek bandara yang direncanakan akan diuji coba pada 17 Agustus 2024 disebut masih berupa onggokan tanah, sehingga Presiden dan juga tamu undangan untuk upacara Hari Kemerdekaan mendarat di Bandara Balikpapan..

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut operasi modifikasi cuaca (OMC) selama 24 jam untuk mengendalikan potensi awan penghujan di IKN, Kalimantan Timur sebagai pertama kali di dunia.

"OMC selama 24 jam nonstop adalah pengalaman pertama di Indonesia bahkan dunia," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto di Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia menjelaskan diperlukan tingkat konsentrasi tinggi seluruh personel gabungan yang terdiri atas petugas meteorologi dan modifikasi cuaca BMKG, awak penerbangan pesawat, dan otoritas bandara, agar operasi berjalan lancar.

Operasi tersebut untuk mendukung percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur penunjang yang di antaranya Istana Kepresidenan, Bandar Udara VVIP IKN, dan jalan tol menuju kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

"Termasuk mendukung kesiapan pelaksanaan segenap kegiatan kenegaraan termasuk di dalamnya perayaan hari ulang tahun Indonesia ke-79 pada 17 Agustus nanti," ujarnya.

Tim meteorologi BMKG mencatat data normal curah hujan selama 30 tahun (1991-2020) diketahui bahwa pola hujan di IKN memiliki karakteristik hujan dengan intensitas di atas 150 mm per bulan yang terjadi sepanjang tahun. Bahkan, pengamatan yang dilakukan BMKG juga memperlihatkan bahwa hujan di IKN bisa terjadi pada pagi, sore, malam, dan dini hari.

Berdasarkan catatan tersebut, BMKG menilai perlunya peningkatan OMC yang sebelumnya dilakukan pada pagi dan siang hari, saat ini harus dilakukan hingga 24 jam.

"Jika hujan terjadi di sepanjang hari maka proses pembangunan infrastruktur utama IKN tidak akan berjalan dengan optimal," ujarnya.

Seto mengatakan pada periode 4-18 Juli, rasio keberhasilan OMC mencapai 70 persen, 29 jam hujan dari total 186 jam operasional. Namun, pada periode selanjutnya, yaitu 19 Juli- 2 Agustus rasio keberhasilan mencapai 97 persen (hanya enam jam hujan dari total 354 jam operasional).

Operasi modifikasi cuaca, kata dia, dilaksanakan selama 24 jam nonstop agar potensi hujan di kawasan IKN yang meliputi KIPP, kawasan inti, dan kawasan penyangga dapat dikurangi.

“Sebelum kami melakukan operasi 24 jam kesuksesan pada angka 70 persen. Tetapi setelah eskalasi melakukan operasi 24 jam sudah bisa di atas 95 persen efektifitas keberhasilannya,” ujarnya.

Operasi modifikasi cuaca BMKG terpusat di Bandara APT Pranoto Samarinda yang menerbangkan dua pesawat Cessna Caravan 208B dengan kode PK-SNG dan PK SNK milik Smart Cakrawala Aviation untuk mencegat awan hujan masuk kawasan IKN. Total, sepanjang operasi modifikasi cuaca BMKG di IKN telah dilakukan penyemaian sekitar 213 sorti penerbangan dan menghabiskan bahan Natrium Klorida (NaCl) dan CaO mencapai 200 ton ke awan hujan cumulus.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia merekomendasikan investor untuk bertransaksi aktif jangka pendek pada saham-saham berfundamental kuat. Di samping itu, investor juga harus memperhatikan kondisi makroekonomi serta pergerakan pasar saham global yang volatilitasnya sedang tinggi.

Head of Investment Solution Mirae Asset, Roger MM menyebut salah satu caranya adalah dengan memantau laporan keuangan emiten di bursa terkait kuartal II 2024. "Investor juga bisa memanfaatkan momentum, mengoleksi saham berfundamental kuat ketika pasar terkoreksi,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 9 Agustus 2024.

Untuk saham berfundamental kuat, Mirae Asset masih merekomendasikan sembilan saham pilihan seperti ACES, ASII, BBRI, BBCA, BMRI, CPIN, MAPI, MYOR, dan TLKM. Roger memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga tahun ini berada di level 7.585.

Roger menuturkan, saat ini volatilitas yang tinggi ditunjukkan dari pergerakan hebat di hampir seluruh pasar saham dunia. Pergerakan pasar saham global tersebut terutama di beberapa negara acuan dalam sepekan terakhir. “Pergerakan itu juga terkait dengan ketidakpastian ketika ada ancaman resesi di AS, sehingga membuat mata uang dolar AS dan harga emas dunia meningkat,” katanya.

Untuk menghindari ancaman resesi tersebut, The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 sampai 50 basis poin pada September. Secara total, bank sentral diperkirakan akan memangkasnya maksimal 125 basis poin hingga akhir tahun ini.

Menurut Roger, faktor lain yang akan memengaruhi kondisi perekonomian dan pasar saham global adalah potensi ketidakpastian jika Donald Trump menjadi presiden, perlambatan ekonomi AS dan Cina, serta tensi geopolitik terutama di Timur Tengah.

Meskipun mengalami volatilitas yang tinggi di tingkat global, namun Roger meyakini kondisi makroekonomi dan pasar modal domestik masih akan kondusif. Dia memperkirakan Bank Indonedia (BI) memiliki ruang penurunan suku bunga acuan atau BI rate hingga 50 basis poin pada akhir tahun menjadi 5,75 persen dari posisi saat ini 6,25 persen.

INFO BISNIS - BRI Peduli mengadakan pelatihan khusus bagi para guru sekolah dasar yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan numerisasi menggunakan Metode Gasing. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Banyuwangi. Pelatihan ini diikuti oleh 144 guru se-Kabupaten Banyuwangi dan berlangsung di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Watukebo, Kecamatan Blimbingsari, dari tanggal 30 Juli hingga 15 Agustus 2024.

Program pelatihan yang berjudul “Peningkatan Numerisasi melalui Pelatihan Matematika menggunakan Metode Gasing Bagi Guru SD se-Kabupaten Banyuwangi” ini merupakan bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI, yang secara aktif mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. BRI Peduli bekerja sama dengan Yayasan Teknologi Indonesia Jaya dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Yayasan Teknologi Indonesia Jaya dikenal memiliki keahlian dalam menerapkan Metode Gasing di berbagai sekolah.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, menyatakan harapannya agar pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran para guru di Kabupaten Banyuwangi. “Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Kegiatan pelatihan matematika menggunakan Metode Gasing ini diharapkan bisa diterapkan di sekolah masing-masing dan membantu para pelajar dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami,” ungkap Catur.

Metode Gasing, yang merupakan singkatan dari "Gampang, Asyik, dan Menyenangkan," dikembangkan oleh Prof. Yohanes Surya. Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman konsep matematika, menjadikannya lebih mudah dan interaktif. Dengan Metode Gasing, diharapkan kemampuan numerik siswa dapat meningkat secara signifikan melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan.

Pelatihan ini memberikan para guru materi pengayaan keterampilan mengajar yang berfokus pada 8C Gasing: Critical thinking, Communication, Collaboration, Creativity, Culture, Character, Computational Logic, dan Compassion. Materi tersebut dirancang agar para guru lebih mudah mengaplikasikan pembelajaran matematika yang selama ini dirasa sulit menjadi gampang, asyik, dan menyenangkan.

Selain itu, para peserta juga mendapatkan pelatihan Role-play dan Micro-teaching yang meliputi suasana belajar mengajar, strategi pengajaran yang efektif, serta penggunaan Metode Gasing dalam pembelajaran. Peserta juga mendapatkan pendampingan melalui sesi Mentoring untuk menerapkan keterampilan yang telah diperoleh. Tidak hanya itu, peserta saling berkolaborasi dalam Lokakarya untuk menciptakan inovasi pembelajaran baru, termasuk pengembangan karya 'Pasangan 10'.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Suratno, menyampaikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Banyuwangi, khususnya Dinas Pendidikan, memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. “Kami menyambut baik kolaborasi ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara BRI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pemda dalam memajukan pendidikan di tanah air, khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Pelatihan ini sangat membantu meningkatkan kompetensi para guru dan anak didik di Kabupaten Banyuwangi,” kata dia.

Salah satu peserta pelatihan, Niluh Made Megawati, guru di SDN 4 Penganjuran, mengungkapkan bahwa pelatihan ini sangat menarik dan mampu memacu kreativitas siswa. “Metode ini sangat menyenangkan dan membuat para guru lebih bersemangat dalam mendidik anak murid. Saya berharap dengan Pelatihan Gasing ini dapat memupuk semangat guru untuk terus berkreativitas dan berinovasi demi anak-anak Indonesia. Terima kasih kepada BRI yang sudah mendukung kami para guru,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Economist Mandiri Sekuritas Rangga Cipta menyatakan, pasca Covid-19 segalanya mulai terbuka termasuk ekonomi mulai berjalan normal. Pihak yang mendorong pemulihan kondisi ekonomi adalah kalangan kelas menengah dan atas. Namun, kelas menengah mengalami penurunan daya beli.

“Setelahreopeningini justru kelas menengah itu mulai melambat, ada isu sektor manufaktur yang mulai terdapat pelambatan global, makanya di India kita sering dengar ada banyakpay-offterutama di sektormanufacturing-nya,” ucap Rangga, pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut Rangga, perpaduan kondisi tersebut membuat konsumsi kelas menengah melambat dan tidak bergerak daripada kelas bawah yang posisinya tak bergerak dan mendapatkan bantuan sosial pemerintah. Daya beli kelas menengah yang menurun sudah terlihat dari perayaan Idul Adha pada Juni 2024. Para pakar memproyeksikan jumlah orang yang berkurban dari kelas menengah-bawah 2024 menurun karena pemangkasan karyawan dan tingginya pengangguran.

Kelas menengah dari didefinisikan dari dua pendekatan berbeda.Pertama, pendekatan relatif. Melalui pendekatan ini kelas menengah dilihat berdasarkan okupansi, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi. Pendekatan ini mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pendapatan antara 75 dan 125 persen dari median pendapatan per kapita masyarakat, sebagaimana tertulis dalam publikasi ilmiahKelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinyadalamresearchgate.net.

Kedua, pendekatan absolut. Pendekatan ini mendefinisikan kelas menengah berdasarkan pendapatan atau pengeluaran konsumsi. Menurut ekonom India, Surjit Bhalla, kelas menengah diartikan sebagai pihak dengan pendapatan tahunan lebih dari US$3.900 (Rp62 juta) dalam ukuran paritas daya beli.Ketiga, pendekatan cangkok atauhybrid(membedakan kelas menengah negara berkembang dengan negara maju).

Faktor Pendorong Kelas Menengah Berkontribusi dalam Pembangunan

Berikut adalah beberapa faktor penentu yang mendorong pertumbuhan kelas menengah dan memberikan kontribusi dalam pembangunan negara, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mendorong penduduk untuk keluar dari kemiskinan dan masuk dalam kelompok kelas menengah. Sebab, pertumbuhan ekonomi menjadi hal penting dalam pengurangan kemiskinan dan penambahan kelas menengah. Pertumbuhan ekonomi negara harus inklusif yang dicirikan dengan kondusifnya peningkatan ukuran dan dominasi kelas menengah didorong kebijakan menekan kemiskinan.

2. Lapangan kerja dan pendidikan

Terdapat dua faktor yang mendorong dan melancarkan perkembangan kelas menengah, yaitu lapangan kerja dengan upah stabil disertai berbagai manfaat dan pendidikan tinggi. Dengan dua faktor ini, kelas menengah dapat berperan dalam pembangunan negara secara maksimal.

3. Mobilitas dan kerentanan

Meskipun kelas menengah tumbuh cukup cepat, tetapi ada bagian dari golongan ini yang dapat dengan mudah berbalik menjadi miskin, terutama berpendapatan sekitar US$2 (Rp31.000) per hari. Golongan ini masih sangat rentan untuk turun menjadi kelompok penduduk miskin. Pemerintah harus mengatasi agar kelas menengah dapat terlindungi dari kerentanan tersebut.

RACHEL FARAHDIBA R | BAGUS PRIBADI

TEMPO.CO, Jakarta - Desain Istana Garuda di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai banyak kritik di media sosial. Alih-alih berbentuk seperti lambang negara Republik Indonesia (RI), para warganet menilai tempat presiden berkantor itu menyerupai kelelawar karena berwarna cokelat gelap yang menimbulkan kesan suram.

“Welcome to Gotham City. Ngeri kali, mirip istana siluman kelelawar,” cuit akun X (Twitter) @Mahesa*******, Kamis, 8 Agustus 2024.

Untuk diketahui, pemasangan bilah terakhir ke-4.650 Istana Garuda telah dilakukan pada Senin, 22 Juli 2024. Pelaksanaan pemasangan bilah yang menandai selesainya pembangunan istana presiden itu disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan seniman I Nyoman Nuarta.

Kementerian PUPR pun kini menjadwalkan peletakan batu pertama (groundbreaking) Istana Wakil Presiden pada Senin, 12 Agustus 2024. Bangunannya akan berdiri di Sumbu Timur, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Groundbreaking Istana Wapres dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh rencananya akan dilaksanakan pada 12 Agustus,” kata Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara. Lantas, seperti apa desain Istana Wapres?

Sebelumnya, Kementerian PUPR telah menggelar Sayembara Konsep Perancangan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN untuk kompleks Istana Wakil Presiden, perkantoran legislatif dan yudikatif, serta kompleks peribadatan pada 2022 silam. Namun, tidak ada pemenang utama atau juara satu yang diputuskan.

Karya desain “Huma Betang Umai” oleh Daliana Suryawinata dari SHAU dan “Istana Kerakyatan” oleh Andy Siswanto dari PT Wiswakharman dipilih sebagai pemenang bersama di posisi juara kedua. Sementara pemenang ketiga adalah “Dwi Arya Wibawa” karya Budi Pradono.

“Basic desainnya ini tentu kami harus kolaborasikan. Kalau tadi Istana Wapres kan pemenangnya ada dua, ya nanti akan dikolaborasikan. Kami ambil unsur-unsur mana dari Huma Betang Umai, mana yang dari Istana Kerakyatan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti di Jakarta, Senin, 18 Juli 2022.

Arsitek Daliana Suryawinata bersama timnya merancang bangunan Istana Wapres yang megah dan modern di atas bukit melalui pendekatan kearifan lokal rumah panjang Huma Betang Umai khas Dayak Kalimantan. Rumah adat itu menganut filosofi kerukunan antarmanusia juga dengan alam.

Strategi desainnya memposisikan bangunan utama di atas bukit dan bangunan pendukung lainnya berteras-teras hijau ke arah bawah. Huma Betang Umai dianggap sebagai representasi keramahtamahan bangsa Indonesia, serta beratap lebar untuk menyimpan energi matahari yang dilengkapi dengan teras dan balkon untuk peneduh.

Sementara arsitek Andy Siswanto bersama timnya mendesain kompleks Istana Wakil Presiden dengan pendekatan Istana Kerakyatan yang terdiri dari bangunan-bangunan ikonik monumental berarsitektur khas Nusantara. Bentuk dan ruangannya diabstraksi dari rumah rakyat Betang atau Lamin yang dikomposisi secara serial untuk membentuk istana.

Istana Wakil Presiden versi Andy Siswanto dan kawan-kawan, berada di dalam kawasan taman hijau (ecopark) dan infrastruktur hijau yang bermakna sebagai poros kebangsaan. Sebagai representasi dari rumah negara, bangunan Istana Wakil Presiden berada di perbukitan dengan pemandangan bentang alam di sekitarnya.

Namun, pada Maret 2023, Jokowi sempat meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk merevisi rancangan Istana Wakil Presiden di IKN.

“Desainnya berubah, waktu lelang pertama, kami dengan desain yang juara sayembara pertama. Tapi setelah diperiksa Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi, sehingga kami revisi. Lelang ulang atau tidak, itu nanti,” ucap Basuki saat konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Economist Mandiri Sekuritas, Rangga Cipta mengungkapkan, setelah Covid-19, daya beli kelas menengah cenderung melambat dan tidak bergerak. Ia menyampaikan, pasca Covid-19 segalanya mulai terbuka, termasuk ekonomi berjalan normal. Pihak yang mendorong pemulihan kondisi ekonomi adalah kalangan kelas menengah dan atas.

“Setelahreopeningini justru kelas menengah itu mulai melambat, ada isu sektor manufaktur yang mulai terdapat pelambatan global, makanya di India kita sering dengar ada banyakpay-off, terutama di sektormanufacturing-nya,” kata Rangga kepada Tempo.co, pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut Rangga, kombinasi kondisi tersebut membuat konsumsi kelas menengah menurun dibandingkan kelas bawah yang posisinya tidak bergerak dan mendapatkan bantuan sosial. Kondisi daya beli kelas menengah yang menurun ini sebenarnya bisa dilihat dari perayaan Idul Adha pada Juni 2024 lalu.

Para pakar memproyeksikan jumlah orang yang berkurban dari kelas menengah-bawah 2024 menurun karena fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, penurunan pembelian hewan kurban juga terjadi karena tingginya angka pengangguran sehingga pendapatan kelas menengah-bawah mengalami stagnasi dan turun signifikan.

Kelas Menengah

Kelas menengah dapat didefinisikan dari pendekatan berbeda. Pendekatan relatif mengartikan kelas menengah menurut okupansi, baik dari sisi pendapatan maupun konsumsi. Sementara itu, pendekatan absolut mendefinisikan kelas menengah sesuai pendapatan atau pengeluaran konsumsi. Perbedaan definisi dari dua pendekatan tersebut terletak pada ukuran pendapatan atau pengeluaran.

Berdasarkan publikasi ilmiahKelas Menengah (Middle Class) dan Implikasinyadalamresearchgate.net, kelas menengah dari pendekatan relatif memiliki pendapatan 75 dan 125 persen dari median pendapatan per kapita masyarakat.

Sementara itu, menurut ekonom India, Surjit Bhalla, kelas menengah dari pendekatan absolut merupakan orang-orang dengan pendapatan tahunan lebih dari US$3.900 (Rp62 juta) dalam ukuran paritas daya beli (purchasing power parityatau PPP). Di sisi lain, ekonom Australia, Martin Ravallion menggunakan pendekatan cangkokan (hybrid) yang membedakan kelas menengah negara berkembang dengan negara maju.

Mengacujournals.csis.or.id, istilah dan aspek kelas menengah di Indonesia mulai mendapatkan perhatian pada akhir 1970-an yang ditinjau berdasarkan kriteria politik. Salah satu cendekiawan, Rusadi Kantaprawira mengungkapkan, struktur sosial di Surabaya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, yaitu penduduk miskin, buruh pabrik, kaum intelektual kelas menengah, dan petani. Selama ini, kaum intelektual kelas menengah kurang dilibatkan dalam pembangunan. Padahal, secara potensial golongan tersebut dapat menjadi oposisi pemerintah.

Lalu, pada 1980-an, terdapat golongan menengah baru dari berbagai kalangan masyarakat. Golongan tersebut sadar akan hak dan kewajiban politiknya yang memiliki kepentingan terhadap sistem politik demokratis. Golongan itu juga akan menentang praktik politik yang menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Sejak awal mendapatkan perhatian, kelas menengah di Indonesia memiliki potensi kekuatan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan.

RACHEL FARAHDIBA R | BAGUS PRIBADI

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede membeberkan dampak yang akan terjadi akibat perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.

"Terutama di Cina dan AS (Amerika Serikat). Kebijakatan moneter global dan dampak penurunan aktivitas ekonomi kedua negara tersebut, sangat berdampak pada Indonesia," kata Josua dalam acara PIER Economic Review: Mid-Year 2024 yang diselenggarakan Bank Permata secara online, Kamis, 8 Agustus 2024.

Josua menyoroti kinerja perekonomian kedua negara terbesar di dunia tersebut. Ia menyampaikan, pada kuartal kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Cina melambat menjadi di bawah 5 persen, penurunan yang signifikan dari target pertumbuhan mereka sebelumnya.

Menurut dia, perlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kinerja ekspor Indonesia, mengingat Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Jika terjadi penurunan permintaan dari negeri tirai bambu tersebut berpotensi menekan nilai ekspor produk manufaktur dan komoditas Indonesia, yang sebagian besar dikirim ke negara tersebut.

Selain Cina, Josua juga menjelaskan ekonomi AS yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Indikator ekonomi terbaru, menunjukkan tingkat pengangguran di AS meningkat menjadi 4,3 persen pada bulan Juli 2024, lebih tinggi dari target Federal Reserve (The Fed). Ia menambahkan, kondisi ini diperburuk dengan tren inflasi di AS yang berada pada kisaran 3 persen. "Meski ada harapan bahwa tekanan inflasi akan mereda dalam beberapa bulan ke depan."

Kondisi ini, kata Josua, membuat pemerintah Indonesia harus lebih waspada dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan. Pada paruh pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat berada di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen, menurut dia, angka ini tergolong positif dibandingkan dengan negara-negara lain di G20.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata, namun Josua bependapat, dengan adanya penurunan permintaan global terutama dari Cina pertumbuhan yang lebih berkualitas menjadi sulit dicapai tanpa adanya langkah mitigasi yang tepat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, perlambatan ekonomi global juga diperkirakan akan berdampak pada penurunan harga komoditas, seperti batu bara dan CPO atau minyak sawit, yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Meski pemerintah telah berupaya melakukan diversifikasi ekspor dan mendorong hilirisasi mineral, menurutnya, kontribusi dari sektor-sektor ini mungkin belum cukup untuk mengimbangi penurunan permintaan global.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede membeberkan dampak yang akan terjadi akibat perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.

"Terutama di Cina dan AS (Amerika Serikat). Kebijakatan moneter global dan dampak penurunan aktivitas ekonomi kedua negara tersebut, sangat berdampak pada Indonesia," kata Josua dalam acara PIER Economic Review: Mid-Year 2024 yang diselenggarakan Bank Permata secara online, Kamis, 8 Agustus 2024.

Josua menyoroti kinerja perekonomian kedua negara terbesar di dunia tersebut. Ia menyampaikan, pada kuartal kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Cina melambat menjadi di bawah 5 persen, penurunan yang signifikan dari target pertumbuhan mereka sebelumnya.

Menurut dia, perlambatan ini dikhawatirkan akan berdampak langsung pada kinerja ekspor Indonesia, mengingat Cina adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Jika terjadi penurunan permintaan dari negeri tirai bambu tersebut berpotensi menekan nilai ekspor produk manufaktur dan komoditas Indonesia, yang sebagian besar dikirim ke negara tersebut.

Selain Cina, Josua juga menjelaskan ekonomi AS yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Indikator ekonomi terbaru, menunjukkan tingkat pengangguran di AS meningkat menjadi 4,3 persen pada bulan Juli 2024, lebih tinggi dari target Federal Reserve (The Fed). Ia menambahkan, kondisi ini diperburuk dengan tren inflasi di AS yang berada pada kisaran 3 persen. "Meski ada harapan bahwa tekanan inflasi akan mereda dalam beberapa bulan ke depan."

Kondisi ini, kata Josua, membuat pemerintah Indonesia harus lebih waspada dalam merumuskan kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas pertumbuhan. Pada paruh pertama tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat berada di kisaran 5 persen hingga 5,1 persen, menurut dia, angka ini tergolong positif dibandingkan dengan negara-negara lain di G20.

Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata, namun Josua bependapat, dengan adanya penurunan permintaan global terutama dari Cina pertumbuhan yang lebih berkualitas menjadi sulit dicapai tanpa adanya langkah mitigasi yang tepat.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, perlambatan ekonomi global juga diperkirakan akan berdampak pada penurunan harga komoditas, seperti batu bara dan CPO atau minyak sawit, yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Meski pemerintah telah berupaya melakukan diversifikasi ekspor dan mendorong hilirisasi mineral, menurutnya, kontribusi dari sektor-sektor ini mungkin belum cukup untuk mengimbangi penurunan permintaan global.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) baru usai ditunjuk sebagai salah satu komandan dalam satuan tugas (Satgas) percepatan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Umum Partai Demokrat itu dipercaya menjabat sebagai wakil ketua Satgas Investasi IKN, mendampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketuanya. Penunjukan AHY itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Keputusan Presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Pasal 1 beleid tersebut, satgas percepatan investasi IKN dibentuk dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan hingga saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Hal ini disampaikan Bahlil dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Kondisi tersebut membuat AHY harus bekerja keras untuk meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya di proyek pembangunan ibu kota baru. Khususnya terkait pertanahan dan pembebasan lahan bagi para calon investor tersebut.

Pasalnya, salah satu tugas Satgas Percepatan Investasi IKN adalah menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN. Satgas juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

AHY saat ini memiliki tugas untuk menuntaskan 2.086 hektare status lahan di IKN Nusantara. Persoalan ini harus segera diselesaikan agar investor memiliki jaminan kepercayaan berinvestasi di IKN.

Terbaru, putra pertama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan, penanganan masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara akan dilakukan tanpa merugikan masyarakat dan tidak akan menghambat pembangunan.

“Artinya kita berharap bahwa (penanganan) permasalahan tanah, termasuk dengan masyarakat ini, bisa diselesaikan dengan baik karena memang kita tidak ingin pembangunan (IKN) itu terhambat,” kata Menteri ATR/BPN itu, di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

AHY menyampaikan bahwa hal itu juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo bahwa dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di IKN, dilakukan dengan pendekatan yang baik sehingga tidak ada yang menjadi korban.

“Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian ada yang tersakiti,” ucap AHY, seperti dikutip dari Antara.

Menteri ATR/BPN juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN, namun dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu. AHY hanya menegaskan bahwa hal itu akan ditangani secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Terkait dengan IKN, urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya,” ujar dia.

Dia juga mengatakan, setiap hari terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN. Dia bahkan mendapat laporan mengenai progres masalah itu melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

“Kebetulan Wamen ATR/BPN juga ditunjuk sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan di lapangan dan juga melaporkan kepada kami dalam urusan pertanahan,” kataya.

Tak berhenti sampai disitu, Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin. Dia pun menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga terdampak pembangunan IKN.

“Kami mencari titik temunya dalam skema misalnya penggantian rugi, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Kami berharap pembangunan IKN juga bisa terus dijalankan dengan baik,” kata mantan perwira TNI itu.

Raden Putri dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) baru usai ditunjuk sebagai salah satu komandan dalam satuan tugas (Satgas) percepatan investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Umum Partai Demokrat itu dipercaya menjabat sebagai wakil ketua Satgas Investasi IKN, mendampingi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai ketuanya. Penunjukan AHY itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Keputusan Presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan Pasal 1 beleid tersebut, satgas percepatan investasi IKN dibentuk dalam rangka percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan pusat pengembangan perekonomian Indonesia sentris. Hal ini sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan hingga saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Hal ini disampaikan Bahlil dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Kondisi tersebut membuat AHY harus bekerja keras untuk meyakinkan investor agar mau menanamkan modalnya di proyek pembangunan ibu kota baru. Khususnya terkait pertanahan dan pembebasan lahan bagi para calon investor tersebut.

Pasalnya, salah satu tugas Satgas Percepatan Investasi IKN adalah menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN. Satgas juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

AHY saat ini memiliki tugas untuk menuntaskan 2.086 hektare status lahan di IKN Nusantara. Persoalan ini harus segera diselesaikan agar investor memiliki jaminan kepercayaan berinvestasi di IKN.

Terbaru, putra pertama Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan, penanganan masalah pertanahan di Ibu Kota Nusantara akan dilakukan tanpa merugikan masyarakat dan tidak akan menghambat pembangunan.

“Artinya kita berharap bahwa (penanganan) permasalahan tanah, termasuk dengan masyarakat ini, bisa diselesaikan dengan baik karena memang kita tidak ingin pembangunan (IKN) itu terhambat,” kata Menteri ATR/BPN itu, di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

AHY menyampaikan bahwa hal itu juga menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo bahwa dalam rangka menghadapi atau menangani situasi yang ada di IKN, dilakukan dengan pendekatan yang baik sehingga tidak ada yang menjadi korban.

“Ini pesan dari Bapak Presiden Joko Widodo, menangani masyarakat juga harus pas, tidak boleh kemudian ada yang tersakiti,” ucap AHY, seperti dikutip dari Antara.

Menteri ATR/BPN juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN, namun dia tidak menjelaskan lebih rinci mengenai hal itu. AHY hanya menegaskan bahwa hal itu akan ditangani secara baik tanpa ada pihak yang dirugikan.

“Terkait dengan IKN, urusan tanahnya memang masih ada beberapa masalah, tetapi bukan berarti tidak ada progresnya,” ujar dia.

Dia juga mengatakan, setiap hari terus memantau perkembangan masalah pertanahan di IKN. Dia bahkan mendapat laporan mengenai progres masalah itu melalui Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni.

“Kebetulan Wamen ATR/BPN juga ditunjuk sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN sehingga secara day to day bisa mengikuti perkembangan di lapangan dan juga melaporkan kepada kami dalam urusan pertanahan,” kataya.

Tak berhenti sampai disitu, Ketua Umum Partai Demokrat itu juga menekankan pentingnya penyelesaian ganti rugi yang adil dan sesuai dengan ketentuan agar hak-hak masyarakat terjamin. Dia pun menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga terdampak pembangunan IKN.

“Kami mencari titik temunya dalam skema misalnya penggantian rugi, termasuk juga penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini yang terus kami lakukan. Kami berharap pembangunan IKN juga bisa terus dijalankan dengan baik,” kata mantan perwira TNI itu.

Raden Putri dan Riri Rahayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.