Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan bahwa kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kompetitif atau berdaya saing.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan bahwa bagi BPD perlu berupaya meningkatkan GRC, yakni governance (tata kelola), risk management (manajemen risiko), dan compliance (kepatuhan), untuk memperbaiki profil risiko.

“Kemudian juga melakukan perbaikan kualitas SDM (sumber daya manusia), diversifikasi produk dan layanan, dan juga akselerasi digital,” kata Maurits dalam acara Peluncuran Peta Jalan Penguatan BPD Tahun 2024-2027 di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa BPD juga perlu mengoptimalisasikan peran asosiasi dalam mendorong upaya transformasi pada berbagai workstream.

Sementara itu, bagi pemerintah daerah (pemda), dia mengatakan bahwa perlu menambah penyertaan modal maupun mengalokasikan setoran modal yang cukup untuk BPD.

“Kemudian kepercayaan untuk mengelola seluruh dana pemda, dan proyek strategis pemerintah, terutama program-program yang tentunya ke depannya banyak yang harus dilanjutkan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa investasi dari dana abadi pemda yang disimpan di BPD juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan daya saing.

“Pemerintah daerah tentunya menyimpan dana abadi di perbankan, di BPD, sehingga tentunya juga ada kontribusi nanti ketika pemanfaatan dana abadi ini bisa digunakan oleh pemerintah daerah, terutama bukan untuk dana abadinya, tetapi hasil penempatan ataupun investasinya di BPD, sehingga bisa bermanfaat,” katanya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemda perlu membuat ruang sinergi dengan instansi, lembaga, badan usaha milik daerah (BUMD). Selanjutnya, melakukan pemilihan calon pengurus BPD yang berintegritas, profesional, dan kompeten.

Untuk pemangku kepentingan lainnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi dapat dilakukan dalam optimalisasi pembiayaan ekonomi maupun berkelanjutan.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Beijing (ANTARA) - Harga konsumen China terpantau stabil pada September tahun ini, di tengah pemulihan permintaan domestik yang berkelanjutan, demikian tunjuk data resmi pada Minggu (13/10).

Indeks harga konsumen (consumer price index/CPI), salah satu indikator utama inflasi, naik 0,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada September atau turun dari kenaikan 0,6 persen pada Agustus, kata Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China.

Pertumbuhan 0,4 persen pada September lebih rendah dari bulan sebelumnya, terutama karena basis yang lebih tinggi yang tercatat pada periode yang sama tahun lalu, menurut ahli statistik NBS Dong Lijuan.

Dalam basis bulanan, CPI tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya.

Secara rinci, harga makanan naik 3,3 persen (yoy) pada September atau meningkat 0,5 poin persentase dibandingkan bulan sebelumnya. Harga nonmakanan turun 0,2 persen, membalikkan kenaikan 0,2 persen pada Agustus.

Di antara barang-barang nonmakanan, penurunan harga energi semakin tajam, dan harga pariwisata beralih turun dari yang sebelumnya meningkat, dengan penurunan yang meluas dalam harga tiket pesawat dan akomodasi hotel.

Data NBS juga menunjukkan indeks harga produsen (producer price index/PPI) China, yang mengukur biaya barang saat siap keluar pabrik, turun 2,8 persen (yoy) pada September.

Dalam basis bulanan, PPI turun tipis 0,6 persen, menyusut dari penurunan 0,7 persen pada bulan sebelumnya, tunjuk data itu.

Dong mengaitkan kinerja PPI bulanan dengan fluktuasi harga-harga komoditas internasional dan kurangnya permintaan efektif di pasar domestik.

Dari Januari hingga September, PPI rata-rata turun 2 persen dari satu tahun lalu.

Pada Maret tahun ini, China meluncurkan rencana aksi untuk mengimplementasikan program peningkatan peralatan berskala besar dan tukar tambah (trade-in) barang konsumsi untuk memperluas permintaan domestik. Selain itu, China pada Juli meningkatkan dukungan kebijakan dengan suntikan dana tambahan sebesar 300 miliar yuan (1 yuan = Rp2.208) atau sekitar 42,4 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.609) melalui obligasi negara khusus jangka panjang (ultra-long special treasury bonds).

Melalui program ini, pabrik-pabrik didorong untuk mengganti mesin lama mereka dengan mesin baru yang canggih, dan konsumen perorangan dapat menikmati sejumlah subsidi, di antaranya untuk mobil dan peralatan rumah tangga..

China akan menerapkan seperangkat instrumen kebijakan fiskal termasuk obligasi tujuan khusus pemerintah daerah, dana khusus, dan kebijakan perpajakan guna membantu menstabilkan pasar properti, kata Menteri Keuangan China Lan Fo'an dalam sebuah konferensi pers pada Sabtu (12/10).

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kami siap untuk melakukan ekspansi-ekspansi baru

Purwakarta, Jawa Barat (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengatakan program harga gas bumi tertentu (HGBT) dan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi sektor keramik, secara langsung mendorong optimisme sektor tersebut dalam menyambut program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran terkait pembangunan rumah rakyat.

"Perpanjangan kebijakan HGBT melalui KepmenESDM Nomor 255 tahun 2024 dan Permenperin nomor 36 tahun 2024 tentang SNI wajib semakin memberikan optimisme bagi industri keramik nasional untuk menyambut dan mendukung kebijakan baru pemerintah bapak Prabowo-Gibran 2024-2029 perihal pembangunan rumah rakyat 3 juta unit per tahun," kata Ketua Umum Asaki Edy Suyanto ditemui di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.

Pihaknya meyakini dengan adanya dua program tersebut bakal memberikan dan meningkatkan daya saing industri keramik domestik, mengingat 30 persen biaya produksi subsektor ini dialokasikan untuk pembiayaan energi.

Selain itu menurutnya, beleid ini juga menjadi jawaban keraguan daripada pemain baru industri keramik yang saat ini tengah mengembangkan skala bisnis atau berencana untuk menambah investasi.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan dengan adanya kebijakan ini juga pihaknya siap untuk mendukung pemerintah baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi di angka 8 persen.

"Kami siap untuk melakukan ekspansi-ekspansi baru. Hari ini total kapasitas terpasang untuk sektor industri keramik 675 juta meter persegi per tahun," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim S. Djojohadikusumo menyampaikan alasan pemerintahan baru mendatang memberikan perhatian besar terhadap sektor perumahan melalui program pembangunan 3 juta rumah per tahun termasuk rencana pembentukan kembali Kementerian Perumahan.

Atas dasar pertimbangan yang jelas tentang pentingnya perumahan dalam menekan angka stunting dan memberantas kemiskinan, maka pemerintah baru mendatang berkomitmen untuk “menghidupkan” kembali Kementerian Perumahan untuk menjalankan program pembangunan 3 juta rumah yang secara rinci terdiri dari 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan setiap tahunnya.

Menurut dia, tujuan dan target itu sangatlah mungkin untuk direalisasikan. Bangsa Indonesia, tegas Hashim, harus bersungguh-sungguh dan betul-betul ambisius dengan memasang target yang tinggi untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

IHSG dan bursa regional Asia bergerak menguat, meskipun pasar belum mendapatkan detail kebijakan pemerintah China pasca konferensi Menteri Keuangan China

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Dari presiden pertama sampai presiden terakhir ini, Pak Jokowi yang bisa meminta setengah maksa Freeport membangun smelter yang berskala besar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa hilirisasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mampu memproduksi 78 ton emas.

Bahlil dalam kegiatan REPNAS National Conference & Awarding Night di Jakarta, Senin mengatakan bahwa hal itu bisa tercapai setelah Presiden Joko Widodo berhasil meminta PT Freeport agar membangun smelter berskala besar yang mampu memisahkan emas dari konsentrat tembaga.

"Dari presiden pertama sampai presiden terakhir ini, Pak Jokowi yang bisa meminta setengah maksa Freeport membangun smelter yang berskala besar dan sampai produknya bisa memisahkan emas dengan konsentrat tembaga, itu di zamannya Pak Jokowi. Ini sejarah," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa ketika dirinya masih di Papua, sering terjadi aksi demonstrasi terkait operasional Freeport Indonesia karena diduga yang dihasilkan bukan hanya konsentrat tembaga.

"Dulu waktu saya masih di Papua selalu kita demo Freeport, ini jangan-jangan dia mengeluarkan konsentrat tidak hanya tembaga yang lain-lain, kenapa? Karena kita nggak punya smelter," ujarnya.

Dia mengungkapkan bahwa kala itu, smelter yang ada kerja sama Freeport dengan Jepang, turunannya hanya bisa menghasilkan tembaga. Sedangkan anoda dan emas belum bisa diproses.

Bahlil menjelaskan, pada tahun 2021, ketika dirinya masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Menteri ESDM meminta PT Freeport agar membuat smelter dengan total investasi 3 miliar dolar AS.

"Totalnya 3 miliar dolar AS investasinya, dan sekarang (smelternya) sudah diresmikan dan itu adalah pabrik terbesar di dunia dengan sistem single line," terang Bahlil.

Menurutnya, pencapaian tersebut belum pernah terjadi sejak era presiden pertama Republik Indonesia. Di era Jokowi, Indonesia memiliki dua smelter yang dapat mendukung hilirisasi yakni smelter milik Freeport Indonesia di Gresik dan smelter Amman Mineral di Sumbawa Barat.

Pasalnya sebelum ada smelter di dalam negeri, produk tembaga dengan kadar kemurnian 99 persen masih harus dikirim ke luar negeri, seperti Filipina dan Thailand, sehingga Indonesia tidak bisa mendeteksi berapa banyak emas yang terkandung dalam konsentrat tersebut.

Sementara itu, di smelter Amman Mineral di Sumbawa Barat, dari 900 ribu ton konsentrat mampu menghasilkan 220 ribu ton tembaga dan 18 ton emas.

"Jadi, dari dua industri ini kita sudah mempunyai 78 ton emas per tahun. Kalau tidak ada hilirisasi bagaimana kita bisa tahu barang ini," kata Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa jika investor ingin berkontribusi membangun Indonesia, hal tersebut sangat diperbolehkan. Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan pihak yang memiliki teknologi, kapital, dan pasar.

Namun, pemerintah tidak lagi menggunakan pendekatan lama dan kini lebih fokus pada kerja sama yang saling menguntungkan. Indonesia menyediakan bahan baku, sementara investor membawa teknologi dan membangun industri di dalam negeri.

Dengan regulasi yang baik, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah ingin memastikan investasi membawa manfaat besar bagi ekonomi lokal dan memperkuat pembangunan nasional.

"Ke depan insya Allah cara-cara lama nggak akan kita pakai lagi, kita ingin you, ente punya teknologi, ente punya kapital, ente punya pasar, kami punya bahan baku. Jadi kalau mau kita kolaborasi bawa teknologimu di sini, bangun industri di sini, regulasnya kita buat yang baik. Supaya apa? Ada penciptaan kawasan pertumbuhan ekonomi yang baru," kata Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabunindya Revta Revolusi, menegaskan aplikasi Temu tidak patuh dengan regulasi di Indonesia dan mengancam keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Untuk aplikasi Temu, dari sisi bisnis modelnya, jelas tidak patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun ekosistem UMKM yang harus kita lindungi dan jaga,” ujar Prabu dalam rilis pers, Senin.

Dia menjelaskan aplikasi Temu menghubungkan langsung produk dari pabrik ke konsumen, yang memungkinkan terjadinya predatory pricing atau jual rugi. Hal itu dianggap sangat berbahaya bagi UMKM lokal.

Menurut dia jika produk asing masuk dengan harga yang jauh lebih murah dari produk UMKM, konsumen pasti akan memilih yang lebih murah. Hal itu membuat UMKM akan sulit bersaing.

Dia menilai bahwa kehadiran aplikasi semacam itu dapat merusak ekosistem bisnis UMKM, terutama ketika harga produk asing sangat rendah dan mengancam keberlangsungan usaha kecil.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas untuk melindungi UMKM dalam negeri. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo telah memblokir aplikasi tersebut.

Selain ancaman terhadap UMKM, Prabu juga menegaskan bahwa aplikasi Temu belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Ketika belum terdaftar sebagai PSE, potensi diblokirnya sangat terbuka lebar,” tegas Prabu.

Kementerian Kominfo juga mengamati bahwa lalu lintas pengguna aplikasi ini di Indonesia masih sangat rendah. Namun, jika ada peningkatan dan dampak yang signifikan, Kementerian Kominfo akan segera mengambil tindakan.

Prabu juga menyoroti aspek perlindungan konsumen. Produk-produk yang dijual melalui Temu dinilai tidak terjamin kualitasnya, terutama karena belum patuh dengan regulasi yang ada di Indonesia.

“Ketika harga produk sangat murah, kualitasnya tidak bisa dijamin. Ini berbahaya bagi konsumen,” jelasnya.

Untuk memastikan keamanan konsumen, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan Kementerian terkait, seperti Kementerian UKM dan Kementerian Perdagangan guna menilai potensi ancaman dari PSE yang belum patuh dengan aturan.

Prabu menyatakan langkah pemblokiran dilakukan karena TEMU tidak mendaftarkan diri sebagai PSE di Indonesia. Proses registrasi PSE sendiri dinilai mudah, namun hingga kini belum ada tanda-tanda dari TEMU untuk patuh.

“Jika PSE tidak patuh, apalagi beroperasi ilegal tanpa melalui bea cukai, jelas kami harus bertindak untuk melindungi kepentingan UMKM dan konsumen di Indonesia,” kata Prabu.

Kementerian Kominfo akan terus mengkaji aplikasi itu berdasarkan parameter legalitas, lalu lintas pengguna, dan keamanan data.

“Kami akan tegas memblokir aplikasi yang tidak comply dengan regulasi Indonesia,” tuturnya.

Prabu menambahkan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak untuk memastikan dunia digitalisasi di Indonesia tetap sesuai aturan.

Oleh karena itu, siapa pun jika menemukan aplikasi-aplikasi illegal bisa melaporkan langsung ke Kementerian Kominfo atau saluran-saluran pengaduan lainnya lintas pemangku kepentingan untuk segera ditindaklanjuti.

Sebelumnya Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan Kementerian Kominfo sudah memblokir aplikasi Temu karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia.

“Kami men-take down Temu sebagai respons cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, Temu tidak terdaftar sebagai PSE, saat ini sudah tidak bisa digunakan di
Indonesia,” kata Budi Arie.

Menurutnya Kementerian Kominfo bergerak cepat melakukan pemblokiran demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing. Saat ini, produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto mengatakan aturan registrasi kartu subscriber identity module (SIM) menggunakan biometrik untuk mencegah penipuan.

Wayan mengatakan dengan aturan ini, proses registrasi kartu SIM tidak hanya menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor kartu keluarga (noKK), tapi juga pengenalan wajah (face recognition).

"Jadi tidak ada lagi penipuan-penipuan di dalam registrasi prabayar, sehingga nomor-nomor itu tidak bisa digunakan lagi oleh orang lain karena sudah menggunakan NIK, noKK dan face recognition mereka sendiri," ujar Wayan di Jakarta, Senin.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah menyiapkan aturan mengenai registrasi kartu SIM yang akan menggunakan teknologi biometrik.

Langkah ini diharapkan dapat mencegah penipuan dan penyalahgunaan data yang kerap terjadi pada registrasi kartu prabayar di Indonesia.

Saat ini, beberapa operator seluler, seperti XL, Telkomsel, dan Indosat, telah melakukan uji coba sistem biometrik sebagai bagian dari penerapan aturan baru ini.

Wayan mengatakan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi dan keamanan identifikasi pengguna, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan nomor telepon untuk aktivitas ilegal.

Saat ini, kata dia, Kementerian Kominfo tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesiapan teknis dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Namun, Wayan mengatakan penerapan aturan ini masih membutuhkan waktu, terutama karena sejumlah tantangan teknis. Salah satunya adalah fakta bahwa tidak semua masyarakat memiliki ponsel pintar yang mendukung teknologi biometrik.

"Makanya kami koordinasi dengan masyarakat, kan kita pelan-pelan yang smartphone untuk beralih ke biometrik ini," kata dia.

Nantinya, aturan teknis terkait registrasi biometrik ini akan dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Wayan memperkirakan aturan ini akan mulai diterapkan secara bertahap pada tahun depan.

Dia menyebut aturan ini kemungkinan tidak hanya untuk pengguna kartu SIM baru, tapi juga pengguna kartu SIM lama. Proses biometrik ini bisa dilakukan melalui gerai operator seluler dan sistem pada ponsel pintar.

"Ke gerai, ke outlet-outlet juga bisa. Nanti kan bisa di sistem seluler yang akan meregistrasi wajah mereka," kata Wayan.

Dengan aturan ini, nantinya penjual kartu SIM seperti konter pulsa tidak bisa lagi langsung mengaktifkan kartu. Pembeli harus melakukan registrasi biometrik baik melalui gerai maupun sistem pada ponsel pintar.

"(Aturan ini) enggak (menutup bisnis penjual kartu SIM). Justru kita malah menata mereka," ucap Wayan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) - Perusahaan pengembang properti, NPG Indonesia, berkomitmen mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap proyek salah satunya hunian premium Ecoverse yang menyelaraskan bangunan, fasilitas dan gaya hidup modern dengan alam serta lingkungan di Bali.

General Manager NPG Indonesia Evgeny Obolentsev mengatakan dalam setiap proyek yang dikerjakan perusahaan, sebisa mungkin mempertahankan area hijau seperti pepohonan di sekitar area hunian.

“Seperti halnya Ecoverse, proyek hunian premium yang sedang kami kerjakan dengan target penyelesaian di kuartal keempat 2025. Kami selalu mengaplikasikan beberapa fitur keberlanjutan," ucap Evgeny dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Senin.

Menurut dia, dalam membangun proyek hunian sebisa mungkin pihaknya mempertahankan area hijau dan pepohonan.

"Sehingga kami bisa memiliki area hijau hingga 50 persen dari total pembangunan dan ini merupakan tantangan tersendiri," katanya.

Evgeny menjelaskan, tantangan sebenarnya adalah bagaimana menyesuaikan bangunan dengan alam sekitar, karena hal itulah yang membuat semua orang jatuh cinta kepada Bali, yaitu alam dan budayanya.

"Seperti energi terbarukan di setiap unit melalui penggunaan panel tenaga surya, sistem pengolahan sampah, filter air osmosis dan rain water trap,” kata Evgeny.

Komplek hunian yang menghadirkan 34 unit apartemen serta 16 unit townhouse tersebut, kata dia, menyediakan fasilitas konstruksi berkualitas tinggi serta keharmonisan dengan alam sekitar.

Evgeny menambahkan, dengan menggabungkan konsep kehidupan masyarakat Bali dengan keahlian pembangunan hunian gaya Eropa akan tercipta keseimbangan yang harmonis.

“Sementara itu, kami bisa mengalihkan keahlian kami dari Eropa dalam mendirikan bangunan. Hal ini sangat penting bagi kami agar tercipta keseimbangan yang harmonis antara pertumbuhan pariwisata dengan alam dan budaya Bali itu sendiri,” tuturnya.

"Perkembangan ULN ini bersumber dari sektor publik dan sektor swasta

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kita juga memperkirakan akan semakin besarnya minat terhadap pencatatan saham lintas negara seiring dengan upaya perusahaan untuk mencapai ekuitas merek di pasar lain yang mereka jelajahi

Jakarta (ANTARA) - Ernst & Young Global Limited (EY) Indonesia Strategy and Transactions Partner Reuben Tirtawidjaja menyampaikan bahwa aksi Initial Public Offering (IPO) sektor energi baru terbarukan (EBT) layak dicermati seiring dengan momentum dorongan Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) tahun2060.

Tercatat, telah terjadi beberapa kali IPO sektor EBT dalam lima tahun terakhir di Indonesia, ​​diantaranya PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN), PT Arkora Hydro Tbk (ARKO), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), serta PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN).

Meskipun jumlah IPO energi terbarukan tidak terlalu mengesankan, Reuben di Jakarta, Senin, menyebut bahwa harga saham perusahaan-perusahaan ini telah meningkat setidaknya 30 persen pada 30 September 2024 dibandingkan sejak penawaran perdana mereka, yang menunjukkan tingginya minat investor.

"Mengingat komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 dan antisipasi kebijakan yang menguntungkan dari pemerintahan baru terhadap industri energi terbarukan, diharapkan lebih banyak perusahaan energi terbarukan akan melakukan IPO di tahun-tahun mendatang," ujar Reuben.

Seiring adanya pelonggaran suku bunga acuan dan perusahaan bersiap untuk pertumbuhan di kawasan Asia, EY Asean IPO Leader Chan Yew Kiang memperkirakan aktivitas IPO akan meningkat pada kuartal berikutnya dan tahun depan.

Menurutnya, fundamental dan tuntutan yang kuat, serta semakin banyaknya regulator menjajaki kebijakan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang dalam memanfaatkan pasar modal untuk pertumbuhan, juga menjadi pertanda baik bagi pasar.

"Kita juga memperkirakan akan semakin besarnya minat terhadap pencatatan saham lintas negara seiring dengan upaya perusahaan untuk mencapai ekuitas merek di pasar lain yang mereka jelajahi," ujar Chan.

Ia memperkirakan pasar IPO pada sisa tahun 2024 akan dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, perkembangan geopolitik, serta hasil Pemilihan Umum Amerika Serikat (AS).

"Optimisme dipicu oleh penurunan suku bunga dan penurunan inflasi, yang kemungkinan akan mendorong pencatatan saham baru dan kebangkitan sektor-sektor yang sensitif terhadap biaya pinjaman," ujar Chan.

Ia melanjutkan, kinerja yang kuat di pasar-pasar utama seperti AS, Eropa dan India diperkirakan akan mendukung aktivitas IPO.

"Pencatatan saham lintas batas negara harus terus berkembang, dan debut publik yang signifikan, terutama yang didukung oleh perusahaan PE dan dari spin-off dan pemisahan, sudah diantisipasi karena mereka mencari titik masuk publik yang menguntungkan," ujar Chan.

Sementara itu, EY Global IPO Leader George Chan mengatakan investor bersiap menghadapi paruh kedua tahun 2024 yang akan lebih bergejolak.

Ia menjelaskan, pada saat inflasi dan suku bunga acuan menurun, faktor-faktor baru lainnya akan menjadi prioritas dalam mempengaruhi keputusan IPO.

"Dalam lingkungan dengan ketidakpastian yang meningkat ini, masuknya pasar pada waktu yang tepat dan narasi ekuitas yang menarik sangatlah penting untuk bisnis yang ingin memanfaatkan peluang IPO," ujar George.

Pasar IPO global pada kuartal III- 2024 menunjukkan tanda-tanda optimisme yang hati-hati, meskipun terjadi penurunan volume sebesar 14 year on year (yoy) menjadi 310 IPO dan pendapatan sebesar 35 persen menjadi 24,9 miliar dolar AS, pada Kuartal III-2024 sedikit melampaui dua kuartal pertama tahun 2024 dalam peluncuran IPO.

Terlepas dari tantangan-tantangan ini, AS dan Europe, the Middle East, Africa, and India (EMEIA) menunjukkan ketangguhan dalam tiga kuartal pertama tahun 2024, dengan hasil IPO EMEIA naik sebesar 45 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu, sehingga membantu memitigasi penurunan pasar global secara keseluruhan.

Sementara itu, pasar IPO Indonesia melambat pada tiga kuartal pertama tahun 2024, yang tercatat 34 IPO yang berhasil mengumpulkan total dana 300 juta dolar AS, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencatat 66 IPO menghasilkan total 3,3 miliar dolar AS.

Selain itu, perolehan dana IPO Indonesia pada kuartal III- 2024 juga lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang senilai 1,4 miliar dolar AS dan Thailand senilai 0,6 miliar dolar AS.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan

Purwakarta, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita mengeluarkan regulasi baru terkait pengenaan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi 16 produk industri, dengan tujuan untuk memberikan jaminan kualitas pada masyarakat.

Menperin Agus mengatakan beleid yang tertuang dalam skema Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) itu mengatur proses penilaian kesesuaian yang mencakup audit dan pengujian pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan.

"Hal ini merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh industri akan memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Menteri Agus secara virtual di Purwakarta, Jawa Barat, Senin.

Dirinya mengatakan untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, pihaknya telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 laboratorium penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Disampaikannya LPK tersebut berperan penting dalam memastikan bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar yang berlaku, serta memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.

Lebih lanjut, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi mengatakan ke-16 Permenperin baru itu ditujukan untuk mengatur produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

Ia mengatakan, apabila diakumulasi hingga saat ini, Kemenperin telah mengharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara 24 rancangan lainnya masih dalam proses pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait.

Kemenperin mencatat sudah memiliki 5.300 SNI yang ditujukan untuk berbagai sektor industri, dan dari angka tersebut 130 di antaranya sudah berstatus SNI wajib.

Sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemberlakuan Standard Nasional Indonesia (SNI) wajib digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan impor.

Oleh karena itu, ia meminta Petugas Pengawas Standard Industri (PPSI) yang diamanatkan untuk melakukan pengawasan SNI melalui Permenperin No. 45 Tahun 2022, agar menerapkan regulasi tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan teknologi CCUS dan EOR untuk mengurangi emisi dan menjaga keamanan energi

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) berusaha merealisasikan target Net Zero Emmission salah satunya melalui program injeksi C02 melalui teknologi CO2-EOR sebagai bagian dari Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Teknologi CCUS diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut dengan secara efektif menyimpan CO2 dan mengurangi polusi atmosfer. Pada saat yang sama, injeksi CO2 dalam metode Enhanced Oil Recovery (EOR) akan meningkatkan laju ekstraksi minyak yang berkontribusi pada peningkatan produksi migas Pertamina.

"Indonesia memiliki potensi besar dalam penerapan teknologi CCUS dan EOR untuk mengurangi emisi dan menjaga keamanan energi. Proyek CCUS di Lapangan Sukowati Bojonegoro Jawa Timur ini menjadi contoh sekaligus akselerasi pengembangan teknologi di lapangan-lapangan Migas lain di Indonesia," kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Nicke menambahkan, secara paralel pihaknya melakukan upaya peningkatan produksi dan secara potensial menyimpan CO2 yang besar, Indonesia dapat menarik investasi dalam proyek-proyek CCUS, terutama dari negara-negara maju, seperti dalam hal ini Jepang. Hal ini menurutnya, tidak hanya akan meningkatkan kapasitas penyimpanan CO2 tetapi juga mendorong inovasi dalam industri terkait.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan kerja sama dengan JOGMEC dan JAPEX merupakan komitmen perusahaan dalam mempercepat penerapan teknologi CCUS di lapangan migas Pertamina.

“Kerja sama strategis dengan Jepang telah berhasil dilakukan di Lapangan Jatibarang Indramayu dan sekarang dilanjutkan di Lapangan Sukowati, Bojonegoro Jawa Timur. Kerja sama ini merupakan komitmen Pertamina dalam dekarbonisasi sekaligus meningkatkan produksi migas nasional,” ujar Fadjar.

Injeksi C02 menggunakan teknologi peralatan yang didesain khusus secara tepat guna untuk melakukan injeksi C02 dengan volume 100 ton per hari selama 25 hari. Injeksi C02 dilakukan di SKW-26 dengan fase liquid atau gas pada tekanan sumur sebesar 1000 – 1500 psi.

Fadjar menambahkan, injeksi C02 inter-well injection merupakan uji coba tahap kedua setelah injeksi tahap pertama yang dilakukan dengan metode huff and puff di Lapangan Sukowati pada akhir tahun 2023.

“Setelah dilakukan injeksi tahap kedua, Pertamina akan melakukan evaluasi terhadap peningkatan produksi migas untuk nantinya dilakukan penerapan penuh teknologi CCUS dengan CO2-EOR di Lapangan Sukowati serta dilanjutkan di lapangan migas lainnya,” pungkasnya.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024