Negara-negara di blok ekonomi BRICS bakal meluncurkan sistem keuangan yang tidak bergantung dengan dolar Amerika Serikat (AS). Rencana ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk China, Igor Morgulov.

Dalam acara Forum Perdamaian Dunia (WPF) ke-12, ia menyebut transaksi Rusia dengan anggota BRICS tanpa dolar AS terus meningkat. Nilai perdagangan Rusia-China misalnya yang menyentuh US$ 240 miliar, yang 92% di antaranya menggunakan rubel dan yuan.

"Kami meninggalkan dominasi dolar AS dan mengembangkan sistem keuangan yang benar-benar independen," katanya, dikutip dari RIA Novosti, Senin (8/7/2024).

Namun, untuk mengeluarkan mata uang baru tampaknya masih jauh dari harapan. Tapi ia menyebut kelompok yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Ethiopia, Iran dan Mesir sedang bergerak ke arah tersebut.

Bulan lalu, Wakil Menteri Keuangan Rusia Ivan Chebeskov mengatakan bahwa Rusia sedang berupaya menciptakan infrastruktur pembayaran bersama dengan bank sentral negara anggota BRICS.

Rusia terus mempromosikan sistem pembayaran domestiknya setelah lembaga keuangan negaranya terputus dari jaringan keuangan Barat pada tahun 2022. Rusia diputus dari SWIFT imbas perang dengan Ukraina.

Sebagai informasi, SWIFT memungkinkan transaksi lintas negara berjalan dengan lancar dan cepat. Moskow juga mempercepat upaya untuk beralih dari SWIFT dengan melakukan perdagangan dengan mitra internasional menggunakan mata uang nasional masing-masing.

Tren ini semakin didukung oleh anggota kelompok BRICS, yang telah beralih dari penggunaan dolar dan Euro untuk penyelesaian perdagangan. Pangsa mata uang nasional dalam penyelesaian Rusia dengan negara-negara BRICS melonjak menjadi 85% pada akhir tahun 2023, naik dari 26% pada dua tahun lalu.

Pemerintah akan meresmikan proyek Bendungan Cipanas dan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung pada Selasa (9/7/2024). Proyek tersebut diresmikan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin.

Demikian yang disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Basuki akan menemani Ma'ruf Amin dalam momentum peresmian tersebut.

"Besok Pak Wapres meresmikan Cibitung," kata Basuki, ditemui awak media di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Basuki mengatakan, Wapres pertamanya akan meresmikan Bendungan Cipanas yang berlokasi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Barulah setelah itu, Wapres akan berangkat ke Tol Cimanggis-Cibitung untuk meresmikan proyek tersebut.

"Jadi Pak Wapres besok meresmikan pendungan Cipanas, dari sana langsung ke Cibitung, meresmikan Tol Cibitung," ujarnya.

Bendungan CIpanas sendiri merupakan bendungan berkapasitas 250,81 juta m3 yang akan dimanfaatkan sebagai tampungan air dan mengaliri kawasan segitiga Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) yang berada di Kabupaten Indramayu dan Sumedang.

Bendungan ini dapat mereduksi banjir sebesar 250,81 meter kubik per detik, berpotensi menjadi pembangkit listrik sebesar 3 megawatt dan menyuplai air baku sebanyak 850 liter per detik untuk kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati.

Pembangunan Bendungan Cipanas dikerjakan selama 2016-2023 dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya-PT Jaya Konstruksi (KSO) yang fokus pada pembangunan tubuh bendungan. Lalu ada PT Brantas Abipraya (Persero) untuk pembangunan infrastruktur pendukung. Secara keseluruhan, biaya pembangunan Bendungan Cipanas sebesar Rp 2,03 triliun yang bersumber dari APBN.

Bendungan ini berlokasi di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kapasitasnya disebut-sebut 10 kali lebih besar dari Bendungan Kuningan dan diproyeksikan dapat menambah suplai air irigasi pertanian di Kabupaten Sumedang dan Indramayu seluas 9.273 hektare, khususnya di Daerah Irigasi (DI) Cipanas, Cikawung, dan Cibunut.

Sementara untuk Tol Cimanggis-Cibitung sendiri merupakan bagian dari Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 ini selesai pada kuartal-II tahun 2024. Adapun yang telah rampung dan siap diresmikan ialah Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B ruas Cikeas-Cibitung (19,65 km). Jalan ini telah melaksanakan uji laik fungsi (ULF) pada Juni lalu.

Dengan rampungnya proyek ini, otomatis Tol JORR 2 telah tersambung penuh. Jalan tol ini juga menjadi akses penghubung dari Cibubur ke Jalan Tol Jagorawi dan menghubungkan dengan 5 ruas tol yang tergabung dalam Jalan Tol JORR 2.

Secara keseluruhan Tol Cimanggis-Cibitung ,memiliki Panjang total 26,18 km. Lalu saat ini yang sudah beroperasi adalah seksi 1A Junction Cimanggis-Jatikarya 3,17 Km dan seksi 2A Jatikarya-Cikeas 3,78 km.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan (yaitu) harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Saat harga minyak dunia dan dolar AS naik, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif BBM dan listrik agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat terjaga. Hal ini menyebabkan APBN harus menanggung selisih harganya ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

"Sampai hari ini masyarakat masih menikmati harga subsidi yang relatif stabil, meskipun terjadi perubahan parameter. Ini menyebabkan APBN yang harus mengemban bebannya," ucapnya.

Sampai semester I-2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta atau turun tipis 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi masing-masing naik yakni mencapai 3,36 juta volume dan 40,6 juta pelanggan.

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter di atas baru akan tercermin pada semester II-2024.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II," pungkas Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai semester I-2024 atau Juni mengalami defisit Rp 77,3 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun. Tahun lalu semester I masih surplus Rp 152,3 triliun, tahun ini semester I kita sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Defisit APBN ini berarti pendapatan lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran pemerintah. Sampai Juni 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Kalau kita lihat pendapatan negara yang mencapai Rp 1.320,7 triliun, itu adalah 47,1% dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun itu berarti mengalami penurunan 6,2%," beber Sri Mulyani.

Penurunan pendapatan negara paling besar terjadi dari komponen penerimaan pajak yang baru terkumpul Rp 893,8 triliun, turun 7,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai terkumpul Rp 134,2 triliun atau turun 0,9% dan PNBP terkumpul 288,4 triliun atau turun 4,5%.

"Jadi seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP mengalami kontraksi," jelas Sri Mulyani.

Saat pendapatan negara turun, belanja negara telah mencapai Rp 1.398 triliun atau melonjak 11,3% sampai akhir Juni 2024. Belanja itu terdiri dari belanja K/L, belanja non K/L dan transfer ke daerah.

"Ini adalah pertumbuhan belanja yang cukup tinggi, double digit 11,3%. Tahun lalu semester I kita belanja Rp 1.255,7 triliun atau hanya 40,3%," beber Sri Mulyani.

Pemerintah Jerman melarang Volkswagen menjual anak perusahaannya ke BUMN milik China. Keputusan ini berpotensi meningkatkan ketegangan antar kedua negara yang sebelumnya memang sudah memanas.

Dikutip dari CNN pada Senin (8/7/2024), MAN Energy Solutions yang merupakan bagian dari Grup Volkswagen sebelumnya memang sudah berencana menjual bisnisnya ke CSIC Longjiang GH Gas Turbine Co (GHGT) milik pemerintah Xi Jinping.

MAN Energy Solutions merupakan produsen mesin dan turbin untuk kebutuhan industri, termasuk manufaktur.

Jerman khawatir produk MAN Energy Solution akan diaplikasikan pada kapal-kapal perang milik China. Keputusan Jerman hanya berselang beberapa minggu dari keputusan Uni Eropa yang menaikkan tarif pajak kendaraan listrik China. Keputusan Uni Eropa dibalas China dengan penyelidikan terhadap harga babi impor yang berasal dari Benua Biru.

Menteri Perekonomian Jerman Robert Habeck mengatakan Berlin sebenarnya menyambut baik investasi dari perusahaan asing. Namun ia menyebut teknologi yang relevan dengan keamanan publik harus dilindungi dari negara-negara yang tidak selalu bersahabat dengan Jerman.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Nancy Fraser juga menyambut baik keputusan pemerintah demi alasan keamanan. Jerman dan China memperdagangkan barang senilai € 255 miliar (US$ 275,3 miliar) tahun lalu.

Namun hubungan Berlin dengan Beijing mengalami ketegangan dalam beberapa tahun terakhir, ketika Jerman berusaha melindungi produsen lokal dan mengurangi ketergantungannya pada China. Negara ini sangat terpukul oleh hubungan ekonomi yang erat dengan Rusia setelah Putin menginvasi Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan pihaknya berharap Jerman berlaku adil dalam kaitannya dengan bisnis. Ia meminta Jerman tidak berlaku diskriminatif, termasuk ke perusahaan-perusahaan China.

"Kami berharap Jerman akan menyediakan lingkungan bisnis yang adil dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, termasuk perusahaan China," sebutnya.

MAN Energy Solutions menyatakan menghormati keputusan pemerintah. "(Kami) sekarang akan memulai proses terstruktur untuk menutup divisi turbin gas, yang akan berlangsung dalam beberapa bulan mendatang," tutupnya.

Pemberian insentif untuk mobil hybrid dinilai bisa menguntungkan pemerintah. Kok bisa?

Pemberian insentif kendaraan ramah lingkungan diharapkan juga bisa menyasar mobil jenis hybrid. Seperti diketahui, saat ini baru mobil listrik bertenaga baterai yang mendapat insentif dari pemerintah. Insentif yang diterima pun beragam, mulai dari bebas melintas di wilayah ganjil genap hingga PPN 10 persen ditanggung pemerintah.

Padahal bila insentif juga diberikan untuk mobil hybrid, pemerintah juga akan merasakan keuntungannya.

"Mobil hybrid jelas sudah mengurangi pemakaian bahan bakar, menurunkan polusi, dan tidak memerlukan infrastruktur berupa charging station, bisa membantu percepatan yang Indonesia sudah tanda tangani, Paris Agreement, bisa membantu juga subsidi BBM yang 500 triliun itu, dengan pemakaian BBM-nya menurun dari penggunaan hybrid, kan ini menguntungkan untuk pemerintah," ungkap Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto dikutip Antara.

Kalau bicara emisi gas buang, mobil hybrid memang masih menghasilkan emisi. Kendati demikian, emisinya jauh lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar konvensional. Hal ini boleh dibilang sejalan dengan visi pemerintah untuk menurunkan tingkat emisi hingga netralitas karbon.

Sejauh ini, soal wacana pemberian insentif mobil hybrid masih digodok pemerintah. Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto memastikan, pemerintah tengah menggodok aturan terkait insentif mobil hybrid. Dia menjelaskan, insentif tersebut berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Tapi soal besarannya belum dijelaskan lebih lanjut.

Saat ini, PKB dan BBNKB mobil hybrid sama seperti mobil bermesin pembakaran internal, yakni 12,5 persen dan 1,75 persen, sehingga totalnya mencapai 14,25 persen. Sedangkan tarif PPnBM mencapai 6 persen, sesuai PP 74 tahun 2021.

Rencana ini disambut antusias para produsen yang menjajakan mobil hybrid di Tanah Air. Toyota misalnya yang menjual model mobil hybrid paling banyak di Indonesia sangat senang bila nantinya mobil yang mengusung mesin konvensional dan baterai itu diganjar insentif.

"Hybrid itu gimana pun in line juga yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat. Satu fuel consumption yang lebih irit itu kan penting, sehingga penggunaan bahan bakar bisa lebih rendah," kata Vice President Director PT Toyota Astra Motor, Henry Tanoto belum lama ini.

"Kedua, emisi lebih baik, yang menjadi concern kita semua. Ketiga adalah local production, itu sudah kita buktikan hybrid kita, Zenix dan Yaris Cross kita local production. Jadi kita senang sekali, kita sangat menyambut kalau ada insentif hybrid," lanjut Henry.

Suzuki pun demikian. Ditambah lagi saat ini penjualan Suzuki juga mulai didominasi oleh model Hybrid.

"Kami berharap tidak ada disparitas kebijakan, harapannya semua yang dinaungi program LCEV ini bisa mendapatkan insentif yang sama baik hybrid atau teknologi yang battery electric vehicle. Sehingga secara keseluruhan produk-produk yang diproduksi di Indonesia, ini bisa naik volumennya," ungkap Deputy to 4W Sales & Marketing Managing Director PT SIS, Donny Ismi Saputra.

Detik-detik Avanza Masuk Parit Tol Sidoarjo gegara Aksi Tabrak Lari

Detik-detik Avanza Masuk Parit Tol Sidoarjo gegara Aksi Tabrak Lari

Rupiah merupakan mata uang Indonesia. Ada banyak pecahan rupiah yang beredar di masyarakat, mulai dari pecahan Rp 100 perak dalam bentuk koin, hingga pecahan Rp 100.000 dalam bentuk kertas.

Namun, tahukah detikers ada pecahan yang lebih besar dari Rp 100.000?

Dikutip dari laman resminya, Senin (8/7/2024), Bank Indonesia (BI) pernah mengeluarkan pecahan khusus dengan nilai yang lebih dari Rp 100.000, ada pecahan Rp 150.000, Rp 300.000, Rp 500.000, dan yang paling besar pecahan Rp 850.000.

Nah, uang koin pecahan Rp 850.000 ini ternyata menjadi uang termahal yang dikeluarkan oleh BI. Uang koin termahal pecahan Rp 850.000 itu diterbitkan pada tahun 1995. Penerbitannya dilakukan dalam rangka peringatan kemerdekaan RI ke-50.

Pecahan koin ini bernilai tinggi karena terbuat dari emas kadar 23 karat. Detail uang koin termahal Indonesia itu, bergambar belakang Presiden ke-2 RI yakni Soeharto, dengan logo DHN - 45 serta 50 bintang melingkari gambar utama Teks "Lima Puluh Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia".

Lalu, gambar mukanya ada lambang negara burung garuda dengan 50 bintang melingkari gambar utama teks "Bank Indonesia".

Jadi, sudah tahu kan detikers bahwa nominal uang terbesar yang pernah dikeluarkan oleh BI adalah pecahan khusus Rp 850.000.

Uang Koin Khusus Rp 850.000 Foto: Dok. BI

Boeing mengaku bersalah atas kasus kecelakaan pesawat 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia pada 2018 dan 2019. Atas hal tersebut, Boeing akan membayar denda pidana sebesar US$ 243 juta atau sekitar Rp 3,93 triliun (asumsi kurs Rp 16.200).

Dikutip dari Reuters pada Senin (8/7/2024), kecelakaan tersebut hanya berjarak 5 bulan dan menewaskan 346 orang.

Dalam catatan detikcom, Pada 2018, sebuah insiden menimpa pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 yang sedang melayani rute Jakarta-Pangkal Pinang. Pesawat tersebut jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Lima bulan setelah insiden Lion Air, Boeing 737 MAX 8 juga mengalami kecelakaan fatal pada Maret 2019. Pesawat yang jatuh tersebut diketahui milik Ethiopian Airlines berkode penerbangan ET302 yang terbang dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya.

Keluarga korban menuntut perusahaan asal AS itu untuk diadili. Pengakuan bersalah akan mengancam kemampuan perusahaan mendapatkan kontrak dari pemerintah, termasuk dari Departemen Pertahanan AS hingga NASA. Meskipun, Boeing masih bisa mengajukan keringanan.

Boeing diseret ke pengadilan usai Departemen Kehakiman AS menemukan pelanggaran yang terjadi tahun 2021. Pelanggaran tersebut terkait penyelesaian dua kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia.

Meski begitu, pengakuan bersalah ini masih memerlukan persetujuan dari hakim. Dalam hal ini, belum diketahui juga kapan hakim akan menyampaikan pandangannya.

Namun permohonan itu dapat menghindarkan Boeing dari persidangan yang dapat disorot publik dan mengekspos banyak keputusan perusahaan soal kecelakaan pesawat MAX. Hal ini juga akan memudahkan perusahaan terkait rencana akuisisi Spirit AeroSystems.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) melalui BRI Peduli mendapatkan penghargaan Platinum dari Bisnis Indonesia Corporate Social Responsibility Awards (BISRA) 2024. Penghargaan tersebut diraih karena BRI telah melakukan aksi nyata dalam mengatasi masalah sampah dan perubahan iklim.

Penghargaan tersebut diraih berkat program 'Yok Kita GAS - Gerakan Anti Sampah'. Penghargaan ini diumumkan pada acara Anugerah BISRA 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan penghargaan ini juga mendukung implementasi perusahaan dalam mengelola CSR yang efektif, berdampak luas dan berkelanjutan serta mendukung percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

"Penghargaan ini tak lepas dari peran dan kontribusi BRI Peduli dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan turut melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial atau Corporate Sosial Responsibility (CSR), terutama dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan," kata Catur dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2023).

Dia menjelaskan program tersebut merupakan bagian dari upaya nyata BRI mendukung pemerintah dalam mengatasi persoalan sampah di berbagai wilayah di Indonesia.

"Kami menyambut baik apresiasi ini dan tentunya sebagai wujud nyata BRI dalam mendukung kelestarian lingkungan dan memerangi perubahan iklim. BRI Peduli 'Yok Kita Gas' secara nyata telah memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan," ungkapnya.

Sejak digulirkan pada 2021, program BRI Peduli 'Yok Kita Gas-Gerakan Anti Sampah' telah dilaksanakan di 41 lokasi di berbagai wilayah di Indonesia yang terdiri dari 6 lokasi di Pasar Tradisional dan 35 lokasi di lingkungan masyarakat.

Catur menambahkan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia terutama di wilayah padat pemukiman atau wilayah kota mendapatkan manfaat dari program ini antara lain mendapatkan wawasan tentang kondisi pengelolaan sampah. Sehingga meningkatkan awareness terhadap lingkungan dan mendapatkan keterampilan dalam memilah sampah dari rumah, sehingga mampu mengatasi persoalan sampah dari rumah tangga.

Dalam pelaksanaannya, BRI Peduli Yok Kita Gas diimplementasikan dalam dua bentuk yaitu 'Yok Kita Gas-Gerakan Anti Sampah' melalui Pasar Tradisional dan 'Yok Kita Gas-Gerakan Anti Sampah' Stand Alone Location di mana penyaluran program di lokasi Bank Sampah atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang telah dikelola oleh masyarakat yang berlokasi padat penduduk.

"Selain itu, melalui pengelolaan sampah terintegrasi dengan pembentukan bank sampah, pengelolaan sampah organik menjadi pupuk dengan maggot, dan penjualan sampah anorganik yang dapat mendorong pendapatan masyaraka. Serta menumbuhkan pola pikir dan mental masyarakat untuk gemar menabung melalui program bank sampah," imbuhnya.

Dari sisi sosial, masyarakat mendapatkan edukasi tentang pengelolaan sampah dan pelatihan-pelatihan seperti pengelolaan sampah, pembuatan laporan, pembukuan, management SDM dan pemakaian alat-alat pengelolaan sampah. Selain itu, sebanyak 3.065 pedagang pasar di berbagai wilayah tercatat telah mengikuti sosialisasi tentang bank sampah dan pengelola sampah di pasar.

"Dari sisi lingkungan, Gerakan Anti Sampah Yok Kita Gas masyarakat telah mendapatkan edukasi mengenai pemilahan sampah, organik maupun anorganik, dimana sampah yang terkumpul tersebut dipilih dan dipilah, dipisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dapat diolah lagi menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Dalam mendukung pengelolaan sampah tersebut, BRI Peduli tercatat telah menyalurkan 11 unit mesin pencacah sampah organik, 173 bak magot komunal, 50 unit kandang Black Soldier Fly (BSF)," jelasnya.

Dia menjelaskan, saat ini, tercatat sudah terkumpul 236.153 kg sampah organik dan 471.32kg sampah anorganik di bank sampah dan 6.921,5 maggot yang terjual. Selain itu, secara keseluruhan tercatat sebanyak 3.962,063 Kg CH42 Eq metan dan 34.739,868 Kg Co2 Eq karbon tereduksi melalui bank sampah. Program ini juga telah memproduksi 388.843 Kg pupuk kompos, 777 eco enzymedan 843 pupuk organik cair.

Lebih lanjut dari sisi ekonomi, Gerakan Anti Sampah Yok Kita Gas berhasil mengubah cara pandang masyarakat tentang mengubah sampah jadi uang. Sampah anorganik akan dicacah menggunakan alat pencacah sampah yang BRI sediakan bagi masyarakat.

Setelah sampah dicacah, sampah pun dijual kepada pengumpul sampah dan masyarakat pun memperoleh pendapatan.

Hasilnya, tercatat total tabungan masyarakat yang melakukan penukaran sampah jadi duit di bank sampah telah mencapai lebih dari Rp100 juta dengan jumlah nasabah bank sampah yang terdaftar sebanyak 8.699 nasabah," tutupnya.

"BRI turut bekerja sama dengan konsultan dalam pendampingan program selama 6 bulan, pembangunan infrastruktur TPST, pengadaan mesin pengelolaan sampah organik dan anorganik, sosialisasi awareness tentang pengelolaan sampah ke pedagang pasar, pembagian kantong sampah terpilah ke pedagang pasar, pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik, serta pendampingan program pemberdayaan SDM berupa pembukuan (administrasi), pemasaran program Bank Sampah serta pemakaian alat-alat pengelolaan sampah," tutupnya.

BRILiaN Fest 2023 : 50 Ribu Insan BRILiaN Berkumpul Di GBK

BRILiaN Fest 2023 : 50 Ribu Insan BRILiaN Berkumpul Di GBK

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perekonomian global masih relatif dalam posisi stagnan lemah. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian yang masih tinggi.

"Suasana perekonomian global masih relatif dalam posisi stagnan lemah," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sri Mulyani mengatakan kondisi perekonomian global ini merupakan pertumbuhan terlemah dalam 10 tahun terakhir, kecuali pada 2020 saat terjadinya pandemi COVID-19. Inflasi global yang tinggi juga seakan 'keras kepala' karena belum kunjung turun.

"Inflasi masih cukup keras kepala, belum turun. Ini disebabkan kalau dulu karena komoditas, sekarang faktornya pada biaya sewa dan upah tenaga kerja yang terjadi di negara-negara maju sehingga faktor kontributor inflasi di negara maju belum relatif menurun, meskipun komoditas-komoditas sudah bergerak relatif menurun," ucapnya.

Sri Mulyani menyebut ketegangan geopolitik masih meningkat. Selain itu, Pemilu yang terjadi di berbagai negara hari-hari ini menimbulkan banyak kemungkinan ketidakpastian dan perubahan dari kebijakan negara-negara maju.

"Kita masih mengikuti pemilu yang akan terjadi di Amerika, di Prancis sudah menghasilkan hasil yang sangat berbeda dan di Inggris telah terjadi perubahan dari pemerintahan," bebernya.

Di sisi lain, faktor suku bunga dari Federal Reserve (The Fed) masih sangat tinggi sehingga mempengaruhi kurs rupiah dan proyeksi dari perekonomian di berbagai negara. Kemudian Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua masih dihadapkan pada over production sehingga menimbulkan komplikasi dalam perdagangan internasional.

"Berbagai dampak dari perubahan dan dinamika global ini yang secara fundamental akan mempengaruhi banyak praktek-praktek kebijakan yang akan diadopsi oleh negara-negara maju dan ketegangan geopolitik yang juga akhirnya menggunakan instrumen kebijakan ekonomi seperti tarif, ini tentu akan mempengaruhi kinerja dari perekonomian dunia," pungkasnya.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjabarkan sejumlah poin penting dalam pengantarnya di Rapat Kerja Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Berikut sejumlah catatan pengantar dari Said Abdullah selaku Pimpinan Badan Anggaran DPR RI:

1. Realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 mencapai 5,1%. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun mencapai 5%. Capaian ini patut kita syukuri, sebab bangsa yang tidak bersyukur berarti kufur nikmat. Namun sebagai cermin diri, capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen tiap tahun untuk menuju kesana.

2. Badai suku bunga tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga. Namun sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan.

Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5%, dengan skor business confidence 48 point. Malaysia interest rate 3%, business confidence 94 point, sedangkan Vietnam interest ratenya 4,5% dan business confidence 54 point. Sementara Indonesia interest ratenya mencapai 6,25% dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara-negara peers.

Kenapa business confidence kita rendah dibanding negara peers ? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dan lain-lain). Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar.

3. Mencermati laporan realisasi semester 1 2024, pendapatan negara mencapai Rp 1.320,7 triliun atau 47% dari target APBN 2024. Capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama di tahun lalu. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.028 triliun atau hanya 44,5% dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4%.

4. Pada semester 1 tahun 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp 1.398 triliun atau 42 persen dari target APBN 2024. Pimpinan Banggar DPR mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara, setidaknya akseleratif dengan realisasi pendapatan negara di tahun berjalan.

5. Mencermati Laporan Realisasi APBN semester 1 tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati-hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024. Undang-undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29 persen PDB atau Rp 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7% PDB setara Rp 609,7 triliun. Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp 3.325,1 menjadi Rp 3.412,2 triliun.

6. Pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja hendaknya dipertimbangkan ulang pelaksanaannya. Langkah ini semata-mata agar ruang fiskal tetap sehat di tengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya.

Simak juga Video 'Jokowi: WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban Gunakan APBN secara Baik':

[Gambas:Video 20detik]

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dipastikan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Informasi ini disampaikan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

"Kami tidak akan lakukan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang bisa kami sampaikan kemudian pada saat tertutup. Jadi kami tidak akan meneruskan," ujar Nixon di Komplek DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Nixon kemudian menjelaskan bahwa informasi ini memang belum dinyatakan secara terbuka lewat keterbukaan informasi karena pihaknya harus menjaga kesepakatan bersama dengan pihak yang hendak diakuisisi. Namun, BTN telah menyampaikan hal ini kepada Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keputusan ini tersebut.

"Jadi kita memang satu tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka, tapi secara umum dapat kami sampaikan kami juga sudah konsul ke pemegang saham dalam hal ini Pak Menteri dan Wamen dan kami juga sampaikan ke OJK," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, BTN Syariah merupakan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Akuisisi dengan Bank Muamalat dalam rangka proses pelepasan atau spin off BTN Syariah.

Anggota Komisi VI DPR RI M Husni menyoroti sejumlah isu di balik proses tersebut. Ia mengingatkan BTN bahwa dulu kepemilikan saham Bank Muamalat diambil oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang saat itu dipimpin oleh Anggito Abimanyu, tanpa ada rapat atau persetujuan dari Komisi VIII DPR RI.

Kemudian, Husni menyoroti kondisi kesehatan Bank Muamalat yang ia sebut sebagai 'bank sakit'. Hal itu dilihat dari rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) bank itu yang mencapai 12% pada 2017.

"Jadi jangan dulu kawin paksa, sekali lagi mungkin sama BTN, jangan juga kawin paksa sekali, Pak," kata mantan anggota Komisi VIII itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Himbara di Gedung DPR, Rabu (20/3/2024).