Citroen E-C3 resmi dijual di Indonesia dengan banderol cukup terjangkau, yakni Rp 377 juta on the road Jakarta. Mobil listrik bergaya SUV ini rencananya bakal dirakit lokal di fasilitas perakitan milik Indomobil di Purwakarta. Andai nantinya sudah dirakit lokal, apakah harga mobil ini bisa lebih murah lagi?

Sebagai informasi, Citroen E-C3 diperkenalkan pada Agustus 2023 lalu pada ajang pameran otomotif, Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Mobll listrik buatan India ini kemudian diajukan oleh Citroen ke pemerintah Indonesia sebagai penerima insentif mobil listrik impor CBU.

Citroen E-C3 Foto: Dok. Citroen Indonesia

Kemudian pada 3 Mei 2024, pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) telah memberikan persetujuan secara resmi atas permohonan Citroen Indonesia untuk ikut serta dalam Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Sehingga saat ini, Citroen mengklaim diri sebagai merek mobil pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperoleh persetujuan Program Kendaraan Bermotor Listrik dengan Fasilitas Impor CBU.

Salah satu konsekuensi Citroen bisa mendapatkan insentif tersebut adalah, mereka harus melakukan perakitan model E-C3 di Indonesia. Rencananya, Citroen E-C3 akan dirakit secara CKD (Completely Knocked Down) pada semester kedua tahun ini di Purwakarta.

Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor Tan Kim Piauw menjelaskan, kendati nantinya E-C3 sudah dirakit secara lokal, bukan berarti harganya langsung turun. Soalnya, harga Citroen E-C3 saat ini sudah ditekan sedemikian rupa dengan subsidi dari prinsipal maupun dari pihak Indomobil.

Citroen E-C3 Foto: Luthfi Anshori/detikOto

"Tidak mesti (harga bisa langsung turun ya), ini kami juga masih bicarakan dengan prinsipal kami. Kenapa saya mengatakan tidak mesti? Karena harga yang kami jual Rp 377 juta ini sebenarnya ada unsur subsidi dari dua pihak, baik prinsipal maupun kami," ujar Tan di kepada wartawan di Bogor belum lama ini.

"Jadi bagaimana kami bisa memperkenalkan mobil ini (agar) bisa bersaing di pasar untuk bisa mencapai angka itu memang adalah harga yang khusus, sehingga waktu lakukan CKD atau melakukan perakitan lokal itu tidak mesti harganya akan menjadi turun. Tapi tentunya ini masih kita bicarakan dengan pihak prinsipal," jelas Tan.

Saat ini, Citroen Indonesia mulai melakukan serah terima E-C3 kepada konsumen. Sejak pertengahan Juni 2024, sebanyak 50 unit Citroen E-C3 telah diserahterimakan kepada pelanggan, disusul dengan penyerahan unit Citroen E-C3 kepada PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus penyerahan unit Citroen E-C3 kepada konsumen di wilayah Jawa Tengah yang berlangsung pada 1 Juli 2024.

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

Mulai Gerilya di RI, Berapa Banyak Mobil Citroen yang Terjual?

Jepang sedang menghadapi tantangan kekurangan pekerja asing sampai satu juta orang pada 2040. Proyeksi ini dikeluarkan salah satu lembaga riset karena menurunnya tingkat kelahiran masyarakat. Penambahan tenaga kerja asing diperlukan jika Jepang ingin mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Dikutip dari Reuters, Jumat (7/5/2024), Japan International Cooperation Agency (JICA) pada Kamis (6/5) mengatakan bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk saat ini, sebanyak 5,91 juta pekerja asing akan berada di Jepang pada 2040. Namun, jumlah tersebut dinilai masih kurang 1 juta orang jika Jepang ingin tetap mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan di angka 1,24%.

JICA mengatakan bahwa kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan lapangan kerja di Jepang diperkirakan melebar lebih dari dua kali lipat dibanding 2022. Kesimpulan ini diperoleh setelah para peneliti memperbarui data ekspektasi pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara asal pekerja asing yang menetap di Jepang seperti Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

Pekerja asing sangat krusial bagi perekonomian Jepang. Mereka bisa mengisi kekurangan tenaga kerja lokal akibat faktor lebih banyaknya penduduk lanjut usia serta menurunnya angka kelahiran di negara tersebut. Pada Oktober 2023 saja, jumlah pekerja asing mencapai lebih dari empat kali lipat dalam 15 tahun terakhir. Peningkatan mencapai angka 2,05 juta pekerja asing atau sekitar 3% dari total angkatan kerja Jepang.

Pemerintah Jepang pun telah melakukan segelintir upaya untuk menarik minat para pekerja asing. Mulai dari memperluas izin visa kerja ke sejumlah sektor seperti manufaktur (blue collar workers) dan pekerjaan terampil, serta mengubah opini masyarakat tentang tenaga kerja asing.

Namun, pemerintah Jepang juga mengalami banyak tantangan. Mulai dari melemahnya mata uang yen, rendahnya upah konvensional, hingga masalah hak asasi manusia. Jepang dinilai harus meningkatkan upayanya untuk tetap kompetitif dalam persaingan global untuk mendapatkan talenta asing.

Simak juga Video: Roket H3 Jepang Luncurkan Satelit Observasi Penanggulangan Bencana

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang melihat harga-harga barang pokok di pasar yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Menurutnya, harga cabai hingga bawang merah di sana bisa jauh lebih murah daripada Jakarta.

Setiap melakukan kunjungan kerja ke daerah, agenda mengecek harga di pasar memang tak pernah dilewatkan Jokowi. Kali ini di Bulukumba dia melakukan pengecekan harga di Pasar Cekkeng.

Di sana Jokowi mengatakan dia menemukan harga cabai dan bawang merah yang cuma Rp 30 ribu per kilogram. Harga ini menurutnya jauh lebih murah daripada yang ada di Pulau Jawa.

"Harganya juga sangat baik, tadi saya lihat bawang merah Rp 30 ribu, cabe Rp 30 ribu, dan yang lainnya semuanya lebih murah daripada yang ada di Jawa," ungkap Jokowi saat memberi keterangan pers usai meninjau pompanisasi di Bantaeng, Jumat (5/7/2024).

Penasaran kenapa harganya bisa murah, Jokowi pun banyak bertanya ke pedagang di Pasar Cekkeng. Dari informasi yang dia dapat ternyata harga bisa murah karena kebanyakan yang dijual di pasar adalah hasil produksi sendiri petani di sekitaran Bulukumba.

Karena produksi sendiri maka tak perlu memakan uang banyak untuk urusan transportasi. Hasilnya, harga yang ditawarkan ke masyarakat jadi lebih murah.

"Setelah saya tanya ternyata memang di sini ada produksi sendiri di Sulawesi Selatan ini sangat bagus, sangat bagus," sebut Jokowi.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengunjungi Integrated Terminal (IT) Kabil, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/7). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memantau ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dalam kunjungannya, Erika mencermati cakupan harian atau coverage days BBM, terutama pada Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Ia berharap agar sarana dan fasilitas yang ada di IT Kabil terpelihara dengan baik.

"Melihat kondisi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil, kami imbau kepada Pertamina Patra Niaga agar memastikan distribusi berjalan dengan baik. Selain itu juga terus menyempurnakan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada serta mengupayakan percepatan perbaikan tangki-tangki yang saat ini tidak aktif. Juga kaitannya dengan cakupan harian BBM untuk tetap diperhatikan agar penyaluran BBM terus berjalan lancar," ujar Erika dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024)..

Lebih lanjut, Erika mengapresiasi program Fuel Card inisiasi Pemerintah Kota Batam bersama dengan badan usaha penugasan PT Pertamina Patra Niaga. Fuel Card ini bertujuan untuk pengendalian penggunaan BBM bersubsidi dan implementasi cashless dalam transaksi pembelian BBM bersubsidi di wilayah Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Batam.

"Kami apresiasi program Fuel Card khususnya di Batam yang telah berjalan dengan baik, yang bertujuan mengatur konsumsi terhadap solar subsidi lebih tepat sasaran," ungkapnya.

Erika menjelaskan sejak diberlakukannya program Fuel Card di tahun 2022, Pemerintah Kota Batam bersama dengan PT Pertamina Patra Niaga Area Kepulauan Riau mampu menjaga konsumsi minyak solar subsidi.

Program ini juga telah dimutakhirkan, di mana pada awalnya menggunakan kartu uang elektronik menjadi kartu debit yang disertai dengan identitas lengkap pemilik kartu, sekaligus sebagai pelengkap data di akun Subsidi Tepat MyPertamina.

Sementara itu Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menyoroti terkait tantangan implementasi Fuel Card bagi pemerintah daerah dan badan usaha.

"Implementasi fuel card yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah apabila nantinya diterapkan lebih luas di skala nasional. Diperlukan kerja sama yang lebih matang lagi," tuturnya.

Di sisi lain, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengatakan pasokan dan distribusi BBM di area Batam berjalan dengan lancar. Hal ini didukung dengan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki IT Kabil, yang tetap menjaga penyediaan serta penyaluran BBM di Kepulauan Riau.

"Kami berharap, Integrated Terminal (IT) Kabil yang memegang peranan penting di Batam, selalu menjaga dengan baik mulai aspek pemeliharaan fasilitas, keselamatan, hingga lingkungan," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan kunjungan ini, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas, Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Fredy Anwar, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Kepulauan Riau Bagus Handoko, Sales Area Manager Retail Medan Gusti Anggara Permana, Sales Area Manager Retail Sibolga Toni Pradana, Manager Integrated Terminal Kabil Rudy Widiyanto.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) berbicara tentang program makan bergizi gratis yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada yang perlu diperhatikan dalam program tersebut.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo mengingatkan jangan sampai program makan bergizi gratis itu malah menghasilkan sampah makanan lebih banyak di Indonesia.

"Jangan sampai nanti pada saat melakukan program makan bergizi gratis, menghasilkan sampah-sampah yang terlalu banyak nggak bisa diselesaikan," kata Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Nyoto Suwignyo usai menghadiri acara Green Economy Expo di Jakarta Convention Center, Jumat (5/7/2024).

Nyoto mengatakan harus ada komponen yang mengolah kelebihan makan bergizi gratis agar tidak menjadi sampah makanan (food loss and waste).

"Kalau program makan bergizi gratis bisa jalan, pasti ada komponen yang mengolah makanan, di situ pasti ada. Di samping komponen-komponen produksi, penggunaan, penyaluran, pendataan, pasti ada komponen kelebihan pangan, food loss and waste-nya. Ini harus menjadi bagian yang dilakukan pengelolaannya," tuturnya.

Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Kehadirannya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengelola food loss and waste dalam program makan bergizi gratis.

"Justru kesempatan dengan adanya peta jalan ini, ada aturan regulasi tadi, salah satunya dimanfaatkan untuk mengelola food loss and waste yang ada dalam program makan bergizi gratis," ucap Nyoto.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2021, jumlah food loss and waste Indonesia antara tahun 2000-2019 mencapai sekitar 23-48 juta ton/tahun atau setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun. Kehilangan tersebut terjadi di sepanjang rantai nilai komoditas pangan mulai dari tingkat produksi, pascapanen dan penyimpanan, pengolahan dan pengemasan, distribusi dan pemasaran, hingga tingkat konsumen.

Susut pangan terjadi pada tiga tahapan pertama, sedangkan sisa pangan terjadi dalam dua tahap terakhir. Rata-rata susut pangan sepanjang tahun 2000-2019 sebesar 56% dan sisanya adalah sisa pangan.

Food loss and waste di Indonesia terjadi di subsektor tanaman pangan terutama padi, diikuti oleh subsektor hortikultura (sayur dan buah-buahan). Diperkirakan pangan yang hilang dan terbuang (SSP) di kedua subsektor tersebut dapat digunakan untuk memberi makan 61-125 juta orang (29-47% penduduk Indonesia), dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 213-551 triliun/tahun atau setara dengan 4-5% dari PDB Indonesia.

Pemerintah berencana akan memperpanjang masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI). Hal ini menyusul tenggat waktu penugasan Satgas BLBI yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, masih terdapat banyak hak negara dari obligor atau debitur eks BLBI yang belum diselesaikan. Ini termasuk lelang dari aset milik Tommy Soeharto.

"Aset (Tommy Soeharto) itu tersebar di seluruh Indonesia. Dan semuanya sudah terdaftar dan penyelesaianya akan kita lakukan secara bertahap," kata Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

"Itulah sebabnya kita minta agar Satgas ini diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.

Secara keseluruhan, Hadi melaporkan saat ini Satgas BLBI telah mengantongi aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun sejak tahun 2021. Angka ini terbilang amsih cukup jauh dari targetnya Rp 110,45 triliun.

Selaras dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mendukung percepatan penyelesaian tanggung jawab BLBI.

"Masih terdapat hak negara dari obligor atau debitur yang belum diselesaikan. Untuk melanjutkan hasil kerja, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya kolaborasi berbagai kementerian/Lembaga (KL) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," jelasnya.

Di samping itu, Hadi juga minta Stagas untuk melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) 28 tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

"Di samping itu saya juga minta Stagas melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah 28 tahun 2022 yang implementasinya segera memanfaatkan dan mendayaguna aset dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," sambungnya.

Ditemui usai acara, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban membenarkan bahwa aset milik anak sulung Soeharto ini masih belum laku terjual.

"Seperti yang dikatakan Pak Menko tadi yang pendayagunaan akan kita pakai pasal pendayagunaan, sambil menunggu lelangnya laku atau tidak. Makanya statement menko soal Pendayagunaan tadi jadi penting," kata Rio.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto masih berutang kepada negara sebesar Rp 2.612.287.348.912,95 atau Rp 2,61 triliun. Aset yang berkaitan dengannya pun disita karena belum ada itikad baik darinya untuk melunasi utang BLBI.

Dalam waktu dekat Satgas BLBI akan melelang ulang aset PT Timor Putra Nasional (TPN) milik Tommy Soeharto yang telah disita negara. Aset tersebut sebelumnya sudah dilelang tiga kali, tetapi selalu tak ada peminat (TAP). Pemerintah pun masih terus berupaya untuk menuntaskan penjualan aset sitaan Tommy.

Dunlop menyuplai ban Enasave EC300+ dan SP Sport Maxx 050 untuk Kijang Innova Zenix. Apa keunggulan dua jenis ban itu?

Ban belakang Kijang Innova Zenix tengah menjadi sorotan. Beberapa pengguna Kijang Innova Zenix mengeluhkan mengalami pecah ban belakang kanan saat mobil tengah berjalan. Toyota kemudian melakukan penelusuran atas insiden itu.

Penelusuran dilakukan bersama produsen Dunlop yang menyuplai ban untuk Kijang Innova Zenix. Dari hasil investigasi ditemukan dinding samping ban belakang kanan rusak tergilas antara velg dengan permukaan jalan.

"Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena ban mengalami kekurangan tekanan angin, bisa jadi karena terkena benda asing ketika perjalanan sehingga tekanan ban terus berkurang sampai kempis hingga velg (rim) kena permukaan jalan. hal ini lah yang mengakibatkan dinding samping ban terpotong secara melingkar," jelas Direktur Marketing PT Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy saat dikonfirmasi.

Sebagai informasi, Dunlop memang menyediakan produk Original Equipment Manufacturer (OEM) untuk Kijang Innova Zenix. Ada dua tipe ban yang disediakan Dunlop untuk Kijang Innova Zenix. Pertama ada Enasave EC300+ dan kedua SP Sport Maxx 050.

Dalam laman resminya, Enasave EC300+ digunakan pada Kijang Innova Zenix bensin dan hybrid tipe V. Sedangkan tipe Q menggunakan SP Sport Maxx 050. Masing-masing ban tentu memiliki keunggulan tersendiri.

Enasave EC300+ diklaim memiliki umur pakai panjang. Ini karena tekanan kontak terdistribusikan secara merata ke seluruh permukaan telapak, sehingga dapat memperbaiki tingkat keausan. Enasave EC300+ juga lebih hemat bahan bakar karena desain 4 rib meningkatkan kekakuan telapak, mengurangi keausan bahkan di poros belakang.

Enasave EC300+ juga menggunakan polimer multi-fungsi yang bisa meningkatkan ikatan antara silika dan polimer, mencegah pembentukan panas yang tidak perlu sehingga mengurangi hambatan gulir. Keunggulan terakhir adalah jointless full nylon band yang bisa menjaga posisi steel belt tetap pada tempatnya pada segala kondisi.

Dunlop SP Sport Maxx 050 diklaim memiliki pengendalian yang baik dalam segala situasi. Ban mobil ini juga memiliki rating kecepatan yang tinggi, tahan lama, dan optimal untuk di jalan basah ataupun kering.

Viral Mobil Jokowi Disebut Bocor saat Kunker ke Jateng, Istana Buka Suara

Viral Mobil Jokowi Disebut Bocor saat Kunker ke Jateng, Istana Buka Suara

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI (Satgas BLBI) telah mencatatkan aset dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp 38,2 triliun sejak 2021.

Laporan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Jumlah Rp 38,2 triliun itu terdiri atas PNBP, barang sitaan, hingga jaminan aset.

"Sejak BLBI dibentuk tahun 2021 hingga saat ini perolehan satgas BLBI Rp 38,2 triliun," kata Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, untuk rinciannya antara lain PNBP ke kas negara Rp 1,5 triliun, lalu kedua, dana bentuk sitaan barang jaminan harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset seluas 19.366.503 m2 atau setara Rp 17,7 triliun, dan ketiga dalam bentuk penguasaan aset properti seluas 20.857.892 m2 atau setara Rp 9,1 triliun.

Berikutnya, ada dalam bentuk penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah ke KL dan pemda di antaranya aset seluas 3.826.908 m2 atau setara Rp 5,9 triliun. Lalu yang kelima dalam bentuk PMN non tunai seluas 670.837 m2 atau setara Rp 3,7 triliun.

Selaras dengan itu, pada hari ini juga telah diteken Berita Acara Serah Terima dan PSP Aset Properti Eks BLBI kepada 9 KL, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemulu, BPS, dan Ombudsman.

"Adapun aset yang dilakukan PSP dan berita acara serah terima hari ini nilainya Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 m2 yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara, Badam Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman," paparnya.

Hadi mengimbau kepada para KL agar segera menggunakan aset tersebut. Hal ini agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut.

"Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 KL ini masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal untuk mendukung kinerja maupun target KL dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat," kata dia.

Di samping itu, pada 31 Desember 2024 masa tugas BLBI akan berakhir. Untuk mendukung percepatan penyelesaian tanggung jawab BLBI, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pendayagunaan aset.

"Untuk melanjutkan hasil kerja, saat ini sedang disiapkan Rancangan Perpres yang substansinya kolaborasi berbagai KL untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur," ujar dia.

"Di samping itu saya juga minta Satgas melengkapi pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah 28 tahun 2022 yang implementasinya segera memanfaatkan dan pendayagunaan aset dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis," sambungnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan blusukan ke sawah lagi. Kali ini untuk memantau pompanisasi di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Pemasangan pompa yang diberikan oleh Kementerian Pertanian di Bantaeng baru sebanyak 80 pompa. Sementara itu, Jokowi bilang kebutuhan satu kabupaten sendiri ada 150 pompa, nantinya akan dibangun bertahap.

Yang jelas Jokowi mengatakan pompanisasi dapat meningkatkan produktivitas produk padi yang diolah jadi beras. Menurutnya, petani yang panen biasanya cuma sekali, dengan pompanisasi akan menjadi 2-3 kali panen.

"Ini akan meningkatkan produktivitas. Petani tadi menyampaikan di sini hanya panen sekali, padahal tanahnya subur karena airnya nggak ada, sehingga dengan pompa ini, ini sudah nanam yang kedua. Kita harapkan nanti bisa masuk ke penanaman yang ketiga," ungkap Jokowi usai meninjau pompanisasi, Jumat (5/7/2024).

Jokowi berharap pompanisasi yang juga banyak dipasang di daerah lumbung pangan macam Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Lampung bakal meningkatkan produktivitas panen petani minimal 2 kali setahun.

"Artinya, dari satu kali panen minimal jadi dua kali. Kalau bisa bisa ketiga. Ini akan meningkatkan produktivitas beras kita secara nasional," papar Jokowi.

Sistem transaksi jalan tol tanpa stop alias Multi Lane Free Flow (MLFF) bakal diterapkan di sejumlah tol Indonesia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memilih 7 ruas tol sebagai implementasi awal MLFF.

Dilihat detikcom dari laman BPJT, Jumat (5/7/2024), 7 ruas tol tersebut berlokasi di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali, yang masuk dalam pertimbangan masa transisi menuju MLFF. "Untuk tahap masa transisi sistem MLFF akan diterapkan di beberapa ruas yang masuk ke dalam perimbangan masa transisi," tulis keterangan BPJT.

Adapun rincian 7 tol yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Tol Bali Mandara
- Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam),
- Tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi)
- Tol Jakarta-Cikampek (Japek)
- Tol Soedijatmo
- Tol Dalam Kota Jakarta
- Tol Ruas Jakarta Outer Ring Road (JORR) 1

Selanjutnya implementasi MLFF bakal dilakukan secara bertahap pada ruas tol lainnya di Indonesia. Dengan MLFF, nantinya pengguna jalan bisa melaju melaju tanpa harus berhenti di gerbang tol.

"Pada tahap selanjutnya implementasi sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap pada ruas lainnya di seluruh jalan tol di Indonesia," terang BPJT.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) tidak akan menjadi satu-satunya pengelola jalan MLFF. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meyakinkan BUJT bahwa pengelolaan MLFF aman dan dipantau pemerintah.

"Iya, jadi sudah kita lebur, tidak hanya RITS karena kalau RITS sendiri pasti BUJT khawatir. Nah sekarang kita masuk dan Alhamdulillah mereka bersedia," kata Basuki di Kantor PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2024).

Basuki pun membocorkan nama sejumlah BUJT yang bersedia terlibat dalam aksi korporasi itu. Di antaranya, PT Hutama Karya (Persero), PT Nusantara Infrastructure Tbk (META), serta PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Ibu Kota Nusantara, di Kalimantan Timur bakal menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Khususnya, bagi wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

Saat meninjau pompanisasi di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Jokowi mendapatkan pertanyaan apakah provinsi Sulawesi Selatan akan mendapatkan keuntungan ekonomi dari pembangunan IKN. Jokowi pun menegaskan keuntungan ekonomi itu pasti bakal berasa.

Jokowi mengatakan bila IKN sudah mulai jadi kota yang hidup, akan banyak permintaan berbagai barang utamanya pangan dari IKN ke daerah-daerah sekitarnya. Kota Nusantara disebut Jokowi bakal menjadi pasar baru dengan potensi yang besar.

Provinsi Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai lumbung pangannya Indonesia pasti akan mendapatkan bagian dari peluang ekonomi tersebut.

"Ya nanti kan ada demand, ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN. Tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini, bisa dikirim ke IKN. Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN. ada bawang merah tadi yang juga harganya baik, bisa ditarik ke IKN," papar Jokowi dalam keterangan pers usai kunjungan, Jumat (5/7/2024).

Melihat potensi itu, orang nomor satu di Indonesia itu optimis Kota Nusantara bakal jadi titik pertumbuhan ekonomi baru buat kawasan Indonesia bagian tengah dan timur.

Bukan cuma jadi titik pertumbuhan ekonomi baru saja, Jokowi juga ingin IKN menjadi pusat transformasi ekonomi Indonesia. Perekonomian yang bergerak ke arah pengembangan ekonomi hijau.

"Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga menjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau," tegas Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menandatangani Berita Acara Serah Terima dan Penetapan Status Penggunaan Aset Properti Eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Menteri Polhukan Hadi Tjahjanto mengatakan, aset tersebut akan diserahkan sebagai hibah ke 9 kementerian/lembaga (KL) untuk segera dipergunakan dalam pelayanan masyarakat. Aset ini akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Intelijen Negara (BIN), badan Pengawasan Pemilu, BPS, dan Ombudsman.

"Baru saja kita laksanakan tanda tangan berita acara serah terima penetapan status penggunaan (PSP) aset eks BLBI kepada 9 KL. Dan hal ini merupakan kegiatan yang penting sebagai tindak lanjut pengelolaan aset properti eks BLBI oleh Satgas BLBI," kata Hadi, dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam.

Hadi menyampaikan, secara keseluruhan total aset tersebut bernilai Rp 2,77 triliun atau seluas 989.168 m2. Aset-aset ini tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, NTB, Jawa Timur, dan lain sebagainya.

"Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus politeknik negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti dan aset. Ini harus segera digunakan oleh KL," tegasnya.

Hadi mengimbau kepada para KL agar seg menggunakan aset tersebut. Hal ini agar pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tidak lagi menduduki aset tersebut.

"Semoga dengan penyerahan aset kepada 9 KL ini masyarakat Indonesia dapat melihat bahwa aset eks BLBI dipergunakan secara maksimal untuk mendukung kinerja maupun target KL dalam pelayanan yang optimal kepada masyarakat," pungkasnya.