BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal III 2024 sebesar 4,95%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada kuartal yang sama di tahun sebelumnya.

Dari sisi pengeluaran pada triwulan 3 2024 secara year on year, seluruh komponen mengalami pertumbuhan positif.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 53,08% dan pada triwulan 3 2024 komponen ini tumbuh 4,91%, yang menunjukkan masih terjaganya tingkat konsumsi masyarakat." kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (4/11/2024).

Sementara itu, komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT, di mana komponen ini mengalami pertumbuhan sebesar 11,69% yang didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan pilkada dan PON ke 21.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan 3 2024, maka konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan utama yaitu sebesar 2,55%. Selain itu pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2024 juga ditopang oleh PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,63% dan konsumsi pemerintah yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,32%.

"Konsumsi rumah tangga tumbuh karena didorong oleh peningkatan konsumsi untuk restoran dan hotel yang ini juga tercermin dari meningkatnya perjalanan wisatawan nusantara dan meningkatnya tingkat penghunian kamar hotel." jelasnya.

Di bawah konsumsi rumah tangga ini juga didorong oleh transportasi dan komunikasi yang tumbuh tinggi, tercermin dari meningkatnya penjualan sepeda motor dan meningkatnya penumpang angkutan rel, laut, dan udara.

Selanjutnya komponen ekspor impor juga mengalami pertumbuhan signifikan. Peningkatan ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor non migas.

"Sementara peningkatan impor didorong oleh kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong." jelas Amalia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya, namun masih lebih tinggi dibandingkan kuartal III tahun lalu.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan ekonomi Indonesia sepanjang 3 bulan terakhir mayoritas ditopang oleh industri pengolahan. Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 0,96%.

"Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh lapangan usaha seperti konstruksi yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,71%, perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,63%, serta informasi dan komunikasi yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,45%" kata Amalia di kantornya, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dari sisi lapangan usaha, pada triwulan 3 2024 secara year on year seluruh lapangan usaha tumbuh positif. Lapangan usaha utama yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi dan pertambangan.

"Total share ke lima lapangan usaha itu adalah sebesar 64,94% terhadap PDB." kata Amalia.

Lapangan usaha yang tumbuh tinggi antara lain adalah transportasi dan pergudangan yang sejalan dengan meningkatnya jumlah penumpang seluruh modal angkutan dan peningkatan pengiriman barang. Kemudian ditambah akomodasi dan makanan minuman yang didorong oleh peningkatan event berskala nasional dan internasional seperti MotoGP Mandalika dan PON ke 21.

Ekspor produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumbangsihnya masih kecil. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti mengatakan ekspor UMKM hanya 11% terhadap total ekspor nasional.

Menurut Roro, masih kecilnya ekspor UMKM disebabkan rendahnya produktivitas hingga lemahnya perencanaan keuangan. Hal ini yang juga menjadi perhatian bagi pemerintah.

"Rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tersebut tidak terlepas dari permasalahan UMKM Indonesia selama ini yaitu rendahnya produktivitas, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta lemahnya perencanaan manajerial dan finansial hingga keberlangsungan UMKM tersebut," kata Roro di acara Women-Ied SMEs Dialogue Forum on Trade di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Roro mengatakan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, kurang lebih 60,5% dari PDB. Sektor UMKM menyerap kurang lebih 97% dari tenaga kerja nasional.

"Selanjutnya berdasarkan peran perempuan dalam UMKM, dan ini data yang kami raih dari data Kadin Indonesia peran tersebut sangat signifikan di mana pada tahun 2023 dari 66 juta pelaku UMKM 64,5% atau 37 juta pelaku usaha tersebut adalah perempuan. Jadi, perempuan berperan sangat luar biasa," terangnya.

Kementerian Perdagangan berkomitmen membantu UMKM untuk menggenjot ekspor. Roro mengatakan, salah satu yang penting untuk menggenjot ekspor UMKM dengan kemitraan antarnegara

"Bagaimana kita bisa meningkatkan ekspor kita ke luar negeri itu semua bagaimana kita memberikan pendampingan akses networking agar sebuah bisnis itu juga bisa berkembang. Lalu kemudian pengertian pasar di luar negeri itu seperti apa kita punya Indonesia Trade Promotion Center yang ada di luar negeri juga salah satunya di negara Australia," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Tepatnya, Prabowo akan melantik Wakil Ketua dan Anggota DEN. Mari Elka Pangestu menjadi salah satu yang dilantik.

Mari Elka Pangestu adalah seorang Ekonom, Ahli Moneter, dan Dosen yang pernah Menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Kini dia dilantik menjadi Wakil Ketua DEN. Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya sudah dilantik duluan menjadi Ketua DEN.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 150 P 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 mencapai 4,95% secara year on year (yoy). Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (5/11/2024).

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 2024 bila dibandingkan triwulan 3 2023 atau secara year on year tumbuh 4,95%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2024 atau secara q to q tumbuh 1,5%" katanya.

Ekonomi kuartal III yang tumbuh 4,95% lebih rendah dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada dua kuartal sebelumnya. Sebelumnya diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I dan II 2024 masing-masing sebesar 5,11% dan 5,05% (year on year).

Lanjutnya, pertumbuhan ini sejalan dengan pola musiman seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yaitu pertumbuhan kuartal ke kuartal di triwulan 3 lebih rendah daripada triwulan 2.

Namun dibandingkan pada tahun sebelumnya, ekonomi triwulan III 2024 yang tumbuh 4,95% disebut tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan yang sama di tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 3 2023 yang tumbuh 4,94%. Sekali lagi secara kumulatif ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03%." jelas Amalia.

Amalia menjelaskan pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh sejumlah pengaruh kegiatan ekonomi global dan dalam negeri yang terjadi sepanjang triwulan III. Beberapa peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kinerja ekonomi triwulan III Indonesia di antaranya IMF per Oktober 2024 memperkirakan ekonomi global 2024 akan tetap tumbuh stabil.

"Ekonomi beberapa mitra dagang Indonesia tumbuh di tengah tantangan ekonomi global." katanya.

Basuki Hadimuljono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini. Dia meneruskan tugas di IKN usai menjadi Pelaksana Tugas sejak Juli 2024.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden 151 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala Otorita IKN.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."

Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Basuki ditugaskan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Rencana pemerintah menerapkan aturan standarisasi kemasan atau kemasan polos tanpa rokok menuai polemik, termasuk buruh di industri tembakau. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) menilai aturan tersebut memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Aturan kemasan rokok polos tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum FPS RTMM SPSI Sudarto menilai industri rokok sangat rentan terhadap regulasi baru, baik berbentuk fiskal maupun non fiskal. Menurutnya, aturan tersebut dapat memicu industri tembakau tertekan. Apabila industri tersebut tertekan akan berdampak pada tenaga kerja di dalamnya, seperti penghasilan yang menurun hingga terjadi PHK.

"Kok itu terjadi? Sekali lagi kalau tadi disinggung oleh teman petani mayoritas anggota kami itu di SKT, sigaret kretek tangan yang juga sistem penghasilannya itu memang borongan. Jadi kalau pekerjaannya turun ya upahnya tuh kurang lebih gambarnya seperti itu," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Apabila hal tersebut terus terjadi, dia berpendapat dapat terjadi efisiensi tenaga kerja, dalam hal ini PHK. Mencegah hal tersebut, pihaknya sudah aktif dalam berbagai upaya berkomunikasi melalui surat dengan pemerintah, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, hingga rancangan peraturan turunan dikeluarkan, pihaknya tidak pernah dilibatkan.

Akhirnya, dia bersama dengan anggota buruh lainnya melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Kemenkes pada 10 Oktober lalu. Pada kesempatan tersebut, pihaknya berkesempatan bertemu dengan perwakilan Kemenkes. Hasilnya, Kemenkes berjanji untuk melibatkan buruh dalam membuat aturan turunan.

"Karena ini serius, kita juga sudah coba dengan cara-cara yang baik. Insyaallah ini mudah-mudahan kita diberi kesempatan benar untuk terlibat aktif di dalamnya diskusi," terangnya.

Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menyambangi kantor Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Senin (4/11) kemarin. Dalam kesempatan itu keduanya membahas rencana program ke depan untuk penguatan sektor pertahanan Indonesia, salah satunya terkait pengadaan alutsista.

"Kami membahas mengenai beberapa hal di antaranya penguatan sektor pertahanan bangsa Indonesia (baik dari sisi alutsista, harwat, hingga SDM). Diskusi yang sangat produktif dan konstruktif," kata Sri Mulyani dalam unggahannya di Instagram resmi, dikutip Selasa (5/11/2024).

Sri Mulyani menyebut diskusi seperti ini telah rutin dilakukan bersama Menteri Pertahanan (Menhan) sebelumnya, yakni Prabowo Subianto yang kini telah mengemban tugas sebagai presiden.

"Meneruskan tradisi Menhan sebelumnya yang kini menjabat sebagai Presiden RI ke-8, Pak @prabowo. Diskusi seperti ini rutin kami lakukan untuk menyelaraskan visi, utamanya terkait pengelolaan keuangan negara, #APBNKita," tutur Sri Mulyani.

Momen itu juga turut diunggah dalam akun YouTube resmi Kementerian Pertahanan. Kunjungan kerja ke Kementerian Keuangan disebut untuk memperkuat koordinasi, sinergi dan kolaborasi terkait pengelolaan serta optimalisasi anggaran pertahanan.

Dari hasil pertemuan tersebut, keduanya sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi dan memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Membahas strategi perencanaan anggaran pertahanan yang efisien dan berkelanjutan, serta sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi, untuk memastikan pengalokasian anggaran pertahanan berjalan sesuai prinsip transparansi serta akuntabilitas," tutur Sjafrie Sjamsoeddin.

Mobil listrik semakin ramai di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun kendaraan elektrifikasi tersebut belum bisa memperbesar market otomotif Indonesia. Penjualan domestik di Indonesia masih kesulitan menembus angka satu juta per tahun. Apa sebabnya?

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, salah satu alasan kenapa mobil listrik belum bisa memperbesar market adalah karena daya beli konsumen sedang menurun.

"Itu karena daya beli masyarakat turun, maka Gakindo yang melihat tren seperti itu, mereka menurunkan target penjualan dari kendaraan roda empat," bilang Agus kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Bekasi, belum lama ini.

Lanjut Agus menjelaskan, industri otomotif Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya adalah komponen baterai. Saat ini sebagian besar mobil listrik yang beredar di Indonesia masih memakai baterai impor, sehingga harga mobil listrik secara umum kurang bersaing jika dibandingkan mobil konvensional (ICE).

"Tapi nanti suatu saat kita mempunyai baterai, baterai yang kita produksi sendiri, itu akan otomatis membuat harga mobil listrik itu akan semakin terkoreksi, semakin baik di mata potensial buyer, juga potensial market," tambah Agus.

Mengutip laman Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil listrik nasional mencapai 23.045 unit pada bulan Januari-Agustus 2024. Catatan itu lebih tinggi 177,32% year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2023 lalu, yakni 8.310 unit.

Meski angkanya naik signifikan, capaian tersebut sepertinya masih jauh dari target penjualan mobil listrik 2024. Diketahui pemerintah memiliki target menjual 50 ribu mobil listrik pada tahun 2024.

Tes Chery J6 iWD: Mobil Listrik yang Siap Dibawa Blusukan!

Tes Chery J6 iWD: Mobil Listrik yang Siap Dibawa Blusukan!

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengungkapkan strategi dan langkah yang diambil perseroan dalam mendukung kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Seperti diketahui, kebijakan ekonomi presiden ke-8 Indonesia itu akan berfokus pada hilirisasi, pembangunan, dan energi.

Hilirisasi bakal mengarah pada bahan tambang mineral dan produk-produk pertanian, seperti minyak kelapa sawit. Kemudian pemerintah juga akan fokus pada kebijakan yang mengarah pada swasembada pangan dan energi.

Terkait kebijakan pemerintah itu, menjawab pertanyaan media pada saat press conference Kinerja Keuangan BRI Kuartal III Tahun 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu, Direktur Utama BRI Sunarso memaparkan dua kerangka.

Pertama adalah kerangka tujuan nasional yang mana bank itu rutin melakukan analisis terkait. Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah.

"Dan berdasarkan analisis kami, pasti ada data-data yang kita analisis, hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika Indonesia ingin keluar dari middle income trap, maka ekonomi kita, GDP (produk domestik bruto} kita, harus tumbuh minimal 6%, menurut hitungan BRI," kata Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi pemerintah adalah 8%, melebihi hasil analisis BRI. Hal itu menunjukkan bahwa target keduanya sudah sinkron dalam mencapai tujuan keluar dari perangkap pendapatan menengah.

Sunarso mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6%, faktor dominan yang menjadi penentu adalah human capital.

"Nah, setelah kita sampai pada kesimpulan human capital, lalu apa basis yang harus kita kerjakan untuk meningkatkan kualitas human capital tersebut? Ternyata, faktor pangan, baik ketersediaannya maupun kualitasnya. Jadi, klop dengan apa yang dicita-citakan pemerintah, program pemerintah, maka fokuslah pada swasembada pangan," ungkap Sunarso.

Dalam mendukung swasembada pangan, Sunarso mengatakan ketersediaan dan kecukupan nutrisi perlu dipastikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, masyarakat juga dapat memperoleh pendidikan-pendidikan, dalam upaya menciptakan kualitas human capital yang baik.

Sementara terkait hilirisasi bidang energi, Sunarso mengatakan itu pasti akan meningkatkan perputaran ekonomi.

"Maka menurut kami di BRI, baik kajian yang dilakukan secara internal BRI maupun yang mungkin dibuat oleh pemerintah, sebenarnya tidak ada perbedaan sama sekali. Sudah klop dalam rangka-kerangka tujuan ekonomi nasional," jelasnya.

Kerangka kedua, BRI menganalisa dari sisi peluang bisnis atas kebijakan pemerintah. Hilirisasi, berarti proses penciptaan nilai tambah produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur di dalam negeri.

"Setiap proses penciptaan nilai tambah akan berdampak pada kemampuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dan itu artinya akan ada distribusi pendapatan yang lebih baik, serta meningkatkan nilai produk yang selama ini dijual dalam bentuk bahan mentah menjadi lebih tinggi karena sudah melalui sentuhan teknologi, tenaga kerja, dan lain-lain," kata Sunarso.

Maka dari itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan memacu pertumbuhan.

"Bank pasti akan menikmati bisnis dari peningkatan distribusi pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas menghilirkan produk-produk tambang maupun produk-produk agrikultur. Jadi itu merupakan peluang bisnis yang luar biasa," ungkapnya.

Sunarso mencontohkan proses panen produk kelapa sawit, yang kemudian diproduksi menjadi minyak sawit, oleokimia, atau produk-produk kosmetik. Jika terjadi di dalam negeri, maka proses nilai tambah akan berada di dalam negeri. Kemudian dijual, diekspor, maupun di dalam negeri, Sunarso mengatakan itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sama halnya dengan hilirisasi produk-produk pangan yang juga berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi.

"Singkat cerita, dari kerangka tujuan pembangunan nasional, analisisnya memang akan berfokus pada peningkatan kualitas human capital yang antara lain, membutuhkan swasembada pangan dan energi. Dalam kerangka bisnis, proses penghiliran baik produk tambang maupun produk agrikultur akan meningkatkan aktivitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Itu adalah peluang bisnis bagi perbankan," tutup Sunarso.

Basuki Hadimuljono, eks Menteri PUPR Kabinet Indonesia Maju bakal dilantik jadi Kepala Otorita IKN pagi ini. Dia sudah merapat ke Istana Negara, Jakarta Pusat sekitar pukul 10.00 WIB.

Basuki datang dengan mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, lengkap dengan dasi berwarna biru. Dia mengakui dirinya mendapat undangan pelantikan sebagai kepala OIKN dari Istana.

"Undangannya seperti itu," jawab Basuki ketika ditanya apakah akan dilantik jadi Kepala OIKN.

Nama Basuki memang sudah santer bakal menjadi Kepala OIKN definitif. Beberapa pihak sudah menyebut Presiden Prabowo menunjuk eks Menteri PUPR tersebut melanjutkan proyek IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat, mengatakan DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) lalu.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengatakan, Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala OIKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10) lalu.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menemukan 400 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal di sejumlah situs dan aplikasi, serta 30 konten penawaran pinjaman pribadi (pinpri) pada periode Agustus-September 2024. Temuan itu berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi.

Dalam waktu yang bersamaan, Satgas PASTI juga memblokir 68 tawaran investasi ilegal terkait penipuan yang dilakukan oleh oknum dengan modus meniru atau menduplikasi nama produk, situs, maupun sosial media milik entitas berizin dengan tujuan untuk melakukan penipuan (impersonation).

"Berkaitan dengan temuan tersebut dan setelah melakukan koordinasi antaranggota, Satgas PASTI telah melakukan pemblokiran dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Sejak 2017 hingga 30 September 2024, Satgas PASTI telah menghentikan 11.389 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 1.528 entitas investasi ilegal, 9.610 entitas pinjaman online ilegal/pinpri, dan 251 entitas gadai ilegal.

Satgas PASTI mengingatkan kembali agar masyarakat selalu berhati-hati, waspada dan tidak menggunakan pinjaman online ilegal maupun pinjaman pribadi karena berpotensi merugikan, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi peminjam. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai penawaran aktivitas atau investasi dengan modus impersonation di kanal-kanal media sosial, khususnya Telegram.

Pemblokiran Kontak Debt Collector

Satgas PASTI telah mengajukan pemblokiran terhadap 226 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini telah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Nomor-nomor tersebut terkait pinjaman online ilegal yang dilaporkan telah melakukan ancaman, intimidasi, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan.

Waspada Penawaran Jasa Pelunasan Utang

Satgas PASTI menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pihak yang menawarkan jasa pelunasan utang pada pinjaman online. Pihak tersebut menawarkan kepada para korban untuk melunasi utang pada pinjaman online sebelumnya dengan cara membantu mengajukan utang baru di pinjaman online lainnya.

Pihak tersebut menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan utang pada seluruh pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa berupa dana dari sebagian pinjaman baru yang dicairkan atas pengurusan tersebut. Pada kenyataannya, pihak tersebut tidak memenuhi tawaran yang telah dijanjikan sehingga utang korban tidak terselesaikan dan justru semakin bertambah banyak dengan adanya utang baru.

Waspada Pergadaian Ilegal

Satgas PASTI mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan produk pergadaian. Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain tempat usaha (outlet) tidak memiliki tempat penyimpanan barang gadai, penaksir atas barang jaminan gadai tidak tersertifikasi, tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha pergadaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Masyarakat yang menemukan informasi atau tawaran investasi dan pinjaman online yang mencurigakan atau diduga ilegal atau memberikan iming-iming imbal hasil/bunga yang tinggi (tidak logis), segera melaporkannya kepada Kontak OJK dengan nomor telepon 157, WA (081157157157), email: konsumen@ojk.go.id atau email: satgaspasti@ojk.go.id.