Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pembubaran satgas tersebut termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.32/2024 tentang Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Aturan ini diteken Prabowo pada 8 November 2024.

Dengan demikian, dengan dikeluarkannya Keppres ini maka Satgas UU dinyatakan sudah tidak berlaku dan dibubarkan.

Dalam pertimbangannya, pembubaran Satgas UU Cipta Kerja ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepengurusan pemerintahan.

"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," dalam salah satu poin pertimbangan pada Keppres tersebut, dikutip Sabut (9/11/2024).

Sebagai informasi, Satgas UU Cipta Kerja dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada Mei 2021. Satgas ini bertugas untuk mensinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Adapun, Satgas ini dipimpin atau diketuai oleh Mahendra Siregar dan tiga wakil ketua yaitu Suahasil Nazara, M Chatib Basri, dan Raden Pardede. Sementara posisi sekretaris Satgas dijabat oleh Arif Budimanta.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkain UU Ciptaker. Menanggapi hal tersebut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

“Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan dialog bersama serikat pekerja/buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menindaklanjuti pasca putusan MK.

“Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.

Bisnis.com, JAKARTA – Tanah Papua tak hanya kaya akan sumber daya alam emasnya, namun juga ada segudang potensi dari calon generasi emas yang belum terjamah pendidikan merata. Anak-anak di Papua sejatinya memiliki mimpi besar, namun sulitnya akses ke pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka.

Setidaknya, itulah kesaksian dari Diana Cristiana Da Costa, yang mengabdikan hidupnya menjadi seorang guru muda dalam program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) di Kampung Atti, Kabupaten Mappi, Papua Selatan sejak 2018 silam.

Pertama kali menginjakkan kaki di tanah Papua, Diana mengisahkan perjuangannya untuk sampai ke tempatnya mengajar yang harus menempuh perjalanan kurang lebih satu hari dari pusat kota, menyusuri sungai dengan perahu kayu, hingga berjalan kaki melintasi hutan.

Diana mengemban tugas untuk mengajar di Sekolah Dasar (SD) Negeri Atti, satu-satunya sekolah di Kampung Atti. Perlu diketahui, ada sekitar 200 kepala keluarga di Kampung Atti, namun banyak anak yang tidak bersekolah karena harus membantu orang tua mencari makan di hutan.

Aktivitas belajar-mengajar memang sudah terhenti lama sebelum Diana tiba, karena guru dari luar jarang datang. Bahkan, siswa kelas 6 SD belum bisa membaca maupun menulis.

Perbesar

Guru Diana bersama murid-muridnya di tepi sungai / dok.pribadi

"Jadi, anak-anak ini dulunya tidak bisa membaca, menulis, atau berhitung. Maka, kami mengisi sekolah-sekolah yang dulunya kosong, dengan adanya program GPDT ini, maka sekolah itu yang dulunya 'mati suri', menjadi aktif kembali, dan pembelajarannya bisa dibilang sudah 80% efektif," jelas Diana kepada Bisnis, dikutip Jumat (8/11/2024).

Proses adaptasi Diana untuk mengajar di pedalaman Papua itu pun tidaklah mudah. Perlu waktu setidaknya dua tahun untuk mengajarkan baca tulis, serta mengubah pola pikir masyarakat di Kampung Atti mengenai pentingnya pendidikan. Tak patah arang, Diana pun terus merajut asa dari anak-anak Kampung Atti untuk memiliki cita-cita setinggi mungkin.

"Sebenarnya dulu mereka tidak tahu apa itu cita-cita. Tetapi, dengan adanya Program Guru Penggerak Daerah Terpencil ini, kami mengajarkan mereka tentang arti sebuah mimpi. Jadi, sekarang mereka itu punya mimpi untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada yang bermimpi menjadi dokter, suster, bupati, bahkan guru," tuturnya.

Sebagai gambaran, SD Negeri Atti memiliki tiga ruang kelas yang serba terbatas. Para siswa duduk di lantai, lantaran terbatasnya jumlah bangku dan meja di sana. Sehari-hari, Diana fokus mengajarkan baca-tulis, berhitung, dan nasionalisme.

Setelah kehadiran Diana dan dua rekannya dari program GPDT, anak-anak Kampung Atti mulai bisa membaca dan menulis, serta mulai banyak murid-murid Diana yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

'Barang Mewah' Bernama Pendidikan

Sebagai tenaga pengajar yang mengabdi di pelosok Papua, menurut Diana, pendidikan merupakan barang mewah yang masih sukar diakses oleh anak-anak Papua, terkhusus di Kampung Atti.

Terbukti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Indikator Pendidikan Papua tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 31,02% penduduk usia 15 tahun ke atas belum atau bahkan tidak pernah sekolah, sedangkan 3,36% penduduk lainnya tidak punya ijazah SD.

Selanjutnya, penduduk tamatan SD tercatat sebanyak 14,30%, disusul tamatan SMP sebanyak 18,07% dan tamatan SMA 24,56%. Hanya 8,68% penduduk Papua yang berhasil tamat perguruan tinggi.

"Sejak mereka SD, kami selalu mendoktrin mereka untuk terus bermimpi yang tinggi. Karena kalau mereka hanya bermimpi sebatas tamat SD, lalu putus sekolah, akan sulit untuk menjadi orang sukses. Nanti hidup mereka hanya sebatas sampai di sini saja," tuturnya.

Perjuangan Diana untuk mencerdaskan generasi bangsa itu tentu saja tak lepas dari berbagai tantangan. Pertama, menurutnya kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia saat ini tidak kontekstual dengan kondisi secara riil di provinsi paling timur Tanah Air itu.

“Sangat tidak kontekstual. Ini contoh paling sederhananya, bagaimana kita mengajarkan anak-anak masuk ke perpustakaan untuk membaca? Sedangkan anak-anak di sana tidak mengerti perpustakaan itu apa? Di sana tidak ada bentuk perpustakaan,” jelasnya.

Terlebih, sulitnya akses internet juga menjadi kendala yang dihadapi oleh Diana dan rekan-rekan sesama guru di Kampung Atti. Tentu saja, kondisi di sana sangat timpang dibandingkan sekolah-sekolah di Pulau Jawa.

“Berarti selama ini orang-orang hanya melihat bahwa Pulau Jawa dan Jakarta itu hanya sebagai suatu kemegahan saja. Tetapi di Papua sama sekali tidak tersentuh,” kata Diana.

Harapan untuk Pemerintahan Baru

Dengan segala tantangan yang ada, Diana menaruh harapan kepada pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa membenahi sistem pendidikan agar lebih merata hingga ke ujung paling timur Indonesia.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk menteri baru di bidang pendidikan untuk menggantikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang telah menyelesaikan masa jabatannya.

Ada tiga menteri yang ditunjuk Presiden Prabowo untuk menangani bidang pendidikan dan kebudayaan. Pertama, Prof. Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan.

Adapun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan akan mengkaji ulang penerapan kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan jalur zonasi hingga peniadaan Ujian Nasional (UN).

Harapan Diana sederhana, dia hanya ingin pemerintah menaruh perhatian lebih untuk para murid, tenaga pengajar, maupun fasilitas pendidikan di Papua, agar pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia itu tidak lagi dianggap sebagai “barang mewah” oleh masyarakat di Tanah Papua.

“Harapan saya ya cobalah sekali-sekali pemerintah datang ke pedalaman Papua untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Karena kalau mereka hanya terima datanya dari kursi Ibu Kota memang agak susah. Nanti tidak akan nyambung dengan kami yang mengalami langsung di lapangan,” pungkasnya.

Perbesar

Suasana belajar mengajar di Kampung Atti, Papua / dok.pribadi

Perjuangan Diana mencerdaskan generasi bangsa di tanah Papua itu pun layak mendapatkan apresiasi. Salah satunya, Diana menerima apresiasi 14th SATU Indonesia Awards 2023 oleh emiten konglomerasi PT Astra International Tbk.

Tepat setahun yang lalu, pada November 2023, PT Astra International Tbk. mengapresiasi lima pemuda-pemudi yang memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan masyarakat melalui lima bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, lingkungan dan teknologi serta satu kategori kelompok yang mewakili kelima bidang tersebut.

“Begitu banyaknya anak muda Indonesia, yang tersebar dari ujung barat Sumatra hingga ujung timur Papua, dengan segala keterbatasannya, yang memiliki semangat dan inovasi yang luar biasa untuk membuat perubahan positif bagi masyarakat sekitarnya,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro dalam sambutannya kala itu.

Di bidang pendidikan, penghargaan diberikan kepada pemudi asal Papua, Diana Cristiana Dacosta Ati. Selanjutnya, penghargaan di bidang kesehatan diberikan kepada seorang bidan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu Theresia Dwiaudina Sari Putri, Kemudian di bidang Kewirausahaan ada Alan Efendhi dan bidang Teknologi Reza Permadi. Sementara untuk kategori Kelompok, penghargaan diberikan kepada Rengkuh Banyu Mahandaru.

Para penerima apresiasi 14th SATU Indonesia Awards 2023 itu mendapatkan dana bantuan kegiatan sebesar Rp65 juta dan juga pembinaan kegiatan yang dapat dikolaborasikan dengan kontribusi sosial berkelanjutan Astra, seperti Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membeberkan sejumlah kontrak bisnis antara perusahaan China dan Indonesia bakal diteken dengan nilai investasi lebih dari US$10 miliar atau Rp155,7 triliun.

Rencanannya, kontrak bisnis itu bakal diteken Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kedua negara besok malam, Minggu (10/11/2024).

Sejumlah kontrak bisnis itu disampaikan Prabowo saat membuka pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang pada Sabtu (9/11/2024) di Great Hall of the People Beijing.

Pertemuan bilateral itu sekaligus menjadi kunjungan kenegaraan perdana Prabowo ke China sebagai presiden terpilih usai dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu.

“Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia,” kata Prabowo dikutip dari kanal youtube Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan antara masyarakat Indonesia dan China.

Dalam pengantarnya, Prabowo mengapresiasi sambutan dari pemerintah China. Dia menekankan kunjungan ini bukan hanya mencerminkan hubungan diplomatik, namun juga persahabatan antara kedua negara.

"Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Indonesia menganggap Tiongkok sebagai teman yang sangat penting dan mitra berharga, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan," tuturnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman China dalam memberantas kemiskinan.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," kata dia.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di China.

Melalui kebijakan tersebut, dia berharap dapat membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global.

"Indonesia juga ingin bekerja sama dengan Tiongkok terkait isu pendidikan," tuturnya.

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa suami tersangka Lisa Rahmat (LR) dalam perkara dugaan korupsi suap vonis bebas Ronald Tannur.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan suami Lisa yang diperiksa tim penyidik Jampidsus itu berinisial LHP.

"Penyidik Jampidsus Kejagung memeriksa suami LR berinisial LHP," ujar Harli dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Harli menambahkan, penyidik juga telah memeriksa dua tim hukum Ronald Tannur, yaitu ADP dan HSH. Khusus HSH, dia merupakan anak dari Lisa Rahmat.

Selain itu, AS selaku supir Lisa Rahmat dan keluarganya turut diperiksa oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Harli tidak memerinci secara detail terkait pemeriksaan ini. Dia hanya mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka di kasus ini.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam kasus ini Kejagung telah menetapkan sejumlah tersangka yaitu tiga oknum hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindyo dan Mangapul.

Kemudian, Lisa Rahmat dan ibu Ronald Tannur, Meirizka Widjaja turut menjadi tersangka dalam kasus ini.

Di samping itu, Kejagung juga telah menetapkan eks petinggi Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar atas dugaan kasus pemufakatan jahat Suap atau gratifikasi di tahap kasasi Ronald Tannur.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Terpilih AS, Donald Trump dilaporkan telah bertemu dengan kandidat kuat Menteri Keuangan di kabinetnya yaitu, Scott Bessent.

Dilansir Reuters pada Sabtu (9/11/2024), Trump dikabarkan bertemu dengan Bessent di resor Mar-a-Lago, Florida. Sumber Reuters menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu telah terjadi kesepakatan "sangat positif".

Hanya saja, hingga berita ini dipublikasikan juru bicara Trump masih enggan berkomentar terkait kabar tersebut.

Selain Bessent, Trump juga memiliki kandidat kuat calon Menteri Keuangan lainnya yakni John Paulson. Namun, tidak jelas apakah Paulson telah bertemu atau mempunyai rencana untuk bertemu dengan Trump.

Pasalnya, juru bicara Paulson menolak berkomentar terkait dengan kabar rencana pertemuan dengan Donald Trump.

Sebelumnya, Trump, yang akan kembali menduduki Gedung Putih pada 20 Januari, telah memulai proses pemilihan Kabinet dan pemilihan pejabat tinggi pemerintahan.

Jabatan Menteri Keuangan merupakan posisi penting di Kabinet. Sebab, jabatan itu akan berpengaruh besar dalam kebijakan ekonomi hingga urusan internasional.

Perlu diketahui, Bessent dan Paulson merupakan pendukung finansial kampanye Trump. Keduanya, telah lama menjadi incaran Trump untuk peran tersebut.

Dalam pidato kampanye bulan Januari, Trump mengusulkan Paulson sebagai calon Menteri Keuangan. Seorang sumber mengatakan Trump ingin Paulson memimpin Departemen Keuangan. Namun, jika bukan Paulson, maka Trump dikabarkan bakal memilih, Bessent.

Sebagai informasi, nama-nama lain yang telah dispekulasikan untuk calon Menkeu AS lainnya adalah tokoh FOX Business Network Larry Kudlow, mantan perwakilan dagang AS Trump Robert Lighthizer dan Howard Lutnick, wakil ketua tim transisi Trump.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia diperkirakan akan mampu memainkan peranan aktif di pentas dunia bila bergabung dengan organisasi Brics.

Lantas, bagaimana bila Indonesia memilih jalan sebaliknya atau tidak bergabung dengan kelompok negara yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu?

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan Indonesia sudah mempunyai berbagai wadah yang cukup kuat dan bisa dipergunakan untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara anggota Brics, secara bilateral.

Selain itu, Indonesia juga memiliki platform lain yang sudah dipergunakan selama ini, untuk mendorong kepentingan negeri ini seperti forum G20. Di forum itu, dia menilai Indonesia memaksimalkan mendorong berbagai kepentingan Indonesia.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan mengapa Indonesia harus bergabung pula ke dalam Brics. Tanpa bergabung dalam organisasi Brics pun, jelasnya, Indonesia mampu memainkan peran aktif dalam pentas dunia.

“Kelihatannya malah cukup dan kita mungkin lebih perlu untuk memfokuskan diri serta meningkatkan kinerja kita agar berbagai forum-forum tersebut memang bisa membawa manfaat yang lebih tinggi lagi kepada kita,” ujarnya dalam siaranBroadcashdi kanal YouTubeBisniscom.

Yose Rizal Damuri mengakui bahwa ada sebagian pihak yang menyebut Brics sebagai ‘global south’. Namun, dia mengatakan sebenarnya Indonesia pun dari dulu sudah berusaha memperkuatglobal southini.

Indonesia, katanya, punya wadah yang bernama kerja sama ‘Selatan-Selatan’ atau South-South Cooperation, lalu ada juga Konferensi Asia-Afrika (KAA). Karena itu, tuturnya, berbagai forum-forum patut didorong, bukan malah ikut-ikutan misalkan dengan bergabung ke dalam suatu kelompok yang terbilang baru.

“Kenapa kita tidak mengefektifkan berbagai forum, berbagai platform yang kita sudah punya. Tahun depan misalnya, ada perayaan 70 tahun Asia-Afrika. Ini merupakan momen yang penting buat Indonesia kalau kita memang ingin membuat South-South Cooperation yang lebih kuat lagi dibandingkan dengan hanya mengambil berbagai narasi yang dibentuk oleh pihak-pihak lain. Seperti narasi yang dibentuk oleh BRICS sekarang ini. Kita bisa membawa narasi yang memang sesuai dengan keinginan kita,” ujarnya.

Indonesia pun menurutnya bisa membawa juga narasi yang menjadi jembatan bagi perdamaian dunia mengingat saat ini terjadi banyak konflik di berbagai belahan dunia, terutama antara negara maju seperti G7, dengan negara-negara yang membawa narasi serta aspirasi yang berbeda.

G20, ucapnya, sebenarnya itu bisa menjadi forum untuk membawa misi perdamaian itu asalkan Indonesia memang menjadi lebih aktif lagi di kelompok ini, di samping Indonesia bisa membawa forum-forum sendiri seperti KAA.

Bergabung menjadi anggota Brics menurutnya bisa membuat Indonesia menjadi tidak fokus dengan berbagai platform yang sudah dimiliki selama ini. Padahal wadah-wadah tersebut berpotensi untuk dikembangkan.

“Jadinya malah nanti karena memang seperti tadi saya katakan bahwa Brics itu lebih didominasi dengan suara-suaracounter narrativeyang mungkin kurang produktif pada saat ini. Kita membutuhkan pemikiran, membutuhkan tenaga yang sebenarnya mungkin kita bisa bawa ke tingkatan internasional itu dari berbagai forum yang memang kita sudah punyai,” terangnya.

Jikalau pun Indonesia menjadi anggota Brics, tentunya harus tetap mempertahankan karakteristik bebas aktif dengan tidak terlalu membawacounter narrativekarena yang lebih penting bagi Indonesia adalah mendorong reformasi tatanan dunia yang berkeadilan.

“Kita mendorong reformasi dari berbagai tatanan dunia yang ada. Memang kita harus akui bahwa tatanan dunia itu perlu melakukan perubahan-perubahan. Tetapi ini tidak akan bisa produktif kalau kita hanya mengikuti berbagai narasi yang sifatnya sangat bertentangan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Seoul, Korea Selatan, menggeledah kantor Hyundai Engineering & Construction terkait dengan kasus suap petingginya terhadap pejabat daerah Cirebon, Indonesia, pada 2015.

Dilansir kantor beritaYonhap, Kejaksaan Distrik Pusat Seoul mengirim jaksa dan penyidik ​​ke kantor pusat Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) di Ibu Kota Korsel, pada Rabu (6/11/2024) pagi hari untuk mengamankan dokumen dan data komputer yang terkait dengan tuduhan penyuapan.

“Jaksa pada hari Rabu menggeledah [kantor] Hyundai Engineering & Construction atas tuduhan bahwa eksekutifnya menawarkan suap kepada pejabat tinggi pemerintah Indonesia sehubungan dengan proyek konstruksi di negara Asia Tenggara tersebut,” demikian tulis kantor berita resmi Korsel itu.

Jaksa penuntut menuduh bahwa seorang eksekutif Hyundai E&C memberikan sekitar 600 juta won (US$430.000) kepada seorang kepala daerah Indonesia untuk mengamankan pengaduan dari penduduk setempat dan kelompok lingkungan dalam proses pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara Cirebon.

Pada 2015, Hyundai E&C telah memenangkan proyek pembangkit listrik Cirebon senilai $727 juta.

Sementara itu, kepala daerah di Cirebon, yang diduga menerima suap dari Hyundai, pun telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan di Indonesia.

Pejabat daerah yang dimaksud dalam kasus tersebut adalah mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Berdasarkan catatanBisnis, Sunjaya Purwadisastra terjerat beberapa kasus korupsi selama masa jabatannya.

Pertama, Sunjaya ditangkap KPK pada Oktober 2018 dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sunjaya terbukti menerima suap dari para pejabat yang ingin mendapatkan promosi jabatan di Pemkab Cirebon.

Dalam kasus itu, Sunjaya didakwa menerima suap sekitar Rp100 juta dari Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon.

Selain kasus suap, Sunjaya juga terlibat dalam kasus gratifikasi. KPK mengungkapkan Sunjaya menerima gratifikasi mencapai sekitar Rp52 miliar selama menjabat sebagai Bupati Cirebon. Gratifikasi ini berasal dari berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Cirebon. Sunjaya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menyembunyikan hasil gratifikasi tersebut.

Pada 2019, Sunjaya Purwadisastra resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sunjaya diduga menerima sejumlah uang saat menjabat sebagai bupati dan disamarkan atau dialihkan ke dalam bentuk barang.

Sebagian uang yang diterima Sunjaya terkait perizinan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). "Tersangka SUN [Sunjaya] menerima hadiah atau janji terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon sebesar Rp6,04 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konferensi pers, sebagaimana dilaporkanBisnispada Jumat (4/10/2019).

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda membeberkan dampak jika sebuah lembaga survei tidak bergabung ke dalam asosiasi.

Menurutnya, lembaga survei tersebut tidak akan mendapatkan izin untuk menggelar quick count. Pasalnya, KPU Pusat maupun KPU Provinsi hanya memberikan izin untuk lembaga survei yang tergabung di dalam asosiasi survei.

"Tidak bisa ikut quick qount jika lembaga survei tidak gabung di asosiasi," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta menegaskan Poltracking tidak akan bergabung lagi dengan asosiasi Persepi yang dinilai tidak profesional dan hanya mengedepankan sikap tendensius serta fitnah kepada anggotanya sendiri.

"Saya tidak akan meminta bergabung lagi karena saya sudah dirugikan secara materi dan immateri," katanya.

Menurut Hanta, sampai saat ini ada lima asosiasi lembaga survei di luar Persepi di Indonesia. Maka dari itu, Hanta berencana bergabung ke salah satu lembaga survei itu agar tetap bisa melakukan quick count.

"Senin saya umumkan saya bergabung ke asosiasi yang mana, sekarang sebenarnya sudah gabung, tapi senin saja lah," ujarnya.

Sebelumnya, Poltracking memutuskan keluar dari Persepi imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024. Pengumuman keluarnya Poltracking disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

"Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya," tulis M. Aditya Pradana.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif lembaga survei Poltracking Hanta Yuda mendesak ketua dan anggota Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta maaf kepada publik karena telah memfitnah dirinya.

Dia menjelaskan bahwa nama baik lembaga survei Poltracking telah dirugikan secara materil maupun immateril karena dituding telah melakukan survei palsu hingga viral di media sosial.

Padahal, menurut Hanta, tidak ada yang salah dalam surveinya dan semua hasilnya sudah diserahkan kepada Persepi, tanpa ada yang dikamuflase.

"Kami sudah serahkan semua hasil survei kami, tidak ada yang ditutupi. Semua data asli, langsung dari server kami," tuturnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Hanta mengatakan bahwa alasan Persepi menuding lembaga survei Poltracking karena tidak pahamnya Persepi dengan sistem digital yang digunakan Poltracking.

"Kami tidak menggunakan kertas, tetapi kami menggunakan sistem digital yang lebih akurat dan langsung sehingga surveyor tidak bisa memanipulasi itu," katanya.

Hanta juga menjelaskan bahwa sanksi dari pihak Persepi terhadap Poltracking tidak jelas karena tidak disebut sanksi ringan atau berat yang dijatuhkan Persepi kepada Poltracking.

"Tidak ada tertulis sanksi berat atau ringan. Ini semuanya jelas sangat tendensius dan merugikan kami," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Donald Trump disebut sebagai presiden "terkaya" yang menduduki Gedung Putih, mengalahkan politikus lain.

Trump juga masuk ke dalam jajaran konglomerat AS dengan harta kekayaan yang bersumber dari kepemilikan real estat mulai dari lapangan golf hingga hotel.

Melansir Bloomberg, perkiraan kekayaan bersih Trump berada di angka US$6,49 miliar atau sekitar Rp102 Triliun. Meskipun terjadi penurunan sebesar 1,5 persen, kekayaan Trump telah melonjak sebesar $3,4 miliar pada tahun ini.

Kekayaan bersihnya mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp125,7 triliun pada hari pemilu, lebih dari dua kali lipat sejak akhir pemilu. Di mana saat itu kekayaan tercatat berjumlah US$3,9 miliar.

Selain karir politiknya, sebagian besar kekayaan Trump berasal dari aset real estat, termasuk Trump Tower dan saham di 1290 Avenue of the Americas.

Dirinya memulai karier dengan bekerja untuk ayahnya, Fred Trump, seorang pengembang real estat Kota New York yang membangun lebih dari 27.000 apartemen dan rumah petak di Queens dan Brooklyn, menurut New York Times.

Trump mengklaim pinjaman ayahnya sebesar US$1 juta membantunya membangun bisnisnya sendiri, yang kini mencakup perusahaan seperti klub Mar-a-Lago di Florida dan Trump Tower di Manhattan.

Salah satu aset terbesarnya adalah sahamnya senilai US$500 juta di 1290 Avenue of the Americas, sebuah gedung perkantoran di Manhattan, sementara Trump National Doral Miami Golf Resort miliknya bernilai sekitar US$300 juta, menurut Bloomberg News.

Dia juga memegang saham di Trump Media & Technology Group, yang telah mengalami harga saham yang mengalami fluktuasi signifikan. Usaha ini menyumbang perkiraan kekayaan bersihnya sebesar US$6,49 miliar dilansir Bloomberg.

Kekayaan bersihnya cenderung meningkat sejak Juli 2024, ketika Presiden Biden mengundurkan diri dari perlombaan pemilu.

Trump Media & Technology Group, yang memiliki platform media sosial Truth Social di bawah merek DJT, mengalami kenaikan harga saham menyusul kemenangan Trump.

Presiden terpilih itu juga masuk dalam daftar Forbes "400 Orang Terkaya di Amerika", di mana ia berada di peringkat ke-319, dengan kekayaan bersih sebesar US$4,3 miliar, terutama dari kepemilikan realestatnya.

Nantinya Trump juga akan mendapatkan gaji tahunan sebesar US$400.000 atau sekitar Rp6,3 miliar setelah pengangkatannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya akan mengikuti jadwal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Polri di DPR.

Menurut Listyo, pembahasan revisi UU tersebut adalah usulan dari DPR. Oleh sebab itu, pihaknya memposisikan diri untuk mengikuti jadwalnya saja.

Hal ini dia sampaikan langsung kepada wartawan di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat (8/11/2024).

“Saya kira kalau rencana UU Polri kan inisiasi dari rekan-rekan [Komisi III] mitra di DPR. Jadi kita tentunya dalam posisi yang mengikuti apa yang menjadi jadwal dan agenda dari teman-teman mitra,” tuturnya.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR mengenai RUU apa saja yang akan diusulkan pihaknya dalam Prolegnas 2025-2029, termasuk nasib revisi UU Polri.

Dia hanya mengatakan karena waktunya sudah mendesak, ada kemungkinan revisi UU Polri akan masuk sidang setelah Januari 2025.

“Menyikapinya [revisi UU Polri] kan ini waktunya mepet. Mungkin [revisi UU Polri] masuk sidang yang setelah Januari,” ujarnya di Gedung DPR RI, pada Rabu (6/11/2024).

Sebelumnya, Baleg DPR periode 2019-2024 menyatakan pembahasan revisi UU TNI dan Polri diputuskan batal untuk periode tersebut.

Pada periode itu, Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menunda atau membatalkan pembahasan revisi UU TNI dan UU Polri. Dia menyebut pembahasan revisi UU ini bisa dilakukan oleh DPR periode berikutnya yakni 2024-2029.

“Tetapi ini melihat urgensinya nanti. Jadi baleg memutuskan untuk tidak membahas dulu, ya, dan memunda atau membatalkan pembahasan TNI-Polri," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Usai Donald Trump menang kedua kalinya sebagai presiden, banyak warga Amerika berniat pindah ke luar negeri.

Dilansir dari Hindustan Times, pencarian Google untuk "pindah ke Kanada" melonjak 1.270% dalam 24 jam setelah jajak pendapat Pantai Timur AS ditutup pada hari Selasa, menurut data perusahaan.

Pencarian serupa tentang pindah ke Selandia Baru naik hampir 2.000% sementara pencarian untuk Australia melonjak 820%.

Pada Rabu malam di Pantai Timur AS, pencarian Google tentang emigrasi mencapai titik tertinggi sepanjang masa untuk ketiga negara, menurut seorang pejabat Google.

Raksasa pencarian tersebut tidak memberikan angka absolut, tetapi data dari situs web Imigrasi Selandia Baru menunjukkan situs tersebut mencatat sekitar 25.000 pengguna baru AS pada tanggal 7 November, dibandingkan dengan 1.500 pada hari yang sama tahun lalu.

Antusiasme mendadak terhadap emigrasi menggemakan minat untuk pindah ke luar negeri juga terlihat setelah kemenangan Trump tahun 2016.

Namun, kali ini, pemilihan kembali kandidat dari Partai Republik tersebut mengikuti kampanye yang sangat memecah belah di mana hampir tiga perempat pemilih AS mengatakan bahwa mereka merasa demokrasi Amerika terancam, menurut jajak pendapat Edison Research.

Banyak warga Amerika juga khawatir bahwa masa jabatannya sebagai presiden dapat menciptakan perpecahan yang lebih besar antara Demokrat dan Republik dalam berbagai isu seperti ras, gender, apa dan bagaimana anak-anak diajarkan, dan hak reproduksi.

Dalam grup Reddit yang ditujukan bagi mereka yang meninggalkan AS, yang disebut "r/AmerExit," ratusan orang berbagi saran tentang destinasi ideal dan kiat untuk mendapatkan visa dan pekerjaan.

Beberapa pengguna mengatakan mereka khawatir akan negara mereka, keselamatan mereka, atau keduanya setelah pemilihan Trump.
Bahkan sebelum pemilihan, ketakutan tersebut semakin sering disebutkan oleh warga Amerika yang ingin beremigrasi ke Kanada.