Katadata Indonesia bekerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT) Regional Entrepreneurship Acceleration Program (REAP) Boston, Amerika Serikat menggelar diskusi daring Expert Talk.

Project Manager MIT REAP Marina Kusumawardhani mengungkapkan, sebagai bagian dari jaringan global MIT, program MIT REAP berkomitmen untuk memfasilitasi transfer teknologi dan pengetahuan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) ke Indonesia.

“Kami memilih Katadata untuk bekerja sama untuk program diskusi daring ini karena kami melihat Katadata adalah salah satu pioneer media daring yang berbasiskan data dan riset. Ini sejalan dengan program MIT REAP yang menawarkan akses ke keahlian global serta riset teknologi terkini dan implementasinya,” kata Marina, Kamis (19/9/2024).

Marina menambahkan, tujuan akhir dari program REAP ini adalah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi DeepTech. Program MIT REAP juga bertujuan untuk mengumpulkan para pemimpin dari pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas untuk berkolaborasi dalam memperkuat ekosistem inovasi di Indonesia.

“Objektif lain dari MIT REAP adalah menekankan pentingnya membangun ekosistem inovasi yang kuat guna mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia serta membekali pengusaha lokal dengan wawasan dan strategi untuk memanfaatkan inovasi dalam mengembangkan usaha mereka dan berkontribusi pada kemakmuran regional,” ujar Marina.

CEO & Co-founder Katadata Indonesia Metta Dharmasaputra mengungkapkan, kerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT) merupakan salah satu upaya Katadata untuk membantu menggerakkan perekonomian melalui inovasi dengan pembelajaran dari MIT.

“Kita semua tahu bahwa inovasi mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Contohnya, inovasi teknologi dan proses produksi dapat meningkatkan efisiensi, sehingga mengurangi biaya dan waktu produksi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak barang atau jasa dengan sumber daya yang lebih sedikit. Kami berharap kolaborasi dengan MIT melalui diskusi daring Expert Talk bisa memberikan lesson-learnt kepada semua pihak terkait,” jelas Metta.

Ada tiga episode diskusi daring Expert Talk yang akan tayang di Youtube Katadata Indonesia dan MIT REAP. Episode pertama mengambil tema “Pentingnya Anggaran Riset untuk Inovasi Deep Tech” dengan narasumber Kauffman Prize Medal Awardee for Distinguished Research in Entrepreneurship Scott Stern dan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Prof Nizam.

Episode kedua mengambil tema “Pentingnya Adopsi AI untuk Indonesia” dengan narasumber Board Member NATO Innovation Fund (NIF) Ari Jonsson dan Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.

Sedangkan episode ketiga mengambil tema “Kesiapan Indonesia dalam Mengadopsi Deep-Tech untuk Aksi Iklim” dengan narasumber Asdep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kementerian BUMN Edi Eko Cahyono serta Kadiv IT RIU (BUMN) Allan Prakosa.

YouTube baru saja merilis program affiliate miliknya bernama YouTube Shopping. Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai YouTube bakal bersaing dengan program affiliate di platform e-commerce lain seperti Shopee dan TikTok-Tokopedia, meski masih terlambat masuk ke lini live shopping.

“Kami masih melihat peluang YouTube untuk bersaing dengan TikTok-Tokopedia dan Shopee cukup terbuka, bahkan sangat terbuka,” ujarnya pada Katadata, Kamis (19/9).

Ia mencatat, pengguna YouTube adalah yang terbesar dibanding media sosial lainnya, jumlahnya 1,5 kali lipat dibanding TikTok. Orang cenderung lebih banyak menonton YouTube daripada TikTok, sehingga daya jangkau konten YouTube lebih luas. Hal ini membuat YouTube lebih menarik bagi perusahaan untuk mengiklankan produknya.

Konten YouTube juga punya durasi yang lebih panjang, sehingga bisa memberi ulasan lebih detail. Menurut Nailul, hal ini bisa mempermudah pengguna YouTube yang bisa langsung berbelanja sembari menonton.

“Namun, kelemahan YouTube mungkin live-shopping-nya masih tertinggal dibanding Shopee maupun TikTok-Tokopedia. Cukup terlambat untuk masuk ke live shopping, tapi untuk affiliator produk, saya rasa YouTube punya peluang besar untuk bersaing,” kata Nailul.

Di sisi lain, Nailul tidak menilai bahwa langkah peluncuran program affiliate YouTube Shopping ini terlambat. Sebab, menurutnya seorang affiliator bisa punya platform mencari komisi yang banyak, tidak hanya satu. Dengan jumlah pengguna aktif yang besar, ia optimistis affiliator mendapat keuntungan dari program ini.

“Selain itu, saya lihat link produk juga diarahkan ke Shopee, jadi ini nampaknya menarik karena Shopee berhasil gandeng media sosial besar yaitu Youtube untuk bisa bersaing dengan TikTok-Tokopedia,” katanya.

Program YouTube Shopping sendiri perdana hadir di ASEAN lewat Indonesia. Di tahap awal, YouTube bermitra dengan Shopee. Sebelumnya, program ini sudah diterima pengguna Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dalam beberapa minggu ke depan, Vietnam dan Thailand turut akan mendapat fitur baru ini.

Kreator konten bisa mendapat pemasukan tambahan dengan YouTube Shopping dengan menautkan produk yang disematkan di video YouTube mereka. Bila ada produk terjual dari tautan itu, kreator mendapat komisi.

“Ini jadi win-win solution. Konten kreator mendapat uang dari penjualan produk dan mendapat jangkauan lebih luas di pasar, berpotensi menambah pendapatan adsense serta berpeluang mendapat kesepakatan dari brand,” ujar General Manager dan Vice President Shopping, YouTube, Travis Katz, secara virtual dalam acara peluncuran YouTube Shopping di Indonesia, Jakarta, Selasa, (17/9).

Fitur ini berlaku di semua format video YouTube, mulai dari YouTube Shorts dan video panjang biasa. Kreator konten juga bisa memunculkan tautan produk sesuai pada waktu produk tampil dalam video. Nantinya penonton bakal langsung dialihkan ke Shopee sebagai platform rekanan YouTube Shopping.

“YouTube Shopping bakal tersedia bagi seluruh kreator YouTube yang memenuhi syarat Program Partner YouTube alias YPP. Ini menjadi dasar kami paham kreator mana yang konsisten, berinteraksi dengan penonton, dan bertanggungjawab sehingga bisa memonetisasi videonya,” kata Regional Director Asia Pacific YouTube, Ajay Vidyasagar dalam kesempatan serupa.

Salah satu syaratnya adalah minimal subscriber 10 ribu. Kemudian akun yang didaftarkan bukan channel musik atau terkait mitra musik: label, distributor, atau penerbit.

Presiden terpilih Prabowo Subianto batal menghadiri Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di Kantor DPP PKS TB Simatupang, Jakarta Selatan pada Kamis (19/9).

Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan saat ini Prabowo tengah menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. "Walaupun sudah kami siapkan, maka Rapimnas tetap berjalan karena memang sudh kami agendakan sejak lama," kata Mabruri saat menggelar konferensi pers di lobi Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis (19/9).

Prabowo juga tidak akan menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada 20-22 September mendatang. "Di Rakernas tidak dijadwalkan, jadwalnya di Rapimnas ini, (tapi) beliau tidak bisa hadir," ujar Mabruri.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memgatakan Rapimnas kali ini dihadiri oleh pimpinan tingkat pusat dan para pengurus DPP PKS. Forum ini juga dihadiri oleh para anggota majelis syuro PKS dan para ketua dewan pimpiman wilayah (DPW) PKS dari seluruh Indonesia.

Syaikhu mengatakan Rapimnas hari ini merupakan rangkaian dari agenda Rakernas yang akan berlangsung secara intensif selama tiga hari, sejak 20 hingga 22 September.

Rangkaian Rapimnas dan Rakernas ini menjadi awal konsolidasi dan pengokohan persiapan PKS untuk mempersiapkan pemenangan pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak tahun ini.

"Insyaallah PKS mentargetkan pemenangan 60% dari pilkada serentak yang diikuti di seluruh Indonesia," kata Syaikhu.

Dia mengatakan ada sejumlah kader PKS yang maju sebagai calon kepada daerah dalam pilkada serentang 2024. PKS menempatkan empat kader partai untuk maju di pemilihan gubernur (pilgub).

Mereka adalah Buya Mulyadi di Sumatera Barat, Ahmad Syaikhu di Jawa Barat, Muhammad Kasuba di Maluku Utara dan Zulkieflimansyah di Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, PKS juga mengutus tiga kader partai untuk berlaga sebagai calon wakil gubernur. Mereka adalah Suswono di Jakarta, Dimyati Natakusuma di Banten dan Mawardi di Riau.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pengunduran diri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hal tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden atau Keppres Nomor 105 P pada Kamis (19/9).

"Pada hari ini, Kamis, 19 September 2024, Bapak Presiden telah menandatangani Keppres Nomor 105 P tentang pemberhentian dengan hormat Bapak. Pramono Anung Wibowo sebagai Sekretaris Kabinet," kata Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana lewat keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (19/9).

Keppres tersebut terhitung mulai berlaku pada tangal 22 September 2024. Keppres itu sekaligus menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjadi pelaksana tugas alis Plt Sekretaris Kabinet.

"Bapak Pratikno sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Sekretaris Kabinet sampai dengan ditetapkannya Sekretaris Kabinet definitif," ujar Ari.

Pramono telah mengajukan surat pengunduran diri dari Sekretaris Kabinet seusai menetapkan untuk maju di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Dalam pilgub, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu akan didampingi oleh Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Dalam Pilgub Jakarta kali ini, pasangan Pramono-Rano Karno melawan duet Ridwan Kamil-Suswono dan pasangan jalur independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana.

Mundurnya Pramono dan Risma membuat dua kursi menteri di pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin kosong. Sementara itu pemerintahan Jokowi-Maruf hanya tinggal kurang dari dua bulan sebelum akhirnya diserahkan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sudah lebih dari 10 kali melakukan reshuffle kabinet. Perombakan terbaru dilakukan pada Senin (19/8) dengan mengganti dua posisi menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly kepada Supratman Andi Atgas. Menteri lain yang diganti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dari Arifin Tasrif kepada Bahlil Lahaladia. Adapun posisi Bahlil sebagai Kepala BKPM digantikan oleh Rosan Roeslani.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 periode keanggotaan 2019-2024, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, yang didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar absen.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto dalam laporannya menyampaikan sejumlah perubahan yang terdapat dalam revisi tersebut. Ia mengatakan Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detail, dan cermat, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Menurut Wihadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden.

"Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari 8 angka perubahan," kata Wihadi.

Wihadi menyampaikan, setelah membahas seluruh DIM RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan pemerintah pada 10 September 2024, Baleg menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menpan RB dan MenkumHAM serta wakil dari Kementerian Keuangan. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Wihadi menyampaikan, dalam rapat kerja tersebut seluruh fraksi di DPR yaitu fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menerima dan menyetujui RUU.

Ia lalu menyampaikan Baleg menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 8 huruf g yakni 'tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

"Penyempurnaan Pasal 8 g tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata dia.

Berdasarkan usulan itu, Wihadi meminta persetujuan dalam rapat paripurna sebelum RUU disetujui sebagai UU. Lodewijk sebagai pimpinan rapat lalu menanggapi permintaan persetujuan itu.

Ia mengatakan, berdasarkan pasal 256 ayat (2) menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. "Maka, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 8 huruf g RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?" Kata Lodewijk diikuti persetujuan anggota.

7 Poin Revisi UU Wantimpres

Dengan disahkannya RUU maka sejumlah hal dalam ketentuan lama penunjukan wantimpres mengalami perubahan. Perubahan pertama berkaitan dengan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perubahan kedua berkaitan dengan perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara. Ketiga, perubahan pasal 7 ayat (1) terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perubahan kelima, penambahan ayat (4) dalam Pasal 9 terkait anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Keenam, penyesuaian rumusan pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan non-manajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketujuh, penambahan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada pasal 2 angka (2) dan (8) penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang pada pasal II draf RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 periode keanggotaan 2019-2024, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, yang didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar absen.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto dalam laporannya menyampaikan sejumlah perubahan yang terdapat dalam revisi tersebut. Ia mengatakan Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detail, dan cermat, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Menurut Wahidi perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden.

"Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari 8 angka perubahan," kata Wihadi.

Wihadi menyampaikan, setelah membahas seluruh DIM RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan pemerintah pada 10 September 2024, Baleg menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menpan RB dan MenkumHAM serta wakil dari Kementerian Keuangan. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Wihadi menyampaikan, dalam rapat kerja tersebut seluruh fraksi di DPR yaitu fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menerima dan menyetujui RUU.

Ia lalu menyampaikan Baleg menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 8 huruf g yakni 'tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

"Penyempurnaan Pasal 8 g tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata dia.

Berdasarkan usulan itu, Wihadi meminta persetujuan dalam rapat paripurna sebelum RUU disetujui sebagai UU. Lodewijk sebagai pimpinan rapat lalu menanggapi permintaan persetujuan itu.

Ia mengatakan, berdasarkan pasal 256 ayat (2) menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. "Maka, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 8 huruf g RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?" Kata Lodewijk diikuti persetujuan anggota.

7 Poin Revisi UU Wantimpres

Dengan disahkannya RUU maka sejumlah hal dalam ketentuan lama penunjukan wantimpres mengalami perubahan. Perubahan pertama berkaitan dengan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perubahan kedua berkaitan dengan perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara. Ketiga, perubahan pasal 7 ayat (1) terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perubahan kelima, penambahan ayat (4) dalam Pasal 9 terkait anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Keenam, penyesuaian rumusan pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan non-manajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketujuh, penambahan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada pasal 2 angka (2) dan (8) penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang pada pasal II draf RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menunjuk William Xiong sebagai Chief Technology Officer (CTO) Grup yang baru. Sebelum bergabung dengan GOTO, William menjabat sebagai Vice President Alibaba Cloud Intelligence, General Manager Enterprise Service Cloud dan General Manager International Industry Solution Development.

William adalah warga negara Prancis yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam pengembangan perangkat lunak dan produk. William juga memiliki latar belakang yang kuat di pengembangan e-wallet, sistem asuransi, business intelligence, data platform, dan platform ESG.

Ia pernah menjabat sebagai Senior Director Engineering dari Ant Group yang memimpin implementasi dan kerja sama e-wallet di berbagai negara Asia, termasuk PayTM di India, Dana di Indonesia, TNGD di Malaysia, Gcash di Filipina, Bcash di Bangladesh, Easypesia di Pakistan, Kakaopay di Korea dan True Money, Thailand.

Sepanjang kariernya di Ant Group, William juga bertindak sebagai CTO TNGD, dompet digital asal Malaysia. William juga dipercaya menjadi CTO Worldfirst, di mana ia bertanggung jawab atas teknologi pembayaran B2B untuk Ant International. William juga pernah menduduki posisi penting di perusahaan teknologi papan atas termasuk eBaoTech, SAP, dan Siemens.

William Akan Memimpin Strategi Teknologi GOTO

Patrick Walujo, Direktur Utama GOTO, mengatakan penunjukan William menjadi bagian dari langkah penting GOTO seiring fokus perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui inovasi produk dengan pemanfaatan ekosistemnya di Indonesia.

Dalam peran baru ini, William akan memimpin strategi teknologi Grup GOTO. Ia akan membangun tim pengembangan kelas dunia dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi serta mendorong kepuasan pelanggan melalui produk inovatif terbaik di kelasnya.

"Kami menyambut gembira bergabungnya William sebagai Chief Technology Officer untuk Grup GoTo. Pengalaman beliau yang luas dan rekam jejaknya yang solid dalam memimpin inisiatif teknologi berskala besar menjadikan beliau pilihan terbaik bagi perusahaan kami," kata Patrick dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9).

Menurutnya, kepemimpinan William dalam merealisasikan visi teknologi GOTO sangat strategis seiring dengan langkah perusahaan mendorong pertumbuhan bisnis di masa depan.

William mengatakan ia sangat bersemangat bergabung dengan GoTo Group, khususnya di masa yang penting dalam perjalanan pertumbuhan perusahaan teknologi itu. "Kesempatan untuk berkontribusi pada ekosistem digital terdepan di Indonesia dan bekerja dengan tim andal yang berkomitmen menghadirkan inovasi terdepan, sangat menginspirasi saya," ujarnya.

William berharap pengalamannya dalam mendorong kemajuan teknologi dapat berkontribusi kepada pertumbuhan dan masa depan GOTO.

Penunjukan William ini menyusul kerja sama strategis yang dilakukan GOTO dan Alibaba Cloud baru-baru ini. GOTO berkomitmen menggunakan layanan Alibaba Cloud, unit bisnis di bidang layanan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) dari Alibaba Group, untuk lima tahun ke depan.

Kerja sama strategis ini akan memperkuat layanan serta inovasi digital GOTO dengan dukungan AI dan teknologi cloud dari Alibaba. Nota kesepahaman ditandatangani keduabelah pihak pada 13 September 2024. Kerja sama ini menjadi salah satu kemitraan strategis Alibaba Cloud yang paling signifikan di Asia Tenggara.

PT Pertamina International Shipping (PIS) menargetkan menekan 30% total emisi karbon mereka pada 2030 nanti. Strategi tersebut melibatkan investasi pada pengembangan dan adopsi bahan bakar rendah emisi seperti biofuel, LNG, amonia, dan metanol, untuk mengoperasikan armadanya.

Direktur Manajemen Armada PIS, M. Irfan Zainul Fikri, mengatakan sejumlah kapal dari lini armada perusahaan, khususnya yang beroperasi di domestik, telah menggunakan biofuel sebagai bahan bakar. Penggunaan bahan bajar ramah lingkungan itu didukung oleh infrastruktur biofuel Pertamina

Selain itu, Irfan mengatakan, kapal-kapal baru yang akan datang juga tengah disiapkan untuk penggunaan bahan bakar alternatif rendah karbon. Misalnya saja MR Tankers dengan implementasi teknologi dual-fuel-ready LNG, dan Handysize LPG dengan teknologi dual-fuel-ready amonia.

"Belum lagi kehadiran armada Very Large Gas Carrier (VLGC) juga berbahan bakar dual-fuel-ready amonia," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (19/9). Rencana tersebut dipaparkan perusahaan dalam forum internasional di Shipbuilding, Machinery and Marine (SMM) Hamburg, Jerman.

Tak hanya itu, Irfan juga menyebut bahwa PIS sedang menjajal sumber energi baru seperti baterai dan hidrogen di masa depan. Perusahaan juga mulai merambah bisnis penangkapan karbon atau carbon capture storage (CCS)/carbon capture utilize storage (CCUS).

Potensi bisnis dari sektor ini merentang mulai dari pengantaran, penyimpanan, injeksi, hingga infrastruktur terminal karbon. Untuk memasuki bisnis tersebut, PIS bersiap dengan investasi pada kapal pengangkut LCO2 (liquid carbon dioxide) dan terminal penerimaan.

“Yang terpenting saat ini adalah kami harus memastikan ketersediaan pemasok dalam rute operasional dan mempersiapkan armada kami berteknologi dual-fuel," kata Irfan.

Dia mengatakan, PIS menargetkan sebagian besar armadanya akan bertenaga bahan bakar rendah karbon. Seluruh strategi ini merupakan wujud keseriusan PIS sebagai pemain utama di sektor logistik energi di Asia Tenggara untuk memimpin upaya dekarbonisasi. Hal itu selaras dengan tujuan International Maritime Organization (IMO) dan komitmen Pertamina mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencetak rekor tertinggi baru, mencapai level 7.897 pada penutupan sesi pertama perdagangan saham hari ini, Kamis (19/9). Kenaikan ini menandai pencapaian rekor tertinggi yang telah terjadi selama tiga hari berturut-turut sejak awal minggu ini, dengan IHSG melonjak 68,28 poin atau 0,87% dari posisi sebelumnya.

Penguatan IHSG turut didorong oleh performa cerah dari sektor perbankan, dengan empat emiten besar mengalami kenaikan signifikan. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) mencatat kenaikan sebesar 2,12%, mencapai harga Rp 10.850 per lembar saham. Sementara itu, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mengalami kenaikan 2,19%, mencapai Rp 5.825 per saham.

Diikuti oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang melonjak 2,80% ke level Rp 5.500 per lembar saham, serta PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) yang terapresiasi 1,68%, mencapai harga Rp 1.510 per lembar saham. Keempat emiten ini menunjukkan penguatan yang seragam, mencerminkan sentimen positif yang melanda sektor perbankan dan pasar saham secara keseluruhan.

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 7,61 triliun, dengan volume perdagangan sebanyak 15 miliar saham dan frekuensi transaksi mencapai 741.897 kali. Dari total saham yang diperdagangkan, sebanyak 283 saham mengalami penguatan, sementara 259 saham mengalami koreksi, dan 250 saham stagnan tanpa perubahan harga. Kapitalisasi pasar IHSG pada sesi pertama siang ini tercatat mencapai Rp 13.509 triliun.

Dari sebelas sektor yang tercatat di BEI, tujuh sektor menunjukkan penguatan yang signifikan. Sektor properti mencatatkan kenaikan terbesar dengan lonjakan sebesar 2,05%. Salah satu emiten yang memimpin kenaikan dalam sektor ini adalah PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), yang mengalami lonjakan harga saham sebesar 10,53%, mencapai level Rp 105 per lembar saham. Keberhasilan sektor properti ini mencerminkan optimisme pasar terhadap prospek pertumbuhan sektor tersebut.

Di sisi lain, bursa saham Asia seluruhnya kompak menghijau. Indeks Straits Times naik 0,93%, Shanghai Composite naik 0,87%, Nikkei terapresiasi 2,67%, hingga Hang Seng tumbuh 2,07%.

Saham top gainers:

• PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) naik 2,12% ke Rp 10.850
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 2,19% ke Rp 5.825
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 2,80% ke Rp 5.500
• PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) naik 1,68% ke Rp 1.510
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) naik 4,20% ke Rp 11.175

Saham top losers:

• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turun 4,92% ke Rp 58
• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) turun 1,37% ke Rp 3.600
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) turun 1.33% ke Rp 1.480
• PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) turun 1,18% ke Rp 1.255
• PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) turun 1,47% ke Rp 67

Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut melalui penerbitan dua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Kebijakan ini mendapat sorotan dari Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi menyayangkan sikap pemerintah yang justru membuka ekspor dibandingkan untuk memanfaatkan pasir serta sedimen laut untuk kepentingan dalam negeri. Padahal, keberadaan pasir dan sedimen laut sangat penting untuk kehidupan masyarakat.

“Bila kita ingin ambil pasir atau sedimen, pakailah untuk meninggikan wilayah pantai utara Jawa dan lain-lain yang sudah parah terkena abrasi dan sudah tenggelam. Bukannya justru diekspor,” kata Susi melalui akun X miliknya, dikutip Kamis (19/9).

Menurut Susi, pemerintah seharusnya fokus untuk mengembalikan tanah, daratan, dan sawah-sawah masyarakat di Pantai Utara Jawa. Untuk itu, dia berharap para wakil rakyat di pemerintah bisa memahami kondiai ini.

Susi juga mengungkapkan rasa marahnya atas pembukaan izin ekspor ini ketika menjawab cuitan netizen. “Jahat juga marah saya,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama Susi menolak pembukaan izin ekspor pasir laut. Pada 2023, Susi juga protes terhadap rencana pemerintah untuk membuka ekspor pasir, dan meminta kebijakan ini tidak dilakukan.

Susi menyebut keputusan ini akan mendatangkan kerugian yang jauh lebih besar. “Perubahan iklim sudah terasa dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," kata Susi melalui akun x miliknya pada Mei 2023.

Penjelasan Jokowi Soal Ekspor Pasir

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan bahwa ketentuan ekspor mencakup komoditas sedimen laut yang berbeda dengan pasir laut secara umum. Sedimen laut yang dimaksud berupa material yang mengganggu jalur kapal dan ini ini bertujuan untuk mengatasi masalah navigasi.

“Sekali lagi, bukan pasir laut. Kalau diterjemahkan sebagai pasir itu beda. Sedimen itu berbeda, meskipun wujudnya juga pasir. Tapi ini sedimen," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (17/9).

Merujuk pada lampiran Permendag Nomor 21/2024, jenis pasir laut yang boleh diekspor adalah semua jenis pasir yang berasal dan ditambang dari laut dengan kode HS ex 2505.90.000 dan ex 2505.10.00.

Dua barang berkode HS itu merujuk pada pasir alam yang berasal dari pembersihan hasil sedimentasi di laut dengan pasir yang dimaksud memiliki ukuran butiran yang berada dalam rentang 0,25 millimeter (mm) hingga 2,0 mm. Selain itu, terdapat prasyarat lain seperti presentase kandungan kerang (shells) atau kalsium karbonat (CaCO3) dalam pasir tersebut tidak boleh lebih dari 15%.

Kandungan emas (Au) harus kurang dari atau sama dengan 0,05 part per million (ppm), kandungan perak (Ag) juga harus kurang dari atau sama dengan 0,05 ppm, serta kandungan logam-logam seperti platina, palladium, rhodium, rutenium, iridium, dan osmium harus masing-masing kurang dari atau sama dengan 0,05 ppm.

Sedimen laut yang dapat diekspor harus memiliki ketentuan atau standar lain seperti kandungan silika (SiO2) dalam pasir harus kurang dari atau sama dengan 95%, Kandungan timah (Sn) harus kurang dari atau sama dengan 50 ppm, kandungan nikel (Ni) harus kurang dari atau sama dengan 35 ppm, dan total kandungan logam tanah jarang harus kurang dari atau sama dengan 100 ppm.

Anak perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), Star Energy Geothermal, baru saja diumumkan sebagai pemenang tender di International Geothermal Conference and Exhibition 2024 (IIGCE).

Dalam pengumuman tersebut, Star Energy Geothermal diperkirakan akan menambah kapasitas terpasangnya sebesar 102,6 megawatt (MW). Investasi yang dialokasikan untuk inisiatif ini mencapai US$ 346 juta, yang setara dengan Rp 5,28 triliun berdasarkan kurs 15.280 per dolar AS. Tender ini menjadi komitmen berkelanjutan Star Energy Geothermal dalam pengembangan energi terbarukan dan memperkuat posisi perusahaan dalam industri energi geotermal global.

CEO Barito Renewables, Hendra Tan menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan langkah penting Star Energy Geothermal yang menegaskan komitmen perusahaan dalam mengembangkan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Melalui peningkatan kapasitas dan pembaruan pembangkit yang ada, kata Hendra, Star Energy berupaya menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan efisien untuk energi bersih di Tanah Air.

“Kemitraan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas, tetapi juga mendorong kemajuan teknologi dalam energi panas bumi,” kata Hendra dalam keterangannya, Rabu (18/9).

Inisiatif strategis ini demi meningkatkan kapasitas Star Energy Geothermal melalui proyek retrofitting dan penambahan kapasitas baru. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas berbagai unit geothermal yang dioperasikan oleh Star Energy, tetapi juga mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target emisi nol bersih.

Berikut inisiatif utama Star Energy Geothermal:

A. Penambahan Pembangkit Baru/Ekspansi

1. Ekspansi Salak Unit 7 (penambahan 40 MW)

Mitra: JO PT Timas Suplindo dan PT Rekayasa Industri

Proyek ini akan menambah 40 MW di lapangan panas bumi Salak, dengan memanfaatkan program penataan ulang injeksi Salak.

2. Ekspansi Wayang Windu Unit 3 (penambahan 30 MW)

Mitra: PT Inti Karya Persada Teknik

Ekspansi ini akan menambah 30 MW di lapangan panas bumi Wayang Windu, mengoptimalkan fasilitas permukaan yang ada untuk meningkatkan kapasitas total.

B. Peningkatan Kapasitas di Unit yang Ada

1. Retrofit Wayang Windu Unit 1 & 2 (peningkatan 18,4 MW)

Mitra: Konsorsium Fuji Electric Co. Ltd. (lead firm) dan PT Wasa Mitra Engineering

Retrofit ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi dan efisiensi Wayang Windu Unit 1 & 2, dengan peningkatan kapasitas total pembangkit sebesar 18,4 MW.

Hal ini akanmeningkatkan kapasitas setiap unit menjadi 124,45 MW dan lebih memastikan keandalan jangka panjang pembangkit listrik.

2. Retrofit Salak Unit 4, 5, dan 6 (peningkatan 7,2 MW)

Mitra: PT Fuji Electric Indonesia

Proyek Retrofit Salak akan mengganti rotor turbin dan diafragma dengan desain terkini, meningkatkan efisiensi dan menambah kapasitas gabungan Unit 4, 5, dan 6 sebesar 7,2 MW.

3. Retrofit Darajat Unit 3 (peningkatan 7 MW)

Mitra: PT Mitsubishi Power Indonesia

Melalui peningkatan teknologi, Retrofit Darajat Unit 3 akan meningkatkan efisiensi energi dan menambah kapasitas sebesar 7 MW, meningkatkan kapasitas total dari 122 MW menjadi 129 MW.

C. Kolaborasi Layanan Laboratorium

Mitra: PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Kemitraan ini akan berfokus pada pengambilan sampel dan analisis fluida geothermal untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan demikian, pengembangan proyek-proyek tersebut akan meningkatkan kapasitas dari 230,5 MW menjadi 278,9 MW di Wayang Windu, dari 381 MW menjadi 428,2 MW di Salak, dan dari 274,5 MW menjadi 281,5 MW di Darajat.

Kemudian pengembangan ini sesuai dengan syarat dan ketentuan Kontrak Operasi Bersama (KOB), yang memungkinkan Star Energy Geothermal untuk meningkatkan kapasitas hingga 400 MW di Wayang Windu, 495 MW di Salak, dan 330 MW di Darajat.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah meminta klarifikasi lebih lanjut dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait penempatan dana iklan.

Penyelidikan KPK mengungkap bahwa Bank BJB diduga melakukan markup terhadap dana penempatan iklan selama periode 2021 hingga 2023, dengan nilai total sekitar Rp 200 miliar. Kasus ini juga mencurigakan karena ada indikasi bahwa sebagian dari dana tersebut mengalir ke pejabat.

Dalam permintaannya, BEI meminta Bank BJB untuk memberikan penjelasan menyeluruh mengenai beberapa hal. Pertama, latar belakang dan rincian kasus dugaan korupsi tersebut, serta bagaimana kasus ini berkembang sejauh ini.

Kedua, BEI menuntut informasi mengenai daftar pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan status hukum masing-masing pihak tersebut.

Ketiga, BEI juga menginginkan klarifikasi mengenai apakah kasus ini memiliki dampak material terhadap perusahaan, termasuk potensi pengaruhnya terhadap rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024. Permintaan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan integritas pasar modal serta melindungi kepentingan investor.

Alih-alih menjawab sederet pertanyaan yang dicecar BEI, Sekretaris perusahaan Bank BJB, Widi Hartoto justru mengatakan Bank BJB senantiasa menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal itu termasuk dalam hal penempatan iklan dan kerjasama dengan pihak ketiga.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan perseroan selalu menghormati setiap proses hukum yang berlangsung. Bank BJB juga akan bekerja sama sepenuhnya dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan objektif dan transparan.

“Kami meyakini bahwa Bank BJB senantiasa menjalankan praktik yang sesuai dengan prinsip- prinsip tata kelola yang baik,” kata Widi dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (18/9).

Lebih lanjut, Widi mengatakan hingga penjelasan ini dimuat tidak ada tuntutan hukum yang dihadapi oleh pengurus, pegawai, maupun perseroan terkait pemberitaan tersebut. Oleh karena itu, perseroan dan direksi tidak mengambil tindakan hukum apa pun. Perseroan yakin bahwa pemberitaan yang beredar tidak akan mempengaruhi kegiatan operasional maupun layanan yang diberikan kepada nasabah.

Perseroan tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menjaga integritas. Seluruh aktivitas perseroan tercermin dalam laporan yang diaudit oleh auditor independen pada setiap kegiatan operasionalnya. Selain itu, terkait rencana aksi korporasi untuk penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap I Tahun 2024, kata Widi, proses tersebut akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Tidak terdapat informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta mempengaruhi harga saham BJBR,” jelasnya.