Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi V DPR RI mendorong Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) untuk segera direvisi.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan revisi ini perlu untuk memberikan payung hukum yang kuat terhadap ojek online (ojol).

"Yang kita mau atur ini angkutan online, sudah berapa tahun angkutan online ini enggak ada undang-undang yang mengaturnya,” ungkap Lasarus dalam Raker Bersama Kementerian Perhubungan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Lasarus menjelaskan bahwa selama ini ojek online hanya diatur melalui Peraturan Menteri (Permen), bukan setingkat UU. Padahal, sektor ini telah melibatkan lebih dari 2 juta orang mitra pekerja.

Pengaturan ojol menurutnya juga penting guna meningkatkan potensi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor tersebut.

Pungutan ini nantinya akan dikembalikan lagi untuk kepentingan masyarakat seperti perbaikan jalan ataupun meningkatkan fasilitas publik lainya.

"Bagaimana kita meningkatkan PNBP salah satunya dari angkutan online, dari sini kita harapkan kita harapkan bisa terkumpul dana preservasi pak sehingga pasal ini bisa kita hidupkan sehingga negara punya kekuatan untuk jalan-jalan yang rusak kecil tutup, rusak kecil tutup,” jelas Lasarus.

Diketahui, wacana revisi UU LLAJ sebetulnya sudah lama digaungkan. Pada tahun 2022 UU ini sempat dibahas intens antara DPR RI dan Pemerintah untuk meregulasi Ojol.

Hanya saja, Badan Legislasi (Baleg) mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUU LLAJ) dari Prolegnas tahun 2023.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berencana menerbitkan kebijakan menghapus tagihan utang bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menjelaskan dampaknya kepada perbankan yang menghapus utang nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Eae mengatakan kerugian yang ditanggung oleh bank-bank milik negara maupun lembaga jasa keuangan (LJK) non-BUMN tidak termasuk kerugian negara. Hal ini sebagaimana telah diatur oleh Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"UU P2SK ini menegaskan bahwa kerugian penghapus bukuan dan penghapus tagihan piutang macet oleh Bank BUMN dan LJK Bank non-BUMN bukan merupakan kerugian negara selama dapat dibuktikan sepanjang tindakan dengan itikad baik dan prinsip tata kelola yang baik," kata Dian dalam Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan bagi bank-bank swasta atau non-BUMN mungkin telah terbiasa melakukan penghapusan utang. Namun, hal tersebut mungkin hal yang baru bagi bank-bank BUMN. Untuk itu, dia berharap agar rancangan peraturan pemerintah (RPP) dapat memberikan ketentuan khusus ke depannya.

"Mudah-mudahan atau semakin memperjelas rencana penghapus bukuan maupun tagihan. Isu terkait dengan penghapus bukuan dan penghapus tagihan itu merupakan isu untuk bank-bank BUMN ya. Kalau bank swasta udah biasa melakukan ini. Bank swasta sudah biasa melakukan hal Itu. Jadi memang merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan Bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM," terangnya.

Saat ini, pemerintah terus menggodok aturan tersebut. OJK pun terus terlibat aktif mengawal perumusan untuk terkait hal tersebut. Dia menerangkan OJK sudah terlibat pembahasan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan peraturan lainnya.

"Memang OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu keuangan terkini yang ada disoroti masyarakat dan berkaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapus bukuan maupun penghapus tagihan utang untuk debitur UMKM OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan RPP dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," imbuhnya.

(kil/kil)

Reporter: Markus Sumartomdjon | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah berusia 16 tahun, DPR akhirnya resmi mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran di Rapat Paripurna DPR RI ke-8 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (30/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap beleid itu akan mewujudkan penyelenggaraan pelayaran yang lebih berdaulat dan berkeadilan. Selain itu juga bisa menciptakan biaya logistik yang lebih efektif dan efisien, serta memantapkan ketahanan nasional sebagai bagian dari sistem transportasi nasional.

Perubahan ini juga nantinya akan memperkuat pemberdayaan pelayaran rakyat dan penerapan asas cabotage.

“Semua itu dapat terwujud melalui pemberdayaan pelayaran rakyat, penguatan asas cabotage, pengaturan kewajiban pelayanan publik, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan, serta penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan,” ujar Menhub Budi Karya, di keterangan Senin (30/9).

Sebagaimana diketahui, DPR RI berinisiatif menyampaikan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran kepada Presiden melalui surat Nomor B/7517/LG.01.01/7/2024 tanggal 4 Juli 2024. Kemudian, pemerintah melakukan penyusunan pandangan melalui Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan stakeholder terkait meliputi pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta praktisi.

Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja pada 23 dan 24 September 2024, terdapat 67 angka perubahan RUU Pelayaran dengan total 71 pasal yang memuat beberapa materi muatan baru maupun perubahan yang disepakati.

Perubahan tersebut antara lain penguatan regulasi pemberdayaan angkutan laut pelayaran rakyat, pengaturan kewajiban pelayanan publik, penguatan asas cabotage melalui pengaturan usaha patungan angkutan di perairan.

Berikutnya pengaturan usaha jasa terkait sebagai usaha patungan, pemberian fasilitas pembiayaan dan perpajakan untuk pemberdayaan industri angkutan di perairan dan industri perkapalan.

Kemudian juga beleid untuk mengikutsertakan asosiasi penyedia jasa dan asosiasi pengguna jasa dalam penentuan besaran tarif jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh badan usaha pelabuhan.

Lantas aturan soal tata kelola pendaftaran kapal usaha patungan (joint venture), tata kelola pelimpahan pemanduan dan pengaturan terkait penggunaan kapal tunda dalam pemanduan, penyederhanaan birokrasi di bidang kepelabuhanan, serta fungsi pengawasan pelayaran.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 periode keanggotaan 2019-2024, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, yang didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar absen.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto dalam laporannya menyampaikan sejumlah perubahan yang terdapat dalam revisi tersebut. Ia mengatakan Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detail, dan cermat, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Menurut Wihadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden.

"Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari 8 angka perubahan," kata Wihadi.

Wihadi menyampaikan, setelah membahas seluruh DIM RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan pemerintah pada 10 September 2024, Baleg menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menpan RB dan MenkumHAM serta wakil dari Kementerian Keuangan. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Wihadi menyampaikan, dalam rapat kerja tersebut seluruh fraksi di DPR yaitu fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menerima dan menyetujui RUU.

Ia lalu menyampaikan Baleg menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 8 huruf g yakni 'tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

"Penyempurnaan Pasal 8 g tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata dia.

Berdasarkan usulan itu, Wihadi meminta persetujuan dalam rapat paripurna sebelum RUU disetujui sebagai UU. Lodewijk sebagai pimpinan rapat lalu menanggapi permintaan persetujuan itu.

Ia mengatakan, berdasarkan pasal 256 ayat (2) menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. "Maka, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 8 huruf g RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?" Kata Lodewijk diikuti persetujuan anggota.

7 Poin Revisi UU Wantimpres

Dengan disahkannya RUU maka sejumlah hal dalam ketentuan lama penunjukan wantimpres mengalami perubahan. Perubahan pertama berkaitan dengan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perubahan kedua berkaitan dengan perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara. Ketiga, perubahan pasal 7 ayat (1) terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perubahan kelima, penambahan ayat (4) dalam Pasal 9 terkait anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Keenam, penyesuaian rumusan pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan non-manajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketujuh, penambahan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada pasal 2 angka (2) dan (8) penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang pada pasal II draf RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 periode keanggotaan 2019-2024, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F. Paulus, yang didampingi Rachmat Gobel. Sementara pimpinan lainnya yakni Ketua DPR Puan Maharani, juga Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Muhaimin Iskandar absen.

Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto dalam laporannya menyampaikan sejumlah perubahan yang terdapat dalam revisi tersebut. Ia mengatakan Badan Legislasi bersama pemerintah telah melaksanakan rapat-rapat secara intensif, detail, dan cermat, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Menurut Wahidi perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk mengoptimalkan Dewan Pertimbangan Presiden.

"Adapun terkait hasil pembahasan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden yang telah disepakati terdiri dari 8 angka perubahan," kata Wihadi.

Wihadi menyampaikan, setelah membahas seluruh DIM RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dengan pemerintah pada 10 September 2024, Baleg menyelenggarakan rapat kerja bersama pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menpan RB dan MenkumHAM serta wakil dari Kementerian Keuangan. Kemudian dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Wihadi menyampaikan, dalam rapat kerja tersebut seluruh fraksi di DPR yaitu fraksi PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menerima dan menyetujui RUU.

Ia lalu menyampaikan Baleg menerima usulan penyempurnaan terhadap ketentuan pasal 8 huruf g yakni 'tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih'.

"Penyempurnaan Pasal 8 g tidak pernah diancam atau dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap," kata dia.

Berdasarkan usulan itu, Wihadi meminta persetujuan dalam rapat paripurna sebelum RUU disetujui sebagai UU. Lodewijk sebagai pimpinan rapat lalu menanggapi permintaan persetujuan itu.

Ia mengatakan, berdasarkan pasal 256 ayat (2) menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI. "Maka, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap usulan penyempurnaan rumusan pasal 8 huruf g RUU tentang perubahan atas UU nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, apakah dapat disetujui?" Kata Lodewijk diikuti persetujuan anggota.

7 Poin Revisi UU Wantimpres

Dengan disahkannya RUU maka sejumlah hal dalam ketentuan lama penunjukan wantimpres mengalami perubahan. Perubahan pertama berkaitan dengan nama lembaga dari Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Perubahan kedua berkaitan dengan perubahan pasal 2 terkait tanggung jawab Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan lembaga negara. Ketiga, perubahan pasal 7 ayat (1) terkait komposisi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan beberapa orang anggota yang jumlahnya ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Keempat, syarat untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia ditambahkan huruf g terkait tidak pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Perubahan kelima, penambahan ayat (4) dalam Pasal 9 terkait anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia merupakan pejabat negara.

Keenam, penyesuaian rumusan pasal 12 huruf b dan penjelasannya terkait dengan istilah pejabat manajerial dan non-manajerial yang disesuaikan dengan undang-undang yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara.

Ketujuh, penambahan rumusan lembaran negara dan tambahan lembaran negara pada pasal 2 angka (2) dan (8) penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang pada pasal II draf RUU tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah membenarkan bahwa dirinya pernah mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Usulan revisi UU MD3 itu, ia sampaikan pada bulan April dan September 2023 kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco selaku Pimpinan DPR yang membidangi ekonomi dan keuangan.

"Pengajuan usulan revisi UU MD3 yang saat itu saya sampaikan kepada beliau terkait dengan kewenangan keuangan DPR yang perlu dijabarkan lebih lanjut," ujar Said dalam keterangan tertulis resmi di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dengan perubahan kewenangan DPR di bidang anggaran yang lebih disempurnakan, kata dia, maka hal itu akan menjadi dasar kewenangan DPR untuk melakukan pengawasan dan menjalankan fungsi anggaran lebih maksimal.

Namun atas usulan tersebut, Said mengatakan saat itu juga Dasco menolaknya dan dirinya menerima keputusan Dasco selaku Pimpinan DPR.

"Pak Dasco sendiri melalui media juga menegaskan sebagai bagian dari Pimpinan DPR bahwa tidak mendengar rencana usulan revisi UU MD3," tuturnya.

Dia menjelaskan salah satu alasan pengusulan revisi UU MD3 tersebut, yakni karena setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR tidak boleh lagi masuk ke urusan satuan tiga ke bawah.

Padahal dalam menggunakan hak pengawasan, khususnya terkait anggaran dan program mengenai keuangan, dirinya berpendapat justru DPR yang melihat permasalahannya secara detail berdasarkan pengalaman di Banggar DPR.

Saat ini, Said menuturkan berdasarkan komunikasi dengan para pimpinan fraksi di DPR selama ini, telah terbangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi yang baik, dengan tetap mempertahankan UU MD3 yang ada.

Dia menambahkan, pemerintah, melalui Menteri Sekretaris Negara juga telah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait dengan UU MD3.

"Saya yakin Pak Presiden sangat menghargai kewenangan masing-masing lembaga negara," ucap Said.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco menepis kabar adanya wacana mengenai Perppu MD3 yang diduga akan mengubah mekanisme pengisian kursi Ketua DPR untuk periode kepemimpinan berikutnya.

"Enggak ada, kami enggak ngomongin," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Adapun soal masuknya revisi UU MD3 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2023-2024, Dasco menyebut bahwa itu diusulkan oleh Ketua Banggar DPR Said Abdullah sebab ada sejumlah pasal yang berkaitan dengan keuangan.

Namun, dia menjelaskan bahwa revisi UU MD3 pada akhirnya disepakati untuk tidak digulirkan parlemen karena dikhawatirkan menuai polemik.

Sementara itu, pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyatakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, berpeluang menjadi Ketua DPR jika dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

"Dasco berpengalaman selama lima tahun jadi wakil ketua DPR, dan sudah saatnya menjadi ketua DPR," katanya dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, bila nantinya UU MD3 direvisi, yang akan diubah ialah terkait Pasal 427D ayat (1) huruf b UU MD3, yang mengatakan ketua DPR adalah anggota DPR dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPR.

Baca juga: NU Tegal Respons Buku Sejarah Sebut Kakek Habib Luthfi Pekalongan Pendiri NU

Selain itu, kemungkinan besar PDIP atau Puan Maharani akan kehilangan kursi ketua DPR. Karena salah satu poin yang mungkin direvisi, terkait dengan posisi ketua DPR.

"Yang tadinya ketua DPR adalah jatah partai pemenang atau jumlah kursi terbesar di DPR, bisa jadi nanti diubah dengan cara pemilihan. Kalau pemilihan, tentu KIM yang akan menang, karena mayoritas di parlemen," jelasnya.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan gabungan partai politik (parpol) yang mengusung dan mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jika ditambah PKB dan NasDem, koalisi Prabowo-Gibran artinya didukung enam parpol.

Kata dia, total kursi keenam partai ini yakni 417 dari 580 kursi di DPR perioden 2024-2029 atau setara 64,32 persen kursi di parlemen.

Selain Dasco, bursa calon ketua DPR dari KIM akan diramaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

"Doli tokoh muda Golkar yang bagus, Waketum Golkar bidang Pemilu dan ketua komisi II DPR RI," katanya.

Jakarta: Usulan penghapusan larangan prajurit berbisnis dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI disorot. Sebab, dapat diartikan menghapus profesionalitas TNI.

"Kami memandang usulan Kababinkum TNI tersebut merupakan pandangan keliru serta mencerminkan kemunduran upaya reformasi tubuh TNI," kata Ketua YLBHI M Isnur mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam keterangan yang dikutip Selasa, 16 Juli 2024.

Usulan itu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro, dalam keterangannya di forum “Dengar Pendapat Publik RUU TNI/Polri pada 11 Juli 2024. Laksa Kresno mengusulkan penghapusan larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Menurut Isnur, prajurit dididik, dilatih, dan disiapkan untuk perang, sesuai hakikat mereka. Sehingga, tak ada urgensi bagi TNI untuk terlibat dalam bisnis.

"Militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik karena hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit, yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara," kata Isnur.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut usulan penghapusan larangan TNI berbisnis, bukan hanya berdampak pada profesionalitas mereka. Jika dihapus, kata dia, akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara.

"Karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan," kata dia.

Menurut Usman, urgensi revisi UU TNI bukan dengan mencabut larangan berbisnis prajurit. Namun, memastikan kesejahteraan mereka terjamin dengan anggaran negara.

"Bukan dengan memberikan ruang prajurit TNI untuk berbisnis. Praktik ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru," kata dia.

Selain itu, Usman menegaskan alokasi dana militer harus diperjelas melalui revisi. Sehingga, dapat disokong alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang memadai.

"Harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit," kata dia.

(ADN)

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Australia berencana untuk memberlakukan undang-undang anti penipuan pada akhir tahun ini.

Undang-undang membuat perusahaan internet secara proaktif menghentikan hosting penipuan atau harus membayar denda yang besar.

Melansir dari Reuters, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC) dan departemen keuangan sedang berkonsultasi dengan perusahaan internet, perbankan, dan telekomunikasi tentang pembuatan kode antipenipuan yang wajib dan dapat ditegakkan yang secara hukum.

Mereka mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi penguin, termasuk menawarkan layanan pengaduan yang efektif.

“Kami berharap undang-undang tersebut bisa selesai dalam periode ini sampai akhir tahun ini,” kata Ketua ACCC Gina Cass-Gottlieb melalui telepon.

"Kami rasa, kami perlu hukum yang sangat jelas dan spesifik yang dapat ditegakkan." kata Gina.

“Jika perusahaan tidak mematuhi kode anti penipuan tersebut maka akan dikenakan denda sebesar A$50 juta, tiga kali lipat keuntungan yang diperoleh dari kesalahan atau 30% dari omzet pada saat kesalahan terjadi”, kata departemen keuangan Australia.

Pemerintah Australia sengaja merancang undang-undang anti penipuan setelah adanya kasus iklan penipuan mata uang kripto yang menampilkan wajah miliarder pertambangan Andrew Forrest menyebabkan warga Australia kehilangan jutaan dolar, menurut Forrest.

Dia menggugat pemilik Facebook Meta atas iklan tersebut di California setelah mengatakan bahwa dia tidak dapat memaksa Meta untuk mengambil tindakan di dalam negeri.

Saat ini hanya penyedia telekomunikasi yang menghadapi peraturan anti-penipuan khusus di Australia, menurut pemerintah. Namun, jumlah kerugian warga Australia akibat penipuan meningkat tiga kali lipat menjadi A$2,7 miliar ($1,8 miliar) dari tahun 2020 hingga 2023, sejalan dengan tren global, karena pandemi membuat lebih banyak orang online.

Melansir dari Channel News Asia, ACCC secara terpisah menggugat Meta atas apa yang dikatakannya sebagai kegagalan untuk menghentikan publikasi iklan penipuan mata uang kripto yang menampilkan wajah orang-orang terkemuka Australia, termasuk Forrest. Gugatan tersebut diajukan ACCC pada Maret 2022 dan masih dalam tahap praperadilan.

Cass-Gottlieb mengatakan bahwa kode wajib akan mengurangi kebutuhan untuk penegakan hukum yang "berorientasi ke belakang" dan memakan waktu yang melibatkan investigasi, persiapan dan penyelesaian gugatan, ditambah banding.

Meta menolak berkomentar tentang waktu penerapan kode antipenipuan. Perusahaan mengatakan dalam pengajuan bulan Januari mereka menginginkan kode sukarela dan kode wajib yang membuat perusahaan memprioritaskan kepatuhan daripada inovasi.