Huawei berencana meluncurkan produk baru beberapa jam setelah Apple merilis iPhone 16 pada 9 September. Akan tetapi, belum diketahui produk apa yang akan dirilis oleh perusahaan Cina ini.

Apple diperkirakan meluncurkan iPhone 16 dalam acara pada 9 September di Amerika Serikat. Sementara itu, Huawei bakal menggelar acara pada 10 September pukul 2.30 siang waktu Beijing, Cina.

“Produk terdepan, inovatif, dan disruptif perusahaan telah hadir,” kata Kepala Grup Teknologi Konsumen dan Otomotif Huawei Richard Yu dalam unggahan di Weibo, Senin (2/9) dikutip dari CNBC Internasional, Rabu (3/9).

“Ini adalah produk yang mengubah zaman, yang dipikirkan orang lain tetapi tidak dapat dibuat,” Richard Yu menambahkan.

Huawei meluncurkan seri Huawei P70 dalam tiga model yakni Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, dan Pura 70 Ultra pada April. Ponsel ini menggunakan prosesor Kirin 9010 fabrikasi tujuh nanometer.

Cip itu sama dengan yang dipakai pada Huawei Mate 60 Pro yang meluncur pada akhir Agustus 2023. Prosesor ini membuat Amerika curiga adanya pelanggaran, lantaran Huawei mendapatkan sanksi sejak 2019.

Amerika melarang perusahaan lokal menjual perangkat lunak alias software dan peralatan ke Huawei. Selain itu, membatasi pembuat cip atau chip internasional yang menggunakan teknologi buatan AS untuk bermitra dengan Huawei.

Kebijakan itu membuat Huawei menyetop produksi cip pada pertengahan 2020. Hampir lima tahun setelah pengenaan sanksi oleh Amerika, Huawei kini berhasil meluncurkan gawai dengan prosesor 7 nanometer, yang membuat gawai merespons perintah dengan lebih cepat.

Kebangkitan Huawei telah menantang Apple di Cina. Pembuat iPhone itu kehilangan tempatnya di antara lima vendor ponsel pintar teratas berdasarkan pangsa pasar di Cina pada kuartal kedua tahun ini, menurut riset Canalys.

Sementara itu, pengiriman ponsel pintar Huawei di Cina meningkat 41% dari tahun ke tahun alias year on year (yoy) pada kuartal II. Peningkatan ini merupakan yang tercepat di antara lima merek teratas.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berhasil mengamankan kontrak baru dengan total nilai mencapai Rp 11,59 triliun hingga Juli 2024. Kontribusi signifikan terhadap pencapaian ini berasal dari segmen Industri, yang mendominasi perolehan kontrak baru. Segmen lainnya yang turut berkontribusi termasuk Infrastruktur & Gedung, Properti, serta Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC).

Proyek-proyek yang termasuk dalam kontrak baru ini diantaranya adalah pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali, dan Gedung BMKG Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) yang akan dibangun di Jakarta dan Bali.

Selain itu, beberapa kontrak tambahan juga diperoleh baik dari proyek induk maupun anak perusahaan WIKA, menegaskan kekuatan dan kapasitas perusahaan dalam memenuhi berbagai kebutuhan infrastruktur di Indonesia.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyampaikan bahwa pencapaian ini menunjukkan kinerja unggul Wijaya Karya pada bisnis utama terutama Infrastruktur dan EPCC.

Agung menjelaskan perseroan telah menunjukkan perkembangan sesuai dengan jalurnya atas upaya transformasi perusahaan. Sehingga mampu menjaga kompetitifnya serta kepercayaan stakeholders

"Seiring dengan strategi WIKA untuk meningkatkan keunggulan eksekusi pengerjaan proyek dan pengendalian biaya operasi yang efektif," kata ujar Agung BW dalam keterangan resminya, Rabu (4/9).

Optimalisasi Sumber Daya Air di Gowa

Agung menjelaskan strategi unggul dalam melakukan eksekusi proyek tersebut diterapkan dalam pembangunan proyek Bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan yang dipercayakan Kementerian PUPR.

Dengan nilai kontrak sebesar Rp 726 Miliar, WIKA tergabung dalam joint operation, di mana perusahaan dipercaya untuk melaksanakan pembangunan struktur utama bendungan pada sandaran kiri dan jalur akses.

Saat ini pembangunan proyek Bendungan Jenelata tengah berada pada tahap awal yang meliputi tahap persiapan, pekerjaan bendungan utama, dan pemenuhan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Pembangunan Bendungan Jenelata ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan air bersih, energi listrik, serta mendukung sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi lokal di sekitar Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam pembangunan bendungan tersebut WIKA berupaya untuk menjaga habitat sekitar dengan meminimalisir penebangan pohon di area konstruksi. Selain itu, WIKA juga melakukan pengerjaan konservasi air dan tanah guna menjaga kelestarian lingkungan.

“WIKA terus berkomitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan di proyek, sehingga proyek-proyek yang dibangun tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat tetapi juga ramah lingkungan,” ucap Agung BW.

Paus Fransiskus mengingatkan risiko konflik yang mungkin timbul karena minimnya sikap saling menghormati dan intoleran untuk memaksakan kepentingan pribadi. Hal tersebut disampaikan Paus dalam pidato saat kunjungan kenegaraan di panggung podium Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (4/9).

Pimpinan Umat Katolik Dunia kelahiran Buenos Aires, Argentina berkesempatan memberi ceramah kenegaraan di dalam aula Istana. Dia menduduki kursi khusus warna putih, bersebelahan dengan kursi serupa yang diduduki Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kehadiran keduanya di atas podium menjadi pusat perhatian dari para hadirin yang menduduki kursi di bawahnya. Sejumlah pejabat yang hadir dalam momen tersebut di antaranya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto

"Kadang-kadang, ketegangan dengan unsur kekerasan timbul di dalam negara karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka bahkan dalam hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada otonomi individu atau kelompok yang berkaitan," kata Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus juga menyoroti adanya situasi terkait implementasi beragam kebijakan yang tampaknya baik, namun di sisi lain kurang komitmen untuk menerapkan rinsip keadilan sosial secara berkelanjutan. Menurut paus, peristiwa tersebut dapat menyebabkan banyak orang terpinggirkan sehingga mereka hidup tanpa akses yang memadai untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

"Akibatnya, sebagian besar umat manusia terpinggirkan, tanpa sarana untuk menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik yang parah," ujar Paus Fransiskus.

Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus sempat bertukar pandangan mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan kuat tentang arti merayakan perbedaan.

Kepada Fransiskus, Jokowi menguraikan Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari 714 suku bangsa dan etnis. Jokowi menjelaskan Indonesia diisi oleh masyarakat yang berbeda budaya, agama dan suku bangsa.

“Kami terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebhinekaan yang kami miliki," kata Jokowi saat menyampaikan pidato penyambutan Paus Fransiskus.

Jokowi menekankan bahwa Indonesia memandang perbedaan sebagai sebuah anugerah. Ia menyebut dengan toleransi sebagai faktor penting yang menyuburkan persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa.

Menurut Jokowi, semboyan bhinneka tunggal ika merupakan mosaik yang menjadi pedoman masyarakatnya hidup rukun meskipun punya banyak perbedaan. "Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak," ujar Jokowi.

Usai dari Istana Negara, Paus Fransiskus dijadwalkan mengisi acara di Gereja Katedral yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal pada Kamis, 5 September. Petang harinya, Fransiskus melanjutkan agenda dengan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta mulai pukul 17.00 WIB.

Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungannya pada September 2024. Setelah Indonesia, Sri Paus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024.

Paus Fransiskus mengingatkan risiko konflik yang mungkin timbul karena minimnya sikap saling menghormati dan intoleran untuk memaksakan kepentingan pribadi. Hal tersebut disampaikan Paus dalam pidato saat kunjungan kenegaraan di panggung podium Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (4/9).

Pimpinan Umat Katolik Dunia kelahiran Buenos Aires, Argentina berkesempatan memberi ceramah kenegaraan di dalam aula Istana. Dia menduduki kursi khusus warna putih, bersebelahan dengan kursi serupa yang diduduki Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kehadiran keduanya di atas podium menjadi pusat perhatian dari para hadirin yang menduduki kursi di bawahnya. Sejumlah pejabat yang hadir dalam momen tersebut di antaranya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani hingga Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto

"Kadang-kadang, ketegangan dengan unsur kekerasan timbul di dalam negara karena mereka yang berkuasa ingin menyeragamkan segala sesuatu dengan memaksakan visi mereka bahkan dalam hal-hal yang seharusnya diserahkan kepada otonomi individu atau kelompok yang berkaitan," kata Paus Fransiskus.

Paus Fransiskus juga menyoroti adanya situasi terkait implementasi beragam kebijakan yang tampaknya baik, namun di sisi lain kurang komitmen untuk menerapkan rinsip keadilan sosial secara berkelanjutan. Menurut paus, peristiwa tersebut dapat menyebabkan banyak orang terpinggirkan sehingga mereka hidup tanpa akses yang memadai untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.

"Akibatnya, sebagian besar umat manusia terpinggirkan, tanpa sarana untuk menjalani hidup yang bermartabat dan tanpa perlindungan dari ketimpangan sosial yang serius dan bertumbuh, yang memicu konflik-konflik yang parah," ujar Paus Fransiskus.

Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus sempat bertukar pandangan mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia. Jokowi mengatakan kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia memiliki pesan kuat tentang arti merayakan perbedaan.

Kepada Fransiskus, Jokowi menguraikan Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari 714 suku bangsa dan etnis. Jokowi menjelaskan Indonesia diisi oleh masyarakat yang berbeda budaya, agama dan suku bangsa.

“Kami terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebhinekaan yang kami miliki," kata Jokowi saat menyampaikan pidato penyambutan Paus Fransiskus.

Jokowi menekankan bahwa Indonesia memandang perbedaan sebagai sebuah anugerah. Ia menyebut dengan toleransi sebagai faktor penting yang menyuburkan persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa.

Menurut Jokowi, semboyan bhinneka tunggal ika merupakan mosaik yang menjadi pedoman masyarakatnya hidup rukun meskipun punya banyak perbedaan. "Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Vatikan sebarkan apalagi di tengah dunia yang semakin bergejolak," ujar Jokowi.

Usai dari Istana Negara, Paus Fransiskus dijadwalkan mengisi acara di Gereja Katedral yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal pada Kamis, 5 September. Petang harinya, Fransiskus melanjutkan agenda dengan memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta mulai pukul 17.00 WIB.

Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungannya pada September 2024. Setelah Indonesia, Sri Paus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura hingga berakhir pada 13 September 2024.

Sektor teknologi di bursa Indonesia mencatatkan penurunan sebesar 0,38%, seiring dengan pelemahan bursa Asia yang juga tertekan. Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi pada Indeks Manufaktur ISM atau Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Amerika Serikat (AS), yang mencerminkan melemahnya aktivitas sektor manufaktur di negara tersebut.

Berdasarkan penutupan perdagangan siang ini, saham sektor teknologi yang ikut terkoreksi yakni PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) turun 1,69% ke Rp 116. Kemudian diikuti PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) terkoreksi 0,98% ke Rp 406, PT Wir Asia Tbk (WIRG) turun 1,20% ke Rp 82, dan PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) tergelincir 1,67% ke Rp 590 per lembarnya.

Menanggapi hal tersebut Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan, saat ini pasar tengah menghadapi kontraksi pada PMI di sektor manufaktur.

“Karena kalau dari SMP Global pun juga sudah merilis ya, Indonesia kan kontraksi,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Rabu (4/9).

Selain itu, Nafan menjelaskan bahwa pergerakan bursa Indonesia cenderung didorong oleh sektor finansial, terutama dari sub-sektor seperti perdagangan, jasa, dan barang (Trade, Services, and Goods/TSG).

Sektor ini menjadi salah satu penggerak utama di bursa karena mencakup berbagai perusahaan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian, termasuk bank, perusahaan dagang, penyedia jasa, serta industri barang konsumsi yang sering kali menunjukkan kinerja stabil dan menarik minat investor.

Namun di Amerika Serikat justru pendorong utamanya adalah sektor teknologi, dengan manufaktur di bidang teknologi sebagai yang terkuat.

Ia menyebut saat ini AS sedang mengalami kontraksi pada US Manufacturing PMI, yang semakin memburuk dari Juli ke Agustus.

Hal tersebut memberikan tekanan relatif pada sektor teknologi di Amerika Serikat. Dengan demikian, menurut Nafan, kondisi ini menciptakan efek domino, memicu sentimen negatif di pasar, khususnya untuk sektor teknologi di AS.

“Yang memang tengah mengalami penurunan,” jelasnya.

Bursa Asia Anjlok

Bursa saham di Asia Pasifik berguguran pada pembukaan perdagangan Rabu (4/9). Indeks Nikkei 225 Jepang memimpin dengan penurunan sebesar 4,01% setelah saham-saham teknologi AS didera tekanan jual karena data ekonomi AS yang lemah memicu kekhawatiran resesi.

Menurut laporan CNBC.com, saham-saham yang terkait dengan semikonduktor seperti Renesas Electronics anjlok 10%, menjadikannya sebagai penekan terbesar dalam indeks bursa Jepang.

Tokyo Electron merosot 7,3%, sementara Advantest anjlok lebih dari 9%. Softbank Group yang memiliki perusahaan perancang chip Arm, harga sahamnya turun lebih dari 5,7%. Arm mendesain chip untuk Nvidia.

Indeks Kospi Korea Selatan turun 2,61% pada pembukaannya. Begitu juga dengan saham berkapitalisasi kecil Kosdaq, yang mengalami penurunan 2,94%. Raksasa cip Samsung Electronics dan SK Hynix - keduanya adalah pemasok Nvidia - kehilangan 2,76% dan 6,95%.

Indeks Tertimbang Taiwan turun 4,6% pada pembukaannya. Saham-saham kelas berat seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company turun 5% dan Hon Hai Precision Industry - yang secara internasional dikenal sebagai Foxconn - turun lebih dari 4%.

Indeks S&P/ASX 200 Australia turun hampir 2%, terseret oleh pelemahan harga minyak. Indeks Hang Seng Hong Kong berjangka berada di 17.487, lebih rendah daripada penutupan terakhir HSI di 17.651,49.'

Kejatuhan Saham Nvidia

Di Amerika Serikat (AS), harga saham produsen chip Nvidia merosot lebih dari 9% dalam perdagangan reguler, menyeret saham-saham lain, seperti Intel, AMD, dan Marvell. VanEck Semiconductor ETF (SMH), indeks yang melacak saham-saham semikonduktor, turun 7,5%, hari terburuknya sejak Maret 2020.

Secara terpisah, indeks manufaktur ISM untuk bulan Agustus mencapai 47,2% untuk bulan tersebut, naik 0,4 poin persentase dari bulan Juli, tetapi di bawah 47,9% yang diharapkan dari Dow Jones.

Indeks ini mengukur persentase perusahaan yang melaporkan ekspansi, sehingga angka di bawah 50% menunjukkan kontraksi.

Ketiga indeks utama mencatat hari terburuk sejak aksi jual global pada 5 Agustus. Dow Jones Industrial Average turun 1,51% dan S&P 500 turun 2,12%. Nasdaq Composite mengalami kerugian terbesar, anjlok 3,26%.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, sudah banyak konglomerat yang tertarik menempatkan uangnya di family office yang tengah dibentuk pemerintah. Salah satunya adalah keluarga pemilik perusahaan mobil mewal Porsche.

"Saya ketemu dengan keluarga Porsche, yang mobil itu, di Bali. Mereka sangat ingin sekali meletakkan uangnya di Indonesia. Apalagi mereka sangat suka Bali," ujar Luhut saat berbincang dengan Research Director Kata Data Insight Center Gundi Cahyadi di sela-sela Indonesia Africa Forum di Bali, Minggu (1/9).

Perusahaan mobil Porsche didirikan Ferdinand A. Porsche, sebelum hak istimewa menjalankan perusahaan diwariskan kepada putranya, Ferry. Saat ini, putra Ferry, Dr. Wolfgang Porsche, menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Porsche Holding SE dan Porsche AG.

Banyak anggota keluarga Porsche lainnya yang juga terlibat dalam bisnis perusahaan selama bertahun-tahun, termasuk kakak laki-laki Dr. Wolfgang Porsche, Ferdinand 'Butzi' Porsche, yang merancang 901, yang menjadi dasar bagi 911.

Luhut mengatakan, ada peluang besar dari bisnis family office di Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki Luhut, ada sekitar 128 ribu jutawan yang sedang mencari tempat untuk menempatkan dananya.

"Katakanlah mereka punya US$ 20 juta saja, sudah berapa triliun dolar itu. Nah, kalau kita dapat 10% saja, singgah di Indonesia, dana itu bisa memperkuat cadangan devisa kita," kata Luhut.

Ia mengaku, pemerintah telah belajar dari banyak dari berbagai tempat, mulai dari Singapura, Hong Kong, Shenzen, hingga Dubai untuk membentuk family office. Pemerintah juga mengajak berbagai ahli hukum dan konsultan untuk merumuskan kebijakan terkait family office.

"Saya pikir sih banyak sekali keuntungan yang bisa didapat. Sekarang ini kami sedang mau lagi revisi PP 40, mengenai insentif yang diberikan dan seterusnya. Saya lihat revisi ini sedang jalan," kata dia.

Adapun aturan yang akan direvisi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Risiko Money Laundring

Luhut mengaku ada anggapan negatif terkait risiko family office digunakan sebagai wadah aktivitas cuci uang atau money laundring. Menurut Luhut, hal tersebut tentu akan diantisipasi dengan sistem yang lebih selektif.

"KYC (know your costumer) di bank-bank kan sudah luar biasa. Jadi, saya tidak melihat ini jadi isu. Yang jadi isu saat ini adalah revisi PP No 40, bagaimana common law bisa digunakan di sini," kata dia.

Luhut sebelumnya telah membentuk task force atau satuan tugas guna menyiapkan pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office di Indonesia. Ia memastikan Indonesia memiliki keunggulan daya saing dengan negara/wilayah lain seperti Singapura dan Hog Kong yang sudah memililiki ribuan family office.

“Presiden sudah memberikan arahan, saya diminta untuk menyiapkan task force ini dalam satu bulan ke depan,” ujar Luhut.

Ia menjelaskan, butuh persiapan untuk membentuk wealth management consulting (WMC). Beberapa hal perlu dirumuskan di lintas Kementerian/Lembaga, seperti perancangan sistem perpajakan dan regulasi yang mendukung aset asing, stabilitas dan kondusifitas politik dan pemerintahan, penyedia jasa manajemen aset, serta lingkungan bisnis yang mendukung. Luhut kembali menekankan peluang besar untuk membangun family office di Indonesia.

Ia mengutip data dari The Wealth Report yang menyebutkan bahwa populasi individu super kaya raya di Asia diperkirakan akan tumbuh sebesar 38,3% selama periode 2023-2028. Peningkatan jumlah aset finansial dunia yang diinvestasikan di luar negara asal juga diproyeksikan akan terus meningkat.

"Berangkat dari tren tersebut, saya melihat adanya kesempatan bagi Indonesia untuk menarik dana-dana dari family office global," kata dia. Dari perhitungan terkini, menurut dia, ada sekitar US$ 11,7 triliun dana kelolaan family office di dunia.

Family Office sendiri merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memiliki family office, menurut dia, bukan hanya meningkatkan peredaran modal di dalam negeri nantinya, tetapi juga menghadirkan potensi peningkatan PDB dan lapangan kerja dari investasi dan konsumsi lokal.

Luhut menyebut, ada beberapa negara di dunia yang menjadi tuan rumah dari aset tersebut. Dua diantaranya dari Asia yakni Singapura dengan 1500 family office, dan Hongkong yang memiliki 1400 family office. Namun, menurut dia, peningkatan kondisi geopolitik di Hongkong, serta perubahan regulasi investasi di Singapura meningkatkan risiko dan ketidakpastian investor.

"Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk wealth management centre, karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral," ujar Luhut.

PT PLN (Persero) menargetkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Jatigede akan dapat beroperasi atau comisioning on date (COD) pada 2024. Plh General Manager Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa Bagian Tengah (JBT), Achmad Ismail, mengatakan pelaksanaan COD PLTA Jatigede hanya tinggal melengkapi beberapa administrasi.

"COD kita upayakan di tahun ini. Nanti kalau sudah komplit semuanya kita akan COD-kan," ujar Ismail saat ditemui di Majalengka, Selasa (3/9).

Ismail mengatakan, pembangunan PLTA Jatigede dengan kapasitas 110 megawatt (MW) atau 2x55 MW tersebut untuk membantu pemerintah dalam mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang telah ditetapkan.

Sementara itu Manajer Unit Pelaksana Proyek JBT 2, Husni Wardhana, mengatakan PLTA Jatigede ini adalah proyek strategis nasional yang mendukung energi baru terbarukan terutama dengan sumber daya air.

"Jadi kita memanfaatkan sumber daya air yang ada di Jatigede ini, terutama dengan adanya Waduk Jatigede yang diadakan oleh (Kementerian) PUPR dan sebagian airnya kita alirkan untuk bisa membangkitkan daya listrik sebesar 2x55 MW," ujar Husni.

Husni mengatakan, listrik yang dihasilkan PLTA Jatigede akan disalurkan langsung ke sistem kelistrikan Jawa-Bali.

"Kita ini motong dari Rancaekek - Sunyaragi Jadi motong di tengah-tengah masuk ke PLTA ini. Jadi nantinya disitu sudah terdistribusikan ke sistem Jawa Bali," ujarnya.

Dia mengatakan, PLN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengenai kondisi debit air ketika musim kemarau. Hal tersebut perlu dilakukan karena tujuan utama dari pembangunan bendungan Jatigede ditujukan untuk dapat mengairi sawah masyarakat.

"Kalau musim kemarau mungkin operasionalnya karena dibagi dengan irigasi, diutamakan dengan irigasi, itu kita akan koordinasikan dengan teman-teman PU," ungkapnya.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes. Jumlah itu diperoleh setelah disaring dari 1.500 laporan yang masuk.

“Kami harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif,” kata Nadia di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat seperti dikutip Rabu (4/9).

Pernyataan itu disampaikan Nadia untuk merespons kasus perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dialami mahasiswa Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) Dokter Aulia Risma Lestari. Perudungan diduga menjadi sebab depresi yang dialami dokter Aulia hingga akhirnya bunuh diri.

Siti mengatakan dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes. Menurut Siti beberapa rumah sakit yang masuk dalam laporan adalah RS M. DJami di Padang, RS Mohammad Hoesin di Palembang, RS Adam Malik di Medan, RSCM di Jakarta, RS Hasan Sadikin di Bandung, RS Wahidin Sudirohusodo di Makassar dan RS Kandou di Manado.

“Hampir semua rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan di mana memang rumah sakit ini menjadi wahana pendidikan dari sebagian besar pendidikan dokter spesialis," kata Siti.

Ia menyebutkan, khusus di RSCM, terdapat kurang lebih dua atau tiga kasus perundungan yang dilaporkan. Ia pun menyatakan perlu ada perubahan besar di lingkungan PPDS agar perundungan tidak dianggap sebagai hal yang lumrah.

Siapkan Sanksi hingga Cabut STR

Menurut Siti apabila perundungan terjadi di rumah sakit vertikal Kemenkes, maka tim investigasi akan diturunkan. Selanjutnya jika pelaku terbukti melakukan perundungan maka akan dikenai sanksi sesuai Instruksi Menteri Kesehatan yang dikeluarkan pada Bulan Juli 2023.

"Sudah jelas tertera di sana bahwa Instruksi Menteri Kesehatan itu mengatur tentang upaya pencegahan terjadinya perundungan di instansi Kementerian Kesehatan. Jadi kita sudah jelas mengatur siapa saja yang akan mendapatkan sanksi," tuturnya.

Merujuk ketentuan sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis perundungan yang dilakukan apakah berat, sedang atau ringan. Apabila pelanggaran yang dilakukan tergolong berat, Kemenkes menurut Siti bisa saja mencabut Surat Izin Tempat Praktik (SITP) atau Surat Tanda Registrasi (STR) pelaku.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan, perundungan yang dialami oleh Dokter Aulia Risma Lestari kurang komitmen dari para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan.

"Perundungan ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas, karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga, saya meminta agar ini dihilangkan," kata Menkes Budi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Badan Anggaran DPR sepakat untuk memangkas anggaran subsidi energi pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Hal ini berdasarkan kesepakatan rapat panitia kerja (Panja) DPR.

“Di dalam kesepakatan Panja, ada sedikit perubahan dari perhitungan subsidi energi. Kalau kita lihat subsidi energi BBM tertentu dan LPG tabung 3 kilogram terjadi penurunan dari Rp 114,3 triliun menjadi Rp 113,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).

Dengan begitu, anggaran BBM tertentu dan LPG tabung 3 kilogram turun Rp 600 miliar. Lalu untuk anggaran subsidi jenis BBM tertentu turun Rp 40 miliar. Sementara untuk subsidi listrik juga terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 500 miliar menjadi Rp 89,7 triliun.

“Penururunan anggaran ini karena ada perubahan dari kurs rupiah,” ujar Sri Mulyani.

Perubahan Kurs Rupiah

Sri Mulyani menyebut terdapat perubahan asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2025. Dia menyebut perubahan kurs rupiah dari sebelumnya Rp 16.100 per dolar AS menjadi Rp 16.000 per dolar AS.

Dengan demikian, total anggaran subsidi energi yang disepakati menjadi Rp 203,4 triliun. Sehingga ada pemangkasan anggaran subsidi sebesar Rp 1,1 triliun dari yang diusulkan pemerintah dalam RAPBN 2025.

Meskipun begitu, dia memastikan penurunan belanja subsidi energi tidak akan mengubah postur defisit APBN. Karena adanya potensi kenaikan pendapatan negara dari sisi pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, penurunan belanja subsidi energi sebesar Rp 1,1 triliun akan digunakan untuk menambah anggaran kompensasi BBM dan listrik pada 2025. “Ini karena, kalau keuangan negara sehat dan baik untuk tiga kuartal, pasti kita penuhi,” kata Sri Mulyani.

Peraturan tentang pembatasan BBM subsidi alias penyaluran BBM subsidi tepat sasaran berstatus menggantung. Informasi yang diperoleh Katadata, Peraturan sudah selesai dan tinggal diteken Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Peraturan sempat direncanakan keluar pada 1 September untuk kemudian berlaku efektif 1 Oktober. Namun, tiga hari menjelang tanggal itu, Presiden Joko Widodo memberi aba-aba untuk tahan dulu.

“Saya kira kami masih dalam tahap sosialisasi, kami akan melihat di lapangan seperti apa, belum ada keputusan, belum ada rapat,” ujarnya usai peresmian Gedung Baru Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito, Yogyakarta, 28 Agustus lalu. Jokowi seraya ingin meredam potensi gejolak baru di tengah kritik yang membara terhadapnya dan keluarga imbas urusan Pilkada hingga dugaan gratifikasi layanan jet pribadi untuk Kaesang Pangarep.

Skema penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah disiapkan pemerintah setidaknya sejak Februari lalu. Di DPR, skema soal siapa yang berhak dan tidak berhak serta mekanisme penyalurannya bolak-balik dibahas dan dicoba dari sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Percaya diri, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat melempar ke publik soal rencana aturan terbaru berlaku pada 17 Agustus, sebelum kemudian dianulir dan kini menggantung.

Beberapa hari pasca-pernyataan Jokowi di Yogyakarta, sinyal pemberlakuan aturan bertambah kabur. Mengutip pernyataan Jokowi, dua hal mendesak yang melatarbelakangi kebijakan baru BBM adalah polusi Jakarta dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama di 2025. Namun, baru-baru ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap tak ada pembahasan soal itu. “APBN 2025 sedang dibahas dengan DPR, tidak ada pembahasan itu (pembatasan BBM subsidi),” ujarnya, Selasa, 3 September.

Sebelum pernyataan Sri Mulyani, Katadata sempat mendengar kemungkinan adanya rapat kabinet terbatas untuk memutuskan kelanjutan aturan. Beberapa informasi yang diperoleh Katadata, selain situasi politik yang memanas, ada isu kesiapan teknis yang buat Jokowi maju mundur.

Saat penggodokan aturan, Pertalite sempat dipertimbangkan hanya untuk kendaraan umum dan sepeda motor. Di sisi lain, solar subsidi untuk kendaraan umum, sembako, petani kecil, dan nelayan. Dengan begini, teknis penyaluran lebih sederhana. Namun dalam rancangan terakhir diputuskan berdasarkan kubikasi kendaraan untuk menjangkar dampak ekonominya. Dengan aturan baru, hanya sekitar tujuh persen kendaraan yang sebelumnya boleh membeli BBM subsidi menjadi tidak boleh lagi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin menekankan kebijakan ini penting karena faktanya, BBM subsidi mayoritas dinikmati orang kaya. "Semakin kaya dia, maka semakin banyak makan subsidi BBM. Karena makin kaya dia, mobilnya semakin gede (volume bensin), mobilnya makin banyak, berarti makin banyak pakai subsidi," ujarnya dalam acara Public Discussion Youth Energy Council (YEC), Rabu, 28 Agustus lalu.

Saat aturan masih menggantung di level pengambil keputusan, di lapangan, Pertamina Patra Niaga terus mensosialisasikan BBM subsidi tepat sasaran. Pemilik kendaraan diminta untuk mendaftarkan diri di situs www.subsiditepat.mypertamina.id guna mendapatkan kode QR. Tujuannya, untuk mengidentifikasi pengguna BBM subsidi agar tepat sasaran. Sebelumnya, mulai 2022, Pertamina Patra Niaga melakukan uji coba pendaftaran melalui MyPertamina untuk pembelian BBM subsidi di beberapa daerah. Pembatasan pembelian diberlakukan bagi yang belum terdaftar.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Data Badan Kebijakan Fiskal Diolah)

Rencana "Terkini" Kebijakan Baru BBM subsidi

Ada dua hal utama yang bolak-balik disebut pemerintah melatarbelakangi kebijakan baru BBM yaitu anggaran BBM subsidi besar tapi banyak dinikmati masyarakat mampu alias kelas menengah ke atas. Selain itu, polusi yang mengganas khususnya di Jakarta dan sekitarnya, mayoritas disumbang gas buang kendaraan bermotor.

Data pemerintah, anggaran subsidi dan kompensasi untuk solar subsidi dan Pertalite mencapai Rp 292 triliun pada 2022 dan Rp 148 triliun pada 2023. Sedangkan 95 persen solar subsidi dan 80 persen Pertalite dinikmati 60 persen masyarakat berpenghasilan teratas. Di sisi lain, di Jakarta, gas buang kendaraan berkontribusi di kisaran 32-57 persen terhadap polusi udara.

Secara garis besar, kebijakan baru memuat tiga hal yaitu BBM subsidi tepat sasaran, penggunaan wajar BBM subsidi, dan peningkatan kualitas BBM untuk menekan polusi. Lantas bagaimana skemanya?

Pertama, BBM subsidi tepat sasaran. BBM subsidi jenis Pertalite hanya untuk mobil dengan kubikasi mesin di bawah 1.400 cc, sedangkan solar subsidi hanya untuk mobil diesel dengan kubikasi di bawah 2.000 cc. Ketentuan ini dikecualikan untuk beberapa kendaraan antara lain kendaraan umum, pengangkut pangan kelas kecil, nelayan, dan petani. Seluruh sepeda motor bisa menggunakan BBM subsidi.

Kedua, penggunaan wajar BBM subsidi. Rencananya, pemerintah akan menetapkan jumlah penggunaan wajar alias fair use untuk kendaraan yang berhak. Dengan kata lain, akan ada kuota pengisian BBM subsidi. Jumlah fair use akan mengacu pada data konsumsi BBM yang dimiliki pemerintah.

Ketiga, peningkatan kualitas BBM untuk menekan polusi. Rencananya, hasil dari penghematan subsidi BBM antara lain akan digunakan untuk penyediaan BBM sulfur rendah tanpa menaikkan harga. Pemerintah membidik BBM yang beredar memiliki standar kadar sulfur Euro 4 yaitu maksimal 50 parts per million (ppm).

Saat ini, mayoritas BBM yang disediakan Pertamina belum memenuhi standar ini. Di kelas solar, baru Pertadex 53 yang memenuhi standar ini. Di kelas bensin, baru Pertamax Green 95 dan Pertamax Turbo 98 yang memenuhi standar ini. Pertalite 90 yang paling banyak digunakan masyarakat 500 ppm, Pertamax 92 juga masih di kisaran 400-500 ppm.

Untuk mencapai standar itu, Pertamina harus membangun kilang-kilang baru dan ini membutuhkan biaya. Agar BBM sulfur rendah yang nantinya diproduksi memiliki harga tetap, akan ada dana kompensasi dari pemerintah untuk Pertamina.

Penghematan anggaran dari kebijakan baru ini juga diharapkan bisa mengalir ke program penyediaan transportasi publik. Meskipun, sejauh ini, belum tampak rencana komprehensif pembenahan atau transformasi transportasi publik nasional. Ini tercermin dari distribusi anggaran. Anggaran Kementerian Perhubungan turun drastis dari tahun ini tembus Rp 40 triliunan menjadi Rp 24,76 triliun tahun depan.

DPR Ragu, Ajak Pemerintah Bahas Lagi

Suara ragu-ragu dari DPR menjadi pemberat bagi kebijakan baru BBM subsidi. Wakil Ketua Komisi VII Bidang Energi Bambang Hariyadi mengatakan, pihaknya dan pemerintah memang pernah membahas soal seleksi penerima subsidi energi, bukan hanya BBM tapi listrik. Namun, ia menekankan perlu adanya asas kehati-hatian dengan melihat situasi ekonomi masyarakat. Jika tujuannya penghematan anggaran, dia punya usulan yang hasilnya signifikan.

“Kami sependapat mendukung langkah pemerintah. Tujuannya bukan untuk menghilangkan subsidi, tapi subsidi tepat sararan kepada penerima yang berhak. Tapi sebelum itu, dilakukan pembicaraan dengan kami di DPR. (Urusan) barang subsidi harus persetujuan DPR,” ujarnya kepada Katadata, Jumat, 30 Agustus lalu.

Dia menilai penghematan anggaran subsidi secara signifikan bisa dengan mudah dilakukan melalui penegakan hukum atas kebocoran solar subsidi ke industri pertambangan dan perkebunan. “Kami lebih mendukung ke solar. Solar itu penyimpangan besar karena beririsan erat ke industri,” ujarnya. Usulannya, solar subsidi hanya untuk kendaraan umum, sembako, petani kecil, dan nelayan. Pihaknya juga sempat menyarankan Pertalite untuk kendaraan umum dan sepeda motor. “Tapi waktu harus tepat, kami lebih ke solar,” ujarnya.

Saran lainnya, penertiban penggunaan listrik subsidi oleh kalangan mampu. Catatan Bambang, terdapat 42 juta penerima listrik subsidi dengan anggaran mencapai Rp 90 triliun. Sebanyak 24,9 juta di antaranya menggunakan listrik subsidi golongan 450 watt, sebanyak 13,3 juta di antaranya tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) alias data induk yang berisi data masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Ekonom dan Pengamat Transportasi Beri Sederet Catatan

Dari segi ekonomi, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira punya beberapa catatan untuk kebijakan baru BBM subsidi. Pertama, senada dengan Bambang, Bhima mengingatkan soal kebocoran solar subsidi ke kendaraan pertambangan dan perkebunan besar. “Sementara (lewat kebijakan ini) yang ditekan retail, bukan kebocoran industri,” ujarnya, Jumat, 29 Agustus lalu.

Ia kemudian mempertanyakan jaring pengaman untuk kelas menengah rentan yang berpotensi terdampak oleh kebijakan ini. “Saran kami, bansos tunai tapi mencakup kelas menengah rentan. Ini yang missing (hilang dari rencana kebijakan). Tanpa kesiapan bansos atau kompensasi, jumlah orang miskin bisa menanjak, karena banyak kelas menengah rentan,” ujarnya.

Bhima juga menyoroti keseriusan pemerintah untuk transisi ke kendaraan listrik dan penyediaan transportasi umum. Menurutnya, tanpa komitmen ini, wajar berkembang kecurigaan kebijakan ini hanya untuk mendanai program lain yang tidak ada kaitannya dengan transformasi di bidang energi dan transportasi. “Subsidi BBM dipangkas signifikan, tapi tidak (ada jaminan penghematan anggaran) balik untuk mendanai Energi Baru dan Terbarukan, transportasi publik yang kurang. Yang ada program makan siang gratis,” ujarnya.

Senada dengan Bhima, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, pembatasan BBM subsidi tanpa pemebenahan angkutan umum hanya pepesan kosong. “Mereka tidak punya konsep transportasi umum, tapi pembatasan BBM subsidi. Tidak paham Indonesia, ngomong Indonesia. Ngamuk orang, dibatasi tidak ada solusi,” ujarnya. Jika ingin dimulai, menurut dia, mulai saja di Jakarta.

Ia mengingatkan, transportasi kebutuhan turunan tapi menentukan. “Sekarang kelas menengah, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, pengeluaran habis untuk transportasi: tiga teratas untuk beli kendaraan, sewa/kontrak rumah, dan bensin,” ujarnya.

Sulit dibayangkan sehari tanpa plastik. Dari wadah makanan-minuman, kosmetik. kantong isi-ulang sabun, deterjen, sampai kartu ATM, semua plastik.

Plastik adalah material ajaib: ringan, higienis, kedap, murah, dan awet. Namun, proses produksi plastik berbahan baku fosil menyebabkan masalah perubahan iklim. OECD memproyeksikan kenaikan konsumsi plastik global dari 460 juta ton pada 2019, menjadi 1.231 juta ton pada 2060. Konsumsi didominasi plastik non-recycled berbahan baku fosil.

Sementara sampah plastik global meningkat dari 353 juta ton pada 2019 menjadi 1.014 juta ton pada 2060. Kenaikan sampah plastik didorong oleh pertumbuhan sampah plastik sekali pakai. Separuh dari sampah tersebut akan menjadi landfill, mencemari udara, air, dan tanah.

Ditemukannya plastik di tempat-tempat yang tak terduga, seperti di laut dalam, atmosfer, dan plasenta manusia memperjelas bahwa polusi plastik merupakan masalah global. Peta jalan untuk keberlanjutan yang disusun UNEP pada 2018 menyoroti plastik sekali pakai sebagai masalah terbesar yang mendesak.

Plastik Sekali Pakai

Kebanyakan kemasan plastik adalah sekali pakai atau single use plastics (SUP). Plastik ini hanya digunakan satu kali sebelum dibuang atau didaur ulang, seperti tas kresek, kemasan makanan-minuman, sedotan, kantong sabun. Karena mudah dan murah, banyak kemasan produk konsumen beralih ke SUP.

UNEP melaporkan 46% sampah plastik dunia pada 2021 dari industri kemasan. Pada 2019, Tiongkok penghasil terbesar sampah SUP sebanyak 25,4 juta ton, disusul Amerika 17,2 juta ton. Pada 2060 negara-negara OECD diprediksi masih akan menghasilkan lebih banyak sampah plastik per kapita (rata-rata 238 kg) dibanding negara-negara non-OECD (rata-rata 77 kg).

Hanya 9% dari sampah plastik berhasil didaur-ulang, 50% berakhir sebagai landfill, 19% dibakar, dan 22% tidak terkelola. OECD memperkirakan jumlah sampah yang menjadi landfill akan jadi dobel tahun 2060 jika dibiarkan.

SUP Menjadi Momok Dunia

Plastik mencemari darat, perairan, dan udara. Plastik agrikultural, seperti kantong bibit tanaman, pembungkus buah, dan plastik pengepakan hasil panen, menimbulkan sampah di tanah. Angin menerbangkan mikro dan nanoplastik dari darat ke udara. Pembakaran sampah plastik di beberapa negara berkembang untuk tungku masak dan penghangat menimbulkan gas berbahaya.

Sampah plastik liar masuk ke sistem perairan, mengalir ke laut, terakumulasi dan terurai menjadi partikel kecil dan mengeluarkan zat beracun yang membahayakan kehidupan biota laut dunia. Sampah plastik mematikan lebih dari 100.000 spesies laut tiap tahun.

Pendorong Pertumbuhan Sampah SUP

Pasar SUP global pada 2023 US$41,43 miliar dan diprediksi tumbuh rata-rata 5,85% per tahun mencapai US$69,18 miliar pada 2032. Biaya produksi SUP yang umumnya lebih rendah daripada material lain seperti kaca atau metal, dan volume produksinya menjadi daya tarik dunia usaha.

Sebuah riset menjelaskan salah satu faktor pendorong tumbuhnya SUP adalah sistem makanan (food system) yang telah bergantung pada SUP. Kemasan makanan memfasilitasi penyimpanan, penanganan, transportasi, distribusi, proteksi dan pengawetan makanan, dan juga sebagai cara untuk mengkomunikasikan informasi produk. Sektor makanan mengkonsumsi 35% produksi kemasan global, dan hampir 95% kemasan makanan dibuang setelah sekali pakai.

McKinsey menyorot e-commerce sebagai salah satu faktor yang akan mengubah industri kemasan dalam 10 tahun ke depan. Pandemi Covid-19 memicu perubahan perilaku konsumen yang mengakibatkan lonjakan e-commerce. Pasar e-commerce global pada 2023 US$16,29 triliun, kemudian US$18,77 triliun pada 2024, dan diramalkan tumbuh rata-rata 15,2% per tahun mencapai US$67,05 triliun pada 2033.

Pertumbuhan e-commerce ikut memperburuk masalah sampah plastik. Pada 2019 industri e-commerce diperkirakan menggunakan 1 juta ton plastik untuk kemasan, dan hampir seluruhnya menjadi sampah. Jumlah tersebut diprediksi dobel pada 2025.

Studi di Korea menemukan pergeseran ke belanja online menimbulkan 488 kali lebih banyak sampah kemasan dibanding belanja offline. Studi lain mencatat tambahan 11,4 sampai 17,4 kiloton kemasan plastik di Uni Eropa karena kenaikan aktivitas e-commerce selama Covid-19.

Sachets plastik sekali pakai untuk produk kebutuhan sehari-hari menguntungkan perusahaan menjangkau pasar berpenghasilan rendah. Jumlah sachets SUP yang besar menyumbang masalah lingkungan di negara-negara berkembang. Sachets dibuat dari beberapa lapis plastik yang saat ini sulit untuk didaur-ulang. Greenpeace melaporkan Unilever sebagai penjual sachets plastik terbesar di dunia, diperkirakan menjual 53 miliar sachets pada 2023 atau 1.700 per detik.

Kebijakan SUP

Karena pertumbuhannya dan bahaya polusinya, SUP menjadi momok dunia. Solusinya membutuhkan kerjasama dan komitmen yang serius dan serempak dari pemerintah nasional dan transnasional, konsumen, dan produsen plastik.

Laporan Annual Trends in Plastics Policy terbitan Universitas Duke pada 2022 menyebutkan jumlah kebijakan nasional terkait polusi plastik meningkat sejak 2000. Kebanyak menyasar tahap produksi dan konsumsi dibanding pengelolaan sampah plastik.

Kebijakan terbanyak bersifat regulatori, seperti larangan pemakaian SUP peralatan makan-minum, dan peraturan yang mendukung ekonomi sirkular seperti Extended Producer Responsibility (EPR).

Laporan Deloitte tahun 2019 menyebutkan kecemasan konsumen mendorong terbitnya undang-undang larangan tas belanja SUP di 127 negara. Pada 2009, Tiongkok mulai menerapkan aturan mencegah kemasan berlebihan pada e-commerce. Uni Eropa mentargetkan larangan pemakaian SUP mulai 2030.

Beberapa negara membuktikan efektivitas program Extended Producer Responsibility (EPR) dan skema pengembalian deposit dalam mengurangi sampah botol PET dan meningkatkan sektor daur-ulang. Produsen dan penjual diharuskan menggunakan material alternatif yang bisa didaur-ulang, seperti alat makan kertas dan kayu, air minum dalam botol aluminium.

Instrumen berbasis informasi—pendidikan dan imbauan—bertujuan mengubah perilaku dan interaksi konsumen dengan plastik, seperti 3R (reduce, reuse, recycle), gunakan kemasan ramah lingkungan, imbauan isi ulang, dan belanja offline.

Toko-toko dan stasiun isi ulang vending machine dikembangkan, bekerja sama dengan retailers. Contohnya Unilever memperkenalkan refill station di Bintaro bulan Februari 2020.

Instrumen ekonomi contohnya pungutan pajak, bea masuk, atau insentif riset, inovasi, dan investasi material alternatif ramah lingkungan.

Salah satu kebijakan transnasional mengatur ekspor impor sampah plastik. Karena kekurangan kapasitas mengelola sampahnya, negara-negara kaya mengekspor sampah plastik ke negara-negara berkembang. Ketidaksiapan sistem pengelolaan sampah di negara importir berakibat polusi sampah plastik.

Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di laut, sejumlah 0,48 sampai 1,29 juta ton setahun, yang merupakan 10,1% dari sampah plastik laut dunia. Sekitar 10 miliar kantong plastik (ekuivalen 85.000 ton plastik) beredar di Indonesia tiap tahun.

Observasi LIPI mencatatkan 45% sampah di Teluk Jakarta adalah kemasan SUP. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mempanjangan larangan nasional penggunaan SUP sampai 2029, meliputi tas belanja, sedotan, alat makan, kotak-makan styrofoam.

Dengan populasi ke-4 terbesar di dunia, Indonesia harus bergerak cepat dan tepat mengelola sampah plastiknya. Pemerintah telah menyusun sejumlah peta jalan dan inisiatif, dan menetapkan target: mengurangi sampah dari sumbernya sebesar 30%, meningkatkan penanganan sampah sampai 70% dan mengeliminasi polusi plastik pada 2040. Mari kita berkontribusi agar Indonesia tidak tertimbun plastik.

Vivo V40 akan hadir di Indonesia pada Kamis (5/9). Berikut spesifikasi Vivo V40 dan bocoran harganya.

Product Manager Vivo Indonesia Fendy Tanjaya menyampaikan, perusahaan bekerja sama dengan ZEISS untuk menghadirkan kamera pada Vivo V40. konfigurasi ZEISS Multifocal Portrait memberikan pilihan focal length yang bisa disesuaikan untuk menghasilkan portrait sekelas profesional.

Selain itu, dilengkapi dengan ZEISS Bokeh Flare guna mempermudah pengguna menangkap momen dengan efek bokeh, sehingga memberikan kesan artistik.

Kemampuan kamera itu dilengkapi dengan cip Snapdragon 7 Gen 3 fabrikasi 4nm. Cip ini memungkinkan gambar peningkatan performa grafis 50% dibandingkan dengan Snapdragon 7 Gen 1.

Hal itu membuat efek bokeh tampak lebih halus dan alami. Objek foto yang diambil dalam kondisi minim cahaya juga bisa tampil dengan lebih cerah, detail dan minim noise.

“Perekaman video juga lebih stabil dan mulus,” kata Fendy dalam keterangan pers, akhir pekan lalu (1/9).

Prosesor yang dibangun dengan arsitektur setara Snapdragon 8 Gen 2 itu juga memungkinkan pengalaman bermain gim yang ditingkatkan.

Spesifikasi Vivo V40 berdasarkan laman resmi perusahaan sebagai berikut:

• Ukuran: 16,416cm ×7,493cm ×0,758cm
• Berat: 190 gram
• Ukuran layar: 6,78 inci
• Performa layar: AMOLED, 2800×1260 resolution, 120Hz refresh rate
• Warna: Ganges Blue, Lotus Purple, Titanium Grey
• Sistem operasi alias operating system (OS): Funtouch OS 14 Global atau Android 14
• Procesor: Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 3
• RAM: 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB
• Baterai: 5500 mAh, 80W fast charging
• Kamera: Depan 50 MP, Belakang 50 MP + 50 MP
• Jaringan: 5G+5G Dual SIM, supports multiple bands
• Sensor: Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope, etc.
• Fitur tambahan: tidak mendukung NFC, Type-C USB, Bluetooth 5.4
• Harga merujuk laman GSM Arena: €726.29 atau Rp 12,2 juta (kurs €1 = Rp 16.750)