Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak terlibat atau mengintervensi proses pemilihan menteri untuk pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam agenda Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat (11/10).

Jokowi meminta masyarakat menanyakan komposisi menteri Prabowo kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani juga berkesempatan hadir di acara Kompas 100 CEO Forum.

"Jangan tanya ke saya yang berkaitan dengan itu, karena orang akan langsung negatif tadi. Saya ikut-ikut, intervensi," kata Jokowi, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi menekankan bahwa perkara pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun, termasuk oleh dirinya. "Saya pun juga tidak mau diintervensi untuk urusan hak prerogatif. Jadi sama," ujarnya.

Kendati demikian, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersedia untuk memberikan pendapat kepada Prabowo. "Tapi kalau ditanya, ya saya jawab. Kalau tidak ditanya, saya tidak akan jawab," kata Jokowi.

Pada kesempatan tersebut, dirinya mengungkit momen saat melaksanakan pertemuan makan malam selama 2,5 jam dengan Prabowo di Hutan Kota Plataran Jakarta pada 8 Oktober lalu.

Jokowi mengaku membicarakan banyak hal yang menyangkut soal politik dan ekonomi. Dia menyebut di pertemuan itu dirinya tidak memberikan masukan soal kabinet.

"Karena saya juga sama, saya juga tidak mau hak prerogatif saya diintervensi siapapun. Itu hak yang diberikan oleh rakyat, kemudian di dalam Pemilu ditransfer ke saya," ujar Jokowi.

Tokoh Budaya Fakfak yang berasal dari suku Mbaham Matta di Papua Barat, Fredrikus Warpopor, menyebut burung yang hidup di hutan cagar alam memiliki peran penting bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Pasalnya, filosofi burung sangat terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Untuk itu, masyarakat adat suku Mbaham Matta telah mengupayakan perlindungan terhadap burung-burung yang terancam punah dengan melarang perburuan. Fredrikus menjelaskan, masyarakat secara aktif melakukan pemantauan dan ritual adat untuk melindungi spesies burung tertentu.

“Kami bahkan berjalan jauh untuk mencari dan membongkar jerat yang dipasang oleh pemburu,” ujar Frederikus dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Frederikus mengatakan, masyarakat adat sudah mulai meninggalkan budaya untuk berburu burung dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu bertujuan untuk menjaga kelestarian dan keanekaragaman burung di wilayahnya. Selain itu, masyarakat adat juga menjaga habitat dan tempat tinggal burung dengan membatasi orang asing untuk masuk ke kawasan hutan.

"Secara adat, kami buat ritual untuk melindungi burung-burung itu dan juga kemudian melarang orang masuk. Sehingga kalau ada orang masuk berniat untuk mencuri, dia pasti akan hilang jalan di dalam hutan itu," ujarnya.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat suku Mbaham Matta terhadap burung sangat dalam. Salah satunya seperti kepercayaan yang dipegang oleh sebagian anggota suku Mbaham Matta, warga yang mendiami Semenanjung Bomberai.

Mereka meyakini bahwa kemunculan burung Kasuari Gelambir Ganda (Southern Cassowary) di hutan bukan sekedar fenomena alam, melainkan juga sebagai penunjuk jalan yang penuh makna. Tidak hanya sebagai pembimbing jalan, Kasuari juga dipercaya dapat membawa seseorang ke arah jalan yang salah jika mencium niat buruk dari orang tersebut.

Kepercayaan masyarakat yang unik juga tercermin dari burung Bubut Pini atau Ivory-billed coucal. Suaranya di pagi hari dijadikan penanda untuk melubangi alat musik tradisional Fakfak tifa tumour, agar dapat bersuara dengan bagus dan nyaring.

Begitupun dengan burung Raja-udang paruh-kait yang dikenal hanya bersuara pada malam hari pada saat purnama. Masyarakat percaya suara burung ini sebagai pertanda kehadiran roh-roh jahat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa saat ini ada dua unit usaha syariah (UUS) yang sudah memenuhi kriteria untuk melakukan spin off, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

"Dua bank tersebut diberikan waktu paling lama dua tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria tersebut dipenuhi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis, Jumat (11/10).

Peraturan tersebut mewajibkan unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induknya jika aset yang dimiliki sudah mencapai setidaknya 50% dari total aset bank umum konvensional (BUK) induknya, atau jika nilai aset UUS sudah mencapai Rp 50 triliun.

Kewajiban spin off ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasional perbankan syariah dapat dikelola secara lebih fokus dan independen, terpisah dari aktivitas perbankan konvensional yang dijalankan oleh bank induknya.

Dian menjelaskan, kedua UUS yang dimaksud diberikan tenggat waktu maksimal dua tahun untuk mengajukan permohonan izin spin off setelah memenuhi kriteria yang ditentukan dalam peraturan tersebut. Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta memperkuat daya saing industri perbankan syariah di Indonesia.

"Kedua telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait, termasuk kepada OJK," tuturnya.

OJK sebelumnya resmi meluncurkan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027. Peta jalan ini merupakan bentuk komitmen dan langkah konkret OJK untuk mengarahkan masa depan industri perbankan syariah di Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, peluncuran RP3SI merupakan tonggak penting dalam kemajuan sektor keuangan syariah di Tanah Air. Mahendra berharap program-program strategis dalam peta jalan ini dapat memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi sektor perbankan syariah.

‘’Untuk itu diperlukan upaya kolaboratif dari semua stakeholders untuk mengimplementasikan Roadmap ini secara optimal,” kata Mahendra, saat peluncuran RP3SI, Senin (27/11).

Saat itu, Dian menyampaikan, transformasi perbankan syariah diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing, sekaligus peningkatan dampak sosial dan ekonominya.

“Perbankan syariah perlu melakukan transformasi dengan dua aspek utama yang perlu ditingkatkan yaitu ketahanan dan daya saing, serta dampak sosial-ekonomi,” katanya.

Menurut Dian, transformasi perbankan syariah bukan hanya tentang meningkatkan nilai dari pemegang saham, tapi juga tentang mengubah paradigma agar dapat berperan meningkatkan nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra menyampaikan pesan presiden terpilih Prabowo Subianto agar partai politik tak menugaskan para calon menteri untuk mencari uang dari APBN. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.

Jika melihat kilas balik, terjadi oknum-oknum yang terjerat masalah hukum karena "bermain" dengan APBN. Misalnya, dalam kementerian yang dipimpin oknum itu ada proyek-proyek yang menggunakan APBN.

"Secara spesifik, dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10).

Dia mengatakan bahwa menteri-menteri yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bakal berasal dari unsur partai politik.

Sejauh ini, Dasco sudah menerima informasi jumlah dan nomenklatur kementerian-kementerian yang akan terbentuk di masa pemerintahan Prabowo. Dia pun tak menampik bahwa jumlah kementerian bakal berkisar 44-46 kementerian.

"Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, kemudian bermanfaat buat rakyat," kata dia.

Prabowo Beri Peringatan

Sebelumnya, Prabowo telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari APBN.

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta (10/10).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan pada zaman digital yang serba cepat seperti saat ini, partai politik diminta untuk tidak mencari uang dari APBN.

Konservasi Indonesia bersama dengan komunitas pusat pemandu wisata minat khusus pemantauan burung, Fakfak Birding, mendokumentasikan ragam jenis burung di hutan Fakfak, Papua Barat, dalam sebuah buku berjudul Burung-burung dalam Tinjauan Mbaham Matta, Fakfak.

Ketua Fakfak Birding, Purwanto, mengatakan pihaknya berhasil mengumpulkan dokumentasi lebih dari 70 jenis burung dengan pemahaman budayanya. Sepanjang pengamatan yang dilakukan sejak tahun 2020 sampai 2024, Fakfak Birding mendapati beragam jenis burung yang tinggal di kawasan Hutan Cagar Alam Fakfak.

“Selain menyaksikan keberadaan burung endemik Papua tersebut, sejak komunitas kami berdiri tujuh tahun lalu, di lokasi tersebut kami juga menjumpai keberadaan puluhan jenis lainnya," ujar Purwanto dalam peluncuran buku, di Jakarta, Jumat (11/10).

Purwanto mengatakan, melalui buku ini ia berharap dapat menyampaikan pesan kepada generasi muda mengenai pentingnya pelestarian burung, utamanya yang berkaitan dengan tradisi dan budaya. "Dari buku ini juga kami ingin mengingatkan kembali pentingnya hubungan antara manusia dengan alam,” ujarnya.

Fakfak Birding diinisiasi sejak tahun 2018 oleh sekelompok orang dan pemilik lokasi atau hak ulayat yang memiliki ketertarikan yang sama dalam upaya menjaga satwa liar, terlebih pada burung-burung di kawasan cagar alam.

Purwanto menyebut, foto jenis-jenis burung di buku ini merupakan hasil bidikan lensa lebih dari 15 orang. Dimana, di dalam buku ini juga tercermin kearifan lokal masyarakat Papua yang tercermin dalam kekayaan budaya dan juga kepercayaan yang berakar dari legenda dan mitos yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, menilai ketertarikan komunitas birdwatcher ini sebagai bukti kecintaan masyarakat Fakfak terhadap kekayaan alamnya. Dia berharap, kelompok pemantau burung di wilayah lain dapat terinspirasi untuk membukukan ragam satwa yang hidup di kawasan mereka, terlebih masyarakat Papua yang memiliki kekayaan alam yang sangat besar.

“Komunitas pemantau burung seperti Fakfak Birding tidak hanya menyukai aktivitas fotografi, namun mereka juga ingin berkontribusi dalam pendokumentasian kekayaan alam yang ada di ruang hidupnya," ujar Meizani.

Meizani mengatakan, Konservasi Indonesia mendukung pelestarian keanekaragaman hayati seperti yang dilakukan komunitas ini.

"Kami berharap, para pecinta fotografi dan juga penggemar burung lainnya dapat tergerak untuk menghasilkan karya yang dapat berguna untuk pengetahuan generasi selanjutnya, seperti yang dibuat oleh Fakfak Birding,” ujarnya.

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) telah melakukan penambahan setoran modal sebesar Rp485,57 miliar kepada anak usahanya, PT Summarecon Property Development (SMPD).

Corporate Secretary Summarecon Agung, Lydia Tjio, menyampaikan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat dan mendukung pertumbuhan Summarecon Property Development.

"Summarecon Agung, yang memiliki hampir seluruh kepemilikan saham di Summarecon Property Development sebesar 99,99%, memanfaatkan pengeluaran saham portepel untuk menambah modal," jelas dia dikutip dari Keterbukaan Informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (11/10).

Dengan tambahan dana ini, Summarecon Property Development diharapkan dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya dalam sektor properti, sejalan dengan visi perusahaan dalam mengembangkan bisnis yang lebih solid dan berdaya saing.

Dengan tambahan setoran modal sebesar Rp 485,57 miliar, modal ditempatkan dan disetor oleh Summarecon Agung dalam PT Summarecon Property Development mengalami peningkatan signifikan.

Sebelumnya, modal yang ditempatkan berjumlah Rp 4,57 triliun dengan total 4,56 miliar saham, kini bertambah menjadi Rp5,05 triliun dengan total 5,05 miliar saham. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fondasi keuangan Summarecon Property Development , guna mendukung pengembangan usaha yang lebih besar.

Selain penambahan modal disetor, Summarecon Agung juga melakukan peningkatan modal dasar perusahaan. Semula, modal dasar Summarecon Agung tercatat sebesar Rp6 triliun atau setara dengan 6 miliar saham.

Setelah perubahan, modal dasar tersebut meningkat menjadi Rp 7 triliun atau sejumlah 7 miliar saham. Penambahan modal ini telah disahkan melalui Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Summarecon Property Development.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 42/2020, transaksi antara PT Summarecon Agung dan SMPD, yang merupakan perusahaan terkendali, dikecualikan dari kewajiban keterbukaan informasi serta penunjukan penilai independen.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 POJK 42/2020, yang mengatur bahwa transaksi afiliasi dalam lingkup perusahaan terkendali tidak memerlukan penilaian tambahan terkait nilai wajar dan kewajaran transaksi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengusulkan tiga program yang dapat mensejahterakan buruh kepada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ketiga program tersebut dinilai dapat menambah pergerakan uang di dalam negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, program pertama yang diusulkan adalah pemberlakuan upah layak. Said menjelaskan upah layak tidak sama dengan upah tinggi. Menurutnya, upah layak pada akhirnya dapat mengembalikan daya beli masyarakat yang saat ini melemah.

"Kontribusi konsumsi masyarakat ke perekonomian nasional harus dikembalikan menjadi di atas 54%. Kalau konsumsi dinaikan, berarti daya beli harus dinaikkan dengan upah layak," kata Said dalam konferensi pers virtual yang dikutip Jumat (11/10).

Said menilai, langkah cepat yang dapat dilakukan pemerintah selanjutnya untuk mendongkrak daya beli adalah revisi klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menaikkan upah minimum tahun depan sesuai dengan usulan buruh, yakni antara 8% sampai 10%.

Said berargumen, kenaikan upah tidak akan berdampak buruk pada perekonomian nasional. Ia menyebut, negara lain yang menaikkan upah minimum mencatatkan pertumbuhan perekonomian yang baik, seperti Brasil, Jepang, dan Amerika Serikat.

"Pada tatanan tertentu, selama kenaikan upah dikendalikan dengan bagus, maka daya beli akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, pertumbuhan ekonomi naik, dan menciptakan lapangan kerja baru," katanya.

Said mencontohkan, keputusan Presiden Brasil Lula da Silva yang menaikkan upah minimum hingga 30% saat menjabat pada 2003-2011. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat Brasil berhasil membentuk organisasi antar pemerintah, yakni BRICS.

Program kedua yang diusulkan Buruh adalah jaminan makan. Said mengatakan, program tersebut serupa dengan program Makan Bergizi Gratis yang akan diimplementasikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Karena itu, Said mengatakan para buruh sangat mendukung program tersebut.

Ia mencatat, akan ada suntikan dana hingga Rp 400 triliun ke perekonomian nasional. Namun, suntikan tersebut baru dapat dirasakan optimal jika seluruh pangan yang digunakan dalam Makan Bergizi Gratis berasal dari dalam negeri.

"Dampak dari uang yang berputar akibat program itu dahsyat, maka masyarakat kecil seperti petani dan peternak harus dilibatkan," ujarnya.

Said menyampaikan, perbedaan antara MBG dan jaminan makan terletak pada sisi distribusi pangan. Menurutnya, jaminan makan akan menghidupkan kembali koperasi buruh. Ini karena koperasi buruh akan membeli pangan yang telah diolah dari koperasi tani sebelum didistribusikan ke buruh.

Program ketiga yang diusulkan adalah peningkatan jaminan pensiun buruh. Said mencatat saat ini persentase jaminan pensiun hanya 3% dari upah buruh. Buruh berkontribusi sebesar 1% dan pemberi kerja sebesar 2%.

Said mengusulkan agar presentasi jaminan pensiun buruh dinaikkan menjadi 9% dengan rincian buruh membayar 3% dan pemberi kerja membayar 6%. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pendanaan asing.

"Jika langkah tersebut dijalankan dalam 10 tahun, dana pensiun yang terkumpul mencapai Rp 3.000 triliun atau setara dengan APBN. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman ke Bank Dunia dan IMF," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih menghitung nilai keekonomian potensi gas bumi yang bisa dikonversi menjadi liquified petroleum gas (LPG). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, ada potensi 2 juta metrik ton gas bumi yang dapat dikonversi menjadi gas bumi.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agus Cahyono Adi menjelaskan, perhitungan masih dilakukan lantaran setiap lapangan gas memiliki karakteristik masing-masing. Ia juga menekankan, tidak semua lapangan gas di Indonesia mengandung bahan baku LPG yakni unsur propana (C3) dan butana (C4).

“Kami sudah pegang data lapangan, jadi sedang dievaluasi dengan balai besar pengujian migas atau Lemigas. Mana saja lapangan gas yang masih memiliki kandungan C3 dan C4,” ujarnya.

Indonesia dalam setahun terakhir ini berhasil mendapatkan dua temuan gas besar, yakni sumur Geng North di Kalimantan Timur dengan potensi 5 triliun kaki kubik (TCF) gas dan sumur Layaran-1 di blok South Andaman dengan potensi 6 TCF.

Kendati demikian, Agus menyebut, pemerintah saat ini belum mengetahui apakah dua sumber gas jumbo ini memiliki kandungan C3 dan C4. “Tahapannya saat ini baru potensi dan pengeboran lebih dalam. Nanti saat mau menyerahkan rencana pengembangan baru mengetahui jumlah cadangan dan karakteristiknya,” ucapnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengatakan, terhadap potensi gas bumi mencapai hampir 2 juta metrik ton yang diharapkan dapat menjadi solusi masalah defisit LPG yang saat ini dihadapi Indonesia.

“Informasi dari SKK Migas, masih ada kurang lebih dua juta metrik ton potensi gas yang bisa dikonversi menjadi LPG,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam sambutan acara penghargaan sektor migas yang dipantau melalui siaran youtube pada Senin (7/10).

Bahlil mengatakan, potensi ini penting karena Indonesia saat ini dalam kondisi darurat LPG. Berdasarkan data Kementerian ESDM, jumlah produksi LPG pada 2023 sebesar 1,98 juta metrik ton, sedangkan impor mencapai 6,95 juta metrik ton per tahun.

“InsyaAllah ke depan, Presiden Terpilih Prabowo memiliki program untuk kedaulatan energi. Kami menyarankan agar segera membangun industri LPG dalam negeri untuk memanfaatkan bahan baku yang ada dengan harga yang ekonomis,” ujarnya.

Dia menyebut, Indonesia memiliki potensi gas yang bisa dikonversi LPG tetapi belum dilakukan karena harganya yang tidak kompetitif.

SKK Migas sebelumnya mengatakan Indonesia memiliki sejumlah lapangan migas yang mengandung potensi liquified petroleum gas (LPG). “Ada 15 lapangan potensial, terdiri atas tujuh lapangan prioritas dan delapan lapangan lainnya,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (29/8).

Dwi menyebut, 15 lapangan potensi LPG ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun dia tidak merinci 15 lokasi lapangan tersebut. Kendati demikian, Dwi menyebut terdapat dua lapangan migas yang potensinya paling besar. “Tapi potensi yang paling besar adalah di East Kalimantan dan Senoro,” ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto menungkapkan tujuan program makan bergizi gratis yang diimplementasikan pada pemerintahannya untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

“Jadi, masalah makan ini bukan masalah untuk disenangi, mencari popularitas, tidak. Ini masalah strategis,” kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10).

Menurut Menteri Pertahanan itu, bila anak-anak Indonesia kurang gizi, maka tidak dapat bersaing dengan sesama anak bangsa atau dunia.

“Jangankan bersaing di universitas, di tempat-tempat yang membutuhkan teknologi, untuk menjadi petani saja mungkin dia tidak sanggup. Untuk menjadi buruh pelabuhan pun dia kalah dengan buruh-buruh dari negara lain karena badannya tidak kuat,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Prabowo menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bagi dirinya sebagai sesuatu yang strategis untuk dilaksanakan.

Anggaran Makan Bergizi Gratis

Anggaran makan bergizi gratis yang disepakati sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Ke depan, Badan Gizi Nasional diperkirakan bakal menerima total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 400 triliun. Dari situ, pengeluaran untuk sumber daya manusia (SDM) mencapai Rp 1,2 triliun per hari.

"Dari jumlah tersebut, 75% atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Anggaran Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi dan peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal. Rencananya, program ini dijalankan pada Januari 2025.

Pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas. Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dahulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.

Dadan memastikan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI memproyeksikan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akan menjalar ke sektor industri padat karya. Hal tersebut didorong oleh terjadinya pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah atas selama lima bulan terakhir.

Badan Pusat Statistik mencatat penurunan harga barang dan jasa atau deflasi pada Mei-September 2024 secara berturut-turut. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, kondisi tersebut merupakan dampak mulai berkurangnya konsumsi kelas menengah atas yang menyebabkan penurunan uang beredar di dalam negeri.

"Artinya, daya beli turun. Kalau saya mengartikannya saat ini kelas menengah sudah mulai makan tabungan yang akhirnya hanya belanja hal yang diperlukan," kata Said dalam konferensi pers virtual yang dikutip Jumat (11/10).

Karena itu, Said meramalkan gelombang PHK akan mulai terjadi di industri padat modal, seperti mobil, sepeda motor, dan peralatan elektronik. Ini karena sebagian pabrikan mobil, sepeda motor, dan peralatan elektronik mulai tidak memperpanjang tenaga kerja kontraknya.

Said menyampaikan, gelombang PHK pada industri pada karya yang terjadi sepanjang tahun ini disebabkan oleh pelemahan daya beli kelas menengah bawah. Industri padat karya yang dimaksud adalah industri tekstil, garmen, alas kaki, makanan dan minuman, dan perusahaan rintisan.

Ia mencatat, total tenaga kerja yang terkena PHK hingga Agustus 2024 mencapai 127.000 orang. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat dari yang dilaporkan Kementerian Ketenagakerjaan sekitar 52.000 orang

Menurut dia, perbedaan data disebabkan oleh sistem pencatatan yang dilakukan pemerintah. Kemenaker hanya mendapatkan angka PHK dari perusahaan yang melaporkan dan mendaftarkan kegiatan PHK.

"Banyak perusahaan yang melakukan PHK karena alasan relokasi. Para pengusaha tidak mau berhubungan dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan terhadap PHK akibat relokasi," katanya.

Dengan kata lain, menurut Said, data PHK Kemenaker tercatat lebih kecil karena tidak aktif mendata kegiatan PHK di dalam negeri. Said pun menduga ada oknum Dinas Ketenagakerjaan yang menutup mata dan tidak mencatatkan PHK di daerahnya.

Said mengaku data PHK yang diterbitkan KSPI merupakan hasil laporan buruh, serikat buruh, atau hasil verifikasi dari temuan media. "Kami mencoba menyediakan data PHK yang benar agar dapat mencari solusinya," ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelunya mencatat, praktek Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK mengalami tren kenaikan. Namun, ia berharap angka PHK pada akhir tahun ini tidak lebih tinggi daripada tahun lalu.

Berdasarkan data Kemenaker, total PHK sepanjang tahun lalu mencapai 63.806 orang. Total PHK pada Januari-Agustus 2024 naik 23,71% secara tahunan dari capaian Januari-Agustus 2023 sejumlah 37.375 orang menjadi 46.240 orang.

"Kami akan terus melakukan mitigasi, salah satunya dengna menciptakan lapangan pekerjaan baru. Mudah-mudahan dari total PHK dan penciptaan lapangan kerja baru bisa seimbang angkanya," kata Ida di Gedung DPR, Senin (2/9).

Anak usaha PT Chandra Daya Investasi (CDI) dibidang Pelayaran dan Logistik, PT Chandra Shipping International (CSI), menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjajaki studi kelayakan potensi kerja sama di bidang kimia, bitumen dan transportasi atau logistik angkutan laut lainnya bersama PT Pertamina International Shipping (PIS).

Potensi kerja sama strategis ini diharapkan dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi, keberlanjutan serta jangkauan global dalam transportasi laut dan logistik angkutan laut.

CSI merupakan anak usaha dari CDI, sebuah Perusahaan yang digunakan Chandra Asri Group untuk pengembangan bisnis infrastuktur meliputi energi, air, kepelabuhanan serta pelayaran.

Sebagai bagian dari Chandra Asri Group, CSI berkomitmen untuk menjadi mitra pertumbuhan dalam menyediakan layanan transportasi laut (perkapalan) yang efisien dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai industri.

Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Presiden Direktur CSI, Lingga Widastri dan Direktur Gas, Petrokimia dan Bisnis Baru PIS, Arief Sukmara, disaksikan oleh Direktur Supply Chain Chandra Asri Group, Ruly Aryawan dan Direktur Manajemen Risiko PIS, Muhamad Resa, di Jakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Potensi kerja sama kedua Perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan, khususnya transportasi dan logistik angkutan laut untuk produk kimia, bitumen dan potensi angkutan logistic lainnya dalam jangkauan global.

Selain itu, kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu dalam mengurangi dampak lingkungan melalui teknologi ramah lingkungan.

Presiden Direktur Chandra Asri Group dan CEO CDI, Erwin Ciputra, mengatakan bahwa kemitraan antara CSI dan PIS bertujuan untuk secara signifikan meningkatkan layanan pengiriman melalui transportasi laut yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Adapun, ia mengatakan kolaborasi ini dirancang untuk menyederhanakan operasi rantai pasokan dan memberikan layanan yang lebih responsif yang didukung oleh inovasi teknologi.

"Sebagai mitra pertumbuhan yang berkomitmen untuk berbagai sektor industri di Indonesia, inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kemampuan Chandra Asri Group untuk mengirimkan produk kami dengan lebih efisien dan berkelanjutan, tetapi juga memungkinkan berbagai sektor untuk memanfaatkan layanan transportasi laut global yang kami sediakan,” ujar Erwin, dalam keterangan resmi, Jumat (11/10).

Direktur Gas, Petrokimia dan Bisnis Baru PIS, Arief Sukmara, menambahkan kerja sama kedua Perusahaan ini diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan, khususnya transportasi dan logistik angkutan laut untuk produk kimia, bitumen dan potensi angkutan logistik lainnya dalam jangkauan global.

Tentunya ini bertujuan untuk memperkuat posisi Pertamina International Shipping di pasar domestik dan Internasional. Dengan sinergi bersama Chandra Shipping International diharapkan menjadi langkah yang baik untuk kedepannya mampu menjadi market leader di bisnis angkutan petrokimia & angkutan segmen industri lainnya.

Dalam studi kelayakan yang dilakukan oleh CSI dan PIS, kedua belah pihak akan bekerja sama secara kolaboratif untuk mengeksplorasi peluang dalam menyinergikan operasi rantai pasokan dan mengoptimalkan teknologi, termasuk solusi teknologi ramah lingkungan, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.

Kemitraan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas biaya, memperluas akses ke pasar yang berkembang, dan memperkuat ketahanan rantai pasokan.

Adapun, kedua belah pihak berharap bahwa studi ini akan menetapkan tolok ukur baru dalam transportasi dan logistik laut, mendorong inovasi, dan meningkatkan standar di sektor ini, sehingga memberikan kontribusi positif bagi industri maritim di Indonesia.

Kementerian Perdagangan memastikan telah mengantisipasi kenaikan volume impor baja akibat kelebihan produksi baja di Cina. Antisipasi tersebut adalah Pertimbangan Teknis dan Persetujuan Impor yang jadi syarat impor baja dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Isy Karim mengatakan, ancaman kelebihan produksi baja di Negeri Panda dapat ditekan dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau BMTP baja. BMTP tersebut telah berlaku sejak 2017 dan akan berakhir pada akhir tahun ini.

"Instrumen tersebut pada intinya dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap potensi lonjakan impor maupun praktek unfair trade yang dilakukan negara mitra dagang," kata Isy kepada Katadata.co.id, Jumat (11/10).

Isy menyampaikan, pemerintah juga telah menerbitkan Bea Masuk Anti Dumping baja pada 2019. Bea masuk tambahan untuk prodik baja dari Cina mencapai 20%.

Adapun masa berlaku BMAD baja tersebut telah habis pada akhir kuartal pertama tahun ini. Berdasarkan data Worldsteel, produksi baja di Cina turun 10,4% secara tahunan per Agustus menjadi 77,9 juta ton

Produksi baja di Negeri Panda susut 3,3% secara tahunan pada Januari-Agustus 2024 menjadi 691,4 juta ton. Angka tersebut setara dengan 55,26% dari total produksi baja dunia yang mencapai 1,25 miliar ton.

Dilansir dari Financial Times, Konsultan Mysteel Vivian Yang menyampaikan para produsen baja enggan mengerem produksinya. Hal ini membuat ekspor baja Tiongkok mencapai titik tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Angkanya diperkirakan mencapai 100 juta ton pada 2024, cukup membangun 2 ribu jembatan Golden Gate.

"Ekspor baja telah mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah tahun ini," kata Yang.

Penurunan permintaan domestik di Cina, yang menyumbang lebih dari 50% produksi baja global, telah menyebabkan produsennya mengekspor ke negara Asia Tenggara dan semakin banyak ke Eropa. Harga baja dunia pun ikut tertekan.

Untuk melindungi produk dalam negerinya, Amerika Serikat telah melipatgandakan tarif baja Cina pada tahun ini. Uni Eropa melakukan penyelidikan antidumping terhadap produk baja berlapis timah Tiongkok. Kanada mengumumkan tarif baru untuk baja dari Negeri Manufaktur.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan, Cina juga akan banyak mengekspor bajanya ke Indonesia. Pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk memproteksi pasar domestik.

"Jadi perlindungan impor terkait dengan trade remedies menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan apabila tidak ingin terjadi peningkatan impor baja dari Tiongkok," ucap Andry.

Perlindungan menjadi penting di tengah Indonesia mengalami penurunan kapasitas baja. "Industri saat ini belum mencapai kapasitas ideal masing-masing produk," katanya.

Contoh produk tersebut adalah wire rod, bar, section, CRC section, coated sheet, pipe, dan karbon HRC yang masih 80% dari kapasitasnya. “Ini menurut saya akan berbahaya ya kalau produk baja Cina masuk ke Indonesia,” ujar Andry.