Pemerintah memastikan investasi asing akan mulai mengalir ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan ini. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan akan ada dua investasi baru yang masuk dari Singapura.

Kedua investor tersebut adalah Sembcorp Industries Ltd dan Raffles Education Center. Keduanya menyatakan rencana masing-masing saat Rosan mengunjungi Singapura pekan lalu, 26-28 Agustus 2024.

"Mereka mau investasi di IKN, saya juga cukup terkejut dengan rencana itu," kata Rosan di Gedung DPR, Selasa (3/8).

Rosan mencatat, Sembcorp berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN berkapasitas 5 megawatt pada tahap pertama. Menurutnya, dana segar yang akan dikucurkan Sembcorp dalam proyek seterbut sekitar US$ 60 juta atau Rp 960 miliar.

Ia mengatakan, PLTS tersebut akan beroperasi secepatnya pada November 2024. Menurutnya, hal tersebut penting agar investor asing tertarik untuk berinvestasi di IKN.

"Investor asing kini diwajibkan untuk netral karbon. Jadi, kami harus menuju ke arah situ dengan menyediakan energi bersih," ujarnya.

Sementara itu, Rosan mengatakan Raffles Education Center akan berinvestasi di sektor pendidikan. Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan wilayah pengembangan 2 untuk dikembangkan investor asing, sedangkan wilayah pengembangan 1 akan diprioritaskan bagi investor lokal.

Adapun Sembcorp dan Raffles Education telah melakukan ekspansi ke dalam negeri. PT Sembcorp Energy Indonesia telah beraktivitas sejak 2001, sedangkan Raffles Education membuka cabangnya di Jakarta pada 2006.

Rosan belum menjelaskan, lebih lanjut apakah kedua perusahaan asal Singapura tersebut akan melakukan investasi langsung atau melalui anak usahanya di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Katadata, investasi yang sudah masuk untuk pembangunan IKN Rp 56,2 triliun. Ada 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di IKN, dengan rincian sebagai berikut:

• Pendidikan: enam investor
• Kesehatan: tiga investor
• Ritel dan logistik: 10 investor
• Perhotelan: delapan investor
• Energi dan transportasi: dua investor
• Kantor dan perbankan: 14 investor
• Hunian dan area hijau: sembilan investor
• Media dan teknologi: tiga investor
  
  Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, Samsung Grup menyatakan minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Perusahaan yang menyumbang 20% perekonomian Korea Selatan tersebut berminat untuk berinvestasi di sektor properti.

Basuki mencatat. Samsung berniat berinvestasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di sektor properti. Meski demikian, Basuki belum mengumumkan nilai investasi maupun rincian properti yang akan didirikan Samsung.

"Kemungkinan akan membangun superblok seperti investor asing lain di IKN. Kenapa minat investasi properti di IKN tinggi, karena orang mau pindah ke IKN," kata Basuki di Kampus Kementerian PUPR, Jumat (9/8).

Dalam catatan Katadata.co.id, ada dua investor lain selain Samsung yang akan berinvestasi di sektor properti, yakni Emaar Properties asal Uni Emirat Arab dan Sojitz Corporation asal Jepang. Nilai dana segar yang akan ditanamkan kedua investor tersebut masih belum diumumkan pemerintah.

Pemerintah memastikan investasi asing akan mulai mengalir ke Ibu Kota Nusantara atau IKN pada bulan ini. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan akan ada dua investasi baru yang masuk dari Singapura.

Kedua investor tersebut adalah Sembcorp Industries Ltd dan Raffles Education Center. Keduanya menyatakan rencana masing-masing saat Rosan mengunjungi Singapura pekan lalu, 26-28 Agustus 2024.

"Mereka mau investasi di IKN, saya juga cukup terkejut dengan rencana itu," kata Rosan di Gedung DPR, Selasa (3/8).

Rosan mencatat, Sembcorp berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN berkapasitas 5 megawatt pada tahap pertama. Menurutnya, dana segar yang akan dikucurkan Sembcorp dalam proyek seterbut sekitar US$ 60 juta atau Rp 960 miliar.

Ia mengatakan, PLTS tersebut akan beroperasi secepatnya pada November 2024. Menurutnya, hal tersebut penting agar investor asing tertarik untuk berinvestasi di IKN.

"Investor asing kini diwajibkan untuk netral karbon. Jadi, kami harus menuju ke arah situ dengan menyediakan energi bersih," ujarnya.

Sementara itu, Rosan mengatakan Raffles Education Center akan berinvestasi di sektor pendidikan. Untuk diketahui, pemerintah menyiapkan wilayah pengembangan 2 untuk dikembangkan investor asing, sedangkan wilayah pengembangan 1 akan diprioritaskan bagi investor lokal.

Adapun Sembcorp dan Raffles Education telah melakukan ekspansi ke dalam negeri. PT Sembcorp Energy Indonesia telah beraktivitas sejak 2001, sedangkan Raffles Education membuka cabangnya di Jakarta pada 2006.

Rosan belum menjelaskan, lebih lanjut apakah kedua perusahaan asal Singapura tersebut akan melakukan investasi langsung atau melalui anak usahanya di dalam negeri.

Berdasarkan catatan Katadata, investasi yang sudah masuk untuk pembangunan IKN Rp 56,2 triliun. Ada 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di IKN, dengan rincian sebagai berikut:

• Pendidikan: enam investor
• Kesehatan: tiga investor
• Ritel dan logistik: 10 investor
• Perhotelan: delapan investor
• Energi dan transportasi: dua investor
• Kantor dan perbankan: 14 investor
• Hunian dan area hijau: sembilan investor
• Media dan teknologi: tiga investor
  
  Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, Samsung Grup menyatakan minat berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Perusahaan yang menyumbang 20% perekonomian Korea Selatan tersebut berminat untuk berinvestasi di sektor properti.

Basuki mencatat. Samsung berniat berinvestasi dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha di sektor properti. Meski demikian, Basuki belum mengumumkan nilai investasi maupun rincian properti yang akan didirikan Samsung.

"Kemungkinan akan membangun superblok seperti investor asing lain di IKN. Kenapa minat investasi properti di IKN tinggi, karena orang mau pindah ke IKN," kata Basuki di Kampus Kementerian PUPR, Jumat (9/8).

Dalam catatan Katadata.co.id, ada dua investor lain selain Samsung yang akan berinvestasi di sektor properti, yakni Emaar Properties asal Uni Emirat Arab dan Sojitz Corporation asal Jepang. Nilai dana segar yang akan ditanamkan kedua investor tersebut masih belum diumumkan pemerintah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango ragu Presiden Terpilih Prabowo Subianto bisa menjalankan program prioritas untuk memburu koruptor. Hal itu menurut Nawawi lantaran terkendala dengan anggaran.

Bahkan, ia mengatakan baru mengetahui bahwa rencana Prabowo itu membutuhkan anggaran khusus untuk menangkap koruptor sekaligus memberantas korupsi di Indonesia. “Saya baru dengar malah itu," kata Nawawi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Nawawi ia pesimistis lantaran merasa terdapat perbedaan kesepahaman dalam pendanaan untuk KPK. Ia mencontohkan sikap DPR yang menolak permintaan penambahan anggaran yang diajukan KPK.

"Kami belum bicara yang ke depannya. Yang kami hadapkan tadi saja kita sedikit kecewa. Bahwa anggaran yang kami mohonkan penambahan itu untuk pembayaran gaji pegawai saja itu tidak terpenuhi," kata dia.

Sebelumnya KPK mengajukan penambahan anggaran untuk komisi antirasuah itu pada pembahasan RAPBN 2025. Namun usul itu ditolak dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), juga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dalam rapat itu, Ketua Komisi III Bambang Wuryanto menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak karena kondisi fiskal negara sangat mepet. "Cekaknya anggaran hari ini, bapak ibu terutama para ketua sekalian paham kondisi keuangan negara kita, begitu mepetnya fiskal kita," kata Bambang.

Adapun, KPK sedianya memiliki pagu indikatif sebesar Rp 1,12 triliun. Tambahan anggaran yang diajukan untuk tahun ini sebesar Rp 117,12 miliar.

"Usulan tambahan anggaran KPK tersebut tidak disetujui oleh lobi kita disini," kata Bambang.

Sebelumnya, saat menutup Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra pada Sabtu (31/8) Prabowo menyampaikan komitmennya memberantas korupsi yang dianggapnya telah menjadi masalah serius di Indonesia. Ia pun mengatakan akan menyisihkan dana khusus untuk pemberantasan serta pengejaran koruptor.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga berkomitmen akan memaksimalkan perburuan koruptor yang lari ke luar negeri. Ia bahkan mengatakan akan mengirimkan pasukan khusus untuk mengejar koruptor ke luar negeri.

"Walaupun mereka (koruptor) lari ke Antartika, saya akan mengirim pasukan khusus untuk mencarinya di sana," kata Prabowo.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui saat ini industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki tengah menghadapi tantangan berat. Bahkan Lembaga pemeringkat S&P Global mencatat indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia anjlok pada Agustus 2024 turun jadi 48,8 setelah bulan sebelumnya juga merosot.

“Tidak hanya dari sisi kinerja ekspor, namun juga daya saing di pasar domestik yang tergerus produk impor,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam permyataan tertulisnya, Selasa (2/9).

Untuk itu, Febrio memastikan perhatian terus diberikan untuk industri tertinggal yang tengah menghadapi tantangan berat. Pemerintah terus berupaya mendorong daya saing industri tersebut dengan berbagai bauran kebijakan.

Sebagai langkah menjaga daya saing produk TPT, pemerintah telah menerapkan bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP. Hal itu diantaranya untuk pakaian dan aksesori pakaian hingga November 2024.

Kebijakan serupa juga diberlakukan untuk tirai, kelambu tempat tidur, serta benang dari serat staple sintetik dan artifisial hingga Mei 2026. Lalu juga kain dan karpet hingga Agustus 2027. Serta penerapan bea masuk anti dumping atau BMAD untuk produk poliester staple fiber atau benang dari India, Cina, dan Taiwan hingga Desember 2027.

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri TPT dalam negeri yang memiliki serapan tenaga kerja besar,” ujar Febrio.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menyiapka tiga strategi untuk menggenjot kinerja industi TPT. Strategi tersebut disiapkan di tengah lesunya industri tekstil Indonesia.

Tiga strategi yang disiapkan adalah memperkuat sumber daya manusia, memastikan bahan baku, hingga menghidupkan lagi sektor permesinan nasional.

“Menghidupkan kembali industri permesinan tekstil untuk mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi industri TPT nasional," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Indysti Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita dikutip dari Antara, Minggu (1/9).

Strategi tersebut telah dilakukan dengan memberantas impor ilegal, mengawasi penjualan produk di media sosial, pengenaan hambatan perdagangan, implementasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, hingga restrukturisasi mesin.

Kemenperin melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri atau BSKJI juga menyiapkan sertifikasi. Diharapkan, pelaku industri bisa memanfaatkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau. Program tersebut memiliki nilai peluang Rp 1.223 triliun pada tahun ini.

Dari data Kemenperin, industri tekstil mulai menunjukkan perbaikan kinerja pada kuartal I 2024. Produk domestik bruto atau PDB dari sektor ini tumbuh 2,64% secara tahunan.Selain itu, angka ekspor sektor tekstil juga tercatat mencapai US$ 2,95 miliar atau meningkat 0,19% pada tiga bulan pertama 2024.

Lembaga pemeringkat S&P Global mencatat indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Indonesia anjlok pada Agustus 2024 setelah bulan sebelumnya juga merosot. Indeks PMI manufaktur Indonesia pada Agustus turun menjadi 48,9 dari 49,3 pada Juli 2024.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengungkapkan penyebab turunnya PMI manufaktur Indonesia tidak terlepas dari menurunnya kinerja sektor manufaktur global di tengah tekanan permintaan. Pelemahan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di Cina, kawasan Eropa, dan Amerika Serikat. Febrio mengakui kondisi tersebut harus semakin diantisipasi ke depannya.

Febrio menambahkan, kondisi manufaktur negara mitra dagang dan kawasan ASEAN juga mengalami tantangan yang sama. “Amerika Serikat PMI manufakturnya 48,0 dan Jepang 49,8,” ujar Febrio dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/9).

Dia mengatakan negara tetangga Indonesia lainnya seperti Malaysia dan Australia juga mengalami kontraksi PMI Manufaktur masing-masing pada level 49,7 dan 48,5.

Di tengah perlambatan PMI manufaktur Indonesia, Febrio yakin optimisme masih terjaga dengan kinerja sejumlah leading industry di Tanah Air. Industri makanan dan minuman serta kimia farmasi konsisten tumbuh di atas 5% secara tahunan hingga kuartal II.

“Bahkan, industri logam dasar tumbuh hingga 18,1% seiring proses hilirisasi yang semakin menunjukkan hasil,” kata Febrio.

PMI manufaktur yang levelnya di bawah indeks 50 menunjukkan terjadinya kontraksi. Indeks pada Agustus menunjukkan manufaktur Indonesia berada di kondisi terburuk dalam tiga tahun terakhir.

"Penurunan pada sektor manufaktur Indonesia pada Agustus ditandai oleh penurunan tajam pada permintaan baru dan output dalam tiga tahun terakhir, " ujar Economics Director S&P Global Market Intelligence, Paul Smith.

Smith mengaku tidak heran jika banyak perusahaan yang menanggapi kondisi saat ini dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Namun, menurut Smith, banyak perusahaan yang percaya kondisi ini hanya berlangsung sementara.

"Di tengah laporan tantangan pengiriman global berkelanjutan, harga input masih naik meski inflasi terus turun perlahan, mencapai posisi terendah dalam sepuluh bulan pada bulan Agustus," kata Smith.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bertemu dengan aplikator ojol seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive dan ShopeeFood pada Jumat (30/8). Bagaimana respons kementerian terkait tuntutan ribuan driver ojek online yang berdemo pada Kamis (29/8)?

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, kementerian akan berupaya memediasi aplikator dan mitra untuk mencari solusi terkait persoalan yang dihadapi oleh pengemudi ojek online alias ojol.

“Ini urusan aplikator dengan pekerja. Kami akan berusaha memediasi dan memberikan regulasi yang baik, bukan hanya dari sisi aplikator, tetapi juga para pekerja," ujar Budi Arie di Jakarta, Jumat (30/8).

Budi Arie menekankan pentingnya mendengarkan keluhan dan masukan dari para pengemudi ojek online alias ojol untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan mereka.

Mengenai kebijakan tarif, Budi Arie menjelaskan bahwa isu ini tidak hanya melibatkan Kementerian Kominfo, tetapi juga sejumlah kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah.

"Jangan salah. Tarif itu juga persoalan pemerintah daerah. Bisa berbeda satu tempat dengan tempat yang lain," kata Budi Arie.

Dalam kaitannya dengan kemungkinan perubahan Peraturan Menteri Kominfo terkait tarif pengantaran barang dan makanan, Budi Arie menyatakan bahwa kebijakan itu memerlukan harmonisasi. Sebab, pembahasan aturan ini mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak, termasuk pengemudi ojol, aplikator, serta masyarakat pengguna layanan.

Budi Arie menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mengupayakan yang terbaik bagi para pekerja pengemudi ojek online alias ojol di Indonesia. "Dalam waktu dekat ini, kami akan konsolidasi terus semua, supaya harmonisasi bisa berjalan," ujar dia.

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto menyampaikan, penanganan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengemudi ojek online alias ojol membutuhkan pembahasan lintas-sektor.

Kominfo sedang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, dan aplikator untuk membahas penanganan persoalan penyelenggaraan layanan pemesanan ojek online alias ojol.

"Prinsipnya, Kominfo membangun komunikasi, berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, pemda, dan aplikator untuk mencarikan solusi terbaik seperti apa," kata Wayan pada Jumat (30/8).

Terkait tuntutan pengemudi ojek online alias ojol agar Kominfo yang menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, Wayan menyampaikan bahwa hal ini tetap menjadi kewenangan perusahaan.

"Kewenangan menentukan tarif itu mereka dengan kompetisinya, sebagaimana mereka berkompetisi mencari uang. Sementara itu, kami mengawasi," katanya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Prabu Revolusi menyampaikan, pertemuan dengan aplikator ojol digelar pada Jumat (30/8). “Pihak aplikator menyepakati untuk melakukan sejumlah penyesuaian pada proses bisnis mereka,” ujar dia dalam pesan singkat pada Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Akan tetapi, Prabu tidak memerinci penyesuaian apa saja yang disepakati oleh aplikator ojek online alias ojol seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive dan ShopeeFood.

Sementara itu, daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

Tarif pengantaran barang dan makanan memang diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar. Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo. Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Kepala Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional atau KON Rahman ditemui di lokasi demo, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Ribuan pengemudi ojol yang berdemo berharap peraturan itu direvisi, sehingga memungkinkan Kominfo menentukan tarif pengantaran barang dan makanan. Alasannya, aplikator bisa menerapkan program pengantaran barang dan makanan dengan harga yang murah.

“Bayangkan mitra pengemudi ojek online alias ojol hanya mendapatkan Rp 5.000 - Rp 7.000," kata Rahman.

Pengemudi ojek online Gojek sekaligus Grab, Bintang, menjelaskan tarif pengantaran makanan dan barang maksimal lima kilometer Rp 10.800. Setelah dikurangi potongan 20% menjadi sekitar Rp 8.000.

“Tetapi ada program Aceng, argo goceng. Pengemudi ojek online alias ojol yang tergabung dalam program ini akan didahulukan mengambil order, tetapi argonya parah sekali yakni Rp 5.000. Saya berharap aceng dihilangkan,” kata Bintang kepada Katadata.co.id, Kamis (29/8).

Aceng yang dimaksud merujuk pada Program Mitra GoFood Jarak Dekat. Pada Oktober 2023, pengemudi ojek online atau ojol sebenarnya pernah membuat petisi untuk menghilangkan program ini. Petisi itu sudah ditandatangani oleh 195 orang dari target 200.

“Hal ini berdampak besar terhadap penghasilan para driver ojol yang sering mengatar pesanan makanan, menjadi menurun sangat drastis baik mitra Gojek reguler maupun kompetitor seperti GrabFood dan ShopeeFood,” demikian dikutip.

PT Pertamina Patra Niaga melaporkan 78% pengguna bahan bakar minyak (BBM) Pertalite pada Juni 2024 memiliki jumlah rata-rata konsumsi harian mencapai 19,5 liter untuk setiap kendaraan.

“Artinya 78% dari populasi konsumen, pengisian Pertalite 19,5 liter per hari mencukupi kebutuhan BBM untuk kendaraan mereka," Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari dalam siaran pers, Selasa (3/9).

Heppy menyebut, angka 78% ini dihimpun dari penjualan real time di SPBU dengan menggunakan sistem SPBU yang telah terdigitalisasi. Heppy menyebut digitalisasi ini digunakan untuk mendorong penyaluran BBM subsidi secara tepat melalui program Subsidi Tepat.

“Menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” ungkapnya.

Pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code terus dilakukan. Pertamina Patra Niaga saat ini memprioritaskan lokasi lokasi yang berada di wave satu yaitu wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Berdasarkan data Pertamina Patra Niaga, hingga 2 September 2024 terdapat 4.122.358 nomor polisi kendaraan yang telah terverifikasi dan bertransaksi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Pertamina menggunakan QR Code.

Pendaftaran QR Code berlaku untuk kendaraan roda empat. Heppy mengatakan pencatatan data QR code merupakan upaya mewujudkan subsidi tepat dan dukungan pada kebijakan pemerintah untuk pengaturan pengguna BBM subsidi ke depannya.

"Diharapkan tahap satu bisa tercapai 100% pada akhir September 2024. Sisanya akan dilakukan tahap kedua rencana paling cepat bulan Oktober-November 2024” ujarnya.

Untuk mendaftarkan diri, pengguna dapat mengklik tautan https://subsiditepat.mypertamina.id dan menyiapkan dokumen:

• foto kartu tanda penduduk (KTP)
• foto diri
• foto surat tanda nomor kendaraan (STNK) tampak depan dan belakang
• foto kendaraan tampak keseluruhan
• foto kendaraan tampak depan dengan nomor polisi
• foto kir bagi kendaraan pengguna KIR

Seluruh dokumen harus dipastikan terbaca dengan jelas dan dikirim dalam format foto alias jpg. “Bagi masyarakat pengguna Pertalite yang belum melakukan pendaftaran, diharapkan segera melakukannya untuk memastikan akses subsidi BBM yang tepat sasaran,” ucap Heppy.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan penggunaan jet pribadi yang dilakukan keluarga Presiden Joko Widodo. Setelah sebelumnya mengirimkan surat klarifikasi pada putra Jokowi Kaesang Pangarep, kini KPK mengusut Wali Kota Medan yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution.

"Saya baru meminta Direktur LHKPN untuk mengklarifikasi apa yang berlangsung," kata Ketua KPK Nawawi Pomolango, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Sebelumnya, beredar di media sosial foto Bobby bersama istrinya, Kahiyang Ayu yang menggambarkan keduanya menaiki jet. Foto-foto yang beredar itu diunggah akun X MurtadhaOne1 pada Februari 2023 dengan latar lokasi diduga di Lanud Suwondo, Medan, Sumatera Utara

"Saya tidak menyebut nama yang penting siapapun bersinggungan dengan soal-soal isu pemberantasan korupsi itu menjadi tupoksi daripada KPK," kata Nawawi.

Di sisi lain, ia mengatakan saat ini KPK juga tengah berusaha mengklarifikasi putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Kendati demikian, Nawawi mengaku belum mengetahui lokasi dari Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

"Tidak. Tidak. kami enggak tahu di mana. Belum terinfo," kata Nawawi.

Nawawi pun membantah KPK memberi perlakuan khusus pada putra Presiden Jokowi itu. Ia menegaskan setiap orang di mata hukum sama. Meski dirinya bukan penyelenggara negara, namun Kaesang merupakan putra dari presiden.

Nawawi mengatakan, telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat untuk melakukan klarifikasi pada Kaesang. "Kaesang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah... Apa? Bisa dilanjutin gitu kan? Sudah dipahami," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi Kaesang sebagai penerima fasilitas atau barang tersebut. Pemanggilan itu, kata Alex, sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK.

"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara, kan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaesang seperti itu." kata Alex

Adapun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu terseret dugaan gratifikasi buntut penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, perusahaan asal Singapura.

Aktivitas Kaesang saat itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR. Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang. Namun, pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menurun 1,01% ke level 7.616 pada penutupan perdagangan Selasa (3/9). Analis menyebut investor melakukan aksi ambil untung (profit taking) setelah IHSG mencapai rekor tertinggi sepanjang masa (all time high) pada perdagangan kemarin.

Tim analis Pilarmas Sekuritas menyatakan selain aksi ambil untung, pelaku pasar merespons negatif data indeks manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi. Indeks PMI Manufaktur Indonesia pada Agustus mengalami kontraksi di level 48,9 atau turun 0,4 poin dibandingkan bulan Juli 2024 yang berada di level 49,3.

Penurunan tersebut seiring dengan penurunan pada output dan permintaan baru. "Di sisi lain, pasar juga memiliki pandangan ini juga tidak terlepas dari potensi kualitas daya beli masyarakat yang tampaknya turun," kata Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Selasa (3/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 10,58 triliun dengan volume 21,98 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.080.268 kali.

Sebanyak 227 saham menguat, 364 saham terkoreksi, dan 203 saham tidak bergerak. Sedangkan kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 13.008,12 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di Bursa, seluruhnya berada di zona merah. Indeks saham sektor konsumer siklikal turun paling dalam, sebesar 4,27%.

Sementara itu, mayoritas indeks utama bursa Asia juga melemah. Nikkei 225 turun 0,04%, Shanghai Composite Indeks turun 0,29%, Hang Seng turun 0,23%, sedangkan Straits Times naik 0,5%.

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT MNC Land Tbk (KPIG) turun 20,30% menjadi Rp 157
- PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) turun 16,19% menjadi Rp 88
- PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) turun 7,79% menjadi Rp 71
- PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) turun 5,11% menjadi Rp 835
- PT Bank Jago Tbk (ARTO) turun 5,07% menjadi Rp 2.810

Saham naik paling tinggi (top gainers):
- PT Net Visi Media Tbk (NETV) naik 9,48% menjadi Rp 127
- PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) naik 6,21% menjadi Rp 3.080
- PT Bumi Resources Mineral Tbk (BRMS) naik 5,62% menjadi Rp 169
- PT Bumi Resources Tbk (BUMI) naik 5,38% menjadi Rp 98
- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) naik 2,93% menjadi Rp 1.580

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut sumber anggaran program makan bergizi gratis atau MBG yang mencapai Rp 71 triliun tidak diambil dari dana program pendidikan yang sudah ada.

Biayanya tidak diambil dari dana pendidikan kementerian dan lembaga. Bahkan dananya juga tidak diambil program bantuan operasional sekolah atau BOS, gaji guru, perbaikan sekolah, maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP.

"Rp 71 triliun diambil dari mana? Tidak diambil dari mana-mana, itu on top,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD, Jakarta, Senin (2/9).

Bendahara Negara itu memastikan tidak ada perubahan untuk dana BOS, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, serta gaji guru. Semua anggaran itu tidak dipangkas demi program makan bergizi gratis.

Anggaran MBG Rp 71 triliun, Sri Mulyani mengatakan, akan diambil dari cadangan dana abadi pendidikan. "Jadi tidak diambil dari pos yang sudah dialokasikan tapi bisa dari cadangan pendidikan yang kemudian digunakan untuk program makan bergizi gratis," kata perempuan yang akrab disapa Ani itu.

Melansir Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan, dana ini untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang tidak dapat digunakan untuk belanja.

Dana abadi itu dapat bersumber dari APBN, pendapatan investasi, dan sumber lain yang sah, tidak mengikat, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap tahun pemerintah mengalokasikan Rp 20 triliun untuk dana abadi pendidikan. Per awal 2024, jumlahnya telah menyentuh Rp 139 triliun.

Sebagai informasi, MBG merupakan program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Anggarannya mencapai Rp 71 triliun atau 0,29% terhadap produk domestik bruto dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2025.

Program makan bergizi gratis harapannya dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,1% pada 2025. "Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 820 ribu pekerja,” dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025.

Kelompok penerima program tersebut adalah siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting. Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

Pendiri sekaligus CEO Group VIDA Niki Luhur menilai bahwa kode OTP alias One-Time Password alias OTP kerap menjadi celah penipuan digital. Ia menyarankan penyelenggara layanan elektronik baik bank maupun dompet digital tidak lagi menggunakan OTP.

Kode OTP merupakan enam digit kode unik sekali pakai untuk memverifikasi identitas pengguna. OTP biasanya dikirimkan ke perangkat melalui SMS, email, atau aplikasi seluler.

Niki menyampaikan, Malaysia sudah melarang bank dan startup teknologi finansial alias fintech penyedia dompet digital memakai kode OTP.

“Ini small fraud yang terjadi di Indonesia dan salah satu masalah utamanya yakni kode OTP mudah dibagikan,” ujar Niki kepada wartawan di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/9).

Penipu seringkali menggunakan metode manipulasi alias social engineering alias untuk mendapatkan kode OTP, sehingga mereka bisa mengakses informasi pribadi atau bahkan langsung masuk ke aplikasi.

“Tidak perlu hacker. Mereka hanya menelepon calon korban dan memanipulasi untuk mendapatkan kode OTP,” kata dia.

Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk proses verifikasi selain kode OTP, seperti:

1. Verifikasi identitas pengguna dapat dilakukan melalui beberapa metode selain kode OTP (One-Time Password). Berikut beberapa alternatif dan sumber referensinya:
2. Authenticator Apps seperti Google Authenticator atau Microsoft Authenticator menghasilkan kode verifikasi yang berubah setiap beberapa detik. Pengguna harus memasukkan kode yang ditampilkan di aplikasi saat login.
3. Biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, atau pemindaian iris mata.
4. Email Verification dengan mengirim tautan verifikasi atau kode ke email pengguna, yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan proses verifikasi.
5. Security Questions dengan mengajukan serangkaian pertanyaan keamanan yang sebelumnya telah dijawab oleh pengguna.
6. Hardware Tokens yakni menggunakan perangkat keras khusus seperti YubiKey yang harus dicolokkan ke komputer atau perangkat mobile untuk melakukan otentikasi.
7. Push Notifications yaitu dengan mengirimkan notifikasi ke perangkat mobile pengguna, yang kemudian dapat disetujui atau ditolak untuk mengizinkan akses.
8. Tanda tangan digital yang dibuat melalui metode enkripsi menggunakan mekanisme kriptografi asimetris. Ini berbeda dengan tanda tangan elektronik seperti gambar tanda tangan atau checklist. Kriptografi asimetris pada tanda tangan digital merupakan proses penguncian data dengan kunci privat, yang hanya bisa dibuka dengan kunci pasangannya yang disebut kunci publik.

Akan tetapi, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyampaikan bahwa ada enam syarat tanda tangan bisa menjadi jaminan, sebagaimana diatur dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE:

• Dibuat secara privasi dan hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan
• Pemilik asli memiliki kuasa untuk menggunakannya
• Perubahan tanda tangan digital dapat diketahui secara pasti
• Semua perubahan tentang informasi elektronik terkait tanda tangan bisa diketahui
• Punya cara khusus mengetahui pasti pemilik tanda tangannya
• Punya cara khusus membuktikan bahwa pemilik tanda tangan sudah memberikan persetujuan terkait informasi elektronik tertentu.

“Oleh karena itu, muncul tanda tangan digital bersertifikasi dengan memanfaatkan teknologi infrastruktur kunci publik atau IKP yang menggunakan proses enkripsi, autentifikasi, dan verifikasi identitas yang telah terbukti keamanannya,” ujar Nezar.

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengaku sempat menyarankan Anies Baswedan membuat partai politik sendiri. Pria yang dikenal dengan nama HNW itu mengatakan wacana itu sempat dibahas Anies dengan beberapa petinggi PKS.

"Kami sendiri, saya, pernah sampaikan ke beliau (Anies) tentang opsi untuk kenapa beliau tidak membuat partai saja begitu," kata HNW di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Ia mengatakan, Anies juga sempat membicarakan wacana itu dengan Ketua Majelis Syura (PKS) Salim Segaf Al Jufri, juga Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Di sisi lain, HNW juga mengomentari pernyataan Anies yang menyebut partai politik bak tersandera di Pilkada 2024.

Ia mengatakan, tak perlu mengeluarkan penilaian-penilaian yang tak proporsional. "Inilah yang terjadi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ke depan, termasuk juga bagaimana kita berkomunikasi atau berkolaborasi dengan parpol-parpol," kata dia.

Sebelumnya, Anies mengirim sinyal bakal mendirikan organisasi massa (ormas) atau partai politik baru untuk menampung aspirasi dan semangat perubahan yang makin berkembang di masyarakat. Rencana ini ditempuh setelah Anies batal terlibat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dia menyampaikan keinginan untuk membuat ormas atau partai politik masih memantau dan memperhitungkan aspirasi semangat perubahan yang belakangan ini cenderung bermunculan. Anies menyampaikan gagasan tersebut dalam tayangan video bertajuk 'Catatan Anies Pasca Pilpres dan Pendaftaran Pilkada 2024' yang disiarkan oleh kanal Youtube Anies Baswedan pada Jumat (30/8).

"Bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang semakin hari makin terasa besar dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru mungkin itu jalan yang akan kami tempuh," kata Anies.

Mantan Calon Presiden 2024 ini berharap niat untuk mendirikan ormas dan partai politik dapat terwujud dalam waktu dekat. Anies berharap adanya organisasi politik baru yang ia bangun dapat mendukung terciptanya demokrasi yang sehat dan iklim politik yang lebih berfokus pada penciptaan gagasan politik.

"Semoga tidak terlalu lama lagi kita bisa mewujudkan langkah -langkah kongkrit untuk bisa mewadahi gerakan yang sekarang ini makin hari makin membesar, menginginkan indonesia yang lebih setara," ujar Anies.