Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN berharap pemerintah melibatkan peternak ayam pedaging skala kecil dalam program Cadangan Pangan Pemerintah. Peternak menduga harga daging ayam di tingkat produsen yang terlalu murah disebabkan oleh para aggregator swasta.

Ketua Umum KPUN Alvino Antonio mencatat, harga daging ayam di tingkat peternak di bawah harga pokok produksi sejak Juli 2024. Kondisi tersebut seketika membaik jika asosiasi menyurati Kementerian Pertanian atau berencana melakukan demonstrasi.

"Pada 30 Juli 2024, kami menyurati Kementerian Pertanian terkait rendahnya harga daging ayam yang diterima peternak. Besoknya, pemerintah memanggil semua agregator dan harga di pasar membaik hingga Rp 4.000 per kg," kata Alvino di Kantor Ombudsman RI, Selasa (27/8).

Aggregator daging ayam adalah perusahaan besar yang menjual daging ayam di ritel modern maupun pasar tradisional. Alvino mencatat, harga daging ayam di tingkat peternak konsisten turun dari posisi sekitar Rp 18.500 per kg 5 Juli 2024. Angka tersebut menyentuh titik terendah pada 29 Juli 2024 antara Rp 15.500 sampai Rp 17.000 per kg.

Harga naik menjadi antara Rp 17.500 sampai Rp 21.000 per kg pada 1 Agustus 2024 dan kembali susut besoknya menjadi sekitar Rp 18.000 per kg. Dengan kata lain, peternak ayam pedaging skala kecil merugi selama hampir dua bulan terakhir.

Alvino menyampaikan, harga pokok produksi daging ayam kini senilai Rp 21.000 per kg. Angka tersebut sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah senilai Rp 21.000 per kg sampai Rp 23.000 per kg. "Harapannya, bagaimana caranya hasil produksi peternak kecil ini bisa dijadikan Cadangan Pangan Pemerintah," katanya.

Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun depan naik 7,9% secara tahunan menjadi Rp 124,4 triliun. Anggaran pangan di masa pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu menjadi yang terbesar setidaknya sejak 2020.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan 2025, sebagian besar atau 35,5% anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan sebagai subsidi pupuk senilai Rp 44,15 triliun. Subsidi pupuk menjadi bagian dari anggaran belanja nonkementerian yang mencapai Rp 61,07 triliun.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Telkomsel dan IDSurvey meluncurkan platform Maritime Cloud Platform atau MCP untuk mendigitalisasi industri maritim. Solusi ini memadukan tiga teknologi yakni Cloud Computing, Satellite Constellation, dan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligent (AI).

Menteri BUMN Erick Thohir dalam sambutan saat acara pre-launching solusi Maritime Cloud Platform di Batavia Marina Sunda Kelapa pada akhir pekan lalu (23/8) menyampaikan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jalur laut yang strategis. Maritim menjadi salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia.

"Potensi Blue Economy Indonesia sangat besar. Bagi bangsa ini, laut bukan hanya sebagai penghubung, melainkan nadi dari perekonomian, sumber kehidupan, dan simbol kejayaan. Untuk itu, Maritime Cloud Platform patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi ekosistem pelayaran nasional," ujar Erick Thohir dalam keterangan pers, akhir pekan lalu (24/8).

Direktur Utama IDSurvey Arisudono menyampaikan, Maritime Cloud Platform berfungsi meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, melalui fitur information system dashboard diiringi dengan komunikasi satelit real-time yang lebih efisien dan reliable, baik antar-kapal maupun dengan pusat kendali.

Teknologi itu juga akan berguna untuk mempercepat respons terhadap situasi darurat. "IDSurvey sebagai Holding BUMN Jasa Survei, memiliki peranan penting dalam sektor Testing, inspection dan Certification di Indonesia," kata Arisudono.

Konsep solusi Maritime Cloud Platform merupakan one stop solution indutsri maritim dalam hal operasional dan komunikasi, sistem komunikasi satelit yang real-time, sehingga dapat menghilangkan blind-spot di operasional kapal, serta terintegrasi dengan data klasifikasi dan statutoria Biro Klasifikasi Indonesia.

IDSurvey meyakini bahwa penerapan teknologi digital sangat penting guna meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan, kinerja dan manajemen kapal. Oleh karena itu, perusahaan menggandeng Telkomsel.

Kedepan, dapat diakses oleh masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri sebagai ekosistem digital maritim.

Ditektur Utama Telkomsel Nugroho menambahkan, solusi Maritime Cloud Platform merupakan awal dari transformasi digital industri maritim yang lebih efisien, aman dan berkelanjutan.

“Kolaborasi strategis antara Telkomsel dan BKI melalui Sinergi BUMN, merupakan langkah konkret dalam mendukung inisiatif Five Bold Moves dari Telkom Group. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat digitalisasi di berbagai sektor, termasuk kemaritiman," kata Nugroho.

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) saat ini tengah berada di tahap akhir dalam proses pelepasan atau spin-off unit usaha syariahnya, BTN Syariah. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menjelaskan, proses ini sudah mencapai sekitar 70% dari keseluruhan tahapan yang direncanakan.

Proses akuisisi saat ini telah memasuki tahap penilaian atau due diligence, di mana bank yang menjadi target akuisisi dinilai dari berbagai aspek. Ia menambahkan bahwa bank yang akan diakuisisi memiliki struktur yang cukup sederhana, yang dapat mempermudah proses transisi.

Meski demikian, identitas bank yang akan diakuisisi masih dirahasiakan. Nixon menyebutkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diselesaikan dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pasar Modal sebelum informasi ini bisa diumumkan secara publik.

Dengan proses yang sudah sejauh ini, BTN optimis dapat menyelesaikan spin-off BTN Syariah sesuai rencana, sekaligus memperkuat posisi bank dalam industri perbankan syariah di Indonesia.

“Tapi intinya kita ini dengan mereka bisa dibilang 70% sepakat lah ya mendekati. Bisa mendekati 90% dalam waktu akhir minggu ini,” kata Nixon dalam konferensi pers paparan publik 2024 secara virtual, Selasa (27/8).

Nixon menyebut, proses transaksi kali ini tidak rumit dan ukuran transaksinya relatif kecil. Saat ini, pihak BTN sedang intens berdiskusi tentang valuasi dengan pihak terkait, termasuk pemilik saham. Nixon berharap transaksi ini bisa diselesaikan tahun ini atau awal tahun depan.

Setelah ada kesepakatan, ia mengatakan hal ini perlu mendapatkan izin dari OJK, persetujuan pemegang saham, dan persyaratan lainnya.

Nixon berharap dapat menandatangani Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) pada September atau Oktober 2024 ini, meskipun masih tergantung pada izin OJK dan persetujuan pemegang saham.

Selain itu, BTN juga tengah melakukan audit karena harus menggunakan laporan keuangan yang sudah diaudit atau melalui tinjauan terbatas.

“Itu ada proses administrasi yang mesti diselesaikan, jadi yang namanya akusisi itu administrasi banyak lah ketentuan pasar modalnya,” jelasnya.

Rampung Kuartal I 2025

Sebelumnya pemisahan BTN Syariah dari induknya ditargetkan tuntas pada kuartal I 2025 setelah BTN mengakuisisi satu bank syariah yang bakal dimerger dengan unit usahanya tersebut.

Kepala Analis Stockbit Sekuritas Rahmanto Tyas mengatakan, dalam analyst meeting BTN semester I 2024, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu berharap BBTN dapat menyelesaikan perjanjian pembelian saham bersyarat (CSPA) bank yang diincar sebelum pelantikan presiden baru atau sebelum Oktober 2024.

Manajemen BTN menyatakan bahwa bank tersebut tengah melakukan due diligence terhadap sebuah bank syariah yang tidak diungkapkan namanya. Manajemen BTN yakin perusahaan dapat menyelesaikan kesepakatan tersebut. Saat ini BTN tengah dalam tahap negosiasi mengenai syarat dan valuasi dari perusahaan yang menjadi target akuisisinya.

Meskipun nama bank syariah tersebut dirahasiakan, Stockbit Sekuritas memperkirakan bahwa bank tersebut adalah PT Bank Victoria Syariah, entitas yang dimiliki 80,2% oleh Victoria Investama (VICO) dan 19,8% oleh Bank Victoria International (BVIC).

Komunitas Peternak Unggas Nasional atau KPUN mendorong pemerintah memprioritaskan peternak ayam kecil dalam program Makan Bergizi Gratis pada pemerintahan selanjutnya. Langkah tersebut dinilai dapat menjaga stabilitas harga daging ayam yang dinikmati peternak.

Ketua Umum KPUN Alvino Antonio menghitung pemerintah hanya perlu mengeluarkan dana Rp 744 miliar per bulan atau Rp 9 triliun per tahun untuk menyerap daging ayam dalam keperluan program MBZ. Harga ayam yang dinikmati pemerintah adalah Rp 31.000 per kilogram dengan berat per karkas ayam sekitar 1,2 kilogram.

"Dengan anggaran program MBZ yang katanya sekitar Rp 80 triliun, harusnya itu dapat membuat kami peternak kecil sejahtera," kata Alvino di Kantor Ombudsman, Selasa (27/8).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2025 mencantumkan anggaran MBZ senilai Rp 71 triliun. Angka tersebut jauh lebih kecil dari usulan kampanye Presiden Terpilih Prabowo Subianto sekitar Rp 400 triliun hingga Rp 450 triliun.

Alvino menyampaikan, mayoritas peternak ayam pedaging kini merugi lantaran harga daging ayam yang dinikmati peternak hanya sekitar Rp 18.000 per kg. Pada saat yang sama, harga pokok produksi yang dikeluarkan petani rata-rata senilai Rp 21.000 per kg.

Alhasil, Alvino menyampaikan sebagian peternak ayam pedaging kini tidak bisa membayar cicilan kredit modal ke perbankan. Menurutnya, hal tersebut didorong oleh BUMN pangan yang mulai mengedepankan laba.

BUMN pangan yang dimaksud Alvino adalah PT Berdikari dan PT Rajawali Nusindo. Alvin mengatakan. kedua perusahaan pelat merah tersebut cenderung memasok daging ayam dari pedagang dibandingkan peternak.

Alvino menyampaikan, harga ayam yang ditawarkan pedagang lebih rendah mengingat pedagang membeli ayam pada harga yang rendah dan disimpan dalam rantai pendingin. Namun, Alvino mengakui tidak memiliki bukti otentik atas klaim tersebut.

"Kami tidak ada bukti otentik, tapi kami tahu modus permainan tersebut," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnnya mengatakan, masih belum menentukan kementerian atau lembaga pelaksana program makan bergizi gratis. Teknis pelaksanaan program tersebut harus ditentukan oleh pemerintahan selanjutnya.

Saat ini, anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah masuk dalam salah satu poin alokasi pendidikan total Rp 722,6 triliun. “Jadi mohon sabar. Siapa yang mengeksekusi akan diumumkan sendiri oleh presiden terpilih. Pak Menteri Pendidikan Nadiem juga tidak menjelaskan, karena kami sudah menaruh hasilnya di dalam format kabinet baru,” kata dia.

Meski begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa program makan bergizi gratis sudah ada perkembangan. “Tetapi bukan saya yang harus mengumumkan,” katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis Rp 71 triliun atau 0,29% dari PDB pada RAPBN 2025. Program ini diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,1% pada 2025.

Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), salah satu unit RS di bawah pengelolaan PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC), telah kembali beroperasi secara normal setelah insiden kebakaran yang terjadi pada Senin, 26 Agustus 2024.

Kebakaran yang terjadi di lantai 4F, area gudang penyimpanan yang sedang dalam proses renovasi, berhasil diatasi tanpa adanya korban jiwa.

Untuk memastikan kondisi seluruh pasien tetap aman dan nyaman, manajemen RSPP melakukan penyisiran ke setiap kamar rawat inap.

Proses penyisiran ini dilakukan oleh tim manajemen pada Senin, 26 Agustus 2024 pukul 20.30 WIB, memastikan tidak ada area yang terlewat dalam upaya pemulihan pasca kebakaran.

Hasil dari penyisiran ini menunjukkan bahwa seluruh area rawat inap dalam kondisi baik dan siap digunakan kembali.

Plt. Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC, dr. Lia Gardenia Partakusuma, menyampaikan bahwa saat ini RSPP telah kembali beroperasi seperti sedia kala.

Seluruh layanan kesehatan di RSPP telah berjalan normal, dan manajemen memastikan bahwa pasien serta seluruh staf berada dalam kondisi yang baik.

“Kami bersyukur tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, dan operasional rumah sakit dapat kembali berjalan normal dalam waktu yang singkat. Langkah-langkah preventif akan terus kami tingkatkan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pasien serta seluruh staf di lingkungan rumah sakit,” ujar dr. Lia, dalam keterangan resmi, Selasa (27/8).

Sejak pagi hari ini, Selasa, 27 Agustus 2024, pelayanan medis di RSPP telah berfungsi seperti biasa. Layanan rawat jalan sudah dibuka mulai pukul 07.30 WIB, dan seluruh layanan rawat inap juga telah kembali beroperasi penuh. Adapun, masyarakat dapat kembali mengakses layanan kesehatan di RSPP dengan aman dan nyaman.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Pemerintah sebelumnya mengatakan akan melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 September nanti. Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut 1 September nanti adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM.

“Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (27/8).

Bahlil menyebut, aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri (permen). Dia mengatakan subsidi BBM ini memang ditujukan bagi golongan masyarakat yang menerima, sehingga bagi pemilik kendaraan mewah jangan mengonsumsi.

“Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia bos?” ujarnya.

Aturan Selesai September

Sebelumnya, Kementerian ESDM mengatakan regulasi yang mengatur kriteria pengguna BBM subsidi direncanakan selesai pada September mendatang.

“Kami sedang finalisasi dari segi regulasinya, mungkin dalam dua mingguan lagi selesai,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di kantornya pada Kamis (22/8).

Berdasarkan keterangan Dadan, dua minggu yang akan datang menandakan bahwa regulasi anyar ini akan terbit saat September 2024. Dadan menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan untuk segera menyelesaikan regulasi terkait kriteria pengguna BBM subsidi.

Regulasi kriteria pengguna BBM subsidi akan mengatur konsumen jenis Solar maupun Pertalite. Sebelumnya, Dadan juga telah mengatakan bahwa pembahasan mengenai kriteria pengguna yang bisa mendapatkan bahan bakar minyak alias BBM subsidi dibahas dalam rapat koordinasi di tingkat menteri koordinator.

“Kami sedang menyelesaikan regulasinya, sambil menyiapkan program untuk sosialisasi pembatasan BBM subsidi,” kata Dadan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (9/8).

Dadan menjelaskan, pemerintah memiliki simulasi tersendiri untuk menentukan target masyarakat yang dapat mengonsumsi BBM subsidi. Akan tetapi, dia belum mau memerinci bentuk regulasi yang bakal diterbitkan.

“Yang penting ada peraturan. Apapun level regulasinya baik berbentuk revisi peraturan presiden alias perpres maupun peraturan menteri, menurut saya sama saja,” ujar dia.

Pembatasan 1 September

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skenario program untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran mulai 1 September mendatang.

“Iya. Saya minta untuk sosialisasikan dahulu soal tepat sasaran,” kata Airlangga di kantornya pada Selasa (16/7).

Hal ini ditandai dengan terselenggaranya rapat koordinasi bersama beberapa menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. “Nanti skenario tersebut akan dilaporkan ke Pak Presiden,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga juga menanggapi terkait rencana masuknya BBM rendah sulfur menggantikan bensin untuk mengurangi emisi udara pada 17 Agustus nanti. “Kalau sesuai standar Euro 4 memang harus rendah sulfur, dan tanggal rilisnya bukan 17 Agustus,” ucapnya.

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mencatat peningkatan laba bersih sebesar 18,1% secara year on year (YoY), mencapai Rp1,8 triliun hingga Juni 2024. Corporate Secretary dan Investor Relations Manager KLBF, Syeren Amanda, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif di seluruh segmen bisnis, efisiensi pengelolaan biaya operasional, serta kontribusi dari biaya non-operasional yang mendukung.

Meski margin laba kotor relatif stabil di 39,6% dibandingkan dengan Q1-24, terdapat sedikit penurunan dibandingkan dengan 1H-23 yang mencapai 40,7%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan dalam bauran produk.

“Kami menilai kinerja Semester I-2024 menunjukkan tanda pemulihan yang baik dari sisi volume permintaan, dan dibarengi dengan trend pemulihan margin yang positif," jelas dia dalam paparan Public Expose, Selasa (27/8).

Ia menjelaskan , berbagai inisiatif strategis berjalan sesuai rencana khususnya untuk membangun ekosistem onkologi, obat biologi, obat generik dan alat kesehatan, serta kemitraan strategis untuk membangun produksi bahan baku obat.

Dengan tetap mewaspadai gejolak eksternal dari kondisi finansial dan geopolitik global, KALBE terus memperkuat posisinya dalam industri kesehatan Indonesia.

Presiden Direktur Kalbe, Irawati Setiady, menegaskan komitmen perseroan untuk terus bertumbuh dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, demi memperkuat kemandirian kesehatan di Indonesia.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai divisi Kalbe menunjukkan kinerja yang solid. Divisi Obat Resep mencatat peningkatan penjualan bersih sebesar 7,6% secara year on year (YoY).

Pencapaian ini didukung oleh segmen obat generik yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan obat bagi program BPJS Kesehatan, serta penguatan pada obat-obatan specialty.

Kalbe juga semakin mantap dalam memajukan inovasi di bidang farmasi, khususnya melalui pengembangan obat-obatan biologi dan onkologi, serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ke depan, perusahaan ini berencana memperluas penetrasi obat-obatan onkologi ke wilayah Asia Tenggara.

Divisi Produk Kesehatan juga mencatat pertumbuhan dengan peningkatan penjualan bersih sebesar 1,3% YoY, yang didorong oleh pemulihan bertahap di pasar lokal dan ekspor yang mulai menunjukkan tren positif.

Kalbe terus berfokus pada pengembangan produk dalam kategori preventif dan wellness, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat.

Pada divisi Nutrisi, Kalbe mencatat peningkatan penjualan bersih sebesar 0,5% YoY, didorong oleh pertumbuhan di segmen produk menengah dan minuman. Pertumbuhan ini bahkan melampaui rata-rata pasar lokal untuk kategori susu bubuk.

Kalbe akan terus mengarahkan fokus pada pengembangan produk ready-to-drink dan produk dengan harga yang lebih terjangkau, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas pangsa pasar di masa depan.

Sementara itu, divisi Distribusi dan Logistik mencatat peningkatan penjualan bersih sebesar 17,1% YoY, berkat kontribusi dari prinsipal eksternal yang semakin meningkat, termasuk penambahan prinsipal baru.

Kalbe berencana untuk terus mengembangkan bisnis distribusi, dengan fokus pada pengembangan alat kesehatan sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang.

PT Kalbe Farma Tbk (KALBE) mencatat peningkatan laba bersih sebesar 18,1% secara year on year (YoY), mencapai Rp1,8 triliun hingga Juni 2024. Corporate Secretary dan Investor Relations Manager KLBF, Syeren Amanda, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif di seluruh segmen bisnis, efisiensi pengelolaan biaya operasional, serta kontribusi dari biaya non-operasional yang mendukung.

Meski margin laba kotor relatif stabil di 39,6% dibandingkan dengan Q1-24, terdapat sedikit penurunan dibandingkan dengan 1H-23 yang mencapai 40,7%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan dalam bauran produk.

“Kami menilai kinerja Semester I-2024 menunjukkan tanda pemulihan yang baik dari sisi volume permintaan, dan dibarengi dengan trend pemulihan margin yang positif," jelas dia dalam paparan Public Expose, Selasa (27/8).

Ia menjelaskan , berbagai inisiatif strategis berjalan sesuai rencana khususnya untuk membangun ekosistem onkologi, obat biologi, obat generik dan alat kesehatan, serta kemitraan strategis untuk membangun produksi bahan baku obat.

Dengan tetap mewaspadai gejolak eksternal dari kondisi finansial dan geopolitik global, KALBE terus memperkuat posisinya dalam industri kesehatan Indonesia.

Presiden Direktur Kalbe, Irawati Setiady, menegaskan komitmen perseroan untuk terus bertumbuh dan memanfaatkan setiap peluang yang ada, demi memperkuat kemandirian kesehatan di Indonesia.

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai divisi Kalbe menunjukkan kinerja yang solid. Divisi Obat Resep mencatat peningkatan penjualan bersih sebesar 7,6% secara year on year (YoY).

Pencapaian ini didukung oleh segmen obat generik yang berperan penting dalam memastikan ketersediaan obat bagi program BPJS Kesehatan, serta penguatan pada obat-obatan specialty.

Kalbe juga semakin mantap dalam memajukan inovasi di bidang farmasi, khususnya melalui pengembangan obat-obatan biologi dan onkologi, serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ke depan, perusahaan ini berencana memperluas penetrasi obat-obatan onkologi ke wilayah Asia Tenggara.

Divisi Produk Kesehatan juga mencatat pertumbuhan dengan peningkatan penjualan bersih sebesar 1,3% YoY, yang didorong oleh pemulihan bertahap di pasar lokal dan ekspor yang mulai menunjukkan tren positif.

Kalbe terus berfokus pada pengembangan produk dalam kategori preventif dan wellness, yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat.

Pada divisi Nutrisi, Kalbe mencatat peningkatan penjualan bersih sebesar 0,5% YoY, didorong oleh pertumbuhan di segmen produk menengah dan minuman. Pertumbuhan ini bahkan melampaui rata-rata pasar lokal untuk kategori susu bubuk.

Kalbe akan terus mengarahkan fokus pada pengembangan produk ready-to-drink dan produk dengan harga yang lebih terjangkau, sebagai bagian dari strategi untuk memperluas pangsa pasar di masa depan.

Sementara itu, divisi Distribusi dan Logistik mencatat peningkatan penjualan bersih sebesar 17,1% YoY, berkat kontribusi dari prinsipal eksternal yang semakin meningkat, termasuk penambahan prinsipal baru.

Kalbe berencana untuk terus mengembangkan bisnis distribusi, dengan fokus pada pengembangan alat kesehatan sebagai sumber pertumbuhan berkelanjutan di masa mendatang.

Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% atas pembelian rumah dengan harga maksimal Rp 5 miliar hingga Desember 2024. Perpanjangan insentif ini bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat kelas menengah.

Insentif PPN DTP sebesar 100% atas pembelian rumah berlaku untuk harga penjualan hingga maksimal Rp 5 miliar dan dasar pengenaan pajak maksimal Rp 2 miliar. Kebijakan ini semula berlaku sejak November 2023 hingga Juni 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah sepakat untuk menambah insentif PPN DTP properti dari sebelumnya 50% untuk semester II 2024, menjadi 100% hingga Desember 2024. Selain itu, pemerintah juga menambah target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024.

“Jadi dengan dua kebijakan tersebut yang berlaku nanti untuk 1 September (2024), diharapkan ini juga mendorong kemampuan kelas menengah untuk mendorong sektor konsumsi. Kita tahu sektor konsumsi dan perumahan itu multiplier effect-nya tinggi,” kata Airlangga pada Selasa (27/8), seperti dikutip Antara.

Airlangga mengatakan, kedua program tersebut ditujukan untuk memperkuat kelas menengah yang dinilai sebagai motor penggerak perekonomian. Ia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya dari segi sektor untuk makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Sektor perumahan saat ini menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menilai penambahan fasilitas insentif PPN serta subsidi rumah memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan kelas menengah nantinya. “Karena PPN DTP ini kan sangat dirasakan untuk kelas menengah dan ini dorongan ekonominya cukup bagus, jadi kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP, dan memperpanjang untuk PPN DTP properti,” kata dia.

Ia menambahkan kedua kebijakan tersebut telah disetujui Presiden Joko Widodo pekan lalu dan sedang dipersiapkan aturan perincinya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Saya lupa angkanya, pasti lebih dari tahun sebelumnya. Karena programnya Pak Prabowo kan 3 juta rumah itu, jadi kita sesuaikan dengan itu, pasti lebih besar, " kata Menteri PUPR usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (22/8).

Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya kuota FLPP pada 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah, tetapi kuota tersebut saat ini telah habis.
"Sekarang ini kita sudah laporkan, bahwa ini sudah habis, kami minta tambahan kuota lagi untuk FLPP," kata Basuki.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah mengatakan Indonesia perlu menerapkan Green Industrial Policy atau kebijakan industri hijau untuk mendorong peningkatan industri di masa transisi energi.

Menurutnya, green industrial policy mempunyai tiga aspek utama yaitu krisis iklim, kesetaraan, serta arsitektur keuangan global.

Imaduddin mengatakan aspek pertama bisa diwujudkan dengan mengarahkan kebijakan industri hijau berfokus kepada pengurangan emisi gas rumah kaca, promosi energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

"Ini mencakup subsidi untuk teknologi hijau, regulasi pembatasan emisi, dan investasi infrastruktur berkelanjutan," ujar Imaduddin dalam webinar, Selasa (27/8).

Imaduddin mengatakan, aspek kedua adalah equality atau kesetaraan di mana kebijakan industri hijau bertujuan untuk memastikan transformasi hijau membawa manfaat yang merata bagi masyarakat.

"Melibatkan penciptaan lapangan kerja di industri hijau, program pelatihan ulang pekerja dari sektor tradisional, dan mengatasi kesenjangan akses terhadap teknologi dan layanan hijau," ujarnya.

Selanjutnya, aspek ketiga adalah mengenai arsitektur keuangan global di mana kebijakan industri hijau mendorong arsitektur keuangan global yang lebih adil untuk memastikan negara berkembang memiliki akses terhadap sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan.

"Hal ini untuk mendorong investasi hijau dan dukungan untuk transfer teknologi," kata Imaduddin.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak harus mengandalkan sistem keuangan global. Pasalnya, modal dari negara lain berpotensi keluar dengan mudah bila tidak diiringi dengan investasi secara langsung kepada industri strategis.

Pakar politik menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah ragu dalam menentukan langkah politiknya pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta tahun ini.

Pakar juga menilai ada poin positif dan negatif PDIP jika mengusung Anies. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menganggap Anies sebagai sosok yang paling berpotensi mampu mengalahkan pasangan Ridwan Kamil- Suswono di Pilgub Jakarta.

Namun di sisi lain, langkah tersebut dikhawatirkan dapat menghambat kaderisasi partai untuk panggung politik nasional di masa mendatang. Ia menilai, pemilihan Anies bisa merusak masa depan politik Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ganjar Pranowo yang selama ini telah dibangun oleh PDIP.

“Dengan PDIP mendukung Anies, (kans politik) Ganjar akan mati di Pilpres 2029, begitu juga Ahok akan kehilangan panggung di Jakarta,” kata Arifki saat dihibungi lewat sambungan telepon pada Selasa (27/8).

Menurut Arifki, dukungan PDIP terhadap Anies dapat mengikis elektabilitas Ganjar dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Demikian pula dengan Ahok yang pernah menjadi gubernur Jakarta mungkin akan kehilangan pengaruh atau kesempatan untuk kembali berlaga di panggung politik Jakarta.

PDIP belakangan ini dikaitkan sebagai promotor duet Anies-Rano Karno di Pilgub Jakarta. Narasi tersebut kini menjadi pertanyaan seiring mencuatnya pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Arifki mengatakan sosok Ahok maupun Pramono belum mampu bersaing jika dihadapkan dengan pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang mendapat dukungan dari 12 partai politik. “Saya rasa mereka belum begitu bersaing untuk menang di Jakarta. Maka menurut saya pilihan pertama lebih kepada Anies,” ujarnya.

Arifki mengatakan, apabila PDIP menjatuhkan pilihan untuk mendukung Anies, langkah tersebut juga berpotensi menarik dukungan tambahan dari bekas pendukung Anies di Pilpres 2024, yakni NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

NasDem dan PKB saat ini merupakan dua dari 12 anggota partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono. “Pada sisi lain kita akan melihat apakah NasDem dan PKB akan bermanuver ulang,” ujar Arifki.

Senin kemarin (26/8), PDIP batal mengumumkan dukungan kepada Anies sebagai bakal calon gubenur Jakarta. Padahal Anies sudah tiba di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pukul 11.50 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id dari sejumlah sumber, beberapa anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Bahkan, lantaran sangat alotnya perdebatan, beberapa anggota mengancam keluar dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Jadi tidak dapat diumumkan hari ini. Belum batal (pencalonan Anies oleh PDIP), tapi kemungkinan pengumumannya ditunda," kata seorang sumber Katadata.co.id.

Sementara itu, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Pramono Anung untuk maju di Pilgub Jakarta 2024.

"Kemarin memang Pak Pramono dipanggil Ibu (Megawati) dan diminta untuk mencalonkan, calon gubernur DKI," kata Olly saat dihungi awak media, Selasa (27/8).

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal FEB Universitas Indonesia (UI), Budi Frensidy buka suara perihal usulan dari mantan Direktur Utama Bursa Efek Jakarta, Hasan Zein Mahmud yang meminta nama emiten yang terlibat kasus gratifikasi intial public offering (IPO) perlu diungkap.

Ia menjelaskan, diungkapnya emiten yang terlibat kasus tersebut dikhawatirkan akan berefek lebih besar ke pasar.

“Sehingga harus hati-hati dan dipertimbangkan baik-baik,” kata Budi ketika dihubungi Katadata.co.id, Selasa (27/8).

Budi juga menambahkan bahwa proyeksi pasar modal ke depan setelah kasus gratifikasi ini mungkin akan terpengaruh, tetapi efeknya seharusnya hanya bersifat sementara. Setelah itu, pasar akan kembali fokus pada faktor-faktor dasar serta sentimen global dan domestik mengenai ekonomi, keuangan, dan politik.

Sebelumnya, mantan bos BEI Hasan Zein menegaskan bahwa disiplin pegawai merupakan urusan internal BEI, sementara transparansi adalah indikator kualitas bursa yang menjadi kepentingan semua investor. Ia menekankan transparansi juga menjadi tanda kejujuran, sehingga ia mempertanyakan mengapa nama emiten yang melakukan suap tidak diumumkan.

Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan seberapa besar nilai suap dan dampaknya bagi perusahaan. Kemudian ia juga menyoroti apakah uang suap tersebut dibebankan sebagai biaya emisi atau operasional yang bisa mengurangi laba perusahaan. Menurutnya, tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh integritas pengelola dan praktik suap ini secara jelas menunjukkan kualitas integritas Bursa Efek Indonesia.

“Yang memeras, menerima sogok dan yang nyogok sama sama busuk. Mau membersihkan bau busuk dari pasar modal? Keduanya harus dibersihkan. Transparansi itu itikad kejujuran,” tegasnya.