Pendanaan proyek energi baru terbarukan atau EBT di Indonesia masih didominasi oleh skala kecil. Investor proyek EBT dari luar negeri cukup besar, namun belum tersambung dengan pelaku industri di Indonesia.

Director of Risk Management PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pradana Murti, mengatakan SMI telah ditugaskan sebagai Energy Transition Mechanism atau ETM Country Platform Managers yang berfungsi sebagai penggerak transisi energi di dalam negeri.

Sebagai informasi, ETM country platform merupakan kerangka kerja yang menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi nasional, dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial dan non-komersial secara berkelanjutan. Adapun sebagai ETM country platform, SMI berfungsi mengkoordinasikan pembiayaan untuk proyek-proyek transisi energi.

Pradana mengatakan, SMI sudah membiayai 2,2 Gigawatt proyek energi baru terbarukan. Pembangunan listrik EBT kapasitas 2,2 GW tersebut berasal dari lebih dari 50 proyek.

"Jadi bisa dibayangkan, skalanya antara kecil hingga menengah," ujarnya saat menjadi pembicara dalam Katadata SAFE 2024 di Jakarta, Rabu (7/8).

Hal itu berbeda dengan proyek energi kotor seperti batu bara yang kapasitasnya jumbo. Untuk proyek 2,2 GW, Pradana mengatakan, hal itu bisa digarap hanya dengan dua proyek batu bara.

"Jadi memang itu tantangannya, mengenai mobilisasi pendanaan harus didorong ke proyek transisi energi," ujarnya.

Pradana mengatakan, sebenarnya sudah banyak investor yang tertarik untuk melakukan pembiayaan transisi energi di Indonesia. Namun, perlu upaya untuk menghubungkan antara investor dengan pelaku industri di dalam negeri.

"Tinggal bagaimana mematchingkan proyek dengan donor tersebut. Bagaimana yang dibiayai bisa memenuhi pendanaan, dan pendonor bisa memahami proyeknya," ujarnya.

Pembiayaan Transisi

Sementara itu, Partner and Head of Asia Pacific, Masyita Crystallin, mengatakan negara-negara ASEAN membutuhkan pembiayaan transisi. Pembiayaan transisi adalah pendekatan pembiayaan baru yang bertujuan untuk mendukung perusahaan yang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca secara terus-menerus sesuai dengan strategi jangka panjang untuk mencapai masyarakat dekarbonisasi.

"Jadi ada aktivitas yang harus dilakukan suatu ngara atau masyarakat ekonomi, yang belum masuk kategori green, misalnya saja Pensiun dini PLTU," ujarnya.

Dia mengatakan, ekosistem pembiayaan transisi tersebut perlu dibangun, terutama di negara berkembang. Pasalnya, banyak pembangkit batu bara di negara-negara berkembang yang lebih muda 15 hingga 20 tahun dibandingkan negara-negara maju.

Oleh sebab itu, menurut dia, aktivitas pembiayaan transisi perlu dipertegas dalam level global. Pembiayaan transisi juga harus masuk dalam taksonomi berkelanjutan di berbagai negara.

Emiten produsen beton, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) atau WIKA Beton membeberkan dampak restrukturisasi utang perusahaan induk, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).

Direktur Keuangan, Human Capital, & Manajemen Risiko WIKA Beton, Syailendra Ogan mengatakan bahwa meskipun restrukturisasi induk usaha berdampak pada perusahaan, pengaruhnya hanya bersifat sementara. Ia menjelaskan anak usaha WIKA berdampak pada awal proses restrukturisasi dan kini efek tersebut sudah mereda.

Meskipun lingkungan industri mungkin melihat adanya dampak akibat restrukturisasi induk, Ogan menegaskan WIKA Beton tetap mampu menunjukkan performa yang baik, seperti yang terlihat pada kinerja Semester I 2024. "Sebenarnya tidak ada pengaruh signifikan," kata Ogan dalam Media Gathering di Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

Sebagai perusahaan yang sudah berstatus perusahaan terbuka atau publik, Ia menegaskan WIKA Beton tidak tergantung pada induk usahanya, yakni WIKA. Ia menyebut eksposur proyek dari WIKA untuk WIKA Beton selalu di bawah 20% dan diperkirakan akan turun menjadi di bawah 10% pada 2024.

Dengan demikian, Ogan mengatakan WIKA Beton dapat bertahan meski induknya menghadapi masalah. "Beda dengan BUMN Karya lain yang mungkin sebagian besar proyeknya adalah proyek induk," ujarnya menambahkan.

Hal ini terlihat dari kinerja WIKA Beton yang tetap positif baik dari segi kinerja operasional maupun pertumbuhan kontrak yang positif. Ia mengatakan hingga paruh pertama tahun ini, dengan pencapaian kontrak baru Rp 3,36 triliun.

Adapun dalam segmentasi kepemilikan, angka ini didominasi oleh pelanggan swasta dengan porsi 78,33%. Lalu perusahaan BUMN lain menyumbang 18,03%, perusahaan induk WIKA 2,64%, afiliasi WIKA 0,57%, dan pemerintah 0,43%.

"Dengan demikian, kontribusi kontrak dari induk perusahaan tidak mendominasi total perolehan kontrak WIKA Beton," tulis perusahaan.

Sejalan dengan hal itu, WIKA Beton membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melesat 31,65% menjadi Rp 17,89 miliar pada semester I 2024 dari Rp 13,59 miliar periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan laba bersih ini sejalan dengan kenaikan pendapatan WIKA Beton. Hingga Juni 2024, WTON mencatatkan pendapatan usaha Rp 2,19 triliun atau naik 20,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,81 triliun.

Kementerian Keuangan menyatakan akan menginvestigasi penyebab anjloknya indeks kinerja manufaktur atau Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia, dari sisi permintaan.

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin buka suara mengenai upaya pemerintah yang akan menginvestigasi penyebab anjloknya PMI Indonesia. “Mengapa setelah industri mati baru diinvestigasi?” kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/8).

Di sisi lain, saat ini Kemenperin masih menunggu data lengkap berkaitan isi kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Pelabuhan Belawan.

Diketahui sebanyak 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan namun Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan belum melaporkan isi dari kontainer tersebut secara lengkap. Febri menyatakan Kemenperin membutuhkan data tersebut secepatnya di tengah kondisi sektor industri saat ini.

“Iklim industri sekarang tidak sedang baik-baik saja. Lihat saja, indeks kepercayaan industri (IKI) dan PMI dua bulan terakhir. Kita nggak tahu nih bulan ini seperti apa,” ujar Febri.

Untuk itu, Febri meminta data lengkap tersebut agar Kemenperin dapat memitigasi. Terlebih saat ini muncul data PMI manufaktur Indonesia yang ternyata pada Juli 2024 terkontraksi 1,4 poin secara bulanan menjadi 49,3 dari 50,9 pada Juni 2024.

“Data ini untuk memitigasi dimana sih barangnya, barangnya barang apa, yang banjir di mana? Supaya kita bisa treatment sektornya. Misalnya kalau sudah terlalu banjir kalau ada permohonan persetujuan teknis atau pertek kita bisa tahan dulu,” kata Febri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan investigasi terkait penyebab turunnya data PMI Indonesia dari sisi permintaan.

“Ada beberapa faktor yang kita identifikasi dan tentu ini akan terus memacu kita untuk membuat langkah-langkah korektif agar kemudian menjadi baik,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (2/8).

Sri Mulyani menjelaskan, permintaan produk manufaktur dalam negeri menunjukkan tren penurunan khususnya pada barang konsumsi. Dia memperkirakan penurunan itu bisa saja disebabkan oleh pelemahan secara musiman atau adanya kompetisi dengan produk-produk impor.

“Yang menyebabkan penurunan adalah permintaan baru, yaitu artinya demand side. Jadi barang-barang manufacturing itu mengalami moderasi, berarti sisi demand,” ujar Sri Mulyani.

Selain penurunan permintaan dari sisi domestik, ada kemungkinan bisa dari sisi ekspor. Di luar negeri, lanjut dia, juga terdapat permintaan yang melemah khususnya dari Amerika Serikat (AS).

PT Bank DBS Indonesia akan fokus pada sembilan sektor kunci dalam menyalurkan pembiayaan transisi atau transisi finance. Sembilan sektor tersebut dinilai sebagai kunci dalam mencapai target net zero emission atau NZE.

Pembiayaan transisi adalah pendekatan pembiayaan baru yang bertujuan untuk mendukung perusahaan yang berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca secara terus-menerus sesuai dengan strategi jangka panjang untuk mencapai masyarakat dekarbonisasi.

Executive Director Institutional Banking Group Bank DBS Indonesia, Heru Gautama, mengatakan DBS sebelumnya melakukan identifikasi sektor-sektor yang emisi karbonnya besar. Dari identifikasi tersebut dihasilkan sembilan sektor yaitu pembangkit listrik, minyak dan gas, metal dan tambang, real estate, penerbangan, otomotif, pertanian dan pangan, kimia, dan pelayaran.

“Mereka berkontribusi paling besar pada efek gas rumah kaca secara global,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam Katadata Safe 2024 di Jakarta, Rabu (⅞).

Dia mengatakan, sembilan sektor membutuhkan teknologi untuk menekan emisi dari proses produksinya. Teknologi tersebut sudah ada saat ini, namun membutuhkan investasi dan pembiayaan yang tidak sedikit.

“Mereka mewakili 31% dari pinjaman yang beredar tetapi merupakan mayoritas dari emisi yang dibiayai oleh DBS,” ujarnya.

Meskipun demikian, Heru mengatakan, DBS tidak hanya menyasar perusahaan besar untuk pembiayaan berkelanjutan. Bank yang berpusat di Singapura tersebut juga menyasar sektor lain seperti usaha kecil menengah.

Menurut Heru, DBS juga aktif melakukan pembiayaan pada rantai pasok kendaraan listrik, mulai dari hulu ke hilir. Selanjutnya, DBS juga akan fokus menyasar industrialisasi mineral kritis.

Sebelumnya, PT Bank DBS Indonesia mencatat telah mengucurkan pendanaan berkelanjutan untuk nasabah korporasi sebesar Rp 6,1 triliun sepanjang 2023. Jumlah penyaluran kredit terkait Environmental, Social, and Governance (ESG) tersebut meningkat lima kali lipat atau 540 persen dari realisasi Rp 1,1 triliun pada 2022.

Penyaluran tersebut juga melampaui target Rp 1,3 triliun. Kredit terkait ESG Bank DBS Indonesia pada 2023 setara dengan 9,61 persen dari total portofolio pinjaman yang mencapai Rp 63,44 triliun.

DBS Indonesia melanjutkan akselerasi penyaluran dana kredit terkait dengan ESG. Pada semester pertama 2024, komitmen dilakukan melalui penyaluran dana sosial melalui Uncommitted Revolving Credit Facility sebesar Rp 1 triliun kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam program MEKAAR. Selain itu, Bank DBS Indonesia juga memberikan fasilitas kredit sebesar US$10 juta kepada PT Indo-Rama Synthetics Tbk.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan siap dan bersedia menjadi juru damai atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ma'ruf menilai upaya mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu merupakan salah satu pendiri PKB yang pernah menjabat Ketua Dewan Syuro pertama. Selain itu, Ma'ruf juga pernah menduduki posisi Rais Aam PBNU periode 2015-2018.

Berbekal pengalaman dan latar belakang itu, Ma'ruf menyatakan punya kedekatan kepada dua organisasi tersebut. “Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Ma'ruf saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Rabu (7/8).

Ma'ruf juga mengatakan bakal secara tegas menolak menjadi mediator apabila kedua belah pihak hanya mendekatinya untuk mencari kesempatan guna menyerang atau menyalahkan pihak lainnya. “Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” ujar Ma'ruf.

Konflik antara PKB dan PBNU bermula karena pembentukan pansus angket haji di DPR. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Ia curiga pansus dilatarbelakangi masalah untuk menyerang PBNU.

Gus Yahya menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.

“Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, pansus haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi,” katanya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta pada Ahad (28/7).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan, pansus angket haji ini berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapat data yang memadai.

Komisi Sosial DPR akhirnya sepakat membongkar data ini lewat pansus angket, khususnya terkait visa haji reguler yang tidak diberi pada jamaah yang sudah antri puluhan tahun.

“Jadi, ini murni urusan Komisi VIII yang meminta pansus angket haji. Fokusnya apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU,” kata Cak Imin dilansir dari Twitter pribadinya, Senin (29/7).

Lebih jauh, PBNU kemudian membentuk pansus PKB untuk mengevaluasi elite partai politik yang salah satunya didirikan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid itu. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kiai.

PBNU juga menuding aksi massa menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur dari jabatannya didalangi oleh PKB. Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor PBNU pada Jumat (2/8).

Cak Imin membuat pernyataan melalui akun X atau Twitter pada Sabtu (3/8) malam. Cak Imin menyebut Gus Yahya telah melanggar khittah atau garis besar perjuangan NU.

"Omongan Yahya dan Saipul nggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa nggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Melanggar khittah yang ditegaskan mereka sendiri," kata Cak Imin melalui akun @cakimiNOW.

Kementerian Perindusrian mengungkapkan sebagian dari kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas pada Mei lalu ternyata berisi beras. Total terdapat 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Pelabuhan Belawan akibat Peraturan Menteri Perdagangan.

Febri mengungkap isi kontainer tersebut berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan nomor S-10/MK.4/2024 tanggal 17 Juli 2024. “Ya, 10 besar barang konsumsi itu beras, jumlah kontainernya 1.600,” kata Febri saat ditemui di Gedung Kemenperin, Rabu (7/8).

Meskipun begitu, Febri belum bisa mengkonfirmasi apakah beras yang berada di dalam kontainer tertahan tersebut merupakan milik Bulog. Ia menuturkan, data yang dimiliki berdasarkan surat dari Ditjen Bea dan Cukai masih terbatas.

“Belum (tidak mengetahui beras Bulog atau bukan). Informasi yang kami miliki masih seperti informasi seperti di surat saja,” ujar Febri.

Dalam surat tersebut, Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu mengelompokkan isi kontainer yang tertahan berdasarkan Board Economic Category (BEC). Beberapa diantaranya bahan baku dan penolong sejumlah 21.166 kontainer, barang-barang konsumsi 3.356 kontainer, dan barang-barang modal sebanyak 1.893 kontainer.

Febri juga mengungkapkan, barang konsumsi yang tertahan selain beras adalah makanan olahan sebanyak 412 kontainer. Bahan baku atau penolong yang paling banyak tertahan di pelabuhan yakni 1.319 kontainer serta modal yang terbanyak tertahan yakni pompa udara dan kompresor sebanyak 656 kontainer.

PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WIKA Beton (WTON) telah mengantongi kontrak proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total nilai Rp 612 miliar hingga kuartal II 2024. Direktur Keuangan, HC, & Manajemen Risiko WIKA Beton Syailendra Ogan mengklaim WIKA Beton menjadi market leader dengan produk-produk WIKA Beton telah diaplikasikan di IKN.

Secara keseluruhan, Ogan menyebut perusahaan telah meraup pendapatan sebesar Rp 2,20 triliun dari berbagai proyek selama kuartal II 2024. Adapun dalam proyek tersebut, kata Ogan, WIKA Beton menangani pembangunan jalan tol, apartemen, perumahan, serta proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR).

"Ini Rp 612 miliar dari proyek IKN untuk sampai kuartal II-2024," kata Ogan dalam Media Gathering di Jakarta Selatan, Rabu (7/8).

Selain itu, ia menjelaskan bahwa kontrak senilai Rp 612 miliar tersebut bukan hanya dari WIKA Beton, melainkan gabungan dari seluruh anak perusahaan. Di antaranya PT Wijaya Karya Komponen Beton, PT Wijaya Karya Pracetak Gedung, PT Citra Lautan Teduh, dan PT Wijaya Karya Krakatau Beton.

Nilai kontrak tersebut berasal dari berbagai proyek, termasuk proyek Tol 3B KTT Kariangau - SP. Tempadung. Dalam proyek tersebut, WIKA Beton menyuplai bahan baku seperti PC Spun Pile dan Readymix.

Dengan demikian, WIKA Beton optimis proyek di IKN diharapkan bisa menyumbang sekitar 30% dari target nilai kontrak baru yang ditetapkan perusahaan sebesar Rp 7,48 triliun hingga akhir 2024.

Targetkan Kontrak Baru Rp 7,48 Triliun di 2024

Sejalan dengan hal itu, WIKA Beton juga optimistis bisa mengantongi omzet kontrak baru sebesar Rp 7,48 triliun hingga akhir 2024 ini. Ogan mengatakan sejumlah proyek yang disasar untuk mencapai target tersebut, melalui pembangunan jalan tol, Ibu Kota Negara (IKN), infrastruktur pabrik swasta, bendungan, pelabuhan, gedung perkantoran, proyek perkeretaapian LRT dan MRT, serta lainnya.

Demi menunjang pencapaian tersebut, tahun ini WTON mengalokasikan anggaran belanja modal sebesar Rp 230,17 miliar. Tahun ini, WIKA Beton memiliki bekal kontrak carry over sebesar Rp 4 triliun untuk mengisi perolehan penjualan sepanjang periode Pemilu berlangsung. WIKA Beton juga secara proaktif mencari perolehan proyek non-APBN seperti dari sektor swasta, BUMN, serta pasar luar negeri.

“Strategi ini diharapkan dapat menunjang kinerja maksimal perseroan, dengan tetap berkomitmen kuat pada standar kualitas dan mutu serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya.

PT Unilever Indonesia Tbk mengusulkan pemerintah agar mendorong penggunaan truk berbasis baterai listrik di dalam negeri. Emiten konsumer berkode UNVR tersebut menilai penggunaan truk berbasis listrik akan mempercepat kebijakan pengurangan karbon di Indonesia.

Director of Sustainability & Corporate Affairs UNVR Nurdiana Darus menargetkan seluruh rantai pasok UNVR dapat mencapai kondisi karbon netral pada 2039. Target tersebut lebih lama dari target karbon netral dalam lingkup operasional pabrik dan penggunaan energi di kawasan pabrik.

"Sekarang konsep kendaraan berbasis listrik atau EV baru didorong pada kendaraan personal dan bus. Kalau konsep EV bisa didorong untuk truk dan kendaraan logistik, itu keren banget untuk pengurangan karbon nasional," kata Nurdiana kepada Katadata.co.id, Rabu (7/8).

Nurdiana menjelaskan, pengurangan karbon di seluruh rantai karbon UNVR disebut sebagai ruang lingkup III. Ruang lingkup III dibagi menjadi dua bagian, yakni distribusi dan penggunaan lahan.

Nurdiana menyampaikan, pencapaian karbon netral di seluruh rantai pasok lebih lama sembilan tahun lantaran UNVR menggunakan lebih dari 3.000 unit truk per hari. Truk tersebut digunakan untuk mendistribusikan produk-produk UNVR ke penjuru negeri.

Oleh karena itu, Nurdiana mencatat pengurangan karbon untuk proses distribusi hanya dapat mencapai 42% pada 2030. Pada tahun yang sama, pengurangan kabron untuk sisi penggunaan lahan hanya mampu berkurang 30,3%.

Nurdiana menjelaskan, lambatnya pengurangan karbon UNVR disebabkan oleh tidak adanya kondisi yang mendukung bagi mitra perseroan mengurangi kabron. Maka dari itu, ia menilai perlu ada perubahan sistemik melalui regulasi pemerintah.

"Dengan adanya dukungan perusahaan lain, stakeholder, dan dorongan pemerintah, kami baru bisa benar-benar membuat satu perubahan sistemik terkait pengurangan karbon di dalam negeri," katanya.

Hasil kajian World Resources Institute (WRI) Indonesia menunjukkan, sebesar 74,5% emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia berasal dari sektor industri Indonesia. Hal itu salah satunya disebabkan karena dekarbonisasi yang dilakukan oleh industri di Indonesia masih dalam tahap awal.

Sustainable Business and Net Zero Analyst WRI Indonesia, Nada Zuhaira sebelumnya menilai, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini belum bisa mengintegrasikan penghitungan emisi industri. Pasalnya, sektor industri di Indonesia masih kebingungan dalam mengklaim kontribusinya dalam mereduksi emisi karbon.

“Perkara emisi tersebut dilaporkan kemana juga masih menjadi pertanyaan,” ujarnya.

PT Pertamina (Persero) menyebut produksi bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur pada tahap awal akan dipasok dari kilang-kilang terbesar mereka.

“Dari Kilang Balongan, Cilacap, dan Balikpapan yang sekarang memang sedang dalam proses RDMP. Jadi kilang-kilang ini akan kami optimalkan terlebih dahulu,” kata VP Sustainability Program,Rating & Engage PT Pertamina (Persero) Indira Pratyaksa dalam acara Katadata SAFE 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Rabu (7/8).

Namun kedepannya, dia menyebut Pertamina akan mengoptimalisasi produksi BBM rendah sulfur dari seluruh kilang yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan revitalisasi dan penambahan kapasitas kilang. “Kami pastikan produksi kilang-kilang ini tidak hanya fossil-fuel tapi juga bisa produksi bio-fuel juga,” ujarnya.

Pemerintah berencana memperbaiki kualitas BBM di Indonesia dengan kandungan sulfur yang lebih rendah. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi mengatakan rencananya penyediaan BBM rendah sulfur ini akan dilakukan pada 17 Agustus mendatang, namun jadwalnya bergeser menjadi 1 September 2024.

Indira mengatakan, Pertamina akan berusaha sebisa mungkin untuk bisa mengejar target pemerintah dalam implementasi BBM rendah sulfur ini.

“Namun bagaimana itu akan diimplementasikan semuanya tergantung dari pemerintah, yang penting Pertamina sudah bersiap diri, ketika dikatakan oke, ready, maka kami harus bisa memproduksi,” ucapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan saat ini pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi akan menaikkan kualitas BBM dan menjaga golongan yang benar-benar membutuhkan agar subsidi BBM lebih tepat sasaran.

“Uang negara harus benar-benar dinikmati oleh kalangan yang membutuhkan,” kata Rachmat dalam media workshop bertajuk “Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM” di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (5/8)

Dia juga menjelaskan jika kualitas BBM di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara lain di dunia. Bahkan, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia masih tertinggal oleh Vietnam dan Thailand.

Rachmat menyebut hingga saat ini hanya terdapat tiga jenis bahan bakar yang memenuhi standar bahan bakar rendah sulfur dengan kandungan sulfur maksimal 50 ppm atau EURO 4 di Indonesia, yaitu diesel (B35) CN 51, bensin RON 95, dan bensin RON 98.

Adapun, bahan bakar lain, seperti bensin RON 90, bensin RON 91, dan diesel CN 48 masih memiliki batas maksimal kandungan sulfur di atas 50 parts per million (ppm), tapi ditargetkan mencapai 50 ppm secara bertahap.

“Kemenko Marves melihat isu lingkungan dan penyediaan BBM ramah lingkungan merupakan isu mendesak yang harus segera diselesaikan,” ujar Rachmat.

Saat ini, BBM bersubsidi masih memiliki kadar sulfur 500 ppm. Padahal, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/Setjen/Kum.1/3/2017 mewajibkan kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin untuk memenuhi standar emisi gas buang EURO 4 atau memiliki maksimal kandungan sulfur 50 ppm.

PT Unilever Indonesia Tbk menargetkan 25% kemasan yang digunakan produk-produknya berasal dari plastik daur ulang. Emiten berkode UNVR ini menargetkan seluruh kemasan produk-produknya akan berasal dari plastik daur ulang dan dapat didaur ulang pada 2035.

Director of Sustainability & Corporate Affairs UNVR Nurdiana Darus mengatakan target keberlanjutan pada kemasan produk Unilever dilakukan bertahap mengikuti industri daur ulang plastik di dalam negeri. Kementerian Perindustrian mencatat kapasitas terpasang industri daur ulang mencapai 2,3 juta ton per tahun pada pertengahan 2021.

"Kesinambungan ketersediaan plastik daur ulang harus dipertimbangkan. Solusi dan inovasi daur ulang plastik saat ini tidak ada, tapi masih perlu diusahakan," kata Nurdiana di Katadata SAFE 2024, Rabu (7/8).

Nurdiana menyampaikan, penggunaan plastik daur ulang akan ditingkatkan menjadi pengurangan bijih plastik baru hingga 30% pada 2026. Angka tersebut ditargetkan naik menjadi 40% pada 2028.

Untuk itu, UNVR pun menargetkan seluruh kemasan kaku atau berbahan plastik High Density Polyethylene dapat didaur ulang dan berbahan baku plastik daur ulang pada 2030. Capaian tersebut diikuti kemasan fleksibel atau berbahan plastik Low Density Polyethylene pada 2035.

Nurdiana mengatakan, UNVR kini mencoba masuk ke industri daur ulang plastik. Ini ditunjukkan dari pengoperasian pabrik pengolahan sampah plastik di Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik tersebut dioperasikan secara uji coba bersama Fraunhofer Institute sejak Januari 2019 hingga saat ini.

Nurdiana mencatat, UNVR telah mengumpulkan dan memeroses 56.000 ton plastik pada tahun lalu. Menurutnya, volume tersebut telah melampaui jumlah plastik yang digunakan UNVR sebagai kemasan tahun lalu.

Ia menyampaikan program pengolahan plastik daur ulang diikuti dengan program pengisian ulang produk-produk UNVR/ Menurutnya, program tersebut dapat mengurangi penggunaan plastik hingga 6 ton pada tahun lalu.

"Sekarang sudah ada 871 titik program isi ulang produk-produk UNVR di Jakarta Raya dan Surabaya Raya. Saat ini makin banyak konsumen yang tidak perlu produk botolan UNVR," ujarnya.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah mengembangkan program Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution (Nutec Plastic) sebagai solusi daur ulang limbah plastik dengan teknologi nuklir. Dalam program ini BRIN bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama, Pusat Riset Teknologi Proses Radiasi BRIN Totti Tjiptosumirat mengatakan, IAEA menganggap Indonesia sebagai negara yang mampu memanfaatkan teknologi nuklir untuk mengolah limbah plastik sehingga dijadikan negara percontohan di kawasan Asia Pasifik.

Dia menjelaskan, proyek yang dinamakan dengan TC INS 1031 itu terkait dengan program unggulan IAEA bidang lingkungan. Proyek ini diluncurkan dalam rangka memitigasi atau mengurangi limbah plastik di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

“TC INS 1031 yang terkait dengan NUTEC Plastic yaitu memitigasi limbah plastik atau mendaur ulang plastik yang dalam pelaksanaannya membutuhkan teknologi nuklir berupa EBM,” kata Totti melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (20/7).

IAEA akan menghibahkan peralatan Electron Beam Machining (EBM) 2,5 MEV kepada BRIN untuk pengembangan NUTEC Plastic. Pemanfaatan fasilitas ini tidak hanya untuk mengolah limbah plastik, tetapi juga untuk pengembangan-pengembangan riset lain ke depannya

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 82,91 poin atau 1,16% ke level 7.212 pada perdagangan sore ini, Rabu (7/8). Data Bank Indonesia yang menyebutkan cadangan devisa Indonesia melonjak mencapai US$145,4 miliar pada Juli 2024 menjadi salah satu sentimen positif yang mendorong IHSG ke zona hijau.

Berdasarkan riset Phintraco Sekuritas, IHSG kembali bergerak sesuai ekspektasi dengan melanjutkan rebound, menguji level psikologis 7200. Rebound yang terjadi pada mayoritas indeks regional, terutama Nikkei dan mayoritas indeks di Eropa, juga mendukung penguatan lanjutan IHSG pada hari ini.

Dari dalam negeri, IHSG didukung oleh kenaikan cadangan devisa Indonesia yang secara mengejutkan mencapai US$ 145,4 miliar pada Juli 2024.

“Cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor, jauh di atas rasio kecukupan internasional di 3 bulan impor,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Rabu (7/8).

Sementara itu, dari regional ada kenaikan nilai impor Tiongkok sebesar 7,2% yoy pada Juli 2024, lebih tinggi dibandingkan dengan ekspektasi 3,5% yoy. Hal ini menunjukkan pemulihan aktivitas ekonomi domestik Tiongkok.

Namun, pada periode yang sama nilai ekspor Tiongkok hanya naik 7% yoy, di bawah ekspektasi pasar sebesar 9,7% yoy. Perlambatan ekspor ini mengindikasikan penurunan perdagangan global.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham siang ini mencapai Rp 8,19 triliun dengan volume 14,05 miliar saham dan frekuensi sebanyak 910.807 kali. Sebanyak 364 saham menguat, 178 saham terkoreksi, dan 247 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi II hari ini mencapai Rp 12.274 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, seluruh sektor terpantau menguat. Saham-saham sektor industri mencatat kenaikan tertinggi, yakni sebanyak 1,82%.

Saham emiten sektor tersebut yang berada di zona hijau misalnya, PT Astra International Tbk (ASII) yang naik 0,43% ke Rp 4.630 dan PT United Tractors Tbk (UNTR) yang melesat 2,38% ke Rp 24.725 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia seluruhnya kompak menguat. Indeks Shanghai Composite naik tipis 0,09%, Hang Seng terangkat 1,38%, Nikkei menguat 1,19%, dan Straits Times terapresiasi 1,60%

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) naik 6,46% ke Rp 10.300
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 1,61% ke Rp 7.875
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) naik 3,46% ke Rp 8.225
• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 2,96% ke Rp 1.045
• PT United Tractors Tbk (UNTR) naik 2,38% ke Rp 24.725

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Amman Minerals Internasional Tbk (AMMN) turun 4,03% ke Rp 11.325
• PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) turun 2,87% ke Rp 845
• PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) turun 1,79% ke Rp 1.920
• PT Harum Energy Tbk (HRUM) turun 1,28% ke Rp 1.160
• PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) turun 1,22% ke Rp 81

Kementerian Perindustrian menuduh Bea Cukai tak transparan soal isi 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan pada Mei 2024. Bea Cukai sebelumnya mengaku sudah memberikan data detail kepada Kementerian Perindustrian terkait isi dari puluhan ribu kontainer tersebut.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menjelaskan mengapa pihaknya menyebut Bea Cukai. Semua berawal dari balasan surat Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kepada Kemenperin pada 17 Juli.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya mengirimkan surat permohonan data muatan 26.415 kontainer. Puluhan ribu kontainer tersebut disebut tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Belawan pada Mei 2024.

Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu pun menyampaikan surat balasan mengenai isi dari 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan. Namun, daftar dari isi kontainer yang disebutkan itu tidak sesuai dengan permintaan Kemperin. Padahal, data tersebut dinilai sangat diperlukan dalam merumuskan mitigasi yang akan dilakukan Kemenperin.

Menurut Kemenperin, Bea dan Cukai hanya mengelompokan isi dari kontainer tersebut berdasarkan kelompok barang delapan digit HS code. Setelah dianalisis, menurut Febri, kepastian jumlah kontainer yang tertahan justru berubah.

“Pada 16 Mei 2024, Pak Menteri Perindustrian tanya ke Dirjen Bea dan Cukai mengenai jumlah kontainer yang tertahan di pelabuhan. Pak Askolani menjawab, kontainer yang tertahan di pelabuhan hanya sekitar 4 ribu kontainer,” kata Febri saat ditemui di Gedung Kemenperin, Rabu (7/8).

Namun tak lama setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan konferensi pers pada 18 Mei 2014. Hanya berselang dua hari, data jumlah kontainer yang tertahan berubah dari 4 ribu kontainer menjadi 26.415 kontainer.

“Pertanyannya kenapa dalam dua malam kontainer yang tertahan melonjak? Kami meragukan perhitungan angka 26.415 tersebut apakah benar-benar ada kontainernya?” ujar Febri.

Tak hanya itu, Febri menyebut surat tersebut hanya menyajikan data isi kontainer berdasarkan 10 besar bahan baku, 10 besar barang konsumsi, dan 10 besar barang modal sebanyak 2.416 kontainer. Ditjen Bea dan Cukai baru menjelaskan terkait muatan 12.994 kontainer atau 49,19% total data yang seharusnya yakni 26.415 kontainer.

“Kami kemarin menyampaikan ada data yang disembunyikan, kenapa hanya dibuat berdasarkan 10 besar kelompok terbesar? Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik,” ujar Febri.

Febri mengatakan, Kemenperin membutuhkan data detail lengkap dengan HS Code 8. “Inilah pentingnya pengendalian importasi khususnya untuk produk-produk yang termasuk HS bahan baku,” kata Febri.

Mengenai pernyataan Kemenperin bahwa Kemenkeu yang belum transparan, Katadata.co.id sudah mencoba menghubungi Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto. Hanya saja keduanya belum memberikan konfirmasi.

Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebelumnya memastikan Bea Cukai juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait 26 ribu kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Selain itu, Bea Cukai juga sudah menginformasikan isi 26 ribu tersebut ke Kementerian Perindustrian. Dia menegaskan, bahwa Bea dan Cukai sudah memusnahkan barang ilegal yang ada di dalam kontainer.

"Jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan, barang boleh masuk diperiksa oleh surveyor. Kalau nggak ada SNI larangan dan pembatasan (lartas). Dia akan di reject surveyor," ujar Askolani di Jakarta, Rabu (31/7).

Askolani menambahkan, barang-barang yang ada kontainer tersebut juga udah berdasarkan pemeriksaan dan izin persetujuan impor. Begitu juga dengan pertimbangan teknis.

"Jadi semua screening oleh person in charge (PIC), kalau semua sudah clear and clean, baru bisa mana yang bisa lewat, mana yang kemudian kita suruh re-ekspor, mana yang kemudian kita musnahkan," kata Askolani.