Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tengah mempercepat penyelesaian dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan roadmap BUMN 2024 sampai 2029

Kartika atau akrab disapa Tiko menjelaskan jika penyelesaian ini dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober 2024.

Tiko mengatakan BUMN akan menyerahkan dokumen-dokumen penting yang akan menjadi panduan strategis bagi pemerintahan baru.

"Dengan harapan saat pemerintahan baru memulai tugasnya, kami sudah memiliki RJPP yang rinci untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti PT Pertamina (Persero), PLN, dan lainnya," ujar Tiko ketika ditemui wartawan di acara CFO Club Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (31/7).

Tiko juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola dan manajemen risiko di BUMN. Hal tersebut diharapkan bisa mendorong kinerja perusahaan pelat merah yang lebih baik di masa mendatang.

RJPP merupakan dokumen yang sangat penting untuk peningkatan kinerja BUMN. Salah satu BUMN yang memiliki RJPP adalah Pertamina mengiringi dengan strategi sustainability atau keberlanjutan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan jika aspek ini akan menentukan Pertamina ada terus atau tidak, sehingga Pertamina harus cepat beradaptasi.

Kedua, digitalisasi di seluruh Pertamina Group. Ketiga adalah penguasaan teknologi yang bisa bekerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak.

"Semuanya memiliki perannya masing-masing. Kami akan harmonisasi dan sinergi sehingga Pertamina Grup memiliki kekuatan untuk bergerak lebih cepat menuju net zero emission 2060,” ujar Nicke.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya tengah mempercepat penyelesaian dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan roadmap BUMN 2024 sampai 2029

Kartika atau akrab disapa Tiko menjelaskan jika penyelesaian ini dilakukan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang jatuh pada 20 Oktober 2024.

Tiko mengatakan BUMN akan menyerahkan dokumen-dokumen penting yang akan menjadi panduan strategis bagi pemerintahan baru.

"Dengan harapan saat pemerintahan baru memulai tugasnya, kami sudah memiliki RJPP yang rinci untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti PT Pertamina (Persero), PLN, dan lainnya," ujar Tiko ketika ditemui wartawan di acara CFO Club Indonesia di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (31/7).

Tiko juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola dan manajemen risiko di BUMN. Hal tersebut diharapkan bisa mendorong kinerja perusahaan pelat merah yang lebih baik di masa mendatang.

RJPP merupakan dokumen yang sangat penting untuk peningkatan kinerja BUMN. Salah satu BUMN yang memiliki RJPP adalah Pertamina mengiringi dengan strategi sustainability atau keberlanjutan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya mengatakan jika aspek ini akan menentukan Pertamina ada terus atau tidak, sehingga Pertamina harus cepat beradaptasi.

Kedua, digitalisasi di seluruh Pertamina Group. Ketiga adalah penguasaan teknologi yang bisa bekerja sama dan kolaborasi dengan semua pihak.

"Semuanya memiliki perannya masing-masing. Kami akan harmonisasi dan sinergi sehingga Pertamina Grup memiliki kekuatan untuk bergerak lebih cepat menuju net zero emission 2060,” ujar Nicke.

Komite Nasional Pengendalian Tembakau atau Komnas Pengendalian Tembakau mengapresiasi upaya pemerintah mengatur produk rokok dalam PP Kesehatan Nomor 28 Tahun 2024. Meski demikian, masih ada beberapa masalah yang masih bisa diatur untuk mengurangi prevalensi perokok.

Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany, menyebut, salah satunya adalah pesan peringatan kesehatan yang tertera di kemasan rokok.

Dalam Pasal 438 PP 28/2024, pesan harus dicantumkan pada bagian atas kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang, masing-masing seluas 50%. Menurut Hasbullah, angka ini masih berada di bawah target pemerintah yakni 75%.

“Meski sebelumnya target pemerintah 75%, tapi ini meningkat dari sebelumnya 25%, kami apresiasi,” kata Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau, Hasbullah Thabrany, saat konferensi pers di Yayasan Jantung Indonesia, Jakarta, Rabu (31/7).

Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia, Aryana Satrya, menyoroti aturan pembatasan jumlah 20 rokok batang per kemasan hanya berlaku untuk rokok putih. Padahal, perokok Indonesia kebanyakan merokok kretek.

“Serta, larangan iklan yang hanya berlaku di media sosial, sedangkan media digital selain media sosial begitu masif iklan rokoknya," katanya.

Survei Kesehatan Indonesia 2023 memperkirakan jumlah perokok aktif Indonesia mencapai 70 juta orang. Dari angka tersebut, 7,4% di antaranya berusia pelajar yaitu 10–18 tahun.

Secara rinci, kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah kelompok perokok terbanyak, yakni 56,5 persen yang diikuti usia 10 hingga 14 tahun, yaitu 18,4 persen

Kelompok anak dan remaja merupakan kelompok dengan peningkatan jumlah perokok yang paling signifikan. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey (GYTS) pada 2019, prevalensi perokok pada anak sekolah usia 13-15 tahun naik dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019).

Sementara itu, data SKI 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak (56,5%), diikuti usia 10-14 tahun (18,4%).

PP No 28/2024 tentang Kesehatan ini terdiri dari 13 bab dan 1.171 pasal dan berlaku sejak diundangkan pada Jumat (26/7). Peraturan tentang pengamanan zat adiktif termaktub dalam pasal 429—463

Secara lengkap, aturan ini mengatur penyelenggaraan upaya kesehatan, aspek teknis pelayanan kesehatan, pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta teknis perbekalan kesehatan serta ketahanan kefarmasian alat kesehatan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadwalkan satu rangkaian kereta otonom dari Cina akan tiba di Ibu Kota Nusantara pada Kamis (1/8). Kereta tersebut akan digunakan untuk Autonomous Rapid Transit atau ART di IKN.

Pemerintah mengimpor dua rangkaian kereta otonom dari China Railway Construction Corporation Limited atau CRRC. Total rangkaian kereta yang dibutuhkan untuk mengoperasikan ART di IKN adalah tiga unit. Dua rangkaian akan digunakan untuk operasional, sedangkan satu merupakan cadangan.

"Panjang rel ART di IKN yang bisa digunakan tujuh kilometer dengan kecepatan rata-rata ART 40 sampai 50 kilometer per jam," kata Budi di Menara Bank Mega, Rabu (31/7).

ART beroperasi secara otomatis tanpa memerlukan pengemudi manusia serta menggunakan tenaga baterai sebagai sumber energi utama yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet. ART bergerak dengan memanfaatkan marka jalan dan teknologi magnet untuk navigasi.

Sebuah rangkaian ART memiliki kapasitas 302 penumpang yang dibagi dalam tiga gerbong. Sejauh ini, ART akan berhenti di tiga stasiun dengan waktu tunggu atau headway sekitar lima menit.

Stasiun ART yang siap digunakan berlokasi di Sumbu Kebangsaan, Sumbu Barat, dan Sumbu Timur. Pemerintah akan melakukan uji coba terhadap seluruh rangkaian ART mulai Senin (5/8).

Budi menargetkan ART dapat digunakan peserta Upacara Kemerdekaan di Istana Kepresidenan IKN pada 17 Agustus mendatang. ART akan berfungsi sebagai feeder pengumpan peserta upacara pada hari tersebut.

Budi sebelumnya mengatakan penumpang ART di IKN tidak akan dikenakan biaya. Kebijakan tersebut akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.

Untuk diketahui, CRRC meminjamkan kereta ART ke pemerintah dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Budi berharap agar dua rangkaian kereta ART besutan CRRC tetap beroperasi di IKN setelah 17 Agustus 2024.

Pemerintah akan memberikan insentif fiskal bagi entitas yang mau mengoperasikan ART di IKN. Salah satu skema yang ditawarkan adalah program buy the service.

"Jadi, ada perusahana swasta lokal yang bekerja sama dengan CRRC atau membali kereta ART buatan CRRC," katanya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan beberapa faktor yang menjadi dasar kebijakan prioritas pembangunan infrastruktur selama dua periode kepemimpinannya. Ketersediaan infrastrukur jalan tol dan pelabuhan menjadi faktor utama daya tarik investasi ke dalam negeri.

Jokowi mengatakan penyediaan akses jalan tol dan pelabuhan bisa menekan biaya logistik menjadi 14% dari sebelumnya di angka 24%. Ini berdampak pada penurunan tingkat harga komoditas industri, pangan, dan energi di daerah.

Dia mengatakan capaian penekanan harga komoditas bisa terlihat dari laju angka inflasi. Jokowi menyebut angka inflasi dapat ditekan di bawah 3% saat ini.

"Kalau infrastruktur tidak baik, siapa investor yang mau masuk ke Indonesia," kata Jokowi saat memberikan sambutan Refleksi dan Catatan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi dalam Bidang Konstruksi, Infrastruktur, dan Investasi di Auditorium Menara Bank Mega Jakarta pada Rabu (31/7).

Pembangunan infrastruktur juga memicu kenaikan peringkat daya saing Indonesia naik ke posisi ke-27 pada tahun ini, dari posisi ke-34 pada tahun lalu.

Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.)

Berdasarkan riset Institute for Management Development (IMD) World Competitiveness Ranking (WCR) 2024, Indonesia bahkan masuk tiga besar negara di ASEAN dengan peringkat daya saing tertinggi, setelah Singapura di posisi ke-1 dan Thiland di posisi ke-25.

Di sisi lain, terjadi tren penurunan peringkat daya saing beberapa negara seperti Jepang dan Malaysia. Jepang berada di posisi 38 atau turun 3 peringkat, sedangkan Malaysia berada di posisi 34 atau turun 7 peringkat.

"Daya saing itu yang ingin kita raih dari pembangunan yang ada. Selain tentu saja, kemanfaatan dari infrastruktur untuk rakyat, karena kita memang sekarang ini berkompetisi bersaing dengan negara lain," ujar Jokowi.

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Hary Tanoesoedibjo mengumumkan putrinya, Angela Tanoesoedibjo untuk menjadi Ketum Perindo berikutnya. Hal tersebut disampaikan Hary saat menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo di Jakarta, Rabu (31/7).

Hary beralasan pergantian kepemimpinan ini bagian dari transformasi partai untuk membuat strategi baru. Sedangkan bos MNC Group itu akan menempati posisi baru sebagai Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo.

"Karena Mbak Angel (Angela) ini masih muda, 37 tahun, lahir tahun 1987, generasi milenial," kata Hary dikutip dari Antara.

Peralihan posisi ketua umum partai akan digelar bersamaan dengan HUT Perindo ke-10 pada 8 Oktober 2024. Hary lalu meminta kader Perindo untuk hadir dalam agenda suksesi itu.

Sedangkan Angela berjanji membawa Perindo mengawal kebijakan berbasis data hingga mendekatkan partai dengan generasi muda. Ia juga mengatakan Perindo akan mendukung keberlanjutan pemerintahan.

"Partai Perindo perlu berjalan bersama rakyat, mendukung kebijakan pro rakyat," katanya.

Sejumlah politikus hadir dalam penutupan Mukernas Perindo. Beberapa yang tampak hadir adalah politikus Golkar yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo serta Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

Angela saat ini merupakan Ketua Harian I Partai Perindo. Sedangkan Ketua Harian II partai ini adalah TGB Muhammad Zainul Majdi.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel melaporkan pendapatan pada semester I 2024 sebesar Rp 12,80 triliun, meningkat 25% dibandingkan Rp 10,24 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya produksi dan volume penjualan bijih nikel.

Kapasitas produksi terus tumbuh dengan naiknya kapasitas dari smelter RKEF dan fasilitas pemurnian HPAL. Volume penjualan bijih nikel di paruh pertama tahun 2024 tercatat mencapai 8,37 juta wet metric ton (wmt), naik 29% dibandingkan dengan 6,49 juta wmt pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Operasi penambangan perusahaan menunjukkan peningkatan penjualan bijih nikel dari kuartal ke kuartal karena naiknya kebutuhan untuk smelter dan fasilitas pemurnian di anak usaha Harita Nickel,” kata perusahaan melalui siaran pers, Rabu (31/7).

Operasi smelter RKEF mengalami peningkatan output produksi FeNi sebesar 69% dari tahun ke tahun, mencapai 63.414 ton, melebihi kapasitas produksi. Operasi HPAL juga menunjukkan kinerja yang kuat, dengan peningkatan output MHP Ni sebesar 28% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, dengan total 38.334 ton.

Pertumbuhan ini juga turut didukung oleh peningkatan produksi fasilitas pemurnian dari PT Halmahera Persada Lygend (HPL) yang melebihi kapasitas produksi dan fasilitas pemurnian HPAL kedua, PT Obi Nickel Cobalt (ONC), yang sudah mulai produksi di kuartal kedua 2024.

Laba kotor untuk kuartal kedua 2024 mencapai Rp 2,21 triliun, naik 36% dari Rp 1,62 triliun pada kuartal pertama. Peningkatan ini juga didukung oleh membaiknya harga nikel global di kuartal kedua yang memberikan kontribusi positif terhadap laba kotor perusahaan.

EBITDA meningkat 49% menjadi Rp 3,17 triliun pada kuartal II, naik dari Rp 2,13 triliun pada kuartal sebelumnya. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di kuartal kedua ini adalah Rp 1,81 triliun, naik 80% dari Rp 1 triliun pada kuartal pertama.

Lukito Gozali, Head of Investor Relations, PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel, mengatakan bahwa hasil paruh pertama 2024 mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keunggulan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan.

“Meskipun kondisi pasar yang bergejolak, kami berhasil meningkatkan kapasitas produksi kami dan mempertahankan profitabilitas yang kuat. Inisiatif strategis kami dan peningkatan efisiensi yang terus-menerus telah menempatkan kami dengan baik untuk memenuhi permintaan global yang meningkat akan nikel, terutama di sektor baterai kendaraan listrik,” kata Lukito.

Dia menambahkan bahwa Harita Nickel tetap fokus pada ekspansi kapasitas produksi dan optimalisasi operasinya. Investasi strategis perusahaan dalam fasilitas peleburan dan pemurnian diharapkan dapat lebih meningkatkan produksi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel melaporkan pendapatan pada semester I 2024 sebesar Rp 12,80 triliun, meningkat 25% dibandingkan Rp 10,24 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya produksi dan volume penjualan bijih nikel.

Kapasitas produksi terus tumbuh dengan naiknya kapasitas dari smelter RKEF dan fasilitas pemurnian HPAL. Volume penjualan bijih nikel di paruh pertama tahun 2024 tercatat mencapai 8,37 juta wet metric ton (wmt), naik 29% dibandingkan dengan 6,49 juta wmt pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Operasi penambangan perusahaan menunjukkan peningkatan penjualan bijih nikel dari kuartal ke kuartal karena naiknya kebutuhan untuk smelter dan fasilitas pemurnian di anak usaha Harita Nickel,” kata perusahaan melalui siaran pers, Rabu (31/7).

Operasi smelter RKEF mengalami peningkatan output produksi FeNi sebesar 69% dari tahun ke tahun, mencapai 63.414 ton, melebihi kapasitas produksi. Operasi HPAL juga menunjukkan kinerja yang kuat, dengan peningkatan output MHP Ni sebesar 28% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, dengan total 38.334 ton.

Pertumbuhan ini juga turut didukung oleh peningkatan produksi fasilitas pemurnian dari PT Halmahera Persada Lygend (HPL) yang melebihi kapasitas produksi dan fasilitas pemurnian HPAL kedua, PT Obi Nickel Cobalt (ONC), yang sudah mulai produksi di kuartal kedua 2024.

Laba kotor untuk kuartal kedua 2024 mencapai Rp 2,21 triliun, naik 36% dari Rp 1,62 triliun pada kuartal pertama. Peningkatan ini juga didukung oleh membaiknya harga nikel global di kuartal kedua yang memberikan kontribusi positif terhadap laba kotor perusahaan.

EBITDA meningkat 49% menjadi Rp 3,17 triliun pada kuartal II, naik dari Rp 2,13 triliun pada kuartal sebelumnya. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di kuartal kedua ini adalah Rp 1,81 triliun, naik 80% dari Rp 1 triliun pada kuartal pertama.

Lukito Gozali, Head of Investor Relations, PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau Harita Nickel, mengatakan bahwa hasil paruh pertama 2024 mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keunggulan operasional dan pertumbuhan berkelanjutan.

“Meskipun kondisi pasar yang bergejolak, kami berhasil meningkatkan kapasitas produksi kami dan mempertahankan profitabilitas yang kuat. Inisiatif strategis kami dan peningkatan efisiensi yang terus-menerus telah menempatkan kami dengan baik untuk memenuhi permintaan global yang meningkat akan nikel, terutama di sektor baterai kendaraan listrik,” kata Lukito.

Dia menambahkan bahwa Harita Nickel tetap fokus pada ekspansi kapasitas produksi dan optimalisasi operasinya. Investasi strategis perusahaan dalam fasilitas peleburan dan pemurnian diharapkan dapat lebih meningkatkan produksi dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Kinerja keuangan Badan Pengelola Dana Haji atau BPKH berbalik arah pada tahun buku 2023. Merujuk laporan keuangan yang dipublikasikan di media, BPKH mencatatkan defisit Rp 317,36 pada 2023.

Berdasarkan laporan operasional, defisit yang dialami BPKH berbanding terbalik dengan keuangan 2022 yang mencatatkan surplus Rp 2,6 triliun. Di saat bersamaan, terdapat peningkatan setoran jamaah yang berangkat hingga tiga kali lipat atau 185% dari Rp 3,77 triliun pada 2022 menjadi Rp 10,7 triliun pada 2023.

Meski setoran jamaah meningkat, beban PIH yang dibayarkan BPKH juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2022 perusahaan membayarkan beban senilai Rp 9 triliun menjadi Rp 18,2 triliun pada 2022 atau setara dua kali lipat atau 102 %. Hal ini menjadi salah satu penyumbang defisit yang cukup signifikan pada laporan keuangan Badan.

Secara keseluruhan nilai manfaat yang tersedia untuk penyelenggara ibadah haji pada 2023 mengalami defisit Rp 316,1 miliar. Sedangkan pada 2023 nilai manfaat ini mengalami surplus Rp 2,3 triliun.

Selanjutnya untuk Dana Abadi Umat, BPKH melaporkan mengalami penurunan surplus dari Rp 111,97 miliar menjadi Rp 22,96 miliar. Menipisnya surplus DAU per 2023 ini disebabkan karena melonjaknya bantuan kemaslahatan dari BPKH dari Rp 130,31 miliar menjadi Rp 228,58 miliar.

Adapun penghasilan komprehensif tahun berjalan yang didistribusikan pada entitas induk dan kepentingan nonpengendali mengalami defisit Rp 280,37 miliar pada 2023. Nilai ini turun dari sebelumnya Rp 705,68 pada 2022.

Aset BPKH tidak banyak meningkat tahun lalu. Lembaga tersebut mencatatkan aset sebesar Rp 169,35 triliun, naik 0,4% dari 2022 sebesar Rp 168,61 triliun. Adapun kas dan setara kas yang dibukukan pada akhir 2023 Rp 2.349 miliar dari sebelumnya Rp 1.318 pada 2022.

Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan Desember 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp166,74 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp166,54 triliun. Dana ini terdiri dari Rp162,88 triliun alokasi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan Rp3,86 triliun Dana Abadi Umat.

Katadata.co.id mencoba menghubungi manajemen BPKH untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kinerja keuangan yang mengalami defisit. Mesti begitu tim humas mengatakan belum bisa memberi penjelasan lebih lanjut. BPKH akan menyampaikan penyebabnya pada konferensi pers yang disebut akan digelar pada Kamis (1/8).

Kinerja keuangan Badan Pengelola Dana Haji atau BPKH berbalik arah pada tahun buku 2023. Merujuk laporan keuangan yang dipublikasikan di media, BPKH mencatatkan defisit Rp 317,36 pada 2023.

Berdasarkan laporan operasional, defisit yang dialami BPKH berbanding terbalik dengan keuangan 2022 yang mencatatkan surplus Rp 2,6 triliun. Di saat bersamaan, terdapat peningkatan setoran jamaah yang berangkat hingga tiga kali lipat atau 185% dari Rp 3,77 triliun pada 2022 menjadi Rp 10,7 triliun pada 2023.

Meski setoran jamaah meningkat, beban PIH yang dibayarkan BPKH juga mengalami peningkatan signifikan. Pada 2022 perusahaan membayarkan beban senilai Rp 9 triliun menjadi Rp 18,2 triliun pada 2022 atau setara dua kali lipat atau 102 %. Hal ini menjadi salah satu penyumbang defisit yang cukup signifikan pada laporan keuangan Badan.

Secara keseluruhan nilai manfaat yang tersedia untuk penyelenggara ibadah haji pada 2023 mengalami defisit Rp 316,1 miliar. Sedangkan pada 2023 nilai manfaat ini mengalami surplus Rp 2,3 triliun.

Selanjutnya untuk Dana Abadi Umat, BPKH melaporkan mengalami penurunan surplus dari Rp 111,97 miliar menjadi Rp 22,96 miliar. Menipisnya surplus DAU per 2023 ini disebabkan karena melonjaknya bantuan kemaslahatan dari BPKH dari Rp 130,31 miliar menjadi Rp 228,58 miliar.

Adapun penghasilan komprehensif tahun berjalan yang didistribusikan pada entitas induk dan kepentingan nonpengendali mengalami defisit Rp 280,37 miliar pada 2023. Nilai ini turun dari sebelumnya Rp 705,68 pada 2022.

Aset BPKH tidak banyak meningkat tahun lalu. Lembaga tersebut mencatatkan aset sebesar Rp 169,35 triliun, naik 0,4% dari 2022 sebesar Rp 168,61 triliun. Adapun kas dan setara kas yang dibukukan pada akhir 2023 Rp 2.349 miliar dari sebelumnya Rp 1.318 pada 2022.

Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan Desember 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp166,74 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp166,54 triliun. Dana ini terdiri dari Rp162,88 triliun alokasi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan Rp3,86 triliun Dana Abadi Umat.

Katadata.co.id mencoba menghubungi manajemen BPKH untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai kinerja keuangan yang mengalami defisit. Mesti begitu tim humas mengatakan belum bisa memberi penjelasan lebih lanjut. BPKH akan menyampaikan penyebabnya pada konferensi pers yang disebut akan digelar pada Kamis (1/8).

Supreme Court of Mauritius atau Mahkamah Agung Mauritius mengabulkan tuntutan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan mantan pimpinan LPS, yaitu Kartika Wirjoatmojo dan Fauzi Ichsan dikeluarkan dari kasus hukum yang terkait Bank Century.

Pada 2017 silam, LPS dan mantan pimpinannya digugat di Pengadilan Mauritius oleh para penggugat, antara lain oleh First Global Funds Limited PCC (FGFL), Weston International Asset Recovery Company Limited (WIARCO), Weston Capital Advisor, Inc (WCAI), Weston International Asset Recovery Corporation Inc (WIARCI), dan Weston Capital Advisor, Inc (WICL). Para penggugat merupakan entitas yang terafiliasi dengan pemegang saham lama Bank Century, yakni Robert Tantular, Rafat Ali Rivvi, dan Hesham Al-Waraq.

Substansi gugatan tersebut terkait dengan Mandatory Convertible Bond (MCB) yang dimiliki oleh salah satu penggugat yang dahulu diterbitkan oleh Bank Century (berubah nama menjadi Bank Mutiara dan sekarang Bank Jtrust Indonesia). Para penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan MCB tersebut, mereka seharusnya menjadi pemenang dari lelang saham LPS pada Bank Mutiara ketika diselamatkan oleh LPS beberapa tahun lalu.

Secara keseluruhan, para penggugat mengajukan tuntutan sebesar US$408 juta atau sekitar Rp6,65 triliun. Para penggugat juga mengajukan permohonan Mareva Injunction atau permohonan sita atas segala aset milik para tergugat senilai US$400 juta (Rp 6,5 triliun).

“Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, akhirnya dalam persidangan tanggal 19 Juni 2024 yang lalu, Pengadilan Mauritius telah mengabulkan tuntutan agar LPS dan mantan pimpinannya dikeluarkan dari perkara,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (31/7).

Sekilas mengenai proses gugatan tersebut, sejak awal LPS telah langsung mengajukan upaya dan langkah hukum pembelaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan mengajukan surat keberatan yang memuat mengenai penetapan pengadilan yang telah mengizinkan untuk memanggil para pihak yang berada di luar Mauritius.

“Karena pengadilan di Mauritius sejatinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara, serta pemanggilan para pihak di Indonesia tidak dilakukan secara patut dan sah karena tidak mengindahkan prinsip kedaulatan hukum Indonesia,” jelas Purbaya.

LPS juga telah mengajukan bantahan lain berupa kesaksian tersumpah (affidavit) antara lain melalui Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dan Wakil Pemerintah RI, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muhzar.

Mereka berdua menyatakan bahwa berdasarkan doktrin State Immunity, LPS patut dikeluarkan dari perkara. Pasalnya, kedudukan dan tindakan-tindakan yang dilakukan LPS terkait penanganan resolusi bank adalah tindakan yang berlandaskan mandat undang-undang dan dilakukan secara profesional.

“Dengan telah dikeluarkannya LPS dan mantan pimpinannya dari Main Case di Supreme Court of Mauritius, maka LPS dan mantan pimpinannya telah dibebaskan dari tuduhan-tuduhan para penggugat yang dianggap tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada,” kata Ary Zulfikar.

Dalam proses penanganan perkara ini LPS juga didukung penuh oleh pihak pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Khususnya, Direktorat Otoritas Pusat dan Hubungan Internasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI).

Cahyo mengatakan Tim LPS dan Kemenkumham RI melakukan kunjungan dan koordinasi secara langsung kepada Pemerintah Mauritius, guna menjelaskan sekaligus meminta dukungan mengenai kepentingan hukum LPS dalam perkara ini. Masalah ini juga merupakan kepentingan hukum Pemerintah Indonesia.

LPS Kejar Terus Aset-aset Bank Century yang Disembunyikan

Cahyo mengungkapkan bahwa kasus ini dimulai dari kasus L/C fiktif dan tindak pidana perbankan yang memakan waktu lama. "Pada saat itu proses hukum di Indonesia belum inkracht sehingga harus menunggu inkracht dulu sebelum keputusan dari Indonesia ini bisa dieksekusi di pengadilan luar negeri," ujar Cahyo.

Untuk mengejar aset-aset Bank Century, LPS dan Ditjen AHU melakukan upaya hukum lintasnegara di Hong Kong, Jersey (wilayah yurisdiksi Inggris), dan Mauritius. Aset yang sudah berhasil disita di Hong Kong senilai US$6,1 juta dan di Jersey sekitar US$ 600.000.

"Dana (aset-aset Bank Century) sudah ditransfer ke dalam instrumen keuangan yang berbeda, salah satunya dalam Trust Fund," tuturnya.

Purbaya menambahkan, kasus hukum Bank Century adalah kasus yang rumit. Namun, dengan kerja sama dan bantuan dari Kementerian Hukum dan HAM, LPS yakin bisa memenangkan kasus ini.

"LPS kembali mengharapkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat khususnya terhadap penanganan perkara terkait lainnya yakni perkara Contempt of Court yang diajukan oleh para penggugat yang sama di Supreme Court of Mauritius (General Division) yang saat ini masih aktif namun statusnya tertahan (pending) karena menunggu putusan dalam perkara lainnya yang masih diperiksa," kata Purbaya.

Terkait dengan upaya penyitaan dan pengembalian asset-aset milik mantan pemegang saham pengendali dan mantan pengurus Bank Century yang telah terbukti bersalah, LPS akan terus mendukung Kemenkum HAM untuk mengejar dan mengupayakan pengembalian aset yang berada di Hong Kong, Jersey, ataupun negara lain. Prosesnya akan dilaksanakan melalui upaya Mutual Legal Assistance (MLA).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan mulai beroperasi pada Desember 2024. Sri Mulyani optimistis sistem tersebut bisa mendongkrak rasio pajak.

Sistem pajak baru berbasis IT itu akan menyinkronkan informasi dan data berbagai otoritas untuk memudahkan pemantauan wajib pajak. CATS memberikan kemudahan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendeteksi ketidakpatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku.

"DJP akan memiliki data lebih kredibel, jaringannya terintegrasi dan bisa melakukan keputusan berdasarkan data. Ini akan memicu kepatuhan wajib pajak menjadi jauh lebih baik," kata Sri Mulyani di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (31/7).

Sri Mulyani mengatakan layanan CATS dapat menaikkan rasio pajak karena adanya peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum yang lebih akurat dan stabil.

Dia mengatakan, DJP bakal menggenggam data yang lebih kredibel dalam melakukan pengawasan yang berdampak positif bagi kepatuhan pajak masyarakat. Akses penjaringan data dan profil wajib pajak juga dapat menekan potensi pengemplangan pajak.

"Sistem ini akan dengan mudah meningkatkan tax ratio bagi penerimaan pajak negara," ujar Sri Mulyani.

CATS juga dapat memudahkan wajib pajak dalam melapor surat pemberitahuan tahunan (SPT) karena semua data sudah terhubung secara otomatis dan digital.

"Wajib pajak bisa melakukan layanan mandiri dan pengisian SPT yang bersifat otomatis. Transparansi akun wajib pajak akan meningkat," kata Sri Mulyani.

Ia juga mengatakan CATS berpotensi meningkatkan penerimaan negara atau tax ratio hingga 1,5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya mampu mencapai rasio pajak pada kisaran 9%-10% dan 8,33% saat pandemi Covid-19 pada 2020. Rasio pajak saat pandemi merupakan yang terendah dalam setengah abad terakhir. Sedangkan Rasio pajak tertinggi pada masa Jokowi terjadi pada 2014 yang mencapai 10,85%.