Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan alasan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah kementerian dan lembaga di masa pemerintahan periode 2024-2029.

Muzani mengatakan, Prabowo ingin fokus pada program-program yang lebih spesifik di setiap bidang. Menurutnya, saat ini beberapa urusan pemerintahan masih digabungkan di dalam satu kementerian.

"Pak Prabowo ingin memfokuskan pada program, satu kementerian satu bidang," kata Muzani seusai menghadiri sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2019-2024 pada Rabu (25/9).

Prabowo berencana memisahkan kementerian yang mengelola banyak bidang menjadi kementerian yang lebih spesifik. Ini betujuan agar setiap kementerian lebih fokus pada tugas dan program di bidang tertentu, sehingga program pemerintah menjadi lebih efektif.

"Banyak bidang yang masih dirangkap dalam satu kementerian. Pak Prabowo ingin ada fokus pada program, maka kementerian dipecah," katanya.

Prabowo dikabarkan telah memulai proses penyusunan kabinet periode pemerintahan 2024-2029. Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian. Sejumlah perangkat hukum juga telah disiapkan untuk mengakomodir keperluas Pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dengan revisi UU Kementerian Negara, presiden bisa menentukan jumlah kementerian.

Ketentuan teranyar pada baleid Pasal 15 revisi UU Kementerian Negara menetapkan jumlah keseluruhan kementerian disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Ketentuan terbaru ini merevisi Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal sebanyak 34 kementerian.

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa pemerintah memberikan fleksibilitas kepada presiden terpilih untuk menentukan jumlah kementerian, sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.

"Kami memberikan ruang, kami tidak pernah bilang harus banyak atau sedikit, tapi berapa pun kebutuhan yang dibutuhkan oleh presiden," ujar Supratman di lokasi serupa.

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) mencatatkan transaksi tutup sendiri atau crossing saham di pasar negosiasi senilai Rp 1,02 triliun, pada Rabu (25/9). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham AMMN itu berada di bawah harga pasar, yakni di harga Rp 9.632 per lembar saham. Padahal, saham Amman Mineral sepanjang hari ini diperdagangkan di rentang Rp 10.000–Rp 10.225 per lembarnya.

Di sisi lain, IHSG ditutup turun 0,48% ke 7.740 pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham mencapai Rp 19,61 triliun dengan volume 30,12 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.486.723 kali.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham AMMN terpantau menguat 0,74% ke level Rp 10.175 per lembar saham. Volume yang diperdagangkan 26,80 juta, dengan nilai transaksi Rp 271,25 miliar dan kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 737,87 triliun.

Kemudian harga saham emiten tambang mineral ini dalam seminggu terakhir turun 1,93% dan dalam sebulan terakhir anjlok 7,92%. Selain itu, saham AMMN secara year to date (ytd) telah melesat 55,34% dan saham perusahaan pertambangan itu meroket 157,59% jika dihitung dalam setahun terakhir.

Sempat Crossing Saham Jumbo Rp 26,39 Triliun

Sebelumnya AMMN sempat mencatatkan crossing saham jumbo di pasar negosiasi senilai Rp 26,39 triliun, pada Kamis (22/8). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham AMMN itu berada di bawah harga pasar dengan rata-rata Rp 10.000 per lembar saham. Padahal, saham Amman Mineral siang ini diperdagangkan di rentang Rp 10.375–Rp 10.525 per lembarnya.

Direktur Amman Mineral Internasional Arief Widyawan Sidarto menjelaskan, berdasarkan informasi dari Biro Administrasi Efek (BAE) perusahaan, PT Datindo Entrycom, transaksi tersebut melibatkan perpindahan saham sebesar 2.638.799.080 lembar dari PT Medco Services Indonesia (MSI) ke PT Kemilau Sinar Lestari.

Kemudian berdasarkan informasi yang diterima dari BAE, transaksi dilakukan oleh MSI yang memiliki 2.638.799.080 saham atau sekitar 3,6388% dari modal disetor Perseroan.

Oleh karena itu, dengan kepemilikan saham MSI tidak mencapai 5%, mereka tidak diwajibkan melaporkan perubahan kepemilikan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 11/POJK.04/2017. Peraturan ini hanya berlaku jika kepemilikan saham mencapai atau melebihi 5% dari modal disetor.

“Skema transaksi saham tersebut adalah transaksi pengalihan saham melalui mekanisme penjualan saham perseroan,” tulis Arief dalam keterbukaan informasi BEI, Agustus 2024 lalu.

Huawei mengembangkan model molekul obat-obatan Panguteknologi kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI). Perusahaan bekerja sama dengan Institut Materia Medika Shanghai dan Akademi Ilmu Pengetahuan Cina.

Produsen ponsel asal Cina itu meluncurkan model AI Pangu melalui anak usaha Huawei Cloud. Perusahaan meluncurkan Pangu Models 3.0 pada Juli tahun lalum

Pangu Models 3.0 adalah sistem model AI yang telah dilatih alias pre-trained. Dengan rangkaian data berskala besar dan algoritme mesin pembelajaran alias machine learning, Pangu 3.0 menghadirkan terobosan dalam aplikasi AI di industri, seperti prakiraan cuaca, pengembangan obat, identifikasi kerusakan di kereta api, serta pertambangan.

Dengan model AI itu, Huawei mengklaim bisa mengurangi waktu dan biaya penelitian obat secara drastis.

AI Director Solution Architect APAC Region Huawei Cloud Li Guang menyampaikan anggaran pengembangan hingga persetujuan penggunaan obat bisa mencapai lebih dari US$ 1 juta atau Rp 15,1 miliar. Prosesnya pun bisa mencapai 10 tahun.

"Kami bisa memangkas waktu pengembangan obat dari beberapa tahun menjadi hanya beberapa bulan, jika menggunakan AI,” kata Guang dalam dalam acara E-Commerce Expo 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (25/9).

Pangu milik Huawei menggunakan pengkodean khusus untuk mengubah struktur molekular menjadi numerikal. Hal ini bisa meningkatkan akurasi struktur molekul dan atribusi.

Dengan menggunakan EIHealth, platform R&D obat terpadu Huawei, model molekul obat Pangu telah mempelajari struktur kimia dari 1,7 miliar molekul mirip obat.

Model AI tersebut menciptakan representasi mendalam dari senyawa molekul kecil, mencocokkan molekul obat dan protein target, serta memprediksi atribut biokimia molekul baru, yang memungkinkan AI menghasilkan molekul obat baru dengan cepat. Selain itu, dapat mengoptimalkan senyawa utama yang teridentifikasi secara terarah.

Generator molekul itu kemudian menghasilkan arsip 100 juta molekul kecil mirip obat, dengan tingkat kebaruan 99,68%. Ini bisa digunakan untuk menghasilkan senyawa baru dengan cepat dan ada kemungkinan tak terbatas untuk menemukan obat anyar.

“Pembuatan obat itu sulit, mahal, dan memakan banyak waktu, tapi success rate-nya di bawah 10%,” kata laman resmi Huawei Cloud.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) dan Samsung Electronics menjajaki pembangunan pabrik chip semikonduktor bekerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Para eksekutif memantau kompleks pabrik yang setara dengan beberapa fasilitas terbesar dan tercanggih di Taiwan.

Media The Wall Street Journal mengatakan rencana pembangunan pabrik tersebut masih dalam tahap awal dan masih memiliki banyak rintangan yang harus dihadapi. Proyek tersebut diperkirakan menelan biaya besar lebih dari US$100 miliar atau sekitar Rp 1.511 triliun.

Dalam wawancara dengan Reuters, TSMC menyatakan mereka belum mengumumkan rencana investasi terbaru. TSMC tetap terbuka untuk diskusi yang membangun tentang promosi dan pengembangan industri semikonduktor. Namun saat ini mereka masih berfokus pada proyek ekspansi global.

Samsung Electronics yang berbasis di Korea Selatan juga mempertimbangkan operasi pembuatan chip baru di negara tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

Tokoh senior Samsung Electronics mengunjungi UEA baru-baru ini dan mendiskusikan ide tersebut. Proyek ini masih pada tahap awal sehingga mungkin masih menghadapi berbagai rintangan teknis dan lainnya.

Dilansir dari Reuters, proyek-proyek akan didanai oleh UEA melalui Mubadala, pengembang yang berbasis di Abu Dhabi.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan produksi chip global dan membantu menurunkan harga tanpa merusak profitabilitas pembuat chip.

Amerika Serikat khawatir akan kesepakatan teknologi negara Timur Tengah dengan Tiongkok. Melansir dari CNBC, AS kemungkinan akan terus menekan UEA untuk tidak bekerja sama dengan Cina,

"Karena akan ada chip canggih terkait AI yang diproduksi di pabrik-pabrik ini," kata Alex Capri, seorang dosen senior di sekolah bisnis Universitas Nasional Singapura, mengatakan kepada CNBC.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebut saat ini hanya 0,3 persen pemanfaatan EBT yang dilakukan dari total potensi energi yang ada.

“EBT kita saat ini baru dipakai 0,3 persen diantara 3,4 TeraWatt potensinya,” kata Eniya, dalam keterangan resmi, Rabu (25/9).

Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia belum sepenuhnya dieksekusi. Potensi EBT yang besar ini, menurut Eniya, seharusnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk dapat menjaga ketahanan energi nasional serta memenuhi target pencapaian bauran EBT.

“Potensi dan pemanfaatan EBT menjadi perhatian dari pak Menteri ESDM yang selalu menanyakan berapa banyak EBT kita,” ujar Eniya.

Agar pemanfaatan EBT ini dapat direalisasikan secara lebih baik, perlu adanya investasi yang berkualitas.

Menurut Eniya investasi di sektor energi terbarukan masih banyak ketinggalan dibanding sektor-sektor lainnya.

Padahal hingga tahun 2030 saja, Eniya mengklaim membutuhkan investasi hingga US$ 15,9 miliar.

“Tentu saja saat ini untuk investasi kita memerlukan investasi US$ 15,9 miliar sampai dengan tahun 2030, ini yang masih banyak ketinggalan,” ujar Eniya.

Komitmen Barito Renewables Mengembangkan Energi Terbarukan di Indonesia

Salah satu perusahaan pengembang EBT yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melalui anak usahanya Star Energy Geothermal menegaskan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan EBT dengan meningkatkan kapasitas terpasang yang diumumkan di acara International Geothermal Conference and Exhibition 2024 (IIGCE) di Jakarta, minggu lalu.

Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Star Energy Geothermal melalui proyek retrofitting dan penambahan kapasitas baru, yang tidak hanya akan meningkatkan kapasitas berbagai unit geothermal yang dioperasikan oleh Star Energy, tetapi juga mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target net zero emission.

Hendra Tan, CEO BREN, mengatakan, ini adalah momen penting bagi kami untuk memajukan infrastruktur energi terbarukan Indonesia.

Dengan melakukan retrofit dan menambah kapasitas pembangkit eksisting, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisien untuk energi bersih di negara ini.

Secara total, kapasitas terpasang Star Energy Geothermal akan meningkat sebesar 102,6 MW, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan energi geothermal terkemuka di dunia. Total investasi diperkirakan mencapai US$346 juta.

Selain penambahan kapasitas terpasang pada Star Energy Geothermal, BREN juga telah mengumumkan kemitraan strategis dengan ACEN, perusahaan energi yang terdaftar secara publik dari grup Ayala.

Kemitraan ini akan dilaksanakan melalui anak perusahaan ACEN, ACEN Indonesia Investment Holdings Pte. Ltd., dan anak perusahaan Barito Renewables, PT Barito Wind Energy.

Kemitraan ini dibangun berdasarkan akuisisi penting pada tahun 2024 dari tiga aset pengembangan energi angin yang berada di tahap akhir di Sulawesi Selatan, Sukabumi, dan Lombok.

Aset-aset tersebut secara kolektif menawarkan kapasitas potensial sebesar 320 MW energi angin, dilengkapi dengan solusi penyimpanan energi baterai canggih, yang siap meningkatkan stabilitas dan efisiensi jaringan di seluruh wilayah.

Situasi Timur Tengah kian memanas usai konflik antara Hizbullah dengan Israel terus membesar. Bahkan, Hizbullah menembakkan rudal ke Tel Aviv untuk pertama kalinya serta membidik Mossad, badan intelijen Israel.

Militer Israel mengatakan sirene peringatan berbunyi di Tel Aviv pada hari Rabu (25/9), ketika sebuah rudal yang melintas dari arah Lebanon dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel.

Hizbullah mengatakan gedung yang menjadi sasaran adalah tempat Mossad, yang diduga merencanakan serangan pager baru-baru ini. Ini adalah pertama kalinya kelompok yang didukung Iran itu mengklaim serangan balistik.

“Perlawanan Islam meluncurkan rudal balistik ‘Qader 1’ pada pukul 6:30 pagi (03:30 GMT) pada hari Rabu, 25-9-2024, menargetkan markas besar Mossad di pinggiran Tel Aviv,” demikian keterangan Hizbullah dikutip dari Al Jazeera, Rabu (25/9).

Militer Israel mengatakan ini adalah pertama kalinya rudal yang ditembakkan dari Lebanon mencapai wilayah Israel tengah. Meski demikian, mereka membantah markas Mossad menjadi sasaran.

"Markas Mossad tidak berada di daerah itu, (tetapi) agak ke timur dan utara daerah itu. Rudal mereka (Hizbullah) memicu peringatan di Netanya dan Tel Aviv," kata Juru bicara internasional militer Israel, LTC Nadav Shoshani dikutip dari The Guardian, Rabu (25/9).

Shoshani mengatakan Hizbullah saat ini berusaha meningkatkan tensi ketegangan Lebanon dengan Israel. Ia juga mengatakan serangan Israel dalam beberapa pekan terakhir telah melumpuhkan persenjataan kelompok tersebut.

"Kami berencana membela diri dan menyingkirkan ancaman tersebut," katanya.

Awal pekan ini, 39 orang tewas dan ribuan lainnya terluka setelah pager dan walkie-talkie yang digunakan oleh Hizbullah meledak selama dua hari di seluruh Lebanon. Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada Kamis (19/9) menyalahkan Israel atas serangan tersebut.

Warga Jakarta akan memilih gubernurnya dua bulan ke depan. Sederet pekerjaan rumah (PR) menanti calon pemimpin Jakarta, termasuk mengatasi krisis iklim.

Juru Kampanye Isu Keadilan Urban Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mengatakan warga Jakarta saat ini berada di garis depan dampak krisis iklim yang mengancam kehidupan sehari-hari warganya. Hampir 20% wilayah Jakarta sekarang berada di bawah permukaan laut, sementara hanya 69% penduduk yang memiliki akses ke air bersih.

Jeanny mengatakan, situasi ini diperparah oleh polusi udara yang terus memburuk, membuat kualitas hidup warga semakin terpuruk. Meskipun berbagai permasalahan ini merenggut kesejahteraan warga Jakarta, krisis iklim belum mendapatkan perhatian yang layak dalam perdebatan politik atau kebijakan publik.

"Sebagian besar calon Gubernur Jakarta sibuk menawarkan solusi jangka pendek hingga solusi palsu dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/9).

Jeanny mengatakan, hasil riset Greenpeace menunjukan bahwa wilayah paling berat mengalami dampak krisis iklim di Jakarta justru merupakan yang ditinggali oleh masyarakat miskin kota atau urban poor. Padahal, mereka merupakan kelompok yang paling sedikit menyumbangkan emisi gas rumah kaca (GRK), faktor utama penyebab krisis iklim.

"Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab krisis iklim tersebut ditanggung secara tidak adil oleh masyarakat miskin di Jakarta, sehingga menjadikan mereka kelompok paling rentan terhadap dampak krisis iklim,” tutur Jeanny.

Di banyak tempat di Jakarta, kelompok rentan ini sering kali tersingkir dari proses perumusan kebijakan. Kebutuhan mereka jarang diperhitungkan dalam kebijakan-kebijakan utama kota, termasuk di bidang infrastruktur, transportasi, dan tata ruang. Hal ini semakin memperdalam ketimpangan sosial di tengah ancaman iklim yang semakin nyata.

Greenpeace menekankan bahwa Jakarta membutuhkan pendekatan yang jauh lebih adil dan inklusif dalam merumuskan kebijakan iklim. Peraturan Gubernur No. 90 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon yang Berketahanan Iklim (RPRKD) masih banyak kelemahan dalam pelaksanaannya.

Salah satu yang paling kritis adalah kurangnya keterlibatan masyarakat terdampak dalam proses perumusan kebijakan. Tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang paling rentan, mereka juga harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan iklim.

Jeanny menegaskan bahwa Jakarta tidak hanya membutuhkan kebijakan mitigasi yang ambisius, tetapi juga kebijakan adaptasi yang adil. Nelayan di pesisir, warga di wilayah rawan banjir, dan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar korban dari kebijakan yang tidak inklusif. Jika kelompok-kelompok ini diabaikan, pembangunan hanya akan memperburuk ketidakadilan yang sudah ada.

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu adalah contoh nyata dari mereka yang merasakan langsung dampak krisis iklim. Asmania, seorang nelayan perempuan dari pulau tersebut, berbagi tentang bagaimana warga menghadapi banjir rob, sulitnya mendapatkan ikan, cuaca yang tidak terprediksi, hingga konflik lahan yang tak kunjung selesai.

“Banyak sekali konflik yang kami hadapi di Pulau Pari. Pembangunan terus digaungkan seperti reklamasi, Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga komersialisasi yang dilakukan oleh korporasi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan—semua ini memperparah keadaan. Kami butuh laut yang bersih dan lingkungan yang lestari.” tutur Asmania yang kerap disapa Aas.

Ia juga mengungkapkan bahwa selama ini warga Pulau Pari jarang dilibatkan dalam diskusi-diskusi penting yang menyangkut kehidupan mereka. Ketidakpedulian ini membuat mereka harus berjuang sendiri, secara swadaya, untuk melawan krisis iklim yang mengancam tanah dan laut yang menjadi tumpuan hidup mereka.

“Kebijakan yang ada seakan-akan dibuat tanpa memikirkan nasib nelayan dan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Greenpeace melalui riset ini mendorong pemerintah untuk secara rutin mengevaluasi kebijakan iklim Jakarta dan memastikan alokasi sumber daya yang lebih memadai bagi kelompok rentan. Ini termasuk meningkatkan akses terhadap air bersih, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan infrastruktur transportasi publik yang inklusif.

Tanpa perhatian yang lebih serius terhadap kebutuhan kelompok rentan, pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung di Jakarta justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan krisis lingkungan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 0,48% ke level 7.740 pada penutupan perdagangan Rabu (25/9).

Pilarmas Sekuritas menyatakan pergerakan pasar tampaknya di topang paket stimulus ekonomi dari Bank Sentral Cina. Bank Sentral Cina meluncurkan paket stimulus moneter yang komprehensif untuk menghidupkan kembali ekonomi dan memulihkan kepercayaan pasar.

Hal ini sebagai upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Cina sekitar 5% di tahun ini. Alhasil bank sentral Cina meluncurkan langkah-langkah baru untuk mendukung pertumbuhan ekonominya.

Dimana langkah-langkah tersebut termasuk pemotongan rasio persyaratan cadangan sebesar 50 basis poin (bps) dan menurunkan suku bunga fasilitas pinjaman jangka menengah sebesar 30 basis poin menjadi 2%.

"Tentunya langkah-langkah stimulus agresif dari bank sentral Cina yang bertujuan untuk menopang ekonomi yang sedang sakit terus meningkatkan sentimen," tulis Pilarmas Sekuritas dalam keterangan resminya, Rabu (25/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 19,56 triliun dengan volume 30,11 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.486.711 kali.

Sebanyak 228 saham menguat, 370 saham terkoreksi, dan 200 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.940,86 triliun.

Bursa Asia melemah seiring dengan lesunya IHSG. Nikkei 225 turun 0,19%, Shanghai Composite Indeks naik 1,16%, Hang Seng naik 0,68%, dan Straits Times melemah 1,09%.

Saham top losers:

- PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS)
- PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
- PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
- PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Saham top gainers:

- PT Tempo Intimedia Tbk (TMPO)
- PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY)
- PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI)
- PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)
- PT Timah Tbk (TINS)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 383,8 triliun pada Agustus 2024, dengan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor utama.

Realisasi itu setara dengan 78% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, atau meningkat dari Juli 2024 sebesar Rp 338 triliun. Namun realisasi itu turun dari Agustus 2023 yang mencapai Rp 402,8 triliun.

“Capaian ini, terutama disumbang peningkatan kinerja BUMN dan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU),” kata Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono di Jakarta, Selasa (24/9).

Wamenkeu yang akrab disapa Tommy itu merinci, capaian PNBP berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA) migas sebesar Rp 73,1 triliun dan SDA nonmigas Rp 78,4 triliun.

Namun penerimaan SDA migas terkontraksi 5,1% secara tahunan (yoy) dipengaruhi penurunan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting minyak bumi akibat tertundanya onstream.

Faktor lain yang juga mempengaruhi penerimaan SDA migas terkontraksi karena penyusutan produksi alamiah sumur migas yang tinggi, sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.

Selain itu, realisasi SDA nonmigas juga mengalami kontraksi sebesar 19,5% yoy akibat moderasi harga batu bara, sehingga royalti batu bara berkurang 29,2%.

Penerimaan dari BLU

Kemudian, penerimaan dari BLU mencapai Rp 64,2 triliun, tumbuh 18,8% yoy, terutama berasal dari pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya, pelayanan rumah sakit, dan pendapatan pengelolaan dana BLU.

Adapun pendapatan BLU Pengelola Dana, khususnya pendapatan pungutan ekspor sawit, mengalami perlambatan 14,3% yoy. Sedangkan pendapatan negara yang berasal dari kekayaan negara dipisahkan (KND) tercatat Rp 70,3 triliun, atau meningkat 7,4%.

“Realisasi pertumbuhan KND sebesar 7,4%, kontributor utamanya berasal dari pembayaran dividen bank-bank Himbara untuk tahun buku 2023,” ujar Tommy.

Sedangkan realisasi PNBP lainnya mencapai Rp97,9 triliun dan terkontraksi 10,4% yoy akibat penurunan pendapatan hasil tambah. Penurunan ini sejalan dengan moderasi harga batu bara. Penerimaan PNBP kementerian/lembaga (K/L) juga menurun lantaran tidak berulangnya pendapatan Kejaksaan dan Kominfo.

Penerimaan Pajak ke Negara

Sementara penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun pada Agustus 2024 atau 60,16% dari target APBN 2024. Realisasi ini berasal dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp 665,52 triliun atau 62,58%.

Kemudian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 470,81 triliun atau 58,03%, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 15,76 triliun, serta PPh migas sebesar Rp 44,45 triliun.

Tommy menjelaskan penerimaan bruto PPN dan PPnBM mencatat kinerja positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Sedangkan penerimaan bruto PBB dan pajak lainnya tumbuh karena kecepatan pemindahbukuan PBB migas.

"Memang terdapat penerimaan bruto kelompok pajak yang mengalami kontraksi, PPH nonmigas terkontraksi 2,46% akibat pelemahan harga komoditas pada tahun lalu," kata Tommy.

Menurut Tommy, kondisi ini menyebabkan profitabilitasnya pada 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas. PPH migas juga terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

PT Prudential Life Assurance mengungkapkan strategi dalam menghadapi penurunan populasi kelas menengah di Indonesia.

Chief Customer and Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, menyampaikan bahwa meskipun saat ini kondisi Prudential Indonesia masih tergolong stabil, perusahaan perlu melakukan penyesuaian di masa mendatang.

Menurutnya, Prudential tidak bisa hanya mengandalkan produk yang ada saat ini, tetapi harus terus mengeksplorasi pilihan produk yang lebih terjangkau untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Produk yang lebih mudah contohnya supaya inklusinya bisa semakin baik. Tapi sejauh ini aman,” kata Karin dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (25/9).

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebelumnya menyatakan akan mengantisipasi dampak dari penurunan kelas menengah dan deflasi beruntun yang tengah terjadi di perekonomian Indonesia saat ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkapkan, kondisi tersebut belum berdampak kepada industri jasa keuangan.

Menurut Mahendra, penyaluran kredit atau pembiayaan tumbuh seiring inflasi yang masih terjaga. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 juga terjaga di atas 5%.

“Itu merupakan sesuatu pencapaian yang baik di tengah kondisi global dalam perlambatan pertumbuhan ekonomi juga disertai kondisi ketidakpastian global dalam geopolitiknya," kata Mahendra dalam konferensi pers RDKB, Jumat (6/9).

Kinerja Hingga Semester Pertama 2024

PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia mencatat kenaikan pendapatan premi sebesar 3% year on year (yoy) menjadi Rp 10,1 triliun sepanjang semester pertama 2024.

Chief Customer and Marketing Office Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen mengatakan klaim asuransi Prudential secara keseluruhan total Rp 8,6 triliun atau naik hingga 5,5% yoy hingga semester pertama 2024.

Tak hanya itu, ia mengatakan total aset juga mencapai Rp 59,4 triliun. Apabila berdasarkan jumlah pembayaran klaim dan manfaat tersebut, seiring dengan turunnya klaim asuransi jiwa, asuransi kesehatan menyumbang kenaikan terbesar yakni 28%

“Jadi membuktikan bahwa total klaim itu naik 5,5%, naiknya itu mayoritas dari kesehatan,” kata Karin di Jakarta, Rabu (25/9).

Seiring dengan hal itu, Karin mengatakan perolehan positif itu tidak hanya terjadi di Prudential, tetapi juga di pasar secara umum. Dari sisi Risk Based Capital (RBC), posisi kenaikan klaim dan trennya juga semakin kuat mencapai 398% atau naik 48% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ia menyebut kenaikan klaim disebabkan oleh inflasi medis di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, dengan perkiraan mencapai 13% tahun ini.

Hal itu menyebabkan biaya pengobatan, perawatan, obat-obatan, kamar rumah sakit, dan biaya dokter meningkat. Sementara kenaikan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kenaikan biaya medis.

“Berarti disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan makin kecil dengan adanya inflasi medis yang tinggi,” tambah Karin.

PT Prudential Life Assurance mencatat kenaikan pendapatan premi sebesar 3% year on year (yoy) menjadi Rp 10,1 triliun sepanjang semester pertama 2024.

Chief Customer and Marketing Office Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen mengatakan klaim asuransi Prudential secara keseluruhan telah tembus Rp 8,6 triliun atau naik hingga 5,5% yoy hingga semester pertama 2024.

Tak hanya itu, ia mengatakan total aset juga mencapai Rp 59,4 triliun. Apabila berdasarkan jumlah pembayaran klaim dan manfaat tersebut, seiring dengan turunnya klaim asuransi jiwa, asuransi kesehatan menyumbang kenaikan terbesar yakni 28%

“Jadi membuktikan bahwa total klaim itu naik 5,5%, naiknya itu mayoritas dari kesehatan,” kata Karin dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (25/9).

Karin mengatakan perolehan positif itu tidak hanya terjadi di Prudential, tetapi juga di pasar secara umum. Adapun Risk Based Capital (RBC), posisi kenaikan klaim dan tren-nya juga semakin kuat mencapai 398% atau naik 48% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ia menyebut kenaikan klaim disebabkan oleh inflasi medis di Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, dengan perkiraan mencapai 13% tahun ini.

Hal itu menyebabkan biaya pengobatan, perawatan, obat-obatan, kamar rumah sakit, dan biaya dokter meningkat. Sementara kenaikan pendapatan masyarakat tidak sebanding dengan kenaikan biaya medis.

“Berarti disposable income atau pendapatan yang bisa dibelanjakan makin kecil dengan adanya inflasi medis yang tinggi,” tambah Karin.

Institute of Management Development atau IMD menerbitkan riset World Talent Ranking atau WTR yang mencatat daya saing sumber daya manusia Indonesia naik peringkat, dari 47 menjadi 46 pada 2024. Posisi ini masih berjarak jauh dari Singapura, tapi sepantaran dengan Thailand.

Ada total 67 negara yang masuk dalam daftar ini, tapi bila dibanding dengan seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ketiga.

Berikut peringkat kawasan dengan 67 negara:

• Singapura: 2
• Malaysia: 33
• Indonesia: 46
• Thailand: 47
• Filipina: 63

“Beberapa negara memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, tetapi gagal mempersiapkan sumber daya manusia mereka dan menarik talenta (asing) yang tepat untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja,” jelas Direktur IMD World Competitiveness Center, Arturo Bris, dilansir dari siaran pers.

Pemeringkatan WTR 2024 dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian tenaga kerja di suatu negara untuk mengisi lowongan pekerjaan baru. Riset ini menggabungkan 31 data statistik dan respons survei dari 67 negara yang dikelompokkan dalam tiga indikator: tingkat investasi dan pengembangan talenta, kesiapan SDM, dan kemampuan suatu negara untuk menarik tenaga kerja asing.

Strategi Singapura

IMD juga menyoroti keberhasilan Singapura di posisi kedua di dunia. Menurut mereka, ini disebabkan kesiapan yang kuat dan keterampilan yang tinggi di negara itu.

Hal ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi (peringkat pertama dunia), ketersediaan tenaga kerja terampil (peringkat 1), ketersediaan keterampilan keuangan (peringkat pertama), dan ketersediaan manajer senior dengan pengalaman internasional yang signifikan (peringkat kedua).

“Selain itu, tingginya kualitas daya saing SDM Singapura juga didukung oleh kemampuan negara ini untuk menarik tenaga ahli asing untuk bekerja di negaranya,” kata Bris.

Menurut Bris, kondisi ini tidak lepas dari sistem pendidikan pemerintah Singapura. Mereka bilang pemerintah di sana responsif agar tenaga kerja punya keahlian terbaru terhadap perkembangan teknologi.

“Saya kira ini yang bisa dicontoh oleh negara Asia Tenggara lain, termasuk Indonesia,” kata Bris.