Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai, deflasi atau penurunan harga barang dan jasa selama lima bulan berturut-turut turut dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi ini membuat pedagang mengalami kesulitan karena barang yang dijual menjadi terlalu murah.

"Saya keliling ke mana-mana pasar, deflasi lima bulan ini berat bagi pedagang-pedagang cabai, bawang, itu rugi. Tapi saya kalau ngomong barang terlalu murah, di-bully," ujar Zulhas usai membuka "Trade Expo Indonesia 2024" d ICE BSD, Banten pada Rabu (10/9).

Ia menjelaskan, persoalan deflasi lebih pelik dibandingkan inflasi. Jika terjadi kenaikan harga, menurut dia, pemerintah dapat menekan dengan sejumlah langkah termasuk subsidi logistik oleh pemerintah daerah. Namun jika harga terlalu murah, mneurut dia, para pedagang bisa bangkrut.

Karena itu, menurut dia, kondisi deflasi saat ini perlu ditangani. Pemerintah harus memberikan stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Namun, stimulus tersebut baru dapat dirumuskan dan dieksekusi oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Apakah bansos, KUR, atau semacam stimulus asuransi bagi kelas menengah. Tapi tentu yang akan memberikan nanti di pemerintah baru,” ujarnya.

“Tapi ini kan waktunya pendek, tinggal sedikit lagi. jadi di pemerintah yang akan datang,” kata Zulhas saat ditemui di ICE BSD, Banten pada Rabu (10/9).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang sebelumnya menyebut penyebab deflasi selama lima bulan berturut-turut di Indonesia bermula dari penurunan permintaan pasar global.

"Sehingga ekspor beberapa produk kita menurun karena permintaannya turun," kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Selain penurunan permintaan, Moga menyebut, deflasi juga disebabkan tidak adanya peristiwa besar yang terjadi di Indonesia, seperti Lebaran dan Pemilu, yang sudah berjalan beberapa bulan lalu.

“Kami berharap dengan adanya momentum besar seperti Pilkada serta Natal dan tahun baru akan membuat kondisi kembali normal,” ujarnya.

Tim ekonomi presiden terpilih Prabowo Subianto memberi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo bakal merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program makan bergizi gratis.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan, bahwa ada potensi penyesuaian anggaran makan bergizi gratis.

Sejauh ini, anggaran makan bergizi gratis yang disepakati sebesar Rp 71 triliun pada 2025. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program ini akan mengalokasikan anggaran Rp 800 miliar per hari, yang artinya ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp 71 triliun.

"Sementara kita tetap dengan Rp 71 triliun. Tapi, Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan APBN Perubahan. Setelah kita tahu, postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai acara Katadata bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).

Menurut Dradjat, penyesuaian anggaran makan bergizi gratis akan melihat perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, ada kemungkinan anggaran makan bergizi gratis juga naik.

Perlu Anggaran Rp 400 Triliun

Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk program makan bergizi gratis sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.

Ke depan, Badan Gizi Nasional akan menerima total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 400 triliun. Dari situ, pengeluaran untuk sumber daya manusia (SDM) mencapai Rp 1,2 triliun per hari.

"Dari jumlah tersebut, 75% atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).

Anggaran Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan dapat memacu pergerakan ekonomi dan peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.

Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.

Rencananya, program ini dijalankan pada Januari 2025. Namun, pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program makan bergizi gratis dengan jangkauan daerah yang lebih luas.

Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dahulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.

Dadan memastikan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalila dan Menteri Investasi Rosan Roeslani memboyong sejumlah pengusaha untuk menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (9/10).

Sejumlah pengusaha yang ikut dalam rombongan di antaranya Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir, CEO Bumi Resources Adika Nuraga Bakrie, Wakil Presiden Direktur PT Indika Energy Aziz Armand, dan pengurus Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Adri Martowardojo. Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono.

Menteri Investasi Rosan Roeslani mengatakan, ada 16 perusahaan pertambangan yang sepakat membentuk konsorsium untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Konsorsium itu bakal berinvestasi pada usaha multi sektor seperti taman hiburan tematik (theme park), restoran, hingga fasilitas hiburan dan rekreasi serta pengembangan kawasan multi guna alias mixed- use.

"Ada juga kepada properti dan tidak tertutup kemungkinan investasi di bidang lain seperti perkantoran," kata Rosan saat ditemui seusai pertemuan.

Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir mengatakan para pengusaha pertambangan ini akan ikut mengunjungi IKN bersama presiden pada Sabtu (12/10).

"Jumat Insyaallah kami mau meninjau langsung ke IKN," ujar pria yang akrab dipanggil Boy Thohir itu.

Pada kesempatan serupa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kunjungan para pengusaha tambang ke IKN pada akhir pekan ini untuk melihat secara langsung progres pembangunan ibu kota baru.

Survei langsung itu diharapkan dapat menarik minat investasi para pengusaha tambang di bandar baru. "Mereka semua bersedia dan siap untuk melakukan investasi dalam rangka percepatan pembangunan untuk kawasan 6.000 hektare pertama di kawasan inti IKN," kata Bahlil.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan tak memberikan izin aplikasi asal Cina, Temu untuk beroperasi di Indonesia. Temu sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

“Tidak, tidak. Siapa yang bilang diizinkan? tidak ya,” kata Zulhas saat ditemui di ICE BSD, Banten pada Rabu (10/9).

Temu berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022. Zulhas mengatakan, salah satu alasan tak memberikan izin Temu beroperasi di Indonesia karena pemerintah masih menyelesaikan proses masuknya aplikasi asing lainnya, yakni Tiktok sebagai aplikasi belanja.

“Satu saja belum beres, kemarin belum selesai. Masa ada lagi? tidak, tidak,” ujarnya.

Pemerintah resmi melarang social commerce seperti TikTok Shop memfasilitasi transaksi jual beli pada September 2023. Zulhas menyebut aturan tersebut tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 yang diteken pada hari ini.

Pengesahan regulasi itu merupakan langkah pemerintah untuk mengatur mekanisme perdagangan online melalui aplikasi media sosial atau social e-commerce. "Sudah diputuskan hari ini, sore, saya tandatangani revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 menjadi permendag tahun 2023," kata Zulkifli kepada wartawan di Istana Merdeka pada Senin (25/9/2023).

Hasil revisi Permendag itu nantinya mengatur social e-commerce hanya memfasilitasi kegiatan promosi barang atau jasa sekaligus melarang kegiatan transaksi jual beli secara langsung. Regulasi anyar itu juga mewajibkan pemisahan antara fungsi platform e-commerce dan media sosial.

Namun akhirnya Tiktok bisa berjualan lagi Indonesia setelah aplikasi asal Cina ini berkolaborasi bersama Tokopedia. nama TikTok Shop berubah menjadi Shop Tokopedia, sebuah aplikasi e-commerce yang dikelola sepenuhnya oleh Tokopedia mulai dari pembayaran, data pengguna, dan pengelolaan merchant.

Ada Potensi Temu Masuk

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Moga Simatupang sebelumnya mengatakan, pemerintah telah mengatur penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.

Apabila Temu belum memenuhi persyaratan, seperti harga barang litas negara minimal harus US$ 100, maka izin tidak akan diterbitkan. “Selama mereka memenuhi persyaratan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 ya kami terbitkan,” kata Moga saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (7/10).

Hingga saat ini Kemendag belum mendapat informasi terkait pengurusan izin untuk Temu. Moga menyebut di era digitalisasi saat ini, Indonesia tidak bisa menghindar aplikasi semacam Temu.

“Hanya saja, kami harus mengatur dengan tata kelola perdagangan melalui sistem elektronik agar industri dalam negeri dapat bersaing,” ujarnya.

Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso mengungkapkan strategi agar Indonesia bisa keluar dari perangkap negara pendapatan menengah (middle income trap). Hal berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BRI.

“Ternyata untuk bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6%,” kata Sunarso dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, menurut Sunarso, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas US$ 4.400. Hal ini perlu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang bisa mencapai 6%.

Dalam kajian BRI, faktor yang paling menentukan pertumbuhan ekonomi 6% adalah investasi pada human capital atau nilai ekonomi dari pengalaman dan keterampilan pekerja. Pembentukan human capital juga perlu didorong oleh tiga faktor.

Pertama, Indonesia harus fokus dalam memaksimalkan kebutuhan nutrisi dan pangan. “Maka menjadi penting, kita fokus untuk memiliki strategi yang khusus, spesifik, dan visioner untuk masalah ketahanan pangan,” ujar Sunarso.

Kedua, negara punya tugas untuk menyejahterakan rakyat dan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan, cara terbaik untuk mensejahterakan rakyat adalah dengan memberikan mereka pekerjaan.

“Jadi semua orang pada usia produktif memang harus bekerja. Kalau begitu, pemerataan kesempatan kerja itu menjadi penting,” kata Sunarso.

Untuk mendapatkan pemerataan kesempatan kerja dibutuhkan pertumbuhan yang inklusif, di mana di dalamnya juga ada unsur pemerataan serta partisipasi masyarakat untuk ikut tumbuh dan berkembang.

“Investasi yang penting adalah human capital, dan kalau mau memperbaiki human capital, perbaiki dulu nutrisi dan pangan. Dan kemudian kita tunggu, untuk pemerataan butuh inklusifitas pertumbuhan,” ujar Sunarso.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup dengan penurunan 0,74% pada level 7.501 pada akhir perdagangan Rabu (9/10). Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen yang datang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ajaib Sekuritas menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG adalah kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga lebih lanjut. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, berpotensi melanjutkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan bulan November mendatang. Hal ini dapat memberi dampak pada pasar global dan mempengaruhi sentimen investor.

Dari sisi ekonomi Asia, Jepang melaporkan angka Cadangan Devisa (Cadev) untuk bulan September 2024 mencapai USD 1,24 triliun, yang menunjukkan kenaikan signifikan sebesar USD 19,14 miliar dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Posisi ini tercatat sebagai yang tertinggi sejak April 2024, di mana sebagian besar kenaikan didorong oleh cadangan emas yang kini mencapai USD 71,52 miliar, lebih tinggi dibandingkan bulan Agustus yang tercatat sebesar USD 68,36 miliar.

" Lalu cadangan emas mencapai USD 71,52 miliar lebih tinggi dari bulan Agustus 2024 sebesar US$ 68,36 miliar," tulis Ajaib Sekuritas dalam keterangan resminya, Rabu (8/10).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 12,76 triliun dengan volume 34,47 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.212.199 kali. Sebanyak 237 saham menguat, 334 saham terkoreksi, dan 228 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.552,84 triliun.

Bursa Asia bergerak bervariasi seiring dengan melemahnya IHSG. Nikkei 225 naik 0,87%, Hang Seng Seng turun 1,38% dan Straits Times naik 0,51%. Sementara Shanghai Composite juga terpantau mengalami kenaikan 0,51%.

Saham top gainers:
- PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR)
- PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK)
- PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI)
- PT Bumi Resources Minerals Tbk (BMRS)

Saham top losers:
- PT PP Presisi Tbk (PPRE)
- PT Suni Pratama Tbk (SUNI)
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX)
- PT Adhi Karya Tbk (ADHI)

Indonesia ingin menjadi pusat industri halal dunia atau Global Halal Hub di berbagai sektor, termasuk pariwisata. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan, Indonesia tak boleh kalah dari Malaysia dan Thailand yang juga tengah menggenjot industri halal.

Zulkifli menjelaskan, kunjungan pariwisata halal di Malaysia mencapai 40 juta orang, dengan rata-rata pengunjung berasal dari Timur Tengah. “Begitu juga Thailand, sekarang sudah menuju 20 juta wisatawan. Maka dari itu, jangan sampai kita kalah dari negara lain,” kata Zulhas saat ditemui di ICE BSD, Banten pada Rabu (10/9).

Kementerian Perdagangan akan meningkatkan promosi untuk mendorong ekspor produk-produk halal. Salah satunya dengan menghadirkan Halal Pavilion pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2024.

Zulkifli Hasan mengatakan, Halal Pavilion merupakan kerja sama pihaknya dengan Kementerian Agama. Indonesia perlu lebih gencar untuk mempromosikan produk halal agar tak tertinggal dibandingkan negara lain.

“Karena kami mendapat laporan dari atase, bahwa perdagangan produk halal itu sekarang sedang dipromosikan habis-habisan oleh Thailand,” ujar Zulhas.

Selain Halal Pavilion, menurut dia, pihaknya tengah mendorong potensi ekspor untuk modest fashion. Langkah ini seiring tren permintaan global untuk modest fashion terus meningkat.

Ia mengutip data dari State of the Global Islamic Economy Report 2023 yang menunjukkan bahwa konsumen global membelanjakan lebih dari US$ 318 miliar untuk modest fesyen. Jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi US$ 428 miliar pada 2027.

Dia mengatakan, Indonesia dengan kekayaan sastra, budaya, dipadukan dengan kreativitas yang tinggi telah diakui menjadi sumber inspirasi Modest Fashion di kancah global. “Sebagaimana amanat Bapak Presiden agar Indonesia menjadi pusat industri halal dan kiblat Modest Fashion dunia pada 2024,” ujarnya.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia memberikan tanggapan terkait kabar yang berkembang mengenai rencana akuisisi PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) oleh Temu, sebuah platform e-commerce asal Cina. Kabar ini mencuat meski Temu sebelumnya telah tiga kali mencoba mengajukan izin operasional di Indonesia, namun permohonan tersebut selalu ditolak oleh pihak berwenang.

Analis Mirae Asset Sekuritas Christopher Rusli menilai bahwa Bukalapak berpotensi menjadi kandidat akuisisi yang menarik bagi Temu. Ia menjelaskan bahwa model bisnis Bukalapak dinilai sangat cocok dengan visi dan operasi Temu.

Menurutnya, melalui akuisisi Bukalapak, Temu dapat mengakses pasar Indonesia secara legal, mengingat Bukalapak sudah memiliki infrastruktur yang mapan dan jaringan distribusi yang luas. Akuisisi ini memungkinkan Temu untuk memanfaatkan platform Bukalapak sebagai saluran distribusi produk Temu di pasar Indonesia yang sangat potensial.

Mengapa Bukalapak menjadi kandidat yang dipilih?

Mirae Asset Sekuritas Indonesia juga menyebut Bukalapak sebagai calon yang ideal untuk diakuisisi oleh Temu karena beberapa alasan strategis. Christopher Rusli menjelaskan bahwa salah satu faktor utama adalah kehadiran Bukalapak yang kuat di daerah Tier 2, sebuah segmen pasar yang berfokus pada konsep online-to-offline (O2O).

Ini sangat sesuai dengan produk Temu dan daya beli yang ingin dijangkau oleh platform e-commerce asal Cina tersebut. Kehadiran Bukalapak di daerah-daerah ini membuka peluang Temu untuk menjangkau konsumen di luar kota besar, yang menjadi pasar potensial namun sering kali terabaikan oleh pemain e-commerce besar.

Selain itu, Bukalapak dinilai lebih menarik sebagai target akuisisi dibandingkan dengan PT Global Digital Niaga Tbk (BELI). Pasalnya, BELI hanya menawarkan lisensi tanpa memberikan keuntungan strategis yang signifikan, sedangkan Bukalapak sudah memiliki jaringan dan infrastruktur yang siap untuk dimanfaatkan secara maksimal.

Terakhir, akuisisi ini dianggap sebagai kesempatan bagi Bukalapak untuk kembali mendapatkan perhatian pasar setelah beberapa tahun terakhir mengalami penurunan daya saing dibandingkan dengan kompetitornya seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

“Faktor-faktor ini membuat BUKA menjadi pilihan strategis untuk masuknya Temu ke Indonesia,” tulis Chris dalam risetnya Selasa (8/10).

Mirae Asset Sekuritas optimistis bahwa kenaikan harga saham Bukalapak (BUKA) belakangan ini didorong oleh sentimen positif terhadap potensi pemain baru yang akan memasuki pasar Indonesia. Selain sentimen ini, Chris menyebut valuasi saham BUKA juga dianggap masuk akal.

Seiring dengan hal itu, pada Senin (7/10) saham BUKA melesat 25,22% ke level Rp 144 per lembar saham. Tak hanya itu, pada Selasa (8/10) kemarin, sahamnya juga menguat 2,08% ke Rp 147 dengan volume yang diperdagangkan 1,48 miliar. Chris menyebut nilai tersebut jauh lebih rendah dibandingkan posisi kas dan setara kas BUKA yang mencapai Rp 18,6 triliun atau sekitar Rp 180 per saham pada semester pertama 2024.

“Kami percaya bahwa jika BUKA secara keseluruhan dijual ke Temu, BUKA akan menginginkan setidaknya lebih tinggi dari total kas dan setara kas mereka,” ucapnya.

Temu hanya akan tertarik pada BUKA Marketplace

Berdasarkan analisis sebelumnya, Mirae Asset memperkirakan kecil kemungkinan Bukalapak (BUKA) akan menjual seluruh ekosistemnya ke Temu, seperti yang dilakukan Tokopedia dengan TikTok Shop. Temu kemungkinan hanya tertarik pada segmen marketplace BUKA, karena aset lain seperti Allobank, AlloFresh, O2O, dan produk vertikal seperti Itemku tidak sesuai dengan kebutuhannya.

Dari perspektif Bukalapak, menjual segmen marketplace namun tetap menerima pendapatan dari fee e-commerce, seperti yang dilakukan Tokopedia, dapat memberikan keuntungan lebih. Oleh karena itu, Mirae Asset menilai akuisisi ini seharusnya hanya mempertimbangkan segmen marketplace saja.

Nilai Wajar Marketplace

Mirae Asset Sekuritas menilai aksi tersebut menggunakan model arus kas terdiskon (DCF) selama 10 tahun untuk menilai bisnis marketplace dan O2O (online to online) Bukalapak. Model ini menghasilkan valuasi perusahaan sebesar Rp 1,68 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp 14,4 triliun.

Dalam perhitungan tersebut, beberapa komponen seperti kas dan utang didiskontokan karena adanya ketidakpastian terkait penggunaan kas sejak laporan keuangan kuartal kedua 2024. Perlu dicatat bahwa target harga DCF mencakup marketplace, O2O, dan vertikal khusus seperti Itemku.

Valuasi ini mengimplikasikan rasio EV/Pendapatan sebesar 0,34x untuk proyeksi tahun 2024, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata perusahaan serupa secara global, yaitu 0,92x. Bahkan setelah menerapkan diskon 35% untuk pasar negara berkembang dari rata-rata EV/Pendapatan 2024 sebesar 1,42x.

Mirae Asset juga menilai bahwa potensi akuisisi ini masih sebatas spekulasi dan rumor, sehingga penting untuk menunggu kepastian realisasinya guna menilai valuasi dan kualitas kesepakatan secara lebih akurat. Namun, jika akuisisi ini berhasil, bisa menjadi dorongan baru bagi Bukalapak (BUKA) dan membantu mereka untuk tetap kompetitif di sektor teknologi Indonesia.

Mirae menilai hal ini penting setelah pengunduran diri mantan Presiden Teddy Oetomo dan hasil keuangan kuartal kedua 2024 yang mengecewakan. Hal itu juga membuat perusahaan menangguhkan panduan keuangan untuk 2024.

“Jika direalisasikan, kesepakatan ini dapat memberikan sentimen positif dan stabilitas yang sangat dibutuhkan untuk BUKA di masa mendatang,” pungkasnya.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sunarso, memberikan gambaran terkait pertumbuhan laba tahunan atau year-on-year (yoy) yang akan dicapai pada kuartal ketiga 2024.

"Insya Allah laba kuartal tiga masih tumbuh ya. Tapi tumbuhnya (laba) saya pikir tidak akan double digit," kata Sunarso dalam acara Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Sunarso mengungkap bahwa kondisi makroekonomi masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan, dan hal ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian geopolitik di tingkat global. Menurutnya, faktor-faktor ini memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha, terutama bagi sektor perbankan yang harus tetap waspada dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, BRI memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit, terutama kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa penyaluran kredit tetap terkendali dan sejalan dengan kemampuan debitur, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

"Kami sekarang fokus pada perbaikan kualitas aset dam kemudian resetting prosedur-prosedur kami, kemudian mengatur ulang manajemen risiko," tuturnya.

Sunarso menyebut upaya-upaya tersebut dilakukan supaya ke depan BRI bisa tumbuh berkelanjutan. Walaupun saat ini BRI sedang memperlambat pertumbuhan di UMKM.

Laba BRI Naik Tipis 0,95% di Semester I 2024

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024, mengalami kenaikan tipis sebesar 0,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski ada pertumbuhan, laba ini tidak meningkat signifikan akibat tingginya biaya pencadangan yang harus disiapkan oleh BRI.

Pada paruh pertama 2024, biaya pencadangan atau pemupukan pencadangan BRI mencapai Rp 21,4 triliun, melonjak 50% dibandingkan semester pertama 2023 yang sebesar Rp 14 triliun. Laporan keuangan yang dipublikasikan pada Kamis (25/7) mengungkap bahwa peningkatan pencadangan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan nilai aset keuangan.

Di tengah tekanan tersebut, BRI tetap menunjukkan kinerja positif dalam penyaluran kredit. Hingga pertengahan 2024, penyaluran kredit BRI meningkat 11,2% secara tahunan, mencapai Rp 1.336,78 triliun.

Hal ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung sektor usaha di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Sementara itu, total biaya pencadangan BRI hanya mengalami kenaikan tipis, dari Rp 81 triliun menjadi Rp 82 triliun, yang menandakan adanya upaya kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset.

Penyaluran kredit paling banyak dikucurkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Rp 1.095,64 triliun dengan komposisi mencapai 81,96%.

Laba BRI Paling Tinggi Dari Bank Mandiri, BCA, dan BNI

Empat emiten bank berkapitalisasi jumbo telah melaporkan kinerja keuangannya di semester pertama 2024. Jika kinerja empat bank tersebut dijejerkan, BRI berhasil menjadi bank dengan laba tertinggi dibandingkan bank lain.

Berdasarkan laporan kinerja BRI, perusahaan mengantongi laba Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024. Namun laba bank berkode saham BBRI hanya mampu terkerek 0,95% atau tidak mencapai 1%.

Peringkat kedua diduduki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan mengantongi laba Rp 26,87 triliun pada semester pertama 2024, meningkat 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 24,19 triliun.
Peringkat ketiga diduduki PT Bank Mandiri Tbk (BMRII) dengan laba Rp 26,55 triliun pada semester pertama 2024. Nilai ini meningkat 5,22% dari periode kuartal kedua 2023 sebesar Rp 25,23 triliun.

Terakhir PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang hanya mampu mengantongi laba Rp 10,69 triliun pada semester I 2024. Laba tersebut meningkat 3,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 10,3 triliun

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), Sunarso, memberikan gambaran terkait pertumbuhan laba tahunan atau year-on-year (yoy) yang akan dicapai pada kuartal ketiga 2024.

"Insya Allah laba kuartal tiga masih tumbuh ya. Tapi tumbuhnya (laba) saya pikir tidak akan double digit," kata Sunarso dalam acara Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).

Sunarso mengungkap bahwa kondisi makroekonomi masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan, dan hal ini semakin diperburuk oleh ketidakpastian geopolitik di tingkat global. Menurutnya, faktor-faktor ini memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha, terutama bagi sektor perbankan yang harus tetap waspada dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, BRI memutuskan untuk menerapkan langkah-langkah lebih berhati-hati dalam penyaluran kredit, terutama kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa penyaluran kredit tetap terkendali dan sejalan dengan kemampuan debitur, sehingga risiko kredit bermasalah dapat diminimalisir.

"Kami sekarang fokus pada perbaikan kualitas aset dam kemudian resetting prosedur-prosedur kami, kemudian mengatur ulang manajemen risiko," tuturnya.

Sunarso menyebut upaya-upaya tersebut dilakukan supaya ke depan BRI bisa tumbuh berkelanjutan. Walaupun saat ini BRI sedang memperlambat pertumbuhan di UMKM.

Laba BRI Naik Tipis 0,95% di Semester I 2024

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024, mengalami kenaikan tipis sebesar 0,95% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meski ada pertumbuhan, laba ini tidak meningkat signifikan akibat tingginya biaya pencadangan yang harus disiapkan oleh BRI.

Pada paruh pertama 2024, biaya pencadangan atau pemupukan pencadangan BRI mencapai Rp 21,4 triliun, melonjak 50% dibandingkan semester pertama 2023 yang sebesar Rp 14 triliun. Laporan keuangan yang dipublikasikan pada Kamis (25/7) mengungkap bahwa peningkatan pencadangan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penurunan nilai aset keuangan.

Di tengah tekanan tersebut, BRI tetap menunjukkan kinerja positif dalam penyaluran kredit. Hingga pertengahan 2024, penyaluran kredit BRI meningkat 11,2% secara tahunan, mencapai Rp 1.336,78 triliun.

Hal ini menunjukkan komitmen BRI dalam mendukung sektor usaha di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Sementara itu, total biaya pencadangan BRI hanya mengalami kenaikan tipis, dari Rp 81 triliun menjadi Rp 82 triliun, yang menandakan adanya upaya kehati-hatian dalam menjaga kualitas aset.

Penyaluran kredit paling banyak dikucurkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga Rp 1.095,64 triliun dengan komposisi mencapai 81,96%.

Laba BRI Paling Tinggi Dari Bank Mandiri, BCA, dan BNI

Empat emiten bank berkapitalisasi jumbo telah melaporkan kinerja keuangannya di semester pertama 2024. Jika kinerja empat bank tersebut dijejerkan, BRI berhasil menjadi bank dengan laba tertinggi dibandingkan bank lain.

Berdasarkan laporan kinerja BRI, perusahaan mengantongi laba Rp 29,7 triliun pada semester pertama 2024. Namun laba bank berkode saham BBRI hanya mampu terkerek 0,95% atau tidak mencapai 1%.

Peringkat kedua diduduki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan mengantongi laba Rp 26,87 triliun pada semester pertama 2024, meningkat 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 24,19 triliun.
Peringkat ketiga diduduki PT Bank Mandiri Tbk (BMRII) dengan laba Rp 26,55 triliun pada semester pertama 2024. Nilai ini meningkat 5,22% dari periode kuartal kedua 2023 sebesar Rp 25,23 triliun.

Terakhir PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang hanya mampu mengantongi laba Rp 10,69 triliun pada semester I 2024. Laba tersebut meningkat 3,78% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 10,3 triliun

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani mengatakan rapat pimpinan MPR telah menyiapkan segala keperluan untuk pelantikan presiden dan wakil presiden. Pada pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu MPR akan mengundang kandidat capres dan cawapres di Pilpres 2024 yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Muzani mengatakan pelantikan bakal berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta. "Pelantikan akan dihadiri oleh sejumlah tokoh,” kata Muzani di Kompleks Parlemen.

Menurut Muzani, MPR bakal mengirim surat undangan kepada setiap kandidat dalam Pilpres 2024 tersebut. Selain itu, MPR juga akan mengundang seluruh pimpinan partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu 2024.

Lebih jauh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mengatakan MPR juga akan melayangkan undangan untuk Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, serta para tokoh bangsa. Sejumlah kepala negara juga turut diundang dalam acara pelantikan itu.

"Tentu saja Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin akan kami undang untuk hadir dalam pelantikan," kata dia.

Untuk itu, dia meminta seluruh rakyat bangsa Indonesia agar acara pelantikan tersebut bisa berjalan lancar dan semuanya sesuai dengan rencana. Melalui acara pelantikan itu, dia meminta agar bangsa Indonesia menunjukkan sebagai bangsa yang bersatu, rukun, dan menjunjung tinggi martabat demokrasi.

"Meskipun dalam suasana perbedaan perasaan Pilpres, dan pada akhirnya kita satu untuk bangsa dan negara," kata Muzani.

Pelantikan Prabowo sekaligus menandakan berakhirnya kepemimpinan Joko Widodo. Usai pelantikan Prabowo dan Jokowi akan melakukan pisah sambut di Istana Negara. Setelah itu Jokowi akan langsung terbang ke Solo Jawa Tengah dan kembali menjalani hari di kota kelahirannya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengejar pengemplang pajak yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan penerimaan negara yang diperoleh dari pengemplang pajak itu untuk menambal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025.

Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun dan kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali. Jadi yang belum terkumpul itu belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menjelaskan, pajak yang belum dikumpulkan itu berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajaknya yang sudah dinyatakan kalah. Hanya saja, para pelaku itu belum juga menyetorkan kewajiban pajak.

"Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," ujar Drajad.

Data tersebut dia dapatkan saat menjadi pemimpin di salah satu lembaga yang bergerak di bidang keamanan nasional. Dari situ, terungkap bahwa masih banyak pendapatan negara yang belum dipungut pemerintah.

Bahkan nilai pajak yang belum dipungut melebihi dari Rp 300 triliun. “Itu basis datanya sangat kredibel. Bahkan, saya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu,” kata Drajad.