Kabar 26 ribu kontainer yang menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak membuat Presiden Joko Widodo “naik pitam”. Dalam rapat di Istana Negara pada Jumat (17/5), Jokowi memerintahkan untuk kembali merevisi peraturan menteri perdagangan atau Permendag impor yang telah diubah beberapa kali.

Sim salabim, peraturan menteri perdagangan baru soal impor ditetapkan dan diundangkan pada hari yang sama saat rapat digelar. Beleid ini memuat relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang yang sebelumnya dilakukan pengetatan impor seperti elektronik, alas kaki, pakaian jadi, aksesoris, kosmetik, dan perbekalan rumah tangga, tas, hingga katup.

Sehari setelahnya atau Sabtu (18/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menggelar konferensi pers di Pelabuhan JICT, Tanjung Priok. Airlangga mengumumkan relaksasi impor dan arahan Jokowi untuk menyelesaikan masalah tumpukan kontainer.

Meski ini adalah revisi ketiga dari aturan impor dalam enam bulan terakhir, polemik belum berakhir. Ada protes keras dari industri tekstil. Aturan ini dituding dapat memperparah kondisi industri yang tengah mengalami badai pemutusan hubungan kerja atau PHK. Protes tak hanya disuarakan pengusaha, tetapi juga buruh yang khawatir terhadap nasibnya.

Aksi demonstrasi digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pada 3 Juli 2024 dan kembali dijadwalkan hari ini, Rabu (18/7). Mereka menuntut aturan relaksasi impor dicabut karena khawatir dapat memicu badai PHK lanjutan.

Sosialisasi Permendag terkait relaksasi perizinan impor (ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/wpa.)

Meski mendapat banyak kritik, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas memastikan tak akan merevisi kembali aturan impor tersebut. Ia justru mengaku sebenarnya tak dilibatkan saat menyusun aturan tersebut meski menandatanganinya.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 ditandatangani Zulhas pada 17 Mei 2024 di Jakarta. Namun, ia mengaku saat itu sebenarnya sedang berada di Peru untuk menghadiri KTT APEC.

Dalam siaran pers Kementerian Perdagangan, Zulhas memang menghadiri KTT APEC di Peru pada 17-18 Mei 2024. Ia juga menggelar sejumlah pertemuan bilateral di sela-sela KTT APEC. Tak heran, Zulhas memang tak muncul dalam konferensi pers di Tanjung Priok bersama Airlangga dan Sri Mulyani.

“Jam 2 pagi saya ditelepon Pak Menko. Itu barang di Tanjung Priok ada 26 ribu di kontainer menumpuk yang akhirnya dirapatkan dan diputuskan harus malam itu juga (dikeluarkan). Saya enggak ada waktu itu,” ujar Zulhas.

Ia mengatakan semula Permendag tersebut akan diteken Airlangga yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas atau Plt Mendag menggantikannya karena sedang bertugas di luar negeri. Namun, Zulhas menolak Permendag diteken Airlangga dan akhirnya memilih untuk menandatanganinya meski tak ikut menggodok aturan tersebut.

Ia menyebut, aturan tersebut digodok oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Namun demikian, Agus Gumiwang pada pekan lalu menyebut meminta kepada Jokowi untuk memberlakukan kembali pengetatan impor.

“Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut kami, Permendag Nomor 36 Tahun 2023 (aturan awal dari Permendag Nomor 8 Tahun 2024) merupakan yang paling ideal,” katanya.

Banjir Kritik Aturan Impor

Semua bermula dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang diterbitkan Zulhas pada 11 Desember 2023. Aturan yang berlaku pada 10 Maret 2024 atau sejak 90 hari ini menuai protes keras pengusaha hingga masyarakat umum.

Salah satu aturan yang ramai dikritik masyarakat adalah soal barang impor bawaan penumpang. Aturan tersebut membatasi jumlah item yang boleh dibawa penumpang dari luar negeri, termasuk tenaga kerja Indonesia dan jamaah haji. Sebagai contoh: alas kaki dan tas dibatasi masing-masing dua item per penumpang.

Bea Cukai yang menjadi pelaksana aturan ikut kena getahnya. Kritik keras dilayangkan warganet di media sosial terhadap kinerja lembaga di bawah Kementerian Keuangan ini.

INFOGRAFIK: Siap-siap Bawaan Pelancong dari Luar Negeri Dibatasi (Katadata/ Amosella)

Beleid ini juga membuat pengusaha tepung terigu berteriak karena nyaris kehabisan bahan baku, premiks fortikasi. Bahan baku yang wajib ada dalam produk terigu agar memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI.

Revisi demi revisi aturan pun dilakukan. Revisi pertama aturan pengetatan impor ditetapkan pada 5 Maret 2024 dan diundangkan pada 7 Maret 2024, bahkan sebelum aturan sebelumnya berlaku. Revisi kedua ditetapkan dan diundangkan pada 29 April 2024 dan revisi ketiga atau paling terbaru ditetapkan dan diundangkan pada 17 Mei 2024.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso menjelaskan aturan terbaru impor hanya mengembalikan aturan impor seperti semula. Ia pun memastikan pihaknya tak akan merevisi lagi aturan impor “Kami tidak akan merevisi lagi Permendag Nomor 8 karena sudah mengikuti usulan masing-masing K/L,” kata dia kepada Katadata.co.id.

CEO Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Anton Rizki Sulaiman menilai, masalah aturan impor saat ini menunjukkan kurangnya pemerintah melibatkan industri dalam merumuskan kebijakan. Oleh karena itu, menurut dia, kembalinya aturan impor seperti sedia kala sudah semestinya.

“Masalah aturan ini menunjukkan proses yang kurang baik dalam menyiapkan aturan. Perubahan ternyata justru menciptakan masalah dan akhirnya kembali ke aturan sebelumnya,” ujar Anton kepada Katadata.co.id.

Menurut dia, pengetatan aturan impor yang dilakukan pemerintah cukup tiba-tiba dan mengagetkan industri. Apalagi terjadi perubahan besar jika dibandingkan aturan sebelumnya.

“Peraturan tiba-tiba mempengaruhi bahan baku yang masuk dan administrasi jadi sulit. Banyak barang-barang yang jadi membutuhkan proses impor lebih panjang. Sebenarnya aturan baru ini hanya mengembalikan,” kata dia.

Airlangga dalam konferensi pers menyebut penumpukan kontainer terjadi sejak 10 Maret 2024 saat pengetatan impor berlaku. Puluhan ribu kontainer menumpuk di Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas dan pelabuhan lainnya karena belum terbitnya persetujuan impor dan peraturan teknis (Pertek) sejumlah komoditas seperti besi baja, tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan lainnya.

Namun, masalah lamanya penerbitan Pertek ini telah dibantah Kementerian Perindustrian. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, penumpukan kontainer tak terkait dengan pihaknya. Kemenperin sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan.

"Kami tidak alergi dengan barang impor sepanjang barang-barang tersebut dibutuhkan di dalam negeri, sedangkan produksinya di dalam negeri tidak mencukupi. Kebijakan lartas diarahkan untuk tidak mengganggu industri dalam negeri," ujarnya.

Teriakan Industri Tekstil yang Dihantam Badai PHK

Kritik keras terhadap aturan baru impor terutama disuarakan oleh industri tekstil. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serta dan Benang Filament Redma Gita Wirawasta mengkritisi pelonggaran impor bagi produk tekstil yang dapat merugikan industri di dalam negeri.

Ia menduga banyak barang tekstil ilegal di antara puluhan kontainer yang sempat tertahan di pelabuhan dan dapat keluar berkat aturan baru impor. “Pak Menperin bahkan mempertanyakan apa saja isi kontainer itu, yang kita tidak tahu?” ujar Redma.

Menurut dia, syarat peraturan teknis dalam perizinan impor sebenarnya krusial untuk mengantisipasi importir-importir tekstil nakal. Ia khawatir pemeriksaan terhadap 26 ribu kontainer tak dilakukan secara benar dengan terbitnya aturan impor baru.

“Sekarang siapa yang untung? Importir nakal. Kalau dia punya persetujuan impor, nggak mungkin ditahan di pelabuhan. Ini ada orang yang enggak punya PI tetap masukin barang dan ada di pelabuhan, lalu keluar dengan aturan baru,” ujarnya.

Menurut Redma, maraknya impor ilegal telah menciptakan badai PHK di industri tekstil. Hal ini terlihat dari perbedaan data yang besar antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Biro Statistik Cina. Ia pun khawatir longgarnya aturan impor akan semakin memperkeruh masalah.

Selisih data impor pakaian jadi dari Cina (Katadata/Ajeng Ayu Pertiwi)

Redma menuduh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hippindo sebagai biang keladi relaksasi aturan impor. Mereka gencar memprotes pemberlakuan peraturan teknis dalam persetujuan impor.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah membantah, aturan baru impor bakal mempermudah barang ilegal dari luar negeri masuk ke Indonesia. Menurut dia, masalah impor ilegal ditentukan oleh pengawasan barang beredar dan pencegahan barang beredar masuk.

Adapun terkait masalah kontainer yang tertahan, menurut dia, disebabkan oleh para investor yang tidak memiliki cukup waktu untuk memenuhi persyaratan yang panjang.

“Normalnya diberikan cukup waktu untuk pendaftaran dan pengisian syarat-syarat. Jadi, kami dari Hippindo selaku importir legal meminta waktu penundaan untuk mempersiapkan. Kami sebenarnya mendukung, tetapi minta waktu,” ujarnya.

Kementerian Perindustrian menyalahkan aturan impor baru menyebabkan permintaan terhadap produk tekstil di dalam negeri jeblok. Sejak aturan impor baru berlaku, utilisasi industri garmen yang rata-rata anjlok menjadi 30%.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan, pesanan pakaian jadi oleh lokapasar dan maklon sebenarnya mulai meningkat setelah penerbitan Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Hal tersebut tercermin pada peningkatan jumlah tenaga kerja industri pakaian yang naik 10,3% menjadi 2,91 juta orang pada Februari 2024 dibandingkan Agustus 2023.

Namun pesanan tersebut langsung dibatalkan saat Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku pada Mei 2024 lantaran lokapasar dan maklon langsung mengganti sumber ke produk impor. Hal tersebut tercermin pada volume impor tekstil per Mei 2024 yang naik 42,9% secara bulanan menjadi 194.870 ton.

Reni menilai beleid tersebut membuat produk impor membanjiri pasar domestik melalui lokapasar dan media sosial. Ini karena persetujuan impor Kementerian Perdagangan yang tidak memperhitungkan faktor harga dan neraca permintaan garmen nasional. Kondisi tersebut memicu badai PHK di dalam negeri.

Ganti Resep Proteksi Industri: Satgas Impor Ilegal hingga Bea Masuk Anti Dumping

Pemerintah sudah memastikan tak akan merevisi kembali aturan terbaru yang memberikan kelonggaran impor dalam waktu dekat. Solusi yang kini ditawarkan untuk melindungi industri adalah satuan tugas atau satgas impor ilegal dan penerapan bea masuk anti dumping .

Satgas rencananya terbentuk pekan ini. Untuk membentuk tim tersebut, Zulhas pada selasa (16/7) telah menggelar diskusi dan meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung untuk terlibat dalam tim tersebut.

Ia menjelaskan alasan pembentukan satgas adalah setelah pihaknya menemukan barang yang tidak terdata atau ilegal membanjiri pasar Indonesia. "Ini terkait apa yang akhir-akhir ini menjadi polemik di media mengenai terancam tutupnya industri tekstil, pakaian jadi, elektronik, alas kaki, produk kecantikan," kata Zulhas.

Selain Kejagung, Zulhas menyebut satgas akan terdiri dari Kepolisian, Kementerian terkait seperti Kementerian Perindustrian, hingga Kadin. "Lebih cepat, lebih bagus. Mudah-mudahan minggu ini karena ini sudah dalam keadaan darurat," kata Zulhas.

Langkah lain yang disiapkan pemerintah adalah bea masuk anti dumping (BMAD). Zulhas sempat menyebut, tujuh item yang bakal dikenakan bea masuk adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Menurut dia, sebelum ditentukan pengenaan bea masuk atas tujuh komoditas impor tersebut akan dilihat oleh lembaga pemerintah berwenang, yaitu Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Redma berharap, Satgas Impor Ilegal dan penerapan BMAD akan membantu menahan gempuran impor ilegal. "BMAD pasti berpengaruh, tetapi kami akan lihat seberapa mempengaruhi saat ini." ujar dia.

CIPS menilai bea masuk anti dumping maupun restriksi impor melalui aturan bukan solusi masalah yang dihadapi industri tekstil saat ini. Menurut Anton, masalah pada industri tekstil tak "sesederhana" aturan impor.

"Banyak PHK besar-besaran, apakah karena banjir produk asing? Enggak sesimpel itu juga, mungkin ada korelasi tapi bukan kausalitas," ujar Anton.

Menurut dia, industri tekstil mengalami perubahan tingkat global sekarang karena otomasi dan pandemi. Teknologi otomasi membuat produksi tekstil dapat dilakukan secara lokal dan tak memerlukan pabrik besar.

"Ini berdampak ke permintaan pengurangan. Karena dengan teknologi sekarang, bisa tuh distro-distro di luar negeri bikin baju." ujar dia.

Ia menilai teknologi Indonesia tertinggal jauh dibandingkan Vietnam, apalagi Cina. Hal ini membuat harga produk tekstil Tanah Air sulit bersaing. Oleh karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan adalah investasi di sektor industri tekstil.

Ekonom Faisal Basri juga mengkritisi rencana kebijakan bea masuk anti dumping pada industri keramik. Menurut dia, peningkatan barang keramik dari Cina bukan karena dumping tetapi karena ekonomi Cina sudah mulai pulih.

Ia bahkan menilai, penerapan BMAD bisa berdampak buruk ke dalam negeri karena dapat menaikkan harga. "Komite Anti Dumping (KADI) ini seperti pesilat mabok, semua dilibas," ujar Faisal dalam Diskusi Publik INDEF, Selasa (18/7).

Faisal menyoroti kinerja industri manufaktur di dalam negeri yang terus merosot. Pertumbuhannya selalu berada di bawah pertumbuhan ekonomi. Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB kini hanya tersisa 18,6%. "Turun terus, gejala dini deindustrialisasi karena industri diganggu terus." ujarnya.

PT PLN (Persero) menyatakan pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) tidak akan maksimal bila tak diiringi dengan pembangunan transmisi kelistrikan antar pulau di Indonesia. Tanpa adanya transmisi seperti smart grid, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) hanya bisa mencapai 5 gigawatt (GW).

"Tetapi kalau membangun smart grid, flexible power generation, smart dispatch center, smart distribution, smart transmission, smart meter, ternyata bisa meningkatkan dari sekitar 5 giga menjadi mendekati sekitar 30 gigawatt tambahan pembangkit surya dan angin," ujar Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo, dalam Peluncuran Electricity Connect, Rabu (17/7).

Dia mengatakan, memaksimalkan potensi EBT dibutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satunya adalah untuk membangun transmisi dari sumber EBT ke pengguna listrik. Hal tersebut diperlukan lantaran posisi wilayah dengan sumber EBT besar dan pengguna listrik berada di pulau yang berbeda.

Menurut Darmawan, diperlukan kolaborasi semua pihak untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. PLN tidak mungkin jalan sendiriuntuk memaksimalkan potensi EBT di Indonesia.

"Ya kalau sendirian itu tidak mungkin. Rasanya ini menjadi tugas yang berat," ujar Darmawan.

Kolaborasi Smart Grid

Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, mengatakan pihaknya menggandeng sejumlah lembaga internasional untuk memperkuat sistem jaringan listrik cerdas atau smart grid. Hal itu dalam rangka mendukung transisi energi.

Evy mengatakan, kehadiran smart grid sangat pentin seiring peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT yang menjadi pemasok utama kebutuhan listrik ke depan. PLN sedang membuka ruang kolaborasi, baik dari sisi investasi, teknologi, dan kerja sama lainnya untuk menciptakan smart grid yang lebih fleksibel.

“Sejumlah lembaga internasional yang telah dan akan berkolaborasi dengan kami antara lain Global Power System Transformation (G-PST) Consortium, USAID (US Agency for International Development), hingga Accenture,” ujarnya dalam siaran pers, Minggu (13/11/2022).

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030, dia mengatakan, pembangkit EBT akan mendominasi penambahan kapasitas, yaitu sebesar 20,9 gigawatt (GW) atau sekitar 51,6 persen dari total proyek pembangkit baru.

Saat ini, jaringan listrik PLN yang beroperasi terdiri dari 4 sistem besar dan 16 sistem kecil hingga menengah, dengan lebih dari ratusan sistem terisolasi. Setiap sistem memiliki konfigurasi pembangkit, infrastruktur transmisi, serta karakteristik beban yang berbeda.

Masing-masing pulau di Indonesia memiliki potensi EBT yang berbeda-beda, sehingga setiap sistem pun memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda. Maka, dibutuhkan pengembangan smart grid yang lebih fleksibel untuk mengintegrasikan listrik berbasis EBT.

Pembangkit listrik berbasis EBT memiliki sifat intermiten atau bergantung pada kondisi cuaca. Penyerapan daya hanya akan bisa maksimal bila cuaca mendukung, seperti matahari untuk PLTS dan PLTB.

PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyatakan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh telah mempertimbangkan banyak hal. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi pemberitaan yang menyebutkan KCIC menjadi salah satu sumber kerugian PT Wijaya Karya Tbk pada tahun lalu.

Wijaya Karya sebelumnya menyatakan, proyek Whoosh mengharuskan perseroan menyetor modal mencapai Rp 6,1 triliun. Angka tersebut belum ditambah kerugian Whoosh yang Wijaya Karya klaim cukup besar setiap tahunnya.

"Dalam proses pembangunannya, proyek Kereta Cepat Whoosh sudah mempertimbangkan banyak hal yang telah dikoordinasikan bersama seluruh stakeholder yang terlibat," kata Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, Rabu (17/7).

Kerugian Wijaya Karya disebabkan oleh setoran modal ke proyek Whoosh dan utang perseroan lainnya yang belum dibayar senilai Rp 5,5 triliun. Kedua tagihan tersebut membuat Wijaya Karya harus menerbitkan obligasi senilai Rp 11 triliun yang akhirnya berkontribusi pada kerugian tahun lalu hingga Rp 7,2 triliun.

Eva tidak menjelaskan kontribusi KCIC pada kerugian Wijaya Karya. Namun. Eva menegaskan semua penagihan di KCIC harus melalui prosedur administrasi agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Di sisi lain, Eva mengatakan proyek Whoosh bertujuan untuk memajukan konektivitas antara Jakarta dan Bandung melalui transportasi ramah lingkungan modern. Oleh karena itu, Whoosh telah meningkatkan jumlah perjalanan reguler dari 14 kali per hari pada Oktober 2023 menjadi 48 perjalanan pada Mei 2024.

Peningkatan perjalanan membuat rata-rata volume penumpang harian naik dari 9.000 orang para Oktober 2023 menjadi hingga 18.000 orang pada bulan ini. Eva menargetkan jumlah perjalanan harian Whoosh akan terus ditingkatkan menjadi 62 kali per hari pada tahun depan.

Pada saat yang sama, Eva mencatat Whoosh telah mengintegrasikan layanannya dengan moda transportasi umum lain, seperti LRT Jabodebek, Bus Transjakarta, bus ke Bandara Soekarno-Hatta, shuttle ke Bandara Halim Perdanakusuma, taksi, dan transportasi daring.

Eva menemukan minat penggunaan Whoosh oleh masyarakat meningkat lantaran telah ada penumpang rutin. Hal tersebut ditunjukkan dengan dijualnya kartu berlangganan Frequent Whoosher yang dijajakan di Stasiun Whoosh Halim, Padalarang, dan Tegalluar.

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan total utang pada tahun lalu mencapai Rp 56 triliun secara konsolidasi. Hal tersebut diperburuk dengan total beban pencadangan piutang yang bermasalah maupun ditangguhkan. Namun ia tidak menjelaskan total nilai piutang yang ditangguhkan dan bermasalah tersebut.

Ia mengatakan, sumber kerugian WIKA pada tahun lalu adalah beban bunga tinggi dan beban lain-lain. Menurutnya, penyertaan modal pada PSBI menjadi bagian dari beban lain-lain lantaran KCJB mencatatkan kerugian yang cukup besar setiap tahunnya.

Pada 2021, PT Kereta Api Indonesia menggantikan WIKA sebagai pemimpin konsorsium PSBI. Namun, Agung mengatakan WIKA tetap menjadi pemegang saham mayoritas di PSBI sebesar 38%.

Nilai proyek KCJB membengkak senilai US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 18 triliun selama masa konstruksi. Sebagian pembayaran cost overrun tersebut direncanakan menggunakan anggaran negara.

Cina awalnya mengajukan biaya pembangunan proyek KCJB senilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 83,6 triliun. Namun dalam perjalanannya, biaya proyek KCJB tersebut membengkak menjadi US$ 7,5 miliar atau Rp 114,1 triliun per November 2022.

Adapun sebagian dana cost overrun tersebut berasal dari China Development Bank senilai US$ 550 juta. Pada Februari 2024, KAI telah menandatangani perjanjian fasilitas dengan Cina Development Bank untuk menambal biaya konstruksi tersebut dari Cina Development Bank.

Pencairan pinjaman ini terdapat dua fasilitas. Fasilitas A yaitu US$ 230,99 juta, setara dengan Rp 3,6 triliun, dengan asumsi kurs Rp 15.603 per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk fasilitas B yaitu US$ 217,08 juta. Jika dikonversikan dari fasilitas B yaitu Rp 3,3 triliun.

"Pencairan tersebut langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia pada 7 Februari 2024," kata Executive Vice President of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, Selasa (13/2).

Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 yang semula dijadwalkan digelar Rabu (17/7) batal digelar. Anggota Pansus Angket Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengatakan rapat perdana batal dilaksanakan lantaran faktor teknis.

“Ditunda sementara, karena faktor teknis. InsyaAllah minggu depan kami rapat perdana,” kata Luluk saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/7).

Di sisi lain, anggota pansus dari fraksi PKS, Wisnu Wijaya, mengungkapkan penundaan rapat lantaran tak ada pimpinan DPR RI yang dapat hadir. Padahal tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai penundaan rapat.

"Husnuzan kami ya mungkin karena pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir," kata Wisnu saat dihubungi awak media, Rabu (17/7).

Rapat pansus digelar pada masa reses DPR karena dinilai mendesak. Kendati demikian, pimpinan DPR telah memberi izin rapat digelar pada masa reses.

Pansus Angket Haji tersebut berfokus pada sejumlah permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan haji 2024. Beberapa masalah yang disoroti di antaranya permasalahan akomodasi dan fasilitas jemaah haji Indonesia. Secara spesifik, contoh permasalahan yakni jumlah toilet dan tenda penginapan yang kapasitasnya tak memadai.

Masalah lain yang disoroti adalah dugaan pelanggaran Keputusan Presiden mengenai tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Hal yang disoroti karena dianggap menyalahi aturan dan terindikasi korupsi.

Jatah jemaah haji plus seharusnya 8 persen dari kuota dan sisanya untuk jemaah reguler. Namun, pada pelaksanaan haji 2024 jatah jemaah haji plus lebih dari itu.

Perusahaan yang dikendalikan oleh Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT), menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III 2024 dengan total nilai sebesar Rp 1 triliun pada tahun ini. Obligasi Berkelanjutan III ini telah mendapatkan peringkat single A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Penjamin pelaksana emisi obligasi BRPT adalah PT BCA Sekuritas, PT KB Valbury Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).

Mengutip keterangan resmi perusahaan, obligasi tersebut terbagi menjadi dua seri. Rinciannya, Obligasi Seri A sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. Kemudian, Obligasi Seri B sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun berjangka waktu lima tahun.

Perusahaan akan membayarkan bunga obligasi setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 16 Oktober 2024 sedangkan bunga obligasi terakhir akan dibayarkan saat obligasi itu jatuh tempo. Obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 16 Juli 2027 sedangkan Obligasi Seri B akan jatuh tempo 16 Juli 2029.

“Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo,” demikian kata manajemen Barito Pacific dalam keterangan resmi perusahaan, Selasa (16/7).

Sementara itu, dana hasil penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak terkait. Dengan rincian sebagai berikut.

• Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2023 seri A sebesar Rp 52,52 miliar
• Pembayaran Sebagian Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2020 seri C sebesar Rp 76,68 miliar
• Pembayaran Penuh Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 seri B sebesar Rp 188,9 miliar
• Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman BNI sebesar Rp 304,68 miliar
• Pembayaran sebagian utang berdasarkan Pinjaman Bangkok Bank sebesar Rp 368,37 miliar

SKK Migas meminta agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas segera mengembangkan sumber migas yang sudah ditemukan. Terutama untuk temuan cadangan yang cost-nya sudah di-recovery oleh pemerintah.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan penundaan ini tidak boleh terjadi karena pemerintah sudah meringankan beban untuk pengembangannya.

“Kami ada beberapa temuan cadangan yang sudah ada discovery. Tetapi ternyata temuan ini belum dikembangkan, padahal cost-nya sudah di-recovery,” kata ujarnya dalam acara peringatan ulang tahun SKK Migas ke 22 dikutip Rabu (17/7).

“Oleh karena itu mari kita duduk bersama-sama untuk menjadikan itu prioritas utama untuk mempercepat penambahan produksi,” ujarnya menambahkan.

Percepatan produksi ini dibutuhkan untuk menunjang tercapainya target produksi migas satu juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030. Target ini termasuk dalam rencana jangka panjang (LTP) SKK Migas, sehingga Dwi mengatakan target produksi 2030 harus menjadi komitmen bersama kontraktor.

“Kami juga meminta dukungan penuh kepada para pemangku kepentingan karena pencapaian LTP sangat krusial bagi ketahanan energi Indonesia. Kontribusi kami semua dalam mewujudkan LTP merupakan bentuk bakti dan pengabdian kita kepada negeri ini,” ucapnya.

Tidak hanya SKK Migas, Kementerian ESDM juga meminta KKKS untuk mengambil langkah terhadap blok migas potensial tapi tidak diusahakan (idle). KKKS diminta mengelola blok migas tersebut atau mengembalikan kepada negara.

“Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto beberapa waktu lalu, Senin (8/7).

Ariana mengatakan inventarisasi ini sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kementerian ESDM mengatakan terdapat dua kriteria blok migas yang potensial tapi idle. Pertama, lapangan migas yang selama dua tahun berturut-turut tidak berproduksi atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.

Kedua, apabila terdapat struktur pada blok atau wilayah kerja (WK) migas eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik tipis 2,11 poin atau 0,03% ke level 7.226 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu (17/7). Saham-saham sektor transportasi mencatatkan kenaikan tertinggi siang ini.

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan, nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 5,32 triliun dengan volume 14,41 miliar saham dan frekuensi sebanyak 623.981 kali. Sebanyak 288 saham menguat, 232 saham terkoreksi, dan 254 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.224 triliun.

Dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, delapan sektor terpantau menguat. Saham-saham sektor transportasi mencatat kenaikan terbesar, yakni sebanyak 0,59%. Saham emiten sektor tersebut yang berada di zona hijau misalnya, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang naik 1,96% ke Rp 52 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia bergerak variatif. Indeks Strait Times naik 0,07% dan Hang Seng menguat 0,02%. Sebaliknya, Shanghai Composite tergelincir 0,49% dan Nikkei turun 0,28%.

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):

• PT Timah Tbk (TINS) naik 5,94% ke Rp 1.070
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 2% ke Rp 51
• PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) naik 1,78% ke Rp 2.860
• PT Astra International Tbk (ASII) naik 1,60% ke Rp 4.450
• PT Vale Indonesia Tbk (INCO) naik 1,58% ke Rp 3.860

Saham yang turun paling dalam (top losers):

• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 6,47% ke Rp 7.950
• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 4,11% ke Rp 1.050
• PT Petrosea Tbk (PTRO) turun 2,98% ke Rp 8.150
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) turun 2,45% ke Rp 10.950
• PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI) turun 1,32% ke Rp 5.600

Calon Presiden Amerika dari Partai Republik Donald Trump mengatakan dia mendukung TikTok di tengah aturan kewajiban menjual aset di Negeri Paman Sam. Trump gencar mendorong regulasi pemblokiran TikTok saat masih menjabat.

"Saya mendukung TikTok karena Anda butuh persaingan. Jika Anda tidak punya TikTok, Anda punya Facebook dan Instagram," kata Donald Trump kepada Bloomberg BusinessWeek dalam wawancara yang diunggah pada Selasa (16/7).

Saat menjabat sebagai presiden Amerika, Trump menyebut TikTok sebagai ancaman negara karena diduga mengirimkan data pengguna ke Pemerintah Cina. Pada 2020, ia mewajibkan perusahaan Tiongkok ini menjual sahamnya ke korporasi AS.

Oracle dan Walmart saat itu disebut-sebut sebagai pembeli potensial. Kedua perusahaan ini juga kabarnya akan mengisi empat dari lima kursi dewan direksi di TikTok.

Akan tetapi, beberapa hakim di Amerika menunda perintah Donald Trump untuk memblokir aplikasi TikTok dari App Store dan Google Play Store. Kewajiban bagi induk TikTok, ByteDance untuk menjual saham pun tak kunjung terwujud hingga Trump lengser.

Meski begitu, Pemerintahan Amerika di bawah kepemimpinan Joe Biden mengesahkan Undang-undang atau UU yang menyerukan ByteDance menjual operasional TikTok di Negeri Paman Sam pada April (23/4).

Amerika memberikan waktu sembilan bulan kepada induk usaha TikTok, ByteDance dengan potensi perpanjangan tiga bulan untuk menjual platform video pendek ini.

Jika TikTok gagal melakukan divestasi hingga April 2025, maka aplikasi itu tidak akan bisa diunduh di App Store milik Apple dan Google Play Store.

Kini Trump mendukung TikTok untuk melawan aturan tersebut. Calon presiden Amerika ini mengkritik Facebook dan Instagram milik Meta, karena memblokir akunnya selama dua tahun setelah kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021.

Ia mengatakan pada Juni bahwa dirinya tidak akan pernah mendukung pemblokiran TikTok.

Sementara itu, TikTok menolak berkomentar permintaan tanggapan Reuters terkait dukungan Trump.

Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) membahas usul penghapusan pasal yang melarang personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjalankan bisnis. Pasal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Saat ini, UU Nomor 34 tengah direvisi. Pembahasan soal larangan TNI berbisnis masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU TNI.

"Masih dalam proses, yang utama untuk TNI adalah Pasal 47 dan 53. Namun terkait bisnis, masih dalam pembahasan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto di Jakarta, Rabu (17/7) dikutip dari Antara.

Dua pasal yang disinggung Hadi adalah perpanjangan masa jabatan serta penempatan TNI di jabatan publik. Ia juga menunggu masukan dari banyak pihak untuk merevisi UU ini.

"Sudah 20 tahun UU TNI berjalan, kita harus menyesuaikan kebutuhan," katanya.

Upacara peringatan HUT ke-78 TNI (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wpa/tom.)

Menko Hadi juga akan berdiskusi dengan akademisi dalam proses masukan DIM sebelum diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia berjanji aturan terkait penghapusan larangan berbisnis dikaji dengan matang.

"DIM bulan Agustus (selesai)," katanya.

Sebelumnya, TNI mengusulkan kepada Kemenko Polhukam untuk menghapus larangan anggota TNI membuka usaha. Usulan tersebut disampaikan salahs atu anggota TNI dalam diskusi di Polhukam pada Kamis (11/7).

Adapun, larangan TNI berbisnis tercantum dalam Pasal 39 huruf C di UU TNI. Usulan itu lalu memicu polemik di kalangan masyarakat.

SKK Migas akan mempertimbangkan tambahan insentif untuk meningkatkan produksi minyak jika ditemukan cadangan minyak baru di masa mendatang. Hal ini demi mengejar target produksi 1 juta barel per hari (bph).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa potensi minyak bumi Indonesia sangat menjanjikan namun banyak kendala saat eksploitasinya. Ini menjadi salah satu penyebab masih terjadinya penurunan produksi.

“Kadang-kadang potensi minyak bumi kelihatan sangat menjanjikan tapi pada saat pelaksanaan ada saja masalah-masalah sehingga sampai sekarang masih decline,” ujarnya dalam acara peringatan ulang tahun SKK Migas ke-22 dikutip Rabu (17/7).

Dwi menyebut, jika di masa mendatang Indonesia mendapatkan temuan sumber minyak bumi yang baru maka pihaknya mengupayakan adanya tambahan insentif.

“Mungkin insentifnya harus lebih besar kalau temuannya itu minyak. Barangkali itu mesti perlu dipikirkan ini, kami di SKK Migas,” kata dia.

Tidak hanya minyak, Dwi mengatakan gas bumi Indonesia juga masih memiliki sedikit kendala pada infrastruktur agar penyaluran gas bumi dapat meningkat. Meski berkendala, namun Dwi sangat percaya diri untuk potensi industri gas ini.

Terlebih dia sudah mengkalkulasi secara kasar, bahwa beberapa proyek yang dimiliki Indonesia saat ini masih bisa untuk mengejar target produksi gas pada 2030.

Keyakinan ini Dwi dapatkan sebab pemerintah saat ini tengah menyelesaikan proyek jaringan pipa gas bumi Cirebon-Semarang pada akhir 2025 dan akan dilanjutkan dengan pembangunan pipa ruas Dumai-Sei Mangkei di Sumatra, mungkin juga membangun ruas baru di Bali ataupun Nusa Tenggara.

“Jadi mudah-mudahan dengan infrastruktur ini kami tidak mengalami kesulitan untuk bisa memasarkan produk. Saat ini kami mempunyai akses di Jawa Timur kurang lebih 150 mmscfd dan juga ada beberapa POD yang belum dieksekusi,” ujarnya. “Indonesia juga masih memiliki kelebihan pasokan gas di Natuna.”

Sebelumnya, SKK Migas memastikan bahwa target produksi migas 2030 yakni 1 juta barel per hari minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari gas harus tercapai dan tidak akan direvisi. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D.Suryodipuro mengatakan pihaknya akan tetap mengacu pada target tersebut.

“Bukan revisi, tapi kami selalu meng-update. Tapi intinya kalau buat kami adalah tetap target 1 juta barrel oil per day itu tidak berubah. Itu harus dicapai,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada Senin (18/3).

“Kami selalu mengevaluasi terkait dengan proyek jangka panjang (LTP). Jadi kami lihat perkembangannya bagaimana. Kami akan selalu meng-update lah,” kata Hudi menambahkan.

Sebab menurutnya, meskipun nanti produksi migas Indonesia sudah sesuai target 2030, namun sebetulnya jumlah kebutuhan migas dalam negeri lebih banyak dibandingkan target tersebut.

“Karena dengan 1 juta barrel oil per day, itu kan kita sendiri masih impor untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah kita. Jadi itu tetap kita harus lakukan. Nah, mengenai masalah itu mau direvisi atau apa, yang jelas SKK Migas selalu melakukan evaluasi on a yearly basis,” ucapnya.

Microsoft merekrut mantan karyawan dari startup kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) Inflection. Raksasa teknologi ini pun diselidiki oleh regulator persaingan usaha Inggris terkait dugaan monopoli.

Produsen Windows itu merekrut salah satu pendiri Inflection yakni Mustafa Suleyman, serta sebagian besar staf. Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris atau CMA mengatakan pada Selasa (16/7), perekrutan itu harus diselidiki terkait apakah ini merupakan merger menurut peraturan Inggris lantaran mengakibatkan berkurangnya persaingan di sektor AI.

Jika ditemukan alasan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, CMA dapat mengusulkan penyelidikan mendalam atau Fase 2. CMA mengatakan akan mengumumkan keputusan tentang apakah akan memulai Fase 2 paling lambat pada 11 September.

“Perusahaan yakin bahwa perekrutan bakat mendorong persaingan dan tidak boleh diperlakukan sebagai merger,” kata juru bicara Microsoft dikutip CNBC Internasional, Rabu (17/7).

Microsoft akan memberikan CMA informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyelidikan.

Raksasa teknologi itu mengumumkan pada Maret bahwa mereka merekrut Suleyman dari Inflection, bersama dengan sejumlah karyawan kunci lain. Suleyman diangkat sebagai wakil presiden eksekutif Microsoft sekaligus CEO Microsoft AI.

Microsoft AI merupakan unit perusahaan yang baru dibentuk yang berfokus pada produk kecerdasan buatan, termasuk Copilot. Copilot diintegrasikan ke perangkat lunak alias software Windows dan Microsoft 365.

Perusahaan teknologi yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika itu juga merekrut Karen Simonyan untuk bergabung dengan perusahaan sebagai kepala ilmuwan. Suleyman maupun Simonyan merupakan mantan karyawan DeepMind, laboratorium AI milik Google.

Meskipun CMA tidak menguraikan dalam pernyataan pada Selasa tentang bagaimana perekrutan tersebut berpotensi merusak persaingan, regulator sebelumnya mengatakan bahwa mereka menyelidiki potensi pelanggaran aturan di luar perekrutan.

Laporan Reuters dan The Wall Street Journal menunjukkan bahwa Microsoft membayar biaya lisensi US$ 650 juta kepada Inflection untuk menjual kembali model AI melalui platform cloud Azure.

Sementara itu, Microsoft tidak mengungkap detail mengenai pengaturan lisensi dengan Inflection saat mengumumkan perekrutan staf startup itu. Perusahaan hanya mengatakan bahwa mereka merekrut beberapa anggota dari tim Inflection yang beranggotakan 70 orang.

Regulator tengah berupaya memastikan apakah perekrutan tertentu dari Inflection, menghasilkan merger yang pada akhirnya mengarah pada berkurangnya persaingan yang substansial di bidang AI.

Pada awal tahun, CMA mengatakan bahwa instansi menghentikan penyelidikan terpisah terhadap investasi ekuitas Microsoft dan kemitraan dengan perusahaan rintisan AI Prancis, Mistral.

Sementara itu, Microsoft menginvestasikan lebih dari US$ 13 miliar ke pembuat ChatGPT yaitu OpenAI. Selain memberikan komitmen pendanaan kepada perusahaan, Microsoft menggunakan model bahasa besar GPT OpenAI untuk mengembangkan produk AI sendiri, termasuk Copilot dan mesin pencarian Bing.

Microsoft juga menempatkan pejabat sebagai pengamat tanpa hak suara di dewan direksi OpenAI.

Microsoft merekrut mantan karyawan dari startup kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) Inflection. Raksasa teknologi ini pun diselidiki oleh regulator persaingan usaha Inggris.

Produsen Windows itu merekrut salah satu pendiri Inflection yakni Mustafa Suleyman, serta sebagian besar staf. Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris atau CMA mengatakan pada Selasa (16/7), perekrutan itu harus diselidiki terkait apakah ini merupakan merger menurut peraturan Inggris lantaran mengakibatkan berkurangnya persaingan di sektor AI.

Jika ditemukan alasan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, CMA dapat mengusulkan penyelidikan mendalam atau Fase 2. CMA mengatakan akan mengumumkan keputusan tentang apakah akan memulai Fase 2 paling lambat pada 11 September.

“Perusahaan yakin bahwa perekrutan bakat mendorong persaingan dan tidak boleh diperlakukan sebagai merger,” kata juru bicara Microsoft dikutip CNBC Internasional, Rabu (17/7).

Microsoft akan memberikan CMA informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyelidikan.

Raksasa teknologi itu mengumumkan pada Maret bahwa mereka merekrut Suleyman dari Inflection, bersama dengan sejumlah karyawan kunci lain. Suleyman diangkat sebagai wakil presiden eksekutif Microsoft sekaligus CEO Microsoft AI.

Microsoft AI merupakan unit perusahaan yang baru dibentuk yang berfokus pada produk kecerdasan buatan, termasuk Copilot. Copilot diintegrasikan ke perangkat lunak alias software Windows dan Microsoft 365.

Perusahaan teknologi yang berpusat di Redmond, Washington, Amerika itu juga merekrut Karen Simonyan untuk bergabung dengan perusahaan sebagai kepala ilmuwan. Suleyman maupun Simonyan merupakan mantan karyawan DeepMind, laboratorium AI milik Google.

Meskipun CMA tidak menguraikan dalam pernyataan pada Selasa tentang bagaimana perekrutan tersebut berpotensi merusak persaingan, regulator sebelumnya mengatakan bahwa mereka menyelidiki potensi pelanggaran aturan di luar perekrutan.

Laporan Reuters dan The Wall Street Journal menunjukkan bahwa Microsoft membayar biaya lisensi US$ 650 juta kepada Inflection untuk menjual kembali model AI melalui platform cloud Azure.

Sementara itu, Microsoft tidak mengungkap detail mengenai pengaturan lisensi dengan Inflection saat mengumumkan perekrutan staf startup itu. Perusahaan hanya mengatakan bahwa mereka merekrut beberapa anggota dari tim Inflection yang beranggotakan 70 orang.

Regulator tengah berupaya memastikan apakah perekrutan tertentu dari Inflection, menghasilkan merger yang pada akhirnya mengarah pada berkurangnya persaingan yang substansial di bidang AI.

Pada awal tahun, CMA mengatakan bahwa instansi menghentikan penyelidikan terpisah terhadap investasi ekuitas Microsoft dan kemitraan dengan perusahaan rintisan AI Prancis, Mistral.

Sementara itu, Microsoft menginvestasikan lebih dari US$ 13 miliar ke pembuat ChatGPT yaitu OpenAI. Selain memberikan komitmen pendanaan kepada perusahaan, Microsoft menggunakan model bahasa besar GPT OpenAI untuk mengembangkan produk AI sendiri, termasuk Copilot dan mesin pencarian Bing.

Microsoft juga menempatkan pejabat sebagai pengamat tanpa hak suara di dewan direksi OpenAI.