IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjalin kerjasama pembiayaan channeling dengan PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).

Kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya BTN untuk memperluas pembiayaan kredit usaha kecil, mikro dan menengah atau UMKM.

“Kami berharap dengan sinergi yang terjalin antara BTN dengan Amartha, akses UMKM terhadappembiayaan BTN semakin mudah dan luas,” kata Direktur SME dan Retail Funding BTN Muhammad Iqbal dalam rilis di Jakarta, Rabu (16/10).

BTN berharap kolaborasi dengan Amartha dapat mendekatkan BTN dengan pelaku UMKMkhususnya pada segmen ultra mikro yang belum tersentuh akses perbankan.

"Mitra BTN tidak hanya pengembang tapi juga para pelaku industri dari skala besar hingga UMKM yang bergerak di industri yang terlibat di properti, mulai dari toko material, toko cat, produsen genteng, batubata, mebel bahkan kuli bangunan dan lain sebagainya, yang semuanya membutuhkan akses ke
pembiayaan yang mudah dan murah," tuturnya.

Untuk itu, Iqbal menambahkan dalam rangka implementasi ESG, BTN menggandeng Amarthayang mendukung pelaku UMKM perempuan.

“Mereka adalah perempuan yang inginberkembang dan berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga sehinggasangat layak untuk kita dukung,” katanya.

Hadir dalam penandatangan PKS Kepala Divisi SME Banking BTN, Roganda Sahat MangapulSiahaan, Direktur serta Chief Funding Officer Amartha, Julie Fauzie.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi SME Banking, Roganda Sahat Mangapul Siahaanmenyampaikan bahwa kredit channeling akan terus dikembangkan BTN, khususnya denganmitra fintech lending lainnya.

"Tren pembiayaan yang diminati masyarakat sekarang adalah pinjaman dengan platform fintech lending seiring makin pesatnya penggunaan aplikasi di ponsel dan internet saat ini, sehingga BTN melalui sinergi dan kolaborasi dengan Amartha dapatmemanfaatkan peluang tersebut untuk pengembangan pembiayaan ke UMKM,” katanya.

Amartha merupakan perusahaan teknologi keuangan mikro yang fokus pada pemberdayaansegmen akar rumput dengan prinsip keberlanjutan.

Chief Funding Officer AmarthaJulie Fauzie menuturkan, Amartha memiliki teknologi risk-profiling berbasis AI yang didesain berdasarkan kebutuhan UMKM akar rumput untuk memitigasi risiko secara prudent.

"Kami juga memberikan intervensi berupa pendampingan bagi UMKM oleh 9,000 lebih tenaga lapangan yang tersebar di seluruh wilayah operasional Amartha. Kami optimistis kolaborasi denganperbankan kredibel seperti BTN khususnya di sektor pembiayaan produktif, dapatmengakselerasi ekonomi dan kesejahteraan UMKM di pelosok Indonesia," ujarnya.

Berdiri sejak tahun 2010 hingga saat ini, Amartha telah menyalurkan permodalan senilai lebih dariRp23 triliun kepada lebih dari 2,6 juta UMKM di Indonesia. Selain itu, Amartha juga telahmenjalin kolaborasi kepada lebih dari 35 institusi di dalam dan luar negeri.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pusat Riset Genomik Pertanian di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Kehadiran pusat riset ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian di tengah tantangan perubahan iklim.

"Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibukanya Pusat Riset Genomik Pertanian ini, agar produksi kita per hektare (ha) baik itu kemenyan, baik itu kopi, baik itu padi, baik itu kentang, baik itu bawang merah, bawang putih semuanya per ha harus naik karena kita telah memiliki pusat riset yang sangat baik di Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara ini," katanya saat memberikan sambutan di lokasi, Rabu (16/10/2024).

Jokowi mengatakan saat ini dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan dunia semakin sulit diprediksi. Dengan demikian, ancaman krisis pangan yang mengintai banyak negara. Dia menyebut, ketidakpastian cuaca yakni sulitnya memprediksi periode panas dan hujan menyebabkan penurunan produksi pangan di banyak negara, termasuk Indonesia.

"Kita tahu perubahan iklim sekarang ini, nyata kita rasakan dan dampaknya tidak hanya berkaitan dengan udara panas di semua negara sekarang ini, tetapi juga produksi pangan dunia menjadi turun," katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti ketertinggalan riset pertanian Indonesia dibandingkan dengan negara lain, khususnya dalam hal produktivitas tanaman. Dia mencontohkan produksi kopi Indonesia masih di kisaran 2-2,3 ton per ha, padahal negara lain sudah mencapai 8-9 ton per ha.

"Padi juga sama kita masih per ha-nya 5,2 ton, negara lain sudah sampai di atas 7. Artinya riset di sini kita juga masih kalah dengan negara-negara lain," kaya Presiden.

Melalui Pusat Riset Genomik Pertanian ini, Jokowi berharap riset pertanian Indonesia dapat lebih maju, khususnya dalam pengembangan benih unggul untuk berbagai komoditas. Dia juga membuka pintu bagi kerja sama dengan pihak maupun negara mana pun demi memperoleh benih dan bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia.

"Yang paling penting kita mendapatkan benih unggul, mendapatkan bibit unggul sehingga produktivitas produksi padi, produksi bahan-bahan pangan kita semuanya bisa naik per ha-nya," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel– PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) terus mendukung program pemberdayaan masyarakat di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui payung Bakti BCA, perseroanmemberikan dukungan sarana kesehatan mata dengan mendonasikan alat operasi berupa 1 Unit Phacoemulsification Machine dan 2 unit Microscope kepadaSeksi Buta Katarak Persatuan Dokter Mata Indonesia (SPBK PERDAMI)Pusat, serta 1 Unit Phacoemulsification Machine kepada SPBK Perdami Jakarta dengan total nilai sebesar Rp1,5 miliar.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn mengatakan, gangguan penglihatan masih menjadi permasalahan utama di Indonesia, dengan sebagian besar penyebabnya adalah katarak.

"Sejalan dengan upaya pemerintah menurunkan prevalensi gangguan penglihatan akibat katarak, Bakti BCA secara konsisten melaksanakan operasi katarakgratis di berbagai wilayah termasuk Nusa Tenggara Timur," ujar Hera di RSUD Komodo, Labuan Bajo, Flores, Rabu (16/10/2024).

BCA juga telah menyalurkan pembiayaan hijau ke sektor-sektor berkelanjutan sekitar Rp200 triliun hingga saat ini.

"Kamj juga memperluas jejak #BuktiBakti ke kawasan Indonesia Timur dengan menggelar bakti sosial operasi katarak, pemeriksaan kesehatan mata, pemberian kacamata baca serta edukasi kesehatan mata bagi pelajar di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur," katanya.

Seiring peringatan World Sight Day 2024, Bakti BCA turut memperkuat edukasi ke generasi muda agar mereka merawat dan mencintai mata mereka sejak dini.

Sejalan dengan perayaan World Sight Day pada 10 Oktober lalu, inisiatif ini dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan mata sejak usia dini.

Kegiatan ini diikuti 50 pasien penderita katarak, 500 pasien presbiopia serta 100 pelajar SD & SMP dan didukung oleh Seksi Buta Katarak Persatuan Dokter Mata Indonesia (SPBK PERDAMI).

Pada kesempatan yang sama, BCA juga menggelar graduation day program pandai menghitung dengan metode GASING yang merupakan akronim dari Gampang, Asyik, dan Menyenangkan.

Hingga akhir 2023, program operasi katarak gratis dari Bakti BCA telah memberikan manfaat kepada lebih dari 8.100 pasien di berbagai daerah. Pada tahun 2024, BCA terus memberikan dukungannya dengan menggelar operasi katarak gratis kepada lebih dari 470 pasien di Namrole & Banda Neira, Maluku; Pasangkayu, Sulawesi Barat; Bengkulu Tengah, Bengkulu; dan KotaBanjar, Jawa Barat.

Bakti BCA juga hadir pada sektor pendidikan dengan memberikan pelatihan berhitung menggunakan metode GASING. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen #BuktiBaktiBCAuntuk mendorong pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia.

Adapun metode berhitung yang digagas Prof Yohanes Surya ini diajarkan kepada 32 guru dan 64 siswa yangsebelumnya dinilai mengalami kendala dalam Pelajaran matematika. Para guru dan siswa tersebut berasal dari sekolah-sekolah di Kabupaten Manggarai Barat.

Bakti BCA juga bekerja sama dengan Kole Waste Collection yang merupakan komunitas lokal melalui penyediaan fasilitas pemilahan sampah di lokasi acara. Melalui kerja sama ini, kesadaran masyarakat diharapkan meningkat terkait pentingnya mengelola sampah secara bertanggung jawab, terutama di daerah wisata seperti Labuan Bajo.

BCA secara konsisten mengadakan program berkelanjutan dan berdampak sosial bagi masyarakat melalui program Bakti BCA yang mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan (Bakti Pendidikan), kesehatan (Bakti Kesehatan), budaya (Bakti Budaya), pemberdayaan masyarakat (Desa Bakti BCA), serta lingkungan (Bakti Lingkungan).

Komitmen ini semakin dipertegas perseroan melalui peluncuran kampanye #BuktiBaktiBCAsebagai inisiatif untuk memperluas dampak positif ke berbagai wilayah di Indonesia.

Perseroan menggandeng Nicholas Saputra sebagai Duta Bakti BCA yang akan memperkenalkan berbagai kegiatan Bakti BCA, serta memperkuat jejak bakti perusahaan untuk membangun Indonesia.

“BCA percaya bahwa individu yang berdaya dapat memberdayakan komunitasnya. Untuk itu melalui Bakti BCA, kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia demi mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Kami harap dengan menyebarkan dan menginspirasi melalui jejak bakti, semakin banyak dampak positif yang bisa dirasakan setiap individu untuk Indonesia yang lebih baik,” tutur Hera.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus genjot program pemerataan akses keuangan daerah ke berbagai pelosok negeri.

Melalui kegiatan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Bulan Inklusi Keuangan 2024, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut mendukung inisiasi tersebut lewat pengembangan potensi usaha para petani Nilam.

Bekerja sama dengan berbagai Industri Jasa Keuangan (IJK) dan Atsiri Research Center Universitas Syiah Kuala, beragam literasi dan akses keuangan diberikan kepada masyarakat Desa Umong Seuribee, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

Desa ini terkenal sebagai desa wisata inovasi Minyak Nilam dengan potensi EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani Nilam yang juga di dalamnya termasuk nasabah PNM Mekaar.

Selain memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha, PNM membentuk Klasterisasi Minyak Nilam.
“Istri dari para petani ini nasabah PNM Mekaar. Kami bantu kasih pembiayaan untuk istrinya supaya bisa bantu ekonomi keluarga. Juga kita fasilitasi dengan klasterisasi usaha,” papar Razaq pada Senin (14/10) di Desa Lhoong, Aceh Besar.

“Selama ini nasabah Mekaar hanya petani, membantu suami di ladang dan menjual daun Nilam ke pengolah. Tentu hasil pendapatannya sangat kecil dibandingkan jika mereka mampu mengolah tanaman tersebut menjadi produk siap pakai,” tambahnya.

Nasabah PNM Mekaar yang tergabung pada Klasterisasi Minyak Nilam, tambahnya, juga diberikan bibit Nilam tambahan serta dilatih untuk praktik secara langsung pengolahan minyak Nilam yang salah satunya menjadi oil aromaterapi.

Selanjutnya para nasabah akan diajarkan untuk meramu strategi pemasaran produknya agar lebih dikenal di pasar yang lebih luas. PNM juga akan memperkenalkan para petani kepada offtaker setelah mampu mengolah minyak tersebut menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Kami berharap para petani semakin sejahtera dan terhindar dari beragam aktivitas keuangan illegal,” tutup Razaq.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel – Alat berat memegang peranan penting dalam industri konstruksi, pertambangan, dan infrastruktur. Namun, pengadaan alat berat sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan karena membutuhkan investasi besar yang dapat memengaruhi arus kas.

Di sinilah MNC Leasing hadir dengan solusi pembiayaan fleksibel yang membantu perusahaan memperoleh alat berat tanpa harus khawatir akan stabilitas keuangan.

Salah satu keunggulan MNC Leasing adalah memiliki fleksibilitas pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan berbagai opsi pembiayaan yang dapat diatur sesuai kemampuan, perusahaan dapat mengoptimalkan cashflow, sehingga tetap fokus pada pengembangan proyek jangka panjang.

Selain itu, MNC Leasing juga menawarkan pembiayaan dengan prinsip syariah bagi perusahaan yang membutuhkan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. MNC Leasing siap memberikan dukungan pembiayaan, sehingga perusahaan dapat mengakses produk pembiayaan.

Sebagai perusahaan pembiayaan produktif dan inovatif, MNC Leasing tidak hanya menyediakan solusi pembiayaan, tetapi juga menawarkan fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan menjalankan operasional dengan lebih efisien. Dengan pendekatan yang disesuaikan, perusahaan dapat mengelola kebutuhan finansialnya, sehingga tetap fokus pada pencapaian tujuan dan pengembangan proyek-proyek yang sedang berjalan.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mengatakan ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2 persen dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG), Rabu (16/10/2024).

Di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih rendah dari prakiraan semula.

Hal tersebut menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar AS (DXY).

Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diprakirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati.

"Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Maladewa Mohamed Muizzu telah memecat lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, dalam upaya mengurangi pengeluaran negara di Samudra Hindia yang kekurangan uang itu.

Mohamed Muizzu memerintahkan pemecatan orang-orang yang ditunjuknya setelah berkuasa tahun lalu karena negara kecil namun berlokasi strategis itu berjuang mencegah krisis utang.

"Pengurangan signifikan dalam penunjukan pejabat politik ini sejalan dengan upaya presiden yang lebih luas untuk merampingkan operasi pemerintah dan memastikan penggunaan dana publik yang lebih efisien," ujarnya.

Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik. Tidak jelas fungsi apa yang mereka lakukan di negara kecil berpenduduk sekitar setengah juta orang itu.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan berapa banyak lagi pejabat politik yang masih menjabat dalam pemerintahan, tetapi menjelaskan pengurangan staf secara besar-besaran akan menghemat anggaran negara sekitar USD 370 ribu per bulan. Maladewa mengatakan pada September bahwa masalah keuangannya bersifat "sementara" dan negara tersebut tidak berencana mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional meskipun ada peringatan tentang kemungkinan gagal bayar oleh negara.
Dikenal sebagai tujuan liburan mewah dengan pantai pasir putih bersih dan resor terpencil, Maladewa juga telah menjadi pusat geopolitik. China dan India adalah dua pemberi pinjaman bilateral terbesar bagi Maladewa yang terdiri dari 1.192 pulau karang yang tersebar di sepanjang garis khatulistiwa itu.

China telah menjanjikan lebih banyak pendanaan sejak kemenangan Muizzu tahun lalu, yang berterima kasih kepada Beijing atas "bantuan tanpa pamrih" untuk dana pembangunan.

Muizzu disambut di New Delhi bulan ini oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meluncurkan dukungan keuangan untuk mendukung ekonomi Male yang sedang berjuang. Data resmi menunjukkan utang luar negeri Maladewa mencapai USD3,37 miliar pada kuartal pertama tahun ini, setara dengan sekitar 45 persen dari produk domestik bruto.

China menyumbang sekitar 20 persen dari utang luar negeri, sementara India hanya memiliki kurang dari 18 persen.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel – Jumlah wilayah rentan rawan pangan di Indonesia dilaporkan menurun selama tiga tahun belakangan. Hal itu terungkap berdasarkan hasil perhitungan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Indonesia 2024.

Menurut data itu, terjadi perbaikan situasi ketahanan pangan di Indonesia. Jumlah wilayah rentan rawan pangan turun dari 72 kabupaten kota pada 2021; menjadi 68 kabupaten kota pada 2022, dan; turun lagi menjadi 62 kabupaten kota pada 2023.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy menuturkan, berdasarkan hasil perhitungan FSVA Indonesia 2024, jumlah wilayah rentan rawan pangan (prioritas 1-3) turun 12 persen. “Alhamdulilah, (capaian ini) berkat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ketahanan pangan,” ujarnya dalam koordinasi dan evaluasi pengendalian kerawanan pangan 2024 di Surabaya pada Selasa (15/10/2024).

Menurut dia, FSVA telah digunakan sebagai rujukan dalam penetapan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, dan penurunan stunting. Hasil perhitungan itu juga menjadi acuan dalam program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor, termasuk di dalam memberi rekomendasi penggunaan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

Sarwo mengatakan, berbagai intervensi yang dilakukan Bapanas telah menghasilkan perbaikan dari tahun ke tahun. Kualitas ketahanan pangan nasional pun disebutnya semakin membaik. Di sisi lain, pada tingkat individu, angka prevelance of undernourishment (PoU) tercatat turun menjadi 8,58 persen dari sebelumnya 10,21 persen. Hal itu didukung dengan peningkatan konsumsi energi dari 2079 kkal/kapita/hari menjadi 2088 kkal/kapita/hari.

Country Director World Food Programme (WFP) Jennifer Kim Rosenzweig mengapresiasi komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kerawanan pangan dan kemiskinan. Dia berpendapat, salah satu keunggulan Indonesia dalam isu ini adalah komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan zero hunger atau mengakhiri kelaparan.

WFP dan Indonesia sudah sejak dua dekade silam menjalin bekerja sama untuk meningkatkan data-data ketahanan pangan di Indonesia. Karenanya, Jennifer berharap kerja sama ketahanan pangan WFP dengan pemerintah bisa terus dilanjutkan dan diperkuat. Dari situ, akan dihasilkan data yang akurat, reliabel, dan terpercaya guna menghasilkan kebijakan pangan nasional yang tepat.

“Sebuah kehormatan bagi kami untuk berjalan bersama pemerintah Indonesia dan melanjutkan kerja sama ini pada 2025, termasuk dalam penyusunan RPJMN,” ujar Jennifer.

Untuk diketahui, WFP atau Program Pangan Dunia adalah organisasi internasional yang berada dalam naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyediakan bantuan pangan di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada 1961 dan berkantor pusat di Roma, Italia.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan pemerintah terkait industri rokok berpotensi memberikan dampak kurang baik bagi industri hasil tembakau (IHT) domestik. Diperkirakan 2,3 juta tenaga kerja pada industri tembakau terancam kehilangan mata pencahariannnya.

Aturan itu tertuang dalam PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai kebijakan terkait industri rokok sehubungan dengan aturan-aturan yang tertera pada PP 28/2024 dan RPMK, yaitu kemasan rokok polos tanpa merek, larangan berjualan di sekitar satuan pendidikan dan tempat bermain anak, dan pembatasan iklan luar ruang, berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

"Kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 2,3 juta tenaga kerja di sektor Industri Hasil Tembakau (IHT) dan produk turunannya atau 1,6 persen dari total penduduk bekerja," katanya di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Menurutnya, jika aturan ini dilaksanakan maka dampak ekonomi yang hilang diperkirakan mencapai Rp308 triliun atau setara dengan 1,5 persen dari PDB. Selain itu, dampak terhadap penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp160,6 triliun yang setara dengan 7 persen dari total penerimaan perpajakan nasional.

Dijelaskan Tauhid, kebijakan PP 28/2024 serta RPMK perlu melibatkan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT), bukan hanya pelaku usaha, namun juga kementerian/lembaga yang terlibat.

Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki ekosistem IHT yang kompleks dan berbeda dari negara lain yang telah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), di mana negara-negara tersebut bukan merupakan negara penghasil tembakau maupun produk hasil tembakau serta memiliki kontribusi pajak rokok yang relatif rendah.

Tauhid mengungkapkan, pihaknya memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan revisi PP 28/2024 dan membatalkan RPMK terutama pada pasal-pasal yang berpotensi berdampak negatif terhadap penerimaan dan perekonomian negara.

Selain itu, Indef juga mendorong terjadinya dialog antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang berkepentingan dengan IHT, seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pertanian.

"Jika kebijakan dan regulasi tersebut tetap diberlakukan, pemerintah diharapkan dapat mencari sumber alternatif penerimaan negara yang hilang serta menyiapkan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang terdampak," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto AS menyebut aturan terhadap Industri Hasil Tembakau secara nyata dapat mematikan keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional. Saat ini, ada 143 ribu anggota FSP RTMM-SPSI yang menggantungkan nasibnya pada sektor IHT sebagai tenaga kerja pabrikan.

"Kebijakan ini secara terang-terangan akan mematikan industri hasil tembakau nasional. Ada kurang lebih 226 ribu tenaga kerja anggota organisasi dari industri terkait yang akan terkena dampak dari regulasi tersebut," ujar dia.

Dia mengaku menyesalkan aturan tersebut karena Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak pernah melibatkan RTMM-SPSI dalam pembahasan pasal tembakau RPP Kesehatan.

"Padahal, produk tembakau adalah produk legal yang diakui negara. Dan sektor IHT juga telah menjadi sumber pendapatan besar bagi negara dan menyerap jutaan tenaga kerja," ujarnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan aturan produk tembakau dari RPP Kesehatan. Menurutnya, banyaknya larangan terhadap produk tembakau dalam RPP Kesehatan dinilai telah mengkhianati amanah UU Kesehatan yang sama sekali tidak melarang produk tembakau.

Sudarto menilai menilai aturan produk yang telah berlaku saat ini, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 (PP 109/2012) sudah komprehensif mengatur pengendalian produk tembakau.

"Aturan tersebut sebaiknya dipertahankan dan diperkuat implementasinya, bukan diganti tanpa ada evaluasi secara komprehensif," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menekankan pentingnya peran BUMN pangan untuk meminimalisir dampak perubahan iklim.

Ketut menjelaskan pentingnya peran BUMN pangan sebagai standby buyer hasil produksi pangan dalam negeri yang kemudian akan dijadikan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Ada penurunan pada aspek ketersediaan pangan. Ini juga merupakan salah satu dampak fenomena perubahan iklim yang turut menerpa Indonesia. Kami di Badan Pangan Nasional mengambil peran di aspek hilir, untuk bagaimana suplai lancar dan stabilitas harga pangan strategis dapat tercipta. Pada pokoknya, jangan sampai petani merugi dan masyarakat pun memperoleh harga yang wajar," kata Ketut, Rabu (16/10/2024).

Sebagaimana rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), pengaruh El Nino disebut BPS menyebabkan terjadinya mundur tanam. Alhasil, menyebabkan penurunan panen padi di tahun ini. BPS menyebut luas panen padi pada 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare atau mengalami penurunan sebesar 0,17 juta hektare dibandingkan 2023.

Analis TMP yang merupakan konsultan internasional untuk isu lingkungan, Ivana Ema Pavkova, juga memberi pandangan bahwa dampak perubahan iklim akan memengaruhi produksi pangan domestik Indonesia, di mana pada akhirnya juga menyebabkan kesulitan bagi para petani.

"Perubahan iklim menyebabkan adanya risiko banjir meningkat drastis. Namun secara bersamaan, terdapat beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, memperlihatkan risiko kekeringan. Tentu ini akan menyebabkan kesulitan bagi para petani, terutama petani skala kecil yang tidak punya akses mekanisasi pertanian," kata dia.

Ivana menyampaikan, penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Menurutnya, langkah yang paling tepat untuk diambil adalah dengan melakukan upaya diversifikasi.

"Penting untuk secara proaktif bersiap hadapi tantangan tersebut dengan mengintegrasikan perubahan iklim sebagai aspek dalam perencanaan lintas kementerian dan industri. Lalu kami sangat merekomendasikan adanya upaya diversifikasi, baik pada jenis tanaman pangan dan juga kemitraan dagang, dalam arti tidak bergantung pada satu negara atau satu mitra dagang saja," kata Ivana.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Lausimeme yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Rabu (16/10/2024).

Jokowi mengklaim jika bendungan ini menjadi bendungan ke-47 yang diresmikannya selama sepuluh tahun menjabat Presiden.

"Bendungan Lausimeme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini," kata Presiden dalam sambutannya.

Presiden mengungkapkan proyek pembangunan yang dimulai sejak 2018 itu menghabiskan anggaran Rp1,76 triliun.

Dirinya menyebut bahwa Bendungan Lausimeme memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

“Bendungan ini akan bisa mengurangi, bisa mereduksi banjir di Kota Medan, di Kabupaten Deli Serdang, dan juga bisa menyediakan air baku untuk Medan dan Deli Serdang selain juga tentu saja untuk mengairi persawahan yang ada di sekitar waduk,” kata dia.

Bendungan dengan luas genangan mencapai 125 hektare tersebut memiliki kapasitas tampung 21 juta meter kubik. Jokowi pun berharap dengan beroperasinya Bendungan Lausimeme, manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat Sumatra Utara secara luas.

"Kita harapkan ini bermanfaat bagi Provinsi Sumatera Utara," kata Jokowi.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras nasional 2024 turun dibanding 2023.

Penurunan berada di angka 760 ribu ton atau 2,43 persen. Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, penurunan produktivitas beras ini tak lepas dari fenomena El Nino yang menyebabkan mundurnya musim tanam.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Moch. Arief Cahyono mengatakan, sebenarnya setelah panen raya pada April-Mei 2024, produksi bulanan sejak Agustus hingga Desember 2024 jauh melebihi produksi bulan yang sama di tahun 2023.

Dia mengklaim, meski memang terjadi keterlambatan masa tanam pada akhir 2023 yang menyebabkan masa panen raya yang mestinya terjadi di bulan Maret-April 2024 bergeser, namun dengan intervensi pompanisasi dan ketersediaan pupuk yang cukup, produktivitas pertanian masih bisa terus ditingkatkan.

Lebih lanjut Arief mengungkap peningkatan produksi di tengah kekeringan ini menunjukkan program Penambahan Areal Tanam (PAT) yang digenjot Kementan awal 2024 membuahkan hasil.

Dirinya pun menyampaikan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementan, tetap optimis produksi beras akan terus membaik.

Arief menambahkan, peningkatan produksi juga didukung oleh kebijakan dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Pemerintah sejak awal 2024 telah menambah kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton, dengan prosedur penebusan yang lebih mudah. Petani yang sudah terdaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP asli.

"Dampaknya signifikan. Produksi beras periode Agustus hingga Oktober 2024 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 5 tahun sebelumnya secara berturut-turut", kata Arief.

Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, produksi padi pada periode Agustus-Oktober 2022 mencapai 12,55 juta ton, begitupun pada 2023 sebesar 12,55 juta ton. Sementara itu, di tahun 2024, produksi padi meningkat menjadi 14,73 juta ton.

Bila diakumulasikan, produksi padi semester II/2024 mampu menghasilkan 23,36 juta ton, meningkat bila dibandingkan 2022 sebesar 22,44 juta ton dan 2023 sebesar 21,63 juta ton.

“Pemerintah terus bekerja dengan optimasi lahan dan indeks pertanaman lahan yang ada, sekaligus pula mempersiapkan lahan sawah baru melalui cetak sawah 3 juta hektare mulai 2025," katanya.

"Pemerintah optimistis paling lambat dalam 3 tahun ke depan Indonesia swasembada beras kembali, dan dalam beberapa tahun berikutnya akan ekspor dan menjadi lumbung pangan dunia,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)