IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan (BG) mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Penegasan ini diungkapkan BG saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangakn dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis," ujarnya.

Menurut Budi, UMP yang terlalu tinggi dan tidak rasional bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi hingga menurunkan rekrutmen tenaga kerja baru.

"Selain itu bisa mendorong pekerja ke sektor informal, dan ujung ujungnya menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan,” kata Budi.

Dia pun mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menjaga stabilitas dan keamanan.

"Bapak ibu lah yang paling tahu kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana caranya agar di daerahnya tetap aman dan stabil," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel – Pemerintah bakal menjalin kerja sama dengan pihak asing untuk mendanai Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP), Iwan Suprijanto mengatakan, setidaknya ada tiga negara yang siap mengucurkan dana untuk program itu.

Adapun ketiga negara tersebut yaitu China, Dubai, dan Qatar. Menurut Iwan, ketiganya sudah menyampaikan minat secara langsung untuk berinvestasi di Indonesia untuk membangun hunian, baik rumah vertikal maupun rumah tapak yang lokasinya akan ditentukan oleh pemerintah.

“(Investasi asing), ada. Jadi kebetulan Pak Wamen (Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah) sedang ke China, nampaknya ada beberapa negara yang tertarik untuk mendukung program ini, ada Tiongkok, Dubai, dan Qatar,” kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur di Jakarta, Rabu (6/11/2024) malam.

Dia menjelaskan, ketiga negara itu berencana untuk meneken MoU atau nota kesepahaman atas komitmen investasi yang sebelumnya disampaikan. Pada saat yang sama, pemerintah terus mempelajari lebih jauh dampak investasi asing itu agar tidak berujung membebani negara ataupun masyarakat.

“Ada rencana untuk meneken MoU, tetapi kami ingin memastikan itu clear, jangan sampai menjadi investasi kemudian beban negara dan rakyat di kemudian hari,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Iwan mengungkapkan setidaknya ada tiga pihak yang akan dilibatkan dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Baik pemerintah pusat dan daerah, punya peran sendiri dalam program itu. Sementara dunia usaha dilibatkan dalam bentuk investasi, program CSR, maupun KPBU untuk membangun lebih banyak rumah.

Untuk masyarakat, mereka akan dilibatkan dari sisi peningkatan kemampuan finansial untuk membangun rumah atau merenovasi rumah secara swadaya. Sebab, kata Iwan, pemerintah juga berencana mengucurkan dana langsung kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah sendiri.

“Masyarakat juga akan membangun secara swadaya, misal memampukan masyarakat lebih berdaya, jadi ada stimulan, misalnya ada skema kredit sehingga masyarakat bisa membangun rumah, ada tanah gratis agar mereka bisa membangun rumah, itu akan membantu masyarakat,” ujarnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) turut berpartisipasi dengan tampil sebagai pembicara dalam seminar transportasi, yang digelar di Chengdu, China, awal bulan ini.

Seminar yang mengangkat tema Environmental and Social Safeguards Community of Practice (CoP) Seminar on Sustainable Transport Investments:
Opportunities, Challenges, and Good Practices tersebut merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) and Multilateral Cooperation Center for Development Finance (MCDF).

Melalui seminar ini, AIIB dan MCDF berharap dapat memaparkan dan mendiskusikan praktik-praktik terbaik serta pembelajaran dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial pada proyek infrastruktur transportasi yang dapat diterapkan secara praktis oleh pelaku pasar dalam konteks negara berkembang di Asia.

Selain itu, seminar ini juga menyediakan platform untuk membahas peluang dan tantangan baru yang dihadapi Multilateral Development Bank (MDB) dan mitranya dalam mengelola dampak dan risiko lingkungan serta sosial.

Dalam materi yang disampaikan sebagai pembicara, Social and Environmental Specialist IIF, Yayan Indriatmoko dan Dicka Andilla Vebri, memberikan pemaparan mengenai proses, tantangan dan pembelajaran dari penerapan Social and Environmental Safeguard pada sektor transportasi IIF.

Infrastruktur transportasi merupakan sektor penting dari pembiayaan IIF, dengan proporsi terbesar kedua setelah sektor ketenagalistrikan, yaitu sebesar 21 persen.

Sejak 2013, IIF telah berpartisipasi dalam pembiayaan sebelas jalan tol yang sebagian besar berada di Pulau Jawa, tiga pelabuhan di Sumatra dan Sulawesi, tiga proyek bandara di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi, serta dua proyek kereta api dan transportasi massal di Sulawesi dan Jawa.

"Infrastruktur transportasi seperti jalan tol, rel kereta api, bandara, pada umumnya mempunyai risiko dan dampak sosial lingkungan yang signifikan terkait dengan pembebasan lahan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, keragamanhayati dan fragmentasi habitat, warisan budaya dan sebagainya," ujar Yayan, dalam paparannya.

Karenanya, menurut Yayan, penerapan standar perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) menjadi kunci untuk memastikan risiko dan dampak
tersebut bisa dihindari, diminalkan atau dikompensasi jika penghindaran tidak dimungkinkan.

"Sebagai katalis pembangunan infrastruktur berkelanjutan, IIF terus berupaya memperbaiki penerapan safeguard standard pada proyek-proyek yang didanai, termasuk di antaranya melakukan peningkatan kapasitas pemrakarsa proyek dan para pihak terkait dalam pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan merujuk pada kebijakan keberlanjutan IIF," ujar Yayan.

Melalui peran serta sebagai narasumber dalam seminar tersebut, IIF telah menunjukkan komitmennya untuk terus menyempurnakan penerapan standard perlindungan sosial dan lingkungan (safeguard) pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia agar tercapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

(taufan sukma)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM. PP tersebut akan menghapus utang para petani maupun nelayan.

Menyusul arahan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono akan mengkaji lebih detail mengenai PP yang baru saja diteken dan akan melakukan tindak lanjut. Pihaknya akan mempersiapkan kebijakan turunan untuk mengatur syarat serta mekanisme penghapusan utang.

Menteri Trenggono menjelaskan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terkait jumlah masyarakatnya yang berutang, pihaknya masih melakukan penghitungan dan berjanji hitungan dan mekanismenya dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

"Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya. Segera kita hitung dan siapkan aturannya secara detail,” ujarnya, pada Rabu (6/11/2024).

Untuk diketahui, Prabowo Subianto resmi menghapus utang macet di masa lalu UMKM, petani dan nelayan di Indonesia melalui PP Nomor 47 Tahun 2024. Prabowo menyebut keputusan itu ia ambil usai mendengar banyak aspirasi dari kelompok tani hingga UMKM.

Dia berharap kebijakan itu dapat membantu rakyat, khususnya produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Peredaran produk baja impor mulai jadi sorotan berbagai pihak, karena dinilai telah mulai membanjiri pasar domestik.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengancam kinerja produsen baja dalam negeri, mengingat persaingan harga di pasar rawan terjadi secara tidak seimbang.

Karenanya, pemerintah diminta mengkaji ulang keberadaan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 Tahun 2024, yang dinilai sebagai 'pintu masuk' atas membanjirnya produk baja impor di pasaran.

Langkah pengkajian tersebut dinilai penting demi melindungi keberlanjutan industri baja nasional, berikut aneka produk turunannya, dari ancaman serbuan produk impor.

Guna menyuarakan hal tersebut, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengajukan permohonan audiensi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Rabu (6/11/2024).

Dalam forum audiensi tersebut, FSPMI bermaksud menyampaikan sedikitnya empat tuntutan, yaitu pencabutan Permendag 8 Tahun 2024, meminta pemerintah membentuk satgas antidumping, penegakan hukum atas pihak-pihak yang turut memuluskan masuknya produk baja impor di luar ketentuan resmi, serta proteksi terhadap keberlanjutan bisnis industri baja nasional.

"(Pembentukan) Satgas (antidumping) dan penegakan hukum ini perlu karena dalam pantauan kami, banyak banyak perusahaan nakal, yang begitu barang (baja) dari China masuk ke pelabuhan, sudah ada stempel SNI. Padahal baru dari laut kok sudah ada stempel SNI," ujar Sekretaris Jenderal FSPMI, Sabilar Rosyad, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Menurut Sabilar, serbuan produk baja impor dari China yang harganya lebih murah telah berdampak buruk bagi kelangsungan industri baja nasional dan turunannya.

Salah satu ancaman yang paling nyata adalah terganggunya kinerja bisnis produsen baja nasional, yang berpeluang besar berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Tak hanya kekhawatiran tanpa sebab, Sabilar menyatakan bahwa PHK massal tersebut sudah mulai terjadi pada sebuah perusahaan baja di Jawa Barat. Karenanya, FSPMI berharap pemerintah tidak memandang ancaman ini sebelah mata, dan dapat segera mencarikan solusi yang tepat bagi semua pihak.

"Karena itu dari kami berharap Permendag 8 itu bisa dicabut, karena perlindungan dan pengawasan untuk industri baja nasional itu mentoknya di peraturan ini. Ada sangkut pautnya, dan bahkan sangat erat," ujar Sabilar.

(taufan sukma)

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memindahkan masyarakat yang belum punya hunian ke rumah susun (rusun). Untuk, itu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KPKP) akan bekerja sama dengan dinas sosial di daerah-daerah dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendata penduduk yang belum memiliki hunian.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan, proses pemindahan masyarakat yang belum punya hunian ke rusun akan ditentukan oleh pemerintah. Targetnya, program tersebut sudah mulai direalisasikan mulai November ini.

"Dalam waktu dekat kami sudah bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemensos (Kementerian Sosial) untuk supaya saudara kita yang kurang beruntung, di bawah jembatan juga bisa kita bantu, supaya mereka bisa masuk ke rumah susun. Kita usahakan bulan ini terlaksana," kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur Jakarta, Rabu malam (6/11/2024).

Maruarar menuturkan, saat ini Kemendagri dan Kemensos tengah melakukan pendataan untuk masyarakat yang belum punya rumah di seluruh Indonesia. Namun, pada tahap awal, pendataan kemungkinan akan dilakukan terlebih dulu di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

"Ada di Jakarta dan Jawa Barat, sebagai role model. Kalau ini berjalan dengan baik kita akan duplikasi di tempat lain," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu.

Kendati demikian, dia belum menyebutkan secara spesifik lokasi rusun yang akan menjadi tempat relokasi masyarakat yang saat ini belum memiliki hunian, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Dia mengungkapkan, rusun-rusun yang disediakan akan memanfaatkan aset sebelumnya telah terbangun namun belum ditempati. Dengan begitu, pihaknya tidak perlu menunggu pembangunan rusun baru untuk menempatkan warga yang belum punya rumah.

Setelah pemberian hunian, Ara berharap masyarakat yang direlokasi bisa diberikan semacam pelatihan keterampilan, agar bisa memiliki mata pencarian baru. "Saya juga minta lebih dari itu kalau boleh diedukasi supaya mereka juga punya kemampuan berusahakah, atau apapun, dididik," tutur Ara.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Maraknya transaksi judi online yang belakangan terjadi menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi keuangan maupun kesehatan mental, karena pada akhirnya selalu berujung pada kerugian.

Sedemikian seriusnya hingga Presiden Prabowo Subianto dengan tegas telah mememerintahkan secara khusus kepada Kapolri untuk membuat satgas pemberantasan aktivitas judi online. Langkah ini didasarkan pada tujuan agar aktivitas ini dapat diberantas dan dihentikan dalam waktu secepatnya.

Terkait upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, PT Tri Usaha Berkat, yang merupakan perusahaan pengelola aplikasi transfer dana LinkQu, menyatakan dukungan penuhnya.

"Dalam menjalankan bisnis, kami selalu mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keamanan serta integritas layanan, karena seringkali aktifitas judi online ini juga menyusup ke Penyelenggara Jasa Pembayaran berizin seperti kami dengan manipulasi data dan menyamarkan transaksi," ujar Chief Executive Officer PT Tri Usaha Berkat, Reza Ishaq Maulana, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Menurut Reza, selama ini Linkqu selalu berkomitmen penuh untuk menjalankan bisnis dengan standart kepatuhan hukum yang tinggi, baik dari regulator dalam hal ini Bank Indonesia maupun pemerintah Indonesia, demi menjaga keamanan transaksi dan perlindungan konsumen.
Dalam rangka mendukung pemberantasan judi online, Reza menjelaskan, LinkQu juga terus bekerja sama erat dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memburu pelaku, penyelenggara dan juga yang memfasilitasi bisnis haram ini agar dapat ditindak secara hukum.

"Sebagai Penyelenggara jasa Pembayaran (PJP) berizin kami tentu sangat terbuka untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam memerangi judi online ini, apapun bentuk dukungan yang diperlukan. Selain itu dari pihak internal kami juga semakin intensif untuk mewaspadai gerak-gerik bisnis haram tersebut agar tidak dapat menyalahgunakan akses layanan yang kami sediakan," ujar Reza.

Komitmen dalam mematuhi peraturan ini, dikatakan Reza, tak lepas dari posisi PT Tri Usaha Berkat (PT TUB) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Financial Technology (FINTECH), di mana selain telah terdaftar, diawasi dan berizin dari Bank Indonesia juga sudah terdaftar sebagai anggota Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia (APPUI) dan juga telah bekerja sama dg PPATK, Kominfo juga beberapa lembaga lain terkait.

"Kepatuhan ini juga sekaligus merupakan tanggung jawab moral dan hal paling esensial dalam menjalankan usaha di industri sistem pembayaran demi menjaga integritas layanan dan perlindungan konsumen," ujar Reza.

Reza menjelaskan, AFTECH sendiri sebagai wadah bagi penyelenggara fintech dan pada tanggal 9 Agustus 2019 secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

"Sebagai perusahaan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) resmi, LinkQu selalu menjalankan proses pendaftaran akun merchant-merchant secara proper dan profesional sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku. Dan dengan segera melakukan pemblokiran merchant yang ditengarai melakukan penyalahgunaan layanan untuk kegiatan ilegal," ujar Head of Risk Management Linkqu, Rizki Alwi, dalam kesempatan yang sama.

Menurut Rizki, tim operasional Linkqu telah secara ketat melakukan proses monitoring dan analisa profil transaksi secara intensif demi mencegah terjadinya fraud dan juga aksi ilegal seperti judi online ini oleh seluruh pengguna jasa Linkqu.

Sejauh ini LinkQu telah menutup akses layanan terhadap hampir 100 merchant yang ditengarahi melakukan transaksi ilegal, baik dikarenakan adanya laporan masyarakat dan juga perintah dari Kepolisian dalam rangka membantu proses penyidikan.

Selain itu Linkqu juga secara berkala melakukan pelaporan kepada otoritas terkait seperti PPATK jika terdapat transaksi mencurigakan untuk dapat ditindak lebih lanjut.

"LinkQu menyambut baik pembentukan Satgas Penanggulangan Perjudian Online oleh Kapolri dan siap membantu serta bekerjasama erat dg Polri untuk penegakan hukum dan pemberantasan judi online hingga tuntas," ujar Rizki.

Alwi berharap komitmen ini juga diikuti oleh PJP lain dengan aktif berkolaborasi dan berkoordinasi dalam pemberantasan praktik judi online.

Mengingat upaya LinkQu yang berkomitmen untuk terus bersinergi dan secara proaktif bekerjasama dengan regulator dan aparat penegak hukum untuk memberantas judi online agar tercipta ekosistem digital Indonesia yang lebih aman dan berintegritas serta tercapainya perlindungan konsumen yang tinggi.

Selain itu, guna meminimalisir adanya aktifitas penipuan online, investasi ilegal, judi online dan berbagai aktifitas ilegal yang kian marak di dunia maya, LinkQu juga terus melakukan edukasi masyarakat secara aktif melalui berbagai media komunikasi karena berbagai aktifitas haram ini masih marak di negeri ini juga dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat sendiri yang begitu rendah.

"Masyarakat terlalu mudah percaya dengan iming-iming investasi yang memberi keuntungan sangat tinggi, tidak masuk akal, jauh di atas bunga deposito," ujar Rizki.

Tawaran itu sejauh ini marak dilakukan melalui berbagai modus dan bentuk aplikasi tertentu yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

"Pada akhirnya seluruh aktifitas ilegal ini akan berhenti dan punah dengan sendirinya saat literasi keuangan masyarakat meningkat, pemahaman akan keuangan meningkat, dan terus belajar dari kejadian-kejadian ilegal yang meresahkan serta merugikan sat ini, selain tentu saja terus dilakukan penindakan hukum oleh pihak berwajib seperti selama ini pada pelaku," ujar Rizki.

(taufan sukma)

IDXChannel - Pemerintah terus berupaya memaksimalkan pemberian subsidi energi untuk masyarakat, agar secara teknis pelaksanaan di lapangan dapat lebih tepat sasaran.

Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan, karena selain dapat menghemat penggunaan anggaran negara, juga sekaligus memaksimalkan dampak positif pemberian subsidi terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

Terkait upaya tersebut, Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengusulkan agar pemerintah dapat mempertimbangkan pemanfaatan data yang sebelumnya telah digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Data tersebut, Fahmy mencontohkan, dapat digunakan dalam operasional pemberian subsidi energi untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG).

"Sasaran subsidi LPG, sama dengan sasaran BLT. Jadi bisa menggunakan data itu," ujar Fahmy, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Tak hanya itu, Fahmy juga melihat pengelolaan subsidi listrik sebagai salah satu contoh pendekatan yang sukses, sehingga dapat diterapkan untuk jenis subsidi energi yang lain.

"Subsidi listrik sudah lebih tepat sasaran karena telah menerapkan mekanisme by name dan by address, serta berdasarkan daya yang terpasang," ujar Fahmy.

Dalam pandangannya, Fahmy menekankan bahwa pemerintah perlu menghindari penyaluran subsidi dalam bentuk produk.

Hal tersebut karena pada praktiknya selama ini, pemberian subsidi BBM dan LPG dalam bentuk produk telah terbukti tidak tepat sasaran.

"Jika pemberian subsidi masih diberikan dalam bentuk produk, pasti tidak tepat sasaran. Dan itu harus ditolak karena subsidi yang tepat sasaran harus by target. Tidak bisa lagi by product," ujar Fahmy.

Saat ini, menurut Fahmy, sudah terbukti lebih dari 50 persen subsidi BBM dan LPG tidak tepat sasaran.

"Bahkan angkanya mencapai Rp100 triliun. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya harus lebih berani membuat keputusan agar subsidi energi lebih tepat sasaran," ujar Fahmy.

Karena itu, Fahmy sangat berharap agar ke depan pemberian subsidi energi lebih mengedepankan pendekatan by target, dan bukan lagi by product.

Pernyataan Fahmy tersebut muncul setelah rapat yang diadakan oleh sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa pemerintah tidak mengubah skema subsidi untuk LPG. Subsidi LPG akan tetap menggunakan skema yang sama.
"Nah, Menteri Bahlil ini terbukti tidak memahami pemberian subsidi untuk LPG yang seharusnya bisa diberikan sama seperti BLT," ujar Fahmy.

(taufan sukma)

IDXChannel– Pengoperasian Kereta Api (KA) Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) Madiun mendapat sambutan positif masyarakat. Sejak empat hari pengoperasian, jumlah penumpang tembus 2.202 orang.

“Selama empat hari pengoperasian dari 2-4 November 2024, volumenya 2.202 penumpang di relasi Stasiun Adi Soemarmo-Madiun pp," kata Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Krisbiyantoro, Rabu (6/11/2024).

Dikatakannya, KA BIAS Madiun menjadi layanan terbaru Daop 6 Yogyakarta yang terintegrasi dengan bandara. Pengoperasian sebagai wujud integrasi layanan KAI dengan moda lainnya.

“Selain itu juga bertujuan mempermudah akses masyarakat untuk bepergian dari atau ke Bandara Adi Soemarmo,” tuturnya.

KA BIAS Madiun dijalankan Daop 6 Yogyakarta sebanyak dua perjalanan pp selama November 2024. Dalam kurun waktu tersebut akan terus dievaluasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat.

Adapun jadwal perjalanan KA BIAS Madiun di antaranya:

1. KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo–Madiun, berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 09.25 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 11:.22 WIB.

2. KA BIAS relasi Bandara Adi Soemarmo–Madiun, berangkat dari Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 15.32 WIB dan tiba di Stasiun Madiun jam 17.31 WIB.

3. KA BIAS relasi Madiun-Bandara Adi Soemarmo, berangkat dari Stasiun Madiun jam 06.05 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 08.02 WIB.

4. KA BIAS relasi Madiun-Bandara Adi Soemarmo berangkat dari Stasiun Madiun jam 12.30 WIB dan tiba di Stasiun Bandara Adi Soemarmo jam 14.27 WIB.

Masyarakat dapat membeli tiket dengan sangat mudah dan praktis melalui aplikasi Access by KAI H-7 keberangkatan. Pembelian tiket juga dapat dilakukan di loket stasiun secara go show (3 jam sebelum waktu keberangkatan).

Kehadiran KA BIAS Madiun sejalan dengan visi KAI untuk menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Melalui misinya untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efesien, berbasis digital, dan terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Semoga layanan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk meningkatkan roda perekonomiannya juga pariwisata,“ tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Periode 2024-2029 Sultan B Najamudin menemui Dubes Uni Emirat Arab (UEA) Abdulla Salem Al Dhaheri.

Awalnya Sultan mengatakan, pertemuan yang diawali dengan makan malam itu, berlangsung hangat dan menggambarkan kedekatan antara Indonesia dengan UAE yang sudah terjalin lama.

"Kita bisa melihat sendiri bagaimana hubungan Indonesia dengan UEA selama paling enggak 5 tahun terakhir ini hubungannya sangat baik, di bawah Presiden Jokowi," kata Sultan usai jamuan makan malam Kerja Sama Sektoral UEA-ASEAN di kediaman Dubes UEA, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, hubungan baik antara Indonesia dan UAE yang telah dijalan selama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), harus dipertahankan bahkan ditingkatkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Investasi, kemudian dan hubungan bilateral juga sangat baik, dan itu yang harus dipertahankan, dengan kepemimpinan nasional yang baru, melanjutkan program Pak Jokowi, saya yakin bukan hanya dilanjutkan ya, tapi ditingkatkan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Abdulla Salem Al Dhaheri mengatakan, pihaknya menyambut baik peluang peningkatan kerja sama dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Terlebih, kerja sama dan investasi UEA di Indonesia dilakukan untuk peningkatan lapangan pekerjaan.

"Kami berharap yang terbaik bagi Indonesia, dan UEA sangat berharap menjadi mitra strategis dalam hal investasi dan kerja sama untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," katanya.

"Semua hal yang kami lakukan adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk Indonesia dan ini yang selalu disampaikan Yang Mulia Sheikh Zayed Al Nahyan Presiden UEA, semua investasi yang dilakukan dengan Indonesia harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan, jadi kami sangat menantikan kerja sama yang lebih baik, kami akan terus proaktif dengan pemerintahan yang baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga beberapa produk bahan bakar minyak (BBM) non subsidi mulai 1 November 2024.

Adapun BBM yang mengalami penyesuaian harga diantaranya Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax tetap.

Dikutip IDXChannel.com dari laman resminya, harga Pertamax di DKI Jakarta, provinsi-provinsi di Pulau Jawa, hingga Bali dan Nusa Tenggara tetap Rp12.100 per liter.

Namun untuk Pertamax Green naik dari Rp12.700 menjadi Rp13.150 per liter, Pertamax Turbo dari Rp13.250 naik menjadi Rp13.500 per liter. Selanjutnya, Dexlite dari Rp12.700 naik menjadi Rp13.050 per liter, dan Pertamina Dex dari harga Rp13.150 menjadi Rp13.440 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," demikian tulis Pertamina dalam laman resminya.

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika (USD).

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Tak hanya di Jakarta, penyesuaian harga BBM Pertamina non subsidi ini juga berlaku di seluruh daerah Indonesia.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Kamis (7/11/2024):

Yogyakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Aceh

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Free Trade Zone (FTZ) Sabang

Pertamax: Rp11.100

Dexlite: Rp11.900

Sumatera Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sumatera Barat

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Kepulauan Riau

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Free Trade Zone (FTZ) Batam

Pertamax: Rp11.500

Pertamax Turbo: Rp12.800

Dexlite: Rp12.450

Pertamina Dex: Rp12.750

Jambi

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bengkulu

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Sumatera Selatan

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Bangka Belitung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Lampung

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Jakarta

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Banten

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Barat

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Tengah

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Jawa Timur

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Bali

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Nusa Tenggara Barat

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Nusa Tenggara Timur

Pertamax Rp12.100

Pertamax Turbo Rp13.500

Pertamax Green 95: Rp13.150

Dexlite Rp13.050

Pertamina Dex Rp13.440

Kalimantan Barat

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Tengah

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Selatan

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Kalimantan Timur

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Kalimantan Utara

Pertamax: Rp12.650

Pertamax Turbo: Rp14.100

Dexlite: Rp13.650

Pertamina Dex: Rp14.020

Sulawesi Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Gorontalo

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sulawesi Tengah

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Sulawesi Barat

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Maluku

Pertamax: Rp12.400

Pertamina Dex: Rp13.730

Maluku Utara

Pertamax: Rp12.400

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua

Pertamax: Rp12.400

Pertamax Turbo: Rp13.800

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Barat

Pertamax: Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Selatan

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Papua Pegunungan

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Papua Tengah

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

Papua Barat Daya

Pertamax Rp12.400

Dexlite: Rp13.350

Pertamina Dex: Rp13.730

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Donald Trump menang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Amerika Serikat (AS) yang digelar hari ini, Rabu (5/11/2024) waktu setempat. Trump dari Partai Republik menang atas rivalnya dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Kemenangan Trump ini dinilai dapat memberikan dampak besar terhadap ekonomi Indonesia. Salah satunya pada sektor perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor, serta industri padat karya, seperti tekstil dan alas kaki Indonesia.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, industri tekstil dan alas kaki Indonesia memiliki ketergantungan pasar ekspor ke AS.

Namun apabila Trump yang terpilih sebagai Presiden, kebijakan tarif impor akan kembali digalakkan di pasar global AS.

“Apabila Trump benar-benar terpilih sebagai Presiden AS, prospek ekspor kita, khususnya industri tekstil dan alas kaki yang padat karya, posisinya akan semakin dalam bahaya,” kata Faisal kepada IDXChannel.com, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, meski tarif impor atas tekstil dan alas kaki Indonesia cenderung tidak terlalu tinggi penerapannya, namun beban berat ini akan bertambah terhadap kondisinya.

Trump semakin memperketat produk impor, sementara industri padat karya Indonesia tengah membutuhkan napas tambahan guna kembali bangkit.

“Di sisi lain, peningkatan impor jika potensi perang dagan AS dengan China kembali terjadi di masa Trump nanti, negara dengan pasar domestik besar seperti kita bakal terancam, juga dengan barang-barang impor ilegal. Ini juga akan memperparah sektor padat karya kita,” katanya.

Sementara itu, Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin mengatakan, Trump akan menerapkan tarif ke seluruh produk impor sebesar 10-20 persen, dan hingga 60 persen untuk produk tertentu dari China.

Senada dengan Faisal, Wijayanto memandang apabila Trump menjadi Presiden AS, maka potensi ekspor Indonesia akan semakin mendapatkan tantangan.

“Kebijakan perdagangan Trump membuat pasar ekspor kita semakin menantang, sementara produk impor akan semakin membanjiri Indonesia. Pemerintah perlu memastikan prosuk dalam negeri terlindungi dari serangan produk impor, case seperti pada sektor tekstil harus diantisipasi,” ujarnya.

(Fiki Ariyanti)