IDXChannel - PT PLN (Persero) menyebut, target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipatok 8 persen pada pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memerlukan investasi yang cukup besar.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, perekonomian Indonesia pada 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai sekitar Rp20 ribu triliun dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,05 persen pada tahun yang sama.

"Selama ini kita tumbuh 5 persen, kalau mau ke 8 persen berarti harus menambah 3 persen," kata Darmawan dalam acara Peluncuran (Launching) ELECTRICITY Connect 2024, Rabu (17/7/).

Menurutnya, jika 1 persen dari Rp20 ribu triliun sebesar Rp200 triliun, maka untuk menambah menjadi 3 persen dibutuhkan pertumbuhan PDB Rp600 triliun lagi. Pertumbuhan ini hanya dapat dicapai dengan investasi baru yang masuk ke Indonesia.

Darmawan menambahkan, total penjualan produk PLN sepanjang 2023 sekitar Rp500 triliun. Sama saja, untuk mengejar pertumbuhan PDB sekitar Rp600 triliun itu, setara membangun PLN baru di Indonesia.

"Jadi kalau kalau mau naikkan 3 persen PDB, tambahannya sekitar Rp600 triliun. Jualan produk PLN itu sudah sekitar Rp500 triliun, PLN only tahun 2023," katanya.

Sehingga menurut Darmawan, untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen per tahun harus mendatangkan investasi yang lebih besar masuk ke Indonesia. Sebab dengan adanya investasi baru untuk menghasilkan produk atau jasa baru yang akan dikonsumsi masyarakat.

"Jadi kalau mau sampai ke 8 persen harus ada investasi baru, penambahan produksi produk dan service," ujarnya.

(FAY)

IDXChannel - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat telah menjual 13.514 tiket kelas Suite Class Compartment selama semester I-2024. Puncak volume penumpang kelas tersebut terjadi pada Mei 2024 sebanyak 2.492 penumpang atau rata-rata 80 penumpang per hari.

“Saat ini menjadi kelas tertinggi di layanan kereta api penumpang, sekelas dengan first class maskapai penerbangan kelas dunia. Kereta ini didesain untuk privasi pelanggan secara maksimal. Dalam satu kereta, terdapat 16 ruang privat untuk masing-masing pelanggan,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Kemudian, untuk kereta kelas Luxury, telah melayani 82.684 penumpang. Jumlah ini naik 46 persen dibanding periode yang sama tahun 2023 sebanyak 56.567 penumpang.

“Puncak volume penumpang kelas Luxury terjadi pada bulan April 2024 sebanyak 17.353 penumpang atau rata-rata 578 penumpang per hari,” ujar Anne.

Anne menambahkan, KAI mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan setia yang telah memilih layanan Kereta Suite Class Compartment dan Luxury.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dalam memberikan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan bagi para pelanggan,” kata Anne.

Sebagai informasi, kereta kelas Suite Class Compartment dirangkaikan dengan KA Bima (Gambir-Surabaya Gubeng pp) dan KA Argo Semeru (Gambir-Surabaya Gubeng pp).

Dalam satu kereta kelas Suite Class Compartment, terdapat ruang 16 ruang privat untuk masing-masing penumpang. Layanan ini banyak digunakan oleh pengguna yang ingin melanjutkan perjalanan dengan istirahat yang lebih nyaman atau melanjutkan pekerjaan karena didesain untuk privasi masing-masing pelanggan.

Kereta tersebut mampu menciptakan segmen pelanggan baru, bahkan penumpang rutin pun banyak yang menjadi pelanggan kompartemen. Kereta ini juga diminati setelah sebelumnya KAI melakukan peningkatan waktu tempuh di berbagai Kolidor relasi sebagai contoh KA Bima relasi Gambir-Surabaya Gubeng yang sebelumnya waktu tempuh 11 jam 31 menit (tahun 2021) menjadi waktu tempuhnya 10 jam 30 menit (tahun 2023).

Di tiap ruangan kereta Suite Class Compartment, telah terpasang pintu geser yang dapat digerakkan secara otomatis. Adapun kursinya dapat direbahkan (reclining) hingga 180 derajat sehingga dapat berfungsi sebagai kasur tidur. Kursi tersebut dapat diputar (revolving) sehingga penumpang dapat menyesuaikan dengan arah perjalanan kereta api.

Selain sudut kemiringan sandaran kepala, kaki, dan badan; tingkat kehangatan dari kursi ini juga bisa diatur. Kursi ini juga memiliki fitur pijat yang bisa disetel untuk berbagai teknik pijatan. Pada kursi ini juga ada baki lipat yang bisa difungsikan untuk meja makan atau meja kerja. Di samping itu, fasilitas-fasilitas lain juga akan penumpang dapatkan khusus bagi pengguna kelas Suite Class Compartment.

Sementara itu, kereta kelas Luxury dirangkaikan dengan KA Argo Dwipangga (Gambir – Solo Balapan pp), Argo Bromo Anggrek (Gambir – Surabaya Pasarturi pp), Argo Lawu (Gambir – Solo Balapan pp), Argo Parahyangan (Gambir – Bandung pp), Gajayana (Gambir – Malang pp), Sembrani (Gambir – Surabaya Pasarturi pp), Taksaka (Gambir – Yogyakarta pp), dan Manahan Tambahan (Gambir – Solo Balapan pp).

Kereta kelas Luxury saat ini sudah ada tiga generasi. Generasi pertama diluncurkan pada 12 Juni 2018, generasi kedua diluncurkan pada 26 Mei 2019, dan generasi ketiga (New Generation) diluncurkan pada 13 Desember 2023.

Keunggulan Kereta Luxury New Generation ini di antaranya pintu masuk kereta dan pintu penghubung antar kereta sudah menggunakan pintu elektrik otomatis. Hal ini akan semakin memudahkan pelanggan dalam membuka ataupun menutup pintu tanpa mengeluarkan banyak energi. Suara aktivitas buka-tutup pintu pun menjadi lebih senyap.

(YNA)

IDXChannel - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, tata kelola penyaluran pupuk subsidi terlalu rumit dan banyak regulasi.

"Problem-nya sekarang mohon maaf sorry to say ruwet sekali, banyak sekali aturannya, di daerah aturan banyak," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Rahmad bahkan menyebutkan, permasalahan pupuk ini terlalu banyak yang mengurusi. Katanya, untuk aturan alokasi pupuk subsidi saja, paling tidak ada 6-7 Kementerian yang mengaturnya.

"Pupuk ini overly regulated. Terlalu banyak yang mengurusi. Sementara sebetulnya kalau kita ngomong smallholder farmers ini dapatnya subsidi dari pemerintah nih yah enggak lebih dari 1 juta," katanya.

Dijelaskannya, realisasi kenaikan alokasi pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun terhambat regulasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.

"Nah karena overly regulated ini banyak sekali regulatory cost misalnya, contohnya dari sisi rumitnya penagihan Pupuk Subsidi itu mengakibatkan biaya bunga yang tidak kecil. Kalau kita hitung, secara harian, ini berbicara yang bukan yang kurang tagih. Artinya HPP yang lebih tinggi dibandingkan yang diberikan, ini yang regular saja," ujar dia.

Lebih lanjut Rahmad menyoroti soal adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mewajibkan pihaknya menyetok sebanyak 1,7 juta ton pupuk di setiap kabupaten. Contohnya, salah satunya di Kabupaten Karawang, meskipun ada pabrik Pupuk Indonesia yaitu upuk Kujang Cikampek, namun pihaknya tetap harus memiliki stok.

"Sama halnya dengan di Gresik, di Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Lampung, Antuban, kemudian Sidoarjo. Kita punya pabrik di Gresik yang besar sekali. Kita harus punya gudang di sana. Akibatnya kita ini me-maintain stok sebesar 1,7 juta ton untuk memenuhi regulatory compliance tadi. Biayanya itu Rp9 triliun. Nah, ini tercantum di sini berapa besar stok yang harus kita maintain," kata Rahmad.

Namun, dia berkomitmen, Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan supaya tidak ada gangguan di level petani. Dia hanya mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk subsidi.

"Saya mendukung ada perbaikan yang sifatnya dirombak atau dipermudah gimana petani bisa menebus pupuk dengan mudah bagaimana susbidi BBM," katanya.

(YNA)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) akan segera memberlakukan tarif pada Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bangkinang XIII-Koto Kampar dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan setelah beroperasi gratis selama lebih dari satu bulan.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim mengatakan, pengguna jalan tol yang melintas selama beroperasi tanpa tarif sejak akhir Mei 2024 terhitung cukup tinggi. Hal itu terlihat dari total akumulasi trafik kendaraan sebanyak 112 ribu kendaraan yang melintas.

"Hadirnya Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar memberikan manfaat yang besar untuk mobilisasi dan jalur distribusi logistik, dapat memangkas waktu perjalanan dari Bangkinang ke Koto Kampar dari semula 3 jam menjadi 1-1,5 jam saja," ujar Adjib dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Lebih lanjut, Adjib mengaku pihaknya telah memberikan sosialisasi secara masif mengenai berbagai aspek, mulai dari tata cara berkendara yang baik dan benar di jalan tol, penggunaan kartu uang elektronik, hingga profil dan fasilitas, serta manfaat dan peran strategis jalan tol, yang dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, media konvensional, radio, dan media luar ruang (OOH) seperti VMS, spanduk, dan baliho.

"Edukasi terkait pentingnya keselamatan menjadi yang utama, imbauan cara berkendara pengguna jalan tol agar kebiasaan baik tersebut dapat terbentuk. Terutama terkait penggunaan kartu uang elektronik untuk mencegah terjadinya antrean," ujar Adjib.

Dengan akan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hutama Karya juga mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol.

Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 100 km/jam dan tidak menggunakan bahu jalan kecuali dalam keadaan darurat.

Pengguna jalan diminta untuk segera beristirahat di tempat istirahat terdekat apabila merasa mengantuk, dan apabila terdapat keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke Call Centre Tol Pekanbaru Padang (Pekanbaru- XIII Koto Kampar) di 0812-6800-6400.

(YNA)

IDXChannel - Rencana peraturan wajib asuransi terhadap kendaraan bermotor mulai Januari 2025 dinilai dapat mendongkrak inklusi dan kesadaran masyarakat terhadap asuransi.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Sebab, tanggungan premi ke masyarakat dapat menjadi beban apabila tidak disertai kesadaran.

“Potensinya sangat besar untuk meningkatkan penetrasi asuransi dan inklusi asuransi kita yang masih rendah dengan besarnya populasi kendaraan bermotor kita,” kata Irvan kepada IDXChannel, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Asuransi kendaraan, terang Irvan, merupakan penyumbang premi terbesar industri asuransi umum, setelah properti yakni sekitar 20 persen.

Baginya, kewajiban ini dapat menjadi efektif apabila didukung ekosistem regulasi yang baik dari regulator, dan market of conduct dari pelaku asuransi.

“Tentu agar tidak menimbulkan kekecewaaan masyarakat dengan pengalaman gagal bayar dan pelayanan buruk asuransi yang banyak dikeluhkan masyarakat selama ini,” kata dia.

Senada, Pengamat Asuransi Dedi Kristianto menyebutkan, sosialisasi harus menjadi fokus utama para pemangku kepentingan. Hal ini mengingat jumlah populasi kendaraan bermotor sangat besar di Indonesia, kebijakan ini perlu dilakukan secara bijaksana.

“OJK haruslah bijaksana serta hati-hati dalam menelurkan kebijakan yang contra productive. Lakukan sosialisasi dan dengar masukan publik,” kata dia.

(YNA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melihat ada tren peningkatan penggunaan QRIS antarnegara (cross border). Adapun perkembangannya untuk koridor Indonesia yang sedang berjalan yakni dengan Thailand dan Singapura.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, transaksi QRIS cross border Indonesia dengan Thailand ada peningkatan secara month-to-month (mtm) 13 persen. Dengan volume terbesar di wilayah Jakarta dan Jawa Barat.

"Saya bicara yang inbound ya turis asing ke Indonesia, yang di Singapura ada peningkatan 28 persen itu lokasinya di Jakarta dan Riau," katanya dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Selanjutnya, menurut Filianingsih untuk Malaysia ada peningkatan 8 persen (mtm) di Jakarta dan Jawa Barat.

Sementara data outbond yang artinya orang Indonesia ke luar, ada Thailand meningkat 9 persen dan Malaysia 4 persen (mtm).

"Hanya ada sedikit penurunan di Singapura itu menurun 12 persen secara mtm," kata dia.

Berdasarkan data BI terbaru, transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, kerja sama internasional tersebut dalam satu paket, sistem pembayaran dengan QRIS dan ke depannya akan disambungkan dengan penggunaan uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

"Local Currency Transaction digunakan untuk tiga sektor yaitu adalah sektor yang trade dengan investasi, sektor sistem pembayaran dan juga keuangan, jadi lama-lama kita kembangkan menggunakan Local Currency Transaction," ujar dia.

Untuk sekarang, BI fokus pada delapan negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, UAE, dan India. Sebab, mitra dagang yang nantinya tersambung LCT sistem pembayaran melalui QRIS dan nantinya fast payment untuk transaksi perdagangan juga investasi mengenai perdagangan, serta di pasar keuangan.

(YNA)

IDXChannel - Universitas Indonesia (UI) mengundang sedikitnya 78 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia untuk membahas perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pendidikan bisnis di Indonesia.

Bahasan tersebut coba diwujudkan dalam seminar dan workshop terkait akreditasi, yang bakal diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), di Kampus UI Depok, pada 25-26 September 2024 mendatang.

Sedianya, gelaran seminar dan workshop tersebut akan mengangkat tema Continuous Improvement of Quality Assurance for Business and Management Education in Indonesia.

Dalam event ini, FEB UI bekerja sama dengan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI), Lembaga akreditasi internasional AACSB, dan Lembaga akreditasi nasional LAMEMBA.

Menurut Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, pihaknya secara konsisten meningkatkan mutu pendidikan bisnis dan manajemen yang berkelanjutan, sehingga kualitas dan relevansinya terjaga untuk menjawab berbagai tantangan dan perkembangan kondisi ekonomi di era modern.

Saat ini, pendidikan bisnis dan manajemen di Indonesia diakui Teguh telah mengalami pertumbuhan dan transformasi yang signifikan.

"Hal ini tak terlepas dari ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan meningkatnya permintaan pekerja profesional yang mumpuni di pasar tenaga kerja di berbagai industri," ujar Teguh, dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Di sisi lain, menurut Teguh, pertumbuhan tersebut disertai tantangan utama yang terkait dengan mempertahankan standar hingga memastikan akuntabilitas dalam proses pendidikan.

Karenanya, kualitas dan relevansi program pendidikan bisnis dan manajemen harus tetap menjadi perhatian penting bagi para pemangku kepentingan. Termasuk lembaga dan asosiasi akademisi, badan akreditasi, pemerintah, dan mitra industri.

"Kami fokus pada penguatan visi dan misi yang terinspirasi oleh akreditasi double crown yang telah FEB UI peroleh. Di antaranya melalui penyelenggaraan seminar dan lokakarya yang merupakan bagian penting dari komitmen kami untuk terus memperbaiki kualitas pendidikan secara berkelanjutan," ujar Teguh.

Selain itu, dikatakan teguh, mekanisme penjaminan mutu pendidikan memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Seperti dengan menetapkan tolok ukur, memantau kepatuhan, dan memfasilitasi peningkatan berkelanjutan.

"Seminar tersebut tentang cara meningkatkan kualitas sekolah bisnis di Indonesia secara
berkelanjutan. Cakupannya seperti, Tren dan Pembaruan Akreditasi; Mengintegrasikan Teknologi
dalam Pendidikan Bisnis; Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pendidikan Bisnis, dan Strategi
untuk Menginternasionalkan Program Sekolah Bisnis," ujar Teguh.

Teguh menambahkan, perwakilan AFEBI, LAMEMBA dan AACSB International, serta Sekolah Bisnis
Indonesia Terakreditasi AACSB akan berbagi pemikiran dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Pada hari kedua acara, lokakarya akreditasi akan disampaikan oleh AACSB yaitu Prof Geoff
Perry dan dirancang khusus untuk peserta seminar.Ada pula speech dari AFEBI Chairman, Prof Abdul Rahman Kadir.

"Melalui momen tersebut, diharapkan sekolah bisnis di Indonesia lebih familiar dengan standar dan proses akreditasi AACSB yang komprehensif," ujar Teguh.

Dengan demikian dapat memberikan pemahaman yang tepat kepada peserta tentang standar akreditasi dan proses kelayakan.

Selain itu, pidato utama rencananya akan disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Peran sekolah bisnis dalam memberikan nilai sosial dan ekonomi bagi negara akan disoroti.

Tiga sesi panel akan dilakukan untuk membahas peran akreditasi sekolah bisnis dalam membantu sekolah memastikan kualitas mereka dan mengatasi tantangan pada teknologi, internasionalisasi, dan tanggung jawab sosial.

"Karena setiap sekolah memiliki isu dan perhatian yang berbeda terkait akreditasi sekolah bisnis. Dengan membahas tantangan dan peluang dalam penjaminan mutu untuk pendidikan bisnis dan manajemen, seminar ini bertujuan untuk berkontribusi pada peningkatan hasil pendidikan di Indonesia," ujar Teguh.

Dengan demikian, Teguh menyatakan, diharapkan melalui tindakan kolektif dan pembelajaran bersama, para peserta akan secara aktif mendorong perubahan positif dan menumbuhkan keunggulan dalam pendidikan bisnis serta manajemen di Indonesia.

Dalam acara ini akan hadir pula Chairman LAMEMBA Prof Ina Primiana, dan Dekan Sekolah Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Didi Achjari. (TSA)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) bekerja sama dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait layanan perbankan.

Inisiasi kerja sama ini ditegaskan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BRI dengan PP Muhammadiyah Rabu (17/7) di Yogyakarta.

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya keduanya memaksimalkan layanan perbankan oleh BRI untuk kegiatan operasional PP Muhammadiyah beserta Amal Usaha Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Layanan perbankan yang diberikan, yakni penggunaan Giro BRI untuk operasional baik pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta Amal Usaha Muhammadiyah, pembayaran gaji dan tunjangan bagi pegawai Muhammadiyah, layanan pinjaman pegawai.

Selain itu, fasilitas kredit modal kerja dan/atau bank garansi kepada supplier/vendor/kontraktor rekanan Muhammadiyah, serta fasilitas perbankan lain untuk menunjang kebutuhan transaksi perbankan Muhammadiyah.

Direktur Retail Funding & Distribution BRI, Andrijanto mengatakan, kerja sama ini merupakan sebuah inovasi dalam menyediakan transaksi yang mudah, nyaman, dan inovatif kepada nasabahnya.

“Kerja sama ini tidak hanya menjadi momentum penting bagi BRI dan PP Muhammadiyah, tetapi juga memperlihatkan dedikasi BRI untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabahnya," ujar dia dalam keterangan resminya.

"Diharapkan, hal ini dapat mempermudah segala transaksi baik kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah, pegawai, maupun rekanan Muhammadiyah lain seperti vendor maupun supplier,” sambungnya.

Di samping itu, dengan adanya kerja sama tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan volume transaksi, value chain, dan CASA BRI.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengapresiasi kerja sama yang dibangun dengan BRI. Bagi Muhammadiyah, kerja sama ini merupakan ikhtiar dalam pengembangan ekonomi keumatan. Pengembangan sektor ekonomi menjadi penting bagi masa depan Bangsa Indonesia.

Muhammadiyah juga memandang, ikhtiar yang mulia mesti didasari dengan langkah-langkah strategis dan praktis untuk membumikan ekonomi keuangan agar mampu hadir menjadi alternatif dari kegiatan ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Sektor ekonomi dalam teologi al-Maun harus mampu hadir secara nyata dan makin baik untuk mengangkat harkat, martabat, dan kemajuan UMKM dan memecahkan masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan problem-problem ekonomi yang sehari-hari dihadapi umat dan masyarakat luas.

PP Muhammadiyah juga berharap kerja sama ini mampu memajukan kondisi ekonomi umat menjadi lebih progresif, bahkan mampu merekayasa sosial agar keadaan umat berubah dari sekadar objek penderita dan tangan di bawah menjadi pelaku utama dan tangan di atas.

(FAY)

IDXChannel - Masih tingginya backlog perumahan secara nasional menjadi salah satu catatan persoalan terkait perumahan rakyat yang relatif belum terpecahkan hingga saat ini.

Kondisi tersebut, di antaranya, dinilai sebagai imbas dari terlalu berat dan luasnya cakupan tugas yang diemban oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Beban kerja Kementerian PUPR yang saat ini mencakup berbagai proyek infrastruktur, harus diakui, terlalu berat. Selain mengurus program perumahan, mereka juga harus menangani pembangunan jalan, jembatan dan berbagai proyek besar lainnya," ujar Anggota Komisi V DPR RI, Toriq Hidayat, dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Belum lagi, menurut Toriq, beban lebih berat lagi telah tergambar seiring Calon Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, yang telah menyampaikan tekadnya untuk menggenjot pembangunan perumahan rakyat hingga tiga juta unit per tahun pada masa kepemimpinannya.

Target tersebut dalam pandangan Toriq cukup ambisius, dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Sebagai solusinya, Toriq pun mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan lembaga khusus, yang nantinya ditugaskan untuk fokus pada upaya percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Situasi saat ini membuat penanganan masalah perumahan tidak maksimal. Makanya Saya berharap agar dibentuk lembaga khusus yang hanya memikirkan perumahan rakyat, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang layak," ujar Toriq.

Keberadaan lembaga khusus ini, menurut Toriq, bertugas untuk memastikan program pembangunan perumahan berjalan efektif dan terarah, serta mampu memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat yang semakin meningkat.

Menurut Toriq, program sejuta rumah yang diusung oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinilai belum optimal dalam mengatasi kekurangan rumah di Indonesia.

"Hingga kini, angka kekurangan rumah masih mencapai 9,9 juta. Kendala ini menunjukkan perlunya perubahan struktural dalam pengelolaan program perumahan agar lebih fokus dan efisien," ujar Toriq.

Pembentukan lembaga khusus ini dianggapnya penting untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Prabowo Subianto. Sehingga program pembangunan tiga juta rumah per tahun dapat direalisasikan secara efektif.

Toriq juga berharap pemerintah memperhatikan usulan ini demi kepentingan masyarakat luas dan mengurangi backlog perumahan yang masih tinggi di Indonesia. (TSA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya peningkatan jumlah transaksi menggunakan uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) Indonesia dengan China.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, transaksi menggunakan mekanisme LCT antara Indonesia dengan China mencapai USD887,43 juta atau meningkat 80,6 persen dibandingkan Juni 2023.

"Tentang LCT, trennya terus mengalami peningkatan, bahkan China yang beberapa saat kemarin agak meredup karena ekonomi mereka yang masih struggling, nah per dua bulan terakhir terus mengalami peningkatan," kata Destry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Secara kumulatif, lanjut Destry, implementasi LCT sejak Januari hingga Juni mencapai USD4,7 miliar atau sekitar Rp75,20 triliun, atau naik sebesar 45,7 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Dibanding periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai USD3,22 miliar," kata dia.

Adapun jumlah pelaku LCT tercatat sebesar 4.379 atau belum mengalami perubahan. Menurut Destry yang menarik mitra terbesar Indonesia dalam LCT adalah China yang mewakili 42,9 persen total transaksi.

"Jumlah pelaku tidak banyak berubah, masih sekitar 4.379 pelaku, dan yang menarik di sini bahwa China ini cepat sekali pertumbuhannya, di mana untuk Juni mereka transaksinya mencapai 42,9 persen dari total transaksi LCT kita," ujar Destry.

Dengan demikian, menurut Destry implementasi LCT dibutuhkan untuk memperdalam pasar keuangan yang mulai menunjukkan dampak positif. LCT juga memberi benefit terhadap perdagangan hingga investasi Indonesia.

"Ini nampaknya mulai positif hasilnya lewat strategi LCT untuk perdagangan dan investasi kita," kata dia.

(YNA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, transaksi QRIS cross border atau antarnegara segera bisa digunakan di Jepang dalam waktu dekat. Saat ini prosesnya tengah sedang tahap penjajakan.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menyampaikan, selain Jepang, QRIS juga akan segera bisa diterapkan di India, Korea, dan Uni Emirat Arab.

"Jadi tunggu tanggal mainnya, teman-teman bisa beli tteokpokki pakai QRIS, beli sushi, beli kare pake QRIS," ujarnya dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Berdasarkan data BI terbaru, transaksi QRIS tumbuh 226,54 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 50,50 juta dan jumlah merchant 32,71 juta.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, kerja sama internasional tersebut dalam satu paket, sistem pembayaran dengan QRIS dan ke depannya akan disambungkan dengan penggunaan uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT).

"Local Currency Transaction digunakan untuk tiga sektor yaitu adalah sektor yang trade dengan investasi, sektor sistem pembayaran dan juga keuangan, jadi lama-lama kita kembangkan menggunakan Local Currency Transaction," ujar dia.

Untuk sekarang, kata Perry, BI fokus pada delapan negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, China, Jepang, Korea Selatan, UAE, dan India. Sebab, mitra dagang yang nantinya tersambung LCT sistem pembayaran melalui QRIS dan nantinya fast payment untuk transaksi perdagangan juga investasi mengenai perdagangan, serta di pasar keuangan.

(YNA)

IDXChannel - Bank Indonesia (BI) membantah tudingan keberadaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI memicu kondisi crowding out di pasar keuangan dan keketatan likuiditas perbankan saat ini.

Crowding out adalah istilah yang menggambarkan terserapnya aliran dana dari pasar keuangan ke salah satu instrumen otoritas, sehingga likuiditas sulit diperoleh oleh pelaku pasar keuangan.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, bunga tinggi yang diberikan bank sentral ini untuk SRBI membuat pusaran dana tersedot ke instrumen tersebut agar dana asing terus tertarik masuk.

"Apakah terjadi crowding out? Jawabannya tidak. Dari sisi SRBI dan SBN, baik dari suku bunga dan lelangnya SBN untuk pembiayaan fiskal," ujar Perry dalam konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Bulan Juli 2024 di Jakarta, Rabu (17/7).

Indonesia selama ini mengandalkan aliran modal asing di pasar keuangan dari tiga aset, yaitu saham, Surat Berharga Negara (SBN), serta SRBI. Ketika terjadi guncangan pasar beberapa waktu lalu akibat sentimen yang memburuk, arus modal asing keluar dari saham dan SBN.

Perry menambahkan, saat ini arus modal asing sudah mulai kembali ke SBN dan saham, tetapi nilainya masih sangat kecil.

"Oleh karena itu, untuk melindungi kita dari spill over Fed Fund Rate, imbal hasil treasury dan dolar AS, kami arahkan SRBI lebih tinggi. Karena lebih tinggi, makanya yield SRBI harus kompetitif, kami bandingkan dengan peer group, seperti India dan sebagainya," tutur Perry.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono menambahkan, ada bukti lain bahwa SRBI tidak membuat likuiditas di bank seret. Tercermin dari kemampuan perbankan yang masih sangat ekspansif dalam menyalurkan kredit.

"Misalnya Bank BUMN itu justru naik kreditnya dari 68 persen ke 72 persen. Jadi dia enggak turun. Kemudian juga bank swasta nasional buku 3 dan 4, itu juga kreditnya naik dari 61 persen ke 63 persen," ujar Doni.

Terkait ketatnya likuiditas di perbankan itu sebelumnya disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit.

Berdasarkan catatan OJK pertumbuhan DPK secara tahunan mulai merangkak naik. Akan tetapi, masih terpaut jauh bila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit.

Per Mei 2024, DPK naik 8,63 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.699 triliun per Mei 2023. Pada periode yang sama, penyaluran kredit tumbuh dua digit atau 12,15 persen yoy jadi Rp 7.376 triliun.

(FAY)