IDXChannel- Ekonomi global diprakirakan tumbuh stabil di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian ke depan.

Hal ini sejalan dengan perbaikan ekonomi di negara maju yang dibayangi oleh disinflasi, berlanjutnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta fragmentasi geo-ekonomi dan perdagangan yang masih perlu dicermati.

Berbagai tantangan tersebut mendorong makin pentingnya upaya pengendalian inflasi, konsolidasi fiskal, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, serta komunikasi kebijakan guna memperkuat stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20, yang diselenggarakan pada tanggal 22-26 Oktober 2024 di Washington D.C., Amerika Serikat.

Pada rangkaian pertemuan tersebut, Bank Indonesia menegaskan perlunya kebijakan dan langkah yang konsisten dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam siaran pers Minggu (27/10/2024), Bank Indonesia menyerukan pentingnya upaya mengatasi dampak rambatan (spillover) dari perekonomian global terhadap negara berkembang.

Dalam hal ini keleluasaan penggunaan bauran kebijakan bank sentral, dukungan Lembaga Keuangan Internasional (International Financial Institution - IFIs) kepada negara berkembang untuk memperkuat formulasi bauran kebijakan tersebut, dan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dan reformasi struktural sangat diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

"Pada aspek penguatan kerja sama multilateral ini, Bank Indonesia telah menyampaikan kesiapan mendukung implementasi kesepakatan 16th General Review of Quota yang akan meningkatkan kapasitas IMF sebagai jaring pengaman keuangan global, serta mendorong penyesuaian formula kuota IMF untuk memperkuat keterwakilan negara berkembang di IMF melalui 17th General Review of Quota," ujar Direktur Eksekutif?? Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

Dalam merespons kondisi ekonomi global tersebut, pada pertemuan G20, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G20, termasuk Indonesia yang diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta serta Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Thomas Djiwandono sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menjawab tantangan global dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).

Kerja sama di berbagai bidang seperti penguatan Bank Pembangunan Multilateral dan Regional dan kelanjutan pengembangan pembayaran lintas batas (cross border payment) dipandang akan terus menciptakan peluang bagi pertumbuhan ekonomi global yang lebih baik.

Selanjutnya, pada pertemuan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah menyepakati Agenda Kebijakan Global (Global Policy Agenda) IMF untuk mendorong pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan dunia.

Untuk memastikan pemulihan ekonomi global serta mengatasi tantangan pertumbuhan tersebut, para pembuat kebijakan diharapkan fokus untuk memastikan inflasi sesuai target, menjaga stabilitas sistem keuangan, melakukan konsolidasi fiskal untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, dan melakukan reformasi struktural untuk mendorong produktivitas dan prospek tenaga kerja.

Selain itu, baik di pertemuan G20 dan di pertemuan IMF, seluruh negara menyepakati pentingnya penguatan kerja sama multilateral yang efektif.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut kondisi perbankan syariah saat ini mencerminkan kondisi yang terjaga stabil dan menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Hal ini dapat dilihat dari nilai aset, pembiayaan, dan Dana Pihah Ketiga (DPK) perbankan syariah yang tercatat masih melanjutkan pertumbuhan positif dengan double digit. Berdasarkan data OJK, per Agustus 2024, aset tumbuh sebesar 10,37 persen year on year (yoy) menjadi Rp902,39 triliun

"Sementara itu, pembiayaan tumbuh sebesar 11,65 persen yoy menjadi Rp620,33 triliun dan DPK juga tumbuh 11,42 persen yoy menjadi Rp705,18 triliun," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada puncak Pertemuan Tahunan Perbankan dalam rilis Minggu (27/10/2024).

Di samping itu, ketahanan perbankan syariah tetap kuat, tercermin dari permodalan (CAR) yang berada di level 25,6 persen. Ketahanan ini juga didukung oleh kualitas pembiayaan yang baik dan profitabilitas yang stabil.

Dia menyampaikan, daya saing perbankan syariah harus dengan serius diperhatikan agar bisa bertransformasi menuju suatu diferensiasi dan keunikan di industri perbankan secara umum.

"Perbankan syariah diarahkan agar menghindari persaingan yang langsung (head-to-head competition) dengan perbankan konvensional yang notabene sudah lebih mapan," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel – Emiten energi PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) atau MedcoEnergi menyatakan, dalam delapan tahun terakhir telah mengukuhkan komitmennya untuk mendukung transisi energi dengan memperluas produksi gas yang saat ini mencapai 70 persen dari total produksi minyak dan gas perseroan.

Di samping itu, MedcoEnergi juga terus melakukan ekspansi pada energi terbarukan seperti panas bumi dan tenaga surya.

”Kami telah memperluas investasi strategis pada energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya dan panas bumi, serta tembaga yang mendukung elektrifikasi,” kata Direktur dan Chief Executive Officer MedcoEnergi Roberto Lorato saat menjadi pembicara dalam ajang Singapore International Energy Week (SIEW) 2024, Selasa (22/10/2024) lalu.

Gelaran SIEW 2024 merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan pemimpin energi, pembuat kebijakan, dan pelaku industri global untuk bertukar ide dan solusi dalam menghadapi tantangan energi masa depan. Acara ini dikenal sebagai platform utama bagi diskusi seputar keberlanjutan dan ketahanan energi, serta menawarkan berbagai konferensi, pameran, dan sesi jejaring yang memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Salah satu sesi penting dalam SIEW tahun ini adalah diskusi panel yang menyoroti urgensi pengembangan potensi energi terbarukan di Asia Tenggara, dengan tajuk 'Forging a Resilient Renewable Energy Ecosystem'.

Pada konferensi tesebut, selain Lorato juga tampil pembicara lain yakni Group Chief Executive Officer Sarawak Energy Datuk Sharbini Suhaili; Managing Director, Head of Project Finance, Institutional Banking Group DBS Bank Ganesh Padmanabhan; Partner, Head of Infrastructure, Asia Pacific and Head of KPMG ESG, KPMG di Singapura Sharad Somani, dan President–Engineering, Asia, Gas Power, GE Vernova Som Shantanu.

Lorato menuturkan, inisiatif lain yang dilakukan MedcoEnergi di transisi adalah dengan melakukan eksplorasi potensi penyimpanan CO2 di reservoir yang dioperasikan di lepas pantai antara Singapura dan Malaysia.

“Transisi energi merupakan tantangan kompleks yang memerlukan kerja sama erat antara negara-negara di kawasan. Kolaborasi yang kuat antara Indonesia dan Singapura, merupakan hasil dari pendekatan pragmatis yang agresif dengan menekankan pemahaman akan kebutuhan masing-masing Negara,” ujar dia.

MedcoEnergi bersama dengan banyak perusahaan energi terkemuka di Asia Tenggara terus menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi pada transisi energi. SIEW menjadi sebuah wadah penting bagi perusahaan-perusahaan tersebut untuk saling bertukar pengalaman dan ide agar transisi energi dapat berjalan baik untuk masa depan kawasan ini.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku optimistis program ekonomi biru mampu membawa sektor kelautan dan perikanan menjadi penopang ketahanan pangan di masa depan.

"Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan seiring semakin banyaknya populasi manusia dan perubahan iklim, salah satunya persoalan pangan. Tapi saya optimis, sektor kelautan dan perikanan bisa berkontribusi menjawab tantangan tersebut," ujarnya dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Untuk itu, Trenggono meminta seluruh jajajaranya bekerja maksimal menjalankan program ekonomi biru, mulai dari pembuatan regulasi hingga implementasinya di lapangan.

Dia pun mengaku tidak akan menoleransi, khususnya para pejabat yang dinilai bekerja lambat menjalankan program ekonomi biru.

“Eselon I yang lambat akan dimasukin ke kotak dulu. Kita ganti yang baru, yang lebih bagus dan lebih cepat. Kita gali terus. Eselon II juga sama, 2025 tidak ada istilahnya toleransi, tidak ada,” kata dia.

Lima kebijakan ekonomi biru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekologi dan ekonomi menurutnya harus dilaksanakan untuk memastikan keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.

Pada periode pertamanya di KKP, sebagian besar waktunya dipakai untuk membangun program ekonomi biru beserta regulasinya, sebagai roadmap transformasi sektor kelautan dan perikanan. Di periode dua inilah, pelaksanaan lima program ekonomi mulai dari perluasan kawasan koservasi, hingga pembersihan sampah plastik di laut, harus dikebut pelaksanaannya.

Trenggono mengaku ingin bekerja cepat dan tuntas sehingga membutuhkan tim yang siap menyokongnya.

"Tidak ada waktu lagi untuk santai-santai, saatnya melaju. Program sudah ada, tinggal melanjutkan secara cepat dan tuntas," ujar dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Runtuhnya industri tekstil Indonesia, terutama raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL), menjadi alarm keberlangsungan industri dalam negeri ke depan. Hal ini memerlukan upaya pemerintah untuk menyelamatkan industri padat karya tersebut.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini mengatakan, industri tekstil di Indonesia mengalami tekanan baik dari sisi permintaan. Tekanan daya beli yang lemah, baik pasar domestik atau global, membuat menjadi penyebab perusahaan tekstil gulung tikar.

"Kita tahu beberapa tahun belakangan ini terjadi perang dagang China dan Amerika, dan semakin terbukanya pasar, banyak produk tekstil China membanjiri pasar domestik," ujar Eisha kepada IDXChannel, Sabtu (26/10/2024).

Penurunan daya beli masyarakat ini akhirnya membuat pola konsumsi masyarakat bergeser mencari barang yang lebih murah, salah satunya barang-barang impor. Hal ini tidak bisa dipungkiri, biaya produksi untuk industri tekstil di Indonesia masih jauh lebih mahal ketimbang China, Vietnam, Bangladesh, dan lainnya.

"Harga jual produk-produk barang itu di dalam negeri masih relatif lebih murah," kata dia.

Alhasil, menurut Eisha, industri tekstil di Indonesia masih kalah saing dengan produk-produk impor. Hal ini yang membuat produk tekstil dalam negeri sulit terserap oleh pasar.

"Industri tekstil mengalami sunset industri. Jadi masalah dasarnya ada di kapasitas, daya saing, dan produktivitas," kata Eisha.

Menghadapi situasi itu, menurutnya ada beberapa kebijakan yang penting menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil kedepan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri.

Seperti insentif investasi pada sektor-sektor prioritas yang menyerap banyak tenaga kerja termasuk industri tekstil. Peningkatan skill pekerja, hingga pembaharuan teknologi untuk menunjang produktivitas mengurangi beban biaya produksi.

"Kebijakan yang mendukung industri tekstil, dari sisi produktivitas, misal insentif investasi pada sektor prioritas (termasuk industri tekstil yang memiliki penyerapan lap kerja yang banyak), peningkatan pelatihan skill pekerja, pembaruan teknologi dan modal melalui investasi," katanya.

Selain itu, pemerintah juga harus aktif untuk mencari pangsa pasar baru tujuan ekspor. Sebab, saat ini beberapa negara sudah memperketat barang impor untuk melindungi pasar mereka bagi para pelaku industri di dalamnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menambahkan negara-negara dengan jumlah populasi besar saat ini sudah mulai memperhatikan keberlangsungan industri tekstil. Sebab, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak masuk dalam kategori pekerjaan formal.

Hal ini menurutnya sekaligus menjadi upaya agar bonus demografi atau pertambahan populasi penduduk di Indonesia tidak menjadi bencana demografi dengan meningkatkan jumlah pengangguran.

"Perlu kita sadari semua, kenapa di negara populasi banyak penduduknya, industri TPT tetap dijaga, seperti di China/India/Bangladesh/Vietnam, karena industri ini dapat untuk menyerap angkatan kerja lulusan SMA bahkan SMP di sektor Formal," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN).

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Gali Sarjono menyampaikan, KM 39 Tahun 2024 merupakan pembaharuan dari KM 211 Tahun 2020.

"KM 39 Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih baik terkait ketentuan-ketentuan baru dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional, sehingga dapat terimplementasi secara optimal," kata Gali kata keterangan resmi, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Gali menjelaskan, setidaknya ada beberapa pokok yang tertuang dalam regulasi teranyar tersebut yang saat ini telah disosialisasikan kepada operator penerbangan. Seperti amandemen ke-18 Annex 17 tentang Security.

Adapun terkait ketentuan keamanan yang baru dalam Program Keamanan Penerbangan Nasional adalah perubahan penetapan sistem keamanan di Bandar Udara, langkah-langkah keamanan jika terjadi kondisi tertentu, perubahan beberapa tanggung jawab operator penerbangan.

Selanjutnya, perubahan ketentuan pelaksanaan pertemuan Komite Keamanan Bandar Udara (KKBU) sesuai sistem keamanan bandara, penyesuaian langkah-langkah keamanan penerbangan untuk pemeriksaan penumpang internasional dan bagasi kabin dengan perkiraan waktu keberangkatan penerbangan, perubahan beberapa ketentuan keamanan untuk pengamanan Airnav, perubahan beberapa ketentuan keamanan untuk pengamanan pesawat udara, penumpang dan bagasi kabin, bagasi tercatat dan kargo.

"Program Keamanan Penerbangan Nasional yang baru ini menjadi penting untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi yang baik antar seluruh pemangku kepentingan di industri penerbangan, demi menciptakan penerbangan yang aman," kata Gali.

"Perlu peran aktif dan masukan dari para peserta terkait pelaksanaan keamanan penerbangan di lapangan serta kami juga berharap peran serta semua peserta untuk dapat menyosialisasikan Peraturan Menteri ini, guna keseragaman implementasi regulasi di seluruh wilayah Indonesia," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyatakan, situasi industri industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri mendapatkan ancaman serius dari sisi permintaan. Sebab, dengan masuknya produk-produk dari China, disinyalir menjadi penyebab keruntuhan industri tekstil di tanah air.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menjelaskan, dari sisi permintaan memang terjadi pelemahan baik dari pasar dalam negeri, maupun pasar ekspor. Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi global yang terjadi pasca covid 19 dan berlanjut pada konflik geopolitik.

"Ini berdampak penurunan daya beli berbagai negara, jadi pasar ekspor pun terganggu, tidak luput AS dan negara-negara di Uni Eropa," kata Jemmy saat dihubungi IDXChannel, Sabtu (26/10/2024).

Lebih jauh, Jemmy menerangkan, situasi pelemahan daya beli yang dialami masyarakat Indonesia ini mendorong pola konsumsi yang berorientasi pada harga yang murah. Di saat yang bersamaan, serbuan barang impor tidak terbendung dan membanjiri pasar dalam negeri.

Murahnya barang-barang impor yang masuk dan dijual ke Indonesia ini disebabkan oleh rendahnya biaya produksi di negara asal. Berdasarkan data International Textile Manufacturing Federation (ITMF) telah melakukan penelitian tentang total production cost TPT di beberapa negara produsen dan eksportir TPT pada 2021.

Hasilnya, negara India mengungguli hampir semua negara dengan biaya produksi terendah dari sisi bahan baku dan upah. Vietnam unggul sebagai negara dengan biaya terendah untuk komponen biaya energi dan Bunga Modal, kemudian Pakistan dan Bangladesh unggul dalam hal biaya upah yang rendah.

"Ini membuat Negara produsen tekstil dunia, seperti China, Vietnam, dan lainnya menjadi kelebihan pasokan, dan mencoba membanjiri product nya ke Negara yang lemah dalam perlindungan Market domestik," kata Jemmy.

Jemmy mengharapkan, di era pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ke depan bisa memerhatikan keberlangsungan industri tekstil. Salah satu upayanya dengan mengeluarkan kebijakan yang tegas membatasi produk impor masuk ke dalam pasar dalam negeri.

"Industri TPT perlu dukungan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk segera menerbitkan kebijakan trade barrier untuk melindungi industri TPT dari over supply (over production)-nya produk China," katanya.

Menurut Jemmy, negara-negara dengan jumlah populasi besar saat ini sudah mulai memerhatikan keberlangsungan industri tekstil. Sebab, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak masuk dalam kategori pekerjaan formal. Hal ini sekaligus menjadi upaya agar bonus demografi atau pertambahan populasi penduduk di Indonesia tidak menjadi bencana demografi dengan meningkatkan jumlah pengangguran.

"Perlu kita sadari semua, kenapa di negara populasi banyak penduduknya, industri TPT tetap dijaga, seperti di China/India/Bangladesh/Vietnam, karena industri ini dapat untuk menyerap angkatan kerja lulusan SMA bahkan SMP di sektor formal," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Indonesia dinilai belum ada urgensi untuk bergabung dengan grup ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS) untuk saat ini.

Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat mengatakan, keberadaan China dalam grup tersebut dikhawatirkan akan semakin memengaruhi independensi Indonesia dalam bersikap di berbagai isu krusial.

"Salah satunya merespons manuver China di kawasan Laut China Selatan," ujar Zulfikar kepada awak media, Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Senada, Peneliti Celios Yeta Purnama juga menegaskan, pada saat Indonesia tengah merayakan pelantikan Presiden, kapal China justru membuat heboh karena masuk ke wilayah yurisdiksi di Natuna Utara. Hal ini pun belum ditanggapi secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ini menjadi sebuah bukti bahwa pemerintah tengah bimbang bersikap di tengah keinginan bergabung ke BRICS," kata Yeta.

Di lain sisi, lanjut Yeta, negara anggota BRICS seperti China dan India memiliki konfrontasi yang intens di tiga wilayah perbatasan kedua negara meliputi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, dan Arunachal Pradesh.

Zulfikar pun menilai, konflik tersebut berpotensi mengganggu stabilitas hubungan China dan India, dan secara bersamaan juga akan mempengaruhi kemitraan dalam aliansi BRICS.

Dikatakan Yeta, keputusan bergabungnya Indonesia kedalam BRICS juga akan berpotensi mempengaruhi aksesi Indonesia ke OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Peluang Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan bermitra dengan grup tersebut akan semakin mengecil.

Menurut Yeta, dibandingkan BRICS, urgensi Indonesia untuk bergabung dengan OECD jauh lebih tinggi, sejalan dengan upaya Indonesia menuju negara maju. Selain itu mengingat grup OECD memiliki anggota yang lebih besar sehingga dirasa lebih penting karena Indonesia perlu mendiversifikasi mitra yang lebih luas selain dari China.

"Energi dan fokus pemerintahan baru jika harus bergabung dalam banyak kerja sama multilateral akan sangat mahal termasuk soal biaya keanggotaan. Jauh lebih efektif fokus ke kemitraan yang sudah ada," katanya.

Sebagai informasi, minat Indonesia bergabung BRICS ini terungkap dari penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia pada Kamis (24/10/2024).

Perlu diketahui, sejatinya pada 2023 lalu, Indonesia memang telah mendapatkan tawaran dari BRICS untuk bergabung. Namun, saat itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengaku akan mengkaji lebih dahulu manfaatnya dan menyatakan tidak ingin tergesa-gesa dengan tawaran tersebut.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT Bumi Suksesindo (PT BSI), berkomitmen menerapkan Good Mining Practice (GMP) atau kaidah pertambangan yang baik di dalam operasinya.

Komitmen BSI mencakup pemeliharaan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja, ketaatan terhadap standar ketenagakerjaan, penghormatan hak asasi manusia, pelibatan dan pengembangan masyarakat, rantai pasokan yang bertanggung jawab, dan pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang baik.

"Sebagai bagian dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, PT BSI terus berupaya mengelola tambang dengan standar kepatuhan yang tinggi agar bisa memberi kontribusi optimal bagi para pemangku kepentingan," ujar Presiden Direktur PT BSI Adi Adriansyah Sjoekri melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/10/2024).

Adi menerangkan, untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang baik di area operasi PT BSI, perusahaan telah menjalankan beberapa program lingkungan penting, yaitu pemantauan kualitas lingkungan yang meliputi air, tanah, dan Udara.

"Kemudian rehabilitasi lahan, serta penataan terhadap aturan. Hasil kegiatan tersebut selalu dilaporkan kepada pihak-pihak berwenang," kata Adi.

Seriring bertambahnya usia perusahaan, kontrol terhadap pengelolaan lingkungan di site tambang emas Tujuh Bukit, Banyuwangi juga semakin ketat. Hal itu ditunjukan dengan hadirnya berbagai piranti untuk memantau lingkungan, seperti Titik Penataan (Compliance Point).

Fasilitas pemantauan air ini juga dilengkapi dengan Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan (Sparing).

Jika kualitas air melebihi nilai baku mutu, air tersebut harus Kembali ke proses detoksifikasi.

"BSI juga melakukan reklamasi progresif tanpa menunggu masa tambang di Tujuh Bukit selesai," tutur Adi.

Adapun total lahan yang telah direhabilitasi dan direklamasi 76,23 hektare pada kurun waktu 2016 sampai dengan Semester I-2024, dengan jumlah 5.474 bibit diproduksi di persemaian (nursery) pada semester I-2024.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melalui anak usahanya PT Bumi Suksesindo (BSI) tengah melakukan feasibility study atau studi kelayakan terkait penambangan bawah tanah atau Proyek Tembaga Tujuh Bukit.

Penambangan bawah tanah diharapkan dapat menunjang kontinuitas produksi usai open pit mining (penambangan terbuka) di kawasan Tambang Emas Tujuh Bukit habis masa usianya.

"Tambang bawah tanah kita sekarang masih dalam bentuk study, dan itu salah satu tembaga dunia, Porfiri. Jadi kalau orang bilang Indonesia puya di Papua, punya di Sumbawa, sebentar lagi punya di Pulau Jawa," ujar General Manager Operation (GMO) BSI, Rully Franza, saat ditemui di Tambang Emas Tujuh Bukit, Banyuwangi, Jumat (25/10/2024).

Rully menegaskan dalam melakukan studi kelayakan pihaknya sangat berhati-hati. Sebab, penambangan bawah tanah berbeda dengan open pit mining.

"Penambangan bawah tanah ini kita harus lebih banyak assessment-nya dibandingkan penambangan terbuka. Kalau denger kan tuh di China, Chili, runtuh. Nah kita nggak mau kayak gitu. Keselamatan harus lebih diutamakan," tuturnya.

Tambang Emas Tujuh Bukit diperkirakan akan beroperasi hingga 2029 dan direncanakan dilanjutkan dengan Proyek Tembaga Tujuh Bukit.

Proyek bawah tanah tersebut disebut memiliki salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia yang belum dieksploitasi. Pada hasil pra-uji kelayakan ditemukan manfaat ekonomi yang tinggi untuk mengembangkan tambang bawah tanah ini.

Pada puncak produksinya, Proyek Tembaga Tujuh Bukit akan memproses 24 juta ton bijih per tahun untuk menghasilkan lebih dari 110 ribu ton tembaga dan 350 ribu ounces emas per tahun selama lebih dari 30 tahun.

Per Maret 2024, Mineral Resources Estimate (RME) terbaru dari proyek ini melaporkan peningkatan jumlah sumber daya mineral terindikasi.

Total kandungan sumber daya mineral proyek ini meningkat dari 1.706 menjadi 1.738 juta ton, dengan peningkatan pada sumber daya mineral terindikasi dari 442 juta ton menjadi 755 juta ton.

Sehingga dari semula yang mengandung 8,1 juta ton tembaga dan 27,4 juta ounces emas, Proyek Tembaga Tujuh Bukit saat ini mengandung 8,2 juta ton tembaga dan 27,9 juta ounces emas.

Jika Proyek Tembaga Tujuh Bukit beroperasi, maka akan menjadi tambang emas tembaga ke-3 terbesar di Indonesia dan berpotensi meningkatkan produksi tembaga Indonesia 10 hingga 15 persen.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, hilirisasi komoditas, khususnya mineral dan batu bara (minerba) merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, hal ini penting dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

"Yang harus dilakukan adalah hilirisasi, dan hilirisasi harus kita laksanakan. Saat saya menjabat di Kementerian Investasi, saya menyusun peta jalan hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya, dikutip pada Sabtu (26/10/2024).

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, hilirisasi telah menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

Dia menerangkan, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah berbagai produk, baik dari sektor tambang seperti mineral dan batu bara, maupun sektor lain seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Dengan pengolahan di dalam negeri, nilai komoditas bisa melonjak signifikan.

Tidak hanya di sektor tambang, hilirisasi juga membawa dampak positif pada sektor non-pertambangan. Misalnya, hilirisasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, menghasilkan berbagai produk turunan seperti oleofood complex (pangan dan nutrisi), oleochemical dan biomaterial (bahan kimia dan pembersih), serta bahan bakar nabati berbasis sawit seperti biodiesel, greendiesel, greenfuel, dan biomassa. Produk-produk ini meningkatkan nilai tambah hingga empat kali lipat.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, baik nasional maupun internasional, untuk mempercepat implementasi hilirisasi.

"Hilirisasi komoditas merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan menerapkan hilirisasi di berbagai sektor, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan industri yang lebih berkelanjutan. Makanya, pemerintah terus perkuat kolaborasi dengan berbagai pihak," ujar Agus.

Dikatakan Agus, dengan kebijakan hilirisasi ini pemerintah berharap mampu menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, sekaligus mendorong Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan hal tersebut dalam pidatonya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Hilirisasi diharapkan memberikan manfaat besar melalui peningkatan nilai tambah seluruh komoditas yang dimiliki Indonesia.

"Hilirisasi akan dilakukan untuk semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Prabowo.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pernyataan keinginan Indonesia bergabung ke dalam forum Brazil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS) dinilai semakin menegaskan ketergantungan Indonesia pada China.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tanpa BRICS pun, porsi sisi investasi dan perdagangan China di Indonesia sudah sangat besar. Bahkan, impor Indonesia dari China melonjak 112,6 persen dalam sembilan tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.

"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (26/10/2024).

Bhima menerangkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia juga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai persoalan terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Sehingga, ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Menurutnya, kecelakaan kerja yang terjadi di IMIP berulang kali menunjukkan standarisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal Indonesia ingin meningkatkanya nilai tambah komoditas secara berkualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Oleh sebab itu Bhima beranggapan, diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. Tak hanya itu, ketergantungan pada China juga membuat perekonomian lebih rapuh.

Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4 persen dalam empat tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian.

"Kondisi ini idealnya direspons dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," ujar Bhima.

Sebagaimana diketahui, belum genap satu minggu pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Kabinet Merah Putih, langsung menjadi sorotan publik dalam maupun luar negeri.

Apalagi soal pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam forum BRICS Plus Summit di Kazan, Kamis (24/10/2024) lalu.

Sugiono menyampaikan, Indonesia telah resmi mendaftar keanggotan dalam aliansi yang beranggotakan lima negara besar di antaranya Brasil, Russia, India, China, dan South Africa (BRICS), yang terungkap dari penyampaian surat expression of interest.

Untuk diketahui, ketertarikan ini belum pernah disampaikan secara eksplisit pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena beberapa pertimbangan. Mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antar negara anggota BRICS hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

"Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," kata Bhima.

(Dhera Arizona)