IDXChannel - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, menerima audiensi pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) pada Jumat (8/11/2024).

"Begitu mereka mengetahui pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mendirikan secara khusus Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mereka kemudian berpikir bahwa mereka punya harapan badan ini bisa menjadi mitra dari teman-teman Kepala Desa untuk bisa menyalurkan aspirasi bagaimana mengentaskan kemiskinan di desa," kata Budiman dalam keterangannya.

Budiman mengungkapkan beberapa persoalan yang disampaikan oleh APDESI kepadanya, yakni terkaitpendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan Kepala Desa atau Pemerintah Desa.

"Itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan. Dan itu keluhan yang sudah lama kami dengar tentang ini, seringkali Kepala Desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di Kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sesaran," kata Budiman.

Budiman menjelaskan dibentuknya BP Taskin untuk membantu kementerian-kementerian agar dalam penyaluran bantuan sosial dan program-program apapun tepat sasaran.

"Kami mencoba menyerap. Benar tidaknya ini ada aspirasi dan kami dengarkan dan nanti akan kami sampaikan kepada Presiden juga tentu saja akan kita sampaikan juga kepada Menteri-Menteri yang bersangkutan agar ini ada sasaran yang tepat," kata dia.

Budiman berharap APDESI bisa menjadi jaringan untuk membantu mengatasi kemiskinan di desa."Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua APDESI Surya Wijaya menyebut usulan-usulan yang disampaikan pihaknya di antaranya satu desa satu industri, satu desa satu dokter, serta pendataan di tingkat desa.

"Insya Allah nanti kita sudah sampaikan oleh Ketua Kepala Badan mudah-mudahan akan jadi sinergi akan membuat percepatan lebih ke depan dengan percepatan ini yang menjadi Ketua Badan ya," katanya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah kepada delapan perusahaan pelat merah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang jadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mendukung penuh kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makananbergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Telkomsel Tbk, PT PLN (Persero),PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), ID Survey, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung visi Presiden dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

Pertama, BRI, BNI dan Mandiri akan menyiapkan skema pinjaman bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi. Hal ini untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagisatuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," tuturnya.

Kelima, ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi.

Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan badan gizi nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024," kata dia.

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hari ini menerima kunjungan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK), Aries Marsudiyanto, di Kementerian BUMN, Jakarta. Dalam pertemuan itu, mereka membahas soal pencegahan tindak korupsi di internal perusahaan pelat merah.

Erick mengatakan, pencegahan tindak pidana korupsi dan “bersih-bersih” BUMN bakal dilanjutkan selama lima tahun mendatang. Aksi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kita akan menyinergikan bagaimana pembangunan ini harus ada pengendaliannya, dan tentu juga harus diinvestigasi kalau ada penyelewengan,” ujar Erick saat ditemui wartawan, Jumat (8/11/2024).

Menurut dia, BUMN sebagai benteng ekonomi nasional masif mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Karena itu, pengerjaannya perlu diawasi agar tidak terjadi penyelewengan.

Kasus korupsi kelas kakap pun pernah mendera sejumlah BUMN. Di antaranya adalah PT Asabri (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Jiwasraya (Persero). Erick mengatakan, kasus-kasus rasuah yang pernah menjerat beberapa perseroan negara itu tidak boleh lagi terulang.

“Tapi tentu ada yang terus kita harus perbaiki, program bersih-bersih BUMN yang sudah berjalan, di mana di awal-awal kita tahu banyak kasus yang waktu itu ada Asabri, ada Jiwasraya, ada Garuda,” ujarnya.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus adalah instansi baru yang didirikan pada era pemerintahan Prabowo. Aries dilantik presiden sebagai Kepala BPPIK sejak 22 Oktober lalu. BPPIK mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan.

Selain itu, BPPIK melakukan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan Presiden.

BPPIK juga berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran auditing dan bersifat pengawasan lintas sektor. Fokus tugas BPKP ada pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sementara BPPIK sebagai troubleshooting atau mencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pupuk bersubsidi nanti bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2024).

Mentan mengatakan, dia sudah berkoordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menjadikan distribusi pupuk bersubsidi lebih sederhana. Menurut dia, langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sampaikan, bahwa direct (langsung). Tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

Kemarin, Amran mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, dia meminta agar pejabat yang mempersulit petani memperoleh pupuk segera dicopot.

Peringatan keras itu bermula ketika salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat yang tidak becus.

"Pak Dirut, tolong manajernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Enggak boleh ditawar," ujar Amran.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan ada rencana perseroan untuk ikut masuk ke blok migas di Laut Andaman. Blok Andaman terletak di lepas pantai Aceh, mencakup beberapa wilayah kerja seperti Andaman I, II, III, dan South Andaman.

Simon mengatakan, rencana tersebut guna meningkatkan produksi migas nasional dan mendorong produksi sumur-sumur idle.

"Kita banyak kan, tempat-tempat yang harusnya mungkin dari dulu belum jalan, kita akan usahakan secepatnya. Masela kita dorong, Andaman kita dorong, tempat-tempat lain masih banyak. Jadi saya pikir kita fokus ke situ," kata Simon ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Namun, hal tersebut membutuhkan kolaborasi dari beberapa pihak seperti Kementerian ESDM, SKK Migas, hingga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Pertamina membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai mitra tanpa terkecuali.

"Andaman iya (kita mau masuk), semua kita kerja sama, kita lakukan yang terbaik ya," kata dia.

Lebih lanjut Simon menegaskan komitmen Pertamina dalam menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produksi energi nasional.

Menurutnya, pencapaian target tersebut memerlukan kerja keras dari seluruh pihak terkait, baik di lingkungan internal badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi tersebut maupun mitra kerja lainnya.

"Arahan dari Presiden supaya produksi bertambah. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus kerja keras," kata Simon.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) fokus memperluas kehadiran AgenBRILink untuk mengakselerasi keuangan sekaligus menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Sebagai dampaknya, salah satu bank terbesar di Tanah Air terus mengurangi jumlah kantor.

Hingga September 2024, jumlah kantor BRI sebanyak 7.594 kantor. Angka tersebut berkurang sekitar 16 persen dibandingkan jumlah kantor pada 2020 yang mencapai 9.030 kantor.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, BRI telah mengurangi sebagian jumlah kantor dan mengalihkan layanan perbankan melalui AgenBRILink.

“Layanan kantor yang ditutup kemudian dialihkan kepada para AgenBRILink yang tersebar di warung-warung," ujarnya lewat keterangan resmi, Jumat (8/11/2024).

Menurut Sunarso, langkah ini merupakan bagian dari transformasi BRI tahap kedua yang disebut BRIvolution 2.0. BRI ingin menjadi “The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion," sehingga dalam fase ini, inklusi menjadi kunci.

"Maka kemudian, kita mengurangi jumlah kantor sebenarnya dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat yang kita kemas dalam rangka financial inclusion. Maka kemudian AgenBRILink dimaksudkan untuk memastikan terjadinya sharing ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang secara inklusif melibatkan partisipasi masyarakat sebanyak-banyaknya,” katanya.

Sunarso mengungkapkan, hasil riset BRI menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya digital. Masih lebih banyak yang menyukai layanan perbankan lewat agen. "Bahkan, jangankan digital, ke bank saja masih enggan, masih lebih senang lewat warung-warung yang sifatnya dekat dengan rumah. Tapi intinya adalah masih butuh physical presence dan personal touch," ujar Sunarso.

Sunarso menggambarkan, AgenBRILink persis seperti layanan kantor cabang BRI yang sesungguhnya, namun dalam bentuk agen. Agen-agen tersebut bisa berupa warung, toko kelontong, dan lain sebagainya.

"Tujuannya adalah supaya menjangkau masyarakat lebih luas, lebih dalam, dan lebih murah dengan tujuan meningkatkan inklusi keuangan tadi di wilayah-wilayah terutama yang tidak terjangkau oleh layanan bank secara formal," imbuh Sunarso.

Dia mengungkapkan, saat ini AgenBRILink terus bertumbuh dan jumlahnya sudah mencapai 1,02 juta agen di seluruh Indonesia pada tahun ini. Padahal, Sunarso mengingat pada 2015, jumlah AgenBRILink masih sekitar 75 ribu.

Dari sisi bisnisnya, kata dia, juga potensial. Pada tahun lalu, BRI menerima fee sebesar Rp1,5 triliun dari AgenBRILink. Dia mengatakan agen menerima sekitar dua kali lipat dari fee yang diterima BRI tersebut karena porsi fee yang diterima mereka lebih besar daripada yang diterima oleh BRI.

Sunarso memperkirakan AgenBRILink di seluruh Indonesia meraup sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang butuh layanan secara fisik. Sebab, volume transaksi lewat AgenBRILink selama 2023 tembus Rp1.427 triliun. Sementara tahun ini, volume transaksi AgenBRILink hingga September 2024 sudah mencapai Rp1.170 triliun.

"Itulah kehadiran BRI dengan agen dengan merelakan menutup sebagian cabang-cabangnya dan bisa tetap melayani masyarakat justru lebih dalam, lebih luas, dan kemudian lebih menjangkau masyarakat lebih banyak. Dan ternyata transaksi lewat warung-warung itu volumenya sangat besar,” ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merilis peta jalan hilirisasi aspal buton sebagai komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Dengan potensi cadangan aspal alam yang besar, Indonesia siap memperkuat sektor infrastruktur nasional dan menciptakan nilai tambah dari sumber daya alamnya sendiri. Pengembangan Aspal Buton dapat memberikan dampak besar pada berbagai sektor di Indonesia.

"Aspal Buton adalah aset nasional yang memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung infrastruktur nasional. Melalui pemanfaatan ini, kita dapat meningkatkan kemandirian nasional dalam sektor aspal, mengurangi impor, dan membuka lapangan kerja baru,” ujar Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Reni Yanita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Aspal Buton merupakan satu-satunya aspal alam di Indonesia dengan cadangan yang sangat besar. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2022 memberi arahan untuk mendorong hilirisasi dan mempercepat pemanfaatan Aspal Buton.

Potensi ini semakin strategis, mengingat target pemerintah ke depan yaitu memenuhi sebagian besar kebutuhan aspal nasional dengan sumber daya domestik, sejalan dengan visi swasembada nasional 2030.

"Kami berupaya untuk terus membangun industri Aspal Buton agar dapat memberi dampak besar pada ekonomi dan pemerataan pembangunan di Indonesia, terutama di daerah seperti Buton," kata Reni.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini memiliki visi besar, yaitu Aspal Buton Menjadi Tuan Rumah Pasok Aspal Nasional 2030. Untuk mencapainya, terdapat tiga misi utama yang dicanangkan, yaitu meningkatkan utilisasi industri Aspal Buton yang berkualitas, mendorong pertumbuhan industri aspal murni, dan menciptakan ekosistem industri yang berbasis hijau.

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah menargetkan peningkatan penggunaan Aspal Buton hingga 90 persen dari kebutuhan nasional, mengembangkan dua industri pengolahan aspal murni, dan mensertifikasi sepuluh pabrik dengan standar industri hijau pada 2030.

Saat ini, terdapat 37 pabrik pengolahan Aspal Buton yang tersebar di seluruh Indonesia dan memproduksi berbagai jenis produk seperti B5/20, B50/30, CPHMA, pracampur, dan aspal murni, serta menyerap lebih dari 800 tenaga kerja.

Namun, pada periode 2019-2023, rata-rata penggunaan Aspal Buton dalam proyek nasional hanya mencapai sekitar 5 persen, sedangkan kebutuhan aspal lainnya sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Dengan beroperasinya pabrik-pabrik ini secara penuh, diperkirakan substitusi impor dapat meningkat drastis dan berkontribusi pada pengurangan defisit perdagangan.

Untuk mengatasi tantangan rendahnya utilisasi Aspal Buton, Kementerian Perindustrian telah mengambil sejumlah langkah strategis sepanjang 2024. Langkah-langkah tersebut termasuk kegiatan business matching produk dalam negeri, koordinasi Dana Alokasi Khusus dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR, sosialisasi regulasi tata kelola, serta partisipasi di Konferensi 12th Malaysian Road Conference & Exhibition 2024.

"Selain itu, Kemenperin juga menyusun kajian teknologi dan keekonomian serta merencanakan revisi standar kualitas nasional (SNI) untuk menjamin mutu produk aspal yang dihasilkan,” ujar Reni.

Pemerintah pun telah menetapkan sejumlah regulasi, seperti Peraturan Menteri PUPR No. 18 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023, yang mendukung penggunaan Aspal Buton untuk proyek-proyek jalan nasional.

Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar-kementerian, memastikan konsistensi kualitas, dan menjawab tantangan pasar agar Aspal Buton dapat menjadi pilihan utama untuk pembangunan infrastruktur nasional.

"Implementasi Peta Jalan Hilirisasi Aspal Buton ini adalah langkah besar untuk mencapai swasembada aspal yang berkelanjutan. Kami optimis bahwa dengan kerja sama dari berbagai pihak, Aspal Buton akan menjadi kekuatan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional, membawa Indonesia lebih mandiri, kompetitif, dan berdaya saing di masa depan," kata Reni.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Pemerintah masih mematangkan konsep, tugas dan wewenang, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Komponen itu akan diatur melalui regulasi sebagai payung hukumnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, aspek utama dari BP Danantara masih dalam kajian pemerintah.

Pendalaman ini menyangkut status, bakal disulap jadi superholding, serta perlukah badan baru ini mengelola bisnisnya sendiri.

“Ini yang masih jadi kajian, yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat, salah satu aset Bank Mandiri," kata Erick, Jumat (8/11/2024).

"Cuman kalau tadi ditanya ‘Pak ini deal-nya kapan?’ Nah ini lagi kajian,” kata dia.

Aturan BP Danantara saat ini masih dalam penggodokan, sehingga Erick belum dapat merinci lebih jauh.

“Nah sama Danantara ini lagi proses kajian, apakah ada PP-nya, ada UU-nya, itu biar yang ahlinya,” paparnya.

“(Jadi danantara bisa berbisnis?) Ya itu masih kajian, saya gak berani bicara yang lebih dari itu,” lanjut dia.

Sekadar informasi, BP Danantara disebut-sebut cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Berdasarkan dokumen yang diterima, BP Danantara akan membawahi tujuh BUMN. Pada tahap awal aset yang dikelola badan baru ini diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun.

Adapun, BUMN yang dinaungi BP Danantara diantaranya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Lalu, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono meminta para petani sawit di Indonesia ikut menanam padi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan produktivitas pangan dalam rangka mendukung program swasembada.

Diungkapkan Sudaryono, para petani sawit bisa memanfaatkan lahan perkebunan mereka untuk melakukan tanam tumpang sari padi gogo. Mengingat padi gogo merupakan jenis padi yang dapat ditanam di luar lahan sawah.

"Lahan baku sawah kita kan 7,4 juta hektare, sementara lahan perkebunan sawit kita 17 juta hektare. Kalau sawitnya sudah tinggi memang kita tidak bisa tanam di bawah. Tapi kalau yang melakukan peremajaan bisa kita tanami secara masif," ujar Wamentan, Kamis (7/11/2024).

Wamentan Sudaryono menjelaskan, ada dua keuntungan utama bagi petani sawit yang memanfaatkan tumpang sari padi gogo. Pertama, petani dapat memperoleh keuntungan tambahan karena padi gogo bisa ditanam dalam waktu singkat.

Kedua, padi gogo adalah salah satu komoditas pangan strategis yang dibutuhkan secara luas oleh masyarakat, yang akan memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Padi, jagung, kedelai, dan hortikultura adalah komoditas pangan yang dibutuhkan oleh jutaan orang setiap hari. Dengan memanfaatkan lahan sawit untuk tumpang sari ini, kita tidak hanya menambah produksi pangan, tetapi juga mendukung swasembada pangan," kata dia.

Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan bahwa program tumpang sari ini juga akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan, karena dengan memaksimalkan potensi lahan sawit, Indonesia bisa meningkatkan produksi pangan domestik.

“Dengan memanfaatkan lahan sawit, kita bisa menambah pasokan pangan untuk kebutuhan dalam negeri. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mengurangi ketergantungan pada impor," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Harga pangan selama sepekan terpantau mengalami pergerakan. Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga telur melambung.

Melansir data Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jumat (8/11/2024), harga beras premium naik 0,06 persen menjadi Rp15.460 per kg. Diikuti bawang merah yang melonjak 0,85 persen menjadi Rp34.510 per kg.

Kenaikan harga juga dialami daging ayam selama sepekan di angka 3,40 persen menjadi Rp37.360 per kg. Kemudian telur ayam ras yang naik hingga 4,51 persen menjadi Rp29.660 per kg.

Selain itu gula konsumsi juga naik 0,95 persen menjadi Rp18.110 per kg. Tak ketinggalan minyak goreng kemasan sederhana juga turut melonjak 1,3 persen menjadi Rp18.500 per kg.

Untuk komoditas seperti jagung juga naik 8,64 persen menjadi Rp6.480 per kg. Ikan kembung dan ikan tongkol pun naik masing-masing 6,57 persen dan 3,07 persen menjadi Rp39.270 dan Rp31.920 per kg.

Ikan bandeng juga mengalami kenaikan harga 3,51 persen menjadi Rp34.190 per kg. Kemudian garam halus beryodium naik 1,13 persen menjadi Rp11.660 per kg.

Meski demikian, sejumlah komoditas juga mengalami penurunan harga. Misalnya bawang putih yang turun 0,15 persen menjadi Rp40.280 per kg. Selanjutnya cabai merah keriting turun 5,35 persen menjadi Rp26.550 per kg.

Penurunan harga juga dialami cabai rawit merah, turun 2,00 persen menjadi Rp38.790 per kg. Diikuti daging sapi murni di angka 2,45 persen menjadi Rp131.500 per kg.

Tepung terigu turun harga 0,10 persen menjadi Rp10.120 per kg. Kemudian minyak goreng curah dan tepung terigu kemasan turun masing-masing 1,49 persen menjadi Rp16.550 dan Rp12.980 per kg.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan para pelaku UMKM mendapatkan haknya terkait penghentian sementara layanan InterActive Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang menyebabkan tertahannya saldo milik para pelaku UMKM selama lebih dari 10 hari.

Maman pun telah menggelar Rapat Koordinasi dengan pihak PT Interaktif Internasional (InterActive QRIS) yang diadakan di Smesco Indonesia, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

"Kami ingin mendengarkan klarifikasi dari InterActive QRIS, seperti apa terkait kendala teknis dalam layanan QRIS tersebut," kata Maman melalui keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Rapat koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan dan klarifikasi dari PT Interaktif Internasional kepada Menteri UMKM, mengenai kendala teknis dalam layanan QRIS Interactive, yang sempat menghebohkan sosial media.

Beberapa pelaku UMKM mengeluhkan layanan InterActive QRIS yang diberhentikan sementara hingga membuat saldo milik puluhan ribu pelaku UMKM tertahan selama lebih 10 hari.

Sebelumnya, Menteri UMKM secara personal juga sudah membahas dengan Kapolri terkait permasalahan penghentian sementara layanan InterActive QRIS.

Maman mengatakan, Kementerian UMKM ingin menjaga dan melindungi pelaku UMKM agar tidak dirugikan karena mereka sudah dikenakan tarif Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,7 persen pada penggunaan QRIS.

"Sehingga setelah pelaku usaha mengeluarkan kewajiban mereka, maka selayaknya mereka mendapatkan haknya (pencairan uangnya dengan cepat) dan mendapat pelayanan maksimal," kata dia.

Maman sepakat penggunaan QRIS bagi pelaku UMKM memiliki sisi ositif yang besar dalam transaksi jual beli. Namun, dia meminta agar pencairan tidak terlambat.

Ke depan, dia berharap, jika ada yang bermasalah, pemblokiran rekening Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) hanya kepada yang terindikasi saja, tidak semua rekening. Sehingga tidak menyebabkan kerugian kepada pihak lain.

“Perlu juga dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, agar permasalahan ini tidak terjadi lagi ke depan,” kata Maman.

Pada kesempatan yang sama, CEO InterActive QRIS Alex Surya Rahardjo menjelaskan kronologi penghentian sementara layanan InterActive QRIS tersebut.

Pada 16 Oktober 2024, PT Interaktif Internasional menerima surat pemberitahuan pelaksanaan pemblokiran rekening simpanan oleh Bank Mandiri atas dasar surat Polda Metro Jaya No.R/4310/X/Res.2./2024/Ditreskrimsus perihal Permintaan Penundaan Transaksi Debit milik PT Interaktif Internasional.

Rekening tersebut merupakan rekening tampungan dana mitra Merchant InterActive QRIS sebelum dilakukan settlement ke mitra Merchant.

Indikasi pemberhentian layanan Open API QRIS dengan alasan ditemukan adanya aktivitas ilegal transfer dana oleh beberapa mitra Merchant InterActive QRIS.

Menurut Surat Klarifikasi dari PT InterAktif Internasional, InterActive QRIS bersama-sama dengan PT FINNET INDONESIA terus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak Merchant InterActive QRIS agar dapat segera dilakukan settlement.

“Saat ini, rekening bank perusahaan telah dibuka kembali. Kami didampingi pengacara telah memenuhi panggilan dari Polda Metrojaya,” katanya.

Berdasarkan pemeriksaan, dipastikan bahwa InterActive tidak terlibat dalam judi online dan menjalankan operasional sesuai hukum Indonesia.

Pemblokiran sementara pada 16 Oktober 2024 telah dicabut dan mulai melakukan disbursement kepada seluruh merchant QRIS bertahap, mulai Senin 4 November hingga Selasa, 5 November 2024.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dari sektor pendidikan menunjukkan tren positif, tercermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk CASA, giro, dan deposito per Agustus 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

BTN membukukan DPK yang berasal dari institusi sebesar Rp201,2 triliun per Agustus 2024. Angka tersebut naik 20,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp166,7 triliun.

Adapun, totalDPK bank berkode saham BBTN ini per Agustus 2024 meningkat sebesar 16,49 persen (yoy) menjadi Rp373,88 triliun.

"Sementara itu, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp355,2 triliun. Di industri perbankan nasional, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,4 persen yoy berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarDirektur Utama BTN Nixon Napitupulu Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut, peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menggenjot kinerja DPK, perseroanmenggandeng Universitas Tanjungpura (UNTAN).
"Pendidikan merupakan pondasi fundamental pembangunan bangsa. Melalui kerja sama strategis dengan UNTAN dan berbagai perguruan tinggi terkemuka lainnya, BTN berkomitmen mengakselerasi peningkatan kualitas pendidikan nasional," katanya.

Implementasi kerja sama mencakup beberapa inovasi strategis, termasuk pengembangan sistem pembayaran Host to Host (H2H) dan juga produkwholesale transactionyaitu Cash Management System (CMS).

(kunthi fahmar sandy)