IDXChannel - DBS Bank Ltd (Bank DBS) meraih gelar Safest Bank in Asia yang diraih dari majalah industri asal New York Global Finance. Gelar ini berhasil dipertahankan selama 16 tahun secara berturut-turut.

Bank DBS juga mempertahankan posisi kedua dalam daftar World's 50 Safest Commercial Banks serta menempati posisi ke-12 dalam daftar World's 50 Safest Banks.

Peringkat tahunan World's Safest Banks Global Finance telah menjadi standar keamanan lembaga finansial yang diakui dan dipercayai selama lebih dari tiga dekade.

Para pemenang terpilih setelah evaluasi peringkat nilai tukar valuta asing jangka panjang—dari Moody's, Standard & Poor's, dan Fitch—yang dilakukan terhadap 500 bank terbesar di seluruh dunia.

Chief Financial Officer Bank DBS, Chng Sok Hui mengatakan, pihaknya mendapat kehormatan dengan kembali meraih gelar Safest Bank in Asi dari Global Finance.

"Ketika dunia diliputi kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak pasti, jaringan dan peringkat kredit yang baik yang Bank DBS miliki—didukung neraca solid, serta pengendalian dan manajemen risiko yang ketat–meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan," kata Chng Sok Hui lewat keterangan tertulisnya, Kamis (24/10/2024).

"Penghargaan ini membuktikan keunggulan finansial Bank DBS. Kami akan selalu memperkuat peran Bank DBS sebagai mitra tepercaya bagi nasabah dan masyarakat,"kata dia.

Dia melanjutkan, Bank DBS telah sukses meraih penghargaan global dari beberapa media finansial bergengsi, antara lain beberapa kali memperoleh gelar World's Best Bank dari Euromoney, Global Finance, dan The Banker.

"Serta gelar World's Best Bank for Corporate Responsibility dan World's Best Digital Bank dari Euromoney. Lebih dari itu, Bank DBS tercantum dalam berbagai studi kasus, seperti yang baru saja diterbitkan Harvard Business School pada 2024," kata dia.

Sementara itu, Pendiri & Editorial Director, Global Finance Joseph D. Giarraputo mengatakan, "Di tengah gejolak ekonomi dan maraknya kajian atas penggunaan uang digital saat ini, lembaga keuangan harus berhadapan dengan risiko yang kian besar.

"Bank DBS terus mempertahankan manajemen risiko pada seluruh jaringannya, serta menyediakan jasa perbankan unggulan bagi para nasabah di Asia," kata Joseph.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto perlu menggunakan pendekatan yang berbeda untuk bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Hal ini dikatakan Ekonom senior dan founder Core Indonesia, Hendri Saparini. Menurutnya, sebagian besar tim ekonomi dari kabinet Merah Putih Prabowo Subianto masih sama dengan tim Jokowi, sehingga jika dilakukan dengan pendekatan yang serupa, maka output yang dihasilkan masih tetap sama.

"Kalau kita melihat dari sisi tim ekonomi, semua tahu bahwa sebagian besar itu dari kabinet Jokowi. Artinya harus ada upaya untuk mengubah paradigma pendekatan yang selama ini digunakan oleh tim ekonomi pak Jokowi," katanya dalam program Market Review di YouTube IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Hendri melanjutkan, yang diperlukan Presiden Prabowo Subianto adalah pendekatan yang tepat untuk mencapai target yang tinggi tersebut. Ia menilai perlu lompatan di industri manufaktur serta rencana kebijakan yang komprehensif.

Dia menambahkan, selama 10 tahun terakhir industri manufaktur Indonesia pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi dan sharenya terhadap PDB terus turun. Dia meminta agar Prabowo memiliki direction yang jelas di sektor ini.

"Artinya kalau memang Pak Prabowo meyakini bahwa dalam Asta Cita itu salah satunya industrialisasi, maka semestinya harus ada direction yang jelas bahwa saya tidak mau seperti yang 10 tahun lalu. Kalau itu tidak dilakukan, ya tentu tim yang sama akan melakukan hal yang sama. Ini yang menjadi catatan," kata Hendri.

"Yang diperlukan adalah pendekatan yang tepat karena tidak mungkin dalam 10 tahun ke depan hanya tumbuh 5 persen, kemudian kita bercita-cita ingin keluar dari middle income trap ini tidak mungkin. Jadi yang kita perlukan lompatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dilakukan negara negara lain, dan pendorongnya adalah manufaktur," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Pemerintah masih mengkaji pembentukan superholding sebagai badan baru yang bakal menggantikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rencana itu sejalan dengan target pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai satu entitas kekayaan negara bertaraf global yang dikelola secara profesional. Namun, skema berupa superholding ini masih dalam tahap kajian.

“Ya kalau superholding kan kita terus kaji secara hukum ya, kita terus melakukan kajian bersama dengan ahli-ahli supaya efektif menuju ke sana,” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko, Senin (21/10/2024).

Lantas, apa fungsi utama superholding BUMN? Akankah serupa Temasek Holdings Limited dan Khazanah Nasional Berhad?

Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, Indonesia perlu memahami tugas utama Khazanah, perusahaan investasi milik pemerintah Malaysia, dan Temasek, milik otoritas Singapura.

Dia mencatat, ada perbedaan antara kedua perusahaan raksasa bertaraf internasional tersebut. Khazanah, merupakan induk dari berbagai holding milik pemerintah Malaysia yang sudah dibentuk sebelumnya.

Misalnya holding perbankan, holding farmasi, holding energi bersih atau renewable energy, holding properti, dan lain-lain. Seluruh sektor itu berinduk kepada Khazanah sebagai superholding.

“Jadi, bedanya dulu ya, kalau superholding-nya kayak Khazanah sebenarnya adalah kumpulannya dari berbagai macam holding atau sektor yang sudah ada. Kemudian induknya adalah superholdingnya,” ujar Toto kepada IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Sekalipun, fungsi atau tugas Khazanah diarahkan untuk mengelola portofolio investasi, perusahaan masih memikul tanggung jawab di bidang public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik.

Sehingga, Khazanah tidak seutuhnya sama dengan Temasek Holdings Limited, yang secara 100 persen fokus pada komersialisasi bisnis.

Toto menyebut, pemerintah Malaysia membagi badan usahanya menjadi dua kategori Pertama, kategori komersial dari bisnis holding. Misalnya, di sektor perbankan dan properti.

Kedua, kategori strategic asset, di mana kelompok BUMN yang juga memiliki tugas PSO yang besar. Contohnya, Tenaga Nasional Berhad (TNB), BUMN di bidang kelistrikan dan Telekom Malaysia Berhad, di sektor telekomunikasi.

Terhadap kelompok strategic asset sendiri, return yang ditargetkan pun relatif lebih kecil dibandingkan dengan BUMN yang seutuhnya fokus pada komersialisasi bisnis.

“Jadi kelolaannya mereka terhadap kelompok strategic treatment-nya tentu beda dengan kelompok fully komersial,” tutur dia.

Terkait posisi superholding BUMN Indonesia nantinya, lanjut Toto, bakal berbeda dan unik karena bisa saja pemerintah mengadopsi skema yang dilakukan Temasek dan Khazanah.

“Nah itu yang kemudian kalau kita adopsi dengan konteksnya Indonesia mungkin agak sedikit, agak unik nanti ya mana yang akan lebih cocok dipilih,” tutur dia.

Saat ini sudah ada beberapa holding yang dibentuk pemerintah Indonesia. Seperti, Holding Perkebunan Nusantara di bawah PTPN III (Persero), Holding BUMN Kehutanan di bawah Perum Perhutani, Holding BUMN Pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia (Persero).

Lalu, holding BUMN Semen di bawah PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Holding BUMN Pertambangan di bawah PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero), dan Holding BUMN Migas di bawah PT Pertamina (Persero).

Tidak berhenti pemerintah berusaha untuk menciptakan superholding. Pendirian ini akan menjadi terobosan baru pemerintah yang tujuan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan membuat investasi strategis yang dapat berkontribusi kepada pembangunan negara.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel – Peruri terus mendukung transformasi digital di sektor perbankan melalui partisipasinya dalam Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Rakernas Perbarindo).

Pada kesempatan ini, Peruri memperkenalkan inovasi unggulannya untuk Bank Perkreditan Rakyat-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-BPRS) di seluruh Indonesia.

Pada sesi diskusi yang bertajuk “Membangun Ekosistem Digital BPR-BPRS yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”, Principle Subject Matter Expert Peruri Sunu Widyatmoko memperkenalkan, Peruri Graph Analytic, sebuah solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan perbankan termasuk di dalamnya BPR-BPRS untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi perlindungan data pribadi.

Peruri Graph Analytic memberikan berbagai manfaat penting bagi BPR-BPRS dalam mendukung strategi bisnis yang lebih tepat sasaran, antara lain:

Penyajian profil nasabah yang terintegrasi dengan visualisasi perjalanan nasabah, memberikan pandangan menyeluruh yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif.

"Lalu identifikasi profil nasabah secara mendalam untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta peningkatan pengalaman pelanggan," katanya dalam rilis Kamis (24/10/2024).

Deteksi transaksi yang berpotensi anomali dari segi frekuensi dan nominal, memberikan insight mendalam untuk mendukung strategi mitigasi risiko keuangan.

Analisis motif transaksi yang dapat mengidentifikasi potensi aktivitas mencurigakan seperti pencucian uang (money-laundering) serta pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), membantu meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perbankan.

Layanan ini dirancang untuk mendukung BPR-BPRS dalam menghadapi tantangan transformasi digital, dengan fokus pada peningkatan keamanan, efisiensi operasional, dan kepatuhan regulasi.

"Dengan solusi Peruri Graph Analytic, PERURI memberikan nilai tambah melalui pendekatan yang terukur dan berkelanjutan, guna menciptakan ekosistem digital yang saling terintegrasi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” tutur Sunu.

Keikutsertaan Peruri dalam Rakernas Perbarindo 2024 ini menjadi bukti nyata peran PERURI sebagai mitra strategis yang siap membantu BPR-BPRS dalam memperkuat fondasi digitalnya, mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan, dan mendorong inovasi yang relevan dengan kebutuhan industri di era digital.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, bank tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah rakyat. Sebab, ketersedian lahan menjadi faktor penting untuk membangun lebih banyak hunian.

"Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Menurut Maruarar, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta. Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP, kata dia, nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses Pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

"Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan, pembangunan 3 juta rumah program Prabowo-Gibran, tidak seluruhnya mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Namun, akan dikerjasamakan dengan para pelaku usaha untuk membangun banyak hunian.

"Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah telepon teman-teman saya, pengusaha, juga bisa membantu," ujarnya pada acara Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Senada, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menyatakan ada tiga negara yang siap menjadi penyandang dana untuk membiayai sektor perumahan di Indonesia.

Hashim menyebutkan negara tersebut antara lain Uni Emirate Arab (UEA), Qatar, dan China. Ketika negara tersebut sudah sempat ditemui Hashim dan berkomitmen untuk membiayai pembangunan rumah, termasuk dalam program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

"Kita tarik investasi dari beberapa negara, untuk perumahan, saya bisa melaporkan bahwa saya sudah bertemu dengan pemerintah UEA, dia tertarik untuk membiayai perumahan, kemudian ada Qatar, dan dari China," ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya menaiki Pesawat Super Hercules C-130J A-1340. Bahkan, dia menyebut jika pesawat baru milik TNI AU ini dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Menteri dan Pimpinan Lembaga naik Super Hercules C-130 J - pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN," tulis Sri Mulyani di Instagram resminya, Kamis (24/10/2024).

Terlihat, Sri Mulyani berfoto dengan latar belakang pesawat Super Hercules C-130J A-1340 milik TNI Angkatan Udara yang terparkir di Bandara Halim Perdanakusuma. Dia dan beberapa menteri kompak memakai kemeja putih dan topi biru.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya menaiki Pesawat Super Hercules C-130J A-1340. (Instagram/Srimulyani)

Foto dengan Pesawat Hercules itu merupakan persiapan keberangkatan ke Akademi Militer Magelang via Yogyakarta untuk acara pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih.

Sri Mulyani menambahkan, pesawat tersebut juga pernah dipakai untuk mengirimkan bantuan ke Palestina.

"Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo," kata Sri Mulyani.

Dilansir dari laman resmi Kemhan, pesawat C-130 J-30 Super Hercules ini dapat digunakan dalam operasi bantuan militer, sipil, dan kemanusiaan dengan desain Advanced Medium STOL Transport.

Pesawat ini memiliki panjang badan 34,6 meter, dapat mengangkut lima kru (dua pilot, navigator, mekanik penerbangan, dan loadmaster).

Pesawat ini bisa mengangkit 92 penumpang atau 64 pasukan terjun payung atau 74 alat pengangkut pasien dengan dua tenaga kesehatan, dengan berat maksimum sebesar 20 ton. Selain itu, Pesawat C-130 J-30 Super Hercules bermesin empat kali Allison T56-A-15 Turboprops berdaya 4.700 hp.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi dana bonus produksi dari lapangan panas bumi di Indonesia mencapai lebih dari Rp950 miliar pada periode 2015-2024.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiyani Dewi mengungkapkan, pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi oleh pemerintah daerah mencakup beberapa bidang seperti peningkatan infrastruktur publik, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, dan pembangunan instalasi air bersih.

"Bonus produksi panas bumi berperan strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya yang berada di sekitar proyek pembangkit listrik panas bumi. Dengan distribusi dana yang tepat sasaran, masyarakat setempat dapat merasakan dampak langsung dari pengelolaan energi panas bumi melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan," ujar Eniya dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Eniya menuturkan, beberapa proyek panas bumi yang berkontribusi besar dalam merealisasikan dana bonus produksi di antaranya dari lapangan panas bumi Kamojang, Patuha, Darajat, Wayang Windu, dan Salak di Jawa Barat. Wilayah lainnya yaitu lapangan panas bumi di Ulubelu, Lumut Balai, Muaralaboh, Sorik Marapi, dan Sarulla di Sumatera Utara, serta beberapa lapangan lainnya di Nusa Tenggara dan Sulawesi seperti Lahendong.

Kepada badan usaha pengembang panas bumi, Eniya menegaskan, pemanfaatan bonus produksi panas bumi harus memperhatikan potensi isu sosial yang dapat timbul seperti isu ketidakmerataan distribusi manfaat, gangguan lingkungan, hingga ketidakpahaman masyarakat mengenai proyek panas bumi. Dengan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana, serta memastikan komunikasi yang baik dan transparan diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik sosial dan menciptakan keharmonisan antara pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

"Pengelolaan bonus produksi ini harus menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pengambilan keputusan terkait pemanfaatan dana bonus produksi akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan proyek panas bumi dan manfaat jangka panjang yang dihasilkan," ujar Eniya.

Kegiatan rekonsiliasi perhitungan dana bagi hasil yang digelar, menurut Eniya, bukan hanya sekadar penyampaian informasi, namun juga merupakan ajang dialog untuk mendengarkan aspirasi dan harapan masyarakat melalui pemda. Hal ini agar dapat memahami lebih baik apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan bersama-sama mencari solusi yang tepat.

Lebih lanjut, Kementerian ESDM pun memberikan apresiasi kepada delapan pemda yang telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung, Bogor, Garut, Muara Enim, Ogan Komering Ulu, Tapanuli Utara, Tanggamus, dan Sukabumi. Pemerintah Kabupaten yang menerima apresiasi ini telah menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dana bonus produksi secara akuntabel, transparan dan tepat sasaran.

Eniya berharap 23 pemda penghasil panas bumi lainnya agar dapat segera menerbitkan peraturan kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023.

"Presiden Prabowo telah menyebutkan bahwa panas bumi adalah salah satu batu pijakan untuk mencapai swasembada energi yang memainkan peranan penting bagi Indonesia mewujudkan ketahanan energi nasional, oleh karenanya perlu didukung oleh semua pihak, terutama dari Pemerintah Daerah yang langsung mengelola wilayahnya," katanya.

Sebagai informasi, contoh nyata pemanfaatan dana bonus produksi oleh Pemerintah Daerah di sekitar Lapangan Panas Bumi Kamojang, Patuha, Salak dan Lumut Balai pada bidang infrastruktur publik yaitu pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan desa, dan jalan usaha tani.

Sementara pada bidang pendidikan dan kesehatan digunakan untuk peningkatan sarana pendidikan melalui pengadaan tanah untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sosialisasi kesehatan, penanganan gizi buruk melalui pemberian makanan tambahan dan renovasi puskesmas guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

Kemudian untuk bidang ekonomi lokal, oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang berada di daerah lapangan panas bumi Ulubelu, dana produksi dimanfaatkan untuk memberikan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat setempat, khususnya dalam sektor pertanian dan pariwisata berbasis lokal.

Terakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung memanfaatkan dana produksi untuk pembangunan instalasi air bersih, di antaranya berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan jaringan distribusi air bersih.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Duta Besar AS untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, bertemu dengan perwakilan perusahaan farmasi AS dan Indonesia, Selasa (22/10/2024). Dalam kesempatan itu, para pihak membahas pentingnya layanan kesehatan dan terapi inovatif yang tersedia bagi masyarakat di nusantara.

Kedutaan Besar AS di Jakarta menyatakan, Washington DC berupaya memfasilitasi kemitraan antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan pencapaian kesehatan di Indonesia menuju sistem kesehatan yang lebih inklusif. Namun, perusahaan farmasi Amerika yang beroperasi di Tanah Air menghadapi tantangan tertentu, termasuk regulasi yang rumit dan terus berubah.

Kendala lainnya ada di urusan birokrasi. Mulai dari proses persetujuan yang panjang, hingga persyaratan konten lokal yang dapat meningkatkan biaya dan mempersulit rantai pasokan.

“Amerika Serikat menghargai kontribusi perusahaan farmasi AS yang secara proaktif terlibat di Indonesia untuk memajukan industri layanan kesehatan dengan menyediakan solusi inovatif guna memastikan akses dan keterjangkauan yang lebih baik untuk layanan kesehatan yang berkualitas,” kata Juru Bicara Kedubes AS, Jamie Ravetz, lewat pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

“Tahun ini menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia, sebuah tonggak sejarah yang menjadi lebih penting seiring berkembangnya hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif. Kami berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing langsung dari sektor swasta,” ujarnya.

Dia menuturkan, selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan sistem kesehatan Indonesia dan memajukan prioritas bersama. Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah membantu menanggapi krisis kesehatan masyarakat dan kemanusiaan, termasuk pandemi Covid-19, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, sektor swasta, masyarakat sipil, dan donor lainnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melaksanakan rapat koordinasi (rakor) yang membahas penataan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024-2025.

Dia mengatakan, penggunaan kantor BMN akan tetap dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepatutan serta efisiensi.

"Jika terjadi penambahan atau perubahan lokasi dari K/L, Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan lokasi dan tempat yang bisa dioptimalkan, terutama atas BMN yang idle," kata Sri Mulyani dari keterangan resmi Kemenkeu, Kamis, (24/10/2024).

Dalam rakor tersebut, Sri Mulyani juga mendorong percepatan penyelesaian Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) bagi K/L yang mengalami perubahan.

Pejabat baru atau pelaksana tugasnya, sambungnya, diharapkan dapat segera ditunjuk, terutama pejabat yang memiliki kewenangan atau otorisasi di bidang penggunaan sumber daya di internal K/L.

Selain itu, Menkeu menggarisbawahi bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi sangat strategis karena akan menentukan apakah seluruh pemikiran, visi misi, serta berbagai ide-ide baru bisa dilaksanakan secara tepat waktu, berkualitas dan tetap akuntabel dengan sumber anggaran, BMN, dan pembiayaan yang ada.

"Ini menandai sebuah era kepemimpinan dari Republik Indonesia yang baru di bawah presiden dan wakil presiden terpilih," kata Sri Mulyani.

"Dengan perubahan ini tentu kita semua yang ada di dalam birokrasi harus menyiapkan diri, karena setiap presiden dan wakil presiden terpilih tentu memiliki visi dan misi dan juga berbagai pemikiran yang ingin diterjemahkan dan dilaksanakan melalui organ pemerintahan. Dalam hal ini, peranan dari birokrasi menjadi luar biasa penting," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan, ada beberapa jenis ikan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam menu pada program Makan Bergizi Gratis. Mulai dari ikan tongkol, tuna, cakalang, kembung, hingga kerapu.

"Mengenai jenis ikannya tentu, produksi perikanan di nasional ini kan banyak seperti tuna, tongkol, cakalang, ikan kembung, kerapu. Banyak sekali jenis ikan di kita," ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih jauh Ishartini menegaskan, ikan-ikan tersebut akan didapat dari wilayah perairan terutama di bagian Timur Indonesia. Selain itu, produk ikan juga akan dipasok dari hasil budi daya.

"Banyak ya, Timur itu sumber ikan, Ambon, Aceh, kalau produk perikanan Indonesia banyak ya, Merauke banyak lah, dari 38 provinsi itu punya semuanya," ujar Ishartini.

"Karena nanti budi daya, produk budi daya ini akan menyokong lebih besar untuk program makan bergizi gratis, karena produksinya akan lebih besar di budi daya," katanya.

Ishartini menuturkan, pemerintah juga akan terus meningkatkan mutu produk perikanan dan kelautan dari hulu untuk menjamin keamanannya sebelum diberikan kepada masyarakat.

Dirinya menyampaikan, pemerintah telah banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bisa menjaga mutu produk mulai dari hulu.

"Tentu dari sisi kami harus bisa jaga mutunya, sehingga saya sampaikan bahwa kami menjaga mutu ini dari hulu, sehingga dari mulai penangkapannya nanti akan kita bereskan, sertifikasi untuk kapal-kapalnya, termasuk di budi daya," ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Generasi Z (Gen Z) mengubah tren perbankan secara signifikan. Layanan online hingga SuperApps bisa menjadi kunci keberhasilan perbankan.

Direktur Keuangan Bank Syariah Indonesia atau BSI (BRIS) Ade Cahyo Nugrohomengatakan, Gen Z kini lebih menyukai transaksi perbankan berbasis online.

"Seperti penggunaan QRIS dan pembukaan tabungan digital," kata Ade dalam Indonesia Industry Outlook 2024, Kamis (24/10/2024).

Dia menambahkan, pergeseran yang dilakukan Gen Z ini bisa saja menguntungkan perbankan

"Perilaku Gen Z ini menguntungkan bagi perbankan karena layanan online dapat mengurangi ketergantungan pada kantor cabang, yang merupakan sumber biaya terbesar," kata dia.

"Serta bank dapat melayani nasabah secara mudah dan murah," kata Ade

Alhasil ke depan, lanjut Ade, persaingan perbankan akan bergantung pada kualitas super apps yang dapat ditawarkan kepada nasabah.

"Saat ini BSI tengah mengembangkan super apps Islamic ecosystem yang tidak hanya kuat dalam transaksi keuangan, tetapi juga mendukung aktivitas ibadah dan sosial," kata dia.

Sementara itu, Managing Partner Inventure Yuswohady mengatakan, hasil riset Inventure 2024 mengungkapkan jika cabang bank di Mal kini menjadi salah satu tenant yang paling sering dikunjungi dan memiliki transaksi terbesar di mal.

Hal ini menandakan transformasi fungsi mal dari sekadar tempat belanja menjadi pusat layanan multifungsi, termasuk layanan perbankan.

"Dulu mal identik dengan belanja dan hiburan, tetapi kini kami melihat pergeseran besar. Bank menjadi pusat aktivitas yang ramai dan mencatat transaksi besar. Konsumen kini menginginkan kemudahan," kata Yuswohady.

"Mereka ingin dapat melakukan segalanya di satu tempat, dari berbelanja hingga bertransaksi keuangan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) menawarkan solusi apik untuk Generasi Z yang ingin mempunyai rumah pertamanya.

SEVP Digital Business Bank BTN Thomas Wahyudi mengatakan, BTN mempunyai beberapa produk yang cocok dengan Gen Z salah satunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor panjang.

"Di BTN, kami melihat umur yang mengajukan kredit KPR, ada juga dari kalangan Gen Z. Bagi kami, hal terpenting adalah bagaimana menawarkan solusi atas keterbatasan dalam memiliki rumah pertama,” kata Thomas dalam Indonesia Industry Outlook 2025, Kamis (24/10/2024).

"Misal tenor yang panjang, kita mampu mengakomodir, sampai di angka 25 tahun. Ini kita lakukan dengan melihat customer needs, termasuk Gen Z,” kata Thomas.

Dia menambahkan, segmen Gen Z adalah pasar masa depan. Perubahan demografi nasabah ini pula yang berusaha direspons oleh BTN.

"Kami melakukan banyak inovasi untuk tetap relevan di era digital. Kami punya online onboarding untuk beli rumah," kata dia.

"Dari discovery sampai pengajuan kreditnya sudah online. Sekarang di atas 10 persen sudah online. Semua dokumennya online. Maka dari itu, kami BTN beyond mortgage, tidak cuman rumah, tapi masuk ke ekosistem perumahan,” kata Thomas.

Untuk diketahui, Hasil riset Inventure 2024 diketahui di tengah ekonomi yang tidak stabil, harga rumah semakin melejit. Sayangnya, pendapatan stagnan membuat Gen Z merasa pesimistis memiliki rumah.

Dari temuan itu, jika Gen Z ingin membeli rumah pertama, skema paling realistis bagi Gen Z adalah cicilan dengan tenor yang cukup lama, yakni di atas 20 tahun.

Hal ini tercermin dari riset Inventure 2024, bahwa preferensi tenor cicilan rumah dengan durasi 15-20 tahun di angka 54 persen sementara untuk tenor 20-30 tahun di angka 36 persen.

Hal ini berbanding terbalik dengan durasi di bawah 15 tahun yang memiliki angka yang relatif lebih rendah yaitu 10 persen.

(Nur Ichsan Yuniarto)