Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto mengusung swasembada energi sebagai salah satu misi prioritas dalam masa pemerintahannya. Pelaku usaha nasional dan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun siap membantu mewujudkan misi tersebut.

Sebagai bagian dari tulang punggung utama energi nasional, komitmen serupa juga ditegaskan oleh Grup Pertamina. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong tercapainya swasembada energi.

"Dalam mendukung target swasembada energi, Pertamina berkomitmen menjaga ketahanan energi dengan mempertahankan dan meningkatkan bisnis existing, serta meningkatkan bisnis rendah karbon yang lebih ramah lingkungan," ujar Fajar dalam keterangan tertulis yang disiarkan Kamis (24/10).

Pertamina tengah mengembangkan empat terobosan dalam bisnis rendah karbon. Meliputi pengembangan biofuel, petrochemical, panas bumi (geothermal), dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

Langkah ini sekaligus menjadi komitmen untuk mendukung tercapainya target Net Zero Emission (NZE) Pemerintah Indonesia tahun 2060 atau lebih cepat. "Terobosan ini akan memperkuat swasembada energi, sekaligus memberikan dampak dalam penurunan emisi karbon, diversifikasi portofolio bisnis yang akan membuka peluang bisnis baru di masa depan," imbuh Fadjar.

Tak hanya dari Pertamina sebagai holding, entitas usaha Grup Pertamina yang telah menjadi perusahaan terbuka (emiten) juga menegaskan komitmen untuk mewujudkan swasembada energi. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) Kitty Andhora menyoroti energi panas bumi yang memiliki posisi krusial dalam agenda transisi energi nasional.

Selain potensi sumber daya yang besar mencapai hampir 24 Gigawatt (GW), panas bumi memiliki keunggulan dengan karakteristik pemikul beban dasar (baseload). Panas bumi tidak bersifat intermittent, sehingga bisa menjadi pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang mampu menyediakan energi secara konsisten tanpa tergantung pada kondisi cuaca.

"Dengan mempercepat pengembangan sumber daya panas bumi, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, melainkan juga mencapai kemandirian energi dan memosisikan diri sebagai pemimpin global di EBT," kata Kitty saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Saat ini PGEO sedang mengejar peningkatan total kapasitas terpasang dari 672,5 Megawatt (MW) menjadi 1 GW dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Target ini akan dicapai melalui proyek co-generation dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) baru seperti Hululais dan Lumut Balai Unit-2.

"Kami menyambut baik fokus pemerintah terhadap kemandirian energi. Untuk mencapai itu, upaya percepatan pengembangan EBT untuk meningkatkan porsi energi hijau dalam bauran energi nasional menjadi semakin penting," tegas Kitty.

Dalam menjalankan transisi energi ini, PGEO berkolaborasi dengan PT Elnusa Tbk (ELSA), emiten yang juga menjadi bagian dari Grup Pertamina. ELSA melalui anak usahanya, PT Sigma Cipta Utama (SCU) turut berkontribusi dalam mendukung kegiatan operasional industri panas bumi.

PGEO dan SCU berkolaborasi mengembangkan teknologi baru pengukur aliran dua fasa pertama di dunia. Teknologi yang bernama Flow2Max®, merupakan bagian dari upaya mendorong transisi energi dan produksi EBT dengan mengoptimalkan cadangan energi panas bumi yang besar di Indonesia.

Teknologi tersebut diklaim dapat memantau kinerja sumur panas bumi secara real time dengan tingkat akurasi data tinggi sehingga diandalkan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya panas bumi. Direktur SCU Adi Yatama mengatakan langkah ini menjadi upaya Grup Elnusa dalam menjawab tantangan dalam memenuhi kebutuhan industri energi.

Terutama terhadap perkembangan teknologi di industri green energy yang mendukung cost efficiency. "Dan meminimalisir risiko operasional untuk mencapai target operational excellence industri geothermal,” kata Adi dalam keterbukaan informasi, Jumat (18/10).

Subholding gas Grup Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN (PGAS) ikut tancap gas dalam upaya mencapai swasembada energi. Direktur Utama PGN Arief S. Handoko mengatakan PGAS akan terus berupaya meningkatkan pemanfaatan energi gas domestik.

PGAS berharap pertumbuhan pelanggan di semua sektor dapat terus berlangsung sehingga peningkatan volume gas bumi sebagai upaya swasembada energi nasional dapat terwujud. Arief bilang, pemenuhan pasokan terus diupayakan dari berbagai sumber baik gas pipa maupun Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG).

Langkah itu dilakukan melalui berbagai moda transportasi gas bumi baik pipeline maupun non-pipeline. "Dengan dukungan seluruh stakeholders, regulator dan pemerintah, kami yakin layanan dan pemanfaatan gas bumi nasional akan terus tumbuh dan menjadi solusi utama di masa transisi energi nasional," ungkap Arief lewat keterangan tertulis, Kamis (31/10).

Mengangkat Prospek Kinerja

Praktisi Pasar Modal dan Founder Stocknow.id Hendra Wardana menilai misi ketahanan dan swasembada energi yang dicanangkan pemerintahan baru memberikan prospek yang menarik bagi perusahaan di sektor energi. Terutama untuk emiten di Grup Pertamina seperti PGAS, PGEO, dan ELSA.

Dengan fokus pada swasembada energi, Hendra memprediksi pemerintah akan meningkatkan investasi dalam infrastruktur energi dan mengembangkan sumber daya energi domestik. Hal ini membuka peluang bagi Grup Pertamina sebagai BUMN energi untuk memperluas pangsa pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat peran di berbagai sektor energi, dari gas alam hingga panas bumi.

"Secara keseluruhan, misi swasembada energi ini sangat mungkin memberikan dampak positif pada kinerja keuangan emiten-emiten terkait, terutama dari segi pendapatan dan keberlanjutan proyek jangka panjang," kata Hendra kepada Kontan.co.id, Kamis (31/10).

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada sepakat, misi pemerintahan baru untuk mencapai ketahanan dan swasembada energi dapat membawa angin segar bagi perusahaan yang bergerak di sektor ini. "Apalagi jika pemerintah dapat membuka kerja sama untuk penyaluran energi, maka bisa mendapatkan hasil yang lebih positif," kata Reza.

Reza pun melihat saham di sektor energi menarik untuk dikoleksi. Termasuk saham dari Grup Pertamina, yakni PGAS, PGEO dan ELSA. Hendra punya rekomendasi serupa, dengan menyematkan rekomendasi buy pada saham PGAS, PGEO dan ELSA untuk target harga masing-masing di Rp 1.700 per saham, Rp 1.210 per saham, dan Rp 535 per saham.

Sementara dari sisi kinerja, hingga kuartal III-2024, laba bersih tiga emiten energi dari Grup Pertamina kompak menanjak. Pertama, PGAS yang meraih laba bersih sebesar US$ 263,38 juta atau melonjak 32,69% dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau secara Year on Year (YoY).

Kedua, PGEO yang membukukan keuntungan sebesar US$ 133,99 juta atau tumbuh 0,36% YoY. Ketiga, ELSA yang mengalami pertumbuhan laba bersih setinggi 35,57% YoY menjadi sebesar Rp 551,23 miliar hingga September 2024.

Adapun mengenai misi swasembada energi, Presiden Prabowo memberikan penegasan dalam pidato pelantikan Presiden pada Minggu (20/10). Mulanya, Prabowo menyoroti kondisi dunia yang dibayangi ketegangan konflik geopolitik.

Saat situasi global tidak menentu, Indonesia mesti bisa memanfaatkan potensi dan sumber energi dari dalam negeri untuk menghindari ketergantungan pada negara lain. Prabowo bilang, Indonesia punya banyak sumber energi mulai dari batubara, geothermal, air, hingga tanaman seperti kelapa sawit. "Pemerintah yang saya pimpin akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegas Prabowo.

Menindaklanjuti arahan Kepala Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersiap untuk mewujudkan misi tersebut. Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah langkah, antara lain peningkatan lifting minyak dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) menjadi listrik.

"Pertama, bagaimana memastikan ketahanan energi. Kedua, pengelolaan sumber daya alam harus optimal agar bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegas Wakil Menteri ESDM Yuliot, dalam keterangan resmi, Kamis (24/10).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki kuartal terakhir 2024, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIIA) terus memperkuat strategi untuk meningkatkan pendapatan dan memantapkan pertumbuhan yang stabil pascarestrukturisasi.

Salah satu pencapaian kinerja yang signifikan tercermin dari kenaikan EBITDA sebesar 11% hingga kuartal ketiga tahun ini, dengan nilai mencapai US$685,81 juta. Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan capaian EBITDA pada periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar US$616,37 juta.

Capaian EBITDA ini didukung oleh pertumbuhan pendapatan usaha secara konsolidasi yang naik 15% hingga mencapai US$2,56 miliar selama sembilan bulan pertama tahun 2024. Peningkatan tersebut diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan penerbangan berjadwal sebesar 17% yang mencapai US$2,01 miliar.

Pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal serta pendapatan lainnya juga menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 6% dan 8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengungkapkan pertumbuhan pendapatan usaha yang dicapai hingga triwulan ketiga mencerminkan peningkatan jumlah penumpang yang kami layani, dengan total angkutan penumpang hingga September 2024 mencapai 17,73 juta atau naik 24% secara yoy.

"Angka tersebut terdiri dari 8,34 juta penumpang pada Garuda Indonesia _(main brand)_, meningkat 45%, dan 9,39 juta penumpang dari Citilink, naik 10%," kata Irfan dalam keterangan resminya yang diterima KONTAN, Kamis (30/10).

Optimisme terhadap pertumbuhan kinerja Garuda juga diperkuat oleh peningkatan volume angkutan kargo yang naik 36% dari 122,42 ribu ton pada kuartal ketiga tahun lalu menjadi 166,5 ribu ton pada tahun ini. Rute internasional menjadi salah satu penyumbang terbesar, dengan pertumbuhan angkutan kargo internasional sebesar 55% atau sebanyak 43,71 ribu ton.

Namun, Irfan mengakui bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk kenaikan beban operasional sebesar 20% akibat peningkatan biaya pemeliharaan, pelayanan penumpang, dan beban kebandaraan. Meskipun demikian, Garuda tetap mempertahankan stabilitas indikator kesehatan kinerja dengan EBITDA yang meningkat dan posisi ekuitas yang perlahan membaik.

Ke depan, Garuda Indonesia berencana untuk mengoptimalkan periode liburan akhir tahun dengan memperkuat alat produksi melalui kedatangan dua pesawat narrow body Boeing B737-800NG pada November dan Desember, serta tambahan dua pesawat narrow body lainnya yang tengah dalam tahap negosiasi.

Langkah ini, kata Irfan, diharapkan akan meningkatkan kinerja operasional dalam menghadapi puncak libur Natal dan Tahun Baru, serta mempertahankan tren positif pendapatan hingga akhir tahun.

“Seiring dengan kedatangan armada baru ini, Garuda akan mengakselerasi kinerja operasional penerbangan guna memaksimalkan periode peak season liburan, serta menjajaki berbagai inisiatif strategis, seperti skema ijarah pada lease term agreement lessor pesawat, kerja sama joint business_ dengan maskapai global, dan peningkatan layanan untuk memberikan value terbaik kepada pelanggan,” pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia masih getol mengimpor gula dalam jumlah besar sampai saat ini. Tren demikian kemungkinan akan terus berlanjut seiring tingginya kebutuhan gula di dalam negeri, terutama untuk sektor industri.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indonesia telah mengimpor 3,66 juta ton gula senilai US$ 2,15 miliar atau setara Rp 33 triliun (asumsi kurs Rp 15.500 per dollar AS) selama periode Januari-September 2024.

Mayoritas impor gula Indonesia berasal dari Brazil sebanyak 2,13 juta ton atau senilai US$ 1,23 miliar. Setelah itu, diikuti oleh Thailand sebesar 920.000 ton (US$ 553,43 juta) dan Australia sebesar 500.000 ton (US$ 283,51 juta).

Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Yadi Yusriadi mengatakan, impor gula Indonesia didominasi oleh komoditas gula rafinasi untuk memenuhi kebutuhan industri.

AGI mencatat bahwa kebutuhan gula di Indonesia berada di kisaran 6,3 juta ton--6,7 juta ton setiap tahun. Indonesia hanya mampu memproduksi gula secara mandiri sekitar 2,3 juta ton per tahun. Alhasil, setiap tahun Indonesia mesti mengimpor lebih dari 4 juta ton gula.

Dari total kebutuhan impor gula tersebut, sekitar 0,8 juta ton sampai 1 juta ton di antaranya berupa gula konsumsi dalam bentuk gula kristal putih (GKP) atau gula kristal merah (GKM). Adapun sisanya adalah impor gula rafinasi untuk memenuhi permintaan industri.

"Tapi untuk impor gula konsumsi berupa GKP ada kecenderungan penurunan karena efek pelemahan daya beli dan isu kesehatan," ujar Yadi kepada KONTAN, Kamis (31/10).

Dia menambahkan, kebutuhan gula rafinasi diperkirakan terus meningkat seiring tumbuhnya permintaan dari industri makanan dan minuman.

Impor perlu hati-hati

Indonesia sendiri sebenarnya memiliki pabrik gula rafinasi, meski bahan bakunya (raw sugar) tetap harus diimpor. Selain itu, beberapa pabrik gula berbasis tebu di Indonesia juga telah mampu menghasilkan produk gula rafinasi.

"Namun, kebutuhan GKP-nya saja masih kurang, sehingga tetap harus impor," tutur Yadi.

Lebih lanjut, AGI memastikan para produsen gula berbasis tebu terus berupaya meningkatkan kemampuan produksinya, baik melalui intensifikasi budidaya tebu maupun ekstensifikasi berupa perluasan area perkebunan.

"Di samping itu, ada upaya pengembangan area tanam yang baru di Merauke," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Umum DPN Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengatakan, langkah impor gula sebaiknya dilakukan secara hati-hati. Sebab, sepanjang bulan Oktober 2024 harga GKP tingkat petani mengalami tren penurunan sekitar Rp 300--Rp 400 dibandingkan bulan sebelumnya.

APTRI menyebut, sebelum impor dilakukan, pemerintah atau stakeholder terkait harus menghitung dengan cermat kondisi stok gula nasional sejak saat ini sampai masa panen tahun depan. Jika stok gula masih cukup, sebaiknya impor jangan dulu dilakukan.

"Petani akan dirugikan jika impor dilakukan saat stok gula nasional melimpah, karena kami kesulitan menjual dengan harga yang kompetitif," ungkap dia, Kamis (31/10).

Selain itu, APTRI juga menyarankan agar gula yang telah diimpor dari berbagai negara tidak langsung didistribusikan ke pasar domestik. Penyaluran gula impor sebaiknya dilakukan ketika stok gula nasional mulai langka.

Lebih lanjut, APTRI juga mengusulkan adanya cadangan gula nasional yang dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Jadi, sebagian gula hasil produksi lokal maupun impor dapat disimpan sebagai cadangan yang infrastruktur pergudangannya dikelola oleh BUMN-BUMN bidang pangan.

Menurut Soemitro, gula merupakan komoditas yang relatif aman disimpan dalam jangka panjang, sehingga pengembangan cadangan gula nasional sangat memungkinkan.

"Lagi pula kebutuhan gula untuk konsumsi rumah tangga sebenarnya bisa direm sewaktu-waktu, sehingga cadangan yang ada bisa tahan lebih lama," pungkas dia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Acset Indonusa Tbk (ACST) membukukan perolehan kontrak baru senilai Rp1,8 triliun hingga akhir kurtal III 2024. Capaian ini turun 23% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Direktur PT Acset Indonusa Tbk, David Widjaja, menyampaikan bahwa pencapaian ini mencerminkan tantangan yang dihadapi perusahaan. Perolehan kontrak perseroan sejak awal tahun turun dari Rp 3,1 triliun di tahun 2023 menjadi Rp 1,8 triliun.

"Tahun lalu kita cukup optimis, dengan perolehan kontrak yang mencapai Rp3,1 triliun. Tahun ini memang sedikit menurun. Namun, kami masih optimis dan terus berupaya meningkatkan perolehan kontrak hingga akhir tahun," ujar David dalam paparan publik, Kamis (30/10).

Strategi perusahaan ke depan tetap berfokus pada core bisnis, yaitu konstruksi fondasi, struktur, dan infrastruktur. David mengungkapkan adanya potensi besar di sektor kesehatan dan fasilitas penyimpanan data di Indonesia.

“Kita melihat peluang yang besar di bidang fasilitas kesehatan dan penyimpanan data. Oleh karena itu, target kami adalah menyasar proyek-proyek di sektor ini,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Direktur ACST Tjatur Hadripriambodo menekankan bahwa perusahaan masih memfokuskan diri pada proyek sipil dan infrastruktur di sektor tambang.

“Kami saat ini fokus pada kompetensi utama, yaitu infrastruktur, struktur, dan fondasi. Dalam bisnis pertambangan, kami lebih berperan pada aspek pendukung, seperti pembangunan jalan akses, hauling road, dan fasilitas mes untuk pekerja,” ujar Tjatur.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketergantungan Indonesia pada produk bawang putih impor makin besar. Ini terlihat dari meningkatnya kapasitas impor bawang putih periode Januari-September 2024 yang menyentuh angka 345.500 ton, atau setara dengan Rp 7,08 triliun.
Adapun, nilai impor bawang putih ini akan bertambah terus hingga tutup tahun. Karena, menurutDirektur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim, berdasarkan Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, impor bawang putih tahun ini akan naik sebesar 14,78% dibandingkan kapasitas impor sepanjang tahun 2023.
"Kebutuhan impor bawang putih tahun 2023 adalah sebesar 561.926 ton, sedangkan tahun 2024 adalah sebesar 645.025 ton atau naik sebesar 14,78% dibandingkan tahun 2023," ungkap Isy, saat dihubungi Kontan, Kamis (31/10).

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan penambahan kuota subsidi motor listrik pada tahun ini.

"Kalau tahun ini enggak (penambahan subsidi)," ujar Airlangga kepada awak media di Jakarta, Kamis (31/10).

Mengutip berita KONTAN sebelumnya, kuota subsidi motor listrik tercatat sudah habis berdasarkan situs Sisapira.

Tercatat sudah ada 60.816 unit motor listrik bersubsidi yang diterima masyarakat pada tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.466 unit berstatus dalam proses pendaftaran, kemudian 4.288 unit terverifikasi, dan 49.062 unit tersalurkan.

Terdapat belasan merek dan puluhan model motor listrik yang mengikuti program subsidi tahun ini. Misalnya adalah Volta, Gesits, Alva, Selis, Polytron, Smoot, Honda, Viar, Yadea, United E-Motor, Greentech, dan lain-lain.

Sementara untuk tahun 2025, Airlangga belum bisa memastikan apakah subsidi motor listrik akan berlanjut. Yang jelas, pihaknya tengah melakukan pembahasan.

"Kita akan bahas. Teknisnya nanti kita liat lagi," kata Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan bahwa keberlanjutan subsidi motor listrik juga akan ditentukan berdasarkan evaluasi yang akan dilakukan.

"Kita lihat evaluasinya," katanya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, pihak Apple sebagai produsen iPhone 16 series sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam suratnya, Apple meminta waktu untuk bertemu Menperin Agus Gumiwang membahas soal peredaran iPhone 16 di Indonesia.

Pertemuan juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang sampai saat ini masih melarang peredaran iPhone 16 di Indonesia.

Pasalnya, Apple belum memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40 persen.

"(Pihak Apple) Sudah (menghubungi). Sudah melalui surat. Apple sudah melalui surat ke Pak Menteri dan minta pertemuan. Suratnya saya belum tahu ya tanggal berapa," ujar Febri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

"Minta audiensi. Ya tapi kalau bagi kami, bagi Pak Menteri, segera realisasikan itu (kesepakatan TKDN). Konkret saja. Yang konkret saja, enggak usah Janji-janji manis yang berbunga-bunga," tegasnya.

Saat ditanya apakah pertemuan antara Menperin dengan perwakilan Apple akan dilakukan pekan depan, Febri mengaku belum tahu.

"Enggak tahu. Ya kan belum lihat suratnya," kata Febri.

Dalam penjelasannya, Febri mengungkapkan bahwa pihak Apple sebelumnya telah menyepakati untuk memenuhi TKDN sebesar 40 persen melalui skema inovasi, yakni dengan membangun Apple Academy di sejumlah daerah di Indonesia.

Pihak Apple telah sepakat untuk melakukan investasi sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan Apple Academy.

Dari kesepakatan itu, Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp 1,4 triliun.

"Nah kan Apple invest di situ Rp 1,7 triliun. Tapi kan, yang dia realisasi dari Rp 1,7 triliun itu kan Rp 1,4 triliun. Nah masih ada di bawah Rp 300 miliar yang dia belum realisasi," kata Febri.

"Nah karena dia enggak realisasikan yang untuk yang Rp 300 miliar terakhir ini, maka TKDN nya tidak nyampai 40 persen. Jadi kalau dia investasi sekian di Apple Academy, karena dia pakai skema inovasi, langsung skornya 40 persen," tambahnya

Sebelumnya, Febri mengatakan, pihaknya terus memantau isu peredaran produk ponsel iPhone 16.

Pasalnya hingga saat ini Kemenperin belum mengeluarkan sertifikat TKDN bagi produk ponsel terbaru keluaran Apple tersebut.

Febri mengungkapkan, produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang, awak, atau melalui pos serta tidak diperjualbelikan secara aturan boleh masuk ke Indonesia.

Dengan demikian, iPhone yang sudah masuk itu hanya terbatas untuk pemakaian pribadi penumpang.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Apple Surati Menperin soal iPhone 16 Belum Boleh Diperjualbelikan di Indonesia ", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2024/10/31/182547326/apple-surati-menperin-soal-iphone-16-belum-boleh-diperjualbelikan-di-indonesia?page=2.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) telah merealisasikan penambahan sembilan armada kapal dari target total 12 armada di tahun ini.

Direktur Utama SMDR Bani Maulana Mulia mengatakan pada November mendatang Perusahaan akan menerima 2 kapal peti kemas dan 1 kapal peti kemas pada Desember 2024.

"Pada November 2024 kami akan menerima satu kapal peti kemas dan menjadi 10 kapal dari total 12 kapal yang dijadwalkan kami terima sepanjang 2024," jelas Bani dalam paparan publik yang berlangsung virtual, Kamis (31/10).

Bani menambahkan, 3 kapal yang diterima Perusahaan pada November dan Desember mendatang semua berjenis peti kemas. Lalu 2 kapal di antaranya memiliki volume sekitar 600 dan 700 TEUS sedangkan 1 kapal peti berukuran 1.900 TEUS.

SMDR juga menyampaikan serapan capex untuk penambahan armada ini menyerap mayoritas capex yang dianggarkan sejumlah US$280 juta tahun ini. Bani menyebutkan, kira-kira pengadaan armada kapal menyerap capex senilai US$120 juta.

Dalam pemaparan yang berlangsung hari ini, SMDR mengungkapkan bahwa kinerja menurun namun masih sesuai dengan target yang diharapkan oleh manajemen Perusahaan.

Pada kuartal III 2024, SMDR mencetak pendapatan jasa sebesar US$529, 49 juta, atau turun sebesar 7,12% dari US$570, 12 juta pada periode yang sama tahun 2023.

Senada, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk merosot 35% menjadi US$41,34 juta dari US$63,62 juta di kuartal III 2023.

Bani menjelaskan hal ini dipengaruhi oleh freight rate yang menurun. Namun demikian, kinerja Perusahaan pada periode kuartal IIII 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan dua kuartal sebelumnya di tahun 2024.

"Seperti yang dapat dilihat dibandingkan dengan kuartal III 2024, memasuki kuartal IV ini freight rate menurun lagi dan saat ini freight rate di Oktober di kuartal III 2024, beberapa rute mengalami lagging seperti itu dan hal ini terefleksi pada pendapatan yang diterima. Saya hanya dapat katakan, target profit yang kami terima lebih baik dari budget yang kami targetkan di awal tahun 2024," urainya.

Lebih jauh, Bani memproyeksi bahwa tren penurunan masih akan berlanjut di kuartal IV 2024. Namun demikian, SMDR menekankan bahwa kinerja yang tercetak pada kuartal III 2024 lebih baik.

"Kami baru masuk November 2024, masih ada 2 bulan ke depan untuk bisa menyimpulkan kinerja kuartal IV 2024 tapi prediksi dilihat dari Oktober, tren di kuartal III 2024 masih berlanjut," paparnya.

Lebih lanjut, jumlah aset SMDR per kuartal III 2024 sebesar US$1,28 miliar dari US$1,25 miliar di akhir 2023. Jumlah liabilitas sebesar US$559,86 juta dari US$571,44 juta di akhir 2023. Sementara itu, jumlah ekuitas adalah sebesar US$722,23 juta dari US$685,51 juta di akhir 2023.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lautan Natural Krimerindo (LNK), salah satu perusahaan utama dalam industri krimer di Indonesia, telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Sertifikasi ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam inisiatif global RSPO, tetapi juga menegaskan komitmen LNK terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan tanggung jawab lingkungan.

Sebagai anak perusahaan PT Lautan Luas, Tbk, LNK memandang sertifikasi RSPO sebagai langkah penting dalam operasional bisnisnya.

CEO Lautan Natural Krimerindo, Hendrik Gunawan, menyatakan bahwa ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan jangka panjang perusahaan.

"Kami percaya bahwa sertifikasi RSPO merupakan langkah krusial dalam upaya kami mendukung Sustainable Development Goals (SDG)," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (31/10).

LNK juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, terutama bagi kesejahteraan petani kelapa sawit.

Dalam rantai pasok industri minyak kelapa sawit, LNK beroperasi di sektor hilir sebagai produsen produk olahan.

Dengan mendapatkan sertifikasi RSPO Supply Chain, LNK memastikan bahwa minyak kelapa sawit yang digunakan dalam produksi berasal dari perkebunan yang berkelanjutan.

"Di industri kami untuk memproduksi produk-produk seperti krimer nabati, foaming creamer, dan bubuk premiks kami menggunakan minyak nabati, salah satunya minyak kelapa sawit. Dengan sertifikat RSPO ini, kami memastikan bahwa produk-produk yang kami produksi dapat memenuhi standar keberlanjutan,” tambah Hendrik.

Data RSPO (2022) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan produsen kelapa sawit berkelanjutan terbesar di dunia dengan kontribusi sebesar 60,6%.

Melalui sertifikasi RSPO, LNK berupaya berkontribusi dalam menciptakan industri makanan dan minuman yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, LNK optimis dapat memperluas pasar ekspor ke negara-negara yang memerlukan produk bersertifikat RSPO, sekaligus meningkatkan standar kualitas produk.

“Ini adalah bukti dedikasi kami dalam membangun masa depan industri yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,” tutup Hendrik.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perumda Pembangunan Sarana Jaya semakin gencar mengembangkan lini bisnis properti dengan mengoptimalkan aset lahan yang dimilikinya. Dalam menggarap bisnis properti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta ini tak membangun proyek hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi juga menggarap proyek hunian komersial.

Direktur Utama Sarana Jaya, Andira Reoputra menambahkan pihaknya telah mengkaji dan melakukan studi dimana saja aset-aset yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pendapatan perusahaan.

Ia mengungkapkan, Sarana Jaya kini tercatat memiliki total aset sekitar 80 hektare (ha). Dimana cadangan lahan atau landbank terdapat sebanyak 40 ha yang tersebar di wilayah Jakarta Utara, Jakarta Timur , dan Jakarta Selatan.

“Landbank di Jakarta Selatan akan dikembangkan untuk proyek hunian untuk segmen menengah ke atas. Sedangkan lacan di Jakarta Utara dan Jakarta Timur akan dikembangkan hunian komersial dan terjangkau,” kata Andira, Kamis (31/10).

Sarana Jaya melihat prospek bisnis properti di wilayah Jakarta masih sangat cerah. Apalagi, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan sektor perumahan sebagai program prioritas dengan mengusung target 3 juta rumah per tahun.

Andira mengatakan siap mendukung program pemerintah pusat tersebut. Bahkan untuk memperkuat bisnis propertinya, Sarana Jaya sudah menjajal bisnis baru dengan memproduksi produk cat merek Warna Jaya Paint. Ekspansi ini dilakukan perusahaan lantaran melihat potensi bisnis turunan dari sektor properti itu sangat besar.

“Sektor properti memiliki sekitar 185 industri ikutan yang menjadi bisnis turunannya. Oleh karena itu, Sarana Jaya terus berinovasi dan melakukan diversifikasi usaha ke bisnis turunan properti, salah satunya produk cat. Selanjutnya, kami juga akan menjajaki diversifikasi ke produk turunan properti lainnya,” kata Andira

Bangun Proyek Hunian Komersial

Sebagai langkah awal untuk menggenjot bisnis properti, Sarana Jaya meluncurkan proyek hunian komersial bertajuk Warna Fine Living di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Proyek yang mengusung konsep modern-resort dengan desain yang compact itu sudah groundbreaking pada 31 Oktober 2024.

Warna Fine Living dikembangkan di lahan 1 ha yang akan dibangun dalam beberapa tahap. Untuk fase pertama, Sarana Jaya akan membangun 53 unit rumah tapak dan 10 unit SOHO (Small Office Home Office) di atas lahan 8.655 meter persegi (m²).

Ada dua tipe rumah tiga lantai yang dipasarkan. Pertama, Tipe Amethyst dengan luas tanah 7x12 meter dan luas bangunan 107 m². Kedua, Tipe Irish degan tanah 6x11 meter dan luas bangunan 148 m²

“Setiap unit dilengkapi dengan fasilitas rooftop di lantai teratas. Harga jual sangat bersaing, untuk penawaran awal ini kami tetapkan harganya mulai dari Rp2,9 miliaran hingga Rp 3,7 miliaran," ucap Andira.

Andira bilang, unit rumah Warna Fine Living ditargetkan akan rampung dibangun dalam waktu sekitar satu setengah tahun setelah akad. Sarana Jaya menjanjikan unit rumah contoh Warna Fine Living sudah dapat dilihat langsung oleh para calon konsumen pada awal 2025.

Tidak hanya strategis dari sisi lokasi, Warna Fine Living juga memiliki akses transportasi terintegrasi, termasuk jalur Transjakarta, stasiun MRT Lebak Bulus berjarak 3 km dari lokasi hunian, serta kemudahan akses menuju pintu gerbang tol.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono menyambut baik langkah bisnis yang dilakukan Sarana Jaya dan berharap target pembangunan proyek perumahan ini bisa tepat waktu. Joko Agus menjelaskan, BUMD bisa menjalankan dua fungsi utamanya yakni fungsi pelayanan dan fungsi bisnis. Fungsi bisnis diantaranya harus melakukan upaya-upaya yang bisa mendatangkan keuntungan bagi perusahaan termasuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki.

Perumahan Warna Fine Living ada proyek hunian komersial perdana yang dikembangkan Sarana Jaya. Sebelum, perusahaan daerah ini telah membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa apartemen terjangkau di Cilangkap dan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

"Kami telah membangun hunian berupa rumah vertikal untuk ikut mengatasi backlog perumahan. Diantaranya apartemen di Cilangkap dan Pondok Kelapa. Sarana Jaya atas arahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus bertugas untuk menyediakan perumahan dan hunian bagi masyarakat.” pungkas Andira.

Seperti diketahui, Sarana Jaya merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdiri sejak tahun 1982 yang saat ini memfokuskan bisnis di empat lini, yakni pertanahan (Land Banking), housing (Hunian), properti dan Infrastruktur.

Selain itu, Sarana Jaya dipercaya Pemprov DKI Jakarta menangani pembangunan proyek-proyek strategis seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA), pembangunan hunian vertikal terjangkau maupun komersial, pengembangan hunian tapak, pengelolaan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT), pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) dan lain-lain.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja emiten tembakau kompak mencatatkan penurunan laba sepanjang periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Beberapa emiten besar di sektor ini, seperti PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP), PT Gudang Garam Tbk (GGRM), dan PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), mengalami tekanan yang signifikan.

Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, mengungkapkan penyebab di balik penurunan laba ini serta tantangan yang dihadapi industri rokok dalam menghadapi kebijakan pemerintah dan maraknya peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan laporan keuangan dari keterbukaan informasi BEI, HMSP mencatatkan laba sebesar Rp 5,22 triliun per September 2024, turun 15,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 6,20 triliun. Meskipun penjualan bersih meningkat sebesar 1,34% dari Rp 87,29 triliun menjadi Rp 88,46 triliun, kenaikan beban pokok penjualan hingga Rp 74,70 triliun turut menekan laba perusahaan.

Situasi serupa juga dialami Gudang Garam, yang mencatatkan penurunan laba bersih hingga 77,74% secara tahunan, dari Rp 4,46 triliun menjadi Rp 992,20 miliar pada triwulan ketiga 2024. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh anjloknya pendapatan perusahaan sebesar 9,61%, dari Rp 81,75 triliun menjadi Rp 73,89 triliun.

Sementara itu, Wismilak Inti Makmur juga membukukan penurunan laba bersih secara tahunan menjadi Rp 270,54 miliar dari Rp 141,78 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan laba WIIM ini turut didorong oleh turunnya pendapatan sebesar Rp 3,43 triliun dari posisi sebelumnya yang mencapai Rp 3,71 triliun.

Benny Wachjudi mengungkapkan bahwa penurunan kinerja emiten tembakau ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terkait pengendalian rokok yang baru diberlakukan pada Juni 2024. Ia menjelaskan bahwa penurunan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh kebijakan cukai yang tinggi, yang telah diterapkan secara progresif dalam beberapa tahun terakhir.

"Ketika cukai terus meningkat, daya beli konsumen menurun. Akibatnya, konsumen beralih ke rokok yang lebih murah bahkan ke produk ilegal yang semakin marak di pasaran," ujar Benny kepada KONTAN, Kamis (30/10).

Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa peredaran rokok ilegal semakin menggerus pangsa pasar rokok legal yang membayar cukai. Fenomena ini, menurutnya, berpotensi menggagalkan tujuan pemerintah untuk menekan preferensi merokok, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja.

"Rokok ilegal yang tidak dikenai cukai maupun pajak dapat dijual lebih murah dan tidak mengurangi preferensi perokok. Dampaknya, rokok legal mengalami penurunan signifikan, sementara rokok ilegal justru berkembang," ujarnya.

Benny juga menyebut bahwa jika PP28 dan aturan turunannya seperti rencana standarisasi kemasan diberlakukan, maka kondisi industri rokok akan semakin memburuk. Standarisasi kemasan yang menghapus identitas visual merek diyakini akan semakin mendorong konsumen untuk beralih ke rokok ilegal.

"Tanpa kemasan standar pun, rokok ilegal sudah berkembang. Jika semua aturan diterapkan tanpa penegakan ketat terhadap rokok ilegal, dampaknya akan semakin merugikan industri rokok legal," ungkapnya.

Selain kebijakan cukai, ketentuan lain yang membatasi jarak penjualan rokok dari tempat pendidikan sejauh 200 meter juga menjadi tantangan tambahan bagi industri rokok, khususnya di kota-kota besar. Jika regulasi-regulasi ini diterapkan secara ketat, Benny memperkirakan akan ada dampak serius bagi kelangsungan operasional industri rokok dan kemungkinan PHK di sektor ini.

Benny juga berharap agar pemerintah lebih serius dalam memberantas rokok ilegal. Menurutnya, tingginya cukai dan ketatnya aturan rokok legal akan sia-sia jika rokok ilegal dibiarkan tanpa tindakan tegas. "Saat ini, pemberantasan rokok ilegal masih minim. Hanya pengecer atau distributor kecil yang tertangkap, sementara pemilik besar dan pemasok utama belum tersentuh hukum," pungkasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan ada sekitar 60 perusahaan yang berminat mengimpor sapi untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun aturan dan/atau perizinan terkait hal tersebut.

"Kalau untuk mendatangkan sapi hidup yang untuk perah itu kalau nggak salah ada sekitar 50-60 perusahaan. Komitmen tapi ya, artinya belum ada satupun perusahaan yang mendatangkan sapinya," ungkap Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10).

Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan impor sapi. Akan tetapi, pihak swasta yang berinvestasi untuk mengimpor sapi perah tersebut.

Dia berharap, bertambahnya populasi sapi akan berdampak pada ketersediaan susu dan daging yang bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga Indonesia tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi.

Sudaryono juga berharap swasta bisa segera proses mendatangkan sapi dalam 3 bulan pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Jumlahnya total yang komitmen untuk susu plus sapi kira-kira 2 juta ekor," kata Sudaryono.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dimulai 2 Januari 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 71 triliun untuk program tersebut.

Dadan menjelaskan, penyusunan organisasi Badan Gizi Nasional sudah selesai. Pihaknya sudah dipastikan mengisi semua yang dibutuhkan agar DIPA bisa diterima bulan Desember. Tercatat ada empat deputi dalam Badan Gizi Nasional.

Dadan menambahkan, makan bergizi gratis akan ditujukan untuk Ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan seluruh anak sekolah dari mulai PAUD sampai SMA negeri dan swasta.

Meski begitu, Dadan belum bisa memastikan berapa harga per porsi makan bergizi gratis.

"Ya itu nantilah, terlalu teknis," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).