Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik seputar penggunaan Sodium Dehydroacetate pada bahan roti jenis Aoka telah menjadi sorotan.

Merespon itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menegaskan bahwa produsen roti Aoka yang terlibat dalam kasus ini bukan merupakan anggota dari asosiasi tersebut.

Menurut Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, masalah ini saat ini sedang ditangani oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami percayakan sepenuhnya pada BPOM untuk menangani permasalahan ini. Kami juga baru mendapat informasi bahwa BPOM sedang merencanakan klarifikasi terkait hal tersebut," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/7).

Adhi Lukman menegaskan bahwa produk yang telah didaftarkan kepada BPOM sebelumnya diharapkan telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Namun, jika terdapat temuan baru terkait keamanan konsumen, BPOM akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi publik.

"Saya belum menerima informasi detail dari BPOM terkait substansi masalah ini. Namun, jika memang terbukti adanya kandungan yang tidak diperbolehkan, BPOM akan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan tidak ada risiko bagi konsumen," tambahnya.

Di sisi lain, Adhi kembali menegaskan bahwa produsen roti Aoka yang terlibat dalam kasus ini bukan anggota GAPMMI.

"Perusahaan tersebut adalah anggota baru yang belum bergabung dengan asosiasi kami. Kami akan menghubungi mereka untuk bergabung dan mendorong agar semua anggota GAPMMI mematuhi ketentuan yang ada," jelasnya.

Dalam upaya mencegah terulangnya kasus serupa di kalangan anggotanya, GAPMMI rutin mengadakan pertemuan dan member gathering setiap bulan untuk mengupdate regulasi terbaru serta mengingatkan produsen untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ia juga membenarkan bahwa sodium dehydroacetate memang tidak masuk ke dalam positive list dari BPOM bahan pengawet untuk produk makanan dan minuman.

Pernyataan itu menanggapi hasil laporan SGS Indonesia melakukan pengujian pada salah satu zat yang dianggap berbahaya yaitu Sodium Dehydroacetate pada roti aoka.

Hasilnya, Roti Aoka dan Roti Okko terdeteksi mengandung zat Sodium Dehydroacetate masing-masing sebesar 235 miligram/kilogram dan 345 mg/kg.

"Sodium Dehydroacetate bukanlah bahan yang terdaftar dalam positive list BPOM untuk digunakan dalam makanan," kata Adhi Lukman.

Adhi bilang, Industri biasanya menggunakan berbagai jenis pengawet yang diizinkan seperti benzoat dan propionat, namun penggunaannya harus sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

"Macam-macam (jenis pengawet mamin) ada benzoat Masih boleh, banyak sih pengawet yang diperbolehkan, propionat, biasanya kalau roti itu propionat, itu dibolehkan tapi semua ada batasannya tidak boleh melebih batasan yang telah ditentukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pihak Roti Aoka mengklaim bahwa produknya aman lantaran memiliki sertifikat halal dan sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Setiap rasa sertifikat BPOM-nya berbeda-beda," tutur Admin Customer Service Roti Aoka, beberapa hari yang lalu.

Pihak Roti Aoka juga menyebut, produknya relatif dapat bertahan selama tiga bulan sejak masa produksi. Roti Aoka sendiri diproduksi di Bandung dan memiliki gudang di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Roti ini umumnya menyasar warung-warung kecil dan minimarket.

Sementara itu, Indonesia Bakery Family (IBF) sebagai perusahaan yang memproduksi Roti Aoka dalam keterangan resminya membantah bahwa produk rotinya mengandung bahan pengawet kosmetik. Roti Aoka disebut telah melewati pengujian oleh BPOM dan memperoleh izin edar untuk seluruh varian dan rasa sebagaimana tercantum dalam kemasan produk.

"Seluruh produk Roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan enam bulan," ujar Head Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7).

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menjadi satu dari 10 negara dengan upah minimum terendah di dunia tahun 2024. Hal ini karena ada sejumlah daerah yang memiliki upah minimum Rp 2 jutaan. Di Provinsi Banten, upah minimum kabupaten/kota (UMK) sudah lebih dari Rp 2 juta, bahkan ada yang menembus Rp 4 juta..

Upah minimum Rp 2 jutaan di Indonesia itu banyak berlaku di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, UMK di Banten juga ada yang mencapai Rp 4 jutaaan karena merupakan daerah industri.

Dilansir dari Kompas.com, laman perekrutan Velocity Global menyebutkan Indonesia masuk dalam daftar negara dengan upah terendah di dunia pada 2024. Berikut daftar negara yang menawarkan upah minimum terendah di dunia 2024:

1. Upah minimum di India

Undang-Undang tentang Upah India Tahun 2019 menetapkan upah minimum nasional sebesar 2,12 dollar AS per hari atau 45 dollar AS per bulan. Jika diubah dengan kurs Rp 16.174 per dollar AS, nominal tersebut berkisar Rp 34.290 per hari atau Rp 727.839 per bulan. Kendati demikian, upah minimum di negara Asia Selatan ini akan kembali bervariasi tergantung pada keahlian, industri, dan tempat kerja para pekerja.

2. Upah minimum di Nigeria

Upah minimum yang berlaku di Nigeria merupakan salah satu gaji minimum terendah di dunia. Tercatat, sejak 1 September 2023, negara di Afrika Barat ini memberlakukan upah minimum senilai 76 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 1.229.240 per bulan.

3. Upah minimum di Uzbekistan

Negara dengan nominal upah minimum terendah yang berlaku pada 2024 selanjutnya adalah Uzbekistan. Negara di kawasan Asia Tengah ini tercatat menetapkan gaji minimum bulanan bagi tenaga kerja sebesar 80 dollar AS atau sekitar Rp 1.293.936.

4. Upah minimum di Pakistan

Selain India, negara Asia Selatan lain juga masuk dalam daftar upah minimum terendah di dunia, yaitu Pakistan. Situs Velocity Global mencatat, Pakistan memberlakukan upah minimal bulanan senilai Rp 1.843.858 atau 114 dollar AS.

5. Upah minimum di Indonesia

Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara dengan upah minimum terendah di dunia, yakni Rp 2.036.947 per bulan. Angka tersebut diambil dari upah minimum provinsi terendah pada 2024 yang berlaku di kawasan Jawa Tengah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, UMP hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Hal ini guna melindungi pekerja agar tidak terjebak upah murah maupun terjebak dalam kemiskinan.

6. Upah minimum di Filipina

Sama seperti Indonesia, upah minimum yang berlaku di Filipina bervariasi berdasarkan wilayah kerja pekerja. Upah minimum terkecil tercatat berkisar antara 6,10 dollar AS atau Rp 98.662 per hari sampai 10,91 dollar AS atau Rp 176.460 per hari. Sementara itu, di wilayah ibu kota nasional berlaku upah minimum bulanan, yakni antara 128 dollar AS atau Rp 2.070.297 hingga 229 dollar AS atau Rp 3.703.891.

7. Upah minimum di Vietnam

Vietnam menerapkan dua struktur upah minimum, yakni upah minimum bulanan umum serta upah minimum regional. Upah minimum bulanan umum hanya berlaku bagi pegawai publik, dengan nilai 73 dollar AS atau setara Rp 1.180.716. Sementara itu, upah minimum regional merupakan upah terendah yang berlaku untuk karyawan swasta. Nilai upah minimum regional bervariasi tergantung wilayah kerja, yaitu antara 140 dollar AS atau Rp 2.264.388 per bulan sampai 202 dollar AS atau Rp 3.267.188 per bulan.

8. Upah minimum di Ukraina

Tidak hanya kawasan Asia dan Afrika, negara Eropa juga tidak lepas dari pemberlakuan upah minimal terendah di dunia. Ukraina, satu-satunya negara Eropa dalam daftar, dilaporkan menetapkan upah minimum pekerja senilai 177 dollar AS atau berkisar Rp 2.862.833 per bulan.

9. Upah minimum di Armenia

Armenia, negara di bagian Asia Barat Daya, merupakan salah satu negara dengan upah minimum terendah di dunia. Setidaknya, tenaga kerja di negara ini dibayar dengan gaji minimal 187 dollar AS atau setara Rp 3.024.575 per bulan.

10. Upah minimum di Kazakhstan

Kazakhstan juga masuk dalam jajaran negara di dunia dengan upah atau bayaran minimum terendah. Tercatat, Kazakhstan memberlakukan upah minimum senilai 188 dollar AS per bulan atau sekitar Rp 3.040.750 per bulan.

UMK Tangerang 2024

Penjabat Gubernur Banten telah menandatangani Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.293-Huk/2023 tentang UMK di Provinsi Banten tahun 2024.

UMK 2024 Banten ini berlaku mulai 1 Januari tahun depan. UMK 2024 menjadi pedoman bagi perusahaan memberikan gaji/upah kepada buruh yang baru pertama kali bekerja.

Sesuai keputusan itu, UMK 2024 Banten yang tertinggi adalah di Kota Cilegon. UMK 2024 Kota Cilegon naik 3,39% menjadi Rp 4.815.102,80 dari UMK 2023 Rp 4.657.222,94.

Lalu, UMK 2024 di Tangerang menyusul di bawahnya, yakni Rp 4,5 juta. UMK 2024 Kota Tangerang naik 3,83% menjadi Rp 4.760.289,54 dari UMK 2023 Rp 4.584.519,08.

UMK 2024 Kota Tangerang Selatan naik 2,62% menjadi Rp 4,670,791.00 dari UMK sebelumnya Rp 4.551.451,70. UMK 2024 Kabupaten Tangerang naik 1,64% menjadi Rp 4.601.988,00 dari UMK sebelumnya Rp 4.527.688,52.

UMK 2024 terrendah di Banten adalah di Kabupaten Lebak. UMK 2024 Kabupaten Lebak naik 1,16% menjadi Rp 2.978.764,69 dari UMK sebelumnya Rp 2.944.665,46.

Kondisi ini tak mengubah peringkat UMK di Banten. Selama ini, UMK Lebak paling rendah dibandingkan daerah lain. Sedangkan UMK tertinggi di Banten selalu di Kota Cilegon/

Berikut rincian kenaikan UMK se Banten tahun 2024:

• UMK 2024 Kota Cilegon naik 3,39% menjadi Rp 4.815.102,80 dari UMK sebelumnya Rp 4.657.222,94
• UMK 2024 Kota Tangerang naik 3,83% menjadi Rp 4.760.289,54 dari UMK sebelumnya Rp 4.584.519,08
• UMK Kota Tangerang Selatan naik 2,62% menjadi Rp 4,670,791.00 dari UMK sebelumnya Rp 4.551.451,70
• UMK 2024 Kabupaten Tangerang naik 1,64% menjadi Rp 4.601.988,00 dari UMK sebelumnya Rp 4.527.688,52
• UMK 2024 Kabupaten Serang naik 1,51% menjadi Rp 4.560.894,85 dari UMK sebelumnya Rp 4.492.961,28
• UMK 2024 Kota Serang naik 1,41% menjadi Rp 4.148.602,00 dari UMK sebelumnya Rp 4.090.799,01
• UMK 2024 Kabupaten Pandeglang naik 1,03% menjadi Rp 3.010.929,87 dari UMK sebelumnya Rp 2.980.351,46
• UMK 2024 Kabupaten Lebak naik 1,16% menjadi Rp 2.978.764,69 dari UMK sebelumnya Rp 2.944.665,46

UMK Banten 2023

Sebagai pembanding, berikut UMK Provinsi Banten Tahun 2023 dari yang tertinggi hingga terrendah:

• UMK 2023 Kota Cilegon naik 7.30% atau menjadi Rp 4.657.222,94 dari UMK sebelumnya Rp 4.340.254,18.
• UMK 2023 Kota Tangerang naik 6,97% atau menjadi Rp 4.584.519,08 dari UMK sebelumnya Rp 4.285.798,90.
• UMK 2023 Kota Tangerang Selatan naik 6,34% atau menjadi Rp 4.551.451,70 dari UMK sebelumnya Rp 4.280.214,51.
• UMK 2023 Kabupaten Tangerang naik 7,02% atau menjadi Rp 4.527.688,52 dari UMK sebelumnya Rp 4.230.792,65.
• UMK 2023 Kabupaten Serang naik 6,59% atau menjadi Rp 4.492.961,28 dari UMK sebelumnya Rp 4.215.180,86.
• UMK 2023 Kota Serang naik 6,24% atau menjadi Rp 4.090.799,01 dari UMK sebelumnya Rp 3.850.526,18.
• UMK 2023 Kabupaten Pandeglang naik 6,43% atau menjadi Rp 2.980.351,46 dari UMK sebelumnya Rp 2.800.292,64.
• UMK 2023 Kabupaten Lebak naik 6,17% atau menjadi Rp 2.944.665,46 dari UMK sebelumnya Rp 2.773.590,40.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Nusantara Card Semesta (NCS), perusahaan jasa pengiriman paket, barang, dan dokumen, berusaha memperkuat keterlibatan kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam kegiatan bisnisnya.

Direktur Utama Nusantara Card Semesta Reni Sitawati Siregar mengatakan, selama ini UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Selain sebagai tulang punggung ekonomi nasional, UMKM juga terbukti mampu menjadi katalisator pertumbuhan dan penopang ekonomi di tengah ketidakpastian.

Sejarah pun mencatat, UMKM terbukti cukup tangguh dan kerap mampu menjadi penyelamat bagi perekonomian Indonesia di tengah hantaman krisis ekonomi, seperti tahun 1998 dan 2008.

“Sama halnya ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19, UMKM mampu bergerak cepat dengan melakukan transformasi, dari yang sebelumnya bertransaksi secara offline beralih ke transaksi daring atau online shopping,” ungkap dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (22/7).

Bisnis lain yang menunjang kegiatan para pelaku UMKM juga berpotensi ikut kecipratan untung, salah satunya bisnis kurir ekspedisi. Tidak heran jika sekarang banyak bermunculan outlet ekspedisi yang menandakan bisnis ini makin diminati.

Sebagai catatan, saat ini NCS memiliki lebih dari 150 kantor organik atau dimiliki sendiri oleh perusahaan. Angka ini terdiri dari 110 kantor cabang dan 40 sub cabang di seluruh Indonesia. Selain itu, NCS juga memiliki lebih dari 1.500 mitra agen yang siap membantu semua kebutuhan pelanggan terkait proses pengiriman.

Mitra agen memiliki peran penting dalam pertumbuhan bisnis NCS. Pada 2024, NCS akan terus fokus pada penambahan mitra agen baru secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mempermudah aksesibilitas layanan.

“Mitra agen adalah partner yang bisa saling memberi masukan untuk pertumbuhan bisnis NCS ke depan. Kami menargetkan di akhir tahun ini bisa tumbuh hingga 1.700 mitra agen,” terang Reni.

Bagi masyarakat yang ingin menjadi mitra agen, NCS memiliki beberapa paket keagenan yang bisa dipilih. Mulai dari paket Rp 3,5 juta sampai Rp 15 juta dengan potensi keuntungan yang tidak kalah besar. Masyarakat dapat mengisi formulir pendaftaran mitra agen di situs resmi NCS.

Reni menambahkan, NCS juga akan melakukan pendampingan sejak awal mitra agen mulai bergabung hingga berjalan, dan apabila nantinya terdapat kendala atau informasi yang dibutuhkan.

Selain itu, ada beberapa program menarik untuk mitra agen NCS yang bergabung. Di antaranya adalah promo cash back, free service pick up, dan fasilitas PPOB atau payment point online bank di mana mitra agen dapat menyediakan beragam layanan pembayaran perbankan bagi para pelanggannya.

Bisnis mitra agen pun dinilai NCS menjadi salah satu solusi dalam penciptaan lapangan kerja baru sekaligus sumber pemasukan yang menguntungkan.

“Kami juga mendorong pelaku UMKM untuk bergabung menjadi mitra agen NCS," jelas Reni.

Dalam hal ini, selain mendapat omset dari pembelian barangnya, para pelaku UMKM juga akan mendapat cash back 20% dari setiap transaksi pengiriman sebagai mitra agen, sehingga menghasilkan double income.

Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN. CO.ID - JAKARTA. Produsen makanan dan minuman (mamin) nasional cukup was-was terhadap volatilitas nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini.

Asal tahu saja, sejak akhir Mei 2024 lalu, kurs Rupiah terjebak di kisaran level Rp 16.000 per dollar AS. Terakhir pada Senin (22/7), Rupiah berada di level Rp 16.220 per dollar AS berdasarkan situs Bloomberg.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Adhi S. Lukman menilai, tekanan rupiah telah menyebabkan kenaikan biaya produksi hingga 3% yang dirasakan banyak produsen mamin Tanah Air. Hal ini mengingat sekitar 40% bahan baku industri mamin masih harus diimpor dari negara lain, termasuk material penting seperti gula, garam, kedelai, dan jagung.

"Masih ada produsen mamin yang 100% bergantung pada bahan baku impor, meski sudah banyak perusahaan yang berusaha mengandalkan bahan baku lokal," ujar Adhi kepada KONTAN, Senin (22/7).

Kenaikan biaya produksi sebanyak 3% jelas menyulitkan bagi para produsen mamin. Tidak mudah pula bagi produsen untuk mengambi keputusan terkait harga jual produk mamin ke konsumen akhir. Pasalnya, daya beli sebagian masyarakat masih tertekan. Masyarakat juga sedang dipusingkan oleh kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Minyakita dari Rp 14.000 menjadi Rp 15.700 per liter, sehingga beban pengeluaran mereka bertambah.

Produsen mamin kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi pihak yang paling dirugikan oleh situasi seperti ini. Sebab, pelaku UMKM umumnya tidak memiliki cadangan pasokan bahan baku dalam jumlah besar.

"UMKM seringkali terpaksa menyesuaikan volume produksi atau menghadapi tekanan untuk menaikkan harga jual, meski ini tidak selalu memungkinkan karena persaingan harga yang ketat," ungkap Adhi.

Gapmmi mengusulkan kepada pemerintah untuk mengkaji potensi pemberian subsidi jika kurs rupiah terus melemah hingga melewati batas tertentu, misalnya Rp 16.500 per dollar AS. Langkah ini diharapkan dapat menstabilkan biaya produksi dan mengurangi potensi inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok.

Di tengah gejolak rupiah, Gapmmi tetap optimistis dengan prospek industri mamin nasional seiring tingginya permintaan di pasar domestik. Hingga akhir tahun nanti, pertumbuhan kinerja industri mamin nasional diperkirakan 5%--6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Manajemen PT Siantar Top Tbk (STTP) mengaku, sampai saat ini tidak ada kenaikan harga jual pada produk-produk makanan emiten tersebut. "Kami tidak bisa tiba-tiba mengubah harga jual meski ada pelemahan kurs," tutur Direktur Utama Siantar Top Armin, Senin (22/7).

STTP sendiri sebenarnya tidak begitu terdampak oleh pelemahan rupiah sampai sejauh ini, walau ada sebagian bahan baku yang diimpor dari luar negeri seperti gandum. Sebab, STTP sudah melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah besar sejak beberapa bulan yang lalu, atau ketika kurs rupiah belum bergejolak seperti sekarang. Dengan begitu, risiko membengkaknya biaya produksi bisa diredam.

"Stok bahan baku kami masih mencukupi untuk keperluan produksi," tandas dia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menyoroti pentingnya kestabilan suku bunga BI Rate hingga akhir tahun 2024 untuk mendukung kelangsungan industri makanan dan minuman di Tanah Air.

Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,25%.

Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah peningkatan beban finansial bagi pelaku industri yang mayoritas mengandalkan pinjaman bank.

"Industri kita sangat tergantung pada pinjaman bank, rata-rata sekitar 70% dari total modal. Jika suku bunga terus naik, biaya modal akan meningkat secara otomatis," kata Adhi kepada wartawan, Senin (22/7).

Terlebih lagi, kata dia, dengan kenaikan biaya logistik yang signifikan, dimana biaya pengiriman naik hingga tiga kali lipat dan ketersedian kontainer semakin sulit.

Adhi juga menyoroti dampak langsung dari kebijakan tersebut terhadap strategi persediaan industri.

Pasalnya, kenaikan biaya logistik di beberapa negara kini mencapai tiga kali lipat. Ujungnya berdampak pada nasib industri yang harus meningkatkan persediaan dan membutuhkan modal tambahan.

"Untuk menjaga kelancaran produksi, kami perlu meningkatkan stok bahan baku hingga dua bulan untuk beberapa jenis bahan tertentu. Ini tentu membutuhkan tambahan modal yang signifikan. Jadi, penahanan suku bunga adalah langkah yang sangat kami harapkan," tambahnya.

Di tengah tantangan ini, GAPMMI berharap agar suku bunga BI Rate tetap stabil hingga akhir tahun 2024.

"Kami berharap kebijakan moneter tidak mengalami kenaikan lagi, minimal tetap pada level saat ini. Ini akan memberikan stabilitas yang dibutuhkan bagi industri kami untuk berkembang dan mengatasi tantangan eksternal yang ada," pungkasnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Polemik seputar penggunaan Sodium Dehydroacetate pada bahan roti jenis Aoka telah menjadi sorotan.

Merespon itu, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) menegaskan bahwa produsen roti Aoka yang disebut pada kabar ini bukan merupakan anggota dari asosiasi tersebut.

Menurut Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, masalah ini saat ini sedang ditangani oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami percayakan sepenuhnya pada BPOM untuk menangani permasalahan ini. Kami juga baru mendapat informasi bahwa BPOM sedang merencanakan klarifikasi terkait hal tersebut," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/7).

Adhi Lukman menegaskan bahwa produk yang telah didaftarkan kepada BPOM sebelumnya diharapkan telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Namun, jika terdapat temuan baru terkait keamanan konsumen, BPOM akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi publik.

"Saya belum menerima informasi detail dari BPOM terkait substansi masalah ini. Namun, jika memang terbukti adanya kandungan yang tidak diperbolehkan, BPOM akan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan tidak ada risiko bagi konsumen," tambahnya.

Di sisi lain, Adhi kembali menegaskan bahwa produsen roti Aoka yang terlibat dalam kasus ini bukan anggota GAPMMI.

"Perusahaan tersebut adalah anggota baru yang belum bergabung dengan asosiasi kami. Kami akan menghubungi mereka untuk bergabung dan mendorong agar semua anggota GAPMMI mematuhi ketentuan yang ada," jelasnya.

Dalam upaya mencegah terulangnya kasus serupa di kalangan anggotanya, GAPMMI rutin mengadakan pertemuan dan member gathering setiap bulan untuk mengupdate regulasi terbaru serta mengingatkan produsen untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ia juga membenarkan bahwa sodium dehydroacetate memang tidak masuk ke dalam positive list dari BPOM bahan pengawet untuk produk makanan dan minuman.

Pernyataan itu menanggapi hasil laporan SGS Indonesia melakukan pengujian pada salah satu zat yang dianggap berbahaya yaitu Sodium Dehydroacetate pada roti aoka.

Hasilnya, Roti Aoka dan Roti Okko terdeteksi mengandung zat Sodium Dehydroacetate masing-masing sebesar 235 miligram/kilogram dan 345 mg/kg.

"Sodium Dehydroacetate bukanlah bahan yang terdaftar dalam positive list BPOM untuk digunakan dalam makanan," kata Adhi Lukman.

Adhi bilang, Industri biasanya menggunakan berbagai jenis pengawet yang diizinkan seperti benzoat dan propionat, namun penggunaannya harus sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.

"Macam-macam (jenis pengawet mamin) ada benzoat Masih boleh, banyak sih pengawet yang diperbolehkan, propionat, biasanya kalau roti itu propionat, itu dibolehkan tapi semua ada batasannya tidak boleh melebih batasan yang telah ditentukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pihak Roti Aoka mengklaim bahwa produknya aman lantaran memiliki sertifikat halal dan sertifikat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Setiap rasa sertifikat BPOM-nya berbeda-beda," tutur Admin Customer Service Roti Aoka, beberapa hari yang lalu.

Pihak Roti Aoka juga menyebut, produknya relatif dapat bertahan selama tiga bulan sejak masa produksi. Roti Aoka sendiri diproduksi di Bandung dan memiliki gudang di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Roti ini umumnya menyasar warung-warung kecil dan minimarket.

Sementara itu, Indonesia Bakery Family (IBF) sebagai perusahaan yang memproduksi Roti Aoka dalam keterangan resminya membantah bahwa produk rotinya mengandung bahan pengawet kosmetik. Roti Aoka disebut telah melewati pengujian oleh BPOM dan memperoleh izin edar untuk seluruh varian dan rasa sebagaimana tercantum dalam kemasan produk.

"Seluruh produk Roti Aoka tidak mengandung sodium dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan enam bulan," ujar Head Legal Indonesia Bakery Family Kemas Ahmad Yani dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/7).

Terkait hal ini, pada 23 Juli 2024, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) memberi keterangan tentang isu adanya dugaan penggunaan bahan tambahan pangan berupa natrium dehidroasetat pada produk roti merek Aoka (PT Indonesia Bakery Family, Bandung) dan Okko (PT Abadi Rasa Food, Bandung).

Mengutip dari keterangan resmi yang dirilis BPOM pada Selasa (23/7), BPOM telah mengambil sample dan melakukan pengujian laboratorium pada roti Aoka dan Okko pada tanggal 28 Juni 2024.

Selain itu, BPOM juga melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Aoka dan Okko. Berikut hasil laboratorium dan inspeksi BPOM:

1. Pada 28 Juni 2024, BPOM telah mengambil sampel produk roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan produk tidak mengandung natrium dehidroasetat. Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya natrium dehidroasetat di sarana produksi.

2. Selain itu, BPOM melakukan inspeksi ke sarana produksi roti Okko pada 2 Juli 2024 dan menemukan bahwa produsen tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dengan benar dan konsisten. Terhadap temuan ini, BPOM telah melakukan penghentian kegiatan produksi dan peredaran. Sebagai tindak lanjut, BPOM juga melakukan sampling dan pengujian di laboratorium.

3. Hasil pengujian terhadap sampel roti Okko dari sarana produksi dan peredaran menunjukkan adanya natrium dehidroasetat (sebagai asam dehidroasetat) yang tidak sesuai dengan komposisi pada saat pendaftaran produk dan tidak termasuk BTP yang diizinkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan. Terhadap temuan ini, BPOM memerintahkan produsen roti Okko untuk menarik produk dari peredaran, memusnahkan, dan melaporkan hasilnya kepada BPOM. BPOM melalui unit pelaksana teknis (UPT) di daerah mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk roti Okko.

4. BPOM terus melakukan pengawasan produk pangan secara komprehensif, meliputi pengawasan sebelum produk beredar (pre-market) hingga pengawasan setelah produk beredar (post-market) untuk menjamin keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat.

5. BPOM mengimbau agar masyarakat selalu merujuk informasi tentang obat dan makanan pada sumber yang tepercaya, termasuk website danakun media sosial resmi BPOM, ContactCenter HALOBPOM 1500533 (pulsa lokal), atau Unit Layanan Pengaduan Konsumen Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah membanjirnya merek dan varian kendaraan listrik di pasar Indonesia, peminat produk tersebut ternyata belum sebesar yang diharapkan.

Dalam sesi diskusi di GIIAS 2024, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei terkait sikap masyarakat terhadap kendaraan listrik roda dua dan empat. Survei yang dilaksanakan pada 27 Mei--2 Juni 2024 ini melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Responden ini terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 17—56 tahun serta mewakili berbagai kelas baik kalangan bawah, menengah, maupun atas.

Hasilnya, sebanyak 54,9% responden menyatakan tidak berminat membeli kendaraan listrik (mobil/motor). Selain itu, terdapat 19,9% responden yang berminat membeli motor listrik, 13,9% berminat membeli motor dan mobil listrik, serta 5,5% berminat membeli mobil listrik.

Peminat motor listrik tersebar di berbagai daerah seperti Jawa (20,2%), Bali Nusa Tenggara (24,4%), Kalimantan (23%), dan Sulawesi (25%). Di sisi lain, peminat mobil listrik cenderung terkonsentrasi di Jawa (6,1%) dan Sumatera (8,1%).

Dari sisi usia, motor listrik banyak diminati oleh responden kelompok usia 17--24 tahun atau generasi Z yakni 25,9%. Mobil listrik juga banyak diminati oleh kelompok usia tersebut yakni 8,6%.

Dari segi kelas sosial ekonomi, peminat terbesar motor listrik berasal dari responden kelas atas yakni 22%. Namun, responden kelas menengah bawah juga punya ketertarikan yang tinggi pada motor listrik yakni 21,4%. Adapun peminat mobil listrik masih didominasi oleh responden kelas atas dan kelas menengah atas masing-masing 10% dan 8%.

Survei ini juga memperlihatkan bahwa 63,5% responden mengaku tidak tahu program subsidi pemerintah untuk kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat. Tak hanya itu, sebanyak 51,3% responden menilai harga kendaraan listrik setelah subsidi masih belum sesuai dengan kemampuan finansial mereka.

Meski diklaim lebih ramah lingkungan dan minim biaya perawatan, masih ada sejumlah stigman negatif yang melekat pada kendaraan listrik di mata sebagian masyarakat. Misalnya terkait harga jual kembali (resale value), kemampuan jarak tempuh, daya tahan terhadap air, ketersediaan charging station, hingga durasi pengisian baterai.

Saat ini pun pangsa pasar mobil listrik masih di kisaran 2,7% dari total penjualan mobil nasional. Begitu pula dengan pangsa pasar motor listrik yang masih sekitar 1,5% dari total penjualan motor di dalam negeri.

Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara mengatakan, saat ini pembeli kendaraan listrik, khususnya mobil listrik, didominasi oleh masyarakat kalangan atas. Mobil listrik juga cenderung dibeli bukan sebagai kendaraan pertama.

Gaikindo juga menganggap, mayoritas konsumen lebih sering mencari mobil dengan harga di bawah Rp 400 juta. Sayangnya, belum banyak merek atau model mobil listrik yang tersedia dengan harga seperti itu.

"Rata-rata harga mobil listrik masih relatif mahal. Memang ada pembelinya, tapi terbatas," ujar dia dalam diskusi media, Senin (22/7).

Terlepas dari itu, Gaikindo tetap memandang kendaraan listrik sebagai bagian dari masa depan industri otomotif. Namun, kembali lagi, transisi menuju era kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara instan.

Franciscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menilai, kekhawatiran terhadap keandalan mobil listrik sebenarnya sudah bisa diatasi seiring kemajuan teknologi. Sebagai contoh, saat ini sudah mulai bermunculan mobil listrik yang bisa melaju hingga lebih dari 500 kilometer di Indonesia.

"Kami juga berinisiatif memperbanyak fasilitas charging station," ujar Soerjo, Senin (22/7).

Putu Yudha, Chief Marketing Officer ALVA menyebut, kunci agar motor listrik makin diminati di Indonesia adalah produk tersebut harus bisa memberikan pengalaman berkendara yang lebih baik bagi masyarakat dibandingkan ketika memakai motor konvensional. Maka dari itu, ALVA selalu berusaha menghadirkan motor listrik yang desain dan performanya sesuai dengan karakteristik konsumen maupun tipikal jalan di Indonesia.

"Jangan sampai ketika konsumen sudah mencoba motor listrik, kesan yang didapat ternyata tidak lebih baik ketimbang saat mengendarai motor konvensional," pungkas dia, Senin (22/7).

Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah merampungkan peningkatan kapasitas mesin-mesin produksi di Pabrik 1 – Mojokerto dan Pabrik 2 – Lamongan, PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) yang dikenal dengan produk Bata Ringan merk Blesscon dan Superiore Block, melakukan gerak cepat ekspansi pembangunan pabrik baru di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah.

Pabrik yang akan dibangun ini merupakan pabrik ke 5 yang dimiliki oleh BLES., Sebelumnya BLES telah memiliki 4 pabrik dengan 5 lini produksi yang terletak di Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, dan Sragen (line A dan B).

Pabrik 5 di Banjarnegara akan berdiri di atas lahan seluas5,9 ha dengan kapasitas terpasang 1 juta m3/tahun. Investasi ini diperkirakan akan membutuhkan dana sekitar Rp 250 Miliar. Pabrik yang akan mulai beroperasi di pertengahan 2025 ini akan memberdayakan sekitar 250 orang tenaga kerja.

President Director BLES Billy Law menjelaskan bahwa Banjarnegara dipilih menjadi lokasi ekspansi Bata Ringan Blesscon guna mempermudah pendistribusian kebutuhan material di daerah tersebut yang diketahui hingga saat ini belum memiliki pabrik bata ringan.

Selain itu, dengan kehadiran pabrik bata ringan di Banjarnegara juga akan memberikan keuntungan tersendiri bagi konsumen dengan harga yang kompetitif, jaminan ketersediaan, serta durasi pengiriman yang cepat.

“Dengan adanya pabrik baru di Banjarnegara, maka secara otomatis akan menambah kapasitas produksi dari empat pabrik sebelumnya. Di tahun 2024 ini, dari total limaline di empat pabrik saat ini, kami memiliki kapasitas terpasang sebesar 4,6 juta m3 per tahun. Dengan hadirnya pabrik ke 5 di tahun depan, maka kapasitas terpasang kami akan menjadi 5,6 juta m3 per tahun,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (22/7).

Dia menambahkan, target pertumbuhan penjualan bersih BLES di tahun 2024 adalah sebesar 28% dan 36% pada tahun 2025.Sebagai market leader industri Bata Ringan AAC di Indonesia, BLES juga didukung dengan saluran distribusi yang kuat dan tersebar di seluruh Indonesia.

“Dengan memperhatikan masih luasnya pasar yang masih bisa digarap, prospek industri bata ringan AAC ke depannya masih menjanjikan dan BLES sendiri sangat optimis untuk terus berkembang,” tandasnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha nikel mengkhawatirkan harga nikel bakal turun lantaran janji mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mencabut mandatori kendaraan listrik jika dirinya terpilih menjadi Presiden AS.

Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (Sekum APNI), Meidy Katrin Lengkey mengatakan kebijakan yang akan mendukung industri otomotif konvensional itu akan berimbas kepada harga nikel.

"Ini pasti akan berdampak ke harga nikel lagi. Pasti akan berdampak. Kita tidak bisa prediksi ya, karena ini kan konsumsi dunia. Namun, pasti akan menurun, namanya komoditas kan naik-turun ya,” kata Meidy saat ditemui di Kementerian Keuangan, Senin (22/7).

Namun, Meidy percaya bahwa Trump tidak akan mengambil langkah yang gegabah untuk menghapus kebijakan mandatori kendaraan listrik karena memiliki sejumlah manfaat.

Melansir Bloomberg, Donald Trump mengecam kebijakan kendaraan listrik Presiden AS Joe Biden dan berjanji untuk mengambil tindakan pada kebijakan tersebut pada hari pertama menjabat jika ia menjadi presiden.

Trump mengungkapkan hal tersebut dalam pidato pencalonannya di Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee dan upaya yang akan dilakukannya ini dinilai dapat menyelamatkan industri.

“[Langkah tersebut akan menghasilkan] penyelamatan industri otomotif AS dari kehancuran total, yang sedang terjadi saat ini, dan menghemat biaya bagi pelanggan AS ribuan dan ribuan dolar per mobil,” tandas Trump.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertamina Patra Niaga terus berupaya mewujudkan subsidi tepat sasaran. Setelah diterapkan di 41 Kota/Kabupaten sejak Juli 2023, Pertamina Patra Niaga memperluas wilayah pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda 4 secara bertahap di berbagai wilayah di Indonesia.

Perluasan pendataan tahap 1 dimulai pertengahan Juli meliputi wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Maluku, NTT, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pjs Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, langkah pendataan pengguna Pertalite ini diambil sebagai upaya untuk mencatat transaksi BBM penugasan secara lebih baik dan transparan, mengingat adanya anggaran kompensasi yang diberikan pemerintah untuk produk Pertalite.

Perluasan wilayah ini dilakukan secara bertahap mulai di 190 kota/kabupaten wilayah Jamali dan sebagian non Jamali, kemudian untuk provinsi lainnya atau sebanyak 283 kota/kabupaten lainnya akan menyusul di tahap berikutnya.

"Bagi kendaraan roda empat yang belum memiliki QR Code juga tetap akan dilayani dan akan diarahkan untuk mendaftar di website Subsidi Tepat,” kata Heppy dalam keterangan resmi, Senin (22/7).

Heppy menjelaskan ini adalah pendataan bukan pembatasan dan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui pengguna subsidi BBM dan diharapkan dapat meminimalisir indikasi kecurangan atau penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan.

"Hingga awal Juli 2024, tercatat lebih dari 4,6 juta pengguna Pertalite sudah mendaftar QR Code," ujar Heppy.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menambahkan, pendaftarannya sangat mudah.

Dokumen yang perlu dipersiapkan warga masyarakat di wilayah Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat untuk mendaftar Subsidi Tepat Pertalite adalah foto KTP pemilik/pengemudi kendaraan, foto STNK kendaraan, foto kendaraan yang terlihat nomor polisi secara jelas dan jumlah roda kendaraannya.

Program subsidi tepat Pertalite hanya dilakukan untuk kendaraan roda 4 sedangkan kendaraan roda 2 dan 3 belum diwajibkan melakukan pendaftaran subsidi tepat.

“Untuk pendaftaran program subsidi tepat Pertalite, tidak dipungut biaya apapun dan dapat dilakukan melalui link subsiditepat.mypertamina.id dengan menggunakan handphone, komputer atau laptop yang terhubung dengan internet,” kata Eko

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah meluncurkan eskosistem Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batubara.

Sebelumnya, Simbara hanya bisa memantau proses hulu dan hilir komoditas batubara saja. Sistem saat ini telah diperluas dengan mengintegrasikan komoditas nikel dan timah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Simbara akan membuat efisiensi lebih tinggi dan korupsi juga dapat lebih ditekan. Sistem yang juga merupakan bagian dari tindakan pencegahan korupsi ini karena KPK terlibat dalam pembuatannya..

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, sejak diterapkannya Simbara pada Oktober 2023, telah mendeteksi terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Sejak diluncurkannya Simbara, pemerintah telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali kemudian jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar dan penghindaraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan NTPN lokal yang digunakan ekspor.

Menurut Arifin, adanya Simbara akan membawa indikasi yang signifikan bagi stakeholder bagi industri pertambangan dalam tingkat kepatuhan dalam regulasi, tingkatkan efisiensi operasional, penguatan transparansi dan akuntabilitas serta memberi dukungan kepada pembangunan yang berkelanjutan

"Dengan pemanfaatan Simbara, diharapkan dapat memberi dampak pada optimalisasi penerimaan negara serta peningkatan efektivitas pengawasan bersama antar Kementerian/Lembaga," ungkap Arifin dalam Launching Dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel Dan Timah Melalui Sistem Informasi Mineral Batubara (SIMBARA), Senin (22/7).

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di era digital yang semakin maju, peran negara dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber sangat krusial. Ancaman siber yang semakin kompleks dan beragam menuntut pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi infrastruktur kritis, data pribadi warga negara, serta memastikan stabilitas dan keamanan nasional.

“Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif adalah kunci untuk menghadapi tantangan ini,” kata pengamat IT dari TKMT Syam Basrjal dalam keterangan resminya, Senin (22/7).

Peran Negara dalam Pertahanan dan Keamanan Siber

1. Regulasi dan Kebijakan: Negara harus mengembangkan regulasi dan kebijakan yang kuat untuk memastikan bahwa semua sektor, baik publik maupun swasta, menerapkan standar keamanan siber yang tinggi. Ini termasuk perlindungan data pribadi, keamanan infrastruktur kritis, dan penanggulangan ancaman siber.

2. Infrastruktur dan Teknologi: Negara harus berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi keamanan siber yang canggih. Ini termasuk sistem deteksi ancaman, jaringan komunikasi yang aman, dan teknologi enkripsi untuk melindungi data sensitif.

3. Penggunaan Produk dan SDM Lokal: Negara harus mendorong penggunaan produk dan sumber daya manusia (SDM) lokal dalam implementasi keamanan siber. Ini tidak hanya membantu dalam pengembangan industri dalam negeri tetapi juga memastikan bahwa solusi yang digunakan sesuai dengan konteks dan kebutuhan lokal.

4. Kerjasama Internasional: Ancaman siber bersifat global, sehingga negara harus aktif berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk berbagi informasi, strategi, dan teknologi dalam menangani ancaman siber.

Edukasi Siber yang Holistik dan Kolaboratif

Edukasi siber harus menjadi prioritas untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk individu, organisasi, dan pemerintah, memiliki pemahaman yang mendalam tentang keamanan siber. Pendekatan holistik dan kolaboratif melibatkan beberapa aspek penting:

1. Kesadaran dan Pelatihan: Negara harus menggalakkan program pelatihan dan kesadaran keamanan siber bagi seluruh masyarakat. Ini termasuk pelatihan teknis untuk profesional IT dan edukasi umum untuk masyarakat luas mengenai praktik keamanan dasar.

2. Kolaborasi antara Sektor Publik dan Swasta: Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang kuat. Penggunaan produk lokal dan pengembangan SDM dalam negeri harus menjadi prioritas untuk memastikan kemandirian dan keamanan yang lebih baik.

3. Penelitian dan Pengembangan: Negara harus mendukung penelitian dan pengembangan di bidang keamanan siber untuk menciptakan teknologi dan strategi baru yang mampu menghadapi ancaman siber yang terus berkembang. Investasi dalam R&D lokal sangat penting untuk memajukan teknologi dalam negeri.

Manfaat Pendekatan Holistik dan Kolaboratif

1. Peningkatan Keamanan Nasional: Dengan pendekatan holistik, negara dapat memastikan bahwa semua aspek keamanan siber diperhatikan, dari infrastruktur hingga kebijakan dan regulasi.

2. Kesiapan Menghadapi Ancaman: Kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap ancaman siber.

3. Inovasi dan Adaptasi: Dukungan terhadap penelitian dan pengembangan serta kolaborasi dengan berbagai pihak mendorong inovasi dalam keamanan siber, sehingga negara dapat terus beradaptasi dengan ancaman yang terus berubah.

4. Perlindungan Data Pribadi: Edukasi yang baik dan regulasi yang ketat memastikan bahwa data pribadi warga negara terlindungi dengan baik, mengurangi risiko pencurian identitas dan pelanggaran privasi.

5. Penguatan Ekonomi Lokal: Penggunaan produk dan SDM lokal dalam keamanan siber mendukung ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.

Syam menyimpulkan, negara memiliki peran penting dalam memastikan pertahanan dan keamanan siber.

Melalui regulasi yang kuat, investasi dalam teknologi, serta kerjasama yang baik dengan sektor swasta dan internasional, negara dapat menciptakan ekosistem keamanan siber yang tangguh.

Edukasi tentang sistem keamanan siber dan perlindungan data secara holistik dan kolaboratif adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.

“Dengan memprioritaskan penggunaan produk dan SDM lokal, negara tidak hanya meningkatkan keamanan nasional tetapi juga memperkuat ekonomi dalam negeri. Dengan pendekatan yang tepat, negara dapat melindungi infrastruktur kritis, data pribadi, dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional di era digital ini,” pungkasnya.