Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT BYD Motor Indonesia memperkenalkan model mobil listrik baru di segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) yakni BYD M6 di ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024.

BYD M6 ditenagai oleh mesin yang dapat menghasilkan torsi 310 Nm. Mobil ini memiliki dua pilihan dengan kemampuan jarak tempuh sejauh 420 kilometer (dengan kapasitas baterai 55,4 KWh) dan 530 km (kapasitas baterai 530 km). Baterai mobil ini dapat diisi ulang dari 10% sampai 80% dalam 40 menit dengan DC Charging spesifikasi standar.

Lebih lanjut, BYD menaruh perhatian tinggi terhadap aspek keamanan dengan adanya fitur 6 airbags pada BYD M6. Tak hanya itu, model ini dilengkapi dengan intelligent driving system yang akan memudahkan konsumen dalam mengendarai mobil tersebut.

Belum cukup, BYD M6 memiliki fitur membuka kunci dengan memakai teknologi near field communication (NFC) yang dapat terintegrasi dengan perangkat Android ataupun Iphone.

Eagle Zhao, President Director BYD Motor Indonesia mengatakan, MPV merupakan segmen pasar dengan jumlah konsumen terbesar di Indonesia. Di sisi lain, mobil listrik di segmen MPV masih terbilang jarang ditemui di Indonesia, apalagi dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu, BYD coba masuk ke segmen MPV listrik nasional.

“Kami lihat pasar MPV di Indonesia sangat menjanjikan,” kata Eagle dalam paparan di GIIAS 2024, Rabu (17/7).

Dia menambahkan, BYD M6 merupakan MPV listrik yang spesial didesain untuk pasar Indonesia. Sebelumnya, model ini sudah pernah hadir di pasar China dan Hongkong, serta menjalani sesi uji kendara (test drive) di Thailand.

Pihak BYD Motor Indonesia mematok harga BYD M6 mulai dari Rp 379 juta untuk varian Standard 7 seater, Rp 419 juta untuk varian Superior 7 Seater, dan Rp 429 juta untuk varian Superior Captain 6 seater.

BYD belum bicara panjang lebar terkait potensi produksi massal BYD M6 di Indonesia. Maklum, pabrik BYD di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Diperlukan kajian yang sangat komprehensif oleh BYD dalam mencari peluang produksi BYD M6 di Tanah Air.

“Setelah pabrik kami beroperasi, kami akan memutuskan produk apa saja yang akan kami produksi di Indonesia,” pungkas dia.

Sebelum BYD M6, BYD telah memperkenalkan mobil listrik model lain seperti BYD Seal, Dolphin, dan Atto 6 di Indonesia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kota Jakarta terus didorong sebagai pusat bisnis nasional. Hal itu menyusul adanya pergeseran Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta dan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) berkolaborasi menyelenggarakan Jakarta International Investment, Trade, Tourism, & SME Expo (JITEX) 2024.

Koordinator Asosiasi Ritel dan Ekosistemnya sekaligus Ketua Umum HIPPINDO Budihardjo mengatakan Jakarta International Investment, Trade, Tourism & SMEs Expo (JITEX) 2024 adalah bukti konkret dari potensi Jakarta sebagai pusat bisnis global.

Dengan berbagai mata acara penting seperti pameran, investasi, inovasi produk lokal & UMKM, dan peluang pencocokan bisnis, acara ini bertujuan untuk menarik pembeli baik lokal maupun internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

"Event ini merupakan wujud nyata untuk mendorong upaya perkuatan perdagangan di dalam negeri, salah satunya melalui gerakan Belanja di Indonesia Aja," ujar dia dalam konferensi pers siang ini di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (17/7).

Budihardjo juga menambahkan bahwa untuk mendukung Jakarta sebagai Kota Global Berjuta Pesona, JITEX 2024 akan menjadi event B2B, B2G, dan B2C sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan HIPPINDO.

"Dengan diselenggarakannya JITEX 2024 ini, Jakarta dapat menjadi pilihan bagi buyer lokal maupun internasional untuk menemukan produk-produk berkualitas dan membuka banyak peluang bisnis bagi para pelaku usaha dalam negeri karena didatangi oleh banyak investor," pungkasnya.

Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, mengatakan evolusi Jakarta menjadi kota global adalah bukti ketangguhan dan inovasi kami.

Banyak perusahaan rintisan, perusahaan multinasional, dan pengusaha tertarik dengan Jakarta karena Jakarta memiliki infrastruktur yang kuat, kebijakan yang ramah bisnis dan tenaga kerja yang profesional.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bisnis dan pariwisata internasional," ungkap Haryati.

Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas PPKUKM, menyatakan Jakarta memiliki potensi besar di panggung internasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perlu didorong sebagai tujuan utama untuk bisnis dan pariwisata.

“JITEX 2024 adalah tonggak penting dalam upaya kami untuk mengangkat UMKM Jakarta ke panggung global. Pameran ini akan menyoroti inovasi dan kualitas produk lokal kami, mendorong kemitraan internasional dan pertumbuhan bisnis,” tutup Elisabeth.

Sebagai tambahan, Jitex 2024 akan berlangsung di di Cendrawasih Hall dan Lower Lobby, Jakarta Convention Center pada 7-11 Agustus 2024 mendatang.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik dari negara lain untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri, sehingga sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier di Jakarta, Selasa mengatakan masifnya barang jadi plastik tersebut secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik, hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," kata dia dalam keterangannya, Rabu (17/7).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Disampaikannya, alasan barang yang dijual oleh negara tersebut lebih murah dikarenakan upah pekerja (labour cost) di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

Oleh karena itu dirinya mendorong supaya pemerintah menerapkan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih apabila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Hal itu bertujuan supaya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan selain menerapkan pengetatan impor di setiap regulasi yang diterapkan, pemerintah dalam hal ini Bea Cukai mesti menindak dengan tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan bea cukai harus paham SNI itu apa saja," katanya.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plasik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen, sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Reporter: Vina Elvira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) menilai revisi Peraturan BPOM tentang Label Pangan Olahan pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) akan memberatkan para pelaku usaha.

Ketua Aspadin Rachmat Hidayat mengatakan, mengenai peratauran pelabelan yang baru diterbitkan BPOM memang akan memberatkan pelaku usaha, terutama produsen AMDK skala kecil dan menengah. Hal ini karena akan ada tambahan biaya dan proses pelabelan yang besar.

“Hal ini juga mungkin yang menjadi pertimbangan BPOM sehingga baru mewajibkan pelabelan ini 4 tahun setelah peraturan tersebut diterbitkan,” ungkap Rachmat, kepada KONTAN, Rabu (17/7).

Di sisi lain, Aspadin menggarisbawahi bahwa semua AMDK dalam kemasan apapun adalah aman selama memiliki izin edar dari BPOM.

Dia menjelaskan, AMDK dikemas dalam berbagai macam kemasan yang diizinkan oleh BPOM sesuai peraturan yang berlaku.

BPOM menjaga keamanan kemasan pangan melalui penerapan ambang batas migrasi kemasan pangan yang diatur bagi semua jenis kemasan pangan yang diedarkan di Indonesia.

Di dalam peraturan tentang kemasan pangan dari BPOM, tercantum bahwa semua jenis kemasan pangan memiliki potensi migrasi dari zat kimia yang dikandungnya, seperti BPA pada bahan PC atau EG DEG dan Asetildehida pada bahan PET.

Apabila suatu jenis kemasan produk memenuhi ambang batas migrasi yang diatur BPOM, maka BPOM akan mengeluarkan izin edar yang menyatakan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi.

“Ini artinya semua AMDK yang sudah memiliki izin edar dari BPOM dan dijual di masyarakat adalah aman untuk dikonsumsi,” jelasnya.

Untuk diketahui, (BPOM) menerbitkan perubahan aturan terkait label pangan olahan berdasarkan kajian risiko Bisfenol A (BPA) pada air minum dalam kemasan (AMDK).

Pada peraturan terbaru, BPOM mewajibkan pencantuman potensi bahaya BPA pada air minum dalam kemasan yang menggunakan kemasan polikarbonat.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT ASDP Indonesia Ferry mendukung program Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Dukungan itu dilakukan melalui Program Vending Machine UMKM Binaan ASDP yang sejalan dengan Sustainable Development Goals/SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin, menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk memperluas pemasaran, promosi, dan distribusi produk UMKM secara lebih efisien dan omnichannel.

“ASDP menyambut baik program ini dan selalu siap berkolaborasi dengan BUMN lainnya untuk memberdayakan UMKM di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (17/7).

Melalui program ini, masyarakat dapat menikmati pengalaman baru dalam membeli produk-produk lokal terbaik dengan mengunjungi unit-unit vending machine UMKM yang tersebar di berbagai lokasi strategis.

Ini merupakan solusi inovatif bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan awareness, mencapai target pasar, dan memperkuat showcase produk mereka dengan lebih efisien.

“Dari ASDP sendiri menempatkan 2 vending machine yang berlokasi di kantor pusat ASDP dan Pelabuhan Eksekutif Merak per Rabu, 5 Juni 2024 yang beroperasi otomatis selama 24 jam penuh,” jelas Shelvy.

Ia juga menambahkan bahwa vending machine tersebut menjual produk-produk UMKM binaan BUMN, seperti makanan, minuman, kerajinan tangan, dan lain sebagainya dengan harapan dapat membantu pemberdayaan UMKM di Indonesia sehingga mampu meningkatkan perekonomian nasional.

Dengan adanya program ini, ASDP berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM di Indonesia, sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

ASDP telah memiliki lebih dari 200 mitra binaan UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sebagai dukungan untuk terus meningkatkan daya saing para UMKM, kami masih terus membina serta menambah mitra binaan UMKM yang secara wilayah tersebar luas dan dalam bidang yang cukup variatif," tambah Shelvy.

Langkah nyata lainnya yang diambil oleh ASDP melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini adalah dengan menyediakan fasilitas di area komersial Hotel Meruorah dan kapal untuk menjual produk asli UMKM Labuan Bajo.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dipercaya menyuplai produk pada jalan-jalan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. WSBP dipercaya untuk menyuplai beton Readymix dalam Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang 5B SP Rico.

Sebelumnya WSBP sudah menyuplai proyek pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Seksi 6C-1 SP, 3 ITCI Simpang 1B, pembangunan jalan akses Bandara VVIP IKN, dan banyak proyek jalan serta jembatan lainnya di IKN.

“Partisipasi WSBP dalam proyek ini merupakan bukti nyata komitmen kami dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis di Indonesia. Kami bertekad untuk menyelesaikan proyek ini tepat waktu dengan tetap memberikan kualitas terbaik,” ujar Fandy Dewanto, Vice President of Corporate Secretary WSBP, Rabu (17/7).

Proyek ini dimulai pada 13 Maret 2024 dan ditargetkan selesai pada September 2024. Atas proyek yang dipegang oleh Hutama-Modern-BCK KSO ini, WSBP menyuplai beton Readymix. Untuk proyek Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang 5B SP Rico ini, WSBP memperoleh tiga kali pengulangan order. Ini menunjukkan kepercayaan pelanggan pada produk-produk produksi WSBP.

WSBP memberikan produk Readymix terbaiknya yang diproduksi dari Batching Plant Tempadung ke lokasi proyek di Pulau Balang. Produk Readymix yang disuplai mencakup RMX FC30 FL55-85, RMX FC30 SL12, dan RMX FC35 SL12. Setelah diproduksi, produk-produk terbaik ini dikirimkan menggunakan truck mixer, WSBP memastikan mutu tetap terjaga selama pengiriman.

Sebagai informasi, WSBP memiliki dua batching plant untuk memenuhi semua kebutuhan suplai produk Readymix di wilayah IKN yaitu Batching Plant WSBP Tempadung dan Sepaku. Selain Jalan Bebas Hambatan IKN Segmen Jembatan Pulau Balang 5B SP Rico, Batching plant ini menyuplai berbagai proyek penting di Ibu Kota Nusantara.

Beberapa proyek yang juga disuplai oleh WSBP di IKN termasuk Gedung Sekretariat Presiden, Bangunan Pendukung Kawasan Istana Kepresidenan, dan Proyek Jalan Sumbu Kebangsaan. Batching Plant WSBP di IKN ini juga menyuplai untuk Proyek Jalan Tol Segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang Seksi 5A dan Proyek Jalan Akses Bandara VVIP IKN.

Dengan adanya proyek ini, WSBP optimis dapat membuka peluang untuk mendapatkan kontrak eksternal lainnya di masa mendatang, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Hal ini jelas memperkuat posisi WSBP sebagai mitra terpercaya dalam proyek-proyek infrastruktur strategis di Indonesia.

“Keikutsertaan kami dalam proyek ini bukan hanya tentang menyediakan material, tapi juga tentang memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Kami berkomitmen untuk menjaga standar kualitas tertinggi dalam setiap tahap produksi dan pengiriman, serta memastikan setiap proyek selesai tepat waktu,” ucap Fandy Dewanto.

Sebagai bagian dari misi perusahaan, WSBP berkomitmen untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

WSBP terus berupaya menjadi pemimpin dalam industri beton pracetak dengan inovasi dan keunggulan operasional yang konsisten. WSBP juga bertekad membangun Tata Kelola yang Baik dengan menerapkan etika dan kepatuhan terhadap seluruh peraturan yang berlaku dalam setiap proses bisnis perusahaan.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perum Peruri mendukung kemajuan digitalisasi di Indonesia dengan meluncurkan e-Polis, sebuah solusi digital untuk sektor asuransi.

Dalam acara Seminar "Literasi e-Polis dan Pemanfaatan AI untuk Proses Penerbitan dan Pemeriksaan Keabsahan Polis" yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di MAIPARK Ballroom, Jakarta, pada Senin (15/7), PERURI memperkenalkan inovasi ini kepada para anggota AAUI.

E-Polis adalah solusi modern yang meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam penerbitan serta pemeriksaan keabsahan dokumen polis asuransi.

Farah Fitria Rahmayanti, Direktur Digital Business Peruri mengatakan bahwa e-Polis memperkuat peran Peruri sebagai penjamin keaslian dokumen penting di Indonesia.

“Kami memastikan setiap e-Polis memiliki fitur forensik dengan keamanan berlapis untuk mencegah pemalsuan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (17/7).

Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP, Patria Susantosa, juga menekankan pentingnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pengadaan. Menurutnya, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan. Regulasi mengenai e-Polis diatur dalam Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015.

Ketua AAUI, Budi Herawan, mengapresiasi kehadiran e-Polis sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan jaminan keaslian polis melalui digitalisasi.

“Memasuki era digitalisasi, kita dapat meminimalisir berbagai persoalan yang sering terjadi dalam proses asuransi. Teknologi dalam digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya.

Asep Iskandar, Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, menyatakan bahwa OJK berkomitmen untuk mendukung implementasi digitalisasi di sektor asuransi.

Sejak didirikan pada 1971, Peruri telah berhasil bertransformasi dari security printing menjadi perusahaan teknologi high security.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II bahwa rata-rata lifting gas bumi mengalami penurunan yaitu dari 955 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) pada semester I tahun 2023 menjadi 918 rbsmph pada semester I tahun 2024.

"Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tingkat alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua," tulis Sri Mulyani, dikutip Rabu (17/7).

Secara terpisah, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengembangkan sumber minyak dan gas bumi yang ditemukan.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, percepatan produksi ini dibutuhkan untuk mendukung target produksi gas bumi sebesar 12 miliar standar kaki kubik per hari pada 2030.

"Target ini termasuk dalam rencana jangka panjang (LTP) SKK Migas, sehingga target produksi 2030 harus menjadi komitmen bersama kontraktor," kata Dwi dalam Peringatan Ulang Tahun SKK Migas ke 22, dikutip Rabu (17/7).

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan, produksi migas diperkirakan akan dapat meningkat di semester II dengan masuknya kontribusi dari akselerasi pemboran sumur (termasuk program workover) salah satunya Banyu Urip Infill Clastic dan project onstream seperti lap akatara dan forel," kata Hudi kepada Kontan, Senin (15/7).

Ia menerangkan, program Fiiling the Gap antara lain insiatif program additional dan akselerasi WO/WS, program debottlenecking fasilitas produksi, optimasi salur gas termasuk upaya reducing fuel/flare, optimasi kegiatan planned S/D (di luar program WP&B 2024) juga diharapkan sudah berkontribusi untuk memperkecil gap produksi minyak.

"Selain itu upaya pemeliharaan juga dijalankan untuk memastikan kehandalan fasilitas produksi sampai akhir tahun" ujar Hudi.

Hudi menambahkan bahwa pihaknya sudah inventarisir dan diskusi teknis dengan semua KKKS dan sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan, misalnyà akan ada studi suburface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pemboran.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga meminta kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan Bagian Wilayah Kerja migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya. Upaya ini dilakukan untuk mengoptimalisasi produksi migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, Kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, lanjutnya, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

“Terhadap bagian WK Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan,” kata Ariana, Minggu (7/7).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia National Air Carier Association (INACA) mengatakan kenaikan tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax harus sesuai dengan perbaikan pelayanan dan fungsi bandara-bandara di Indonesia.

"Mestinya setiap kanaikan passenger service charge(PSC) diikuti dengan perbaikan pelayanan sesuai fungsi pelayanan bandara bukan fancy atau untuk kemewahan," ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) INACA, Bayu Sutanto saat dihubungi Kontan, Rabu (17/07).

Semestinya, kenaikan airport tax yang akan ditanggung oleh konsumen dalam bentuk PSC disesuaikan dengan tarif batas atas (TBA) tiket pesawat.Kalau TBA tidak direvisi sebaiknya jangan disetujui kenaikan PSC dan biaya lainnya.

Bayu mengingatkan, kenaikan airport tax ini nantinya juga akan berpengaruh padakenaikan harga tiket. Pada akhirnya bisa berpengaruh padapenurunan jumlah konsumen yang melakukan perjalanan dengan pesawat.

"Mungkin akan berpengaruh bagi segmen travellerdanbagi yang mengunjungi keluarga. Tetapi, bagi segmen koroprasi dangovernmenttidak akan berpengaruh,"imbuhnya

Asal tahu saja, selama ini kenaikan pajak bandara diatur sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam penyesuaian tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau airport tax.Sesuai peraturan Kemenhub, besar biaya-biaya bandara termasuk PJP2U atau PSC bisa dinaikkan setiap 2 tahun. Sementarauntuk harga tiket dan TBAhanya akan ditinjau ulang setiap 6 bulan.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

JAKARTA. PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mulai merangsek ke pasar mobil listrik sport. Hal ini ditunjukkan dengan peluncuran Hyundai Ioniq 5 N pada Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024.

Hyundai Ioniq 5 N merupakan mobil listrik bertenaga tinggi (high performance) yang mudah dikendarai (fun to drive). Model ini dibekali mesin dengan output daya maksimum 478 KW atau 650 PS dan torsi maksimum 770 Nm.

Dari situ, Ioniq 5 N memungkinkan untuk berakselerasi dari 0 sampai 100 kilometer per jam hanya dalam waktu 3,4 detik. Mobil ini pun memiliki kecepatan maksimum hingga 260 km/jam.

Ioniq 5 N dirancang dengan tiga pilar DNA Hyundai N yaitu Corner Rascal, Everyday Sports Car, dan Race Track Capability. Ketiga pilar ini mampu memberikan pengalaman berkendara yang dinamis dan tak terlupakan bagi para pengguna Ioniq 5 N.

Franciscus Soerjopranoto, Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia mengatakan, Ioniq 5 N telah menjadi mobil listri bertenaga tinggi yang diakui kehebatannya di dunia.

Lantaran sudah memiliki kapasitas yang mumpuni, Ioniq 5 N akan turut diproduksi langsung di Indonesia demi menjawab permintaan konsumen terhadap mobil listrik sport yang andal dalam melibas jalan raya di Tanah Air. Lantas, Ioniq 5 N dapat dipesan oleh konsumen dengan harga Rp 1,3 miliar.

“Dari segi volume penjualan tentu rasanya tidak akan sebanyak mobil listrik kami lainnya, karena segmen Ioniq 5 N tergolong niche,” kata Soerjo saat acara GIIAS 2024, Rabu (17/7).

Dia menambahkan, Ioniq 5 N diharapkan dapat mulai didistribusikan ke konsumen paling cepat Oktober tahun ini.

Selain itu, ada peluang bagi Hyundai untuk mengekspor Ioniq 5 N ke mancanegara. Kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, hingga Amerika Selatan dan Tengah menjadi pasar potensial bagi Hyundai untuk mengirim Ioniq 5 N dari Indonesia.

“Kami dengar potensi ekspor ini sudah dijajaki oleh HMMI (Hyundai Motor Manufacturing Indonesia) melalui koordinasi dengan perwakilan Asia Pasifik. Mudah-mudahan segera (ekspor),” pungkas dia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Utama PT Jababeka Tbk (KIJA) Setyono Djuandi (SD) Darmono berikan tanggapannya terkait insentif investasi IKN yang ditawarkan Pemerintah pada investor.

Pendiri sekaligus Direktur Utama PT Jababeka Tbk (KIJA) Setyono Djuandi (SD) Darmono mengatakan insentif yang diberikan pemerintah kepada investor untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) cukup menarik, namun belum tentu dibutuhkan oleh para investor.

"Terkait insentif-insentif di IKN menurut saya menarik tapi kalau saya boleh usul, ya tolong diajak runding, yang mau masuk itu apakah nanti yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan mereka? Belum tentu," ungkap Darmono saat ditemui Kontan di acara Media Gathering, di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (17/07).

Darmono menambahkan, misalnya pemerintah memutuskan memberi hak guna usaha (HGU) lahan dan hak guna bangunan (HGB) di Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga mencapai lebih dari 100 tahun, namun itu kembali lagi dengan kebutuhan masing-masing investor.

"Misalnya saya dikasih HGB 150 tahun. Saya gak perlu HBG 150 tahun yang seharusnya perlu mungkin tanahnya gratis, gak perlu bayar sewa 30 tahun pertama misalnya. Nanti ditinjau lagi, itu kan yang lebih memungkinkan, kira-kira itu. Jadi saya selalu mengusulkan kepada pemerintah, ditanya dulu lah investornya," jelasnya.

Untuk diketahui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah disetujui Presiden Jokowi menjadi UU.

Beleid untuk membenahi ketentuan yang mengatur tentang hak atas tanah (HAT) di wilayah IKN.

Aturan dalam Pasal 16A ayat (1) memberikan hak guna usaha (HGU) paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat diberikan lagi untuk 1 siklus dengan jangka waktu yang sama sehingga totalnya untuk 2 kali siklus jangka waktu HGU mencapai 190 tahun.

Dan bentuk HAT yang diperjanjikan itu hak guna bangunan (HGB), jangka waktu yang diberikan paling lama 80 tahun melalui 1 siklus pertama dan bisa melakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Sehingga total HGB mencapai 160 tahun.

Kemudian, saat ditanya apakah Jababeka akan ikut ambil bagian dalam pembangunan IKN, Darmono mengatakan pihaknya hanya akan membangun jika diminta.

"Kami tidak pernah merencanakan akan membangun kota baru kecuali diminta. Di Cikarang, kita diminta Pemda Jawa Barat, itu tolong tanah yang gak keurus tolong dibuat kawasan Industri, itu tahun 1988. Terus di Tanjung Lesung juga diminta, Kendal juga diminta Gubernur Jawa Tengah, di Morotai juga untuk membantu rakyat Indonesia Timur," jelasnya.

Ia menambahkan, selama belum ada arahan dari pemerintah terkait, pihaknya belum ada rencana ambil bagian di IKN.

"Jadi kita selalu disuruh, nah IKN kita diem aja karena belum disuruh kok. Kalau kita disuruh kan enak rundingnya, karena gak pernah disuruh kita tunggu aja dulu," tutupnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

JAKARTA. Citroen Indonesia akan segera memulai produksi mobil listrik Citroen E-C3 secara completely knock down (CKD) di dalam negeri. Rencananya proses produksi akan dimulai pada Agustus nanti.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Indomobil Group, Stellantis, dan PT National Assemblers pada ajang Gaikindo Indonesia Internasional Auto Show (GIIAS) 2024, Rabu (17/7).

Chief Executive Officer PT Indomobil National Distributor, Tan Kim Piauw menyampaikan, akan memulai produksi massal perdana mobil listrik Citroen E-C3 di pabrik National Assemblers milik Indomobil Group di Purwakarta, Jawa Barat pada Agustus nanti.

Adapun 2—3 bulan sebelumnya, Citroen telah melakukan serangkaian uji coba untuk produksi mobil listrik tersebut di pabrik Purwakarta.

“Pabrik kami di Purwakarta bisa memproduksi 6.000 unit per tahun dalam kapasitas normal atau satu shift,” ujar Tan Kim Piauw ketika ditemui di GIIAS 2024, Rabu (17/7).

Setelah produksi massal berhasil dilakukan, Citroen secara bertahap akan menghentikan impor E-C3 dan akan fokus menjual model tersebut dengan fasilitas perakitan dalam negeri.

Citroen sendiri menjadi merek pertama yang memperoleh insentif bebas bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik completely built up (CBU) dari pemerintah. Tan Kim Piauw mengaku pihaknya memperoleh kuota impor sekitar 4.500 unit untuk model E-C3 dengan bantuan insentif.

Namun, Citroen sudah berbicara ke pemerintah bahwa mereka belum tentu menyerap seluruh kuota impor yang diperoleh seiring beroperasinya pabrik di Purwakarta.

“Kami justru akan segera mengejar target TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) minimal 40% untuk bisa mendapat insentif PPN,” pungkas dia.

Dalam catatan Kontan, Citroen E-C3 dipasarkan dengan harga Rp 377 juta setelah mendapat insentif bebas bea masuk dan PPnBM impor mobil listrik CBU.