Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hilirisasi merupakan salah satu dari 17 program prioritas pemerintahan Prabowo sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan efek ganda lainnya.

Ferry Latuhihin, Ekonom Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran mengatakan, kebijakan hilirisasi penting karena untuk menghasilkan produk bernilai tambah lebih.

Dengan demikian, produk Indonesia bisa lebih kompetitif karena tak hanya berupa barang baku mentah yang dihasilkan.

"Dari hilirisasi juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menggejot penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak," katanya saat berbincang dengan KONTAN, Kamis (17/10/2024).

Menurut Ferry, hilirsasi yang dijalankan pemerintahan Prabowo dari mulai tambang, produk agro hingga kelautan atau maritim.

Tapi seyogianya yang harus terus digenjot adalah hilirisasi non tambang, karena potensinya juga sangat besar.

Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Indonesia jangan tergantung pada produk pertambangan.

Potensi ekonomi dari produk agro dan kelautan Indonesia juga sangat besar namun belum optimal dimanfaatkan bagi keadilan ekonomi seluruh rakyat Indonesia.

Di sisi lain, hilirisasi dan industrialisasi sektor agro dan kelautan tidak mengundang dampak negatif atau merugikan masyarakat seperti hilirisasi nikel yang mengundang polemik.

"Kita harus belajar dari pengalaman kekagalan hilirisasi nikel. Sehingga, ke depan harus hati-hati lagi karena akibat hilirisasi nikel yang salah dari awal maka terjadi kerusakan lingkungan sangat parah, menghasilkan emisi karbon yang pada akhirnya merugikan masyarakat," sebut Ferry.

Kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggapp salah dari awal. Ferry bilang, salahnya tidak didukung dengan man power yang benar.

Akibatnya, banyak smelter nikel yang dibangun dan dimiliki oleh perusahaan asing. Semestinya, pengolahan nikel ini dilakukan oleh BUMN atau konsorsium perusahaan negara.

Tak pelak, keuntungan malah mengalir deras ke luar negeri, sedangkan masyarakat terdampak kerusakan lingkungannya seperti yang terjadi di Sulawesi akibat abai aspek lingkungan atau ESG (environmental, social, dan governance).

"Negara juga kehilangan potensi pendapatan karena perusahaan asing diduga melakukan penghindaran pajak melalui skema transfer pricing," bebernya.

Berkaca dari kebijakan nikel, Ferry bilang, hilirisasi untuk sentor tambang harus hati-hati, jangan serampangan karena berdampak luas.

"Ini pendapat saya secara pribadi, bukan TKN, sebaiknya hilirisasi nikel tidak dilanjutkan atau moratorium dulu," tandasnya.

Hilirisasi nikel dari pertambangan sampai ke pabrik pengelolaan menyebabkan masyarakat kehilangan ruang hidup, ganggu kesehatan, deforestasi, pencemaran lingkungan, hingga berisiko memperparah krisis iklim.

Laporan Climate Rights International (CRI) yang rilis Januari lalu memperlihatkan berbagai dampak dari pertambangan nikel sampai ke kawasan industrinya di Halmahera, Maluku Utara.

CRI mengambil studi kasus di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan tambang nikel sekitar pulau itu.

Industri nikel di Halmahera, merupakan penyebab utama deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati.

Setidaknya, 5.331 hektare hutan tropis terbabat dalam konsesi pertambangan nikel di Halmahera hingga melepas 2,04 metrik ton gas rumah kaca (CO 2 e) yang sebelumnya tersimpan di hutan itu.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengakui bahwa saat ini untuk mengurus perizinan terkait pembangunan perumahan dan permukiman masih membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi.

"Untuk perizinan selama ini masih rentang panjang, waktu lama dancost yang tinggi. Harus ada terobosan untuk menyelesaikan masalah ini semua," ungkap Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Apersi Junaidi Abdillah saat dihubungi Kontan, Kamis (17/10).

Menurutnya salah satu cara untuk memecah masalah tersebut adalah denganmemisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

"Salah satu usulan Apersi yaitu berdirinya Kementerian yang fokus, mengingat sektor Perumahan adalah sektor yang strategis.Kita butuh perumahan ini ada yangngurusinlebih fokus terkait perumahan," tambah Junaidi.

Meski begitu, Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, pemisahan Kementerian PUPR seperti mengulang sejarah pada masa orde baru.

Di mana, pada zaman orde baru kementerian ini sudah sempat dipisah dan hasilnya tidak memuaskan.

“Begitu banyak tanah subur, tanah pertanian yang dijadikan perumahan, makanya dulu Perumahan Rakyat ini kementeriannya dihapus,” tuturnya.

Ia menambahkan, menurutnya selama ini Kementerian PUPR sudah berjalan baik terbukti dari target-target yang mampu dicapai olehMenteri PUPR Basuki Hadimuljono selama masa kepemimpinan Presiden Jokowi.Pemisahan ini menurutnya, lebih condong pada kepentingan politik atau bagi-bagi kue.

“Nggak efektif, lebih cenderung ke bagi-bagi kue,” ujarnya.

Sebelumnya, pemisahan Kementerian PUPR tercetus dari pernyataanKetua MPR RI Bambang Soesatyo yang setuju jika presiden terpilih Prabowo Subianto memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Ia beralasan, kebutuhan rumah tinggal semakin meningkat setiap tahun. Baru sekitar 70% lebih penduduk Indonesia yang memiliki rumah dengan hak milik. Sebanyak 36,8 persen dari penduduk Indonesia tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Makanya saya setuju bahwa ke depan kalau memang ada rencana presiden terpilih hari ini Pak Prabowo memisahkan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umumnya," kata Bambang di Gedung Nusantara V MPR/DPR RI, dikutip Kamis (17/10).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengungkap penyebab turunnya eksporCrude Palm Oil(CPO) dan turunannya pada September 2024.
Menurut Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono salah satu penyebab utamanya adalah persaingan harga CPO dengan minyak nabati lainnya seperti minyak bunga matahari (sun seed oil) dan minyak kedelai (soybean oil).
"Penurunan ekspor minyak sawit kita salah satu penyebabnya adalah karena harga minyak sawit lebih mahal dari minyak bunga matahari. Sehingga ini membuat (minyak) bunga matahariover suply.Demikian juga terhadap minyak kedelai, selisih harganya sangat kecil," ungkap Eddy saat dihubungi Kontan, Kamis (17/10).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, memberikan pandangannya mengenai potensi dampak dari semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden terpilih, Prabowo Subianto, terhadap proses perizinan bisnis di sektor perhotelan dan restoran. Menurut Hariyadi, penambahan kementerian bisa berdampak pada kelambatan proses pengambilan keputusan yang krusial bagi pengusaha.

“Pasti ada dampaknya, apalagi jika terjadi pemisahan kementerian atau lembaga yang sebelumnya terintegrasi. Ini akan menciptakan kevakuman sementara karena butuh waktu untuk membentuk institusi baru dan mengatur koordinasi antar lembaga,” kata Hariyadi kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia mencontohkan pemisahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada periode sebelumnya, yang sempat menyebabkan kelambatan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi antara kementerian yang baru terbentuk. Menurutnya, proses penyesuaian ini akan mempengaruhi efisiensi bisnis, terutama dalam hal perizinan dan regulasi.

“Contohnya, industri kreatif dan pariwisata yang sebelumnya digabungkan, sekarang dipisah lagi. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi bagaimana proses perizinan berjalan, karena ada jeda waktu yang diperlukan untuk pembentukan institusi baru serta penyesuaian anggaran,” ujarnya.

Hariyadi menambahkan, selain potensi kelambatan dalam koordinasi, penambahan kementerian juga bisa menyebabkan peningkatan biaya operasional, baik di tingkat pemerintah maupun sektor bisnis.

“Jika kementerian baru tidak memiliki anggaran yang cukup, tentu pelayanan yang diberikan juga akan terhambat. Ini bisa memperlambat proses perizinan dan berujung pada peningkatan biaya operasional bagi pengusaha,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa proses perizinan yang sudah berjalan dapat mengalami penundaan karena struktur baru yang membutuhkan waktu untuk konsolidasi.

"Kalau kementerian baru belum siap, jelas ada jeda waktu untuk menyesuaikan diri. Ini berdampak langsung pada kita yang menunggu keputusan dari pemerintah terkait izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan bisnis," ungkapnya.

Ketika ditanya mengenai langkah konkret yang bisa diambil PHRI untuk memastikan perubahan ini tidak memperlambat proses bisnis, Hariyadi menyatakan bahwa peran PHRI terbatas karena kewenangan ada di tangan pemerintah.

"Ini domainnya pemerintah. Kita tidak bisa banyak melakukan intervensi, karena semuanya bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menyesuaikan diri dan membentuk institusi baru,” jelasnya.

Namun, Hariyadi menekankan pentingnya konsistensi dari pemerintah agar tidak terlalu banyak perubahan yang berdampak pada proses bisnis.

“Idealnya, perubahan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya tidak terlalu drastis, karena membutuhkan waktu bagi menteri baru untuk belajar dan mengkonsolidasikan timnya. Ini sudah memakan waktu, apalagi jika kementerian dipecah-pecah, tantangannya jadi lebih besar,” pungkasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-PEKALONGAN. Rumah Batik PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) terus mewujudkan komitmennya untuk melahirnya wajah-wajah pembatik baru.

Hal ini sebagai upaya untuk menjaga kelestarian budaya batik sekaligus menciptakan wirausaha mudah di bidang batik.

Pengelola Rumah Batik TBIG, Nanang Tri Purwanto mengatakan pihaknya menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada pelestarian batik. Rumah Batik ini merupakan bagian dari program bangun budaya yang diselenggarakan TBIG.

Nanang menyebut, sejak tahun 2014 hingga saat ini, pihaknya telah melahirkan wirausaha muda yang bergerak di bidang batik.

"Hingga sekarang kami telah menciptakan wirausaha muda dibidang batik. Selain itu kami juga berkontribusi dalam menjaga warisan budaya batik dengan berbagai kegiatan yang telah kami laksanakan," ujar Nanang dalam acara Wisuda Rumah Batik TBIG ke V di Desa Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (17/10).

Pada tahun ini, terdapat 32 wajah pembatik baru yang dinyatakan lulus dalam wisuda ke V, yang terdiri dari 20 siswa kelas reguler A dan 12 siswa kelas reguler B.

Sebagai informasi, kelas reguler A ini diisi oleh peserta pelatihan untuk usia produktif, sementara kelas regular B diikuti oleh anak-anak berkebutuhan khusus (difabel).

Dalam kesempatan yang sama, Head of CSR Department TBIG, Fahmi Sultan Alatas menyampaikan program tersebut tidak hanya ampuh menjaga warisan budaya khususnya batik, namun juga memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah.

Hal ini dikarenakan program Rumah Batik tidak hanya memberikan keterampilan dan keahlian membatik namun juga kewirausahaan dan pendampingan oleh koperasi binaan yang memberikan akses permodalan dan pendistrubusian barang yang dihasilkan oleh alumni dan pelaku usaha mikro batik di Pekalongan.

Koperasi pendamping ini bertindak sebagai care taker dengan memberikan kepastian pembayaran tunai kepada para perajin batik.

"Dari dampak ekonominya, adanya kepastian bayar pada pelaku usaha mikro sebesar mungkin Rp 1 miliar ya untuk transaksi produk di tahun 2024 ini," kata Fahmi.

Sementara, Trainer Kepala Rumah Batik TBIG, Akhmad Faisal menambahkan, siswa yang sudah dinyatakan lulus ini akan diikutsertakan dalam program inkubasi dan diberikan pinjaman tanpa bunga untuk menjadi wirausaha.

Tidak hanya itu, para lulusan tersebut juga diberikan pesanan produksi batik dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan jaringan toko batik di Jakarta, Semarang, Solo, Cirebon dan Surabaya.

"Setelah lulus dari sini, mereka nanti akan masuk ke program inkubasi yang tadi rencana program inkubasinya sudah mereka paparkan (presentasi). Itu nanti kita review lagi, kalau sudah oke mereka langsung produksi. Untuk permodalannya nanti dibantu sama koperasi," kata Faisal.

Sebagai informasi, Rumah Batik TBIG didirikan pada tahun 2014 di Pakalongan, Jawa Tengah, sebagai salah satu inisiatif program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

Rumah Batik TBIG memiliki misi untuk melestarikan batik nusantara sebagai warisan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas hidup perajin batik di Pekalongan.

Selama 10 tahun terakhir, Rumah Batik TBIG telah membekali siswa setempat dengan workshop kerajinan batik dengan penerapan pewarna alami dan penggunaan fasilitas pengolahan limbah sederhana.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para produsen komponen mencoba mencari peluang bisnis di pasar ekspor di tengah lesunya pasar kendaraan roda empat di dalam negeri.

Hamdani Dzulkarnaen Salim, Ketua Umum Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mengatakan, potensi ekspor komponen cukup terbuka seiring kebijakan moneter global yang berangsur-angsur mulai dilonggarkan. Hal ini ditandai oleh penurunan suku bunga acuan The Fed beberapa waktu lalu.

GIAMM juga menilai, penguatan kurs rupiah terhadap dollar AS akan memudahkan para produsen komponen dalam memenuhi kebutuhan impor bahan baku. Sebab, kondisi seperti ini membuat biaya impor bahan baku menjadi lebih terjangkau, sehingga pihak produsen tetap bisa menghasilkan produk komponen yang berdaya saing di pasar global.

“Tentu kami tetap berusaha memaksimalkan semua hal untuk mendorong ekspor,” kata Hamdani, Kamis (17/10).

Dia menambahkan, penjualan komponen di pasar domestik cukup menantang tahun ini, mengingat tren penjualan mobil baru mengalami perlambatan. Penurunan penjualan tersebut juga diikuti oleh penurunan produksi mobil baru yang membuat permintaan komponen otomotif di segmen Original Equipment Manufacturing (OEM) cenderung lesu.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional terkoreksi 16,2% year on year (yoy) menjadi 633.218 unit pada Januari-September 2024.

Para produsen komponen pun mencoba memaksimalkan penjualan di segmen aftermarket yang tidak berkaitan langsung dengan tren produksi mobil tahun ini. Segmen ini lebih berkaitan dengan populasi aktif mobil yang besar di Indonesia.

Lain hal dengan mobil, penjualan komponen OEM di pasar sepeda motor disebut GIAMM memiliki prospek yang lebih menjanjikan sepanjang tahun ini. Maklum, penjualan motor di Indonesia tetap tumbuh positif di saat kondisi ekonomi nasional belum stabil.

Data AISI menunjukkan, penjualan motor nasional naik 3,19% yoy menjadi 4.872.496 unit pada Januari-September 2024.

“Kami berusaha memaksimalkan efisiensi dan tetap meningkatkan produktivitas,” tandas dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mercedes-Benz Indonesia melanjutkan tradisi panjangnya selama 54 tahun di Tanah Air dengan berpartisipasi pada acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia, yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2024.

Sebagai bagian dari acara kenegaraan ini, melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Mercedes-Benz akan memberikan dukungan berupa 60 unit Mercedes-Benz S-Class yang nantinya akan digunakan sebagai kendaraan resmi para tamu negara dari seluruh dunia.

Keikutsertaan ini menegaskan peran Mercedes-Benz sebagai mitra terpercaya dalam menyediakan kendaraan mewah yang berstandar kenyamanan serta keamanan tinggi untuk berbagai acara penting kenegaraan, termasuk kendaraan kepresidenan.

Roelof Lamberts, CEO PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia mengatakan, pelantikan presiden merupakan momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mercedes-Benz tentu bangga dapat kembali mendukung dan berpartisipasi dalam acara bersejarah ini.

"Apalagi bulan Oktober 2024 ini kami merayakan 54 tahun hadir di Indonesia,” imbuh dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (17/10).

Dia melanjutkan, lebih dari lima dekade Mercedes-Benz selalu dipercaya sebagai penyedia kendaraan kepresidenan, mulai dari era Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi.

"Ini menunjukkan komitmen kami yang berkelanjutan terhadap keamanan dan kenyamanan para pemimpin bangsa. Kehadiran kami dalam acara pelantikan ini adalah bentuk nyata dari kontribusi kami untuk Indonesia,” ungkapnya.

Setya Utama, Sekretaris Kementerian Negara turut menyampaikan apresiasinya terhadap Mercedes-Benz. Sebagai bagian dari acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ke-8 Republik Indonesia, berbagai tamu negara dan tokoh penting akan hadir pada momen penting ini.

Kementerian Sekretariat Negara bertanggung jawab dalam memastikan ketersediaan kendaraan VVIP untuk agenda kenegaraan seperti ini. Untuk itu, kendaraan Mercedes-Benz S-Class dipilih karena keandalan dan standar keamanan yang tinggi untuk mendukung mobilisasi para tamu VVIP.

"Kami turut memberikan apresiasi terhadap PT Inchcape Indomobil Distribution Indonesia atas dukungannya untuk peminjaman unit kendaraan Mercedes-Benz S-Class, sekaligus memberikan selamat kepada Mercedes-Benz atas kehadirannya di Indonesia selama 54 tahun,” jelas dia.

Mercedes-Benz selalu konsisten menunjukkan keunggulannya dalam memberikan kendaraan yang tidak hanya mewah, melainkan juga dengan fitur keamanan dan kenyamanan yang mumpuni bagi para pemimpin dunia.

Tidak hanya pada acara Pelantikan Presiden Republik Indonesia mendatang, sebelumnya Mercedes-Benz Indonesia juga menjadi kendaraan resmi para tamu negara di acara Konferensi Tingkat Tinggi IMF Bali 2018, Pelantikan Presiden Republik Indonesia 2019, dan juga HUT RI 2024 yang lalu di Ibu Kota Nusantara.

Model S-Class yang akan digunakan pada pelantikan ini dikenal dengan teknologi canggihnya, yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara terbaik bagi para tamu VVIP.

Tonton:IHSG Kembali Naik, CEK 10 Saham LQ45 dengan PER Terendah & Tertinggi 17 Oktober 2024

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) meluncurkan Cluster Louise di kawasan Summarecon Serpong pada bulan Oktober ini. Klaster Louise merupakan bagian dari District Melody yang ada di dalam kawasan Symphonia.

Summarecon Serpong yang memiliki luas 850 hektare (ha) menawarkan fasilitas ruang terbuka hijau melalui kawasan Symphonia. Kawasan Symphonia merupakan satu dari empat pengembangan kawasan yang ada di Summarecon Serpong. Tiga kawasan lainnya di wilayah Summarecon Serpong Pondok Hijau Golf, The Springs dan Scientia Garden.

Pengembangan area Summarecon Serpong memanfaatkan banyaknya ruang hijau dan danau. Kawasan ini berkembang pesat karena telah berdiri sekitar 2.000 unit rumah dari empat klaster di District Harmony dan telah dilakukan serah terima tepat waktu kepada penghuninya, mulai dari Cluster Verdi, Vivaldi, Rossini, hingga Cluster Premium Mozart.

“Lalu, ada pengembangan District Melody yang menaungi Cluster Martinez, Agnesi, Baroni, Leonora, dan Strozzi,” ujar Executive Director SMRA, Albert Luhur, dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Kedua district tersebut terhubung dengan pengembangan creative retail compound atau ruang kreatif terbuka yang akan diisi oleh 85 tenant shopping ternama, restoran fine dining, dan tempat hiburan lainnya yang bergabung di satu area seluas 3,9 ha.

Di bulan Oktober ini, Summarecon Serpong meluncurkan produk hunian terbaru Cluster Louise di District Melody. Mengusung desain modern klasik Amerika, hunian Louise dihadirkan untuk menikmati suasana resort di wilayah perkotaan.

“Summarecon Serpong menunjuk arsitek kelas dunia Thomas Elliott dari PAI Design untuk merancang hunian Louise dengan suasana alam di lingkungan sekitar.

Albert Luhur mengatakan, Cluster Louise dihadirkan bagi konsumen yang membutuhkan relaksasi di dalam hunian dengan suasana seperti di resort. Hunian ini memiliki keunggulan dari desain fasad modern klasik Amerika dengan tambahan Bay Window pada kamar utama. Konstruksinya yang menjorok keluar dinding utama akan mempercantik fasad rumah dan bisa dimanfaatkan sebagai tempat duduk ataupun bersantai.

“Konsep High Ceiling di bagian ruang tamu dengan suguhan kaca jendela di sekelilingnya, membuat hunian ini kaya akan cahaya dan sirkulasi yang membuat kenyamanan di dalam rumah,” tuturnya.

Cluster Louise at Symphonia akan dipasarkan sebanyak 173 unit. Pada tahap pertama penjualan akan dirilis sebanyak 44 unit.

Hunian ini ditawarkan dalam dua tipe. Pertama, tipe berukuran 8x15 dengan harga mulai dari Rp 3,6 miliar hingga Rp 3,9 miliar. Kedua, tipe berukuran 10x15 dengan harga mulai dari Rp 4,5 miliar hingga Rp 4,9 miliar.

Kedua tipe ini juga ditawarkan dengan versi premium melalui pilihan 2 dan 3 lantai yang sangat cocok dipakai sebagai ruang untuk berbagai kegiatan dan dilengkapi juga dengan toilet tersendiri.

Seluruh tipe hunian Louise dilengkapi dengan Smart Home System yang mengusung fitur smart door lock, smart IR, smart panel, smart socket, smart switch, solar panel, indoor/outdoor CCTV, door censor, serta EV Charging (installation only).

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, hunian Louise berlokasi dekat dengan Ruko Melody yang menyuguhkan berbagai tenant food dan fashion. Saat ini juga terdapat tenant-tenant yang sudah berdiri seperti Sonobebe, Kampung Kecil, Davina Motor, Pom Bensin Shell, Teras LAKON.

“Lalu, ada Sekolah Ekayana Genta Bangsa yang telah melakukan groundbreaking pada 05 Oktober 2024 lalu, dan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026,” ungkapnya.

Untuk menuju kawasan Symphonia saat ini memiliki banyak pilihan akses. Selain bisa melewati Jalan Boulevard Raya Gading Serpong dari exit tol Jakarta-Tangerang, juga terdapat akses baru yang menghubungkan kawasan Gading Serpong ke kawasan BSD City.

Akses yang menghubungkan dua kawasan ini akan melalui Jalan Boulevard Raya Gading Serpong dan terhubung ke kawasan sisi utara BSD City di Jalan BSD Bulevar Utara-Jalan Raya Pagedangan, tidak jauh dari gerbang tol BSD Barat di jalan tol Serang-Balaraja.

“Rencananya, akses tembus Gading Serpong-BSD City ini akan rampung pada akhir 2024,” paparnya.

Albert menuturkan, untuk meningkatkan aspek keamanan di sekitar kawasan, pada tahun 2023 Summarecon Serpong membangun Command Center sebagai pusat kendali dengan platform keamanan yang terintegrasi.

Berlokasi di gerbang utama kawasan Symphonia, Command Center ini berfungsi sebagai sebagai traffic management, quick respon, incident monitoring, Town Management Information System hingga guard patrol monitoring.

“Kawasan ini pun didukung pengelolaan Town Management berstandar tingi serta dilingkupi dengan fitur teknologi serta pengembangan kawasan yang asri dan berorientasi dengan alam,” tuturnya.

Tonton:Kebijakan Properti Prabowo Bisa Berdampak Baik bagi Saham BTN

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) mengungkapkan praktik illegal drilling alias penambangan minyak secara ilegal semakin marak. Illegal drilling ini mengakibatkan kerugian bagi negara dan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Aspermigas mengusulkan enam cara untuk memberantas illegal drilling yang bisa dilakukan oleh pemerintah.

Aspermigas mencatat beberapa kerugian seperti kerugian negara atas illegal drilling bisa mencapai Rp 60 triliun, merusak lingkungan dan menyebabkan korban jiwa.

Catatan WALHI, di Musi Banyuasin saja, terdapat lebih dari 4.500 sumur ilegal yang aktif dan kerugian dari aktivitas tersebut berdasarkan data WALHI diperkirakan mencapai Rp 49,5 triliun per tahun.

Dampak illegal drilling tidak hanya soal kerugian ekonomi atau pencemaran lingkungan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran seringkali terjebak dalam konflik sosial dan masalah kesehatan yang serius akibat paparan limbah berbahaya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro menyatakan pihaknya mengusulkan enam upaya untuk menumpas illegal drilling.Pertama, pembentukan task force atau badan khusus. Aspermigas mendorong pembentukan tim gabungan, badan atau task force yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam),dan terdiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Polri, KPK, TNI, Kementerian ESDM, Ditjen Migas, SKK Migas, dan Aspermigas sendiri.

"Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat menyatukan kekuatan dan keahlian dari berbagai instansi untuk menyelesaikan masalah ini dari akar hingga ke tingkat pelaku lapangan," kata Elan di Jakarta, Rabu malam (16/10).

Kedua, kata Elan, penegakan Hukum yang tegas dan sistematis ke akar masalah. Contohnya,seperti BNN dalam menaggulangi masalah Narkoba, hukuman yang berat dan tegas harus diberlakukan kepada mereka yang terlibat, termasuk pelaku utama, pemodal, serta oknum yang mendukung kegiatan illegal ini. Langkah ini penting untuk menciptakan efek jera yang nyata dan mencegah pelanggaran berulang.

"Kita ambil contoh ya, kejahatan illegal drilling ini bisa masuk kategori Extra-Organized Crime.Extra-Organized Crime itu selama ini kita punya tau hanya dua, narkoba dan korupsi. Kalau misalkan ilegal drilling ini urusan sumber daya alam, itu dijadikan Extra-Organized Crime. Karena apa? Itu merupakan kekayaan negara," ungkap Elan.

Selanjutnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kegiatan pengeboran ilegal. Aspermigas juga mengusulkan pengembangan program-program alternatif ekonomi. Program ini akan memberikan pelatihan keterampilan baru dan menciptakan lapangan kerja formal bagi masyarakat, sehingga mereka tidak lagi terpaksa bergantung pada aktivitas ilegal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Usulan berikutnya, pengawasan yang lebih ketat dengan teknologi penggunaan drone dan citra satelit dapat membantu aparat penegak hukum dan perusahaan migas untuk memantau lokasi-lokasi pengeboran secara real-time. Ini memungkinkan deteksi dini terhadap aktivitas pengeboran ilegal dan memungkinkan aparat bergerak lebih cepat dalam melakukan penindakan.

Kemudian, kolaborasi dengan masyarakat lokal dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pengeboran ilegal harus dilibatkan dalam pengawasan. Edukasi mengenai dampak negatif pengeboran ilegal serta peluang yang bisa didapatkan dari aktivitas ekonomi legal akan membantu menciptakan sinergi yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan migas.

Terakhir, pengembalian ke Pemerintah Bagian Wilayah Kerja yang Tidak/Kurang Terekploitasi Wilayah yang tidak dikerjakan dan dikembalikan menjadi tanggung jawab Pemda dan Aparat terkait untuk penertiban di sokong oleh Task Force tersebut diatas sehingga dapat ditawarkan kembali ke investor yang berminat.

"Potensi yang masih besar dengan datadata sumur dan seismic yang lebih lengkap bisa manjadi daya Tarik investor bila ditawarkan dengan skema Production Sharing Contract (PSC), bukan dengan skema KSO maupun Idle Wells," tandas Elan.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten unggas, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) kembali mencatatkan pencapaian signifikan dengan melakukan ekspor sebanyak 460.800 butir telur tetas (hatching egg) ke Uni Emirates Arab (UEA). Ini merupakan ekspor kedua JAPFA ke UEA setelah pengiriman lebih dari 230 ribu butir pada Juli lalu.

Rachmat Indrajaya, Direktur Corporate Affairs JAPFA menyatakan bahwa keberhasilan ekspor ini menegaskan komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor peternakan, sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat laju ekspor nasional.

"Kerja sama yang terjalin dengan negara ekspor tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah dalam menjalin kolaborasi dengan negara tujuan, hingga kolaborasi dengan negara tujuan dapat terjalin secara berkelanjutan," ujar Rachmat dalam keterangan resminya yang diterima KONTAN, Kamis (17/10).

Mengenai target ekspor, JAPFA terus berupaya untuk memenuhi permintaan pasar internasional, dengan rencana pengiriman lainnya ke Brunei dan Myanmar hingga akhir tahun ini.

"Ke depannya, kami juga berencana akan membuka pasar baru untuk ekspor telur tetas, yakni Mesir dan Vietnam. JAPFA optimis dapat meningkatkan kontribusi dalam pasar ekspor di tahun mendatang, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat posisi perusahaan di kancah global.,” tutup Rachmat.

Adapun, selain ekspor ke UEA, sepanjang tahun 2024 JAPFA telah berhasil melakukan ekspor telur tetas ke Myanmar dan Brunei. Pengiriman telur tetas ke Myanmar telah terealisasi di bulan Maret dan September, dan mencatatkan pengiriman sebanyak 133.961 butir telur tetas.

Selain itu, JAPFA secara konsisten terus memasok telur tetas ke Brunei sejak Bulan Januari hingga September dengan total keseluruhan ekspor sebanyak 880.920 butir telur tetas.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Indonesia, Agung Suganda menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong pelaku usaha perunggasan nasional untuk mampu berkontribusi terhadap penyediaan komoditas unggas dunia.

Meskipun dari sisi pangsa pasar unggas posisi Indonesia di dunia masih rendah, namun secara volume produksi unggas, Indonesia menduduki posisi ke-empat setelah India. Agung menjelaskan bahwa produk peternakan Indonesia telah diakui dan diterima oleh beberapa negara.

“Ekspor HE ini menunjukkan sinergi positif antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengembangkan subsektor peternakan yang berkelanjutan dan kompetitif di tingkat global. Keberhasilan ini diharapkan dapat mendorong ekspor lebih lanjut serta memperkuat citra Indonesia sebagai negara pengekspor produk peternakan” pungkas Agung.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah sukses dengan peluncuran C3 Aircross pada bulan Juni lalu, Citroën kali ini memperkuat kehadirannya di segmen SUV melalui world premiere perdana untuk Citroën C5 Aircross Concept.
Visi baru yang berani untuk SUV segmen C ini menggabungkan kekuatan, gaya, dan inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Dirancang khusus untuk keluarga, C5 Aircross Concept menawarkan interior yang luas, nyaman dan modern dengan berbagai fitur praktis untuk menciptakan keseimbangan antara karakter dan aksesibilitas.
"Hal ini mencerminkan komitmen Citroën untuk menghadirkan SUV yang serbaguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga sekaligus memperkuat keunggulannya di pasar otomotif yang dinamis," tulis Manajemen Citroën dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (17/10).
Sebagai kendaraan pertama yang dibangun berdasarkan platform STLA Medium milik Grup Stellantis, Citroën C5 Aircross Concept merupakan SUV multienergi yang menggabungkan performa, karakter, dan desain aerodinamis. Bentuk maskulin, garis yang mengalir, dan overhang belakang yang panjang dioptimalkan untuk meningkatkan aliran udara dan mengurangi hambatan saat berkendara.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina (Persero) memaparkan peta jalan alias roadmap bisnis biofuel dan dekarbonisasi kepada pebisnis dan praktisi di Singapura.

Paparan tersebut disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada Southeast Asia-Latin American Dialouges (SALA Dialogues) yang dilaksanakan pada Rabu (16/10) di INSEAD Hoffmann Institute, Singapura.

Pada sesi Fuelling the Future: Biofuels and the Decarbonization Journey, Nicke menjabarkan ke depan Indonesia menghadapi empat tantangan, pertama net importir minyak, target net zero emission 2060, target menuju high-income country dan membuka lapangan kerja. Menurut Nicke, biofuel dan program dekarbonisasi dapat menjadi jawaban bagi tantangan tersebut.

“Indonesia melalui Pertamina telah mengimplementasikan inisiatif biodiesel sejak 2010, kini telah berhasil memproduksi dan memanfaatkan biodiesel B35 yang terbukti berhasil mensubtitusi impor solar. Sejak April 2019 Pertamina sudah tidak lagi mengimpor solar dan avtur. Selain itu B35 juga mampu menurunkan emisi CO2 hingga 32,7 juta ton pada tahun 2023,” jelas Nicke dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Nicke menjelaskan, keunggulan lainnya dari biodiesel adalah kemudahan proses blending, atau proses pencampuran fossil fuel dengan biodiesel. Jika biofuel harus diproduksi di kilang dengan skala besar, namun untuk biodiesel blending dapat dilakukan di terminal akhir.

“Indahnya biodiesel adalah kemudahan proses blending yang dapat dilakukan di fuel terminal atau terminal akhir. Pertamina memiliki lebih dari 1000 fuel terminal di Indonesia. Ini akan mendorong pembangunan bioethanol plants yang tentunya akan turut meningkatkan ekonomi lokal serta menciptakan lapangan kerja,” ungkap Nicke.

Lebih lanjut, Nicke menuturkan kesuksesan implementasi biodiesel akan direplikasi untuk produk gasoline, yang diharapkan dapat menurunkan impor dan di saat yang sama mencapai ketahanan energi nasional. Saat ini Pertamina telah memulainya dengan produk biofuel E5.

“Kita telah memulai biofuel dengan E5 di beberapa wilayah di Jawa, yaitu di Jawa Timur dan secara bertahap meningkatkannya,” jelas Nicke.

Nicke mengungkapkan Pertamina tidak bisa berjalan sendiri untuk melaksanakan tugas transisi energi dan inovasi berkelanjutan produk energi hijau. Dibutuhkan kolaborasi dan transfer knowledge dengan mitra bisnis strategis juga negara lainnya.

Pada dialog ini Nicke membuka peluang untuk bekerjasama dengan negara Amerika Latin untuk bersama mengembangkan biodiesel dan biofuel.

“Untuk program bioethanol kami melihat potensi kolaborasi antara Indonesia dan Brasil. Kami ingin belajar secara holistik bagaimana Brazil berhasil mengimplementasikan bioethanol, dimulai dari proses plantation, pengembangan bioethanol plant, teknologi, cara menarik investor juga dari sisi regulasi. Harapannya agar program bioethanol dapat mendukung capaian target net zero carbon,” kata Nicke.