Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembangunan berkelanjutan tengah menjadi fokus perhatian masyarakat global saat ini untuk meminimalisir dampak perubahan iklim. Konsumen semakin melirik produk-produk dari perusahaan yang mengimplementasi konsep lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau environmental, social, and governance (ESG) dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Hasil survei suara konsumen tahun 2024 yang dilakukan PWC menunjukkan bahwa konsumen global bersedia membayar 9,7% lebih mahal untuk produk-produk ramah lingkungan meskipun di saat yang sama biaya hidup lebih mahal di tengah tingginya inflasi.

Sementara itu, Indonesia Millenial Report 2024 menunjukkan bahwa 30% millenial sudah memiliki fokus terbesar pada perubahan iklim dan degradasi lingkungan. adapun Indonesia Gen Z Report 2024 menunjukkan bahwa ada 31% kalangan Gen Z yang memiliki perhatian utama terhadap hal tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong para pengembang, termasuk pengembang rumah subsidi untuk semakin memperkuat implementasi aspek lingkungan dalam membangun proyek perumahan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan sertifikasi terhadap pengembang yang mmebangun properti hijau dengan menerbitkan sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH).

Sertifikasi BGH dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pemerintah melalui Menteri PUPR juga telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau.

Sertifikasi BGH melibatkan serangkaian proses pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja bangunan dalam hal efisiensi energi, pengelolaan sumber daya, penggunaan material dan teknologi ramah lingkungan, serta kualitas sanitasi di area bangunan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan sertifikasi BGH sangat penting agar pembangunan hunian di Tanah Air dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. “Dengan pendekatan yang tepat, ungkapnya, rumah sederhana subsidi tidak hanya menjadi tempat tinggal yang terjangkau, tetapi juga bisa memenuhi standar bangunan gedung hijau.” kata dia dalam keterangannya, Selasa (8/10).

Perumahan Mulia Gading Kencana (MGK) Serang yang dikembangkan PT Infiniti Triniti Jaya atau Infiniti Realty telah berhasil mendapatkan sertifikat BGH. Perumahan ini merupakan proyek rumah subsidi pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat BGH.

Perumahan MGK telah menerapkan semua prinsip bangunan gedung hijau berdasarkan tahap perencanaan sejak awal. Sementara rumah yang dibangun telah menerapkan hunian dengan banyak bukaandan high ceiling, sehingga pencahayaan dan sirkulasi udara menjadi optimal. Desainnya juga bagus dan seluruh ruangan terlihat fungsional.

Iwan mengatakan, Perumahan MKG tersebut telah membuktikan bahwa green housing itu tidak harus mahal. “Perumahan MGK ini bisa menjadi contoh bagi perumahan-perumahan bersubsidi lain di Indonesia,” ujarnya.

Direktur Utama Infiniti Realty, Samuel Stepanus Huang mengatakan, pihaknya memiliki misi dan visi untuk tetap membangun hunian yang berkualitas dan layak huni, meski rumah di perumahan MBK ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia bilang, Perumahan MGK telah menerapkan penerangan yang ramah lingkungan memakai solar panel, optimalisasi pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam rumah yang menghemat pemakaian listrik dan pendingin ruangan (AC), serta penggunaan air bersih yang efisien.

“Meski harga jualnya sudah dipatok Rp166 juta per unit rumah, namun kami berkomitmen agar penghuni di Perumahan MGK dapat tinggal di rumah yang lebih baik dan nyaman sehingga dapat menikmati kehidupan yang sejahtera,” tegasnya.

Samuel menambahkan, seluruh shareholder Infiniti Realty sepakat bahwa perusahaan ini tidak hanya mengejar profit (keuntungan) uang semata, karena yang lebih utama adalah meraih intangible asset yang berupa reputasi, citra dan nama baik perusahaan.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Wilmar Nabati Indonesia, anak perusahaan Wilmar International Limited, melakukan ekspor Hydrogenated Palm Oil (HRPO) yang diproses dari buah sawit yang dipasok dari PT Bumi Sawit Kencana (BSK) I & II Estate dan PT Karunia Kencana Permai Sejati (KKP) I Estate, Kalimantan Tengah.

Ekspor ini menjadi pengiriman pertama melalui proses yang disetujui dan difasilitasi dalam rangkaian piloting Dasbor Nasional Indonesia. Inisiatif ini datang dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama Kementerian Pertanian dan dioperasikan oleh PT Surveyor Indonesia.

Dasbor Nasional merupakan jawaban dari Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit besar untuk memvalidasi rantai pasok, legalitas, dan ketelusuran dari komoditi ekspor yang berasal dari Indonesia.

Pengiriman PT Wilmar Nabati Indonesia telah mematuhi dengan peraturan Pemerintah Indonesia melalui Dasbor Nasional dan persyaratan legalitas dan ketelusuran dari European Union Deforestation Regulation (EUDR) saat melalui Dasbor Nasional.

Dasbor Nasional dikonseptualisasi pertama kali oleh Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan dioperasikan oleh PT Surveyor Indonesia di bawah koordinasi Sekretariat Dasbor Nasional Kementerian Pertanian.

Inisiatif ini merupakan upaya multi-pihak yang bertujuan untuk mengelola komunikasi persyaratan EUDR antara Indonesia dan competent authority di Uni Eropa, dan persyaratan pasar global lainnya, seperti UK Due Diligence, US Forest Act, Green China, dan utamanya untuk perbaikan tata kelola data perkebunan nasional. Dasbor Nasional akan diatur melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia.

Direktur Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Prayudi Samsuri, mengatakan, ekspor yang dilakukan oleh Wilmar di bawah skema Dasbor Nasional ini merupakan contoh yang baik dalam implementasi Dasbor Nasional untuk ekspor ke Eropa.

Pasalnya, lanjut dia, Wilmar berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan pernyataan legalitas dari pemerintah yang disebut National Dashboard Notes yang akan menjadi dokumen tambahan persyaratan ekspor ke Uni Eropa.

"Pemerintah akan ikut mengawal dan menjamin produk dari Indonesia sehingga bisa diterima Uni Eropa sebagai bagian dari penerapan EUDR untuk produk kelapa sawit nasional," kata Prayudi dalam keterangan resmi, Senin (7/10).

Terkait peran PT Surveyor Indonesia, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, Sandry Pasambuna, menyampaikan, penunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai operator National Dashboard adalah tanggung jawab besar yang akan dijawab dengan kompetensi dan pengalaman selama ini, sehingga amanah ini dapat dijalankan dengan persiapan yang matang dan integritas yang tinggi.

"Kami akan memastikan transparansi dan kepatuhan atas regulasi-regulasi internasional, sehingga komoditas-komoditas unggulan Indonesia dapat bersaing dengan lebih baik di pasar global," ujar Sandry.

Penunjukan PT Surveyor Indonesia sebagai operator National Dashboard didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2023, perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2021, serta Undang-Undang No. 59/2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - KENDAL. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan dimulainya tahap pertama produksi dan rencana ekspansi fasilitas produksi bahan katoda Lithium Iron Phosphate (LFP) oleh PT LBM Energi Baru Indonesia.

Ini sebuah proyek yang terwujud melalui rencana kemitraan investasi strategis antara konsorsium Indonesia Investment Authority (INA) dan Changzhou Liyuan New Energy Technology Co., Ltd. (Changzhou Liyuan), salah satu produsen dan pemasok LFP terbesar di dunia.

Investasi ini diharapkan akan berperan penting dalam memenuhi permintaan global terhadap baterai LFP, yang didorong oleh semakin meningkatnya penetrasi kendaraan listrik (EV) di seluruh dunia.

Luhut megatakan, sebagaimana sering disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi eksportir bahan mentah. Indonesia harus menciptakan nilai tambah di negeri sendiri, membangun industri hilir yang kuat, dan menempatkan diri sebagai pemain kunci dalam rantai pasok global.

"Hilirisasi bukan hanya kata-kata, tetapi strategi besar untuk mempercepat kemajuan Indonesia, terutama di sektor yang akan mendominasi masa depan: ekosistem kendaraan listrik, electric vehicle (EV),” kata Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Fasilitas ini, yang terletak di Kendal Industrial Park (KIP) - salah satu kompleks industri terbesar di Indonesia dengan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) - diproyeksikan untuk menjadi produsen Katoda LFP terbesar di dunia di luar China.

Investasi bersama yang direncanakan senilai US$ 200 juta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dari 30.000 ton pada fase I, yang saat ini sedang dalam pelaksanaan produksi percontohan, menjadi 90.000 ton pada fase II, yang diharapkan akan dimulai pada tahun 2025.

LFP adalah salah satu dari dua bahan kimia utama dalam baterai litium-ion, di samping Nickel Cobalt Manganese (NCM). Dikenal akan efektivitas biayanya, LFP sangat cocok untuk EV dan sistem penyimpanan energi.

Berdasarkan studi Bain tentang Ekosistem Baterai EV1, permintaan baterai global diperkirakan akan tumbuh sekitar empat kali lipat antara tahun 2023 dan 2030, yang didorong oleh meningkatnya adopsi EV, memposisikan LFP untuk memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan tersebut.

Pada tahun 2030, NCM diproyeksikan akan mewakili sekitar 50% dari permintaan baterai litium-ion, sementara LFP diperkirakan akan menyumbang sekitar 35%, dimana keduanya diperkirakan akan tetap menjadi pusat pertumbuhan industri baterai di masa depan.

Kemitraan strategis ini berfokus pada bahan katoda LFP yang mewakili nilai tambah tertinggi dalam rantai nilai baterai, sehingga memungkinkan fasilitas ini untuk memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh pasar yang berkembang tersebut.

Pada tahun 2030, Indonesia diperkirakan akan melayani pasar senilai sekitar US$ 10 miliar dalam bahan aktif katoda LFP, sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi transisi global menuju energi bersih. Investasi ini juga merupakan bukti daya tarik Indonesia sebagai negara untuk hilirisasi rantai pasok.

“Ini bukan sekadar pabrik, tetapi juga fondasi dari ekosistem EV Indonesia yang terintegrasi. Melalui penyempurnaan rantai produksi baterai lithium, tidak kurang dari 3 juta unit kendaraan listrik di seluruh dunia akan dipenuhi kebutuhan baterai lithiumnya oleh industri di Indonesia,” kata Luhut.

Ketua Dewan Direktur INA, Ridha Wirakusumah menambahkan, pertumbuhan pesat dalam permintaan LFP, didorong oleh peralihan global menuju EV dan energi terbarukan, menghadirkan peluang besar bagi Indonesia.

Seiring dengan munculnya LFP sebagai salah satu bahan kimia utama dalam teknologi baterai, ia yakin, inisiatif ini dapat turut memposisikan Indonesia sebagai pemain penting dalam ekosistem baterai global. "Dengan membangun kemampuan produksi yang kuat, Indonesia semakin siap untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat atas bahan katoda LFP di masa depan," kata Ridha.

CEO Changzhou Liyuan Shi Junfeng menyatakan, PT LBM Energi Baru Indonesia adalah produsen katoda pertama di luar China. Pengoperasian tahap awal memiliki arti penting bagi peningkatan keamanan pasokan dari rantai pasok energi baru global. Sementara itu, kerja sama ini merupakan pencapaian penting lainnya dari kerja sama strategis menyeluruh antara China dan Indonesia.

Usulan investasi strategis di LBM New Energy (AP) Ptd. Ltd. juga sepenuhnya menunjukkan pandangan ke depan dan komitmen jangka panjang INA dalam industri energi baru global. Proyek ini akan memungkinkan Changzhou Liyuan dan INA untuk mencapai kerja sama strategis yang lebih erat.

"Ke depannya, Changzhou Liyuan akan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan Indonesia dan industri energi baru global," kata Shi Junfeng.

Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk mendukung transisi global menuju energi berkelanjutan, dengan memanfaatkan rantai nilai terintegrasi yang unik—mulai dari pemurnian hingga produksi EV.

Seiring dengan percepatan langkah Indonesia menuju perannya sebagai pemain penting di sektor EV, dengan proyeksi pertumbuhan tahunan sekitar 50% hingga tahun 2030, kemitraan ini menegaskan komitmen jangka panjang untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendorong solusi energi bersih.

Konsorsium INA dan Changzhou Liyuan memiliki visi yang sama untuk memberikan kontribusi berarti bagi masa depan Indonesia, dengan menyelaraskan investasi strategis dengan tujuan yang lebih luas untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Selain manfaat ekonominya yang jelas, pabrik ini juga memberikan dampak signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan penciptaan lebih dari 2.000 lapangan kerja, 92% di antaranya diisi oleh tenaga kerja lokal.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sepatu Bata Tbk (BATA), emiten produsen sepatu merek BATA, cetak kinerja kurang memuaskan di semester I-2024. Di mana BATA cetak penurun kinerja keuangan, baik dari sisi pendapatan maupun laba.

Melansir dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Senin (7/10),BATA catat rugi bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp 126,86 miliar.

Realisasi tersebut melonjak 292,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang cetak rugi sebesar Rp 32,34 miliar.

Dari sisi penjualan, BATA mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 260,3 miliar. Realisasi ini turun 22,47% jika dibandingkan dengan penjualan di semester I-2023 yang senilai Rp 335,77 miliar.

Penjualan pada semester I-2024 berasal dari penjualan domestik senilai Rp 259,52 miliar dan penjualan ekspor sebesar Rp 776,38 juta. Artinya, penjualan BATA di paruh pertama tahun ini masih didominasi penjualan domestik yang capai 99,7%.

Dengan penurunan penjualan, beban BATA juga turun 15,76%. Di semester I-2024, beban penjualan BATA sebesar Rp 166,97 miliar. Sementara di semester I-2023, beban penjualan BATA senilai Rp 198,22 miliar.

Beban umum dan administrasi juga mengalami penurunan 21,57% secara tahunan. Dari Rp 57,7 miliar disemester I-2023 menjadiRp 45,25 miliar padaperiode Januari-Juni 2024.

Namun, beban penjualan dan pemasaran BATA malah tumbuh 15,77% dari Rp103,17 miliar disemester I-2023 menjadiRp 119,44 miliar padaparuh pertama tahun ini.

Terkait penutupan pabrik BATA di Purwakarta terjadi karenapermintaan pelanggan terhadap jenis produk yangdibuat di pabrik tersebut terus menurun dankapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhanyang bisa diperoleh secara berkelanjutan daripemasok lokal di Indonesia. BATA mengatakan, penyelesaian telah dilakukan pada bulan Mei 2024 lalu.

"Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2024, Grup telah melakukan beberapa kegiatan restrukturisasi dengan menutup atau berencana menutup lebih dari 100 gerai yang merugi untuk kembali memiliki jaringan gerai yang menguntungkan, dan menutup pabrik dan gudang di Purwakarta yang mengakibatkan antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan pabrik dan gudang di Purwakarta yang telah disetujui oleh semua pihak dan telah dibayarkan pada bulan Mei 2024, serta penambahan penyisihan atas persediaan," tulis manajemen.

Adapun, hingga semester I-2024, total liabilitas BATA tercatat Rp 490,57 miliar. Nilai tersebut terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 442,44 miliar dan liabilitas jangka panjang Rp 48,12 miliar.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan evaluasi untuk program kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap akan dilakukan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kuota pengembangan PLTS Atap tersisa 70-an MW.

"Kuota tinggal 70-an MW, yang perlu dipantau adalah Commercial Operation Date (COD) enam bulan sejak mendapatkan kuota. Regulasinya seperti itu," ungkap Eniya kepada Kontan, Senin (7/10).

Eniya menambahkan, proyek-proyek PLTS Atap berkapasitas kecil saat ini terus berjalan dan direalisasikan. Sementara itu, untuk proyek dengan kuota yang tergolong besar dinilai butuh waktu lebih lama.

"Yang kuota besar makan waktu, akhir tahun akan kami evaluasi," jelas Eniya.

Di saat bersamaan, Kementerian ESDM kini tengah mendorong untuk meningkatkan pemanfaatan PLTS Atap di luar wilayah usaha PLN.

"Mungkin baru tahun depan realisasi kuotanya karena masih berproses," imbuh Eniya.

Asal tahu saja, kuota PLTS atap telah diatur dalam Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024, yang mengatur pengembangan sistem PLTS atap PLN untuk periode 2024-2028.

Keputusan ini membagi kuota PLTS atap menjadi 11 klaster daerah dengan peningkatan kuota setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, kuota PLTS atap ditetapkan sebesar 901 MW. Jumlah ini akan meningkat menjadi 1.004 MW pada tahun 2025, 1.065 MW pada tahun 2026, 1.183 MW pada tahun 2027, dan mencapai 1.593 MW pada tahun 2028.

Pengembangan PLTS Atap menjadi salah satu rencana pemerintah mendorong bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan total kapasitas mencapai 1 Giga Watt (GW).

"Saat ini proyek PLTS yang disiapkan oleh PLN Indonesia Power sebesar 1.000 Mega Watt (MW)," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (3/10).

Djoko menjelaskan, sejumlah proyek PLTS yang kini tengah dijalankan oleh PLN IP antara lain PLTS Terapung Singkarak (50 MW), PLTS Terapung Saguling (60 MW), PLTS Banten (80 MW), PLTS Jabar (80 MW), PLTS Banjar (100 MW) dan PLTS Jateng (190 MW).

Kemudian, terdapat proyek lain seperti PLTS Jateng (250 MW), PLTS Buleleng (50 MW), PLTS Jatigede (100 MW), PLTS Gajah Mungkur (100 MW), PLTS Kedung Ombo (100 MW), PLTS Pasuruan (100 MW) dan PLTS Banyuwangi (100 MW).

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi bauran energi dari pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) baru di Indonesia masih jauh dari target. Pemerintahan menaargetkan bauran EBT mencapai 19,49% tahun 2024 dan 23% pada 2025. Adapun realisasi hingga paruh pertama tahun ini baru 13,93%.

Menurut Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, pemanfaatan EBT di Indonesia masih jauh dari target yang telah ditetapkan karena pemerintah belum memaksimalkan potensi sumber daya yang ada

Ia bilang, pemanfaatan EBT masih jauh dibandingkan target, apalagi dibandingkan dengan potensi besar EBT di Indonesia seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan lainnya,

“Karena itu, percepatan pemanfaatan EBT membutuhkan kemauan politik yang kuat serta strategi serius dari pemerintah dan pihak terkait,” kata Faisal, Senin (7/10).

Faisal menekankan pentingnya insentif investasi untuk membantu menutupi biaya awal pengembangan EBT yang tinggi. Ia mengatakan, meski pemanfaatan EBT memerlukan investasi besar di awal, biaya produksi jangka panjang bisa jauh lebih murah.

Menurut Faisal, investasi EBT tidak boleh hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, dana investasi sebenarnya bisa didapat dari berbagai sumber.

Faisal menyarankan konsolidasi dana seperti CSR, dana internasional, karbon trading, dan lainnya untuk mendanai proyek-proyek EBT yang membutuhkan investasi besar di tahap awal.

Star Energy Geothermal, anak perusahaan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), salah satu perusahaan EBT yang gencar berencana meningkatkan kapasitas terpasangnya dalam energi hijau.

CEO Barito Renewables, Hendra Tan, mengatakan, pihaknya akan meningkatkan kapasitas terpasang melalui proyek retrofitting dan penambahan kapasitas baru untuk mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target nol emisi karbon. "Dengan begitu, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisien untuk energi bersih di negara ini,” ujarnya.

Kapasitas terpasang Star Energy Geothermal akan ditingkatkan menjadi sebesar 102,6 MW dengan investasi diperkirakan mencapai US$ 346 juta.

Adapun langkah dalam meningkatkan kapasitas tersebut yaitu penambahan pembangkit baru seperti ekspansi Salak Unit 7 dengan penambahan 40 MW dan Wayang Windu Unit 3 yang dapat menambah 30 MW.

Kemudian, peningkatan kapasitas di unit yang ada seperti retrofit Wayang Windu Unit 1 & 2 dengan peningkatan 18,4 MW, retrofit Salak Unit 4, 5, dan 6 yang dapat mengalami peningkatan 7,2 MW, retrofit Darajat Unit 3 dengan peningkatan 7 MW.

Lalu, perusahaan melakukan kolaborasi layanan laboratorium dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, yang berfokus pada pengambilan sampel dan analisis fluida geothermal untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang naik.
Pengembangan proyek-proyek di atas akan meningkatkan kapasitas dari 230,5 MW menjadi 278,9 MW di Wayang Windu, dari 381 MW menjadi 428,2 MW di Salak, dan dari 274,5 MW menjadi 281,5 MW di Darajat.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Di tengah meningkatnya kebutuhan perlindungan data masyarakart yang aman dan efisien, perusahaan manajemen data dan infrastruktur penyimpanan, Synology memperekanalkan rangkaian solusi enterprise terbaru.

Solusi mencakup perangkat ActiveProtect yang dirancang khusus untuk kebutuhan perlindungan data. Lalu solusi penyimpanan scale-out, dan sistem pengawasan berbasis cloud C2 Surveillance Station.

Clara Hsu, Country Manager Synology untuk Indonesia menegaskan, kepercayaan yang tumbuh dari berbagai perusahaan di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya solusi yang aman dan terpercaya di era digital saat ini. Di Indonesia, perusahaan semakin menyadari bahwa menjaga integritas dan keamanan data adalah prioritas utama, terutama dengan meningkatnya ancaman siber.

"Solusi yang akan segera kami luncurkan, ActiveProtect, dirancang khusus untuk memberikan perlindungan menyeluruh yang mudah diterapkan, bahkan di lingkungan perusahaan dengan infrastruktur kompleks. Dengan fitur- fitur seperti kebijakan immutability dan retensi, kami membantu perusahaan menjaga keberlangsungan bisnis dan melindungi aset data mereka dengan optimal,” terang Clara, Senin (7/10).

ActiveProtect akan menjadi solusi unggulan Synology yang memudahkan pengelolaan dan pencadangan data dari berbagai server secara terpusat. Solusi ini ideal bagi perusahaan di sektor-sektor seperti layanan publik, finansial, serta logistik yang memiliki banyak lokasi operasional dan membutuhkan sistem perlindungan data terpadu.

Menjawab kebutuhan penyimpanan data yang semakin berkembang di berbagai industri, Synology memperkenalkan solusi scale-out pertama mereka. Ini memungkinkan perusahaan memperluas penyimpanan mereka tanpa gangguan

Thachawan Chinchanakarn, Sales Head Asia Tenggara di Synology, menambahkan, pertumbuhan Synology di Asia Tenggara sangat signifikan, dengan Indonesia sebagai salah satu kontributor utama. "Pendapatan kami di Asia Tenggara meningkat sebesar 150% yoy dalam lima tahun terakhir, dan Indonesia telah memainkan peran besari,” ujar Thachawan.

Selain unggul dalam penyimpanan data, Synology memperluas kehadirannya di pasar pengawasan melalui C2 Surveillance Station/ Solusi pengawasan video berbasis cloud dengan kemampuan deteksi berbasis AI edge. Teknologi ini memungkinkan perusahaan di sektor retail, transportasi, dan real estat untuk memantau lingkungan mereka secara real-time dengan keamanan yang terjamin, tanpa memerlukan server fisik lokal.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) memicu penolakan, terutama dari petani cengkeh dan tembakau.

Kebijakan ini dipandang akan berdampak signifikan pada keberlangsungan industri tembakau nasional dan nasib petani di berbagai provinsi di Indonesia.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminudin, menyatakan bahwa dorongan untuk menerapkan kemasan polos sudah menjadi agenda pihak anti-tembakau di Indonesia.

Menurutnya, kelompok ini bekerja secara sistematis dengan mempengaruhi pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah, dengan tujuan melemahkan industri tembakau.

Sahminudin menegaskan bahwa dampak kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh pabrik rokok dan semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi dan distribusi tembakau. Negara pun akan terkena imbas, terutama dalam hal penerimaan cukai rokok dan identitas produk.

Ia memperingatkan bahwa kebijakan kemasan polos akan mengurangi daya saing produk tembakau Indonesia di pasar domestik dan internasional, yang pada gilirannya akan mempengaruhi harga jual tembakau dan cengkeh.

“Dampaknya bersifat multi-efek, tidak hanya menyasar petani tembakau, tetapi juga petani cengkeh dan pabrikan,” katanya dalam keterangannya seperti dikutip Senin (7/10).

Penolakan serupa disampaikan oleh Ketua DPD APTI Aceh Tengah, Hasiun, yang mengeluhkan kurangnya dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani tembakau akibat PP 28/2024 dan RPMK.

Ia meminta pemerintah untuk mendengarkan aspirasi para petani, mengingat Aceh memiliki lahan pertanian luas yang ideal untuk budidaya tembakau.

Hasiun menekankan bahwa petani di Aceh tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi yang berdampak besar pada mereka. “Peraturan yang dibuat tidak mencerminkan kondisi di lapangan, sehingga tidak relevan dengan kebutuhan kami,” tambahnya.

Kritik tajam juga disampaikan oleh Perwakilan DPD APTI Jawa Barat, Undang Herman. Ia mempertanyakan keberadaan pasal-pasal pertembakauan dalam PP 28/2024 yang masih menjadi polemik.

Reporter: Dimas Andi, Leni Wandira | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Para produsen dari berbagai komoditas berbasis sumber daya alam kini dapat bernapas lega. Hal ini menyusul kabar bahwa Komisi Uni Eropa berencana menunda penerapan European Union on Deforestation-free Regulation (EUDR) atau UU Antideforestasi selama satu tahun.

Tadinya, EUDR hendak diimplementasikan pada awal tahun 2025, sehingga berpotensi mempengaruhi aktivitas ekspor sejumlah komoditas Indonesia ke kawasan Uni Eropa.

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memandang penundaan EUDR hingga 2026 sebagai peluang bagi para anggotanya untuk lebih siap menghadapi regulasi yang menuntut produk kayu bebas dari deforestasi.

"Meski penundaan ini memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi, persiapan dan langkah strategis tetap jadi prioritas," kata Indroyono Soesilo, Ketua Umum APHI, Senin (7/10).

APHI menekankan, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang telah diterapkan di Indonesia dapat menjadi modal kuat dalam menghadapi EUDR. SVLK akan melakukan pelacakan yang memastikan bahan baku untuk industri hutan di Indonesia berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Di samping itu, para pebisnis hutan juga meyoroti tantangan berupa penyamaan persepsi antara Indonesia dan Uni Eropa terkait definisi dan peta deforestasi. Pengusaha hutan juga berharap dapat menghindari beban biaya tambahan akibat proses due diligence yang diwajibkan dalam EUDR.

Untuk itu, diperlukan diplomasi perdagangan antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa untuk mencapai kesepakatan terbaik yang tidak memberatkan pelaku usaha.

Senada, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) juga mengandalkan SVLK untuk memastikan bahan baku kertas berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan, sesuai dengan amanat EUDR.

Harus diakui bahwa banyak pemasok pulp dan kertas nasional yang belum menyediakan data geolokasi yang diperlukan oleh EUDR. Belum lagi, terdapat biaya tambahan untuk memenuhi standar keberlanjutan yang cukup memberatkan bagi perusahaan kecil dan menengah.

"APKI mendesak pemerintah mengambil langkah proaktif, baik melalui akses pendanaan untuk teknologi keterlacakan, sertifikasi keberlanjutan, maupun pengembangan infrastruktur," kata Ketua Umum APKI Liana Bratasida, Senin (7/10).

Permintaan revisi

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Kakao Indonesia (Dekaindo) Soetanto Abdullah menyambut positif penundaan kebijakan EUDR. Sejauh ini, industri kakao nasional masih kesulitan melakukan pendataan kebun milik petani berdasarkan aspek geolokasinya, sesuai arahan EUDR.

Dekaindo juga berharap kebijakan EUDR direvisi karena cukup merepotkan produsen maupun petani kakao, bahkan juga industri di Uni Eropa.

"EUDR adalah aturan Pemerintah Uni Eropa, tetapi industri di sana justru belum siap juga dengan regulasi ini," jelas dia, Senin (7/10).

Soetanto menambahkan, selama ini ekspor kakao Indonesia lebih banyak ditujukan ke kawasan non-Uni Eropa. Meski begitu, tidak jarang kakao dari Indonesia yang diolah di negara tujuan ekspor ujung-ujungnya lanjut dijual ke kawasan Eropa.

Para produsen dan eksportir kopi juga mengaku kesulitan memenuhi persyaratan EUDR, terutama terkait data geolokasi dan legalitas. Ini mengingat luas lahan kebun kopi milik petani yang perlu didata rata-rata hanya 1 hektar (Ha). Alhasil, butuh upaya lebih keras dan biaya tinggi untuk pendataan tersebut dibandingkan negara lain seperti Vietnam dan Brazil.

"Harusnya ada revisi EUDR yang memisahkan antara korporasi dan petani," terang Ketua Departemen Specialty & Industri BPP Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo, Senin (7/10).

AEKI juga menyebut, penundaan EUDR tidak berdampak signifikan terhadap ekspor kopi Indonesia ke Eropa. Justru ada kemungkinan ekspor kopi ke Benua Biru turun dalam jangka pendek lantaran masih banyak biji kopi yang sedang dalam proses perjalanan ke sana. Alhasil, terdapat potensi kelebihan pasokan kopi yang akan dialami Eropa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono turut mengatakan, pada dasarnya Gapki dan pemerintah sama-sama berusaha agar ekspor sawit Indonesia ke Eropa sesuai dengan ketentuan EUDR. Alhasil, waktu satu tahun penundaan akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh produsen sawit untuk bersiap diri.

Gapki juga akan terus memberi masukan kepada Komisi Uni Eropa terkait poin aturan apa saja di dalam EUDR yang memberatkan atau tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia.

"Jadi Uni Eropa juga harus mengerti bagaimana kondisi Indonesia," ujarnya, Senin (7/10).

Secara umum, Gapki belum bisa memprediksi tren ekspor sawit Indonesia ke Eropa paska penundaan EUDR. Yang terang, upaya ekspor bakal menemui persaingan yang ketat dengan berbagai macam komoditas penghasil minyak nabati lainnya, seperti biji bunga matahari dan kedelai.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyikapi penundaan penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) hingga Desember 2025 dengan langkah proaktif.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, menyatakan bahwa penundaan ini memberi ruang bagi industri kertas untuk memperkuat praktik keberlanjutan dan memastikan rantai pasokan bebas dari deforestasi.

Industri kertas di Indonesia telah lama beroperasi dengan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang memastikan bahan baku berasal dari sumber yang legal dan berkelanjutan.

APKI melihat SVLK sebagai landasan yang kuat dalam memenuhi persyaratan EUDR, namun diakui perlu ada perbaikan dalam sistem keterlacakan (traceability) agar sesuai dengan tuntutan Uni Eropa.

"Kami berharap pemerintah memperjuangkan pengakuan SVLK sebagai mekanisme yang dapat diakui di bawah EUDR," ujar Liana saat dihubungi KONTAN, Senin (7/10).

APKI mengakui bahwa industri kertas Indonesia terus berupaya memastikan pasokan bahan baku bebas dari deforestasi. Tantangan terbesar, menurut Liana, adalah memastikan bahan baku impor, seperti pulp dan serat panjang, memenuhi standar keterlacakan.

Menurutnya, besar pemasok belum siap menyediakan data geolokasi yang diperlukan oleh EUDR. "Kami terus mendorong perusahaan untuk memperbaiki sistem audit dan penilaian risiko pada rantai pasokan, serta memperkuat kerja sama dengan pemasok lokal," tambah Liana.

Biaya tambahan yang diperlukan untuk memenuhi standar keberlanjutan menjadi tantangan besar bagi industri, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah. Selain itu, hambatan teknis terkait pengumpulan data keterlacakan dan kompleksitas rantai pasokan memerlukan investasi pada teknologi yang lebih canggih.

"Koordinasi dengan pemasok dan memastikan mereka mematuhi persyaratan keberlanjutan adalah pekerjaan besar yang membutuhkan infrastruktur yang kuat," jelas Liana.

APKI mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah proaktif dalam mendukung industri kertas menghadapi EUDR, baik melalui akses pendanaan untuk teknologi keterlacakan, sertifikasi keberlanjutan, maupun pengembangan infrastruktur.

Selain itu, Liana menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi perusahaan kecil dan menengah agar mereka mampu memahami dan memenuhi persyaratan EUDR.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperjuangkan harmonisasi regulasi antara EUDR dan SVLK agar tidak menimbulkan beban ganda bagi industri.

"Pengakuan SVLK sebagai sistem yang sesuai dengan EUDR adalah kunci untuk menghindari tumpang tindih regulasi yang memberatkan," ujar Liana.

APKI mendukung upaya pemerintah dalam melakukan diplomasi dan lobi dengan Uni Eropa terkait penerapan EUDR. Kata dia, kolaborasi teknologi untuk memperkuat keterlacakan bahan baku, seperti pengembangan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan SIPASHUT, diharapkan mampu meminimalkan hambatan teknis dalam memenuhi persyaratan EUDR.

"Kami berharap pemerintah dapat menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki sistem legalitas kayu yang kredibel, dan negosiasi harus mencakup penggunaan peta deforestasi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Inovasi energi bersih PLN Indonesia Power (PLN IP) diganjar penghargaan dalam ajang Asean Energy Awards 2024 yang diselenggarakan ASEAN Center for Energy di Vientiane, Laos yang bersamaan dengan 42nd ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and 24th ASEAN Energy Business Forum (AEBF-24).

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan transisi energi bagi PLN IP tak hanya sebuah program, melainkan komitmen yang berkelanjutan. Berbagai aksi korporasi pun telah dilakukan untuk mengurangi emisi karbon yang berasal dari sektor kelistrikan.

"Pengembangan transisi energi bagi kami tak hanya sebuah program, namun telah menjadi komitmen berkelanjutan. Penghargaan ini jadi bukti keseriusan kami dalam mengelola manajemen energi sesuai ISO:50001," kata Edwin dalam siaran pers, Senin (7/10).

Edwin mengungkapkan untuk menekan penggunaan bahan bakar fosil dan emisi karbon pada sektor kelistrikan, PLN IP juga melakukan dedieselisasi seperti yang dilakukan Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Bali pada PLTS Hybrid Nusa Penida.

"Di Nusa Penida, Bali beban puncak mencapai 11,3 MW, kami lakukan dedieselisasi pada PLTS Hybrid Nusa Penida 3,5 MW ditambah Battery Energy Storage System (BESS) sebesar 3 MWh yang dapat berkontribusi 31 persen saat beban puncak. Listrik yang kami hasilkan bersih, karena fokus kami dalam menekan laju emisi," imbuh Edwin.

Edwin melanjutkan, dalam menurunkan emisi karbon pada sektor kelistrikan, PLN Indonesia Power juga telah melakukan program cofiring yang merupakan program pemanfaatan biomassa sebagai energi primer pembangkit.

Hal ini merupakan salah satu inovasi dalam mengurangi konsumsi batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Program cofiring ini menjadi salah satu terobosan kami untuk mengakselerasi transisi energi, meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi dan mengurangi emisi karbon yang dihasilkan sektor kelistrikan," tutur Edwin.

Melalui 2 unitnya, PLN IP berhasil raih 2 penghargaan yakni PLN IP UBP Bali dengan predikat Winner of the On Grid Local Grid of The ASEAN Renewable Energy Project Awards 2024, dari inovasi berjudul PLN IP UBP Bali’s Solar Hybrid Power Plant Transition to Dedieselization in Nusa Penida Island.

Selain itu, PLN IP UBP Priok juga sukses meraih 2nd Runner Up of The Energy Management in Buildings and Industry pada kategori Large Industry of The ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practice Awards 2024.

Menteri Energi & Pertambangan Laos Phosay Sayasone mengungkapkan ajang bergengsi di tingkat ASEAN ini menjadi suatu apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi pada pengembangan energi di kawasan ASEAN.

"Malam ini kita gelar penganugerahan AEA 2024, sebagai wujud apresiasi pada perusahaan yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pengelolaan energi di kawasannya. Terima kasih juga atas dedikasi & kolaborasinya selama penyelenggaraan AMEM ini," ungkap Phosay.

Sementara itu, dalam ajang ASEAN Energy Award 2024 ini hadir juga Sekretaris Perusahaan PLN IP Agung Siswanto serta para inovator dari PLN IP UBP Bali dan PLN IP UBP Priok untuk menerima penghargaan dari Menteri Energi & Pertambangan Laos dan beberapa perwakilan Menteri Energi di ASEAN.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memandang penundaan European Union Deforestation Regulation (EUDR) hingga tahun 2026 sebagai peluang penting untuk mempersiapkan anggotanya dalam menghadapi regulasi yang menuntut produk kayu bebas dari deforestasi.

Indroyono Soesilo, Ketua Umum APHI, menyatakan bahwa meskipun penundaan ini memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi, persiapan dan langkah-langkah strategis tetap menjadi prioritas.

APHI menekankan bahwa Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang telah diterapkan di Indonesia menjadi modal kuat dalam menghadapi EUDR. SVLK membangun sistem keterlacakan yang memastikan bahan baku untuk industri hutan berasal dari sumber yang legal dan lestari.

Dengan sistem ini, kata dia, produk kayu Indonesia diharapkan lebih siap dalam memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan Uni Eropa, yang mengedepankan aspek legalitas dan keberlanjutan.

"Melalui SVLK, produk kayu Indonesia memiliki sistem ketelusuran yang kuat, yang menjadi bekal penting untuk menghadapi EUDR," kata Indroyono saat dihubungi KONTAN, Senin (7/10).

Indroyono juga menekankan pentingnya peran pemerintah Indonesia dalam mendukung sektor kehutanan untuk mematuhi EUDR. Pemerintah, melalui diplomasi aktif dengan Uni Eropa, termasuk Joint Task Force (JTF), telah menyampaikan berbagai kekhawatiran dari pihak pemerintah dan pelaku usaha.

APHI juga meminta agar pemerintah memperjuangkan SVLK sebagai instrumen utama dalam menghadapi EUDR dan memperkuat posisinya di pasar Uni Eropa. "Pemerintah perlu terus memperjuangkan SVLK sebagai alat yang diakui oleh Uni Eropa dalam konteks EUDR,"tambahnya.

Selama masa penundaan hingga 2026, APHI mengarahkan anggotanya untuk memperkuat sistem ketelusuran bahan baku di masing-masing perusahaan. Langkah ini melibatkan peningkatan sistem lacak balak di dalam kerangka SVLK, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan legalitas di seluruh rantai pasokan.

Selain itu, APHI juga mendorong perusahaan untuk berkonsultasi intensif dengan pemerintah dalam rangka memenuhi semua persyaratan EUDR. Konsultasi ini penting agar industri kehutanan Indonesia dapat merumuskan standar operasional yang sesuai dengan aturan yang akan diberlakukan pada tahun 2026.

"Anggota kami saat ini sedang berkonsultasi secara intensif dengan pemerintah untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan EUDR,"jelas Indroyono.

Meskipun upaya persiapan terus berjalan, APHI mengakui bahwa tantangan terbesar adalah memastikan rantai pasokan benar-benar bebas dari deforestasi. Tantangan lainnya termasuk penyamaan persepsi antara Indonesia dan Uni Eropa mengenai definisi dan peta deforestasi, serta menghindari beban biaya tambahan akibat proses "due diligence" yang diwajibkan oleh EUDR.

APHI juga meminta agar diplomasi perdagangan antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa mampu menghasilkan kesepakatan yang adil, terutama terkait efisiensi proses "due diligence" agar tidak memberatkan para pelaku usaha.

Untuk meningkatkan kesiapan anggota dalam memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh EUDR, APHI proaktif dalam mendorong sertifikasi keberlanjutan melalui pelatihan dan penguatan praktik terbaik di tingkat tapak. Asosiasi ini menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia dan implementasi praktik kelestarian yang terukur di lapangan sebagai kunci untuk mencapai standar yang diakui oleh Uni Eropa.

"Kami memperkuat kapasitas anggota melalui pelatihan dan penguatan praktik terbaik, agar siap memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan EUDR," tegas Indroyono.

APHI mendesak pemerintah untuk terus melakukan negosiasi intensif dengan Uni Eropa agar peta deforestasi yang dijadikan acuan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, asosiasi ini meminta pemerintah untuk memperjuangkan agar proses "due diligence" yang diharuskan oleh EUDR tidak menambah beban biaya operasional yang signifikan bagi pelaku usaha kehutanan Indonesia.

"Pemerintah harus memastikan bahwa peraturan ini tidak memberatkan pelaku usaha, terutama dalam hal biaya tambahan yang mungkin timbul dari proses due diligence," pungkasnya.