Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Juru kampanye senior dari Kaoem Telapak, Denny Bhatara menyayangkan adanya penundaan penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang semula dijadwalkan berlaku pada 30 Desember 2024.

Dalam diskusi yang melibatkan 45 organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Denny menekankan bahwa penundaan ini berpotensi menghambat upaya perbaikan tata kelola komoditas di Indonesia yang telah berjalan dengan baik selama ini.

Denny menjelaskan bahwa regulasi EUDR mengatur beberapa komoditas yang berpotensi berkontribusi besar terhadap deforestasi dan degradasi hutan, seperti kelapa sawit, karet, coklat, kopi, dan kayu. Namun, ia menyoroti kesiapan sektor komoditas di Indonesia yang berbeda-beda dalam menghadapi EUDR.

Di antara lima komoditas yang terdampak, sektor kayu dianggap paling siap, karena sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) sudah berjalan dan diakui secara internasional.

"Sistem ini telah diterapkan secara mandatori sejak 2016, memberikan jaminan legalitas serta keterlacakan produk kayu yang dianggap sah di pasar global, terutama Eropa," kata Denny dalam acara diskusi di Baca Tebet, Senin (7/10).

Namun, komoditas lainnya, seperti kelapa sawit, meski memiliki sistem tata kelola melalui Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), masih perlu penguatan, terutama dalam aspek transparansi dan penegakan hukum. Sementara itu, komoditas seperti kakao, kopi, dan karet dinilai memiliki tantangan yang lebih besar dalam kesiapan menghadapi regulasi EUDR karena belum adanya sistem pengaturan nasional yang sekuat di sektor kayu.

Penundaan kebijakan EUDR ini juga dikhawatirkan dapat mengurangi momentum perbaikan yang telah dilakukan di sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil mengusulkan agar pemerintah menggunakan penundaan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat tata kelola komoditas, termasuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mengembangkan dukungan bagi petani kecil agar mereka dapat memenuhi persyaratan EUDR.

Denny juga menekankan bahwa penerapan EUDR harus dilihat sebagai peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola komoditas secara menyeluruh. Selain akan membantu Indonesia dalam memenuhi persyaratan pasar global yang semakin ketat, perbaikan ini juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, melindungi lingkungan melalui pengurangan deforestasi, dan meningkatkan kesejahteraan petani kecil serta komunitas lokal.

Meskipun pemerintah Uni Eropa mempertimbangkan penundaan EUDR, koalisi berharap keputusan ini tidak mengurangi semangat perbaikan tata kelola yang telah berjalan di Indonesia. Sebaliknya, mereka mendesak pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam mempersiapkan semua sektor agar dapat mematuhi regulasi tersebut dan memastikan Indonesia tetap kompetitif di pasar global yang semakin ketat.

Koalisi juga mengharapkan pemerintah untuk memegang peran sentral dalam menavigasi implementasi EUDR, termasuk memperkuat koordinasi antara kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menciptakan kebijakan yang koheren. "Keterlibatan aktif dari Masyarakat Adat dan masyarakat lokal juga harus menjadi prioritas, terutama melalui penegakan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC)," pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membidik potensi pengembangan gas bumi untuk sektor industri sebesar 15 BBTUD di wilayah Sulawesi.

Demi mengejar target tersebut, PGN menandatangani 2 (dua) Memorandum of Understanding (MOU) pada Jumat (4/10) meliputi potensi pengembangan pemanfaatan gas bumi di Sulawesi Selatan.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini menjelaskan, dua rencana kerjasama ini meliputi penyaluran gas bumi untuk pembangkit listrik dan kawasan industri.

Pertama, PGN menandatangani MoU bersama KSO Indogawa serta Siantar Tara Sejati untuk memenuhi gas bumi untuk pembangkit listrik di Sulawesi Selatan. Potensi pasokan gas bumi untuk kebutuhan tersebut sebesar 5 BBTUD.

Selanjutnya, PGN menandatangani MoU dengan Kawasan Industri Pattene. Kawasan Industri Pattene yang memiliki luas +/- 1.000 ha serta sekitar 50 tenant industri, sehingga kerja sama ini menjadi lokasi strategis untuk memperluas penetrasi pasar PGN. Ke depannya jumlah tenant di kawasan industri tersebut semakin bertambah sehingga potensi penyerapan gas bumi juga akan meningkat.

“PGN berupaya menjadikan kolaborasi sebagai sinergi yang bermanfaat bagi pengembangan industri dan perekonomian daerah. Diharapkan, seluruh pihak dapat segera menindaklanjuti agar menjadi kerja sama yang konkret di mana gas bumi dapat menjadi salah satu daya tarik investasi,” ujar Ratih dalam siaran pers, Senin (7/10).

Ratih menjelaskan, PGN berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan gas bumi sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal.

Sebagai aggregator gas bumi nasional, PGN menyediakan layanan gas pipa, LNG maupun CNG sehingga bentuk penyaluran gas bumi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

“Kerja sama ini bernilai lagi PGN yang saat ini tengah mengembangkan market di Sulawesi. Di samping itu, PGN ingin penggunaan gas bumi di dalam bauran energi bersih semakin terutama di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Melalui komitmen ini, PGN berharap menyumbang pengurangan emisi karbon di masa transisi energi,” tutup Ratih.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN,CO,ID - JAKARTA. Industri kemasan nasional diperkirakan tetap berpotensi tumbuh positif di tengah tantangan pemenuhan bahan baku dan perubahan perilaku konsumen.

Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa mengatakan, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan kinerja penjualan industri kemasan Indonesia berada di kisaran 2%-3% pada 2024.

Salah satu tantangan yang kini dihadapi oleh industri kemasan adalah penurunan utilitas industri petrokimia yang notabene memproduksi bahan baku kemasan seperti biji plastik.

IPF pun menyoroti kondisi para produsen biji plastik, khususnya PE Polyethylene, yang merasa tersaingi oleh produk-produk impor dari China, terutama dari sisi harga. Dalam pemberitaan sebelumnya pun, produsen petrokimia meminta pemberlakuan safeguard kepada pemerintah untuk membendung impor dari China.

Namun, IPF menolak adanya rencana safeguard tersebut. Sebab, pada dasarnya sekitar 50% PE Polyethylene masih harus diimpor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan industri kemasan lokal.

Lagi pula, ketidakmampuan produsen petrokimia untuk bersaing dengan produk impor China lebih disebabkan oleh teknologi mereka yang dianggap sudah ketinggalan dan kurang efisien. Padahal, di negara lain seperti China dan Timur Tengah sudah mengadopsi teknologi gas face yang memungkinkan produksi petrokimia tanpa melibatkan naphta.

“Jangan sampai kekalahan dalam bersaing dengan harga jual produk impor ini kemudian dibebankan kepada industri hilir seperti kemasan,” ujar dia, Senin (7/10).

Jika safeguard diberlakukan, tentu para produsen kemasan akan sulit bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara yang bahan bakunya tidak dikenakan bea masuk tambahan.

Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga terus diperhatikan oleh para produsen kemasan dalam negeri. Saat ini, masyarakat urban banyak yang menggemari belanja online atau membeli barang dengan cepat. Tak heran, beberapa supermarket besar tutup, namun minimarket dan e-commerce mampu tumbuh subur. Kondisi ini membuat para produsen kemasan perlu menyesuaikan strategi dan model bisnisnya.

Adapun sektor yang memiliki permintaan tinggi terhadap kemasan saat ini antara lain makanan siap saji, kosmetik, personal care, produk susu, dan kesehatan. “Industri berbasis UMKM juga marak tumbuh,” imbuh Henky.

Sementara itu, PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) mengaku sampai saat ini kegiatan usahanya masih berjalan normal di tengah isu anjloknya kinerja industri petrokimia. Emiten ini senantiasa menjalin hubungan baik dengan para pemasok bahan baku plastik.

“Kami kerja sama dengan lebih dari 20 produsen petrokimia,” tutur Direktur dan Sekretaris Perusahaan PBID Lukman Hakim, Senin (7/10).

Manajemen PBID sendiri memproyeksikan pertumbuhan penjualan dapat mencapai 10% sampai akhir tahun 2024. Perusahaan ini juga membidik perolehan margin laba bersih sekitar 8% sampai 10%.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan milik Iwan Sunito, One Global Capital, menyelesaikan pembelian The Grand Eastlakes, pusat perbelanjaan terbesar milik Crown Group senilai Rp 218 miliar.

Menyusul akuisisi yang dilakukan perusahaan yang berbasis di Sydney tersebut, kepemilikan The Grand Eastlakes telah beralih sepenuhnya ke entitas One Global Capital.

Selanjutnya pusat perbelanjaan ini akan dicitrakan ulang dengan nama baru yaitu One Global Centre.

CEO dan Komisaris One Global Capital Iwan Sunito mengaku sangat puas dengan proses akuisisi tersebut.

Menurutnya, The Grand Eastlakes bisamenumbuhkan aset ritel serta memperkuat pendapatan berulang (recurring income) One Global Capital agar sejalan dengan visi go public perusahaan pada tahun 2031.

“Hal yang paling saya sukai dari properti ini adalah nilai sewanya yang tinggi. Bila semua area ritel tersewa, maka hasilnya setara dengan 10 persen dari harga akuisisi,” ungkap pria kelahiran Surabaya ini.

Resmi dibuka pada Juli 2021, pusat perbelanjaan The Grand Eastlakes, memiliki ruang ritel seluas 3.100 meter persegi yang dilengkapi dengan 130 lot parkir mobil.

Shopping center ini berisi16 gerai ritel, termasuk ALDI dengan format lebih besar, Metro Wool-worths, dan sejumlah toko khusus, seperti Pattison Pattiserie, Wholelife Pharmacy, Australia Post and Newsagency, Ausome Nails, Akira Sushi dan Hatch Espresso.

“The Grand Eastlakes adalah aset ritel pertama yang kami beli dari Crown Group pasca pengalihan hotel Skye Suites Green Square senilai Rp 1.059 triliun ke One Global Resorts,” terangnya.

Permintaan Saham Melonjak

Keberhasilan proses akuisisi The Grand Eastlakes juga menandai momentum debut One Global Capital Fund Management Paltform.

One Global Capital mendapatkan lisensi wholesales pada Kuartal IV-2024, sehingga diizinkan untuk menawarkan produk investasi kepada sekelompok investor terpilih yang dianggap memiliki visi dan misi yang sama dengan perusahaan.

“Ini bukan penawaran publik kepada investor ritel, melainkan ditujukan kepada investor yang sudah mengenal kami selama beberapa dekade atau teman dekat yang tertarik untuk berinvestasi secara signifikan dalam portofolio properti mereka,” papar Iwan.

Sebagai informasi, di dalam dunia keuangan, terdapat dua jenis investor, yaitu investor institusional dan investor ritel.

Investor Institusional adalah lembaga besar, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau investor individual yang memiliki banyak dana untuk diinvestasikan. Biasanya mereka memiliki pemahaman mendalam tentang risiko investasi.

Sementara itu, Investor Ritel merupakan individu yang berinvestasi untuk tujuan pribadi. Mereka memiliki akses terbatas pada informasi dan cenderung berinvestasi dalam skala yang lebih kecil.

“Awalnya kami hanya menawarkan 10 persen saham One Global Retail, di mana 90 persen saham dimiliki oleh One Global Capital. Namun permintaan melonjak tajam, sehingga memaksa kami untuk melepaskan 10 persen saham tambahan,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Habiskan Rp 218 Miliar, Iwan Sunito Akuisisi Pusat Perbelanjaan", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/07/160000521/habiskan-rp-218-miliar-iwan-sunito-akuisisi-pusat-perbelanjaan.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan evaluasi untuk program kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap akan dilakukan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, saat ini kuota pengembangan PLTS Atap tersisa 70-an MW.

"Kuota tinggal 70-an MW, yang perlu dipantau adalah Commercial Operation Date (COD) enam bulan sejak mendapatkan kuota. Regulasinya seperti itu," ungkap Eniya kepada Kontan, Senin (7/10).

Eniya menambahkan, proyek-proyek PLTS Atap berkapasitas kecil saat ini terus berjalan dan direalisasikan. Sementara itu, untuk proyek dengan kuota yang tergolong besar dinilai butuh waktu lebih lama.

"Yang kuota besar makan waktu, akhir tahun akan kami evaluasi," jelas Eniya.

Di saat bersamaan, Kementerian ESDM kini tengah mendorong untuk meningkatkan pemanfaatan PLTS Atap di luar wilayah usaha PLN.

"Mungkin baru tahun depan realisasi kuotanya karena masih berproses," imbuh Eniya.

Asal tahu saja, kuota PLTS atap telah diatur dalam Keputusan Dirjen Ketenagalistrikan Nomor 279.K/TL.03/DJL.2/2024, yang mengatur pengembangan sistem PLTS atap PLN untuk periode 2024-2028.

Keputusan ini membagi kuota PLTS atap menjadi 11 klaster daerah dengan peningkatan kuota setiap tahunnya.

Pada tahun 2024, kuota PLTS atap ditetapkan sebesar 901 MW. Jumlah ini akan meningkat menjadi 1.004 MW pada tahun 2025, 1.065 MW pada tahun 2026, 1.183 MW pada tahun 2027, dan mencapai 1.593 MW pada tahun 2028.

Pengembangan PLTS Atap menjadi salah satu rencana pemerintah mendorong bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ditargetkan mencapai 23% pada 2025 mendatang.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) memastikan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan total kapasitas mencapai 1 Giga Watt (GW).

"Saat ini proyek PLTS yang disiapkan oleh PLN Indonesia Power sebesar 1.000 Mega Watt (MW)," kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto di Jakarta, Kamis (3/10).

Djoko menjelaskan, sejumlah proyek PLTS yang kini tengah dijalankan oleh PLN IP antara lain PLTS Terapung Singkarak (50 MW), PLTS Terapung Saguling (60 MW), PLTS Banten (80 MW), PLTS Jabar (80 MW), PLTS Banjar (100 MW) dan PLTS Jateng (190 MW).

Kemudian, terdapat proyek lain seperti PLTS Jateng (250 MW), PLTS Buleleng (50 MW), PLTS Jatigede (100 MW), PLTS Gajah Mungkur (100 MW), PLTS Kedung Ombo (100 MW), PLTS Pasuruan (100 MW) dan PLTS Banyuwangi (100 MW).

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -UK Export Finance dan Indonesia Eximbank menandatangani Nota Kesepahaman di Jakarta

• Kerja sama ini menyediakan kerangka strategis untuk kolaborasi dan pembiayaan bersama.
• Pelaku usaha Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari potensi kontrak baru yang memberikan keuntungan.

Pemerintah Inggris melalui UKEF telah menandatangani kesepakatan dengan Indonesia Eximbank yang akan membantu menciptakan potensi bisnis baru bagi eksportir Indonesia.

UK Export Finance (UKEF) adalah lembaga kredit ekspor pemerintah Inggris; lembaga ini menyediakan pembiayaan dan asuransi untuk membantu pembeli luar negeri melaksanakan proyek yang menggunakan barang dan jasa dari Inggris.

Ditandatangani di Jakarta, Nota Kesepahaman (MoU) antara UKEF dan Indonesia Eximbank menyampaikan intensi untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek baru di seluruh dunia, terutama di Afrika dan Indo-Pasifik.

Tahun lalu, UKEF mengalokasikan hampir £1,7 miliar dalam pembiayaan yang baru untuk wilayah-wilayah tersebut. UKEF juga membantu menghasilkan bisnis baru bagi ratusan pelaku usaha serta menunjukkan besarnya peluang yang tersedia bagi bisnis di Indonesia.

Melalui kerja sama ini, UKEF dan Indonesia Eximbank mendukung proyek-proyek internasional yang akan menciptakan kontrak bagi pelaku usaha dari Inggris dan Indonesia, dengan fokus pada energi bersih, kesehatan, air, pendidikan, dan transportasi.

Dominic Jermey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, mengatakan:

“Di tengah perayaan hubungan diplomatik antara Inggris dan Indonesia yang telah terjalin selama lebih dari 75 tahun, saya senang dapat memperluas hubungan ini melalui kesepakatan antara UKEF dengan Indonesia Eximbank.”

Tim Reid, CEO UKEF, mengatakan:

“Dalam beberapa tahun terakhir, UK Export Finance telah mendukung banyak bisnis di Asia Pasifik. Kesepakatan hari ini membuka babak baru yang menarik dalam kerja sama ekonomi antara Inggris dan Indonesia.

“Dengan kerja sama ini, kita dapat bertukar best practice, mencari peluang baru, dan meningkatkan perdagangan bilateral.”

Rijani Tirtoso, Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank, mengatakan:

“Sebagai Lembaga Kredit Ekspor (ECA) yang diakui secara global dengan kehadiran internasional yang luas, kolaborasi UKEF dengan Indonesia Eximbank secara signifikan mendorong pengembangan bisnis dan menunjukkan komitmen kedua lembaga untuk mendukung perdagangan yang bertanggung jawab, hijau, berkelanjutan dan berdampak,

yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta menempatkan Indonesia dalam peran yang lebih kuat di pasar global.”

MoU ini memperkuat dukungan yang sudah ada sebelumnya dari UKEF untuk organisasi di Indonesia.

UKEF memiliki lebih dari £3 miliar dana yang tersedia untuk mendukung pelaku usaha Indonesia membiayai proyek-proyek yang menggunakan barang dan jasa dari Inggris.

Indonesia tetap menjadi pasar prioritas bagi UKEF, dimana pada tahun 2017 menunjuk perwakilan luar negeri pertamanya dengan mengangkat Richard Michael sebagai Kepala Perwakilan Negara untuk Indonesia.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.Emiten konstruksi PT Total Bangun Persada Tbk (TOTL) berkomitmen untuk mengejar target pendapatan yang telah ditetapkan pada sisa tahun 2024. Perseroan fokus padapada beberapa sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kontrak baru.

Sekretaris Perusahaan TOTL, Anggie S. Sidhartamengatakan saat ini,sektor yang paling berkembang meliputi pembangunan gedung hotel, industri, dan pendidikan.Adapun penekanannya akan fokus padaproyek gedung industri dan data center untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat.

Hingga Juli 2024, TOTL telah membukukan kontrak sebesar Rp 4,1 triliun atau sekitar 91,11% dari target kontrak baru tahun ini yang dibidik sebesar Rp 4,5 triliun.

Sementara itu terkait pendapatan, padasemester Itahun ini, perusahaan mencatatkanpendapatan usaha mencapai Rp 1,43 triliun, yang meningkat 18,32% year on year (yoy). Kemudian laba bersih sebesar Rp 112,65 miliar, meningkat 66,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan ini juga tercermin dalam laba per saham yang naik menjadi Rp 33,04 dari Rp 19,83.

Dalam hal realisasi belanja modal.Per akhir Juni,TOTL telah menyerap sekitar 30,4% dari total anggaran Rp 10 triliun, yaitu sebesar Rp 3,04 miliar.Rencananyasisa anggaran akan difokuskan untuk pengadaan peralatan proyek, serta IT dan software IT.

Meski perolehan kontraknya melaju kencang, tetapi Anggie bilang tetap ada tantangan yang dihadapi di tengahkondisi ekonomi yang fluktuatif.Untuk mengatasinya,TOTL berkomitmen untuk menjagacash flowagar tetap positif, terutama di tengah gejolak politik domestik dan isu geopolitik yang masih menjadi perhatian.

“Kami akan tetap waspada danprudentdalam strategi kami,” kata Anggie.

Perusahaan juga mencatat bahwa kebijakan pemerintah baru mengenai pembangunan infrastruktur dan properti belum memberikan dampak signifikan terhadap perusahaan. Namun, ia berharap adanya regulasi dan insentif yang mendukung pengembang dapat memperlancar proses penyelesaian proyek.

“Namun tentunya Perusahaan akan tetap menjalankan bisnis dengan kehati-hatian dan terus mengupayakan cash flow tetap positif. Dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan, kami yakin industri konstruksi akan mendapatkan nilai tambah, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi,”pungkasnya.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Delta Giri Wacana (DGW Group) turut mendorong penguatan sektor pangan nasional, terutama di tengah tantangan krisis pangan global yang semakin mendesak.

Ketidakstabilan pasokan pangan, yang dipicu oleh perubahan iklim, ketergantungan pada impor, serta konflik geopolitik, semakin mengancam ketersediaan pangan di berbagai negara.

Data terbaru dari World Bank menunjukkan bahwa hingga September 2024, sebanyak 16 negara telah menerapkan 22 larangan ekspor pangan, dan 8 negara lainnya menerapkan tindakan pembatasan ekspor.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi Indonesia adalah kebutuhan bahan baku pestisida dan pupuk yang tinggi. Laporan Euromonitor mencatat bahwa nilai impor bahan baku pestisida di Indonesia meningkat sebesar 2,8%, mencapai Rp 8 triliun pada tahun 2023.

Kenaikan harga bahan baku ini disebabkan oleh gangguan rantai pasok dan peningkatan biaya produksi pasca pandemi Covid-19.

Sementara itu, impor bahan baku pupuk tumbuh sebesar 7,4% dengan nilai mencapai Rp 30,2 triliun pada tahun yang sama, juga terpengaruh oleh situasi global dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Dalam menghadapi tantangan ini, DGW Group telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi industri agro input nasional. Perusahaan ini membangun pabrik karbamasi dengan kapasitas awal produksi 3.300 ton per tahun, yang direncanakan meningkat menjadi 7.000 ton per tahun.

"Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan memenuhi kebutuhan pasar domestik, serta membuka peluang untuk ekspor," tulis DGW Group dalam siaran pers seperti dikutip Senin (7/10).

Selain itu, dukungan pemerintah juga terlihat dalam upaya mengurangi ketergantungan pada produk impor. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik amonium nitrat untuk mengurangi ketergantungan impor yang mencapai 21 persen dari total kebutuhan industri.

DGW Group juga berkomitmen untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produk-produk agro inputnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Noverius Laoli

Dalam kerangka Transformasi Ekonomi Indonesia menuju Visi Indonesia Emas 2045, sektor industri memiliki peran sentral. Namun, Indonesia masih harus berbenah terutama dalam hal penyederhanaan perizinan berusaha. Meskipun saat ini pemerintah telah menggunakan sistem OSS berbasis Risk Based Approached (RBA), namun masih banyak hambatan penyelesaian perizinan yang ditemukan di lapangan.

Sebagai contoh, hal dasar terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus terkoneksi ke sistem yang saat ini masih terus diperbaiki, karena di banyak daerah masih berproses melalui perubahan peraturan daerah. Hal penting lainnya adalah jaminan kepastian hukum yang di dalamnya juga memerlukan sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengembangan infrastruktur dasar yang masih belum memadai, ditambah lagi dengan kebijakan yang tidak pro investasi. Misalnya pada ketersediaan sumber air baku bagi kegiatan industri. Saat ini, di daerah Jawa Barat memiliki keterbatasan sumber air baku, padahal industri di di sana sangat banyak dan membutuhkan sumber air baku.

Ketersediaan dan harga gas industri juga masih menjadi persoalan, misalnya kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang perlu diperluas sektor industrinya. Bagi para pemegang Badan Usaha Penyedia Gas Bumi (BUPTL), harga gas industri perlu dibuat lebih kompetitif.

HKI pun mengutip dari The Star Business News yang memberitakan bahwa keputusan Oracle untuk membangun fasilitas di Malaysia disebabkan oleh kesiapan infrastruktur Negeri Jiran dan posisinya yang semakin berkembang sebagai tujuan utama investasi digital. Untuk itu, kebijakan maupun penyediaan infrastruktur di Indonesia harus terus dibenahi.

Tak hanya itu, gangguan keamanan juga masih terjadi di kawasan industri. Contohnya adalah limbah ekonomis yang dimiliki suatu perusahaan tertentu dapat menjadi pemicu demonstrasi di dalam kawasan industri. "Persoalan dari aspek keamanan dan ketertiban ini dapat berpengaruh signifikan terhadap iklim investasi," tutur dia.

Di luar hal-hal tersebut, HKI menilai perlunya kebijakan-kebijakan yang mendorong iklim investasi lebih atraktif dan pengembangan sumber daya manusia yang kompeten. Investor akan masuk berinvestasi apabila suatu negara atau daerah memiliki daya tarik, baik dari sisi fiskal maupun nonfiskal sehingga perlu dibuat terobosan-terobosan melalui berbagai insentif yang menarik.

"Perumusan hal tersebut dapat melibatkan para pelaku usaha dalam penyusunannya agar lebih tepat sasaran," tandas dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri baja dalam negeri dibayangi oleh kabar banjir produk baja impor dari China dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat melindungi industri baja nasional agar tidak bernasib seperti industri tekstil yang babak belur dihantam serbuan produk impor.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, menurunnya kinerja industri baja China memang membuka peluang negara tersebut untuk memperluas ekspor ke berbagai negara, termasuk Indonesia dengan harga sangat murah atau melalui praktik dumping.
“Karena oversupply, tentu mereka akan mengarahkan atau mengekspor produksinya ke luar negeri. Salah satu pasar yang cukup potensial untuk dipenetrasi adalah Indonesia,” kata Andry dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (7/10).
Maka dari itu, menurut Andry, perlindungan pemerintah terhadap baja dalam negeri sangat dibutuhkan. Kalau tidak, industri baja Indonesia bisa gulung tikar akibat gempuran baja impor.
Andry mengungkapkan, negara-negara lain pun sudah mengambil langkah-langkah protektif untuk melindungi industri baja dalam negeri. Dia menyebut, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada yang telah menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) dan tarif tinggi terhadap produk baja China. "Banyak sekali instrumen-instrumen trade remedies yang diberikan di berbagai negara, sedangkan Indonesia masih sangat sedikit perlindungannya,” ujar dia.

Untuk bertahan, para produsen baja ini memilih meningkatkan ekspor, termasuk ke Indonesia yang dapat meningkatkan risiko praktik dumping.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Selama Januari 2024 hingga 30 September 2024, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menutup 130 pelintasan sebidang.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2, pelintasan sebidang tidak memiliki Nomor JPL, tidak dijaga, dan/atau tidak berpintu yang lebarnya kurang dari 2 meter harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

Tercatat selama 2020 hingga September 2024, KAI telah menutup pelintasan sebidang liar dan rawan sebanyak 1.298 titik.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, KAI terus berupaya menutup pelintasan sebidang yang tidak memenuhi regulasi.

Pasalnya, pelintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

”Sebelum pelaksanaan penutupan, tim KAI telah menyosialisasikan kepada masyarakat sekitarnya," ucap Anne, Senin (7/10/2024).

Upaya penutupan pelintasan sebidang ilegal ini sejalan dengan aturan pada Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Permenhub Nomor 94 Tahun 2018 pasal 5 dan 6.

Keberadaan pelintasan sebidang disebagian tempat melewati permukiman warga dan daerah industri, sehingga rawan terjadi kecelakaan temperan.

Berdasarkan data Januari 2024 hingga Agustus 2024, tercatat 535 kejadian temperan di jalur KA dan pelintasan. Pada tahun 2023, telah terjadi 774 kejadian temperan dan 738 kejadian temperan di tahun 2022.

Anne mengatakan, setidaknya terdapat empat dampak kecelakaan di pelintasan sebidang kereta api:

1. Korban jiwa: Timbulnya korban jiwa meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dari petugas, penumpang, dan pengguna jalan.

2. Kerusakan sarana kereta api: Kerusakan lokomotif, kereta, dan gerbong.

3. Kerusakan prasarana kereta api: Kerusakan rel, bantalan, jembatan, dan alat persinyalan.

4. Gangguan perjalanan kereta api dan pelayanan: Keterlambatan kereta api, penumpukan penumpang, pengalihan ke moda transportasi lain (overstappen).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hingga September, 130 Pelintasan Sebidang KA Ditutup", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/07/110000821/hingga-september-130-pelintasan-sebidang-ka-ditutup.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) membidik peningkatan pemanfaatan gas bumi di kawasan Indonesia Timur. Terbaru, PGN mendorong percepatan pengembangan niaga gas bumi di Sulawesi.

Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengatakan, penguasaan pengelolaan gas bumi baik gas pipa, LNG, dan CNG yang terintegrasi menjadi modal utama bagi PGN untuk ekspansi pasar secara secara masif di wilayah tersebut.

“Dalam rangka pengembangan pasar di Sulawesi, PGN agresif dan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan mitra strategis terkait penyediaan pasokan maupun infrastruktur gas bumi. Sejauh ini, kami membidik kawasan industri dengan potensial demand yang cukup deras serta agar bisa memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar ketika gas bumi efektif dimanfaatkan,” ujar Arief dalam siaran pers, dikutip Senin (7/10).

PGN telah meresmikan reaktivasi area Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada Jumat (4/10) sebagai wujud komitmen PGN dalam mengembangkan pasar gas bumi di wilayah tengah dan timur Indonesia.

Arief berharap, reaktivasi ini dapat mendorong percepatan ekspansi pasar dan menindaklanjuti peluang-peluang yang didapatkan secara lebih efektif.

Arief memastikan, PGN senantiasa menjalin koordinasi dengan pemerintah. PGN pun siap mendukung roadmap jangka pendek Kemenperin terkait pengembangan infrastruktur gas bumi di Kawasan Industri (KI). Terdapat 14 KI (dari 50 KI) yang menjadi prioritas pengembangan infrastruktur gas bumi, beberapa diantaranya berada di Sulawesi.

PGN turut mendorong peran Anak Usaha dalam upaya ekspansi pasar di Sulawesi. Selain menjaga keberlangsungan pasokan gas bumi serta infrastruktur pendukungnya, terdapat potensi kerja sama lainnya yang dapat dilakukan seperti jasa EPC, properti, telekomunikasi, serta kegiatan bisnis lainnya.

Menilik portofolio yang dimiliki, Arief menegaskan, PGN berkompetensi sebagai salah satu penyedia energi di Sulawesi. Secara historis, pGN telah menyalurkan LNG untuk smelter yang berlokasi di Sulawesi Tenggara. LNG didatangkan dari Kalimantan Utara menggunakan 25 unit Isotank berukuran 40 ft. Penyaluran LNG ke Sulawesi membuktikan bahwa skema beyond pipeline oleh PGN sudah dapat direalisasikan dan dikomersialisasikan.

“Reaktivasi kegiatan usaha gas bumi di Sulawesi menjadi bagian dari komitmen PGN untuk memperkuat keberadaan dalam meningkatkan penggunaan energi domestik dan menyediakan energi yang ramah lingkungan di Indonesia terutama kawasan tengah dan timur,” tutup Arief.