REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Salah satu Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri yang akan bertugas pada peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), 17 Agustus 2024 berasal dari SMAN 8 Yogyakarta. Pihak sekolah pun meminta kejelasan dari pihak terkait soal pelepasan jilbab siswinya tersebut.

Keynina Evelyn Candra merupakan siswi SMAN 8 Yogyakarta yang diketahui melepas jilbabnya saat pengukuhan di IKN pada 13 Agustus 2024, bersama dengan beberapa anggota Paskibraka lainnya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMAN 8 Yogyakarta, Slamet Nugroho mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan informasi maupun klarifikasi resmi terkait pelepasan hijab siswinya itu, baik itu BPIP maupun Kesbangpol yang membawahi kegiatan Paskibraka.

“Jadi kita tidak tahu, dan sampai sekarang kita belum dapat informasi apapun. Mungkin hanya dari sosial media itu yang mungkin saat ini masih ramai membahas tentang itu,” kata Slamet di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Kamis (15/8/2024).

Slamet menuturkan, pihaknya juga belum mengetahui sikap dari Evelyn mengingat saat ini sedang menjalani karantina di IKN sejak diberangkatkan pada akhir Juli 2024. Meski begitu, Slamet menuturkan bahwa Evelyn merupakan siswinya yang selalu mengenakan jilbab di sekolah.

“Bagaimana sikap dari anak kami Keynina Evelyn, kami juga belum tahu. Karena sejak awal kan dikarantina, sampai saat ini kami juga tidak bisa berkomunikasi dengan anak tersebut,” ungkap Slamet.

Untuk itu, pihaknya berharap ada klarifikasi dan pemberitahuan yang jelas kepada pihak sekolah. Hal ini mengingat pihaknya banyak mendapatkan informasi yang berseliweran di media sosial kaitannya dengan pelepasan hijab tersebut.

“Njih (harapannya ada kejelasan), karena beredarnya berita di sosial media kami jadi (berpikirnya) kok (bisa) begitu, Artinya dengan (adanya kasus) itu, harus ada klarifikasi,” jelasnya.

Slamet juga menuturkan bahwa pihaknya belum berencana untuk mengajukan surat keberatan atas pelepasan hijab tersebut. Hal ini mengingat pihaknya belum bisa berkomunikasi dengan Evelyn yang masih dalam karantina.

“Belum (mengajukan surat keberatan), kami juga belum tahu karena Mba Evelyn kan sudah karantina, dan tidak bisa diajak komunikasi,” ungkap Slamet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendakwah kondang sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Miftah Maulana Habiburrahman atau yang biasa dipanggil Gus Miftah menanggapi soal aturan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang melarang anggota Paskibraka mengenakan jilbab.

Gus Miftah mengatakan, jilbab itu adalah bentuk amal sholih, walaupun yang berjilbab belum tentu sholehah. Gus Miftah menghormati dan mencintai orang yang berusaha menampilkan penampilan terbaik di hadapan Tuhannya.

"Saya membenci orang yang membenci semua bentuk kesholehan dan kebaikan. Katanya Pancasilais kok nggak paham Pancasila? Jangan ya dek ya," kata Gus Miftah saat diminta tanggapannya soal isu ini kepada Republika pada Kamis (15/8/2024).

Dia menambahkan, agama banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Aturan Allah itu indah, solutif dan menyenangkan. Sedangkan aturan BPIP, menurut dia, menyedihkan dan membagongkan.

"Aturanmu ruwet, menyedihkan dan membagongkan. Maju terus Paskibraka. Jilbabmu prestasimu!!," ujar Gus Miftah.

Seperti diketahui, larangan penggunaan jilbab dalam tubuh Paskibraka yang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini menjadi polemik. Aturan ini pun mendapat banyak kritikan dari ulama dan berbagai tokoh nasional.

Bantahan Kepala BPIP

Lihat halaman berikutnya >>>

Sementara, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi membantah ada paksaan terhadap anggota Paskibraka putri 2024 untuk tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN). Yudian menyebut mereka secara sukarela melepas jilbab untuk mengikuti aturan yang ada.

“Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu Pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan saja,” kata Yudian dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, kabar pencopotan jilbab paskibraka putri yang akan bertugas pada HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Negara mendapat sorotan berbagai pihak. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), diduga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Presiden GEMA Keadilan Dr Indra Kusumah menilai, pertistiwa tersebut sebagai tragedi dalam proses kebangsaan. “Itu merupakan tragedi dalam proses kebangsaan kita. Pencopotan jilbab Paskibraka putri sejatinya adalah pelecehan terhadap Pancasila yang jelas-jelas sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa!” ujar Indra dalam keterangan resminya, Rabu (14/8/2024).

Respons Istana

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan para Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri yang menggunakan jilbab tetap boleh memakainya saat pengibaran bendera kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia (RI). Pihak Istana telah berkoordinasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terkait aturan yang memicu polemik di masyarakat tersebut.

Heru mengaku, sudah berkoordinasi dengan BPIP tentang masalah pelepasan jilbab terhadap 18 Paskibraka putri. Menurut dia, mereka yang mengenakan penutup aurat tetap diperbolehkan menggunakan jilbab, sebagaimana penggunaan pakaian mereka ketika melakukan pendaftaran sebagai anggota Paskibraka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum menentukan pasangan calon yang akan diusung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Apalagi, usai memiliki rencana untuk mengusung Anies Baswedan, PKB belakangan cenderung merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan pasangan calon yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, Desk Pilkada PKB masih terus melakukan proses pematangan untuk menentukan pasangan calon yanh Akan diusung.

"Desk Pilkada masih terus mematangkan, sampai pada kesimpulan kira-kira dua hari yang akan datang," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ihwal rencana KIM yang akan mengumumkan pasangan calon di Pilgub DKI Jakarta, Cak Imin tak mau banyak berkomentar. Ia meminta semua pihak untuk menunggu keputusan partai. "Kita tunggu tanggal 19 (Agustus 2024). Kita tunggu, apa yang terjadi I don't know," kata dia.

Ia mengatakan, semua hal terkait penentuan pasangan calon yang akan didukung menjadi kewenangan Desk Pilkada PKB. Ia mengaku tak memiliki hak untuk ikut campur keputusan Desk Pilkada PKB.

"Pokoknya ketua umum enggak boleh ikut-ikut. Semua hasus sesuai perhitungan yang matang," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa bakal mengumumkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono yang diusung di Pilgub DKI Jakarta, pada Senin (19/8/2024). "Secara resminya kami sepakat agar mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. Saksikan tanggal mainnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) mendampingi tiga PTMA (Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah) dalam menjalin kerja sama internasional dengan sekolah-sekolah di Thailand. Seperti diketahui, UMJ telah menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di Thailand.

Ketiga PTMA tersebut adalah UM Buton, UM Bandung, dan Umsida yang resmi menyepakati kerja sama internasional dengan sekolah yang tergabung dalam Integrated Islamic School Network, di Aula Sekolah Sangkhom Wittaya School, Songkhla, Thailand, Rabu (7/8/2024) lalu.

Dengan dilakukan kegiatan penandatanganan MoU kali ini dapat mengembangkan peranan mahasiswa khususnya di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah dalam implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah. UMJ telah lebih dulu menjalin kerja sama dengan total 30 sekolah anggota Integrated Islamic School Network. Sebagai implementasi dari kerja sama itu, UMJ melaksanakan KKN Internasional yang juga melibatkan mahasiswa dari ketiga PTMA tersebut.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UMJ Prof Dr Tri Yuni Hendrawati, MSi, menerangkan, UMJ mendampingi ketiga PTMA dalam menyusun skema serta program KKN. Pada kesempatan kali ini, ketiga PTMA mengikuti skema KKN Internasional UMJ.

Sebanyak 14 mahasiswa UMJ, 5 mahasiswa UM Bandung, 2 mahasiswa UM Sidoarjo, dan 3 mahasiswa UM Buton mengikuti program ini selama 27 hari. Selain itu program Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan oleh dosen dari masing-masing PTMA.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman antar budaya dan memperkaya pengalaman pendidikan mahasiswa dan pengajar di kedua negara. KKN Internasional bertujuan memberikan kesempatan mahasiswa mengenal budaya negara setempat, sekaligus mengembangkan dakwah Islam.

KKN Internasional merupakan bagian dari proses pembelajaran mahasiswa untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan internasional di tengah-tengah masyarakat dengan dinamika budaya yang beragam.

Program ini menjadi parameter pengembangan program Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UMJ agar mencapai standar internasional dan memiliki luaran yang terukur.

Tri Yuni juga menerangkan, selain ketiga PTMA tersebut, ada pula UM Cirebon yang mendapat pendampingan UMJ dalam proses menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan di Kamboja.

“Harapannya, setelah akreditasi Unggul, UMJ mampu melakukan internasionalisasi dan mengajak PTMA lain untuk berkolaborasi dalam program KKN dan Pengabdian kepada Masyarakat,” ungkap Tri Yuni saat dimintai keterangan di Ruang LPPM UMJ, Kamis (15/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menyampaikan pandangannya terkait perubahan paradigma dalam dunia pendidikan. Dengan adanya perubahan ini, menurut dia, sudah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan statis.

Dia menjelaskan, perubahan mendasar yang terjadi dalam pendekatan pendidikan, khususnya terkait dengan metode disiplin yang diterapkan oleh tenaga pendidik hari ini telah mengalami sebuah perubahan yang sangat fundamental.

“Dulu, ketika guru memarahi atau menghukum kita secara fisik, orang tua kita cenderung mendukung tindakan tersebut. Namun, nilai-nilai tersebut kini telah berubah total," ujar Saiful dalam siaran persnya, Kamis (15/8/2024).

Hal ini disampaikan Saiful saat memberikan arahan pada penutupan Conference and Expose on Training yang digelar Balitbang Diklat di Surabaya, Rabu (14/8/2024) malam. Penutupan kegiatan ini dihadiri ratusan tamu undangan, di antaranya Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Sekretaris Dirjen Bimas Katolik, Sekretaris Bimas Buddha serta kepala BDK, BLA, dan Loka Diklat, dan para kepala madrasah, serta para widyaiswara Kementerian Agama.

Dalam pesan pentingnya kepada seluruh penyelenggara pendidikan dan pelatihan, Saiful menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, yang dilakukan oleh tenaga pendidik bisa berujung pada tindakan hukum jika dilaporkan oleh orang tua siswa.

"Ini adalah bukti bahwa nilai-nilai dan paradigma di masyarakat terus berkembang, dan kita tidak bisa lagi menggunakan pendekatan yang statis," ucap dia.

Selain itu, pada acara yang mengusung tema Impactful and Enjoyful Learning ini, Saiful juga menekankan pentingnya kenyamanan sebagai bagian dari metode pembelajaran yang dikembangkan.

“Ini menjadi harapan baru bagi kita semua, terutama para tenaga pendidik, agar mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman dan beradaptasi dengan nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat," kata Saiful.

Dia pun mengingatkan pentingnya mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan sambil menerima nilai-nilai baru yang lebih baik, dalam rangka membangun peradaban yang lebih maju.

“Forum ini punya harapan dan keinginan untuk membangun karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat kita," jelas dia.

Mengakhiri sambutannya, Saiful menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang tetap hadir hingga penutupan acara, sebagai bukti komitmen mereka terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan karakter ASN di lingkungan Kemenag serta lembaga negara lainnya. Dia berharap Kemenag terus berjaya dan menjadi garda terdepan dalam memajukan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPC Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Pasuruan mengadakan rapat pleno yang memutuskan beberapa poin penting menjelang Muktamar PKB di Bali pada 24-26 Agustus 2024. Ketua DPC PKB Kabupaten Pasuruan, Hj Hindun Anisah menyampaikan, hasil rapat pleno menegaskan dukungan penuh kepada Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin PKB untuk periode lima tahun ke depan.

Ning Hindun, sapaan akrabnya, menyampaikan, sikap dukungan terhadap Cak Imin bukanlah keputusan yang tiba-tiba. Menurut dia, keputusan itu diambil merujuk aspirasi yang berkembang dari bawah.

"Sikap kami dari awal sudah jelas, kami akan mendukung kembali Gus Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB. Mustasyar, dewan syuro, tanfidziyah, banom, DPAC (kecamatan) dan DPRt (desa) solid mendukung Gus Muhaimin," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Selain mendukung Cak Imin, rapat pleno DPC PKB Kabupaten Pasuruan juga mengusulkan perubahan dalam proses pemilihan kepemimpinan. Mereka mengusulkan pemilihan dewan syuro dan ketua umum digelar melalui musyawarah mufakat.

Menurut Ning Hindun, usulan itu bertujuan untuk memperkuat kebersamaan dan soliditas internal partai, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari konteks yang luas. Dengan cara itu, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung lebih harmonis dan mencerminkan aspirasi seluruh elemen partai.

Dia mengeklaim, keputusan itu mendapat respon positif dari berbagai pihak dalam tubuh PKB. Ning Hindun menilai, dukungan terhadap Cak Imin sebagai langkah strategi untuk melanjutkan kepemimpinan yang sudah terbukti efektif dalam memajukan partai.

"Gus Muhaimin Iskandar dikenal sebagai sosok yang mampu memperkuat PKB di kancah politik nasional dan meningkatkan konsolidasi posisi internal partai," kata Ning Hindun.

Dia menjelaskan, Muktamar PKB di Bali diharapkan dapat menjadi ajang untuk memperkuat dan memperjelas arah serta strategi partai menjelang Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pasuruan, kata Ning Hindun, PKB ditargetkan dapat tampil lebih solid dan siap menghadapi tantangan politik ke depan.

"Rapat pleno ini menunjukkan bahwa DPC PKB Kabupaten Pasuruan berkomitmen untuk mendukung keputusan-keputusan strategi yang diambil oleh partai dan berusaha memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berlandaskan pada musyawarah dan mufakat," ucap Ning Hindun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya menangkap seorang artis atau figur publik, Angela Lee karena melakukan penipuan atau penggelapan sejumlah tas mewah senilai Rp3,2 miliar. Angela pun sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Penyidik sudah melakukan gelar perkara untuk peningkatan status saudari Angela Lee dari saksi menjadi tersangka, dan juga lah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan di lakukan penahanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Ade Ary menjelaskan kejadian tersebut sendiri telah terjadi pada April 2017 saat tersangka Angela Lee sering membeli tas kepada korban melalui saksi berinisial V dengan cara pembayarannya diangsur beberapa kali.

"Karena terlapor pembayarannya bagus maka terlapor langsung berhubungan dengan korban berinisial FI untuk membeli tas dengan cara pembayarannya diangsur ada yang tiga kali, ada yang empat kali dan ada yang lima kali yang jumlahnya mencapai 15 buah tas dengan berbagai merek dengan harga yang berbeda-beda, " katanya.

Kemudian setelah tas diterima oleh Angela Lee mulai melakukan pembayaran dengan tahap pertama adalah uang muka atau DP. Dan pembayaran berikutnya baru mengangsur satu kali sebanyak 11 buah tas, angsuran dua kali sebanyak tiga buah tas dan angsuran tiga kali sebanyak 1 tas.

"Kemudian untuk angsuran berikutnya Angela Lee sudah tidak lagi melakukan pembayaran, lalu korban melakukan penagihan akan tetapi Angela Lee selalu menunda-nunda dan hingga sampai saat ini tidak juga melakukan pembayaran," kata Ade Ary.

Ade Ary menyebutkan selanjutnya korban mencari informasi bahwa ternyata tas yang dibeli dari korban dijual lagi ke pihak lain. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa sebanyak lima orang saksi dan telah menyita sebanyak 14 surat perjanjian jual beli tas antara korban FI dan Angela Lee dan foto tas LV Messenger Bag yang dijual oleh FI kepada Angela Lee.

Polisi menjerat Angela Lee dengan Pasal 372 tentang pencurian dan 378 tentang penipuan KUHP dengan maksimal hukuman penjara 4 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan Iran akan segera merespons Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, meskipun Palestina tidak menginginkan perang terjadi.

"Keputusan mungkin akan dibuat dalam beberapa hari ke depan atau bahkan beberapa jam ke depan," kata Abbas dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia TASS.

Ia lebih lanjut menerangkan tentang dialog intensif yang sedang berlangsung di antara banyak negara, terutama mengenai sejauh apa Iran akan menanggapi kematian Haniyeh.

Abbas mengharapkan AS, yang aktif terlibat dalam negosiasi, dapat menekan eskalasi konflik.

Pemimpin Palestina itu menegaskan bahwa isu utama adalah keputusan yang pada akhirnya akan dibuat oleh setiap negara dan risiko yang siap mereka ambil.

Ia juga mengkritisi AS karena menghalangi pengakuan internasional atas Palestina dan menghalangi proses perdamaian, meskipun banyak resolusi PBB telah diadopsi untuk menyelesaikan perang Israel di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Kementerian luar negeri Iran menolak seruan pemimpin negara-negara Barat untuk tak melakukan serangan terhadap Israel. Hal ini meningkatkan prospek serangan Isran yang disebut akan dilakukan pekan ini.

Juru Bicara Kemenlu Iran Nasser Kanaani mengatakan pada Selasa bahwa seruan untuk menahan diri dari Israel dari Perancis, Jerman dan Inggris “tidak memiliki logika politik dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional”.

Ketiga negara Eropa mengeluarkan pernyataan pada hari Senin yang menyerukan Iran dan sekutunya untuk menahan diri dari serangan terhadap Israel menyusul pembunuhan Ismail Haniyeh, pemimpin politik kelompok Islam Palestina Hamas, di Teheran bulan lalu. Teheran dan sekutunya Hamas dan kelompok Hizbullah menuduh Israel melakukan pembunuhan tersebut. Pemerintah Israel belum menyatakan tanggung jawab.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemampuan untuk melakukan transaksi bisnis secara efisien dan aman menjadi kunci utama kesuksesan operasional suatu bisnis. Seiring dengan kemajuan teknologi, banyak perusahaan yang beralih ke solusi digital untuk mengelola berbagai aspek operasional, termasuk transaksi keuangan.

Salah satu inovasi terbaru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi bisnis adalah QLola byBRI Internet Banking. Lewat fitur-fitur canggih dan teknologi terkini dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern yang membutuhkan solusi yang cepat dan andal.

Selain itu, melalui QLola by BRI Internet Banking, pelaku bisnis juga bisa mengakses berbagai produk dan layanan BRI dalam satu platform saja. Ya, pelaku bisnis dapat melakukan akses ke berbagai produk BRI hanya dengan satu kali log in atau Single Sign On.

Tak hanya itu, dengan QLola by BRI Internet Banking, pelaku bisnis juga bisa melakukan cek saldo, transfer, pembayaran tagihan dan pajak, dan lainnya.

Layanan itu pun memberikan solusi perbankan yang mudah, modern, aman dan dinamis bagi pengelolaan bisnis nasabah.

Hadirkan promo menarik!

Selain menghadirkan fitur-fitur yang dapat membantu kemudahan pelaku bisnis dalam menjalankan operasional usahanya, QLola by BRI Internet Banking pun menghadirkan beragam hadiah menarik yang semakin menguntungkan lewat program Qlola by BRI Internet Banking 2024.

Jika kamu merupakan user baru QLola by BRI Internet Banking pada periode Agustus sampai dengan September 2024, bisa mendapatkan undian berhadiah seperti motor, laptop, logam mulia, dan saldo tabungan Rp 2,5 juta.

Pemenang dalam undian berhadiah itu pun terbagi dalam tiga kluster, yakni kluster 1 (Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang, Lampung, Yogyakarta), Kluster 2 (Jakarta 1, 2, dan 3, Bandung, Semarang, Banjarmasin), dan Kluster 3 (Surabaya, Malang, Denpasar, Makassar, Manado, Jayapura).

Tak hanya itu, pelaku bisnis juga bisa mendapatkan cashback biaya transaksi selama periode program Qlola Internet Banking 2024. Pelaku bisnis bisa mendapatkan cashback biaya transaksi Rp 100 ribu, kuota untuk 1.000 user setiap bulannya dengan reward diberikan kepada user dengan 1.000 transaksi terbanyak setiap bulannya (user aktif). Info lebih lanjut kunjungi: bbri.id/qib2024

Nah, itulah berbagai hadiah menarik jika kamu menjadi nasabah Qlola by BRI Internet Banking, registrasi sekarang dan nikmati kemudahan bertransaksi dari mana saja dan kapan saja!

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Direktur Utama (Dirut) PT Indonesia Digital Pos (IDP) Sumber Rajasa Ginting mengatakan, pemerintah dalam nawacitanya terus melakukan penataan sistem pertanahan nasional.

"Dalam program kerja, ini didorong melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga perbaikan sistem layanan," ujar Sumber Rajasa Ginting saat membuka diskusi yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama IDP selaku penerbit indopos(dot)co(dot)id dan indoposco(dot)id dengan tema Tantangan dan Risiko Digitalisasi Pertanahan tersebut digelar pada Rabu (14/8/2024).

Program digitalisasi pertanahan oleh Kementerian ATR, menurut Ginting, merupakan terobosan. Menuju sistem layanan pertanahan yang bebas KKN dan peningkatan layanan bagi masyarakat.

"Program digitalisasi ini memangkas pertemuan langsung, sehingga menekan ruang tindak KKN. Namun sejumlah tantangan harus dihadapi pada program ini," katanya.

"Harapannya, melalui diskusi ini ditemukan solusi baik pada masalah percepatan program digitalisasi pertanahan," kata dia menambahkan.

Di tempat yang sama, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raden Bagus Agus Widjayanto menuturkan, pada prinsipnya Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif membangun Zona Integritas (ZI) di seluruh satuan kerja (satker).

"Kami sangat mengapresiasi bila satker-satker BPN semangat membangun ZI," kata Raden.

Dalam diskusi yang dihadiri Komisaris PT Indonesia Digital Pos Syarif Hidayatullah dan jajaran Kementerian ATR dan media, Raden menyebut, dari 508 Satker kantor pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil), ada 104 Satker ditargetkan menyandang wilayah bersih korupsi (WBK). Dari target tersebut 81,73 persen atau 83 Satker sudah siap WBK.

"Ini masih akan berkembang karena memperbaiki atau membangun ZI pada masing-masing satker kita lakukan terus menerus berkelanjutan," katanya.

"Yang belum WBK kita bangun untuk siap WBK, yang sudah WBK kita rawat dan tingkatkan, jangan sampai turun rendah dari standar WBK," ujar di menambahkan.

Lebih jauh ia mengungkapkan, Satker dinyatakan siap WBK berdasarkan hasil penilaian. Dengan variabel sesuai standar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

"Dalam membuat penilaian ada 11 variable yang kita nilai, misalnya nilai Lembar Kerja Evaluasi sebagai dasar tim penilai menilai kondisi kesiapan membangun ZI, komitmen dan pemahaman jajaran hal ini menyangkut sikap mental perilaku yg dibangun dari dalam diri pimpinan dan jajaran," kata dia.

"Lalu, inovasi dan kinerja misalnya terkait ada tidaknya tunggakan pekerjaan layanan pertanahan yang belum selesai, berapa banyak tunggakan, pelaksanaan 7 layanan prioritas berjalan tanpa masalah, sarana dan prasarana kantor layanan sudah baik," ujar dia menambahkan.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Kementerian ATR/ BPN I Ketut Gede Ary Sucaya menambahkan, program digitalisasi pertanahan di interkoneksi dengan pihak-pihak terkait. Seperti Dukcapil, BSSN dan stakeholder lainnya.

"Digitalisasi pertanahan ini tidakbbisa kita lakukan sendiri, tapi kami lakukan interkoneksi. Ini agar akuntabel, salah satunya dengan BSSN (badan Siber dan sandi negara) pada tanda tangan elektronik misalnya. Ini tidak bisa dilakukan mundur, agar akuntabel," ujarnya.

"Verifikasi penduduk kami lakukan dengan Dukcapil, jadi tidak ada alamat palsu. Dan untuk badan hukum kami lakukan kerjasama dengan Direktorat Jenderal AHU (administrasi hukum umum)," kata dia menjelaskan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga melakukan kerjasama dengan 461 Pemda terkait pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sehingga tunggakan pembayaran BPHTB otomatis tidak akan masuk pada sistem. "Jadi kami terus melakukan verifikasi dengan Pemda," ucapnya.

Sementara itu, Pengamat Siber Pratama Persadha mendukung, upaya digitalisasi yang dilakukan pemerintah untuk pelayanan masyarakat, termasuk dalam bidang pertanahan. Paling penting memikirkan keamanan mencegah serangan siber. "Saya termasuk pro digitalisasi, tapi digitalisasi yang aman," kata Pratama.

Mengingat kejadian serangan siber sudah sering terjadi menyasar kementerian atau lembaga negara. Seperti yang melanda, Pusat Data Nasional (PDN) mengganggu sistem pelayanan publik di berbagai daerah pada Juni 2024. "Kementerian ATR/BPN sudah benar kooordinasi dengan BSSN," ujar Pratama.

Di tengah gencarnya digitalisasi harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat dan regulasi. Serta pentingnya menjaga keamanan data masyarakat.

Ia bercerita, serangan hacker ke Estonia seluruh jaringan baik perbankan, telekomunikasi, dan jaringan vital lainnya lumpuh total. Akibatnya, aktivitas masyarakat dan negara tidak berdaya.

Kejadian itu terjadi pada bulan April 2007, penyerang yang bermarkas di Rusia meluncurkan serangkaian serangan penolakan layanan terhadap organisasi sektor publik dan swasta Estonia. Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. "Ada pengalaman 2007, Estonia negara hancur. datanya rusak. akhirnya negara itu chaos. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai," kat Pratama.

Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan soal akses internet masyarakat lantaran masih banyak desa belum tersentuh jaringan internet. "Ada 11 juta orang, yang memilih tidak koneksi internet. Itu perlu dicarikan alternatif," beber Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) itu.

"Selain itu, transformasi digital memungkinkan pelayanan mudah diakses oleh masyarakat di manapun dan kapan pun, serta mempercepat proses pendaftaran tanah, dan mengurai resiko konflik dengan kehandalan data elektronik," kata dia.

Menanggapi program layanan pertahanan pada Kementerian ATR/BPN, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, bahwa percepatan program tersebut sudah berjalan baik. Pada program digitalisasi pertanahan, menurut dia, merupakan program baik yang harus diimplementasikan.

"Program digitalisasi pertanahan bisa mempercepat layanan bagi masyarakat. Dan mencegah peristiwa hilangnya surat fisik kepemilikan tanah," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus bunuh diri mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip) yang sedang menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesia harus diusut tuntas. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR-RI, Abdul Fikri Faqih.

Ia mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut total kasus bunuh diri perempuan berinisial ARL tersebut. Korban diduga mengakhiri hidupnya karena menghadapi perundungan dari seniornya di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah.

"Dulu, kita pernah dengar, (di) STPDN (ada) perilaku kekerasan senior kepada junior sampai ada korban. Sekarang, kita mendengar FK yang konon sudah dari dulu seperti ini, bahkan tidak hanya (terjadi) di satu kampus ini saja. Segera usut tuntas kasus ini," kata Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Ia menambahkan, jika korban membunuh dirinya karena mengalami perundungan, aparat kepolisian harus memberikan efek jera kepada pelaku. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mendorong pemerintah untuk membenahi seluruh sistem manajemen perguruan tinggi. Kalau perlu, Presiden dapat membentuk satuan tugas khusus menangani perundungan.

“Karena ini (soal perundungan) sudah lama dan membudaya, penyelesaiannya harus sistemik dan berkelanjutan dilakukan oleh satgas khusus. Ini darurat,” ujar dia.

Sebelumnya, dikabarkan di media massa bahwa seorang mahasiswi peserta program studi anestesi Universitas Diponegoro ditemukan tewas di kamar kosnya pada Senin (12/8/2024). Mahasiswi tersebut diduga bunuh diri karena tidak kuat menghadapi perundungan yang dialaminya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyatakan, pihaknya bergerak cepat dan tegas mengusut kasus itu. "Untuk memastikan apakah ini ada unsur bullying atau tidak. Mudah-mudahan dalam sepekan ini sudah ada hasilnya," kata Plt Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat tengah mempertimbangkan upaya hukum atas pelarangan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Ketiadaan opsi pengenaan jilbab bagi Paskibraka diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 35 Tahun 2024.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PPI Pusat Gousta Feriza saat mengadukan kasus ini ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Kamis (15/8/2024). "Sedang dikaji ke arah sana ya (pelaporan hukum)," kata Gousta kepada wartawan setelah pengaduan itu.

Gousta menyampaikan, aduan ke KPAI dilakukan sebagai tindak lanjut sikap PPI Pusat atas kesewenangan BPIP melarang jilbab bagi paskibraka. "Ini tindak lanjut dari konferensi pers kemarin," kata Gousta.

Gousta mengatakan, anggota Paskibraka sebagian masih berusia anak. Sehingga Gousta merasa pelaporan ke KPAI sudah tepat sesuai mandat lembaga tersebut.

"Kami terus kawal bahwa pelaksanaan Paskibra sesuai aturan dan kenapa kami konsultasi ke KPAI karena mengingat pesertanya masih usia anak menurut UU. Segala perlakuan terhadap mereka tidak bisa dilepaskan dari UU perlindungan anak," ujar Gousta.

Gousta juga menegaskan para paskibraka punya hak untuk mengenakan jilbab. Sebab hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kebebasan beragama. "Ada kewajiban negara untuk melindungi kebebasan anak dalam beragama," ujar Gousta.

Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan memandang adanya aspek pelanggaran hukum di balik pelarangan penggunaan jilbab. Chandra merujuk pada UUD 1945 yang memberikan jaminan, perlindungan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan agamanya. Hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) dan (2).

"Berdasarkan prinsip Non Derogability yaitu negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun," kata Chandra kepada Republika, Kamis (15/8/2024).

Chandra menyebut berdasarkan Pasal 4 UU 39/1999 tentang HAM mengatur Hak Beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. "Ini termasuk untuk mengenakan jilbab sebagai syarat dalam Paskibra," ujar Chandra.

Chandra juga menegaskan pemakaian hijab bagi muslimah sepenuhnya merupakan hak asasi. Hak itu tidak bisa dilarang oleh siapapun. "Dengan demikian peraturan pelarangan penggunaan hijab adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum baik hukum Internasional maupun hukum Nasional," ujar Chandra.

Oleh karena itu, Chandra mendorong agar aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atas hal tersebut. Sebab pelarangan yang termaktub dalam syarat dan/atau terdapat perintah membuka hijab adalah pelanggaran hukum.

"Pelarangan hijab adalah potret buruk toleransi, diskriminasi dan kebencian verbal yang ditampakkan secara terbuka. Toleransi hanya seolah jargon kosong dan tampak tidak berlaku jika berkaitan dengan Islam dan umat Islam," ujar Chandra.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengukuhkan sebanyak 76 putra-putri Indonesia dari 38 provinsi menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang akan bertugas pada HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus 2024 di Istana Negara IKN, Provinsi Kalimantan Timur. Upacara pengukuhan digelar di Istana Garuda IKN, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, hal itu tercoreng dengan 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab karena ketentuan melarangnya. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab. Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi berkelit dengan menyebut paskibraka Muslimah melepas jilbabnya dengan sukarela.