REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membantah kematian AR, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran, diduga bunuh diri karena dipicu masalah perundungan. Meski demikian, pihak Undip tidak bisa menjelaskan lebih detail mengenai masalah kesehatan yang dialami korban.

"Berdasarkan hasil investigasi internal kami, hal tersebut tidak benar," kata Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Semarang Utami Setyowati saat menyampaikan tanggapan tertulis Rektor Undip di Semarang, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, almarhumah merupakan mahasiswi yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. Namun, lanjut dia, almarhumah disebut memiliki permasalahan kesehatan yang memengaruhi proses belajar yang sedang ditempuhnya.

Utami menuturkan, mahasiswinya itu sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri akibat kondisi tersebut. "Namun almarhumah mengurungkan niat karena secara administratif terikat pada ketentuan penerima beasiswa," katanya.

Meski demikian, menurut dia, Undip sangat terbuka dengan fakta lain di luar hasil investigasi yang telah dilakukan.

"Undip siap berkoordinasi dengan pihak manapun untuk menindaklanjuti tujuan pendidikan dengan menerapkan zero bullying di Fakultas Kedokteran," katanya.

Sebelumnya, seorang mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat indekosnya di Jalan Lempongsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kematian korban berinisial AR yang jasadnya ditemukan pada Senin (12/8/2024) itu diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Universitas Diponegoro (Undip) masih belum merilis pernyataan atau keterangan perihal peserta didiknya yang diduga bunuh diri saat tengah menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Kariadi, Semarang, Jawa Tengah. Dokter dengan inisial ARL itu diduga mengakhiri hidupnya karena menghadapi perundungan dari seniornya di RS tersebut.

Republika menyambangi Fakultas Kedokteran (FK) Undip pada Kamis (15/8/2024) pagi untuk menemui manajemen atau pihak humas. Namun petugas keamanan yang ditemui di lokasi mengungkapkan bahwa manajemen FK Undip meminta agar pertanyaan mengenai kasus bunuh diri ARL ditanyakan langsung ke pihak humas universitas.

Ketika menyambangi gedung Rektorat Undip, seorang staf yang ditemui di lokasi mengungkapkan bahwa Rektor Undip Suharnomo sedang melangsungkan rapat dengan Manajer Layanan Terpadu dan Humas Undip Utami Setyowati dan Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko. Staf tersebut mengungkapkan bahwa mereka tengah membahas kasus bunuh diri ARL. "Dari pagi tadi jam 9-an (rapatnya). Mungkin masih banyak yang didiskusikan," ucapnya.

Menurut staf tersebut, Undip akan menerbitkan keterangan pers menanggapi kasus bunuh diri ARL. "Biasanya nanti siaran pers di-share di grup media," ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, manajemen RSUP Dr.Kariadi juga belum merilis keterangan apa pun. Sementara itu, merespons kasus bunuh diri ARL, Kementerian Kesehatan sudah menghentikan Program Studi Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi.

"Sehubungan dengan terjadinya perundungan Program Studi Anestasi Universitas Diponegoro yang ada di RSUP Dr.Kariadi, yang menyebabkan terjadinya bunuh diri pada salah satu peserta didik program studi anestesi Universitas Diponegoro. Maka disampaikan kepada Saudara untuk menghentikan sementara program studi anestasi di RSUP Dr.Kariadi," demikian bunyi surat yang diterbitkan Kemenkes dan ditujukan kepada Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi tertanggal 14 Agustus 2024.

Surat tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dr Azhar Jaya. Surat itu bernomor TK.02.02/D/44137/2024 dengan hal "Pemberhentian program Anestasi Universitas Diponegoro di RSUP Dr.Kariadi". Dalam surat itu, Azhar mengatakan bahwa penghentian Prodi Anestasi Undip di RSUP Dr.Kariadi dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan Direksi RSUP Dr.Kariadi dan FK Undip.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengunjungi ulama senior KH Syukron Makmun di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2024). Kunjungan itu dilakukan untuk silaturahmi dengan ulama senior Nahdlatul Ulama (NU) tersebut jelang Muktamar ke-6 PKB di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada 24-25 Agustus 2024.

Cak Imin mengatakan, Kiai Syukron merupakan salah satu sesepuh NU yang menjadi rujukan di partainya. Karena itu, pihaknya meminta nasihat kepada Kiai Syukron untuk meminta arahan dan petunjuk jelang Muktamar PKB.

"Kami juga memohon kepada beliau untuk memberikan nasihat langsung kepada peserta, apakah beliau nanti bisa hadir langsung ke sana atau melalui Zoom atau melalui rekaman. Pokoknya kami ingin seluruh pengurus PKB meneladani tokoh pejuang NU yang benar benar mengabdi tidak pernah pamrih," kata Cak Imin di lokasi.

Dalam kunjungan itu, Cak Imin juga melaporkan konflik antara PKB dan Pengurus Besar NU (PBNU) yang sedang terjadi. Menurut dia, Kiai Syukron sepakat bahwa antara PKB dan NU hanya memiliki hubungan kultural, bukan hubungan organisasi.

Karena itu, menurut dia, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar wakil ketua DPR tersebut.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Hal itu lantaran dua lembaga tersebut tak memiliki hubungan organisasi.

Namun, Cak Imin akan sangat menyambut jika PBNU ingin bersilaturahim dengan PKB. Apalagi, ada wacana PBNU akan bertemu dengan PKB sebelum pelaksanaan muktamar di Bali. "Loh lebik baik kalau ngajak ngopi baik, tapi ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," kata Cak Imin.

Islah...

Sementara itu, Kiai Syukron mengaku heran timbulnya perselisihan antara PKB dan PBNU. Dia menyebut, perselisihan itu tidak perlu terjadi. Dia menduga ada pihak yang sengaja ingin mengadu domba antara dua pihak tersebut.

"Maka aaya tadi kepada Gus Muhaimin itu tolong carikan jalan islah supaya tidak terus menerus begini. Ya islah itu saya bilang sama Gus Muhaimin tolong sampean kalau dikatakan oleh pbnu menyeleweng tunjukkan penyelewengan saya, dan saya akan kembali kepada jalannya NU," kata Kiai Syukron.

Dia juga meminta PKB menerima saran dan arahan dari PBNU terkait penyelewengan itu. Namun, PBNU harus membuktikan penyelewengan yang dilakukan PKB.

Di sisi lain, PBNU tak perlu terlalu jauh mencampuri urusan PKB, karena dua organisasi itu berbeda secara tugas dan tujuan. Pasalnya, tugas PBNU pada dasarnya adalah urusan umat, sementara PKB merupakan partai politik.

"NU mengatur NU-nya, PKB mengatur PKB-nya. Karena ini dua ruangan yang berbeda, ini (PBNU) ruangan urusan umat, ini (PKB) urusan politik," kata Kiai Syukron.

Adapun Cak Imin tiba Pondok Pesantren Daarul Rahmah sekitar pukul 09.30 WIB. Cak Imin tak datang sendirian, melainkan ditemani sejumlah elite PKB. Salah satunya yang mendampingi adalah Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid. "Silaturahmi, jelang muktamar," kata Cak Imin kepada wartawan.

Usai menyapa wartawan, Cak Imin langsung masuk ke kediaman KH Syukron Makmun ditemani sejumlah elite PKB. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan seluruh kader partai siap melawan semua pihak yang mengganggu kedaulatan partai. Hasto menyebut kader bakal melawan upaya pengambilalihan kepemimpinan dari Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

"Jangan main-main dengan PDIP karena kami partai yang sah," kata Hasto ketika menjawab wartawan di sela seminar soal Kedaulatan Pangan Indonesia pada Kamis (15/8/2024) di Kantor DPP PDIP.

Hasto menegaskan kader PDIP siap bertaruh nyawa untuk melindungi kursi Ketum yang diduduki Megawati.

"Sehingga ketika ada pihak-pihak yang mau mencoba mengganggu kedaulatan Partai, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan akan mencoba mengambil alih kepemimpinan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka kemarin seluruh kader Partai menyatakan siap bergerak dengan taruhan nyawa sekalipun di dalam menjaga kedaulatan Partai. Kami ini Partai Militan," ujar Hasto.

Hasto menyebut semua kader PDIP dapat melihat sosok Megawati Soekarnoputri bukan hanya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, tetapi juga Putri Proklamator RI Soekarno. Sehingga, Megawati adalah saksi sejarah berdirinya NKRI.

“Bu Mega juga menjadi ide dan gagasan terhadap demokratisasi yang menempatkan hak kedaulatan Rakyat untuk melakukan pemilihan secara langsung. Bu Mega menjadi legacy di dalam jalan demokratisasi itu," ujar Hasto.

Hasto menyebut pengurus DPP PDIP serta para kader dari kalangan purnawirawan TNI terus melakukan konsolidasi bersama puluhan ribu Satgas PDIP yang tersebar di seluruh Indonesia. Konsolidasi ini dilakukan setiap pekan.

“Itu adalah suatu bentuk militansi kami. Suatu bentuk totalitas kami. Sehingga jangan main-main dengan PDI Perjuangan karena kami Partai yang sah. Kami Partai yang taat pada hukum," ujar Hasto.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Rangkaian kejuaraan balap motocross bergengsi Trial Game Dirt 2024 bakal segera masuk seri ketiga di Yogyakarta, pada 23-24 Agustus mendatang. Berlokasi di Sirkuit Lapangan Jogja Expo Center (JEC), Bantul, deretan kroser elite siap memenuhi ambisi berburu poin demi menjaga asa juara umum di ajang yang diinisiasi oleh 76Rider ini.

Hingga tuntasnya seri kedua di Sidoarjo Juli kemarin, kroser Lantian Juan masih menguasai perolehan poin di kelas utama FFA dan Campuran Open. Situasi ini diyakini memicu ambisi rider-rider lainnya untuk memutus dominasi pebalap Tim Rizqy Motorsport itu. Tak ayal publik Yogyakarta bakal disuguhi persaingan sengit dari para pebalap yang siap gaspol di lintasan.

“Melihat daya juang dari para kroser sejak seri pertama di Semarang dan kedua di Sidoarjo, maka seri ketiga di Yogyakarta ini pastinya bakal makin ketat dan kompetitif. Ini akan menjadi tontonan menarik buat para penggemar motocross dan grasstrack di Yogyakarta. Kita harapkan semua pebalap bisa tampil maksimal di lintasan nanti,” ungkap Agnes Wuisan dari 76Rider selaku penyelenggara.

Di kelas FFA, klasemen saat ini masih dipimpin Lantian Juan dengan total 47 poin. Berbagi angka sama 38 poin, M. Zidane bersama M.Excel membuntuti di posisi kedua dan ketiga. Sementara posisi keempat dan kelima ditempati Ivan Harry Nugroho 36 poin dan pebalap muda Ananda Rigi dengan 35 poin.

Di kelas utama lainnya, Campuran Open, Lantian Juan juga masih teratas dengan total 45 poin, terpaut tipis ada M. Zidane dengan 43 poin dan Ivan Harry Nugroho dengan 40 poin. Sementara posisi keempat dan kelima diisi pebalap muda Ananda Rigi 38 poin dan M. Excel 35 poin.

Jelang race akhir pekan nanti, kroser Ananda Rigi mulai menebar ancaman kepada para seniornya. Debutan dari RMS H. Koder Racing Team ini memang tampil lumayan moncer di dua seri sebelumnya. Di seri ketiga kali ini, pebalap muda yang juga sedang menempuh pendidikan kedokteran ini, optimis bisa naik podium dan meraih poin maksimal.

“Meskipun ini pertama kali saya ikut Trial Game Dirt, tapi saya excited untuk mengikuti setiap serinya, termasuk nanti di Seri Yogya. Target saya adalah bisa naik podium di setiap seri. Jika diizinkan oleh Allah mudah-mudahan bisa juara umum atau minimal 5 besar,” ungkap Ananda Rigi.

Di sela-sela kesibukannya menjalani program profesi (koas) kedokteran, rider bernomor start 16 ini mengaku sudah melakukan persiapan maksimal. Ia berupaya mengatur waktu demi meningkatkan intensitas latihan menjelang race beberapa hari ke depan.

“Karena persaingannya sangat ketat, saya harus melawan para rider top level seperti Lantian Juan, M. Excel, dan Ivan Harry Nugroho. Jadi meskipun sambil menjalani koas, saya berusaha tetap fokus dan menyempatkan untuk latihan fisik maupun teknik,”

Selain Ananda Rigi, sejumlah rider elite lainnya juga sudah mengkonfirmasi keterlibatan di dua kelas utama, FFA dan Campuran Open, yakni Ivan Harry Nugroho, Lantian Juan, Rizky Aji Safado, Marcelino Rigi, Rivaldi Julian, hingga Savona Oki. Selain itu, belasan rider juga siap bertarung di kelas Campuran Non-Seeded dan FFA Executive.

Mariachi Gunawan, Direktur Genta Auto & Sport selaku promotor menjelaskan bahwa antusiasme yang cukup besar dari masyarakat juga menjadikan Kota Pelajar ini sebagai titik ketiga penyelenggaraan Trial Game Dirt 2024. Dengan diselenggarakannya seri ketiga ini, diharapkan mampu menarik minat pada kroser asal Yogyakarta untuk ikut berlaga.

“Wilayah Yogyakarta dan sekitarnya banyak melahirkan crosser-crosser berprestasi di tingkat nasional, baik grasstrack, motocross, maupun adventure. Ini juga yang jadi pertimbangan lokasi seri ketiga di Yogyakarta. Diharapkan nantinya talenta-talenta lokal ini juga akan turun di tiap kelas yang diperlombakan di Trial Game Dirt 2024,” papar Mariachi.

Bukan cuma seru di lintasan, gelaran Trial Game Dirt 2024 yang mengusung konsep sportainment juga bakal dipenuhi berbagai keseruan lainnya di luar lintasan. Mulai dari hiburan live band performance hingga penampilan BMX Freestyle.

Setelah Semarang (5-6 Juli), Sidoarjo (26-27 Juli), dan Yogyakarta (23-24 Agustus), rangkaian Trial Game Dirt 2024 akan dilanjutkan ke Solo (27-28 September) dan seri pamungkas di Malang (11-12 Oktober). Para crosser akan mengumpulkan poin dari seri pertama hingga kelima untuk mendapatkan gelar Juara Umum Trial Game Dirt 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK — Pemerintah Kota Depok mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Kategori Pratama dari Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin, pada acara UHC Awards 2024 di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta, 8 Agustus 2024 lalu.

Penghargaraan tersebut didapatkan setelah Depok dinilai berhasil menjalankan progam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemberian penghargaan diberikan kepada kepala daerah dari 33 provinsi dan 460 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah berhasil meraih predikat UHC pada acara UHC Awards 2024.

Berdasarkan ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), capaian UHC merupakan implementasi dari pelaksanaan sistem JKN. Dimana semua warga dapat mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, dengan mutu yang memadai serta menjamin layanan tersebut tidak menimbulkan kesulitan finansial penggunanya.

Pada 2022, pemerintah menetapkan target nasional UHC sebesar 98% dari seluruh penduduk yang telah terdaftar sebagai peserta program JKN. Untuk Kota Depok, telah melampaui target nasional tersebut dengan capaian UHC sebesar 103,13 persen dari total penduduk 1.941.360 jiwa.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dr. Mary Liziawati mengatakan, keberhasilan Kota Depok melebih target UHC yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak hanya diapresiasi dalam bentuk penghargaan. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menerima manfaat dari capaian UHC Pemkot Depok tersebut.

Mary Liziawati menjelaskan, masyarakat kota Depok dapat merasakan manfaat capaian UHC diantaranya sebagai berikut:

1.Dari segi kecepatan layanan, masyarakat yang sakit, yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran (PBI) dapat langsung dilayani di RS jika dirawat, dan kepesertaan akan aktif paling lama 3x24 jam.

2. Dari segi pembiayaan daerah, UHC ini akan lebih ringan dibandingkan dengan mekanisme bansos.

3. Dari segi cakupan kemanfaatan, UHC ini bisa berdampak lebih luas lagi yang bisa dirasakan oleh masyarakat yang termasuk kriteria PBI. Karena jika ada satu orang anggota keluarga yang sakit, maka seluruh anggota keluarganya juga akan didaftarkan dalam kepesertaan JKN PBI ini dan akan aktif maksimal 3x24 jam.

4. Memotong jalur birokrasi, karena tidak perlu pengantar dari Kelurahan, bagi masyarakat yang Nomor Induk Kependudukannya telah terdaftar sebagai warga Depok.

"Ketentuan ini berlaku bagi warga tidak mampu yang masuk sebagai kriteria PBI, dengan prosedur cukup dengan menunjukkan NIK bagi warga yang dirawat di kelas 3 Rumah Sakit, maksimal 3 x 24 jam sudah aktif dan biaya iuran JKN ditanggung oleh Pemkot Depok," ujar Mary lewat keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, bagi masyarakat yang mampu, berlaku mekanisme cut off. Dimana kepesertaan JKN baru bisa aktif atau baru bisa di manfaatkandua pekan setelah melakukan pendaftaran.

"Maka dari itu bagi masyarakat yang masuk kategori mampu, dan belum memiliki JKN agar segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN secara mandiri selagi masih sehat agar bisa mendapatkan manfaatJKN jika sakit," imbuh Mary.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar pencopotan jilbab anggota Paskibraka 2024 disayangkan oleh banyak pihak, salah satunya Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. Menurut dia, dugaan larangan tersebut bersifat kontradiktif dengan semangat perempuan Muslim Indonesia dalam menutup aurat dengan berbagai style tanpa menghalangi mereka untuk berprestasi.

"Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada larangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berjilbab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berjilbab yang membawa baki bendera pusaka," ujarnya dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Kurniasih juga menilai dugaan larangan pemakaian jilbab di Paskibraka itu adalah suatu kemunduran. "Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat masa orde baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara," kata dia.

Atas persoalan tersebut, Kurniasih meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk mengizinkan Paskibraka perempuan yang sebelumnya berjilbab dalam keseharian, tetap mengenakan jilbab saat bertugas. "Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia, termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini," kata dia.

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa pelepasan hijab sejumlah anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai keseragaman dalam pengibaran bendera. “Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam),” ujar Yudian.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kata dia, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun, BPIP memutuskan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024.

Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa yaitu Ir Soekarno.

Nilai-nilai yang dibawa oleh Soekarno, kata Yudi, adalah ketunggalan dalam keseragaman. Ketunggalan tersebut diterjemahkan oleh BPIP dalam wujud pakaian yang seragam. Terlebih, kata dia, nantinya para anggota Paskibraka akan bertugas sebagai pasukan.

“Dia (anggota Paskibraka yang berhijab) bertugas sebagai pasukan yang menyimbolkan kebersatuan dalam kemajemukan,” kata Yudi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu dalam prinsip keagamaan, meskipun untuk keperluan standar seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Dito merespons polemik petugas Paskibraka Nasional 2024 putri yang diwajibkan melepas jilbab.

"Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman, tetapi menabrak nilai-nilai kekukuhan yang sudah dimiliki individu," kata Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Dito mengkritisi argumentasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tidak tegas terhadap polemik yang menuai sorotan publik tersebut. "Kemarin juga ternyata BPIP sudah melakukan preskon, walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," kata wakil ketua umum DPP Partai Golkar itu.

Dito menyayangkan situasi yang terjadi saat ini. Dia pun menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai kekukuhan individu meskipun ada kebutuhan untuk keseragaman.

Menurut Dito, Kemenpora telah melakukan investigasi dan pendalaman mengenai masalah itu. Sejak 2022, kata Dito, seluruh kewenangan terkait Paskibraka telah diambil alih oleh BPIP.

Meskipun Paskibraka bukan lagi berada di bawah kewenangan Kemenpora, pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembinaan dan pengelolaan yang baik bagi para peserta Paskibraka. Dia tidak ingin para pemuda dipaksa sampai melepas jilbab.

"Tetapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah mencegah, pembinaan, dan juga pengelolaan Paskibraka," kata Dito.

Saat ditanya mengenai respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait isu tersebut, Dito menyatakan, belum ada arahan khusus. Hal itu karena kewenangan terkait Paskibraka saat ini berada di BPIP. "Tentunya belum. Karena kewenangannya bukan di Kemenpora, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa, tetapi ada BPIP," katanya.

Namun, Dito sebagai menteri yang menangani anak muda akan tetap berupaya melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghebohkan publik usai terungkapnya keputusan yang tidak memfasilitasi jilbab untuk Muslimah di Paskibraka Nasional. Kepala BPIP Yudian Wahyudi berdalih, setiap calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk ihwal tata pakaian dan sikap tampang.

Surat Keputusan Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan Surat Edaran Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024 mengatur soal pakaian, atribut dan sikap tampang Paskibraka.

Dalam lampiran SK tersebut dijelaskan, "Paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut."

Disebutkan pula soal penampilan rambut untuk Paskibraka putri. "(Ukuran rambut) bagi Paskibraka putri 1 (satu) sentimeter di atas kerah baju bagian belakang," demikian kutipan SK itu.

Dalam SK yang sama, dijelaskan pula penampilan standar pakaian Paskibraka putra maupun putri. Tidak ada gambar yang menampilkan standar pakaian Paskibraka putri yang berjilbab.

"Di luar acara Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut," ujar Yudian Wahyudi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (14/8/2024) sore.

Mantan rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menjabat ketua BPIP sejak 5 Februari 2022. Sebelumnya, ada Yudi Latief yang memimpin badan tersebut hingga Februari 2018.

Sejarah lembaga

BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Tugasnya membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Demikian pula dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada mulanya, BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Pada 19 Mei 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Namun demikian, UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan tugas dan fungsinya. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2018, Presiden Jokowi menandatangani Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Seperti dilansir dari laman resmi BPIP, dengan adanya revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan, diharapkan BPIP akan tetap ada walaupun pemerintahan terus berganti.

Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, duduk sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Sejumlah tokoh bangsa turut serta dalam dewan tersebut. Di antaranya adalah mantan wakil presiden RI Try Sutrisno dan mantan ketua umum PBNU KH Said Aqil Siroj.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Universitas Nusa Mandiri (UNM) kampus Margonda akan menyelenggarakan acara besar bertajuk "Seminar Kemerdekaan Mandiri" dengan tema "Menuju Kemerdekaan Digital: Peluang dan Tantangan di Era Teknologi". Seminar Kemerdekaan ini akan digelar pada Rabu 21 Agustus 2024, pukul 08.00-13.00 WIB mendatang.

Acara ini akan menghadirkan para narasumber terkemuka yang memiliki pengalaman dan wawasan luas di bidangnya masing-masing, yakni Prof Dr Toni Toharudin selaku Ketua LLDikti 3, Prof Dr rer nat Achmad Benny Mutiara selaku Ketua Umum Aptikom, Prof Dr Ir Petrus Mursanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dari Fasilkom UI, dan Salusra Wijaya selaku Managing Director of Finance and Risk Management PT KAI.

Andry Maulana selaku Kepala Kampus Universitas Nusa Mandiri (UNM) kampus Margonda mengatakan, seminar ini merupakan bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yang akan membahas berbagai isu penting mengenai transformasi digital di berbagai sektor.

“Seminar ini akan dihadiri oleh perwakilan guru-guru sekolah di Depok serta relasi perusahaan dari Universitas Nusa Mandiri (UNM). Diharapkan acara ini dapat menjadi ajang diskusi yang produktif, memperluas wawasan para peserta, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital,” kata Andry dalam rilis yang diterima, Kamis (15/8/2024).

Menurut Andry, dengan adanya seminar ini, Universitas Nusa Mandiri (UNM) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kemajuan pendidikan dan inovasi teknologi di Indonesia, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang terus mendorong kemajuan bangsa.

“Ayo segera daftarkan diri ikut seminar Kemerdekaan Mandiri hanya di Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM),” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah dasar mulai pekan depan. Uji coba makan gratis itu dilakukan untuk memastikan program presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjalan maksimal ketika sudah dilakukan.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, uji coba program makan gratis itu tidak menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia mengeklaim akan menggunakan anggaran operasional gubernur untuk melakukan uji coba itu.

"Kan enggak mahal, Rp 15 ribu, Rp 4,5 juta. Anggaran operasional gubernur juga bisa kasih itu, dari anggaran saya operasional gubernur," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Ihwal adanya permintaan untuk memasukan anggaran uji coba dan pelaksanaan program makan gratis dalam APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025, Heru mengatakan, hal ith menjadi kewenangan DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hal itu disebut harus disesuaikan dengan postur APBD yang ada.

Namun, ia memastikan untuk sementara ini pelaksanaan uji coba di Jakarta tak menggunakan APBD. Menurut dia, uji coba yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini menggunakan anggaran operasionalnya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

"Setelah itu temen-teman BUMD dengan niatnya sendiri ingin memberikan contoh itu melalui CSR-nya. Enggak masalah di Jakarta," kata dia.

Heru mengaku tak menyiapkan anggaran secara khusus untuk uji coba makan gratis itu. Anggaran yang disiapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan pada pelaksanaan uji coba.

"Sekali datang butuhnya berapa, saya keluarkan. Misalnya untuk tahap pertama saya hitung kurang lebih Rp 5-8 juta, anak SD," kata dia.

Ia menambahkan, uji coba itu akan dilakukan setelah 17 Agustus 2024 atau pekan depan. Rencananya uji coba itu akan dilakukan dua kali sepekan. Sementara untuk lokasinya, ia belum bisa memastikannya.

"Lokasinya nanti ikut saja saya. Yang mudah, yang gampang kita akses, nanti keliling terus bisa Kalibaru, Cakung, Muara Angke, bisa Cilincing, dan seterusnya," kata dia.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung uji coba program makan bergizi gratis yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di sekolah. PSI menilai program itu diperlukan untuk akan berdampak positif pada kesehatan dan prestasi belajar para siswa.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Sarana Aditya mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah memulai uji coba makan siang gratis di beberapa sekolah dengan melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD). Menurut dia, program itu dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga perlu dianggarkan pada APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025.

"Kami mendesak agar program makan bergizi ini tidak hanya menjadi uji coba, tetapi dianggarkan secara berkelanjutan dalam APBD Perubahan 2024 dan APBD 2025, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh Jakarta," kata dia melalui keterangan tertulis, Senin (12/8/2024).