REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar tentang rencana pemeriksaan terhadap Airlangga Hartarto terkait penyidikan lanjutan sejumlah perkara tindak pidana korupsi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar mengatakan, belum ada informasi dari tim penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tentang permintaan keterangan terhadap menteri koordinator perekonomian tersebut.

"Kalau ada, pasti sudah disampaikan jauh-jauh hari. Dan sampai saat ini, kami sampaikan belum ada informasi mengenai itu (pemeriksaan Airlangga)," kata Harli saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Kabar tentang pemeriksaan lanjutan terhadap Airlangga mengemuka usai ia mengumumkan pengunduran diri dari posisi ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8/2024). Sejumlah pihak berspekulasi mundurnya Airlangga dari pucuk tertinggi partai beringin itu bukan karena gonjang-ganjing di internal dan kegagalan dalam memimpin partainya.

Melainkan, karena ragam faktor eksternal, mulai konstelasi dan manuver politik dari luar, pun masalah hukum yang menjadi instrumen pendongkelan. Bahkan spekulasi berkembang mundurnya Airlangga dari kepemimpinan Partai Golkar sebagai barter nasib atas sejumlah penanganan kasus korupsi yang menyeret Airlangga ke pusaran.

Di Kejagung, sejauh ini, ada tiga kasus koroupi yang dikait-kaitkan dengan nama Airlangga Hartarto. Di antaranya, terkait dengan kasus korupsi Based Tranciever Station (BTS) 4G Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dalam kasus tersebut, terungkap adanya penerimaan uang senilai Rp 27 miliar dari terpidana Irwan Hermawan kepada nama Dito Ariotedjo yang kini menjabat sebagai menpora. Penerimaan uang tersebut disebut-sebut pemberiannya dilakukan oleh bos PT Solitech Media Sinergy itu ketika Dito masih menjadi salah satu staf khusus Airlangga di Kemenko Perekonomian.

Terkait kasus tersebut, Dito pernah diperiksa oleh tim penyidikan Jampidsus Kejagung. Pun juga dihadirkan ke persidangan. Politikus muda Partai Golkar itu membantah keras tudingan penerimaan uang Rp 27 miliar.

Selain itu, ada juga kasus dugaan korupsi pengembangan biodiesel yang menjadikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebagai objek penyidikan. Kasus tersebut, hingga kini stagnan pengusutannya di Jampidsus Kejagung. Tetapi, kasus itu merupakan irisan perkara dari pengusutan korupsi minyak goreng.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jaksa Agung ST Burhanuddin merombak sejumlah personel penyidikan dan penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Melalui Surat Keputusan Jaksa Agung nomor 180/2024 yang diterbitkan pada Jumat 9 Agustus 2024, Burhanuddin menggeser posisi penting, yakni Direktur Penyidikan dan Direktur Penuntutan Jampidsus.

Mengacu keputusan tersebut, direktur penyidikan yang selama ini diemban oleh Kuntadi, digantikan oleh Abd Qohar. “Kuntadi dalam jabatan lama Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung di Jakarta, dalam jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung,” begitu bunyi salinan permutasian tersebut.

Abd Qohar yang selama ini menjadi Direktur Penuntutan di Jampidsus ditunjuk sebagai pengganti Kuntadi di posisi Direktur Penyidikan. Dan dalam surat keputusan permutasian tersebut, nama Sutikno, selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) DKI Jakarta, digeser penugasannya sebagai Direktur Penuntutan Jampidsus. Dalam SK permutasian tersebut, tercatat ada 25 jaksa yang mendapat penempatan tugas dan posisi baru.

Terkait Kuntadi, kiprahnya sebagai direktur penyidikan dimulai sejak akhir 2022. Perannya ketika itu, menggantikan Supardi yang mendapatkan promosi jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Riau.

Selama menjabat sebagai direktur penyidikan, Kuntadi mempertahankan reputasi gemilang Jampidsus dalam pengusutan kasus-kasus korupsi kakap. Reputasi gemilang Jampidsus sudah dimulai sejak 2020, ketika posisi direktur penyidikan saat itu diemban oleh Febrie Adriansyah yang saat ini menjadi Jampidsus.

Pada era saat Febrie Adriansyah menjadi direktur penyidikan, Jampidsus berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi kakap. Mulai dari korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasaya yang merugikan keuangan negara Rp 6,87 triliun dan juga kasus serupa pada PT ASABRI yang merugikan negara Rp 22,78 triliun.

Selanjutnya, ketika direktur penyidikan diemban oleh Supardi, juga berhasil mengungkap kasus korupsi di LPEI, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, pun juga di sejumlah BUMN lain yang kerugian negaranya juga fantastis di angka triliunan.

Pada era Direktur Penyidikan Kuntadi, sejumlah kasus korupsi besar pun berhasil terungkap. Seperti pengusutan kasus korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo yang merugikan keuangan negara setotal Rp 8,03 triliun.

Kinerja Kuntadi juga yang berhasil mengusut perkara mafia minyak goreng melalui penyidikan korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO). Pecah rekor penanganan korupsi selama ini pun berhasil dilakukan oleh Kuntadi, dengan pengusutan dugaan megakorupsi penambangan timah di Bangka Belitung yang merugikan negara Rp 300 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak ada yang mengira musibah akan tiba. Namun begitu datang, siapapun tak ada yang dapat menghindarinya. Mungkin begitu gambaran tragis apa yang terjadi di Uganda pada Sabtu (10/8/2024).

Setidaknya 17 jenazah telah ditemukan dari tumpukan sampah Kampala, ibu kota Uganda yang secara tragis runtuh dan mengubur rumah serta ternak pada hari tersebut.

Sejauh ini, 14 orang penyintas telah diangkut tim penyelamat sementara upaya pencarian dan penyelamatan masih terus berlangsung oleh penduduk setempat, Palang Merah Uganda, polisi, Otoritas Jalan Nasional, dan Otoritas Ibu Kota Kampala, kata juru bicara kepolisian metropolitan Kampala, Fred Onyango.

Presiden Yoweri Museveni telah mengarahkan Inspektur Jenderal Pemerintah untuk "segera menyelidiki" keadaan di mana tumpukan sampah tersebut mengubur orang-orang dan melukai beberapa lainnya.

Museveni mengatakan pada Sabtu bahwa ia telah menginstruksikan Perdana Menteri Robinah Nabbanja untuk mengoordinasikan pemindahan semua rumah tangga dari zona berbahaya tersebut, selain memastikan pemulihan yang mungkin, termasuk untuk orang-orang yang mungkin masih terperangkap di bawah tumpukan sampah.

"Pertanyaan pertama yang muncul adalah, 'Siapa yang mengizinkan orang untuk tinggal di dekat tumpukan yang berpotensi limbah beracun dan berbahaya ini?'" kata presiden dalam sebuah pernyataan yang diposting di X. Museveni juga mengatakan bahwa ia telah memerintahkan pasukan militer khusus negara itu untuk memperkuat tim pencarian dan penyelamatan.

Pihak berwenang di Kampala menambahkan bahwa personel pemerintah dan Palang Merah secara aktif mencari di lokasi tersebut.

"Tim kami, bersama dengan lembaga pemerintah lainnya berada di lokasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna memastikan area tersebut aman dan mencegah insiden lebih lanjut," kata mereka.

Otoritas Ibu Kota Kampala mengatakan bahwa "kegagalan struktural dalam massa sampah" menyebabkan runtuhnya sebagian dari tempat pembuangan sampah tersebut.

Pihak berwenang mengatakan bahwa mungkin masih ada lebih banyak jenazah yang terperangkap di bawah tumpukan sampah yang runtuh setelah hujan deras.

Tempat pembuangan sampah Kiteezi, yang didirikan pada 1996, adalah tempat pembuangan sampah di utara Kampala tempat semua sampah dikumpulkan dari ibu kota. Warga telah lama mengkhawatirkan limbah berbahaya yang telah menjadi bukit yang menjulang tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, Hampir semua orang ingin hidup tenang dan nyaman saat memasuki usia pensiun. Namun untuk mewujudkannya, tentu diperlukan persiapan yang matang sejak kita masih di usia produktif.

Di sisi lain, generasi muda saat ini harus menghadapi banyak tantangan yang dapat memengaruhi kesehatan finansial. Bahkan menurut survei Asosiasi Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Indonesia (PDPLK), 90 persen milenial tidak memiliki persiapan hari tua.

Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya datang dari diri sendiri, namun keluarga dan lingkungan sering kali ikut terlibat. Lalu, apa saja tantangan yang harus dihadapi generasi muda saat ini dan bagaimana mengatasinya agar siap menghadapi masa pensiun?

1. Biaya hidup tinggi

Setiap tahunnya, biaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup terus naik. Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, biaya hidup rata-rata per rumah tangga per bulan di Indonesia melampaui besaran upah minimum provinsi (UMP) di sejumlah wilayah.

Provinsi DKI Jakarta pun menempati peringkat pertama kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Berdasarkan data BPS, biaya hidup di Jakarta tahun 2024 mencapai angka Rp 14.394.990 per bulannya.

2. Penghasilan

Tingginya biaya hidup ini ternyata tidak sebanding dengan UMP yang diperoleh oleh pekerja di Indonesia. Contohnya saja di Jakarta, dengan biaya hidup rata-rata hampir mencapai Rp 15 juta, besaran gaji UMR pada 2024 adalah sekitar Rp 5,06 juta.

Ketimpangan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Gen Z dan Milenial memiliki utang lebih banyak dibandingkan dengan generasi lain. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja, 62 persen rekening fintech pendanaan bersama dimiliki oleh nasabah usia 19-34 tahun.

3. Tanggungan keluarga

Tak sedikit juga generasi muda di Indonesia yang harus menjadi generasi sandwich. Masih dari data BPS, pada 2020, 6 orang usia produktif mendukung 1 orang lanjut usia pada 2020, dan 3 orang usia kerja mendukung 1 orang lanjut usia pada 2045.

Persentase rasio ketergantungan yang lebih tinggi ini menunjukkan penduduk produktif harus menanggung beban yang lebih tinggi untuk membiayai kehidupan mereka yang belum produktif maupun yang sudah tidak produktif lagi.

Mempersiapkan Masa Pensiun Bersama BRIFine by DPLK BRI

Tidak perlu takut menghadapi masa pensiun, sebab BRI akan membantu kamu mempersiapkan hari tua. Ya, bagi nasabah Payroll BRI, kamu bisa mewujudkan ketenangan hidup di masa pensiun dengan cara mendaftar program pensiun BRIFine by DPLK BRI di BRImo.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (DPLK BRI) menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi peserta individu maupun Korporasi, Program Pensiun Dana Kompensasi Pasca-kerja (PPDKP) bagi peserta Korporasi, serta Program Pensiun Dana Santunan Kesehatan (PPDSK) bagi peserta Korporasi.

Pilihan investasi DPLK BRI pun cukup beragam, mulai dari DPLK BRI Pasar Uang, DPLK BRI Pendapatan Tetap, DPLK BRI Saham, DPLK BRI Pasar Uang Syariah dan DPLK BRI Berimbang Syariah.

Jangan khawatir, BRIFine by DPLK BRI menyediakan akses portofolio investasi yang sangat mudah dan transparan. Pengelolaan investasi DPLK BRI memakai konsep pengelolaan reksadana yang dihitung harian dan dikirim secara periodik. Begitu juga dengan hasil investasi selalu dipublikasikan setiap hari.

Semakin mudah karena sekarang pendaftaran program dana pensiun ini dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi BRImo. Yuk, simak caranya berikut ini!

1. Buka aplikasi BRImo dan klik fitur DPLK BRI

2. Pilih Buka BRIFine

3. Klik Setuju setelah baca Keuntungan, Ketentuan, dan Biaya

4. Isi Data Peserta, meliputi Data Iuran, Data Pekerjaan dan Foto e-KTP

5. Masukkan PIN

6. Pendaftaran program pensiun BRIFine by DPLK BRI di BRImo sukses dilakukan.

Yuk, langsung daftarkan diri kamu untuk melindungi kesehatan finansial saat pensiun nanti dengan program pensiun BRIFine by DPLK BRI.

Jangan lupa juga downloadBRImo melalui App Store, Play Store, atau Huawei App Gallery untuk mempermudah segala urusan keuangan kamu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi buka suara perihal mundurnya Airlangga Hartarto sebagai ketua umum (ketum) DPP Partai Golkar. Menurut dia, masalah di partai berlogo pohon beringin itu tidak akan berpengaruh terhadap konfigurasi politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Viva mengatakan, mundurnya Airlangga sebagai ketum Partai Golkar merupakan masalah internal partai. Karena itu, PAN akan membatasi diri untuk tidak ingin terlibat dalam masalah internal partai lain.

"Persoalan internal Golkar itu adalah masalah rumah tangga Golkar. Kami membatasi diri untuk tidak ikut di dalamnya," kata Viva saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Viva pun meyakini permasalahan internal itu dapat terselesaikan dengan baik. Apalagi, sejarah telah membuktikan bahwa Partai Golkar selalu berhasil mengatasi masalah internalnya sendiri.

"Kami menjaga fatsun politik Golkar sebagai partai besar, punya pengalaman untuk dapat menyelesaikan persoalannya sendiri dan sudah teruji sejarah," kata Viva.

Dia menjelaskan, masalah yang terjadi di internal Partai Golkar itu tidak akan berpengaruh terhadap konfigurasi politik di KIM. Mengingat, partai yang identik dengan warna kuning itu merupakan sahabat bagi partai-partai lain di KIM.

"Apapun kondisi Golkar tidak akan berpengaruh terhadap konfigurasi politik di Koalisi Indonesia Maju. Karena Golkar tetap sebagai sahabat kami," ujar Viva.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Partai Golkar Jusuf Hamka atau Babah Alun memutuskan untuk mengundurkan diri dari partainya pada Senin (12/8/2024). Langkah itu dilakukan usai Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan mundur dari jabatannya di partai berlogo pohon beringin itu.

Jusuf Hamka mengeklaim mengetahui kabar soal siapa pihak yang menyebabkan Airlangga mundur dari ketua umum DPP Golkar. "Oh denger banyak, i know to much, but i don't want talk to much (saya tahu banyak, tapi saya tidak mau bicara terlalu banyak)," kata Jusuf Hamka setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar, Senin (12/8/2024).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar. Babah Alun pun sempat ditanyai soal beberapa nama, salah satunya Bahlil Lahadalia yang diisukan terlibat dalam mundurnya Airlangga.

Namun demikian, dia enggan menanggapi hal tersebut. Babah Alun hanya meyakini bahwa mundurnya Airlangga dari jabatan orang nomor satu di Golkar karena pengaruh dari pihak-pihak tertentu. "Kalaupun itu (mundur dari ketum Golkar) karena keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Babah Alun.

Jusuf menilai, Partai Golkar mencapai kejayaan sejak reformasi di bawah kepemimpinan Airlangga. Ia menyebutkan, Airlangga berhasil menaikkan perolehan suara partai secara nasional di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Jadi zaman reformasi sampai sekarang suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Airlangga, naiknya 20 persen dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu harus kita akui," kata dia.

Sebelumnya, Airlangga resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pemimpin partai. Hal tersebut disampaikan Airlangga melalui rekaman video yang diterima wartawan di Jakarta, pada Ahad. Dalam rekaman itu, Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar, dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar,” kata Airlangga.

Sejak era reformasi, Partai Golkar silih berganti dipimpin para tokoh penting. Periode 1998-2004, partai beringin di bawah komando Akbar Tandjung. Kemudia dilanjutkan Jusuf Kalla untuk periode 2004–2009.

Golkar kemudian dipimpin Aburizal Bakrie pada 2009–2014. Kemudian dari 2014-2016, terjadi dualisme antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Dari 2016-2017, Golkar dipimpin Setya Novanto. Setelah itu, Airlangga Hartarto memimpin Golkar sampai saat ini.

Dari semua ketua umum Partai Golkar sejak era reformasi tersebut, tak ada satupun yang pernah mengundurkan diri di tengah jalan. Setya Novanto saat itu terpaksa turun dari kursi ketua umum karena tersandung kasus korupsi.

Airlangga mengaku mundur untuk mempertahankan keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas selama transisi pemerintahan.

“Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar,” begitu kata Airlangga dalam siaran pers video yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Airlangga Hartarto menjadi ketua umum partai Golkar sejak 2017. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2019, menguatkan kembali dirinya untuk tetap menjadi ketua umum sampai 2024. Kepemimpinan Airlangga di partainya itu, rencananya akan berakhir pada Desember 2024 mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- PT Mandiri Utama Finance (MUF), anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang bergerak di bidang pembiayaan, bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggelar pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk tingkat lanjut yang berlokasi di Pusdiklat APU-PPT PPATK, Depok, Jawa Barat pada 6-7 Agustus 2024.

Pelatihan yang diikuti oleh 34 karyawan MUF dari lintas unit kerja kantor pusat dan kantor cabang ini diselenggarakan selama dua hari dengan tema “Identifikasi dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai bagi Perusahaan Pembiayaan.”

Corporate President Office EVP MUF, Zakaria Halim, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan komitmen MUF sebagai pelaku usaha jasa keuangan untuk mengedepankan integritas dengan meningkatkan keterampilan dan pemahaman pegawai terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM), khususnya dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan transaksi keuangan tunai.

“Pelatihan ini merupakan salah satu dari rangkaian kolaborasi antara MUF dengan PPATK yang meliputi Forum Group Discussion (FGD), Diseminasi dan keikutsertaan perusahaan dalam Financial Integrity Rating (FIR), Pelaksanaan Survey Indeks Kinerja PPATK, hingga pemanfaatan aplikasi yang dimiliki PPATK oleh perusahaan. Bersama dengan PPATK, kami mendorong perusahaan untuk menjadi pionir dalam penerapan program APU-PPT & PPPSPM di industri pembiayaan,” ungkap Zakaria.

Sementara itu, Kepala Pusdiklat APU-PPT PPATK Akhyar Effendi mengatakan bahwa PPATK mengapresiasi MUF yang telah secara aktif berkolaborasi untuk penguatan program APU-PPT & PPPSPM melalui pelatihan tingkat lanjutan ini. Akhyar Effendi menggarisbawahi pentingnya pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan pegawai perusahaan dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan.

“Mandiri Utama Finance merupakan perusahaan pembiayaan pertama yang menyelenggarakan pelatihan seperti ini bersama dengan PPATK. Kami berharap kerja sama strategis ini dapat terus terjalin untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia," kata Akhyar.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar berbagai macam perlombaan. Namun, sebagai seorang Muslim, perlu mengetahui kriteria apa saja yang bisa menyebabkan sebuah permainan, lomba atau undian dikategorikan sebuah judi.

Pada laman Rumah Fiqih, KH Ahmad Sarwat Lc menjelaskan bahwa secara ringkasnya sebuah permainan atau akad akan menjadi judi yang diharamkan jika terpenuhi empat kriterianya.

1. Adanya Dua Pihak Yang Bertaruh

Tidaklah dikatakan judi apabila yang bertaruh hanya satu pihak saja. Setidaknya harus ada dua belah pihak atau lebih untuk bisa memenuhi syarat judi.

Contohnya, jika saya menantang kamu untuk adu panco dan saya sediakan hadiah Rp 100 ribu jika kamu berhasil mengalahkan saya. Tetapi kamu sendiri tidak bertaruh apa-apa, sehingga apabila kamu kalah maka kamu tidak perlu kehilangan harta pertaruhan.

Maka adu panco ini bukan judi, karena yang bertaruh hanya satu pihak saja.

2. Yang Dipertaruhkan Berupa Harta

Tidaklah dikatakan sebagai judi manakala yang dipertaruhkan bukan termasuk harta. Harta itu bisa bermacam bentuknya. Bisa berbentuk uang, benda berharga seperti emas, perak, jam tangan, gelang, kalung, perhiasan, rumah, tanah, kendaraan, surat berharga. Bahkan harta juga berupa jasa yang punya nilai tertentu.

Adapun jika yang dipertaruhkan bukan berupa harta, seperti pertaruhan untuk mendapatkan shaf yang terdepan dengan cara diundi seperti yang disebutkan dalam hadits nabawi, maka undian itu bukan termasuk judi.

3. Ada Lomba atau Undian Yang Menentukan Menang Kalah

Dalam bahasa Arab, kriteria yang nomor tiga ini disebut dengan mughalabah, yaitu adanya pertaruhan menang dan kalah. Bentuknya bisa berupa undian yang semata-mata menggantungkan nasib saja, alias nasib-nasiban, tetapi bisa juga berupa hal-hal yang pakai pikiran, kecerdasan, kemampuan intelektual dan lain sebagainya.

Dalam hal ini yang menjadi titik masalah bukan undian dan untung-untungannya, melainkan adanya pemenang dan adanya pihak yang kalah. Bagaimana cara menentukannya, sama sekali tidak ada kaitan dengan hukum perjudian itu sendiri.

4. Yang Menang Berhak Mengambil Harta Yang Kalah

Terakhir, yang menjadi gol dalam hukum judi adalah kriteria yang terakhir ini, yaitu adanya ketentuan bahwa pihak yang memang berhak mengambil harta pertaruhan pihak yang kalah. Pihak yang kalah harus rela dan ikhlas untuk kehilangan hartanya.

Maka apabila keempat permainan atau akad di atas telah terpenuhi, resmilah hukumnya menjadi judi yang diharamkan oleh syariat Islam. Demikian penjelasan singkatnya.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan kembali bahwa pendudukan tidak akan menyerahkan kendali Tepi Barat kepada Palestina. Sehingga peluang untuk solusi dua negara semakin jauh dari jangkauan.

Dalam wawancara dengan Majalah Time yang diterbitkan pekan ini, Netanyahu menyatakan bahwa wilayah Palestina yang diduduki di Yerusalem Timur dan Tepi Barat adalah bagian dari Tanah Air kami. Kami bermaksud untuk tetap di sana.

Perdana Menteri Israel menegaskan kembali penentangannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, dengan mengatakan bahwa ia hanya akan mengizinkan pemerintahan sendiri yang terbatas bagi warga Palestina di wilayah yang diduduki. Sementara Israel mempertahankan kendali keamanan, seperti yang terjadi saat ini karena Otoritas Palestina (PA) terbatas pada tugas administratif dan keamanan internal parsial.

Sementara itu, pendudukan Israel mengendalikan keamanan wilayah tersebut, wilayah udara, pelabuhan, kebijakan perencanaan, dan sebagian ekonomi dan pemungutan pajaknya, yang memberi Tel Aviv atau Israel keuntungan dan pengaruh yang luar biasa dalam dinamika tersebut.

"Kami tidak menguasai tanah mereka. Kami tidak menguasai Ramallah. Kami tidak menguasai Jenin," kata Netanyahu, dikutip dari laman Middle East Monitor, Senin (12/8/2024).

"Namun kami masuk dan mengambil tindakan ketika kami harus mencegah terorisme, merujuk pada pejuang perlawanan Palestina dan faksi-faksi yang mendiami kota-kota Tepi Barat," ujar Netanyahu.

Di tempat lain, puluhan perwira cadangan Israel mengatakan dalam sebuah surat pada hari Ahad lalu bahwa tentara Israel masih jauh dari kemenangan di Jalur Gaza saat Tel Aviv melanjutkan serangan mematikannya di daerah kantong Palestina itu sejak 7 Oktober 2023.

"Dalam beberapa hari terakhir, kami terkejut dengan pernyataan berulang kali dari pejabat senior militer bahwa kemenangan sudah di depan mata dan ada kemungkinan untuk beralih ke tahap serangan tepat sasaran," bunyi surat yang ditandatangani oleh sekitar 100 perwira kepada Kepala Staf Herzi Halevi.

"Kami, yang datang dari lapangan, tahu betul bahwa situasinya masih jauh dari kemenangan," kata surat itu, dikutip dari laman Middle East Monitor.

Para perwira militer Israel mengatakan bahwa faksi perlawanan Palestina masih memiliki kemampuan lintas batas seperti UAV, pesawat tanpa awak peledak, dan mortir.

"Ini bukan seperti apa kemenangan itu," ujarnya.

Pada bulan Februari, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada ABC News bahwa kemenangan sudah di depan mata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Arsenal akan bermain tanpa bek Takehiro Tomiyasu pada awal musim Liga Primer Inggris 2024/2025. Pemain internasional Jepang itu akan absen selama berminggu-minggu karena cedera lutut.

Kabar buruk ini diungkapkan pelatih Mikel Arteta pada Ahad (11/8/2024). Tomiyasu, 25 tahun, tidak ikut serta dalam tur pramusim Arsenal di AS karena cedera tersebut, dan juga absen dalam kemenangan 2-0 atas Lyon di London, Ahad.

"Saya kira butuh waktu berminggu-minggu untuk itu," kata Arteta kepada wartawan tentang cedera Tomiyasu. "Ia harus bersabar dan berusaha mengatasinya karena saya kira butuh beberapa pekan."

Bek asal Belanda Jurrien Timber, yang absen hampir sepanjang musim lalu juga absen pada pertandingan Ahad karena cedera lutut. Namun, ia tetapi diperkirakan akan bergabung kembali dengan tim utama pekan depan, ujar Arteta menambahkan.

Tomiyasu mendapatkan musibah robekan ligamen ACL yang memerlukan operasi. Ia juga butuh waktu panjang untuk pemulihan.

Arsenal, runner-up musim lalu, memulai musim Liga Primer 2024/2025 dengan memainkan laga kandang melawan Wolverhampton Wanderers pada Sabtu (17/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan 10 nama personelnya yang ditarik penugasannya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, 10 jaksa yang dipulangkan dari KPK tersebut masuk kategori jaksa-jaksa senior dengan rentang penugasan ekstra rata-rata 11 sampai 12 tahun.

Harli mengatakan, salah-satu yang ditarik pulang adalah Ali Fikri, yang merupakan mantan juru bicara di KPK. Juga ada nama Ahmad Burhanuddin yang menjabat sebagai kepala Biro Hukum di KPK dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Andhi Kurniawan.

Selanjutnya, tujuh jaksa fungsional. Yakni Andry Prihandono, Ariawan Agustiartono, Atty Novianty, Arin Karniasari, Titik Utama, Arif Suhermanto, dan Putra Iskandar. “Mereka ini, sudah berdinas di KPK selama 11 sampai 12 tahun,” begitu kata Harli saat dihubungi dari Jakarta, Senin (12/8/2024).

Penarikan pulang 10 jaksa dari KPK tersebut sudah disampaikan sebelum Senin (5/8/2024). Namun Harli menegaskan penarikan pulang jaksa dari KPK tersebut merupakan proses regenerasi untuk perbantuan kejaksaan di KPK. Harli menegaskan, penarikan pulang para jaksa tersebut, tak ada terkait dengan penanganan perkara.

“Istilahnya bukan ditarik. Tetapi penugasannya telah selesai, dan kita mengirimkan juga jaksa-jaksa terbaik kita sebagai gantinya untuk ditugaskan di KPK,” begitu ujar Harli.

Namun begitu, kata Harli, belum ada informasi tentang nama-nama dari internal kejaksaan yang akan dikirimkan ke KPK sebagai jaksa-jaksa pengganti. “Kita masih menunggu proses administrasi,” begitu kata Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan politisi Partai Golkar Jusuf Hamka mengatakan dirinya mengetahui kabar soal siapa pihak yang menyebabkan Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum DPP Golkar.

"Oh denger banyak, I know too much, but i don't want to talk to much (saya tahu banyak, tapi saya tidak mau bicara terlalu banyak)" kata Jusuf Hamka setelah menyerahkan surat pengunduran diri dari kepengurusan Partai Golkar di gedung DPP Partai Golkar, Senin (12/8/2024).

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu lebih memilih untuk tidak berbicara soal itu lantaran dirinya tidak mau lagi mencampuri urusan internal Partai Golkar.

Babah Alun pun sempat ditanyai soal beberapa nama, salah satunya Bahlil Lahadalia yang diisukan terlibat dalam mundurnya Airlangga. Namun demikian, dia enggan menanggapi hal tersebut.

Babah Alun hanya meyakini bahwa mundurnya Airlangga dari jabatan orang nomor satu di Golkar karena pengaruh dari pihak-pihak tertentu. "Kalaupun itu (mundur dari ketum Golkar) karena keinginan beliau pribadi, saya juga ragu," kata Babah Alun.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar di Jakarta, Ahad (11/8).

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu, Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lihat halaman berikutnya >>>

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Airlangga melanjutkan pengunduran dirinya sebagai ketua umum Golkar terhitung sejak Sabtu malam (10/8).

“Selanjutnya, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga dalam video yang sama.

Airlangga melanjutkan proses selanjutnya yang berjalan di internal Golkar, termasuk terkait dengan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan persiapan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) bakal berlangsung damai, tertib, dan tetap menjunjung tinggi muruah Partai Golkar.