REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan dilakukan pada Selasa (30/7/2024). Ita diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Semarang.

"Yang bersangkutan memberi kabar ketidakhadiran karena harus menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Semarang terkait pengesahan RAPBD tahun 2024 dan meminta penjadwalan ulang tanggal 1 Agustus 2024," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto lewat pesan tertulis.

Dia menambahkan, Ita dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Hingga saat ini KPK diketahui belum mengumumkan secara resmi tersangka kasus dugaan korupsi di lingkup pemerintahan Kota Semarang. Tessa mengatakan, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penahanan.

"Menunggu proses penyidikan dan penghitungan negara selesai," ujar Tessa saat ditanya tentang kapan kira-kira KPK akan mengumumkan status tersangka.

Terkait alasan tak memenuhi panggilan KPK, pada Selasa siang, yakni pukul 11:00 WIB, Ita memang menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Semarang. Agenda rapat yakni tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. Ita meninggalkan Gedung DPRD Kota Semarang sekitar pukul 11:50 WIB.

Sementara itu suami Ita, yakni Alwin Basri, telah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta pada Selasa ini. Alwin diketahui menjabat sebagai ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah. Usai diperiksa, Alwin sempat meyampaikan pernyataan singkat. "Pokoknya mengikuti hukum. Sesuai hukum saja. Kita pokoknya negara hukum, kita patuh dengan hukum," ujarnya.

Dia pun mengaku sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). "Nggih (iya sudah menerima SPDP)," ujar Alwin.

Pada 17 Juli 2024 lalu, tim penyidik KPK menggeledah kantor Wali Kota Semarang. Selain kantor, tim KPK turut menggeledah kediaman pribadi Ita. Setelah itu, penyidik KPK melakukan serangkaian penggeledahan ke kantor-kantor dinas di lingkungan pemerintahan Kota Semarang.

Kemudian pada 25 Juli 2024, tim penyidik KPK juga menggeledah ruang Komisi D DPRD Jateng. Mereka turut memeriksa ruang kerja Alwin Basri. Komisi D DPRD Jateng membidangi permukiman dan tata ruang, bina marga, cipta karya, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi, dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta pembangunan.

KPK mengungkapkan, serangkaian penggeledahan yang dilakukannya berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.

Terkait pemeriksaan dugaan korupsi di lingkungan Kota Semarang, empat orang telah dicekal bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. KPK mengatakan, mereka terdiri dari dua orang dari penyelenggara dan dua lainnya dari pihak swasta.

REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK -- Kiamat disebut juga sebagai Yaum ‘Asir, artinya hari yang serba sulit. Disebut demikian karena saat itu manusia menghadapi kesulitan yang sangat dahsyat.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Prodi Sastra Prancis Universitas Padjadjaran (Unpad), Mega Subekti angkat bicara terkait pertunjukan pembukaan Olimpiade Paris 2024 yang belum lama ini menjadi parodi The Last Supper atau Perjamuan Terakhir karya Leonardo da Vinci. Parodi tersebut menjadi kontroversi karena dianggap merendahkan Yesus Kristus dan para rasulnya.

Isu kebebasan berekspresi pun menjadi sorotan. Mega Subekti menjelaskan, merujuk pada sistem sosial budaya Prancis yang mengedepankan asas sekularisme, pelarangan simbol-simbol agama dalam hubungannya dengan negara tidak hanya menyasar agama-agama tertentu, melainkan semua agama dan kepercayaan.

"Ideologi sekulerisme termasuk juga di dalamnya konsep kebebasan yang diyakini di Prancis seringkali dipandang dengan cara yang berbeda terutama dalam konteks ke-Timuran," ujar Subekti kepada Republika.co.id Selasa (30/7/2024).

Secara demografik, menurut dia, Prancis adalah negara multirasial dan multikultural akibat arus imigrasi yang berpangkal pada sejarah Perancis sebagai negara kolonial. Banyak warga Perancis merupakan keturunan negara-negara Afrika, Maghribi, Eropa Timur, Asia, dan lain-lain, dengan latar sosio-kultural-historis yang beragam.

Dalam praktik kemasyarakatan, menurut Subekti, konsep kebebasan berekspresi dan sekulerisme yang dianut Prancis belum tentu sejalan dengan paham dan ideologi individu atau kelompok tertentu yang ada di Prancis.

"Dalam konteks parodi olimpiade 2024, polemik juga sebenarnya tidak hanya terjadi di luar Prancis. Meskipun terlihat “dibela” oleh Macron melalui cuitannya di Twitter beberapa hari yang lalu sebagai pertunjukkan yang kreatif, unik, dan magis, di dalam negeri Prancis juga parodi itu dipandang sebagai pertunjukkan kontroversial karena telah mencederai golongan agama tertentu," ucap Subekti.

Dia mengatakan, beberapa pihak gereja dan politisi sayap kanan Prancis juga ramai-ramai memprotes parodi itu dan dianggap sebagai bentuk penistaan agama dan membuat banyak pihak “terluka”.

Sementara itu, pihak lain juga berpendapat bahwa adegan yang ditampilkan dalam seremoni pembukaan Olimpiade Paris bukan ditujukan untuk menistakan agama tertentu karena dikatakan terinspirasi dari pesta kaum pagan di Olimpia (tempat dewa Zeus).

Dalam pemberitaan surat kabar Le Monde (29/7) disebutkan bahwa ada kesamaan yang lebih banyak adegan kontroversial tersebut dengan “La banquet de Bacchus” dan bukan dengan perjamuan terakhir.

Menurut Subekti, beberapa kesamaan itu setidaknya diidentifikasi melalui Penyanyi Philippe Katerine yang tampil hampir telanjang dengan tubuh dicat biru: merupakan perwujudan dari dewa Dionysos, yang oleh orang Romawi disebut Bacchus. Grup drag-queens yang berbusana ekstravavaganza memberikan alusi juga tentang pesta kaum pagan.

"Sekali lagi, saya hanya ingin menekankan bahwa interpretasi dan respon beragam tentang adegan kontroversial seperti itu tidak hanya terjadi di luar negeri tetapi juga di kalangan masyarakat Prancisnya sendiri yang telah dikenal multirasial dan multikultural," kata Subekti.

Berdasarkan data dari Global Expression Report (GxR) tahun 2024 oleh Article 19 dan Varieties of Democracy Institute (V-Dem), Prancis memang menjadi salah satu negara yang terbuka terhadap kebebasan berekspresi dengan skor 86. Namun, Prancis sendiri justru melarang penggunaan hijab bagi warga negaranya, bahkan untuk atletnya di masa olimpiade ini.

Menurut Subekti, masalah hijab ini juga menjadi polemik di dalam negeri Prancis sendiri. Banyak yang berargumentasi bahwa pelarangan itu menunjukkan konsistensi paham sekularisme Prancis, sebagian berargumentasi bahwa penggunaan hijab adalah bagian dari hak asasi manusia.

"Beberapa cabang olahraga masih tetap memperbolehkan penggunaan hijab asal tidak menganggu dan membahayakan pemain," ujar Subekti.

Memang, kata dia, belum ada undang-undang yang secara eksplisit menyebutkan tentang pelarangan hijab dalam kompetisi olahraga. Katena itu, setiap federasi memiliki kebijakan-kebijakan masing.

"Di olahraga Rugby dan Handball misalnya, pemakaian hijab masih diperbolehkan dengan syarat seperti yang disebutkan di atas," ucap Subekti.

Sedangkan dalam pertandingan yang dilaksanakan di luar negara Prancis, tambah dia, pemakaian hijab tidak dilarang selama sesuai dengan aturan permainan dan keselamatan.

"Polemik itu ditanggapi secara beragam oleh federasi-federasi olahraga Perancis. Beberapa atlet perempuan muslim Prancis memutuskan "berkompromi" dengan menggunakan penutup kepala yang dirancang khusus oleh federasi dan kementerian olahraga, beberapa lainnya memutuskan untuk pindah kewarganegaraan untuk mempertahankan ideologinya tentang keyakinannya," kata Subekti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif berbicara perihal isu terkini terkait jabatannya. Beredar kabar, ia bakal diganti oleh Bahlil Lahadalia. Bahlil sendiri masih bertugas sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ada potensi reshuffle kabinet menjelang penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Arifin enggan memberikan respons berisi penegasan.

"Ya tunggu aja," kata tokoh berusia 71 tahun ini saat ditemui awak media di kantornya, Selasa (30/7/2024).

Ia masih sempat bergurau dengan para wartawan yang mengerumuninya. Ia lantas diminta memberikan tanggapan. "Insya Allah, semoga kalian sehat-sehat aja," ujar Arifin.

Sebelumnya Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama KESDM, Agus Cahyono Adi mengaku tidak tahu menahu perihal isu pergantian menteri ini. Kabar demikian, belakangan berhembus. "Kita nggak ada informasi tersebut. Sudah dibantah dari Istana kan," kata Agus Cahyono, lewat pesan singkat kepada Republika.co.id, Selasa (30/7/2024).

Hal serupa juga ditanyakan ke pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik sejumlah menteri baru di Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini Presiden Jokowi sedang berkantor di IKN.

"Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Ari, juga lewat pesan singkat.

Presiden Jokowi masih melanjutkan agenda kegiatan pada hari kedua berkantor di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Adapun agenda kegiatan Presiden pada Selasa ini, di antaranya menerima pengusaha lokal di sekitar IKN, tepatnya Istana Garuda sekitar pukul 09.30 WITA.

"Presiden ingin mengajak dan memberi kesempatan kepada pengusaha lokal sekitar IKN untuk ikut berperan serta dan bersama-sama menjemput masa depan di IKN," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Senin (28/7/2024).

Pengusaha lokal tersebut terdiri atas Kadin Daerah Provinsi Kaltim, Kadin Daerah Balikpapan, Kadin Daerah Samarinda, Kadin Daerah Penajam Paser Utara, Hipmi Provinsi Kaltim, Hipmi Balikpapan, Hipmi Samarinda, dan Hipmi Penajam Paser Utara.

Setelah menerima pengusaha lokal, Jokowi lanjut menerima jajaran pengamanan dari unsur TNI dan Polri. "Bapak Presiden ingin Ibu Kota Nusantara adalah ibu kota yang aman dan tidak ada kejahatan sama sekali," tuturnya.

Otorita IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, juga berbagai stakeholder terkait lainnya, fokus menyiapkan kawasan pemerintahan di IKN menuju momen bersejarah di depan mata. Salah satunya perihal perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakan calon gubernur (cagub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku intens berkomunikasi dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Komunikasi itu dilakukan melalui aplikasi WhastApp.

Menurut Anies, komunikasi dengan mantan rivalnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 tak membahas urusan politik. Komunikasi dengan sosok yang kini menjabat sebagai Ketua DPP PDIP itu hanya sebagai teman.

"Ngobrol sebagai teman saja, sebagai sama-sama warga. Hal yang biasa kan itu, teman-teman juga komunikasi dengan siapa saja," kata dia di Bekasi, Selasa (28/7/2024).

Anies mengaku sama sekali tak berbicara soal politik dengan Ahok. Kedua mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya membahas urusan pribadi masing-masing.

"Kami enggak pernah membahas urusan-urusan politik. Kami membahasnya tentang pribadi-pribadi kami saja," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies sempat menanggapi soal peluang maju bersama Ahok di Pilgub DKI Jakarta. Namun, hanya akan bergerak sesuai aturan yang ada.

"Kami semua bergerak sesuai konstitusi saja, apakah aturannya dimungkinkan. Saya (dan) Pak Ahok itu ya berkomunikasi terus, kami suka WA WA-an," kata Anies di Masjid Istiqlal, Senin (29/7/2024) malam.

Diketahui, wacana duet Anies-Ahok untuk Pilgub DKI Jakarta. Namun, kemungkinan pasangan itu bersatu dalam pilkada Jakarta sangatlah kecil.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan, secara regulasi, mantan gubernur tidak diperkenankan menjadi calon wakil gubernur (cawagub) di daerah yang sama.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang telah diperbarui dalam UU Nomor 6 Tahun 2020.

"Jadi itu ada syarat dan ketentuannya dalam undang-undang," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi III DPR pada Senin (29/7/2024) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan keluarga korban kasus penganiayaan dengan terpidana Gregorius Ronald Tannur. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sampai melontarkan umpatan setelah mendapati fakta kondisi jenazah Dini Sera Afrianti, sebagaimana dipaparkan saat rapat.

"Astagfirullahaladzim, ya Allah, biadab banget ini," kata Habiburokhman yang memimpin jalannya rapat.

Umpatan tersebut dilontarkan setelah kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfarauq, memaparkan foto korban sebelum diautopsi yang memperlihatkan bekas lindasan ban mobil terdakwa di lengan korban.

"Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan autopsi," ujar Dimas seraya menampilkan foto terkait.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga mengeluarkan umpatan kegeraman atas fakta jalannya persidangan kasus penganiayaan berujung kematian yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga korban.

"Hakim brengsek," ucap Sahroni yang juga memimpin jalannya rapat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tannur karena korban dinilai meninggal dunia karena alkohol dan bukan karena penganiayaan yang dilakukan oleh putra anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nonaktif Edward Tannur tersebut.

“Sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, kebetulan saat itu saya hadir. Jadi pada saat saya hadir, sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian, ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut dada dan hati,” papar Dimas Yemahura menerangkan.

Sebelumnya, Dimas Yemahura menjelaskan hasil visum almarhum Dini Sera Afrianti yang dilakukan dokter spesialis forensik menyatakan kematian korban disebabkan pendarahan hebat akibat luka robek akibat benda tumpul. Luka robek majemuk didapati pada organ hati korban.

"Jika dikaitkan dengan kronologis dan rekonstruksi bapak, di dalam kronologi dan rekonstruksi itu memang terjadi lindasan di bagian bahu korban, yang di situ memang melindas hampir separuh badan korban. Jadi, bila di sana dikatakan ada luka pendarahan pada bagian perut sampai dengan dada itu memang sudah benar," kata dia.

Pada Rabu (24/7/2024), majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI Edward Tannur, dari segala dakwaan dalam kasus penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia.

Atas vonis PN Surabaya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan kasasi. "Dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat dari benda tumpul," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana kepada wartawan di Surabaya, Kamis pekan lalu.

Mewakili Tim Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, Putu menandaskan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti. "Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya itu, meski kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban. Namun, dalam permohonan kasasi perkara ini ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas-bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan keterangan yang cukup memadai terkait pelaksanaan haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," kata Marwan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara itu menilai bahwa ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi itu.

"Terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," kata dia.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan, karena umat Islam yang antre sudah terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," katanya.

Selain itu, dia menambahkan bahwa Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyarakat seperti dugaan penyelewengan penggunaan visa haji.

"Nggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

Pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Blue Bird Tbk (Bluebird) membukukan pertumbuhan double digit pada semester pertama 2024. Pendapatan sebesar Rp 2,3 triliun dibukukan perseroan atau tumbuh 11 persen secara year on year (yoy).

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Adrianto memaknai hasil positif ini sebagai bentuk keberhasilan perseroan dalam menjaga relevansi dengan kebutuhan konsumen. Pengembangan teknologi merupakan bagian penting dari transformasi kami untuk terus menghadirkan solusi mobilitas yang inovatif dan memenuhi Standar Nyaman Indonesia (SNI).

"Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan mobilitas yang relevan serta mengedepankan praktik bisnis yang mendukung keberlanjutan," ujarnya, Selasa (30/7/2024).

Pertumbuhan semester pertama ini ditopang pendapatan di kuartal II 2024 yang mencapai Rp 1,2 triliun atau naik sebesar 15 dibandingkan kuartal II 2023. Segmen layanan taksi meningkat 8 persen dan segmen layanan rental dan shuttle mengalami peningkatan 20 persen secara yoy.

Bluebird menunjukkan hasil positif dari sisi profitabilitas. Selama kuartal II terdapat peningkatan laba bersih sebesar 27 persen per kuartal dengan mencatatkan Rp 149 miliar, sehingga selama semester pertama 2024 torehan laba bersih mencapai Rp 267 miliar. Kinerja positif perseroan ini merupakan keberhasilan peningkatan utilitas armada dan efisiensi operasional.

Peningkatan utilitas armada didukung oleh aplikasi MyBluebird yang menjadi medium reservasi yang mengalami pertumbuhan terbesar. Sejak pandemi aplikasi MyBluebird mencatatkan pertumbuhan Monthly Active User (MAU) sebesar empat kali lipat.

MyBluebird secara berkelanjutan melakukan inovasi, dengan meluncurkan fitur Fixed Price yang memberikan alternatif selain menggunakan argometer untuk memberikan kepastian harga. Fitur MyBluebird Subscription juga dihadirkan untuk menjadikan mobilitas Standar Nyaman Indonesia (SNI) semakin terjangkau dengan beragam paket perjalanan sesuai kebutuhan konsumen.

Bluebird juga memanfaatkan channel reservasi baru, Bluebird Whatsapp Reservations, agar memberikan kemudahan dalam melakukan pemesanan layanan Bluebird untuk pengguna di luar Jabodetabek. Perseroan melakukan ekspansi bisnis pada segmen layanan shuttle. Dengan koneksi antar kota yang telah terbangun, Cititrans Busline hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen untuk perjalanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang memberikan level baru SNI.

Komitmen untuk menjalankan mobilitas yang berkelanjutan terus dilakukan. Tercermin dalam hasil pengurangan emisi yang mencapai 175.000 ton emisi karbon hingga Juni 2024 yang didukung oleh inisiatif adopsi kendaraan listrik, CNG, dan panel surya. Melangkah lebih jauh, Bluebird memperluas adopsi panel surya dan membuka fasilitas pengisian daya kendaraan listrik umum di Bali.

Bluebird juga mendukung mobilitas yang inklusif dengan pengembangan armada Bluebird Lifecare Taxi, yang juga memperluas area jangkauannya hingga ke Bali. Pada kuartal II ini Bluebird juga memperoleh sertifikat ISO 27001:2022 yang berfokus pada keamanan sistem berbasis IT untuk meningkatkan kepercayaan para pelanggan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait kesehatan yang mengatur larangan penjualan produk tembakau (rokok) secara eceran satuan per batang, kecuali cerutu atau rokok elektronik. Ketentuan itu tertera dalam pasal 434 ayat (1) poin c dalam PP tersebut, sebagaimana salinan PP yang dilihat dalam laman jdih.setneg.id di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” bunyi ketentuan dalam PP tersebut.

Pasal 434 juga mengatur larangan, yakni penjualan produk tembakau dan rokok elektronik menggunakan mesin layanan diri, kepada setiap orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil, dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau tempat yang sering dilalui, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

Namun, pada pasal 434 ayat (2), dijelaskan bahwa penjualan menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dibolehkan jika terdapat verifikasi umur. PP tersebut merupakan aturan pelaksana Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan pengesahan Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan guna membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan inklusif.

“Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok negeri,” ujar Budi.

Budi menjelaskan dengan penerbitan PP ini, ada 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang tidak lagi berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

PP yang terdiri atas 1172 pasal itu ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 26 Juli 2024, dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswi Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM), Kanaya Salsabila berbagi kesan istimewa dalam mengikuti kegiatan Student Mobility di Kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Serpong. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara, termasuk dari Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah (UMPSA) dan Avantika University, India.

Kanaya mengungkapkan kegembiraannya dalam mengikuti Student Mobility Program. Katanya, kegiatan ini menjadi pengalaman yang luar biasa.

“Saya bertemu dengan banyak teman baru dari berbagai latar belakang budaya dan luar negara,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Selasa (20/7/2024).

Ia menjelaskan bahwa kegiatan dimulai dengan pembelajaran Introduction to Student Mobility Program bertajuk Empowering Tomorrow's Leaders: Student Mobility Program Driving Sustainable Development Goals. Dalam sesi ini, peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya mobilitas mahasiswa dalam mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“Materi pertama yang dibahas adalah Communication; Introduction on Sustainability and Sustainable Development Goals. Kami diajak memahami konsep dasar komunikasi yang efektif dalam konteks keberlanjutan dan peran SDGs dalam menciptakan masa depan yang lebih baik,” terang Kanaya.

Di Student Mobility Program, terang Kanaya banyak materi yang mampu membuka wawasan tentang pentingnya peran mahasiswa untuk mendukung keberlanjutan global.

“Peserta mempelajari Technology for Sustainable Development. Materi ini menjelaskan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Kanaya merasa kagum dengan berbagai inovasi teknologi yang dapat membantu mengatasi tantangan lingkungan dan sosial.

“Teknologi memang memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan,” ungkapnya.

Selain itu, imbuh Kanaya, peserta juga mempelajari dan mengerjakan kuis bertema Defining Social Entrepreneurship. Pembelajaran memberikan gambaran tentang konsep kewirausahaan sosial dan bagaimana ide-ide inovatif dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial.

“Kuis ini sangat interaktif dan menantang, membuat peserta lebih memahami peran penting wirausaha sosial,” tambahnya.

Kembali Kanaya bercerita, bahwa peserta juga mengikuti pembelajaran Design and Indonesian Culture. Memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia dan bagaimana elemen-elemen budaya tersebut dapat diintegrasikan dalam desain modern.

“Mempelajari budaya Indonesia melalui desain sangat menarik dan memberikan perspektif baru tentang kekayaan budaya kita. Berkolaborasi dengan mahasiswa dari UMPSA dan Avantika University, saya belajar banyak hal baru, bertukar cerita tentang budaya masing-masing dan berbagi wawasan tentang sistem pendidikan di negara kami,” ungkapnya.

Kanaya menuturkan bahwa kegiatan ini memberikan pelajaran berharga bahwa mahasiswa perlu diinternasionalisasikan untuk mempersiapkan tantangan-tantangan di masa depan. Dunia semakin terhubung, dan kita harus siap menghadapi persaingan global. Melalui program seperti ini, kita bisa belajar dan beradaptasi dengan cepat.

“Semoga dengan partisipasi aktif ini, saya dapat mengembangkan kemampuan serta membangun jaringan internasional yang kuat. Kegiatan Student Mobility ini menjadi momen yang tak terlupakan dan memberi dampak positif bagi perkembangan pribadi dan profesional para mahasiswa,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai tudingan bahwa pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 dibentuk dalam rangka urusan pribadi melecehkan konstitusi.

"Jadi, tudingan untuk kepentingan pribadi itu, menurut saya, itu tudingan yang melecehkan keputusan paripurna, hak angket," kata Gus Jazil, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji dibentuk berdasarkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui seluruh fraksi di DPR RI.

"Dari awal ini semuanya berdasarkan tahapan. Bukan hanya PKB, seluruh partai politik, diputus di paripurna. Mana pribadinya?," ucapnya.

Dengan demikian, dia menegaskan Pansus Angket Haji dibentuk bukan karena kepentingan pribadi dari PKB.

"Apa yang diputuskan DPR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat karena DPR itu adalah wakil dari rakyat Indonesia. Dari sejumlah fraksi. Bukan hanya satu fraksi. Semua fraksi sepakat. Tidak ada satupun yang tidak. Bukan hanya PKB, apalagi pribadi, enggak sama sekali," tuturnya.

Untuk itu, dia menilai apabila tudingan tersebut tidak dapat dibuktikan maka telah melecehkan lembaga DPR.

"Itu pelaksanaan konstitusi yang harus dihormati. Jika ada pihak-pihak yang menduga itu, tolong buktikan. Kalau tidak terbukti, maka itu contempt of parliament. Mengganggu kinerja anggota DPR," ujarnya.

Adapun terkait beredarnya surat edaran untuk memberikan dukungan ke Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan menolak pembentukan Pansus Angket Haji seperti lelucon.

"Itulah kelucuan. Kalau merasa benar, buktikan saja di proses pansus. Kalau membutuhkan video pembelaan macem-macem itu artinya ada sesuatu, makin jelas. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi," kata dia.

Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Nusron Wahid membantah pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, dan memastikan bahwa pembentukan Pansus Haji tersebut bukan dalam rangka urusan pribadi.

Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi dalam rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi di DPR RI.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta (29/7).

Sebelumnya (28/7), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024, sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

Dia berpendapat keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

"Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan pada kita. Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan," kata Yahya Cholil Staquf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Generasi muda harus siap hadapi era digital, menjadi pesan utama dalam pelatihan yang diadakan oleh Universitas Nusa Mandiri (UNM) di SMKN 46 Jakarta pada Rabu, 17 Juli 2024. Acara ini dihadiri oleh siswa/i dari jurusan Bisnis Digital dan Pemasaran. Kegiatan ini menghadirkan Setiaji, seorang dosen sekaligus praktisi AI di UNM, sebagai pembicara utama.

Kepala kampus UNM kampus Kramat, Ishak Kholil, membuka acara dengan penuh semangat dan menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah wujud nyata dari komitmen UNM untuk terus menginspirasi dan mendukung perkembangan pendidikan di Indonesia.

“Pentingnya sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah menengah dalam membekali generasi muda dengan keterampilan yang relevan di era digital. Pelatihan ini membahas dasar-dasar digital marketing, termasuk bagaimana memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk dan jasa,” kata Ishak.

Ia menjelaskan melalui pelatihan ini UNM mendorong siswa/i untuk mengasah keterampilan praktis mereka dalam memprediksi tren pasar dan perilaku konsumen, yang dapat membantu dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif.

“Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan pengetahuan mereka melalui studi kasus dan simulasi. Dengan menekankan bahwa pemahaman yang baik tentang digital marketing harus diiringi dengan kemampuan praktis untuk menerapkannya,” terang Ishak.

Dengan pendekatan yang praktis ini, ungkap Ishak para siswa diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan di dunia digital.

“Melalui pelatihan ini, UNM berharap dapat terus memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan siswa/i SMKN 46 Jakarta untuk menghadapi tantangan di era digital. Dengan semangat inovasi dan komitmen yang kuat, UNM percaya bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan,” tutupnya.