REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- AION Indonesia memperkenalkan sedan listrik terbarunya, AION ES di gelaran GIIAS 2024. AION ES diyakini menjadi solusi ideal bagi masyarakat Indonesia yang mendambakan kendaraan listrik stylish dan fungsional dengan harga Rp 386 juta on the road Jakarta.

AION Indonesia menyatakan terbatasnya ruang kabin sering kali membuat sedan bukan pilihan utama. AION ES menjawab kekhawatiran tersebut dengan menawarkan ruang kabin yang luas dan fungsionalitas tinggi, cocok untuk kebutuhan masyarakat perkotaan.

Head of Product Training AION South East Asia Xu Zhaoyu menjelaskan, AION ES menggunakan platform AION High-end Electric Vehicle Platform (AEP) 3.0 yang canggih. "Platform ini memungkinkan AION ES memiliki ruang kabin yang luas dengan panjang 4.810 mm, jarak sumbu roda 2.750 mm, ruang kepala depan 980 mm, ruang kaki belakang 968 mm, dan kapasitas bagasi sebesar 450L. Hal ini memastikan kenyamanan optimal dan fleksibilitas dalam mobilitas sehari-hari,” kata Zhaoyu, Selasa (23/7/2024).

AEP 3.0 menjadikan AION ES setara dengan mobil sport dalam hal performa, dengan posisi baterai di bagian tengah dan sasis pada golden weight ratio 50:50, memberikan handling dan kontrol superior. Eksterior AION ES, termasuk Eagle Eye LED Headlamps dan Skyline through-type Taillight, memberikan kesan stylish dan futuristik serta meningkatkan visibilitas dan keselamatan.

Head of Marketing AION Indonesia Metta Yunita menambahkan, AION ES memiliki jarak tempuh hingga 442 km pada baterai 100 persen. "Ini setara dengan pengisian daya seminggu sekali bagi pengemudi yang tinggal di BSD dan bekerja di SCBD. AION ES memungkinkan perjalanan kota yang bebas dan eksplorasi tempat-tempat yang ingin dikunjungi," katanya.

Ia pu mengajak para pecinta sedan untuk datang ke booth AION Indonesia di hall 3B untuk melihat langsung dan menjajal AION ES.

Bobby Syarief, anggota Komunitas Mobil Elektrik Indonesia (KOLEKSI), yang turut merasakan AION ES menilai kendaraan ini memberikan kenyamanan. "Ditambah dengan headroom yang tinggi membuat kendaraan ini cocok bagi pengemudi dan penumpang dengan postur tubuh yang lebih tinggi. AION ES juga menawarkan pengalaman berkendara yang tenang dan responsif, sangat ideal untuk penggunaan sehari-hari di kota maupun perjalanan jarak jauh.”

Dalam gelaran GIIAS 2024, AION Indonesia menawarkan berbagai penawaran menarik, termasuk garansi seumur hidup untuk komponen baterai dan motor listrik, serta free wall charger dan pemasangannya, 7kW (exclusive wall charger) untuk 1.000 pembeli pertama AION ES. Selain itu, tersedia penawaran DP rendah mulai dari 45,5 juta dengan bunga nol persen dan jangka waktu hingga enam tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Pendidikan usia dini atau PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) memainkan peran krusial dalam perkembangan anak-anak. Pada tahap ini, anak usia dini mengalami pertumbuhan pesat dalam aspek kognitif, emosional, dan sosial. Tingkat pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Indonesia belum sepenuhnya merata, dengan disparitas signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Indonesia mencapai sekitar 66.4% pada tahun 2023. Masalah utama meliputi ketidaktersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah pedesaan, masalah ekonomi, dan kesenjangan sosial yang menghalangi akses anak-anak terhadap pendidikan berkualitas.

Kualitas Pendidikan usia dini tidak terlepas dari peran pendidik yang berkualitas. Pendidik PAUD memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter dan kemampuan anak-anak sejak dini. Seorang pendidik PAUD harus mampu memberikan lingkungan belajar yang stimulatif, aman, dan penuh kasih sayang. Pendidik yang kompeten dan berdedikasi tinggi sangat penting untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan terbaik sejak awal.

Mei L Heumasse. S,Th. mendedikasikan dirinya untuk pemerataan pendidikan anak usia dini di Timur Indonesia. Mei termotivasi dari orangtuanya dan kehidupannya sebagai anak nelayan. Mei mendedikasikan dirinya untuk membantu meningkatkan Pendidikan kepada para anak anak nelayan juga. Sejak tahun 2009, ia mematangkan dirinya untuk mengabdi di Paud Pelangi Sukacita 2, Kecamatan Keukerbu, Kota Sorong, Papua atau yang biasa dikenal orang dengan julukan sekolah di atas laut.

Berbagai rintangan telah dihadapi Mei selama 15 tahun mengabdi sebagai seorang guru PAUD. Mei harus menempuh perjalanan selama 3 jam menuju sekolah, hambatan tidak sampai disitu, ia pun harus menyebrang laut untuk sampai ditempat ia mengajar. Dikala musim penghujan, jembatan yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah, sangatlah licin. “Tidak jarang saya meliburkan anak-anak, karena musim penghujan, akses menuju sekolah sangat berbahaya,” ucap Mei.

Hambatan Mei tidak hanya sebatas perjalanannya yang Panjang untuk bolak balik rumah dan sekolah, tetapi juga sarana prasarana sekolah yang kurang mendukung dalam kegiatan belajar mengajar. “Ruangan kelas kami hanya 1 yang dipakai secara bergantian, ruang guru ataupun kantor kami tidak punya, dan terkadang saya menggunakan uang pribadi untuk membantu anak-anak untuk memiliki alat tulis. Semangat anak-anak nelayan ini yang membuat saya terus mengabdi memberikan pendidikan terbaik yang saya bisa,” tambah Mei.

Sejalan dengan Mei, salah satu pendidik Sri Lasri Yohana Situmeang memutuskan untuk mengabdi di TK Anugerah Abadi, Desa Tepian Langsat, Bengalon, Kalimantan Timur, yakni sebuah sekolah yang terletak di tengah perkebunan kelapa sawit.

Dengan segala rintangan dalam perjalanannya sebagai pendidik di pedalaman, Sri berusaha memegang komitmennya terhadap dunia Pendidikan. "Saya berusaha mengunjungi anak-anak yang terhalang untuk ke sekolah, memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan usia dini. Ini adalah bentuk komitmen saya sebagai Guru PAUD," kata Sri. Menurut Sri, pendidikan usia dini membantu anak-anak belajar berinteraksi dengan lingkungan, mengembangkan kemampuan bahasa, dan membangun dasar yang kuat untuk pembelajaran di masa mendatang.

Di daerah Sri mengabdi, masih banyak orang tua yang masih berpikir bahwa pendidikan usia dini tidak penting. Melalui sosialisasi dan kunjungan ke orang tua, Sri bersama timnya secara rutin berusaha menyadarkan para orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. “Kami mendatangi rumah mereka satu per satu, mengenalkan Pendidikan usia dini seperti apa, tujuannya untuk apa dan manfaatnya, walaupun memang masih banyak pola pikir Masyarakat disini, tidak seperti Masyarakat perkotaan,” tambah Sri.

Tantangan yang dihadapi Sri bukan hanya dari pola pikir masyarakat setempat, melainkan dari lingkungan. Dalam perjalanan pengabdiannya sebagai seorang guru di pedalaman Kalimantan, Sri menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. "Setiap hujan, jalanan menuju sekolah terendam banjir, jalanan tanah merah membuat sulit dilewati terkadang kesekolah membutuhkan waktu 1 jam dalam jarak dekat, tapi saya tetap semangat, karena saya tahu anak-anak ini butuh pendidikan dan kasih sayang,” jelas Sri. Dari keterbatasan infrastruktur hingga ancaman hewan hutan yang berbahaya, semua dihadapinya dengan keberanian dan ketenangan demi keamanan anak-anak didiknya.

Perjuangan dan dedikasi para pendidik di pedalaman Indonesia tidaklah sia-sia. Berkat usaha Mei dan Sri, 2 (dua) orang figur pendidik dari pedalaman ini dianugerahi penghargaan Guru Heroik pada Askrindo PAUD Indonesia Awards (APIA) 2024, sebuah acara apresiasi dari Asuransi Kedit Indonesia (Askrindo) atas dedikasi luar biasa para guru PAUD yang telah memberikan dampak positif bagi pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Komitmen BUMN Askrindo

Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia untuk menciptakan generasi yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia demi membangun Generasi Emas Indonesia tahun 2045. Direktur Utama PT Askrindo, Fankar Umran, menyatakan bahwa Askrindo turut berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas Pendidikan anak anak di Indonesia melalui program program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Askrindo. “Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) No. 4 tentang Pendidikan Berkualitas, bahwa setiap anak di Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak,” ucap Fankar.

Askrindo telah menjalankan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia, seperti Askrindo PAUD Indonesia Awards yang mendukung peningkatan kualitas para guru PAUD, Mobil Pintar (MOPI) yang menyediakan sarana literasi bagi 22.000 anak, sosialisasi tentang perlindungan anak, dan berbagai inisiatif lainnya. “Kami berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sehingga tercipta generasi emas yang berkualitas dan berakhlak," kata Fankar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Pelatihan Nasional Tim Pemenangan Pilkada PDIP Gelombang 3 2024, Aris Setiawan Yodi mengatakan, pihaknya mengundang mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini sebagai pengisi materi bagi calon kepala daerah (cakada) yang diusung PDIP.

"Ini kalau di pelatihan sebelumnya ada Prof Mahfud yang sudah menjelaskan terkait bagaimana bidang hukum itu bekerja di Pilkada nanti, kali ini kita kedatangan langsung Bu Tri Rismaharini, Mensos, dan juga nanti ada Pak Andika Perkasa," ujar Aris di sela persiapan pelatihan nasional pemenangan Pilkada di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/7/2024).

Direktorat Kajian Tim Pemenangan Nasional Pilkada PDIP tersebut menjelaskan, Andika akan menceritakan pengalamannya sebagai pimpinan tertinggi militer dalam menghadapi bagaimana pemilu dan pilkada. Adapun peserta pelatihan bukan cakada saja, melainkan juga tim sukses ikut pula.

"Bagaimana positioning-nya seharusnya yang sesuai konstitusi, bagaimana positioning-nya para kepala daerah nantinya, ini akan membantu kerja-kerja tim pemenangan dari daerahnya masing-masing," ujar Aris.

Dia menyebut, tim cakada yang terlibat pelatihan sekitar sembilan orang. "Jadi, sekitar kurang lebih setiap pelatihan itu tidak kurang dari 700 kita melatih, itu dibagi sembilan kompartemen atau sembilan direktorat," jelas Aris.

Menurut Aris, PDIP juga akan menghadirkan sejumlah narasumber mumpuni lain untuk membekali para cakada. "Selain itu, profesional pelatihan media sosial, pelatihan saksi, pelatihan relawan itu sudah ada sendiri masing-masing yang akan kita spesifik di hari kedua nanti," ujarnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Pilkada PDIP 2024, Seno Bagaskoro, menjelaskan, pelatihan untuk semua kepala daerah atau cakada yang dipersiapkan oleh PDIP adalah berpihak pada satu gagasan. Adapun gagasan itu yang selama ini diperjuangkan oleh partai.

"Jadi ketika siapa pun dia tidak peduli siapa keluarganya, apa latar belakangnya, berasal dari mana dia, apakah dia punya akses terhadap kekuasaan atau tidak, kalau dia punya kemampuan yang mumpuni untuk memimpin satu daerah, PDI Perjuangan akan memperjuangkan kesetaraan hak untuk itu," ujar Seno.

PDIP melalui Tim Pemenangan Pilkada Nasional menyelenggarakan pelatihan nasional tim pemenangan Pilkada 2024 bagi 80 daerah. Dipilihnya 80 daerah karena calonnya sudah ditentukan dan telah mendapatkan surat penugasan partai.

Pada pelatihan gelombang ke-3 ini, masing-masing tim pemenangan cakada diberikan pelatihan guna memastikan strategi pemenangan pada Pilkada 2024 disusun dan dijalankan secara efektif dalam rangka memenangkan Pilkada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7/2024).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut. Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP); kecukupan pengungkapan; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif," ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu. Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam. Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan," ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti jumlah kebutuhan air di DKI Jakarta yang tak sebanding dengan debit air yang tersedia di wilayah tersebut. Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN Irfan Budi Pramono memaparkan kebutuhan air di Jakarta mencapai sekitar 30 ribu liter per detik, sedangkan jumlah debit air yang tersedia hanya berada di bawah 20 ribu liter per detik.

"Pada 2028 diprakirakan- kebutuhan air-mencapai 40 ribu liter per detik, bahkan hingga 2033-kebutuhan air- sudah di atas 45 ribu liter per detik, sedangkan kita lihat ketersediaan air relatif di sekitar 18 ribu per detik," kata Irfan, Selasa (23/7/2024).

Irfan juga mengungkapkan kebutuhan air di Jakarta meningkat sekitar 3,3 persen setiap tahunnya. Hal tersebut, katanya, disebabkan oleh meningkatnya nilai konversi air menjadi uap melalui permukaan tanah dan tanaman atau evapotranspirasi, perilaku manusia, dan pertumbuhan populasi.

"Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola hujan menjadi berintensitas tinggi dalam waktu yang singkat, yang mengakibatkan perubahan suhu, dan juga mengakibatkan masalah pada sumber daya air," ujarnya.

Tidak hanya di DKI Jakarta, Irfan mengungkapkan hal yang sama juga terjadi di sejumlah wilayah lain di Indonesia, yang bisa dilihat pada kontinuitas, kuantitas, serta kualitas air yang tersedia dalam sebuah sumber air di salah satu wilayah. Ia memaparkan sejumlah sungai di Pulau Jawa seperti Sungai Ciujung di Banten-Jawa Barat, Cikapundung, Cimanuk, dan Citanduy di Jawa Barat, Bengawan Solo di Jawa Tengah-Timur, serta Brantas di Jawa Timur cenderung mengalami penurunan debit air dari tahun ke tahun.

"Waspada air kita semakin lama semakin berkurang, bisa jadi bom waktu kalau tidak diantisipasi bagaimana mempertahankan sumber daya air tersebut," kata Irfan.

Karena itu, BRIN tengah melakukan studi Watershed Health Assessment System (WHAS) guna menganalisis terkait kesehatan sumber daya air di suatu wilayah, melalui berbagai indikator seperti hidrologi, tanah, dan sosioekonomi yang salah satunya sudah dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu di Jawa Barat. Studi tersebut, kata dia, telah menemukan sejumlah masalah penyebab kurang baiknya kualitas air di daerah tersebut, untuk kemudian dilakukan berbagai solusi berbasis alam seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pembuatan kolam retensi dan resapan air, menghindari pelurusan sungai, serta penerapan konservasi air pada berbagai penggunaan lahan.

"Alam ini sebetulnya diciptakan teratur, ada rawa dan bentuk lainnya. Manusia cenderung merubah kondisi alam sesuai keinginannya, seperti di Jakarta ada Rawamangun dan rawa lainnya yang dikeringkan buat perumahan, sehingga banjir karena air berasal dari situ. Kalau dikembalikan fungsinya itu bagus, supaya tidak banjir di hulu dan bisa menyaring air yang tercemar dengan tanaman yang ada," kata Irfan Budi Pramono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan suaka-perlindungan terhadap Saka Tatal (ST) mantan terpidana kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016 lalu. LPSK dalam putusan majelis internal, juga menerima permohonan perlindungan terhadap lima anggota keluarga Vina.

Dalam putusannya, LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh sembilan nama lain terkait kasus kematian sepasang kekasih sewindu lalu itu. Ketua LPSK Achmadi dalam siaran pers, Selasa (23/7/2024) menyampaikan, majelis internalnya sudah bersidang dua kali pada Rabu (17/7/2024), dan Senin (22/7/2024) atas 15 pengajuan permohonan perlindungan terkait kasus kematian Vina dan Eky.

Dari 15 pengajuan permohonan tersebut, LPSK menyetujui memberikan perlindungan terhadap WO, MR, SA, SK, dan SL yang merupakan anggota keluarga Vina. “Menerima permohonan dari keluarga V (Vina), yakni WO, MR, SA, SK, dan SL dengan mendapatkan program bantuan rehabilitasi psikologis yang dikerjasamakan dengan DP3AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat,” kata Achmad.

Persetujuan perlindungan serupa, kata Achmad, juga diputuskan untuk Saka Tatal (ST). “Terkait permohonan ST, LPSK memutuskan untuk menerima permohonan pemenuhan hak prosedural, dan hak rehabilitasi psikologis,” kata Achmad.

Saka Tatal adalah satu dari delapan yang dipidana dalam kasus kematian Vina dan Eky. Tujuh yang dipidana tersebut, saat ini masih mendekam di sel penjara untuk menjalani hukuman seumur hidup lantaran dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan. Sedangkan Saka Tatal, satu terpidana lainnya, sudah bebas setelah menjalani hukuman delapan tahun penjara karena statusnya saat menjadi tersangka masih di bawah umur.

Selanjutnya, LPSK dalam keputusannya juga menolak permohonan perlindungan terhadap sembilan pengaju. Tujuh orang yang ditolak permohonan perlindungannya adalah AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR. Achmad mengatakan, penolakan pemberian perlindungan terhadap tujuh orang tersebut lantaran dinilai tak memenuhi syarat dalam pasal 28 ayat (1) UU 31/2014 tentang LPSK.

“Para pemohon dalam memberikan keterangan dan informasi tidak konsisten, berubah-ubah, bersifat normatif, dan cenderung menutup-nutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa (kematian Vina dan Eky),” kata Achmad.

Sidang perdana PK yang diajukan Saka Tatal, dijadwalkan mulai digelar pada Rabu (24/7/2024). Hal itu terungkap dari terbitnya surat panggilan sidang PK Nomor 1/Akta.Pid.PK/2024/PN.Cbn lo Nomor : /Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Cbn, dari Mahkamah Agung RI.

Dalam surat itu disebutkan, sidang PK akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo Nomor 18, Kota Cirebon, pada Rabu, 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB. Salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Farhat Abas, menyatakan, akan menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang pertama PK Saka Tatal tersebut. Dia juga mengajak masyarakat untuk hadir.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Cirebon dan pencari keadilan untuk datang mendukung upaya Saka Tatal," ujar Farhat, pekan lalu.

Farhat mengungkapkan, melalui langkah PK, pihaknya berupaya untuk memulihkan kembali nama baik Saka Tatal. Begitu juga dengan harkat dan martabatnya, serta melepaskan Saka Tatal dari segala tuntutan dan hukuman.

Tak hanya itu, Farhat juga meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menangguhkan penahanan semua terpidana, yang divonis seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky.

"Kami menuntut dan meminta kepada Presiden RI untuk menangguhkan penahanan para terpidana yang dihukum seumur hidup semua, untuk dapat mengajukan PK pasca-dikabulkannya praperadilan Pegi," kata Farhat.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Staf di Hotel Watergate di Washington telah mensterilkan tempat itu dari serangan belatung dan jangkrik yang dilepas pendemo anti-Israel. Hotel tersebut merupakan tempat menginap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungannya ke Israel, pekan ini.

"Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan seluruh bagian hotel telah disterilkan dan sekarang beroperasi seperti biasa. Kami bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang yang menangani situasi ini," kata juru bicara hotel tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Sputnik, Kamis (25/7/2024).

Video yang diunggah di platform media sosial menunjukkan belatung, cacing tepung, dan jangkrik terdapat di ruang-ruang umum umum di hotel, termasuk lorong, lobi, dan di atas meja di mana bendera Israel dan Amerika berdiri berdampingan sebagai latar belakang.

Manajemen Hotel Watergate mengatakan bahwa "insiden yang tidak menguntungkan" itu terjadi pada Selasa (23/7/2024).

Netanyahu tiba di Washington pada Senin (22/7/2024) untuk mengadakan serangkaian pertemuan dengan pejabat AS, termasuk dengan Presiden Joe Biden dan penantang dari Partai Republik, Donald Trump, serta menyampaikan pidato di hadapan sesi gabungan Kongres.

Associated Press melaporkan, ribuan orang memenuhi jalan-jalan di Washington untuk memprotes perang Israel di Gaza selama kunjungan Netanyahu. Mereka meneriakkan “Bebaskan, bebaskan Palestina” saat berbaris menuju Capitol sebelum polisi menyemprotkan semprotan merica ke beberapa orang di antara kerumunan.

Para pengunjuk rasa yang menyerukan diakhirinya perang yang telah menewaskan lebih dari 39.000 warga Palestina memenuhi beberapa blok saat mereka berjalan melalui jalan-jalan ibu kota negara tersebut sambil membawa bendera Palestina dan tanda-tanda dengan pesan seperti “tangkap Netanyahu” dan “akhiri semua bantuan AS untuk Israel.”

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Persaingan di dunia kerja semakin bikin deg-degan, terutama buat fresh graduate yang masih fresh banget di dunia kerja. Nah, buat kamu yang lagi mikirin karier, ada kabar baik dari Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) Kampus Sukabumi.

Universitas BSI Sukabumi lewat BSI Career Center (BCC) punya solusi andalan buat hadapi persaingan keras di dunia kerja. BCC ini fokus banget buat jadi jembatan antara mahasiswa dan alumni dengan dunia industri.

Job Fair yang digelar tiap tahun ini bukan main-main. Ini kesempatan emas buat mahasiswa dan alumni buat ketemu langsung sama para recruiter, nunjukin skill mereka, dan dapat info langsung soal peluang kerja yang bener-bener seru. Perusahaan-perusahaan keren juga turut ambil bagian, jadi pasti worth it banget buat kamu yang lagi cari peluang karier.

Erika Mutiara, yang jadi Koordinator BCC Universitas BSI Kampus Sukabumi, ngasih tahu pentingnya Job Fair buat jadi tempat jitu mempertemukan mahasiswa dengan dunia kerja. "Di BCC, kami nggak cuma kasih info lowongan kerja, tapi juga bantu mahasiswa bangun relasi," ungkap Erika.

Berhasil banget nih upaya BCC dalam mempersiapkan lulusan Universitas BSI kampus Sukabumi buat hadapi dunia kerja. Banyak alumni yang langsung dapet kerja sesuai jurusan mereka segera setelah lulus, berkat bantuan BCC yang terhubung erat sama industri dan siap sedia fasilitas top untuk kembangin karier mahasiswa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan, perlu adanya pendampingan dari pemerintah setelah organisasi Jamaah Islamiyah membubarkan diri.

"Ini organisasi besar, maka perlu kehadiran dari semua kita untuk bisa menjadi pendamping, bisa menjadi penasehat dan seterusnya," kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden Jakarta, Senin (22/7/2024).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan Jamaah Islamiyah sebelumnya merupakan organisasi besar yang memiliki banyak anggota, sehingga perlu ada pendamping atau penasihat agar organisasi tersebut bisa memiliki tanggung jawab sosial.

Selain itu, mantan anggota Jamaah Islamiyah juga diharapkan dapat turut terlibat dalam pembangunan nasional dengan adanya pendampingan tersebut."Jamaah Islamiyah yang telah membubarkan diri ini betul-betul pada akhirnya memiliki tanggung jawab yang sama dengan yang lain dalam kerangka ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Itu poinnya," kata Moeldoko.

Senada dengan itu, pengamat terorisme Noor Huda Ismail mengatakan, mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI) masih perlu dibina dan dikontrol oleh pemerintah.

"JI bisa dikatakan bubar secara organisasi. Walaupun demikian, perlu dipahami bahwa secara pemikiran mantan anggota JI masih memerlukan pembinaan dan kontrol dalam jangka panjang. Komitmen mereka (terhadap NKRI) masih perlu dibuktikan," kata Noor beberapa waktu yang lalu.

Noor mengatakan keberlanjutan pembinaan resmi dari Pemerintah Indonesia akan memperkuat komitmen mantan anggota JI, serta dapat menjamin bahwa pembubaran JI bukan semata-mata manuver untuk mengalihkan perhatian dan justru bergerak di bawah permukaan.

Jamaah Islamiyah atau JI menyatakan pembubaran diri dan mengucapkan ikrar setia kembali ke NKRI pada Minggu, 30 Juni 2024. Pernyataan pembubaran dan ikrar itu dibacakan tokoh senior JI Abu Rusydan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai kritik calon gubernur (cagub) Anies Rasyid Baswedan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merupakan hal yang wajar. Pasalnya, Anies merupakan salah satu warga DKI Jakarta

Menurut dia, sebagai mantan gubernur DKI Jakarta, Anies merupakan warga biasa. Karena itu, wajar apabila Anies menyampaikan pendapatnya ketika banyak program Pemprov DKI Jakarta yang tak jalan sebagaimana mestinya. Termasuk, kala Anies melakukan kritik terhadap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Memang banyak program-program pj, program-program yang khususnya untuk kemasyarakatan itu tidak berjalan," kata anggota Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Dia mencontohkan, salah satu contoh program yang tak berjalan baik adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pasalnya, banyak pemotongan terhadap penerima manfaat meski anggaran dari Pemprov DKI Jakarta cukup. "Nah, ini yang pak Anies sebagai warga Jakarta ya wajar. Mengkritisi hal ini," ujar Hasbiallah.

Doa menilai, kritik Anies bukan untuk mencari kambing hitam. Namun, kritik itu disampaikan karena adanya keresahan sebagai warga DKI Jakarta. "Itu sesuatu yang biasa, siapapun dikritik itu biasa. Tujuannya kan dikritik itu untuk membangun, jadi tidak ada masalah. Dia (Heru) juga enggak perlu baper, enggak perlu apa," kata Hasbiallah.

Menurut dia, adanya kritik itu menandakan warga sayang dengan daerahnya, termasuk kepala daerah. Hasbiallah menilai, seorang kepada daerah tak perlu anti terhadap kritik dari warga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bertepatan dengan Hari Anak Nasional (HAN) 2024, Indonesia Institute For Social Development (IISD) mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Hampir satu tahun setelah Undang-Undang Kesehatan diberlakukan, pemerintah belum juga mengesahkan RPP Kesehatan. Ketentuan Peralihan dalam UU no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengharuskan penyusunan RPP Kesehatan sebagai aturan turunan diselesaikan paling lambat satu tahun setelah Undang-Undang tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 8 Agustus 2023.

Ahmad Fanani, Direktur Program IISD, menyatakan, pemerintah berpotensi melanggar amanat undang-undang jika tidak segera menerapkan RPP Kesehatan ini.

Dalam UU Kesehatan Pasal 456 disebutkan, "Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Dia menilai, pengesahan RPP ini sangat krusial sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan yang sudah diberlakukan sejak 8 Agustus 2023. Penundaan pengesahan RPP Kesehatan menyebabkan ketidakpastian dan hambatan dalam penerapan regulasi penting yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan anak-anak.

"Tanpa peraturan teknis, berbagai upaya transformasi pembangunan kesehatan yang menjadi agenda strategis UU Kesehatan tak bisa diimplementasikan,"jelas dia lewat keterangan tertulis kepada Republika, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, RPP Kesehatan adalah instrumen vital bagi berbagai kebijakan strategis transformasi kesehatan. Termasuk untuk mengontrol konsumsi produk-produk berbahaya seperti candu rokok dan makanan tinggi gula, garam, dan lemak yang sangat mempengaruhi kesehatan anak-anak.

"Penyalahgunaan candu tembakau merupakan masalah serius yang telah merugikan bangsa selama puluhan tahun," ujar Ahmad Fanani.

Tingginya konsumsi rokok adalah salah satu hambatan utama upaya pembangunan kesehatan. Meningkatnya penyakit tidak menular, tingginya prevalensi stunting, gangguan gizi, beban pembiayaan BPJS, dan rendahnya kemampuan kognitif adalah beberapa dampak buruk yang sejatinya bisa dihindari dengan regulasi ketat terkait candu rokok dan produk lain hasil tembakau.

"Pengesahan RPP Kesehatan adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya tembakau," tegasnya.

Upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas membutuhkan landasan kuat berupa kualitas SDM yang sehat, unggul dan berdaya saing. Untuk mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih tinggi, diperlukan upaya percepatan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, kesehatan, dan mengeliminasi hambatan seperti tingginya konsumsi rokok.

"Langkah strategis yang penting dilakukan pemerintah adalah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dengan memastikan setiap pasalnya ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan SDM yang produktif secara sosial dan ekonomi,"ujar Ahmad.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mabes Polri mulai melakukan gelar perkara terkait beragam pelaporan pidana terhadap A dan D, dua saksi dalam kasus kematian Vina dan Eky Cirebon, Jawa Barat (Jabar) 2016. Bareskrim Polri juga memulai gelar perkara sama atas laporan terhadap Iptu Rudiana.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, gelar perkara dilakukan untuk memastikan laporan-laporan tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan dan penyidikan. Menurutnya, gelar perkara ini merupakan babak awal terkait laporan yang masuk kepolisian.

“Istilahnya, bukan gelar perkara ulang. Melainkan, yang dilakukan oleh Bareskrim pada hari ini adalah melakukan gelar perkara awal dari laporan-laporan yang diterima di SPKT kepada saudara (saksi) Dede (D) dan Aep (A),” begitu kata Djuhandhani di Gedung Bareskrim Polri, di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

“Saat ini (dari SPKT), direktorat menerima dua laporan dari terpidana (dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky), selain yang dilaporkan adalah saudara Dede, dan Aep. Dan laporan kedua, terhadap saudara (Iptu) Rudiana,” ujar Djuhandhani menambahkan.

Iptu Rudiana adalah ayah kandung Eky. Saat ini, ia menjabat kapolsek Kapetakan Cirebon. Saat menjabat sebagai Kanit Narkoba di Polres Cirebon 2016 lalu adalah anggota kepolisian yang membuat pelaporan terkait dugaan pembunuhan Vina dan Eky yang ditemukan tewas berdua di Jembatan Layang Talun di Cirebon.

Saat itu, Rudiana berpangkat Aiptu. Atas laporan mandiri tersebut, Rudiana bersama-sama anggotanya dari tim narkoba yang melakukan penyelidikan, dan penyidikan terkait kematian Vina dan Eky.

Sedangkan Dede dan Aep adalah dua orang yang memberikan kesaksian kepada Rudiana tentang siapa-siapa, para pelaku pembunuhan Vina dan Eky. Dari kesaksian Dede dan Aep, ditetapkan 11 orang tersangka. Dan dari sebelas tersangka itu, delapan diseret ke pengadilan sebagai terdakwa. Tujuh terdakwa dihukum penjara seumur hidup, dan satu dihukum delapan tahun lantaran masih di bawah umur. Satu terpidana di bawah umur itu, saat ini sudah bebas dan sedang mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Upaya hukum luar biasa satu mantan terpidana pembunuhan Vina dan Eky itu setelah Pengadilan Negeri Kota Bandung, pekan lalu membebaskan Pegi Setiawan dari status tersangka Polda Jabar, dan berujung pada penghentian penyidikan (SP-3) terhadap Pegi Setiawan. Pegi Setiawan, buruh bangunan 27 tahun itu sempat ditangkap dan ditahan pada Mei 2024 lalu setelah Polda Jabar melakukan pengusutan lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eky.

Pengusutan lanjutan tersebut mengacu pada putusan pengadilan sampai tingkat kasasi terhadap delapan terpidana, yang menebalkan masih ada tiga pelaku pembunuhan Vina dan Eky yang belum ditangkap. Putusan sampai level kasasi itu, berujung pada penetapan tiga buronan oleh Polda Jabar.

Namun dari seluruh rangkain proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan pengadilan, sampai tingkat Mahkamah Agung (MA) berbasis pada hasil pengusutan Rudiana bersama timnya yang bersandar pada kesaksian-kesaksian D dan A. Setelah Pegi Setiawan bebas dari status tersangka, para pengacara dan tim advokasi delapan terpidana pembunuhan Vina dan Eky melaporkan D dan A, serta Rudiana ke Bareskrim Polri. Laporan tersebut, terkait dengan kesaksian palsu, dan pelaporan palsu, juga termasuk dugaan kekerasan dan penganiayaan.

Brigjen Djuhandhani melanjutkan, atas pelaporan-pelaporan terhadap D dan A, juga Rudiana itu, gelar perkara awal diperlukan untuk memilah-milah mana yang memang dapat ditemukan peristiwa pidananya. Dan kata Djuhandhani, dari gelar perkara awal tersebut, timnya akan segera memutuskan apakah pelaporan-pelaporan dari pihak terpidana terhadap A, D, dan Rudiana tersebut dapat ditingkatkan ke level penyelidikan, selanjutnya ke penyidikan.

“Proses ini semua wujud komitmen Polri, dan percayakan kepada kami akan membuka seara transparan proses ini semua,” begitu ujar Djuhandhani.

Pengungkapan kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, hingga kini belum menemui titik terang. Ada delapan terpidana yang divonis dalam kasus tersebut.

Terseretnya para terpidana dalam pusaran kasus Vina itu salah satunya disebabkan kesaksian dari Ketua RT 002 RW 010 Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon pada Agustus 2016, Abdul Pasren dan anaknya, Muhammad Nurdhatul Kahfi.

Para terpidana mengaku tidak terlibat dan sedang menginap di salah satu rumah milik Pasren, saat kematian Vina dan Eky pada 27 Agustus 2016 malam. Namun, pernyataan para terpidana dipatahkan oleh Pasren dan Kahfi. Kahfi juga mengaku tidak mengenal dekat para terpidana.

Kini, muncul seorang warga yang mengungkap dugaan kebohongan pengakuan Kahfi. Warga itu bernama Irpan Setiawan, yang merupakan teman dari Kahfi maupun para terpidana yang kini mendekam di penjara dalam kasus kematian Vina dan Eky.

‘’Kahfi itu bohong. Pernyataannya itu bertolak belakang. Padahal Kahfi sama terpidana itu teman dari kecil sampai tahun 2016 itu,’’ ujar Irpan, Ahad (21/7/2024).

Irpan menuturkan, keakraban antara dirinya bersama Kahfi dan sejumlah terpidana kasus Vina itu tergambar dari adanya baju yang mereka buat bersama. Baju yang bergambar Bob Marley itu dibuat pada 2013 lalu.

‘’Foto-fotonya juga masih ada. Kita pernah jalan-jalan bareng, karena memang teman dari kecil. Sering jalan bareng, apalagi setiap minggu pasti jalan bareng,’’ ucapnya.

Dalam foto yang dimiliki oleh Irpan, terlihat Kahfi dan para terpidana sedang jalan-jalan. Di dalam foto itu, di antaranya ada Kahfi, Hadi, Jaya, Eko dan Irpan. Selain itu, ada pula teman mereka yang lain. ‘’Mereka kenal dekat, apalagi Kahfi sama Hadi, cs lah itu (teman akrab),’’ ungkapnya.

Irpan pun mengaku sedih atas kesaksian Kahfi dalam kasus pembunuhan Vina pada 2016 silam. ‘’Sangat prihatin Kahfi kayak gini. Gak nyangka sampe bohong kayak gini,’’ jelasnya.

Irpan pun mengaku kasihan dengan para terpidana kasus Vina. Dia yakin, para terpidana itu merupakan orang baik dan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky. ‘’Kasihan, enam terpidana itu nggak macam-macam, mereka orang baik. Semuanya cuma kuli bangunan,’’ kata Irpan.