REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Orang-orang yang ketika hidupnya disibukkan dengan urusan dunia hingga lupa mengingat Allah SWT, maka kelak ketika sakaratul maut akan mendapatkan kesulitan mengucapkan lafal "Laa ilaaha illa Allah." Justru yang diucapkannya adalah perkataan-perkataan dalam urusan dunia, sebagaimana sering diakrabinya dalam keseharian.

Dalam kitab At-Tadzkirah, Imam Al-Qurthubi menukil sejumlah riwayat tentang orang-orang yang sulit sekali mengucapkan lafal "Laa ilaaha illa Allah" ketika akan meninggal. Mereka justru menyebut-nyebut hartanya, pekerjaannya, dan kesenangannya ketika masih hidup.

Misalnya, Rabi' bin Syabrah bin Ma'bad al-Juhani yang bercerita bahwa dirinya menyaksikan seorang penduduk Syam yang ketika akan meninggal sulit mengucapkan "Laa ilaaha illa Allah." Justru, lelaki itu berkali-kali meminta minuman arak.

Rupanya, kebiasaan orang tersebut memang adalah peminum khamar. Begitupun dengan seorang warga al-Ahwas, yang ketika meninggal sulit mengucapkan "Laa ilaaha illa Allah."

Dia justru sibuk menghitung-hitung uangnya. Ternyata, orang tersebut adalah pejabat yang sehari-harinya berurusan dengan keuangan, tetapi lalai dari mengingat Allah SWT.

Lebih lanjut, diceritakan pula tentang orang-orang lainnya. Mereka justru bercakap tentang urusan dunia ketika akan meninggal.

ولقد رأيت بعض الحساب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله ، فجعل يقول : الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والجنان الفلاني اعملوا فيه كذا وكذا. وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله ، فجعل يقول : عقلك الحمارة. وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله ، فجعل يقول : البقرة الصفراء.غلب عليه حبها والاشتغال بها. نسأل الله السلامة، والممات على الشهادة بمنه وكرمه.

"Aku melihat orang yang kerjanya di dunia sebagai ahli hitung, ketika dia sakit (sakaratul maut), dia mengangkat jarinya dan menghitung. Dan ketika dikatakan padanya untuk mengucapkan 'Laa ilaaha illa Allah' (saat akan meninggal), maka ucapan yang keluar dari mulutnya: perbaiki rumah fulan dengan biaya ini dan itu, garaplah kebun di fulan dengan biaya ini dan ini.

Ada juga yang ketika dikatakan padanya untuk mengucapkan 'Laa ilaaha illa Allah' (saat akan meninggal), maka ucapan yang keluar dari mulutnya justru: otakmu seperti otak keledai.

Dan, ada juga yang ketika dikatakan padanya untuk mengucapkan 'Laa ilaaha illa Allah' (saat akan meninggal), maka ucapan yang keluar dari mulutnya: sapi ini warnanya kuning."

Imam Qurthubi menjelaskan bahwa ketika seseorang begitu cinta pada perkara-perkara duniawi sehingga lupa mengingat Allah SWT, maka urusan dunia itu akan mempengaruhinya ketika sakaratul maut. Dia akan menyebut-nyebut hal remeh temeh tersebut sehingga sulit mengucapkan lafaz Allah.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY siap mendukung kegiatan Fun Bike 'Sehati untuk Bumi' yang akan digelar pada 20 Juli 2024. Kegiatan yang digelar KONI DIY berkolaborasi dengan Republika ini digelar untuk mendukung atlet dan kontingen DIY berlaga di PON XXI Aceh-Sumut 2024.

“Ini kebutuhan bersama, bukan hanya kebutuhan KONI, tapi kebutuhan masyarakat DIY untuk berprestasi lebih baik. Kita paham kemampuan kita juga terbatas, sehingga upaya-upaya KONI juga menjadi upaya konkret nanti munculnya akuntabilitas,” kata Sekda DIY, Beny Suharsono dalam audiensi terkait Fun Bike dan PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (12/7/2024).

Beny menuturkan, pihaknya siap mendukung atlet dan kontingen DIY melalui kegiatan ini dengan berbagai fasilitas hingga kepesertaan. Salah satunya mendukung dari sisi publikasi, yang nantinya dapat memanfaatkan fasilitas publikasi yang dimiliki Pemda DIY.

“Untuk publikasi, kami punya videotron, kami juga punya baliho, walaupun nanti kita bisa berbagi jam tayang. Itu bisa lewat running text atau tayangan khusus,” ucap Beny.

Terkait kepesertaan, pihaknya juga akan mendorong ASN yang ada di lingkungan Pemda DIY berpartisipasi dalam Fun Bike. Hal ini mengingat Fun Bike menargetkan lima ribu orang untuk dapat berpartisipasi.

“Teman-teman kami di ASN (didorong berpartisipasi) lewat grup-grup WhatsApp yang cepat, baik melalui lingkup pada level pengambil kebijakan di kepala OPD maupun para sekretaris. Nanti sifatnya sukarela,” jelas Beny.

Beny menyebut, dengan dukungan Republika dalam kegiatan ini juga akan semakin mendongkrak semangat atlet dan kontingen DIY berlaga dalam PON 2024. Terlebih, kegiatan ini mengusung tema ‘Sehati untuk Bumi’ yang merupakan salah satu program ESG yang diangkat Republika.

“Dengan dukungan Republika nyata dengan Program ESG-nya, itu juga mendongkrak kita. Dan jaringan Republika juga jejaring nasional, bahkan mungkin multinasional, itu sangat bagus. Dan keberadaan Yogyakarta sangat eksotis,” kata Beny.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Pegi Setiawan, yang sempat dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada 2016, kini telah menghirup udara bebas usai gugatan praperadilannya dikabulkan Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Di tengah euforia kebebasan Pegi, pengacara kondang Hotman Paris, mengeluarkan opini yang soal kemungkinan Pegi Setiawan bisa ditetapkan lagi sebagai tersangka.

Menanggapi pernyataan Hotman Paris, salah satu kuasa hukum Pegi Setiawan, Toni RM, menyatakan, kliennya itu tidak dapat ditersangkakan lagi. Dia menjelaskan, penetapan tersangka kliennya batal berdasarkan putusan pra peradilan Nomor 10/Pid.Pra/2024.PNBdg.

Toni menjelaskan, di dalam amar putusan pra peradilan Pegi Setiawan, pada poin lima menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon, yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon.

"Jadi berdasarkan amar putusan nomor lima itu berarti ini sudah tekunci. Berarti Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eky tidak dapat ditersangkakan lagi, karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor lima tadi," tegas Toni, Jumat (12/7/2024).

"Jadi segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dilakukan oleh penyidik Polda Jabar nanti dinyatakan tidak sah, sudah terkunci," ucap Toni, menambahkan.

Toni menerangkan, di Pasal 83 KUHAP, putusan praperadilan juga tidak dapat dilakukan upaya hukum. Dengan demikian, putusan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, yang menyatakan penetapan tersangkanya batal demi hukum, sudah final dan berkekuatan hukum tetap.

Toni mengungkapkan, berdasarkan putsuan praperadilan atas nama Pegi Setiawan, pihaknya selaku penasihat hukum Pegi Setiawan, telah mendapatkan tiga surat. Pertama, surat perintah penghentian penyidikan (SP3). "Jadi penyidikan terhadap pemohon (Pegi Setiawan) itu dihentikan," jelas Toni.

Kedua, surat pencabutan tersangka. Dengan adanya surat pencabutan tersangka, itu berarti status tersangka yang disandang oleh Pegi Setiawan telah dicabut.

"Jadi Pegi Setiawan bukan tersangka lagi," terang Toni.

Ketiga, lanjut Toni, pihaknya juga mendapat surat perintah pengeluaran tahanan. "Kami juga mendapatkan salinan bahwa penyidik telah memberitahukan kepada Kejati Jabar bahwa status tersangka (Pegi) telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Pegi Setiawan telah dihentikan," katanya.

Toni pun mempersilakan penyidik Polda Jabar jika ingin melanjutkan pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eky. Namun, dia meminta agar penyidik menelusuri dan mengusut kasus tersebut dari awal lagi.

"Silakan penyidik kalau mau membuka lagi atau melanjutkan kasus Vina Eky, silakan telusuri lagi dari nol, silakan usut lagi, selidiki lagi dari nol karena banyak sekali kejanggalan pada putusan pengadilan atas nama delapan terpidana itu,’’ tukas Toni.

Terkait apakah perkara Pegi dihentikan atau dilanjutkan, Kasipenkum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nur Sricahyawijaya menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada penyidik Polda Jabar. Sebab hingga saat ini berkas masih berada di penyidik.

Kasipenkum menyebut pihaknya menunggu terkait perkembangan berkas tersebut apakah dikirimkan kembali atau ada tindakan hukum lain. Berkas perkara yang harus dilengkapi penyidik diberi waktu 14 hari.

"Kalau berkas dikembalikan kami akan tetap meneliti sesuai KUHAP," kata Nur, Rabu (10/7/2024).

Nur mengatakan berkas perkara kasus Pegi Setiawan telah dikembalikan kepada penyidik Polda Jabar sebelum hasil sidang praperadilan. Selain itu, Kejati Jabar tetap menyiapkan enam jaksa untuk menangani kasus tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan kegiatan peringatan hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia akan dilakukan di dua lokasi. Adapun dua lokasi itu adalah Istana Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dan Istana Negara di Jakarta.

Heru menjelaskan, kegiatan yang akan dilakukan di Istana IKN pada 17 Agustus 2024 adalah tata upacara militer (TUM). Namun, karena keterbatasan sarana dan prasarana di IKN, sebagian kegiatan akan dilakukan di Jakarta. Pasalnya, pergerakan pasukan dan pengisi hiburan pada peringatan 17 Agustus biasa mencapai 5.000 sampai 10 ribu orang.

"Maka kegiatan hiburannya ada di Jakarta. Jadi dua titik," kata Heru saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024). Menurut dia, pelaksanaan kegiatan 17 Agustus di IKN tak masalah untuk tetap dilakukan.

Meski belum ada keputusan presiden (keppres) tentang IKN, sambung dia, kegiatan peringatan hari kemerdekaan RI dapat dilakukan di mana pun, sesuai perintah presiden. "Aturan undang-undang mengatakan 17 Agutus boleh diadakan di mana saja, sesuai Dengan perintah dari Bapak Presiden. Jadi 17 agustus di IKN juga tak ada masalah. Toh kami melakukan dua tempat," kata Heru.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga disebut akan memfasilitasi kebutuhan kegiatan perayaan hari kemerdekaan ke-79 RI di Jakarta. Pasalnya, akan ada banyak rangkaian dalam kegiatan peringatan hari kemerdekaan RI.

"Mulai tanggal 10 Agustus dan seterusnya, pemda akan memfasilitasi semua yang dibutuhkan pada acara 17 Agustus," ujar Heru, yang juga penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuan awal aliran Wahabi adalah mengembalikan umat kepada ajaran Islam yang murni seperti yang termuat dalam Alquran dan sunah. Karenanya, tauhid merupakan tema pokok dalam doktrin Wahabi.

Dalam Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern, John L Esposito menuliskan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1792) memandang tauhid sebagai agama Islam itu sendiri. Penulis Kitab at-Tawhid itu berpendapat bahwa keesaan Allah diwahyukan dalam tiga bentuk.

Pertama, tauhid al-rububiyah, penegasan keesaan Tuhan dan tindakan-Nya: Tuhan sendiri adalah Pencipta, Penyedia, dan Penentu alam semesta.

Kedua, tauhid al-asma' wa al-sifat, yakni keesaan nama dan sifat-Nya, yang berhubungan dengan sifat-sifat Tuhan. "Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah" (QS Thaha: 6).

Aspek ketiga, tauhid al-ilahiyah, menjelaskan, hanya Tuhan yang berhak disembah. Penegasan "tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan-Nya" berarti bahwa semua bentuk ibadah seharusnya dipersembahkan semata kepada Tuhan; Muhammad tidak untuk disembah, tetapi sebagai Nabi, dia seharusnya dipatuhi dan diikuti.

Tawassul

Para pengikut Wahabi sangat tidak sepakat dengan lawan-lawannya mengenai masalah perantara (tawassul). Bagi Muhammad bin Abdul Wahhab, ibadah (sembahan) merujuk pada seluruh ucapan dan tindakan --lahir dan batin-- yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Tuhan.

Menurutnya, meminta perlindungan kepada pohon, batu, dan semacamnya adalah syirik. Dengan kata lain, tidak ada bantuan, perlindungan, ataupun tempat berlindung kecuali hanya kepada Tuhan.

Guna menghindari perbuatan syirik yang berkembang di tengah umat, menurut pengikut paham Wahabi, seluruh makam yang disucikan harus dihancurkan. Kaum Wahabi berpendapat, kuburan harus dibangun sama rata dengan tanah, dan tulisan-tulisan, prasasti, serta hiasan-hiasan, ataupun penerangan di pekuburan harus dihindari.

Kaum Wahabi juga percaya bahwa mengaku sebagai Muslim saja tidak cukup menjadi benteng agar terhindar dari musyrik. Seseorang yang telah mengucapkan syahadat, tetapi masih tetap mempraktikkan syirik (seperti yang didefinisikan oleh kaum Wahabi) seharusnya dicela sebagai kafir dan seharusnya dibunuh.

Kebaruan dalam agama

Bidah merupakan isu lain yang menjadi perhatian Wahabi. Bidah, menurut paham Wahabi, adalah setiap ajaran atau tindakan yang tidak didasarkan pada Alquran, sunah Nabi, atau otoritas para sahabat Nabi. Abdul Wahhab menyalahkan semua bentuk bidah.

Konflik antara ijtihad dan taklid adalah prinsip lainnya yang menjadi perhatian kaum Wahabi. Menurut Abdul Wahhab dan pengikutnya, Tuhan memerintahkan orang untuk hanya mematuhi-Nya dan mengikuti ajaran Nabi.

Tuntutan Wahabi untuk mengikuti sepenuhnya Alquran dan sunah bagi semua Muslim adalah juga sebagai penolakan kaum Wahabi terhadap semua penafsiran "final" imam mazhab empat --termasuk pandangan yang mulanya diikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yakni Mazhab Hambali.

Kaum Wahabi menolak pendapat yang menyatakan, pintu ijtihad telah tertutup. Meskipun mengikuti mazhab Hambali, mereka tidak menerima pandangan-pandangannya sebagai jawaban yang final.

Apabila terdapat tafsiran Hambali terbukti salah, pendapat itu harus ditinggalkan. Untuk mendukung pendapat mereka, kaum Wahabi mengutip ayat-ayat Alquran dan hadis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Publik sering kali disuguhkan dengan tontonan arogansi dan fanatisme oknom Ormas Pemuda Pancasila, baik yang beredar viral di media sosial ataupun yang terjadi riil di masyarakat.

Teranyar, jagat media sosial (medsos) dihebohkan dengan pengemudi mobil HRV putih terlihat emosi hingga menantang dan memukul pengemudi lainnya.

Bahkan, pria yang disebut pengurus Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tersebut dengan arogan menendang mobil. Padahal, ia yang salah namun malah bersikap kasar.

Video itu pertama diunggah akun Michael Tiko hingga dikutip berbagai akun lainnya. Kronologinya, pelaku dan istrinya naik mobil CRV menerobos jalan satu arah di kampung, tepatnya di Dusun Bandungan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.

Saat melawan arah, pria itu berpapasan dengan pengendara mobil lainnya

karena jalan sempit, pengendara mobil yang sudah mengikuti aturan meminta kepada pasangan suami istri itu untuk mundur atau bergeser sedikit agar mobilnya bisa lewat.

Namun, kedua pasangan itu bersikukuh tidak mau dan terlihat malah tersinggung hingga keduanya turun dari mobil.

Sang suami diikuti istrinya kemudian menghampiri Michael yang merekam adegan berikutnya. Saat menghampiri pengemudi mobil itu, pria yang memakai baju batik dengan berkacak pinggang menegaskan, jika jalan itu adalah wilayahnya.

"Kamu anak siapa? Ini wilayahku," kata pria yang belakangan diketahui bernama Wisnu, pengurus PP Kabupaten Semarang dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (12/7/2024)."Bukan anak siapa-siapa Pak," kata sang pengendara mobil kalem.

Mendapat jawaban seperti itu, Wisnu malah naik pitam. Dia tidak terima. "Kamu mau jadi jagoan?" ujarnya. Bahkan, Wisnu sempat mengaku sebagai ketua PP Kabupaten Semarang untuk mengintimidasi pengendara mobil.

"Lah bukan, ini kan jalan searah. Kita kan mengikuti aturan aja. Ini bukan wilayah siapa-siapa, kita kan sama-sama rakyat Indonesia," ucap Michael.

"Lawyer nih, lawyer," kata Wisnu masih tidak terima.

Keduanya pun terlihat cekcok hingga Wisnu dan istri meminta Tiko untuk mematikan dashcam mobil. Setelahnya, sang istri meminta Wisnu untuk menurunkan emosinya untuk kemudian keduanya naik ke moil HRV.

Warganet juga sempat menyebut jika Wisnu merupakan ketua PP Kabupaten Semarang yang arogan. Karena viral lantaran diunggah berbagai akun informasi, baik di Instagram dan Tiktok, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MCP) PP Kabupaten Semarang, Ali Imron pun memberikan klarifikasi.

Dia menjelaskan, Wisnu bukan ketua, melainkan hanya seorang pengurus. Hanya saja, dalam video permintaan maaf, Wisnu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya menunduk ketika Ali Imron meminta maaf atas ulah anggotanya.

"Kami Pemuda Pancasila Semarang. Sebelah saya adalah Mas Wisnu, anggota dan pengurus MCC Kabupaten Semarang sebagai lawyer," kata Ali Imron.

Arogansi dan fanatisme kelompok, dalam konteks ini adalah ormas, mengingatkan kita pada peringatan yang disampaikan Rasulullah SAW. Tiga hadits ini mengingatkan kita tentang larangan bersikap fanatik terhadap kelompok apalagi hingga sombong dan berbuat arogan:

Pertama...

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasangkan duet Mahyeldi dan Vasco Ruseimy pada Pemilihan Gubernur Sumatra Barat (Pilgub Sumbar). Penetapan duet Mahyeldi-Vasco itu tercantum dalam surat bernomor 07-1005/Rekom/DPP-Gerindra/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani.

Dalam surat tersebut, Partai Gerindra menugaskan pasangan Mahyeldi-Vasco untuk berkoordinasi dengan pengurus di daerah untuk menyusun program pemenangan di Sumbar. Kemudian, pasangan Mahyeldi-Vasco juga diminta untuk melengkapi koalisi guna memenuhi persyaratan 20 persen untuk mendaftarkan diri ke KPU.

Jika dinilai tidak mampu memenuhi kelengkapan koalisi hingga batas waktu tertentu, Partai Gerindra akan melakukan evaluasi terhadap penugasan atau rekomendasi tersebut. Penetapan pasangan Mahyeldi-Vasco juga tercantum surat DPP PKS dengan Nomor 628.3.C-1/Sekp/DPP-PKS/2024 tertanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi.

DPP PKS memerintahkan pengurus partai di tingkat provinsi untuk mendaftarkan pasangan Mahyeldi-Vasco ke KPU. Sekretaris DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh dihubungi membenarkan SK yang terbitkan oleh DPP PKS tersebut.

Dia mengatakan, penerbitan SK itu melalui proses yang panjang. DPW PKS Sumbar mengajukan empat kandidat yaitu Audy Joinaldy, Sutan Riska, Fadly Amran dan Vasko Ruseimy.

"Setelah pembahasan, DPP memutuskan pasangan Mahyeldi-Vasco Ruseimy. Ini di luar kewenangan DPW. Posisi kita hanya mengajukan nama untuk dibahas DPP," kata Rahmat di Kota Padang, Sumbar, Jumat (12/7/2024).

Dia menyebut, keputusan DPP itu berdasarkan pertimbangan politik nasional dan visi misi Sumbar ke depan. DPP PKS menilai bahwa yang pas berpasangan saat ini adalah Mahyeldi-Vasco Ruseimy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pendidikan Pesantren secara sah telah mengantongi pengakuan negara, dan menjadi jaminan kesetaraan setelah diundangkannya UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan pengakuan ini, pihak yang tidak mengakui dan menolak legalitas ijazah pesantren jelas akan berhadapan dengan hukum.

Hal ini disampaikan Majelis Masyayikh saat menggelar acara Workshop Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Formal Pesantren di Hotel Cityloog Tebet, Jakarta Selatan.

Acara ini dihadiri oleh 56 undangan yang terdiri dari Majelis Masyayikh, penulis dokumen, reviewer, perwakilan dari Kementerian Agama RI. Selain itu, Majelis Masyayikh turut mengundang penanggap dari kalangan Kyai, Bu Nyai, pimpinan satuan Pendidikan Formal Pesantren dan akademisi.

Dalam acara yang bertajuk “Review Draf 2 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Formal Pesantren” disampaikan, kegiatan review dokumen sistem penjaminan mutu ini akan diuji dan akan menjadi acuan dalam penjaminan mutu Pendidikan Pesantren ke depan.

Sekretaris Majelis Masyayikh KH Muhyiddin Khotib mengatakan, Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal Pendidikan Formal Pesantren nantinya akan menjadi acuan Pendidikan Formal Pesantren dalam menerapkan sistem penjaminan mutunya. Pendidikan Pesantren bukanlah pendidikan alternatif, melainkan pendidikan yang asli dan terus dirawat dari generasi ke generasi dan sudah diakui negara.

"Ketika negara ini belum lahir, Pesantren setidaknya sudah melakukan pemberantasan buta huruf, terutama menjadikan sadar sebagai orang yang beragama. Ini sudah bermula jauh sebelum Indonesia lahir. Tetapi bentuk pengakuan dari negara baru muncul tahun 2019 melalui Undang-Undang Pesantren No. 18 Tahun 2019," ujarnya dalam pembukaan acara.

Dijelaskan, kalangan Pesantren telah memiliki legalitas yang jelas dan derajat status yang sama dengan Pendidikan Formal lainnya. Tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang mempermasalahkan legalitas ijazah Pendidikan Pesantren. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional dalam Sistem Pendidikan Nasional, lulusannya sederajat lulusan Madrasah, Sekolah atau Perguruan Tinggi yang dikenal di kalangan masyarakat Indonesia.

“Dokumen ini akan mengatur makanisme penjaminan mutu Pendidikan Formal Pesantren. lulusanya setara dengan MI, SD hingga perguruan tinggi," kata Muhyiddin Khotib

Pengasuh Pesantren Al-Anwar Sarang, KH. Abdul Ghofur Maimoen mengatakan, setelah negara memberikan pengakuan penuh, maka kini pesantren tak lagi menghadapi isu rekognisi negara, akan tetapi kualitas lulusannya. Inilah fungsi sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren yang sedang disusun Majelis Masyayikh.

"Segala hal yang terkait dengan Pendidikan Pesantren itu tidak boleh ditinggalkan kekhasannya. Undang-undang pesantren telah memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat," ungkap Ghofur yang juga Anggota Majelis Masyayikh.

Ghofur meminta semua pihak memahami substansi UU No 18 tentang Pesantren, yang memberikan derajat setara tanpa harus mengikuti ujian persamaan Kemdikbud atau Kemenag antara Pendidikan Formal dan Nonformal Pesantren. Alumni Pesantren secara terbuka berhak mengakses jenjang pendidikan dan pekerjaan tanpa harus khawatir ditolak persoalan administratif.

“Secara umum alumni pesantren dan sekolah umum derajatnya sama, yang membedakan hanya pada pilihan spesialisasi atau kompetensi bidang. Yang menyebabkan alumni Pesantren tidak lolos seleksi adalah ujian, bukan syarat administratif atau legalitas ijazah, itu perlu dipahami betul oleh semua pihak," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, sudah melakukan mutasi anggotanya yang kedapatan terekam melakukan pungutan liar (pungli) di di KM 0+700 Tol Halim arah Semanggi pada Kamis (4/7/2024). Video aksi pungli itu sempat viral di media sosial.

"Sementara sudah kita lakukan mutasi, segera pindah dari lalu lintas, " katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Saat dikonfirmasi apakah ketiga anggota tersebut dipindahkan, Latif menjelaskan akan melihat prioritas. "Kita lihat skala prioritas, karena satu (yang terekam melakukan pungli), yang dua orang ini kan pelaksana tugas tapi kan tidak tahu proses nya. Sedangkan yang satu yang memang kita keluarkan (dari Kesatuan Lalu Lintas), " katanya.

Untuk mencegah berulangnya kasus tersebut ke depan, Latif menambahkan telah mengumpulkan seluruh anggota dan memperlihatkan video viral tersebut. "Tadi pagi sudah saya apel dan langsung anggota secara keseluruhan melihat, tadi menggunakan videotron tadi pagi apel mereka melihat ini pantas atau tidak, ini layak atau tidak, ini bisa kah kita tampilkan di tengah masyarakat," katanya.

"Video viral sudah kita tampilkan ke seluruh anggota, biar anggota melihat langsung meresapi langsung ini tidak patut ditampilkan lagi. Kejadian ini tentunya tidak patut dihadirkan di tengah masyarakat," sambung Latif.

Sebelumnya beredar sebuah video viral yang diunggah di akun media sosial TikTok melalui akun @pickup.lain pada Kamis (4/7/2024). Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil pikap melaju di Tol Halim dan kemudian tidak lama polisi menghentikan laju mobil tersebut karena menginjak marka jalan saat berpindah jalur, dari jalur dua ke jalur satu.

Saat diberhentikan polisi tersebut meminta SIM pengendara dan tidak lama pengendara memberikan sejumlah uang receh ke petugas tersebut. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya lalu memproses sejumlah anggotanya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Latif juga meminta maaf kepada masyarakat khususnya kepada orang yang mengalami langsung dan berkomunikasi langsung dengan anggota Ditlantas Polda Metro Jaya di lapangan. "Ini merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji oleh anggota kami dan tentunya saya sekali lagi meminta maaf atas kesalahan ini, " katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin Makassar, Marsma Bonang Bayuaji mengatakan, perawatan medis di rumah sakit (RS) untuk korban penembakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), akan ditanggung TNI AU. Insiden itu terjadi ketika pelaku anggota TNI AU diduga menembak warga di rumah dinas.

"Pembiayaan RS seluruhnya kami yang selesaikan," kata Bonang kepada wartawan di Kota Palu, Jumat (12/7/2024). Saat ini korban sedang dirawat di RS Samaritan Palu. Korban merupakan warga Desa Kalora, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi.

Bonang menjelaskan, Lanud Hasanuddin juga akan memberikan santunan sebagai bentuk keprihatinan atas peristiwa itu guna meringankan beban keluarga korban. "Hingga pagi tadi (Jumat) kondisi korban sangat stabil. Korban dilakukan tindakan operasi kecil oleh pihak RS," ujarnya.

Menurut Bonang, pihak keluarga, perwakilan rumpun Da'a (subetnis Kaili), beserta tokoh adat dan pemerintah daerah telah duduk bersama dengan TNI AU membahas masalah itu. Dia menyebut, para pemangku kepentingan mencoba mencarikan solusi terbaik atas masalah yang dihadapi.

"Kasus ini diselesaikan secara adat, dan proses hukum tetap kami lakukan terhadap oknum prajurit TNI AU yang terlibat," tutur Bonang.

Dia pun menjelaskan kronologi peristiwa berdasarkan laporan anak buahnya. Bonang mengatakan, ada tiga orang yang masuk ke rumah dinas personel TNI AU di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (11/7/2024) petang sekitar pukul 17.30 WITA. Bonang menyebut, prajurit TNI AU itu mendapati warga di pekarangan rumah dinas dan menegur mereka.

Namun, teguran itu tidak diindahkan sehingga dilakukan tindakan tegas hingga terjadi penembakan. Bonang pun memastikan, kasus itu diusut sampai tuntas. "Kami mengambil alih kasus ini. Sesuai arahan pimpinan, proses hukum dilakukan sesuai aturan berlaku," kata Bonang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisah tentang Firaun muncul di berbagai ayat dalam Alquran. Pemimpin negeri Mesir pada zaman Nabi Musa AS itu merupakan sosok yang zalim, tiran, dan kejam. Bahkan, ia dengan sesumbar mengaku sebagai tuhan.

Firaun yang menindas Bani Israil ini mendapatkan azab dari Allah SWT. Ia dan balatentaranya tewas usai tenggelam di Laut Merah. Sebelum ajal menjemput, mereka sedang mengejar Nabi Musa AS dan para pengikutnya.

Di detik-detik akhir hidupnya, Firaun sempat mengucapkan kesaksian yang penting. Ia berkata, "Aku beriman bahwa tiada tuhan selain yang diimani oleh kaum Bani Israil.”

Namun, sebelum tuntas menyelesaikan kalimat tauhid, mulut pemimpin zalim ini sudah disumpal dengan tanah. Yang melakukannya adalah Malaikat Jibril.

Fakta ini terungkap dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari jalur Ibnu ‘Abbas, Rasulullah SAW pada suatu ketika mengisahkan perihal Firaun kepada para sahabat beliau.

"Pada waktu Allah menenggelamkan Firaun, ia mengucapkan, “Aku beriman bahwa tiada tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israil” (seperti disebut dalam Alquran surah Yunus ayat ke-90 --Red)."

Kemudian, Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, “Wahai Muhammad, seandainya saja engkau melihatku! Waktu itu, aku mengambil tanah hitam dari dasar lautan dan memasukkannya ke dalam mulut Firaun. Sebab, aku takut ia akan diliputi oleh rahmat (karena mengucapkan kalimat tauhid).”

Dalam riwayat lain, disebutkan sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, Malaikat Jibril memasukkan tanah ke dalam mulut Firaun karena takut ia mengucapkan 'Laa ilaaha illa Allah' atau Jibril takut Allah akan merahmatinya."

Dalam sebuah ceramahnya, KH Ahmad Bahauddin Nursalim atau Gus Baha mengatakan, hadis tersebut menunjukkan, malaikat pun tidak jauh berbeda dengan orang. Makhluk yang diciptakan dari cahaya itu juga bisa kesal dengan tingkah polah manusia. Bahkan, sekaliber Jibril pun mengungkapkan kekesalannya.

Ia kesal dengan Firaun, sosok yang telah melampaui batas dalam berbuat kekufuran dan kerusakan di muka bumi. Inilah pula alasannya, Jibril tidak ingin Allah merahmati dan mengampuni penguasa zalim tersebut, yakni apabila penjajah Bani Israil itu berhasil mengucapkan kalimat "Laa ilaaha illa Allah" secara tuntas.

Nabi Musa AS pun menganggap Firaun sebagai sosok yang melampaui batas. Pernah saudara Nabi Harun itu berdoa agar hati tiran tersebut dan bala tentaranya dikunci mati oleh Allah.

‌وَقَالَ مُوۡسٰى رَبَّنَاۤ اِنَّكَ اٰتَيۡتَ فِرۡعَوۡنَ وَمَلَاَهٗ زِيۡنَةً وَّاَمۡوَالًا فِى الۡحَيٰوةِ الدُّنۡيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِكَ‌ۚ رَبَّنَا اطۡمِسۡ عَلٰٓى اَمۡوَالِهِمۡ وَاشۡدُدۡ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُوۡا حَتّٰى يَرَوُا الۡعَذَابَ الۡاَ لِيۡمَ

"Dan Musa berkata, 'Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Firaun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, (akibatnya) mereka menyesatkan (manusia) dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka, dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih'" (QS Yunus: 88).

Nasib yang menimpa Firaun itu hendaknya menjadi pelajaran. Di antaranya adalah, pintu tobat bagi seseorang tertutup bila mana ia sedang diazab atau merasakan sakaratul maut, kecuali bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya.

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merampungkan verifikasi akhir bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahap pertama gelombang kedua. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin menjelaskan, pencairan dana KJP dijadwalkan pada Jumat (12/7/2024).

"Verifikasi KJP Plus tahap satu gelombang dua rampung dan dapat dicairkan paling cepat pada sore ini. Dana bantuan sosial untuk keperluan kebutuhan pendidikan yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu tahap I gelombang kedua sudah bisa dimanfaatkan penerima," kata Budi di Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan, pencairan dilakukan setelah merampungkan verifikasi dengan total penerima pada gelombang kedua sebanyak 73.506 orang. Adapun total penerima dana KJP Plus tahap pertama yakni sebanyak 533.649 orang.

Pencairan dana pada tahap pertama gelombang pertama yakni 460.143 orang sudah dilakukan. Budi memastikan, para penerima merupakan peserta didik dari golongan kurang mampu yang terverifikasi.

"Mohon maaf atas keterlambatan pencairan Dana KJP Plus, karena Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus memastikan kucuran dana bantuan sosial pada sektor pendidikan tepat sasaran," kata Budi.

Menurut dia, besaran dana bantuan sosial tunai sesuai jenjang pendidikan, yakni untuk SD/MI sebesar Rp 250 ribu per bulan, SMP Rp 300 ribu per bulan, dan SMA sebesar Rp 420 ribu per bulan. Untuk SMK Rp450 ribu dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rp 300 ribu per bulan serta Lembaga Kursus Pelatihan (LKP) sebesar Rp 1,8 juta per semester.

Budi menuturkan, program KJP Plus sifatnya dinamis dan menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala.

Menurut Budi, Pemprov DKI akan selalu melakukan evaluasi dan verifikasi melibatkan tim gabungan terdiri dari berbagai pemegang kebijakan terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta.

Budi berharap, agar dana bantuan sosial KJP Plus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya warga Jakarta. "Dengan SDM unggul maka harkat martabat bangsa bisa terangkat untuk menuju Indonesia Emas 2024," kata Budi yang merangkap Kepala Disdukcapil DKI itu.