REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo meresmikan Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat, yang dibangun sejak 2017 untuk menampung dan mengelola air sebagai penunjang produktivitas pertanian.

Dalam sambutannya saat peresmian Bendungan Pamukkulu, Presiden Jokowi menekankan bahwa air merupakan sumber kehidupan yang tidak hanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari, tetapi juga produktivitas pertanian.

"Semua negara produktivitas pertaniannya turun, produksi berasnya turun, ada potensi 500 juta orang akan kelaparan di seluruh dunia. Dan air menjadi hal yang penting sekali," kata Presiden seperti disaksikan dalam tayangan video Sekretariat Presiden, Jumat.

Presiden merinci Bendungan Pamukkulu telah dibangun sejak 2017 atau memakan waktu penyelesaian hampir 7 tahun. Biaya konstruksi untuk membangun bendungan ini mencapai Rp1,6 triliun dengan daya tampung air 82 juta meter3 dan luas genangan 460 hektare.

"Ini adalah bendungan yang besar dan menghabiskan biaya yang juga sangat besar sekali. 1,6 triliun rupiah," kata Presiden.

Kepala Negara menjelaskan Bendungan Pamukkulu dibangun untuk mengelola air agar tidak dibiarkan masuk ke sungai, kemudian menuju ke laut.

Menurut Presiden, air hujan yang ditampung melalui bendungan ini memiliki banyak manfaat, terutama untuk masyarakat Kabupaten Takalar, antara lain sebagai air baku, pembangkit tenaga listrik, mengurangi banjir, hingga irigasi sawah.

"Yang paling penting adalah untuk irigasi kita, mengairi sawah-sawah yang ada di Kabupaten Takalar dan sekitarnya," kata Presiden.

Presiden menambahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan, Pemerintah juga membagikan 80 pompa di Kabupaten Bantaeng, sebagai bagian dari distribusi 20 ribu pompa seluruh Indonesia.

Selain meresmikan Bendungan Pamukkulu, Presiden juga meresmikan Pasar Tempe di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, BONE -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan 300 unit pompa untuk pengairan sawah para petani di Desa Jaling, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Kamis (4/7/2024).

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memacu upaya swasembada pangan di Indonesia. Pompanisasi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan produksi padi di wilayah kering.

Adapun penambahan 300 unit pompa itu mengaliri sekitar 3.250 Ha sawah dengan kontribusi produksi 32.500 ton dan provitas 5 ton/Ha. Sejalan dengan itu, program pompanisasi dapat meningkatkan sebesar 3.83% Gabah Kering Giling (GKG) dari tahun lalu.

Program pompanisasi itu pun diapresiasi oleh para petani. Fajarudin, yang telah bertani selama tujuh tahun, mengakui bahwa pompanisasi telah mendorong produksi padi meskipun ditimpa musim kemarau panjang.

"Sejak adanya pompa, ada peningkatan hasil panen karena biar musim kemarau tetap bisa lancar bertaninya. Terima kasih Bapak Presiden dan Pak Menteri Amran atas bantuan pompa air ini. Terima kasih juga atas bantuan pupuknya karena ada penambahan bantuan pupuknya sudah lancar di sini tidak sulit lagi," kata dia.

Senada, Amiruddin dari Kelompok Tani Lapubatue, Desa Jailing, berharap bantuan itu bisa membuat panen menjadi dua kali dalam setahun, yang tadinya hanya satu kali di daerah tersebut. Nantinya, hal itu pun dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

"Saya selaku kelompok petani Lapubatue, berterimakasih banyak atas bantuan dari Bapak presiden dengan Pak menteri karena tidak ada kendala sama sekali," katanya.

"Begitu terbit pompanisasi bisa lah ke depan saya bisa panen 2 kali setahun, karena sebelumnya hanya 1 tahun sekali," tambahnya.

Sejak tahun 2019, Kabupaten Bone telah mendapatkan berbagai bantuan pertanian antara lain cultivator 95 unit, pompa air 603 unit, traktor crawler 2 unit, hand sprayer 10.380 unit, traktor roda empat 101 unit, traktor roda dua 572 unit, transplanter 11 unit dan kendaraan roda tiga 8 unit.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Di era pendidikan yang terus berkembang, metode pengajaran yang efektif dan inovatif menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi mahasiswa. Ketua Program Studi Sarjana Pariwisata Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Bandung, Winda Gafrilia, menyampaikan pandangannya bahwa inovasi dalam pengajaran sangat penting untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan global.

Winda menjelaskan bahwa dengan pendekatan pengajaran yang inovatif, dosen dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan interaktif, sehingga mahasiswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar.

"Dalam menghadapi era digital dan tantangan global, kita harus mampu mengadaptasi metode pengajaran kita agar tetap relevan dan efektif," tuturnya, Kamis (4/7/2024).

Untuk mendukung hal ini, Program Studi S1 Pariwisata Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Ilmu Sosial Unisa Bandung menyelenggarakan workshop pengembangan dan implementasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) berbasis Outcome-Based Education (OBE) di Cikole Jaya Giri, Lembang, pada tanggal 3-4 Juli 2024.

Workshop ini dirancang untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada dosen dan staf akademik tentang cara merancang RPS yang berkualitas dan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku.

“Kami berharap melalui pelatihan ini, para dosen dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep dan prinsip-prinsip dasar dalam merancang RPS, serta mampu mengimplementasikannya dengan baik dalam proses pembelajaran,” ujar Winda.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Workshop, Pandu Sapto Desmantyo, MM.Par, menambahkan bahwa peserta workshop dipandu untuk memahami konsep dasar dan prinsip-prinsip yang mendasari pembelajaran semester. "Pelatihan ini bertujuan untuk membekali para dosen dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang RPS yang berkualitas," jelasnya, Kamis (4/7/2024).

Dengan tema "Inovasi dalam Mengembangkan Kurikulum OBE Berbasis Kompetensi Melalui RPS yang Berkualitas", workshop ini menghadirkan narasumber ahli di bidangnya, yaitu Dr Gitasiswhara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan Unisa Bandung dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi tantangan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Pencabutan izin dilakukan karena Kreana Life tidak mampu melakukan penyehatan keuangan perusahaan dan untuk mencegah bertambahnya calon konsumen baru yang dirugikan.

"Sebelum melakukan pencabutan izin usaha, OJK telah memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang untuk mendorong Kresna Life segera memperbaiki kondisi keuangannya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi maupun pemegang saham untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Namun Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

Ia menuturkan bahwa langkah pencabutan izin usaha Kresna Life serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 sudah berdasarkan pada peraturan pengawasan yang tepat dan juga bertujuan melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan.

Pencabutan izin usaha Kresna Life telah didahului oleh proses pengawasan OJK dalam waktu yang cukup panjang dengan pemeriksaan langsung maupun tidak langsung, yang menemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya yang menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

OJK juga secara konsisten menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

Dari hasil pemeriksaan, PSP Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada.

Upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, hasil analisis atas program konversi SOL yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari PSP. Namun, permintaan OJK kepada PSP untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi SOL dijalankan, tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah.

Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda, di mana pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang SOL secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Adapun pemberian perintah tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut. Penerbitan perintah tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder sekaligus CEO Halal Corner, Aisha Maharani, menanggapi masalah penyelenggaraan festival makanan non-halal di Solo yang sempat dihentikan karena diprotes organisasi masyarakat. Menurut dia, festival makanan semacam itu seharusnya tidak dipermasalahkan atau diprotes.

“Menurut saya enggak perlu diprotes. Karena memang di Indonesia itu kan ada banyak yang menganut agama selain Islam. Jadi harus dihargai juga,” kata Aisha saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (5/7/2024).

Namun demikian, menurut Aisha, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penyelenggara festival makanan non-halal. Pertama, penyelenggara harus memberi jaminan produk, makanan, dan hal-hal lain yang non-halal tidak mengontaminasi masyarakat Muslim di sekitar acara.

Kedua, jika acara sudah selesai, maka venue yang digunakan harus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam. Aisha menjelaskan, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat Muslim tidak terkontaminasi najis.

“Kalau dari saya, penyelenggara harus memastikan agar tidak mengontaminasi masyarakat Muslim saja. Terus dibersihkan lagi sesuai dengan syariat Islam, karena babi itu di Islam memang najis. Jadi harus dipastikan venue tersebut bersih lagi dari najis,” kata Aisha.

Selain itu, dia juga mengimbau kepada umat Islam untuk tidak menjajal kuliner di festival non-halal tersebut. “Buat orang Islam yang pasti jangan dateng, karena memang itu jajanan kuliner yang tidak halal menurut agama,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Festival Kuliner Pecinan Nusantara Nonhalal yang diselenggarakan di Solo Paragon Mall, sempat dihentikan sementara imbas diprotes oleh Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Festival tersebut seharusnya dimulai pada Rabu (3/7/2024), namun akhirnya dibuka terbatas pada Kamis (4/7/2024). Area acara tersebut juga kini ditutup dengan kain hitam.

Dewan Syariah Kota Solo (DSKS) lantas menegaskan tak pernah meminta festival kuliner non-halal atau Festival Kuliner Pecinan Nusantara untuk tutup atau dibatalkan. Humas DSKS Endro Sudarsono menjelaskan, dalam surat imbauan dan pernyataan sikap yang dirilis pada tanggal 3 Juli 2024 secara jelas dan gamblang DSKS tidak pernah meminta agar acara Festival Kuliner Non Halal di Solo Paragon dibatalkan atau ditutup.

"DSKS hanya menyikapi bentuk promosi vulgar, mencolok dan massif sehingga mengakibatkan banyaknya reaksi dan keresahan masyarakat Solo dan sekitarnya khususnya umat Islam," katanya.

Endro menjelaskan dalam imbauan dan pernyataan sikap tersebut DSKS berusaha untuk menjaga dan mengedukasi umat Islam agar tidak terjebak. "Mengingat besarnya dosa yang akan ditanggung seorang muslim akibat mengonsumsi makanan haram," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Stadeo tak hanya membuka live room atau live reaction pertandingan-pertandingan sepak bola menarik dunia serta dalam negeri. Stadeo juga meluncurkan konten eksklusif untuk para penggemar sepak bola di Tanah Air.

Lewat Instagram-nya, Stadeo mengumumkan konten ekslusif tersebut diluncurkan pada Jumat (5/7/2024) mulai pukul 14.00 WIB. Konten ini hanya bisa diakses lewat aplikasi Stadeo.

"Tayang! Konten eksklusif Ryuji Utomo di aplikasi Stadeo ????⚽. Dalam interview kali ini, Ryuji mengungkap banyak hal mengenai perjalanan karirnya yang penuh tantangan dan sukacita! Langsung aja nonton video selengkapnya di aplikasi Stadeo dan pastikan sudah mengatur pengaturan bahasa aplikasi Stadeo-mu ke Bahasa Indonesia," tulis Stadeo dalam unggahannya.

Ryuji Utomo Prabowo adalah bek tengah untuk Bali United. Lahir di Jakarta pada 6 Juli 1995, Ryuji telah memperkuat sejumlah klub top di dalam negeri dan merumput di kompetisi negeri tetangga.

Ryuji memulai karirnya di Mitra Kukar pada 2014. Ryuji kemudian membela klub Al-Najma di Bahrain pada 2015-2016. Ia kemudian membela Arema selama setahun.

Tahun 2017, ia pulang kampung untuk memperkuat Persija Jakarta. Namun ia dipinjamkan ke PTT Rayong, Thailand pada musim 2017-2018. Ia dipinjamkan lagi pada 2021 ke Penang, Malaysia.

Pada 2023, Persija melepasnya ke Bali United. Meskipun jarang bermain, harga jual Ryuji stabil di angka Rp 3 miliar atau tak berbeda jauh dengan bintang Bali United Ilija Spasojevic.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --Ibadah sholat merupakan kewajiban sehari-hari bagi setiap Muslim yang beriman. Sholat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sebagai pondasi utama untuk menjaga hubungan antara manusia dan Sang Pencipta.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 238: "Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa (shalat Ashar). Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk."

Pelaksanaan sholat lima waktu yang dilakukan dengan khusyuk dapat menjadi sarana introspeksi diri dan memperkuat keimanan. Dalam menghadapi kerasnya tantangan kehidupan modern, sholat memberikan ketenangan hati serta meneguhkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah SWT. Sholat juga memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan arti kehidupan, memohon petunjuk, dan memohon ampunan atas segala kesalahan.

Berikut ini adalah jadwal sholat untuk Kota Bandung pada tanggal 05 Juli 2024 dalam Zona Waktu Indonesia Barat (WIB):

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sanksi itu diberikan usai Hasyim dinyatakan melakukan tindak asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

Komisioner KPU August Mellaz mengaku prihatin dengan kejadian itu. Namun, ia meminta urusan personal itu tak sampai disangkutpautkan dengan keluarga Hasyim. Menurut dia, urusan itu sangat tidak pantas dikaitkan dengan keluarga Hasyim.

"Kami memohon kepada teman-teman media, jika memungkinkan urusan Pak Hasyim dengan putusan DKPP itu dibatasi di Pak Hasyim. Jangan dibawa ke keluarganya. Ini kanenggak benar situasi semacam ini," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Ia menilai, saat ini sudah banyak berita yang membawa-bawa keluarga Hasyim terkait dengan putusan DKPP. Padahal, keluarga tidak memiliki sangkut paut dengan masalah yang dihadapi Hasyim.

"Kan anak istri bukan bagian dari yang harusnya jadi masalah, tapi kalau kita lihat diperhatikan berita-berita ya tentu kita minta kebesaran hati kita bersama," ujar August.

Ia meminta semua pihak untuk menghormati putusan DKPP. Namun, di sisi lain, semua pihak diimbau tidak mengekspos keluarga Hasyim terkait dengan kasus asusila yang dihadapikya.

"Mereka kan punya hak pribadi yang jangan sampai kita sentuh juga. Itu yang ingin kami sampaikan," kata dia.

Sebelumnya, Hasyim telah buka suara usai dinyatakan bersalah oleh DKPP terkait tindakan asusila terhadap PPLN. Hasyim dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, tugas menjadi anggota ketua KPU memang berat. Karena itu, KPU dinilai butuh dukungan dari masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu).

"Ya memang jadi anggota dan ketua KPU kan berat, masa orang berat kami bilang ringan. Nah kami mau menjelaskan karena berat, maka kami butuh dukungan teman-teman," kata Afif setelah ditunjuk sebagai Plt Ketua KPU di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Ia mengaku sadar sejak awal bahwa tugasnya di KPU sangat berat. Untuk itu, peran dari semua pihak sangat dibutuhkan bagi KPU menjalankan tugasnya.

Afif menambahkan, KPU membuka pintu untuk menerima aspirasi masyarakat. Menurut dia, KPU butuh dukungan dari semua pihak untuk bisa menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Karena itu, Afif berharap semua pihak dapat memberkan masukan dan saran kepada KPU. Seluruh masukan dan saran itu tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPU.

"Kami menerima masukan, kami akan koreksi, kami akan perbaiki hal-hal yang dianggap tidak baik, kurang baik dan pada akhirnya KPU sadar tidak bisa sendirian. Kami minta dukungan para pihak," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mempersiapkan kedatangan jamaah haji asal provinsi ini dari Tanah Suci, yang dijadwalkan tiba di Kota Palu pada Sabtu 6 Juli 2024.

Ketua Tim Dokumen dan Pendaftaran Haji Kanwil Kemenag Sulteng Arifin di Palu, Jumat, mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng telah melaksanakan rapat persiapan dalam rangka pemulangan jamaah haji Sulteng.

"Tidak ada penjemputan jamaah oleh keluarga di bandara. Jamaah haji kembali ke daerahnya atau keluarganya melalui Asrama Haji Transit Palu," ujarnya.

Ia menjelaskan jamaah haji Sulteng Kelompok Terbang (Kloter) 8 Debarkasi Balikpapan (BPN-8) mulai diberangkatkan dari Madinah pada 5 Juli 2024 pukul 06.20 Waktu Arab Saudi dan dijadwalkan tiba di Balikpapan pada pukul 00.40 WITA. Kemudian diterbangkan ke Palu pada hari yang sama pukul 13.30 WITA.

Arifin mengatakan jamaah haji asal Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, akan langsung dijemput keluarga di Asrama Haji Transit Palu. Sementara jamaah asal Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan, Morowali, dan Morowali Utara, kembali ke daerah menggunakan pesawat yang disiapkan oleh pemerintah daerah (pemda) masing-masing.

"Adapun kabupaten lainnya akan diserahkan kepada panitia daerah yang mengatur proses kepulangan jamaah ke daerahnya," ujar Arifin.

Ia menambahkan jumlah jamaah haji Sulteng yang kembali ke Kota Palu sebanyak 2.091 orang, termasuk petugas kloter. Sebanyak 324 orang haji Sulteng Kloter BPN-8 diberangkatkan dari Madinah tersebut berasal dari Kota Palu, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut.

Sementara itu juga dilaporkan empat orang haji wafat di Makkah yaitu Tina Laruba (62) Kloter BPN-8 asal Kabupaten Banggai Kepulauan, Nurnaningsih Djamma (63) Kloter BPN-10 asal Palu, Farida Fuad (67) Kloter BPN-12 asal Toli-toli, dan Kliwon Rejosentoro Ahmad (61) Kloter BPN-14 asal Parigi Moutong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penjaga gawang Singapura, Hassan Sunny, pada Selasa (2/7/2024), mendonasikan 10 ribu dolar Singapura atau sekira Rp 121 juta ke Rumah Sosial Muhammadiyah (Muhammadiyah Welfare Home) di Singapura. Tempat ini semacam Rumah Perlindungan Sosial Anak di Indonesia.

Uang donasi didapatkan Hassan dari para penggemar timnas China yang berterima kasih kepadanya karena "membantu: tim negeri Tirai Bambu lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. China tergabung di Grup C bersama Indonesia pada putaran ketiga yang akan dimulai September 2024.

Awalnya, China terancam tersingkir setelah kalah 0-1 dari Korea Selatan di Seoul pada Juni lalu. Thailand harus mengalahkan Singapura dengan selisih tiga gol di Bangkok untuk menyalip China dan merebut posisi kedua di Grup C, sekaligus lolos.

Thailand memang menang, tetapi hanya dengan skor 3-1. Hassan tampil brilian membuat 11 penyelamatan yang membuatnya dinobatkan sebagai pemain terbaik.

Di luar lapangan, ia mendadak jadi pahlawan China. Sebab, rekor head-to-head China menjadi lebih baik atas Thailand dengan penyelamatan Hassan. China akhirnya melaju ke babak berikutnya mendampingi Korea Selatan dari Grup C.

Penggemar asal China yang bersyukur memadati Dapur Hassan, restoran keluarga sang kiper di Tampines. Orang-orang mulai mentransfer uang ke akun Alipay di restoran tersebut, setelah netizen menyebarkan foto kode QR pembayaran restoran tersebut secara online.

Hassan mengatakan kepada wartawan bahwa dia membuat keputusan untuk menyumbangkan uang tersebut tidak lama setelah kualifikasi pada Mei lalu. “Saat itu, saya kembali ke Singapura setelah pertandingan Thailand-Singapura di Bangkok. Saya duduk bersama keluarga saya. Ketika saya menyadari, sebenarnya ini bukan uang saya. Ini adalah sumbangan dan saya pikir yang bisa saya lakukan dengan uang ini hanyalah memberikan kembali kepada masyarakat," kata Hassan, dikutip dari channelnewsasia.com.

Kiper the Lions itu enggan membeberkan berapa total uang yang diterimanya. Uang tersebut akan ditambahkan ke penggalangan dana yang diselenggarakan rumah sosial tersebut pada akhir Agustus. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk operasional rumah yang menampung anak-anak terlantar di dalamnya.

“Kami harus berhati-hati untuk benar-benar memikirkan ke mana saya harus menyumbang,” kata Hassan, ayah empat anak yang mengatakan bahwa dia berempati dengan organisasi yang memperhatikan kebutuhan anak-anak.

Hassan menambahkan...

Hassan menambahkan, berdonasi ke Muhammadiyah Welfare Home merupakan sebuah keputusan yang mudah baginya.

“Saya bukan berasal dari keluarga berada, jadi saya memahami tingkat kesulitan yang mereka hadapi. Saya merasa itu hanya tugas atau tanggung jawab saya untuk memberikan sumbangan seperti itu.”

Rumah tersebut merupakan tempat penampungan bagi anak laki-laki berusia 10 hingga 19 tahun di Singapura. Anak-anak diterima di bawah perintah perawatan dan perlindungan, atas dasar belas kasihan atau dikirim oleh lembaga seperti pengadilan atau Kementerian Sosial & Pembangunan Keluarga (MSF).

“Ini tidak mudah – jika Anda duduk dan mendengarkan pengalaman mereka, dan anak-anak tersebut menghadapi kesulitan (seperti) masalah tidak memiliki rumah dan tempat berlindung sendiri,” tambah Hassan.

Saat berbincang dengan beberapa penghuni rumah tersebut, Hassan kepada mereka bahwa "setiap orang memiliki masa lalu kelamnya masing-masing, tetapi tidak boleh menyimpang untuk menjadi seorang Muslim yang baik".

"Mereka tahu tidak mudah berada di sini. Kadang-kadang mereka merasa tidak punya banyak pilihan. Jadi saya bilang ini adalah tempat terbaik karena dukungan yang diberikan (rumah). Untuk selalu melihat sisi positif dari hal ini, situasi seperti ini."

Hassan menyerahkan sumbangannya berupa cek kepada Rahmatunnisa Abdul Majeed, Kepala Rumah Sejahtera Muhammadiyah.

“Kita telah melalui masa-masa tertentu dalam hidup kita. Saya pikir ini adalah salah satu contoh tindakan di mana Anda benar-benar membuat perbedaan bagi kehidupan orang lain,” kata Rahmatunnisa kepada Hassan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bupati Kabupaten Maros Chaidir Syam menyambut gembira temuan terbaru pertanggalan lukisan purba di gua-gua prasejarah di daerahnya. Dari paparan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terungkap bahwa kawasan Maros dan sekitarnya sudah dihuni oleh manusia dengan peradaban seni yang tinggi. Ia pun berharap agar situs-situs prasejarah di Maros harus tetap dijaga.

Pesan ini disampaikan Chaidir di tengah-tengah paparan temuan arkeologi oleh BRIN bekerja sama dengan Griffith University Australia dan Google, Kamis (4/7/2024) pagi. Chaidir berbicara melalui sambungan video internet. Ia tak bisa datang ke Jakarta karena pada saat yang sama, Kabupaten Maros tengah merayakan hari jadi ke-65.

“Ini kado terindah untuk kami. Terimakasih kepada tim peneliti arkeologi. Karena lukisan gua di Maros sebagai bukti lukisan manusia prasejarah tertua di dunia,” kata Chaidir.

Tim Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bekerja sama dengan Griffith University dan Southern Cross University, Australia menemukan lukisan gua atau gambar cadas tertua di Indonesia, yang setidaknya berusia 51.200 tahun.

Lukisan gua atau gambar cadas yang terdiri atas sejumlah gambar ilustrasi orang, anoa, dan babi tersebut ditemukan di gua kapur yang terletak di Leang Karampuang, Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan.

"Penemuan ini merupakan seni cadas pertama di Indonesia yang umurnya melampaui 50.000 tahun," kata Ketua Tim Penelitian dari BRIN, Adhi Agus Oktaviana di Jakarta, Kamis.

Oktaviana menilai penemuan ini memiliki implikasi penting terkait pemahaman mengenai asal-usul seni paling awal.

Ia menjelaskan adanya gambar anoa dan manusia yang lebih banyak mengindikasikan adanya upaya orang di zaman dahulu untuk mengomunikasikan pesan bahwa pada masa itu anoa cukup berbahaya, sehingga orang pada zaman itu harus bersama-sama dalam memburu anoa, meskipun ada pendapat lain yang mengindikasikan gambar tersebut memiliki makna spiritual tertentu.

Oktaviana menyebut penemuan timnya ini mengindikasikan bahwa lukisan gua yang bersifat naratif merupakan bagian penting dalam budaya seni manusia awal Indonesia pada masa itu.

Bupati Chaidir menambahkan, lukisan gua di daerahnya menjadi bukti bagaimana kemampuan awal leluhur manusia Sulawesi. Karena itu lokasi penemuannya, yakni berupa gua karst, amat penting dijaga dan dirawat agar generasi yang akan datang tetap bisa melihat.

Dengan potensi gua-gua yang dihuni manusia cerdas sejak masa prasejarah itu, Chaidir menilai daerahnya bisa menjadi pusat studi prasejarah. “Kabupaten Maros ini bisa jadi kota suci prasejarah di Indonesia,” kata Chaidir sambil tersenyum.

REPUBLIKA.CO.ID, Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais memaparkan temuan sementara berbagai permasalahan yang dinilai cukup menonjol terkait dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 di 10 provinsi. Menurut Ombudsman, masalah-masalah klasik di PPDB masih ditemukan.

"Ini adalah hal-hal yang memang cukup menonjol. Karena kalau ditanya 'Apakah tidak ada temuan semua provinsi?' Jawabannya ada. Akan tetapi, ini yang cukup menonjol karena yang lain masalah klasik temuannya," kata Indraza dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Indraza lantas menyebutkan 10 provinsi tersebut, yakni Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Secara garis besar, Ombudsman menemukan permasalahan terkait dengan kesalahan prosedur, manipulasi dokumen, dan diskriminasi terhadap calon peserta didik.

Indraza menjelaskan bahwa permasalahan yang ditemukan di Aceh adalah kurangnya sosialisasi, penambahan rombongan belajar (rombel), dan penambahan jalur masuk madrasah di luar prosedur. Di Riau, Ombudsman menemukan adanya diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua dan tahap pengumuman yang dinilai tidak transparan.

Di provinsi itu, menurut dia, ada diskriminasi dalam jalur perpindahan orang tua, atau hanya menerima orang tua yang ASN atau dari BUMN.

"Padahal, di situ ada juga BUMD dan wiraswasta, itu tidak diterima," ucap Indraza.

Ombudsman mendapati bahwa adanya penyimpangan prosedur pada jalur prestasi di Sumatera Selatan. Hasil temuan telah disampaikan kepada penjabat (pj.) gubernur setempat. Diungkapkan pula bahwa kurang lebih 911 siswa yang harus dianulir.

"Kenapa dianulir? Karena banyak yang menggunakan dokumen asli tapi palsu. Sertifikat-sertifikat itu ternyata dikeluarkan, baik oleh dinas maupun induk olahraga yang memang sengaja dibuat. Padahal, tidak pernah ada prestasinya, tidak pernah ada perlombaannya," kata dia.

Selain itu, di provinsi yang sama, Ombudsman juga menemukan adanya sekolah yang memasukkan nilai hafalan (tahfiz) Alquran. "Itu menjadi diskriminasi karena belum tentu semua siswa itu adalah muslim," ucap Indraza.

Berikutnya terdapat penanganan pengaduan masalah PPDB yang tidak optimal di Banten. Menurut Ombudsman, hal ini terjadi karena petugas kurang kompeten sehingga menghambat penerimaan siswa baru.

Anggota Komisi X DPR RI Lisda Hendrajoni mengatakan persoalan-persoalan dalam PPDB dapat diatasi antara lain dengan pemerataan kualitas sekolah-sekolah di Tanah Air. Menurut Lisda, kualitas sekolah yang tidak merata membuat beberapa orang tua memaksakan anak-anak mereka untuk diterima di sekolah yang menurutnya berkualitas dengan melakukan kecurangan.

"Kalau kita lihat kan masih banyak juga sekolah-sekolah yang tidak sesuai. Nah, seharusnya kalau kita balik lagi, menurut saya, itu harusnya dipersiapkan dulu sarana-prasarananya, kualitas sekolah, kualitas gurunya. Walaupun mungkin belum terlalu sama dengan sekolah unggulan, tapi paling tidak, tidak jomplang," kata Lisda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Oleh karena itu, ia menekankan pemerintah seharusnya mengutamakan pembedahan infrastruktur sekolah sebelum menyelenggarakan PPDB dengan sistem zonasi. Berikutnya dia menyampaikan bahwa ketersediaan sekolah-sekolah dengan jumlah yang sesuai dengan populasi suatu daerah dan pemenuhan operasional sekolah secara merata merupakan kewajiban negara sesuai amanat konstitusi.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainuddin Maliki meminta penyelenggara pendidikan di seluruh tingkatan agar bersikap transparan dalam melaksanakan PPDB. Menurut Zainuddin, transparansi merupakan salah satu poin penting dalam memastikan tidak ada kecurangan dalam PPDB.

"Menurut saya, masih juga akan ada masalah kalau mentalitas kita untuk berterus terang, kejujuran, transparansi itu belum ada," kata dia dalam video singkat, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Jumat.

Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Nuroji meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindak tegas segala bentuk kecurangan dalam PPDB. Selain itu, ia juga menyarankan orang tua calon siswa baru dari kalangan ekonomi menengah ke atas agar mendaftarkan putra-putrinya di sekolah swasta. Dengan demikian, kata dia melanjutkan, akses pendidikan gratis dari pemerintah bisa dimanfaatkan oleh calon siswa baru dengan latar belakang ekonomi bawah atau kurang mampu.

"Ini justru orang yang mampu berusaha mendapatkan kursi, orang yang tidak mampu direbut dengan membeli kursi itu. Nah tadi, kecurangan itu terjadi karena ada konsumennya juga," kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy telah mengusulkan agar ada pembentukan satuan tugas (Satgas) PPDB yang melibatkan unsur kejaksaan, kepolisian, dan dinas-dinas terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Saya kemarin sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden dan sekarang sedang menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Kalau nanti Keppres-nya sudah turun, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menegakkan betul. Sekarang ini belum ada instrumen yang bisa kita gunakan untuk melakukan penindakan, karena dari unsur kejaksaan dan kepolisian belum terlibat, padahal kan jelas-jelas pelanggaran itu,” kata Menko Muhadjir.

Ia menyayangkan perbuatan ilegal masyarakat yang menggunakan ijazah palsu, memindahkan alamat, atau menggunakan kartu keluarga palsu dalam proses PPDB.

“Masing-masing daerah harus segera mempelajari kasusnya, kan ada data historis sebetulnya kasus PPDB itu kan. Tidak semua daerah bermasalah dan dalam satu daerah paling hanya beberapa titik saja yang bermasalah. Itu mestinya sejak awal harus sudah diantisipasi, sehingga sudah ada penyelesaian dan tidak berulang. Karena kalau kasusnya berulang, itu berarti pemerintah daerah selama ini tidak melakukan perbaikan atas kasus sebelumnya,” ucap Menko Muhadjir.