Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kabar baik tengah menyelimuti industri perbankan, terutama bank-bank KBMI 4. Meski pertumbuhan laba moderat, mereka mampu mencatatkan perbaikan kualitas kredit yang tercermin dalam rasio Non Performing Loan (NPL).

Hal tersebut sejalan dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat Rasio NPL perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 2,26% (bruto). Angka ini turun tipis dibandingkan NPL Juli 2024 yang sebesar 2,27%.

Hanya saja, penurunan NPL ini bukan berarti bank menutup mata adanya pemburukan kualitas kredit yang memburuk ke depan. Oleh karenanya, pembentukan pencadangan yang lebih tinggi pun dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.

Ambil contoh, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencatatkan NPL gross stabil di 2,1% per September 2024. Namun, beban pencadangan BCA membengkak hingga 60,2% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 2,4 triliun.

Jika dilihat secara rinci dalam laporan keuangannya, ada kenaikan dari kredit yang masuk dalam kategori macet sekitar 43,31% secara year to date menjadi Rp 15,11 triliun. Dari sektor manufaktur mendominasi senilai Rp 8,31 triliun.

EVP Corporate and Social Responsibility BCA Hera F Haryn menjelaskan, pembentukan provisi kredit senantiasa dievaluasi dari waktu ke waktu. Harapannya, itu akan sangat memadai untuk mengantisipasi berbagai dinamika yang akan terjadi.

Ia juga bilang BCA senantiasa menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali. Di mana, rasio pencadangan NPL dan LAR berada pada level yang masing-masing sebesar 193,9% dan 73,5%.

“Pada prinsipnya, BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara disiplin dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terjaga,” ujar Hera, Kamis (31/10).

Hal serupa juga terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang meski NPL turun 20 basis poin menjadi 3,06%, namun biaya pencadangannya bengkak 39,67% YoY menjadi Rp 32,45 triliun dan membuat NPL Coverage BRI menjadi 215,44%.

Melihat laporan keuangannya, kredit BRI yang mengalami penurunan nilai pada periode September 2024 setelah dikurangi pencadangan naik 5,62% Ytd menjadi Rp 18,24 triliun. Salah satunya dipengaruhi segmen konstruksi yang naik 12,52% Ytd menjadi Rp 7,6 triliun.

Direktur Manajemen Risiko BRI Agus Sudiarto bilang bank yang dekat dengan wong cilik ini telah mengubah sedikit strategi penyaluran kreditnya sejak awal kuartal II-2024. Di mana, saat mau menyalurkan kredit-kredit baru, pihaknya benar-benar selektif.

Adapun, hal tersebut dilakukan karena pihaknya menyadari adanya kenaikan rasio NPL ketika periode tiga bulan pertama tahun 2024.

“Sekarang, beberapa kriteria debitur baru yang bisa masuk ke dalam buku kami, kami perketat kriterianya, sehingga ini bisa terus menurunkan NPL yang ada untuk memperbaiki kualitas,” ujar Agus, kemarin (30/10).

Selanjutnya, ada juga PT Bank Mandiri Tbk yang mencatat beban provisi turut naik pada September 2024. Pada periode tersebut, beban provisi bank berlogo pita emas ini naik 4,15% menjadi Rp 9,53 triliun.

Meski demikian, bank berkode saham BMRI ini tetap menunjukkan adanya perbaikan NPL dengan 36 basis poin menjadi 1,13%. Di mana, rasio NPL tertinggi ada di segmen komersial untuk kredit-kredit lama yang mencapai 3,99% atau senilai Rp 3,12 triliun.

Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengisyaratkan bahwa bank tak hanya mengejar pertumbuhan. Namun, hal tersebut tentu diimbangi dengan penguatan kualitas kredit yang dimiliki.

“Secara konsisten, Bank Mandiri menjalankan bisnis secara prudent atau memegang teguh prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANDA ACEH. Pemerintahan baru Presiden Prabowo disebut bakal segera mengeluarkan kebijakan pertamanya untuk industri perbankan. Adalah, Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang bagi pelaku usaha UMKM, nelayan hingga petani.

Sejatinya, wacana kebijakan turunan serupa sempat mencuat setelah terbitnya UU No 4 Tahun 2023 (UU P2SK). Di mana, UU tersebut memperbolehkan bank-bank BUMN untuk melakukan hapus tagih dan tidak dihitung kerugian negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada dasarnya OJK akan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Terlebih, jika memang tujuannya positif.

“Tapi ada beberapa yang secara teknis harus kita bicarakan,” ujar Dian, Kamis (23/10).

Dian menjelaskan bahwa yang sebenarnya perlu dipikirkan lebih lanjut adalah bagaimana pelaksanaan penghapusan tersebut. Sebab, ia tidak ingin ini akan menjadi moral hazard bagi industri perbankan.

Lebih lanjut, ia bilang bahwa jika memang perpres tersebut bakal diterbikan, perbankan siap melaksanakan. Alasannya, kata Dian, pencadangan yang dimiliki perbankan juga memadai.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan Perpres saat ini sedang menyiapkan Perpres untuk pemutihan utang jutaan petani dan nelayan akan diteken pekan depan oleh presiden kedelapan Indonesia ini.

“Ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5 juta-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim, Rabu (24/10).

Menurut Hashim, semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus.

Alhasil, para petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Sehingga, itu menyebabkan mereka justru meminjam di rentenir atau pinjaman online.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara hingga 30 Oktober 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 105 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK), 20 perkara Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), serta 1 Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selanjutnya, Mirza menerangkan jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 117 perkara. Adapun dari 117 perkara tersebut, sebanyak 108 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 9 perkara masih dalam tahap kasasi.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan OJK serta langkah penegakan ketentuan dan peningkatan integritas, Mirza mengatakan OJK meyakini sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) meningkat dalam delapan bulan tahun ini. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan. penyaluran pinjaman LKM per Agustus 2024 sebesar Rp 1,03 triliun.

"Nilai itu meningkat 3%, jika dibandingkan posisi per Agustus 2023 yang sebesar Rp 1 triliun," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Agusman menerangkan nilai penyaluran per Agustus 2024 itu juga meningkat sebesar 2%, jika dibandingkan posisi per Desember 2023 yang sebesar Rp 1,01 triliun.

Sementara itu, OJK mencatat nilai aset LKM sebesar Rp 1,64 triliun per Agustus 2024. Nilai itu meningkat sebesar 9,33%, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,50 triliun.

Untuk menjaga keberlanjutan industri LKM, Agusman menyebut OJK akan melakukan sejumlah langkah. Dia bilang salah satunya OJK tengah memfinalisasi penyusunan ketentuan mengenai pengembangan dan penguatan LKM yang merupakan turunan dari UU P2SK.

"Dalam RPOJK itu akan diatur, seperti pengelompokan skala usaha LKM menjadi skala kecil, menengah, besar dengan kriteria tertentu hingga pengaturan tingkat kesehatan LKM dengan aspek tertentu," kata Agusman.

Selain itu, Agusman bilang OJK sedang menyusun Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM. Adapun roadmap itu merupakan turunan dari UU P2SK. Dia menyebut roadmap tersebut nantinya bisa menjadi panduan dan arah pengembangan dan penguatan industri LKM ke depannya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan Buy Now Pay Later (BNPL) alias paylater oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance mengalami pertumbuhan signifikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan piutang pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan per September 2024 tercatat sebesar Rp 8,24 triliun.

"Nilai itu meningkat sebesar 103,40%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ujarnya dalam keterangan resmi RDK OJK, Jumat (1/11).

Jika ditelaah, pencapaian per September 2024 tercatat tumbuh signifikan dibandingkan pertumbuhan per Agustus 2024. Agusman menyampaikan pertumbuhan piutang pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan per Agustus 2024 tumbuh sebesar 89,20% YoY dengan nilai sebesar Rp 7,99 triliun.

Agusman menambahkan Non Performing Financing (NPF) gross BNPL perusahaan pembiayaan dalam kondisi terjaga, yakni berada di posisi 2,6% per September 2024. Angka itu mencatatkan kenaikan, jika dibandingkan posisi per Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan POJK itu akan memperkuat landasan hukum, serta kerangka pengaturan dan pengawasan bagi OJK.

"Adapun sejumlah poinnya, yakni untuk melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, penilai tingkat kesehatan, penetapan status pengawasan, serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) pada PT SMI," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Sementara itu, OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan (POJK Satuan Tugas). Adapun POJK itu merupakan tindak lanjut amanat Pasal 247 UU P2SK yang mengatur pembentukan, kelembagaan, dan tata kelola satuan tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin yang merugikan masyarakat.

OJK menyebut POJK itu menjadi landasan hukum otoritas, kementerian, lembaga dalam berkolaborasi atau bersinergi untuk mencegah dan menangani investasi ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yang mana OJK bertindak sebagai koordinator sehingga semakin memperkuat upaya pelindungan konsumen dan masyarakat.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan (RPOJK Sipelaku).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan RPOJK itu mengatur mengenai pemanfaatan dan tata kelola Sipelaku yang memuat data dan informasi rekam jejak pelaku fraud di Sektor Jasa Keuangan (SJK).

"Dengan adanya akses data dan informasi rekam jejak pelaku melalui Sipelaku, diharapkan dapat meminimalisasi risiko kerugian industri jasa keuangan akibat kejadian fraud," ungkapnya dalam keterangan resmi Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (1/11).

Selain itu, Friderica bilang OJK juga tengah menyusun RPOJK Perintah Tertulis. Adapun RPOJK itu merupakan amandemen ketentuan terkait perintah tertulis sehubungan dengan terbitnya UU P2SK.

"Aturan itu memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut kewenangan OJK dalam pemberian perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi (P3IK) dalam POJK," ujarnya.

Dengan diterbitkannya RPOJK Perintah tertulis, OJK berharap dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap SJK, baik pengawasan prudensial maupun pengawasan perilaku pasar (market conduct). Dengan demikian, seluruh kegiatan di dalam SJK terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyidik OJK telah menyelesaikan total 131 perkara hingga 30 Oktober 2024.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal itu dilakukan dalam pelaksanaan fungsi penyidikan.

"Total perkara itu terdiri dari 105 perkara Perbankan, 5 perkara Pasar Modal dan Bursa Karbon (PMDK), 20 perkara Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP), serta 1 Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML)," ungkapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Jumat (1/11).

Selanjutnya, Mirza menerangkan jumlah perkara yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 117 perkara. Adapun dari 117 perkara tersebut, sebanyak 108 perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan 9 perkara masih dalam tahap kasasi.

Dengan berbagai kebijakan yang dilakukan OJK serta langkah penegakan ketentuan dan peningkatan integritas, Mirza mengatakan OJK meyakini sektor jasa keuangan dapat terjaga stabil dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tak hanya perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa utang PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) juga tersebar di perusahaan multifinance. Secara rinci, ada 27 bank dan 3 multifinance per September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, bilang secara total eksposure utang Sritex secara nilai mencapai Rp 14,64 triliun. Utang di perbankan tetap mendominasi senilai Rp 14,42 triliun.

Lebih lanjut, Dian melihat baik bank maupun multifinance yang menjadi kreditur Sritex sejatinya telah memiliki pencadangan yang cukup. Setidaknya, bisa mengantisipasi kerugian dari utang tersebut.

“Cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34% dan 63,95%, nah ini saya kira sudah cukup dari memadai,” ujarnya, Jumat (1/11).

Di sisi lain, Dian menegaskan bahwa perbankan dalam hal menyalurkan kredit sejatinya juga sudah dilakukan pertimbangan beberapa hal. Mulai dari keamanan perkreditan termasuk juga masalah kemampuan Sritex untuk membayar.

Namun, ia menyadari dalam suatu bisnis tentu ada juga masalah-masalah yang memang biasa terjadi. Termasuk, macetnya pembayaran utang Sritex ini. “Tentu bank punya mekanisme yang sudah mapan bisa dikatakan begitu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Sritex telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada pekan lalu. Saat ini, pemerintah berniat melakukan penyelamatan terhadap perusahaan tekstil terbesar di Indonesia tersebut.

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Padang menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Acara ini diadakan pada Sabtu (26/10) di Gedung Pertemuan Emir Hotel Lubuk Sikaping dan diikuti oleh 300 nasabah Mekaar. Dengan mengusung tema "Akses Keuangan Inklusif, Masyarakat Produktif," kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para petani perempuan tentang pengelolaan keuangan dan pengetahuan di bidang pertanian.

Menyadari peran penting sektor pertanian dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di kawasan Lubuk Sikaping sebagai salah satu lumbung padi dan penghasil kacang randang, PNM bersama PIP memberikan pembekalan untuk membentuk nasabah PNM Mekaar yang bekerja sebagai petani agar cerdas finansial serta kompeten di bidangnya.

Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki, menggarisbawahi bahwa pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga untuk menguatkan posisi mereka dalam rantai ekonomi yang lebih luas.

“Para petani perempuan perlu dibekali kemampuan lebih dari sekadar keterampilan bertani. Dengan pemahaman mendalam tentang literasi keuangan, mereka akan lebih mampu mengelola pendapatan secara efisien, merencanakan investasi untuk masa depan, serta menghindari risiko utang yang berlebihan,” ungkap Sunar dalam keterangannya, Kamis (31/10).

Kompetensi di bidang pertanian juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan praktik-praktik yang mereka gunakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

Acara ini menghadirkan berbagai narasumber ahli di bidang pertanian yang membagikan pengetahuan dan pengalaman mereka, memberikan studi kasus nyata, serta memberikan tips praktis yang dapat diimplementasikan langsung oleh para peserta. Dukungan tidak hanya datang dalam bentuk pembekalan keterampilan, tetapi juga akses terhadap teknologi digital yang membantu pemasaran produk pertanian ke pasar yang lebih luas.

“PNM menyediakan tiga modal utama bagi nasabahnya, yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial. Melalui PKU Akbar ini, kami berupaya memberikan modal intelektual kepada nasabah dengan mengajarkan mereka cara mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan digital,” lanjut Sunar. Dengan literasi digital yang baik, mereka dapat menjangkau pembeli lebih luas, yang tentunya berpotensi meningkatkan pendapatan.

Melalui inisiatif seperti PKU Akbar ini, PNM berharap agar para petani perempuan dapat semakin mandiri dan berdaya, serta menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka. PNM dan PIP optimis bahwa kolaborasi lintas sektor ini mampu menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM di Sumatera Barat.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Tugas berat bakal menanti bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Pasalnya, kedua bank ini diisyaratkan bakal mendapat tugas untuk melancarkan program tiga juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto, terkhusus dari sisi pembiayaan.

Hal tersebut terungkap dalam Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang dilakukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama pelaku industri, Selasa (29/10) malam.

Dalam kesempatan itu, anggota Satgas Satgas Perumahan Prabowo, Bonny Minang mengisyaratkan bahwa dua bank ini bakal mengepalai pembiayaan sindikasi untuk program ini.

Bonny bilang awalnya satgas mengusulkan agar BTN memimpin pembiayaan sindikasi untuk program tiga juta rumah. Mengingat, BTN dinilai sudah cukup familier dalam hal pembiayaan di sektor properti.

“Nah tapi BTN kemarin setelah kita menghadap ke Presiden, Pak dirut BTN mengatakan lebih baik sharing dulu untuk pertama kali dengan BRI,” ujar Bonny Selasa (29/10) malam.

Sebagai Informasi, di acara yang sama, mantan Menteri Perdagangan sekaligus pengusaha di bidang properti Enggartiasto Lukita mengusulkan bahwa di kondisi sekarang sebaiknya perbankan kembali pada khittahnya masing-masing. Misal BTN yang memang fokus di perumahan biarlah fokus pembiayaan di bidang properti.

“Jadi BTN tidak perlu ke korporasi, maka ke perbankan yang lain nanti dia jadi seperti channeling bank,” ujarnya.

Ia melihat untuk program perumahan ini, bagi perbankan adalah permasalahan likuiditas itu sendiri. Misal, untuk memberikan KPR selama 15 tahun hingga 20 tahun, maka perbankan hanya bisa mengandalkan dana jangka pendek.

Sebelumnya, Corporate Secretary BTN Ramon Armando menilai program 3 juta rumah dapat memberikan sentimen positif bagi sektor perumahan dan perekonomian secara umum, karena proyek pembangunan yang masif akan menggerakkan seluruh aspek di sektor perumahan dan subsektornya, mulai dari level produsen sampai konsumen.

Sebagai contoh, produsen bahan/material bangunan, supplier atau pemasoknya, penjual bahan-bahan bangunan, penyerapan tenaga kerja, dan lain-lain. Sebab itu, ia optimistis bahwa hal ini akan berdampak positif pula pada permintaan KPR secara umum.

“Ketua Satgas Perumahan, Bapak Hashim Djojohadikusumo telah menginformasikan beberapa hal terkait program tersebut kepada anggota Satgas Perumahan, termasuk mengenai rencana regulasinya dan siapa saja yang bisa berpartisipasi,” ujarnya kala itu.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jasa Tania Tbk (ASJT) membukukan kerugian di periode sembilan bulan pertama tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis di keterbukaan informasi bursa, Selasa (29/10), Asuransi Jasa Tania mencatat kerugian senilai Rp 6,66 miliar per September 2024. Sebagai perbandingan, perusahaan asuransi ini masih mencatat laba periode berjalan senilai Rp 201,65 juta per September 2023.

Padahal, ASJT masih membukukan kenaikan dari sisi pendapatan premi bruto. Per kuartal III 2024, ASJT mencatat kenaikan premi bruto 10,75% secara YoY menjadi Rp 164,35 miliar dibandingkan pendapatan premi bruto di periode sama tahun sebelumnya senilai Rp 148,41 miliar.

Meski pendapatan premi bruto tumbuh, namun beban premi reasuransi naik sebesar 32,64% menjadi Rp 65,38 miliar dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 49,29 miliar.

Dengan demikian pendapatan underwriting hanya naik tipis sebesar 0,94% secara year on year (YoY) menjadi Rp 87,63 miliar dari periode sama tahun lalu senilai Rp 86,81 miliar.

Ini juga membuat hasil underwriting ASJT turun 5% menjadi Rp 31,90 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 33,58 miliar.

Sementara itu, beban usaha ASJT meningkat cukup tinggi yaitu sebesar 14,73% secara tahunan menjadi Rp 46,15 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 40,23 miliar. Kenaikan beban ini juga menjadi salah satu faktor susutnya kinerja ASJT.

Per 30 September 2024, total ekuitas mencapai Rp 318,21 miliar, turun dari posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp 324,37 miliar. Sementara total liabilitas perusahaan per 30 September 2024 juga menurun menjadi senilai Rp 187,04 miliar dari posisi per 31 Desember 2023 senilai Rp 174,34 miliar.

Namun, perusahaan ini masih memiliki tingkat permodalan yang kuat. Ini terbukti dari Risk Based Capital (RBC) yang berada di level 659,30% pada kuartal III-2024. RBC tersebut jauh di atas threshold sebesar 120%.