Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu menetapkan sejumlah strategi untuk memastikan pendapatan per kapita merata di seluruh wilayah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan salah satu upaya tersebut adalah dengan mendorong daerah sentra hilirisasi.

Airlangga menyebutkan bahwa daerah yang akan lebih dahulu lepas dari jebakan kelas menengah (middle income trap) adalah Maluku Utara, menyusul Jakarta dan Kalimantan Timur yang sudah berstatus high income economy.

Ia menegaskan bahwa daerah seperti Maluku Utara mampu mengembangkan sumber daya alamnya sehingga bernilai tambah melalui hilirisasi.

Hilirisasi telah mendorong peningkatan ekspor dan pengurangan angka pengangguran di Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini meningkat dari 6,25% pada 2019 menjadi 20,49% pada 2023, dengan ekspor yang didominasi oleh komoditas besi dan baja (HS 72) serta nikel (HS 74).

Di Pulau Obi, Maluku Utara, terdapat pabrik nikel sulfat dengan kapasitas 240.000 ton per tahun, menjadikannya pabrik nikel terbesar di dunia saat ini.

Data dari Kementerian PPN/Bappenas menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memiliki pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 (sekitar Rp 340,4 juta) per tahun, sementara Kalimantan Timur mencapai US$ 14.000 (Rp 227,1 juta) per tahun.

Selain itu, ada 12 provinsi lainnya yang berstatus middle income economy, yaitu Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Papua Tengah, Jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sebanyak 23 provinsi lainnya berada dalam kategori lower middle income economy, termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Bali, Papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Papua Pegunungan masih berstatus low income economy.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Penjualan kendaraan listrik terus mencatatkan peningkatan. PT BNI Multifinance (BNI Finance) sebagai salah satu yang aktif menyalurkan pinjaman untuk kendaraan listrik menerapkan strategi tersendiri dalam menyalurkan pembiayaan.

Kendati pertumbuhannya signifikan namun segmen kendaraan ini masih memiliki sejumlah risiko, misalnya belum adanya asuransi khusus kendaraan listrik, harga kendaraan yang lebih tinggi, hingga belum jelasnya harga jual di pasar seken.

Direktur Bisnis BNI Multifinance,Albertus Hendimenyebut pihaknyaselalu mengedepankan prisnip kehati-hatian ketika menyalurkan pembiayaan. Salah satu upaya mitigasi risikonya, yaitu memberikan uang muka ataudown payment(DP) yang lebih tinggi dari kendaraan konvesional, sebab biaya perawatan kendaraan ini lebih mahal ketimbang mobil konvensional.

"Ada plus minusnya, BNI Finance tetap berhati hati untuk pembiayaan kendraan EV. Kami memberikan DP yang lebih tinggi dibanding mobil konvensional," kata Hendi kepada KONTAN, Rabu (24/7).

Di samping itu, Hendi merasa pembeli mobil EV di BNI Finance punya kemampuan bayar yang lebih baik dibanding mobil konvensional. Sehingga meskipun segmen ini punya sejumlah risiko namun kinerjanya tetap menunjukkan hasil yang positif.

Hingga semester I-2024, penyaluran pembiayaan kendaraan listrik mengalami pertumbuhan hingga 100% dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan realisasi nilai mencapai Rp76M.

Asal tahu saja, data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mencatat sepanjang periode semester I-2024 penjualanwholesalesmobil listrik atauelectric vehicle(EV) secara nasional sebanyak 11.943 unit, melesat 104,19% yoy.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mematangkan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau CoreTaxSystem. Sistem pajak canggih tersebut juga akan diikuti dengan berbagai kemudahan pelayanan perpajakan.

Salah satunya adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). MelaluiCore Taxsystem, maka pengisian SPT Tahunan akan jauh lebih mudah lantaran akan dilakukan dengan sistem pelaporan prepopulated.

Konsultan Pajak di PT Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Supraman mengatakan data perpajakan akan menjadi satu sistem dalamCore Tax, sehingga semua data perpajakan akan saling bertukar. Contohnya, semua bukti potong akan disampaikan oleh sistem CoreTax ke pihak penerima penghasilan. Semua pemungutan akan diinformasikan kepada pihak terpungut.

"Dengan demikian, sistem prepopulated sebenarnya akan meningkatkan transparansi antara Wajib Pajak dengan kantor pajak," kata Raden kepada Kontan, Rabu (24/7).

Selain itu, sistem ini juga akan memudahkan Wajib Pajak karena tidak perlu menunggu Bukti Potong PPh dari lawan transaksi secara fisik, tetapi Bukti Potong langsung diakui di SPT Tahunan oleh Wajib Pajak terpotong.

Kemudian, sistem ini juga akan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak Wajib Pajak karena secara tidak langsung, Wajib Pajak akan dipaksa untuk melaporkan penghasilannya dan hartanya.

Ia mencontohkan, Wajib Pajak yang menyimpan deposito di bank secara otomatis, maka sistem dalamCore Taxakan melakukan pemberitahuan berapa penghasilan yang dipotong oleh bank dan berapa pajak yang sudah dipotong.

"Karena sudah ada pemberitahuan tersebut, Wajib Pajak pasti akan melaporkan berapa deposito yang di simpan di bank. Selama ini, deposito yang disimpan di bank banyak yang tidak dilaporkan," jelasnya.

Namun sayangnya, Raden belum bisa merinci berapa persen kepatuhan akan meningkat dengan adanya sistem pelaporan prepopulated. Yang jelas, dengan prepopulated, semua simpanan uang di bank dengan mudah termonitor oleh bank. Data tersebut bukan rahasia bank karena berasal dari SPT Masa yang dilaporkan oleh bank.

"Tentu harus dilakukan penghitungan. Tetapi dari sisi kepatuhan formal, karena sudah ada kemudahaninputdata, maka dimungkinkan ada peningkatan secara signifikan," tuturnya.

Raden mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya banyak perusahaan mengakali PPh Pasal 21 dengan menambah karyawan yang bukan karyawan. Namun dengan system e-bupot sekarang, perusahaan diminta untuk memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Maka tidak ada ruang lagi untuk menambah karyawan bodong karena NIK akan diverifikasi kedatabaseKependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Begitu juga dengan pemotongan PPh lainnya yang sebelumnya masih memungkinkan tanpa ada NPWP. Perusahaan berani membayar sanksi dengan tarif lebih tinggi asalnya tanpa input NPWP. Dengan sistem sekarang, tanpa NIK dan NPWP perusahaan tidak dapat memotong dan lapor SPT Masa.

"Dengan demikian, kondisi ini memaksa perusahaan patuh memotong, membayar, dan melaporkan PPh," tutupnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menghadapi tantangan besar terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor, atau yang dikenal sebagai Satgas Anti Impor Ilegal. Banyak pihak yang menunjukkan sikap pesimis terhadap efektivitasnya.

Namun, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan, menegaskan bahwa komitmen pihaknya adalah untuk mengatasi pesimisme tersebut melalui tindakan nyata.

“Karena banyak pesimisme (dengan pembentukan Satgas Anti Impor), kita harus lawan pesimisme itu, tunjukin dengan kerja nyata,” saat ditemui Kontan di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (23/7).

Bara Hasibuan menjelaskan bahwa Satgas Anti Impor akan memfokuskan pemeriksaannya pada gudang-gudang lokal, terutama di wilayah DKI Jakarta serta daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Jika dalam pelaksanaannya, Satgas ini terbukti berkontribusi positif dalam menekan peredaran barang impor ilegal, pemerintah berencana untuk memperpanjang periode tugas Satgas.

“Satgas ini dibentuk hanya sampai 31 Desember tahun ini atau selama 6 bulan. Kami akan melakukan evaluasi, dan jika hasilnya positif, maka masa tugas Satgas akan diperpanjang. Kami harus terlebih dahulu menunjukkan hasil kerja kami kepada masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa terdapat tujuh jenis barang impor yang akan menjadi fokus pengawasan.

Barang-barang tersebut meliputi produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta barang tekstil yang sudah jadi.

“Pengawasan akan dilakukan secara berkala, khusus, dan terpadu. Fokus utama pengawasan adalah pada grosir besar dan importir, terutama di pelabuhan-pelabuhan. Retail adalah dampak dari kegiatan tersebut,” jelasnya pekan lalu.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan ini, melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024, pemerintah secara resmi membentuk Satgas Anti Impor pada 18 Juli 2024.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Cek harga saham GOTO, BIRD, dan ARTO di penutupan bursa Rabu (24/7). Ketiga emiten tersebut menalami pergerakan yang berbeda saat IHSG memerah pada pekan keempat bulan Juli 2024.

Pada hari Rabu, 24 Juli 2024, saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menutup perdagangan dengan mengalami penurunan tipis. Harga saham GOTO ditutup di level Rp 54 per saham, turun 1,82% dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp 55 per saham.

Penurunan ini terjadi meskipun saham GOTO sempat dibuka di harga yang sama dengan penutupan hari sebelumnya, yaitu Rp 55 per saham.

Sepanjang hari perdagangan, harga saham GOTO bergerak di kisaran Rp 53 hingga Rp 55, dengan harga tertinggi di Rp 55 dan harga terendah di Rp 53.

Dibandingkan dengan sepekan yang lalu (17 Juli 2024), harga saham GOTO masih menunjukkan kenaikan sebesar 5,88% dari Rp 51 per saham. Namun, jika dibandingkan dengan setahun yang lalu (24 Juli 2023), harga saham GOTO mengalami penurunan signifikan sebesar 51,35% dari Rp 111 per saham.

Total nilai transaksi yang tercatat BEI dari saham GOTO mencapai Rp 144,00 miliar, dengan volume transaksi sebanyak 26.604.612 lot.

Berdasarkan data keuangan GOTO, nilai earning per share (EPS) atau laba bersih per saham adalah Rp -3. Dengan nilai EPS ini, price to earning ratio (PER) saham GOTO mencapai -18,33 kali. Sedangkan price to book value (PBV) tercatat sebesar 1,77 kali.

ARTO Turut Melemah

Saham ARTO ditutup dengan penurunan. Ketika bursa menutup hari perdagangan, harga saham ARTO berada di Rp 2.450 per saham.

Jika dibandingkan dengan penutupan pada Selasa (23/7), harga saham ARTO mengalami penurunan sebesar 3,16% dari Rp 2.530. Pada hari itu, saham ARTO dibuka dengan harga yang lebih tinggi dari penutupan hari sebelumnya, yaitu Rp 2.560 per saham.

Dalam perdagangan hari itu, saham ARTO mencapai harga tertinggi Rp 2.640 dan harga terendah Rp 2.410, sebelum akhirnya ditutup dengan penurunan Rp 80 per saham dalam sehari.

Bila dihitung sejak 7 hari yang lalu (17 Juli 2024), harga saham ARTO hari ini telah naik 3,81% dibandingkan harga saat itu yang sebesar Rp 2.360. Hitungan dari setahun yang lalu (24 Juli 2023), harga saham ARTO turun sebesar 17,23% dari harga Rp 2.960.

Pihak BEI mencatat total nilai transaksi saham ARTO mencapai Rp 101,50 miliar, dengan volume saham yang ditransaksikan sebanyak 401.785 lot.

Lewat laba bersih per saham (EPS) sebesar Rp 6, rasio harga terhadap pendapatan (PER) saham ini adalah 421,67 kali. Sementara itu, rasio harga terhadap nilai buku (PBV) adalah 4,18 kali.

BIRD Naik Lebih dari 7%

Saham BIRD (Blue Bird Tbk) ditutup menghijau dengan harga penutupan Rp 1.660 per saham.

Dari penutupan pada Selasa (23/7), harga saham BIRD naik sebesar 7,79% dari Rp 1.540. Saham BIRD dibuka dengan harga yang sama seperti penutupan sehari sebelumnya, yaitu Rp 1.540 per saham.

Dalam perdagangan hari itu, saham BIRD mencapai harga tertinggi Rp 1.690 dan harga terendah Rp 1.540, sebelum akhirnya ditutup naik Rp 120 per saham dalam sehari.

Jika dihitung sejak 7 hari yang lalu (17 Juli 2024), harga saham BIRD hari ini telah naik 6,07% dibandingkan harga saat itu yang sebesar Rp 1.565.

Namun, jika dibandingkan dengan setahun yang lalu (24 Juli 2023), harga saham BIRD turun sebesar 28,76% dari harga Rp 2.330.

BEI mencatat total nilai transaksi saham BIRD mencapai Rp 20,00 miliar, dengan volume saham yang ditransaksikan sebanyak 122.276 lot.

Dengan laba bersih per saham sebesar Rp 185, rasio harga terhadap pendapatan saham ini adalah 8,32 kali. Sementara itu, rasio harga terhadap nilai buku dari saham BIRD adalah 0,68 kali.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - LONDON. Permintaan batubara secara global akan tetap mendatar pada tahun ini dan tahun depan. Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan terkini mengatakan, permintaan batubara yang mendatar karena permintaan listrik juga lebih tinggi di beberapa negara besar mengimbangi pesatnya ekspansi tenaga surya dan angin.

Penggunaan batubara global meningkat sebesar 2,6% pada tahun 2023, mencapai angka tertinggi sepanjang masa. Kenaikan ini didorong pertumbuhan yang kuat pada dua konsumen batubara terbesar, China dan India.

Meskipun permintaan batubara meningkat di sektor ketenagalistrikan dan industri, pendorong utamanya penggunaan batubara yang mengisi kesenjangan adalah rendahnya output listrik dari pembangkit listrik tenaga air.

“Analisis kami menunjukkan permintaan batubara global kemungkinan besar akan tetap datar hingga tahun 2025, berdasarkan kebijakan dan tren pasar saat ini,” kata Keisuke Sadamori, direktur pasar dan keamanan energi IEA dikutip Reuters.

IEA menjelaskan, sebaran energi dari tenaga surya dan angin yang pesat, dikombinasikan dengan pemulihan pembangkit listrik tenaga air di China cukup memberi tekanan pada penggunaan batubara. "Namun sektor kelistrikan adalah pendorong utama permintaan batu bara global, dan konsumsi listrik tumbuh sangat kuat di beberapa negara besar. perekonomian,” tambah dia.

Tanpa pertumbuhan konsumsi yang kuat menurut dia, penggunaan batubara global pada tahun ini bisa saja menurun.

Meskipun penggunaan tenaga surya dan angin yang terus berlanjut, pertumbuhan penggunaan batubara di China untuk listrik masih akan meningkat 6,5% di tahun ini. Sehingga menurut Sadamori, penurunan konsumsi batubara tidak mungkin terjadi.

Di India, pertumbuhan permintaan batubara akan melambat pada paruh kedua tahun 2024 seiring kembalinya kondisi cuaca ke rata-rata musiman dan peningkatan produksi pembangkit listrik tenaga air.

Setelah turun lebih dari 25% pada tahun 2023, pembangkit listrik tenaga batubara di Uni Eropa diperkirakan akan turun lagi pada tahun ini. Penggunaan batubara juga mengalami kontraksi yang signifikan di Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir, namun permintaan listrik yang lebih kuat dan berkurangnya peralihan dari batubara ke gas alam mengancam akan memperlambat tren ini pada tahun 2024.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menilai hadirnya satuan tugas (Satgas) barang impor ilegal belum membawa angin segar bagi industri tekstil di Tanah Air. Para produsen menginginkan kerja nyata dari pemerintah dalam menanggulangi masalah ini.

“Apapun yang dilakukan pemerintah selama barang ilegal masih menekan produk-produk lokal dan beredar secara mudah, tentu pembentukan satgas tidak akan menyelesaikan permasalahan kami,” ujar Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, dalam acara Business Talk Kompas TV pada Selasa (23/7).

Fokus saat ini, menurut Redma, adalah mengembalikan industri tekstil Indonesia agar kembali bergairah dengan menyerap tenaga kerja, berproduksi secara normal, dan meningkatkan ekspor.

Harapan terhadap Satgas

Hadirnya Satgas barang impor ilegal memang memberi harapan baru bahwa pemerintah memperhatikan industri tekstil dalam negeri yang sedang terpuruk, yang terlihat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan sejumlah pabrik.

Namun, sejauh ini, pemerintah telah menyediakan berbagai perangkat untuk melakukan pengawasan terhadap produk impor yang beredar di Indonesia. Sayangnya, jika produk ilegal tetap marak, upaya tersebut tampak sia-sia.

“Tetapi permasalahannya kita tahu apapun yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kalau yang masuknya secara ilegal, itu tools jadi nggak ngaruh,” tandasnya.

Pembentukan Satgas

Pemerintah resmi membentuk Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor pada 18 Juli 2024 lalu. Tugas Satgas ini antara lain:

1. Melakukan inventarisasi permasalahan terkait barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya.
2. Melaksanakan program dan sasaran prosedur kerja.
3. Melakukan pemeriksaan perijinan usaha atau persyaratan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impornya termasuk SNI dan pajak.
4. Melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran dan tindakan hukum sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fokus Pengawasan

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebutkan, terdapat tujuh jenis barang impor yang akan diawasi, yaitu produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta barang tekstil jadi lainnya.

“Pelaksanaan pengawasan meliputi pengawasan berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Fokus pengawasan yaitu grosir besar dan importir di pelabuhan-pelabuhan, bukan di tingkat retail, karena retail adalah akibat dari masuknya barang ilegal,” jelas Zulkifli.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengungkapkan bahwa aturan pengenaan pajak karbon sudah disiapkan sehingga implementasinya bisa dilakukan.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penerapan pajak karbon tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau di Indonesia, terlebih lagi sektor pembangkit listrik merupakan salah satu sektor terbesar dalam menghasilkan emisi karbon.

Namun demikian, menurut Josua, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah sebelum menerapkan pajak karbon tersebut, termasuk nilai ekonomi karbon dan waktu pelaksanaan dari aturan tersebut.

Terkait dengan nilai ekonomi karbon, saat ini belum semua sektor mampu untuk menghitung emisi karbon yang dihasilkan dengan efisien dan akurat. Dirinya menyebut, hanya beberapa sektor yang sudah dapat menghitung jumlah emisi yang dihasilkan dengan akurat, salah satunya sektor pembangkit listrik.

Masih adanya perbedaan kemampuan penghitungan emisi untuk seluruh sektor ekonomi Indonesia menjadikan masih ada asymmetric information dan menjadi tantangan dalam penghitungan Nilai Ekonomi Karbon Indonesia yang kemudian dapat mempengaruhi keefektifan dari pajak karbon itu sendiri," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Selain terkait dengan penghitungan Nilai Ekonomi Karbon, timing dari pelaksanaan aturan tersebut juga harus diperhatikan dengan baik.

"Saat ini, kami melihat terdapat beberapa risiko bagi perekonomian domestik misalnya masih tingginya suku bunga, perlambatan ekonomi China, masih adanya tensi geopolitik, dan penerapan beberapa cukai (seperti cukai plastik dan minuman manis berkemasan)," katanya.

Tidak hanya itu, penerapan pajak karbon di sektor pembangkit listrik, juga dapat berpotensi untuk menaikkan harga produksi listrik dan dapat di transfer kepada konsumen. Sehingga pemerintah perlu memperhatikan timing penerapan pajak karbon tersebut.

Terkait dengan pajak karbon di kendaraan konvensional (BBM), Josua menilai hal tersebut dapat menjadi salah satu pendorong penetrasi pasar EV lebih lanjut. Namun demikian, hal tersebut juga harus diiringi dengan kehadiran produk-produk EV yang lebih beragam dan terjangkau oleh masyarakat.

"Melihat faktor tersebut, penerapan pajak karbon memang merupakan hal yang harus dilakukan untuk mendorong pengembangan ekonomi hijau lebih lanjut, namun diperlukan pertimbangan yang matang dalam penerapan," pungkasnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mematangkan sistem pajak canggih bernama Core Tax Administration System (CTAS).

Nantinya, pelaporan menggunakan portal wajib pajak pada sistem Coretax tersebut memiliki sejumlah perbedaan dibandingkan yang berlaku saat ini. Salah satunya ialah wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu diperbolehkan untuk tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak.

"Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan)," tulis pengumuman DJP dalam laman resminya, dikutip Rabu (24/7).

Kendati demikian, DJP tak memberikan penjelasan secara detail soal wajib pajak yang memenuhi syarat tertentu tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan.

Yang terang, nantinya saat sistem Coretax berlaku maka faktur dan bukti potong pajak dibuat dalam sistem secara otomatis.

Sistem Coretax telah menyediakan fitur bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan laporan keuangan berbasis XBRL sehingga data laporan keuangan fiskal dapat dimanfaatkan pada pelaporan SPT Tahunan PPh.

"Dalam hal wajib pajak tidak menyiapkan laporan keuangan berbasis XBRL, wajib pajak dapat mengisi langsung data rekonsiliasi laporan keuangan pada lampiran yang disediakan," tulis DJP.

Integrasi faktur dan bukti potong pajak dalam satu sistem memungkinkan data yang ada pada faktur dan bukti potong untuk langsung digunakan sebagai data isian pada formulir SPT (prepopulated) sehingga memudahkan pada tahapan berikutnya yaitu tahap pengisian dan penyampaian SPT.

Sementara untuk penyampaian SPT secara elektronik, dilakukan melalui portal wajib pajak DJP atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP).

"Untuk membantu wajib pajak agar tidak melewatkan kewajiban penyampaian SPT, sistem akan secara otomatis mengirimkan pengingat pada tanggal-tanggal tertentu sebelum jatuh tempo pelaporan SPT," kata DJP.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mematangkan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core taxsystem. Sistem pajak canggih tersebut juga akan diikuti dengan berbagai kemudahan pelayanan perpajakan.

Salah satunya adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Melalui core tax system, maka pengisian SPT Tahunan akan jauh lebih mudah lantaran akan dilakukan dengan sistem prepopulated.

Perlu diketahui, prepopulated merupakan sistem penyediaan data oleh pihak berwenang pajak berdasarkan data yang telah ada sebelumnya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sistem prepopulated akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Ia menjelaskan secara teori dan literatur yang ada, kemudahan administrasi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

"Oleh karena itu, kami harapkan jika kemudahan yang diberikan oleh sistem prepopulated ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, sistem prepopulated juga akan meminimalisir kekeliruan wajib pajak dalam mengisi SPT," kata Fajry kepada Kontan, Rabu (24/7).

Sayangnya, Ia belum dapat mengkuantifikasi besaran persentase peningkatan. Yang terang, Fajry optimistis jika sistem ini akan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Fajry menjelaskan bagi praktisi pajak, sistem prepopulated sebetulnya sudah dikenal dan diterapkan secara bertahap di beberapa aplikasi milik DJP seperti di e-faktur dan SPT PPh Unifikasi, meskipun baru sekadar menarik data atas aktivitas pemotongan/pemungutan pajak.

"Dari penerapan itu kami melihat ada kemudahan, yaitu kemudahan dalam bentuk pengawasan baik bagi WP maupun bagi fiskus, kemudahan dalam mengkroscek nilai transaksi, jenis pajak dan besaran pajaknya," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa ke depannya sistem core tax atau prepopulated data akan diperluas dan didetailkan agar penyampaian SPT semakin sederhana.

Nantinya wajib pajak tak perlu lagi harus meminta bukti potong secara manual untuk memastikan pajak yang dipungut apakah sudah disetorkan oleh pemungut.

"Namun semua informasi yang diperlukan telah tersedia otomatis di dalam akun wajib pajak," ucapnya.

Fajry menuturkan, apabila prepopulated sudah diterapkan saat pelaporan SPT tahun depan, wajib pajak tinggal melakukan konfirmasi terkait pajak yang telah dipotong oleh pemotong pajak serta kesesuaian data dan informasi yang disediakan oleh DJP.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah akan menerapkan pajak karbon. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mendorong pemerintah untuk segera mengimplementasikan pungutan pajak karbon paling lambat di 2025.

Hal ini dikarenakan pungutan pajak karbon sudah memiliki payung hukum dan diamanatkan dalam Undang-Undang Harminosasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

"Tahun ini seharusnya berjalan, tapi tahun depan paling lambat harus di adopsi apalagi UU HPP sudah mengamanatkan pajak karbon," ujar Bhima kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Menurutnya, penerapan pajak karbon cukup urgen dilakukan di Indonesia. Apalagi, hasil dari pungutan pajak karbon misalnya di PLTU batubara bisa digunakan untuk mempercepat transisi energi bersih.

"Jadi anggapan bahwa pajak karbon ke PLTU batubara justru menambah beban ke konsumen dan subsidi listrik bisa dibantah," jelasya.

Bhima menjelaskan, pajak karbon mengusung konsep polluter pay principle, yakni penghasil emisi harus membayar dampak eksternalitas negatif ke lingkungan dan kesehatan.

Selain itu, pajak karbon secara tidak langsung juga membantu mengurangi beban BPJS Kesehatan lantaran emisi diharapkan bisa turun yang selama ini menjadi penyebab penyakit yang berkaitan dengan polusi udara.

"Sekarang yang perlu disiapkan adalah apakah hasil dana pajak karbon bisa membuat energi bersih yang bisa kurangi beban subsidi energi serta tidak timbulkan penyesuaian tarif listrik di masyarakat," katanya.

"Kalau skema earmarking pajak karbon belum clear maka pajak karbon akan selalu disalahkan karena bisa sebabkan inflasi," imbuh Bhima.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah perlu menyiapkan sejumlah strategi agar pendapatan per kapita di seluruh wilayah Indonesia merata.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) mencatat, dari 38 provinsi, hanya Jakarta dan Kalimantan Timur yang sudah berstatus high income economy.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi agar perekonomian di semua wilayah merata. Salah satunya dengan mengembangkan sektor ekonomi di setiap daerah terutama untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kemudian juga sektor jasa yang harus didorong untuk pemerataan ekonomi di semua wilayah Indonesia,” tutur Airlangga kepada awak media, Rabu (14/7).

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, Provinsi DKI Jakarta berstatus high income economy dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 21.000 atau sekitar Rp 340,4 juta per tahun. Sedangkan Kalimantan Timur pendapatan per kapita mencapai US$ 14.000 atau Rp 227,1 per tahun.

Kemudian sebanyak 12 Provinsi yakni Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi tengah, Papua Barat, Papua Tengah, jambi, Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu 23 provinsi lainnya berstatus lower middle income economy, di antaranya Sumatera Utara, Kep. Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, bali, papua Selatan, Papua Barat Daya, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat.

Kemudian, D.I Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa tenggara Timur. Terakhir, hanya Papua Pegunungan yang berstatus low income economy.

“Kita melihat berbagai daerah Indonesia ada yang pendapatannya tinggi, seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, sebagian Sumatra Selatan, itu harus kita ratakan pertumbuhannya,” ungkapnya.