Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada tahun 2029 mendatang. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 dibutuhkan investasi sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan bilang, investasi merupakan penyumbang nomor dua terbesar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang porsinya mencapai 53%-54%. Sementara investasi menyumbang 24%-25% untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Jadi kalau dilihat itu kontribusi dari investasi itu sangat besar," kata Rosan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Hitungan Rosan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029, dibutuhkan investasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 13.528 triliun.

Rosan juga menyebutkan target realisasi investasi pada tahun 2024 mencapai Rp 1.650 triliun. Hingga kuartal III 2024 realisasi investasi sudah sebesar 76%. Rosan optimistis target realisasi investasi tahun ini dapat tercapai.

"Kemudian di tahun 2025 target investasinya Rp 1.906 triliun dan akan terus menanjak hingga tahun 2029," ujarnya.

Peningkatan investasi juga turut diiringi dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja. Rosan mencatat, penyerapan tenaga kerja pada 2024 ini sebanyak 2,12 juta orang. Pada 2025, target penyerapan tenaga kerja mencapai 2,45 juta orang dan akan terus meningkat hingga 2029 sebanyak 4,55 juta orang.

"Sementara hingga September 2024 ini penyerapaan tenaga kerja sudah mencapai 1,87 juta orang," ucapnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa hilirisasi dan industrialisasi akan menjadi kunci dalam mencapai visi Indonesia maju.

Airlangga menjelaskan bahwa hilirisasi dan digitalisasi telah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurutnya, hal ini akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

"Dengan hilirisasi dan industrialisasi, kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera dapat terwujud," kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11).

Airlangga menambahkan, untuk keluar dari middle income trap, Indonesia harus mencapai pendapatan per kapita di atas US$ 10.000 per hari. Ia mencatat, beberapa daerah di Indonesia sudah berhasil mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 10.000 per hari.

"Contohnya, Papua Barat pertumbuhannya sudah tinggi, yaitu 19,56%, di atas rata-rata pertumbuhan nasional," ujarnya.

Begitu juga dengan Sulawesi Tengah, yang tumbuh 9%, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional. Namun, masih ada beberapa daerah yang pertumbuhannya di bawah rata-rata nasional, seperti DKI Jakarta dan Bangka Belitung.

Saat ini, pendapatan per kapita nasional baru mencapai sekitar US$ 5.000. Namun, di Morowali, pendapatan per kapita sudah mencapai US$ 60.844. Menurut Airlangga, angka ini setara dengan negara maju.

"Target Indonesia adalah sekitar US$ 30.000, jadi capaian Morowali ini sudah dua kali lipat dari target di tahun 2045," ujarnya.

Airlangga juga mencatat bahwa beberapa daerah seperti Jakarta, Kediri, Halmahera Tengah, dan Teluk Bintuni telah mencapai pendapatan per kapita lebih dari US$ 30.000. Pencapaian tersebut didorong oleh sektor berbasis perdagangan, industrialisasi, dan hilirisasi.

"Ini membuktikan bahwa dengan hilirisasi dan industrialisasi kita bisa maju. Ini juga yang membuat Presiden yakin pertumbuhan 8% bisa kita capai, dan Indonesia kaya serta sejahtera bisa kita wujudkan," jelasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyebutkan program makan bergizi gratis besutan Presiden Prabowo Subianto bakal disalurkan oleh pihaknya melalui satuan pelayanan di setiap daerah.

Adapun tiap-tiap satuan pelayanan tersebut bakal mengelola anggaran yang fantastis setiap tahunnya. Seperti diketahui, untuk melaksanana program ini pemerintah bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025.

“Satuan pelayanan ini akan mengelola antara Rp 9 miliar - Rp 11 miliar per tahun,” ujar Dadan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dadan menjelaskan, 85% dari uang yang dikelola oleh satuan pelayanan tersebut digelontorkan untuk membeli bahan baku makanan bergizi yang berasal dari pertanian di Tanah Air.

Di samping itu, kata dia, satuan pelayanan yang berada di daerah-daerah akan melayani 3.000 anak mulai dari Paud hingga anak di bangku SMA. Bukan hanya akan sekolah saja, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita juga tak luput dari pemberian pelayanan.

“Ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Prabowo-Gibran terhadap sumber daya manusia Indonesia jangka panjang untuk menyongsong Indonesia emas 2045,” tandasnya.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki titik layanan yang jumbo, di mana mencapai 749 titik. Dia bilang, anggaran yang bakal mengalir ke NTT tersebut mencapai Rp 8 triliun.

“Jadi APBD NTT hanya Rp 2 triliun, Badan Gizi Nasional akan mengirim uang ke NTT kurang lebih Rp 8 triliun atau empat kali lebih besar dari APBD-nya,” tandasnya.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS yang berlangsung ketat melawan Kamala Harris, Melania Trump berbagi prediksi mengenai masa depan Amerika di bawah pemerintahan suaminya.

Dikutip unilad.com, dalam pidatonya di markas kampanye di West Palm Beach, Florida, Trump menyatakan, "Setiap hari saya akan berjuang untuk kalian, dengan setiap tarikan napas dalam tubuh saya. Saya tidak akan berhenti sampai kami menciptakan Amerika yang kuat, aman, dan makmur, yang layak untuk anak-anak."

Ia menyebut era ini sebagai “masa keemasan untuk Amerika.”

Prediksi dan Harapan Melania Trump

Melania, yang mendampingi Trump di panggung saat ia mengumumkan kemenangan, kemudian membagikan pandangannya melalui media sosial tentang visi pemerintahan yang akan datang.

"Mayoritas rakyat Amerika telah mempercayakan kami dengan tanggung jawab penting ini," tulis Melania.

"Kami akan menjaga inti dari republik kita – kebebasan. Saya mengantisipasi warga negara kita akan kembali berkomitmen satu sama lain, mengatasi ideologi demi kebebasan individu, kemakmuran ekonomi, dan keamanan," tambahnya.

Melania menekankan bahwa energi, keterampilan, dan inisiatif rakyat Amerika akan menyatukan pikiran terbaik untuk mendorong bangsa maju secara berkelanjutan.

Dalam momen kemenangan ini, Melania tampil mendukung penuh, mengenakan setelan abu-abu yang rapi, dengan Barron Trump, putra mereka, berdiri di samping mereka.

Analisis Bahasa Tubuh: Melania yang Penuh Kepercayaan Diri

Judi James, seorang ahli bahasa tubuh, menjelaskan bahwa Melania menunjukkan sinyal kekuatan dan kepercayaan diri saat mendampingi suaminya di panggung.

Ketika Trump muncul di panggung, ia sempat tampak emosional dengan tangan kanan yang mengepal ke udara.

Namun, menurut James, justru Melania yang terlihat lebih percaya diri dalam setelan bisnisnya, dengan Barron yang menunjukkan dukungan tanpa kata.

James juga mencatat bahwa dalam bahasa tubuh Trump, terlihat bahwa ia mencari dukungan dari Melania, bukan sebaliknya.

Sementara Trump tidak menunjukkan senyum lebar, Melania tampak berseri-seri dengan senyum lebar yang menunjukkan rasa bangga dan kebahagiaan, menonjolkan semangat dan keyakinannya dalam mendampingi Trump.

Dengan dukungan penuh Melania, Trump berjanji untuk mengembalikan "masa keemasan Amerika," dengan fokus pada kebebasan, kemakmuran, dan keamanan.

Melania, sebagai ibu negara yang akan kembali bertugas, menyampaikan harapan agar bangsa bersatu, mengatasi perbedaan demi kemajuan bersama, dan menatap masa depan yang lebih cerah.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto melaporkan realisasi penyaluran dana desa sejak tahun 2015 hingga 2024 telah mencapai Rp 610 triliun.

Penyaluran dalam jumlah besar ini diakuinya belum dimanfatkan maksimal untuk pengembangan desa. Menurutnya tersebut terjadi karena lemahnya pengawasan penggunaan dana desa.

"Makanya kami bentuk tim untuk membuat road map pengawasan yang dipimpin Pak Irjen, hasil diskusi kemarin saya teliti betul termasuk digitalisasi pengawasan," kata Yandri dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, di Gedung Parlemen, Kamis (7/11).

Yandri juga menyebut telah berdiskusi dengan banyak pihak termasuk Jaksa Agung terkit polemik pemanfaatan dana desa.

Menurutnya kendala utamanya lantaran banyak kepala desa yang tak paham pembukuan. Sehingga penggunaan anggaranya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Ini memang menjadi pekerjaan rumah bagi semua untuk memadukan potensi desa dengan ketaatan aturan," jelasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan Mendes PDT untuk mengoptimalkan pengawasan pemanfaatan dana desa.

Pasalnya, dirinya melihat adanya sejumlah desa yang menerima dana desa tapi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.

"Optimalisasi pengawasaan penggunaan dana desa menjadi prioritas, dari Kementerian Desa PDT dalam rangka memajukan pembangunan desa," ujar Lasarus.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam lima tahun ke depan.

Tito menyebutkan, hal itu menjadi salah satu tujuan diadakannya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Tito, Kamis.

Adapun peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.360 orang, terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forum Komunikasi PimpInan Daerah tingkat provinsi yang terdiri dari 38 gubernur, KPU, Bawaslu, kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam acara tersebut, pemerintah daerah menerima berbagai arahan soal program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.

Tito berharap, pengarahan dalam rakornas dapat mendapat pedoman bagi kepala daerah.

"Saya harapkan dari agenda ini ada arahan dari pemerintah pusat khususnya dari Bapak yang akan menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda dan pimpinan Instansi," ucap dia.

Lebih lanjut, mantan Kapolri itu mengungkapkan, dinamika yang terjadi di daerah akan sangat menentukan dinamika di pemerintah pusat.

Pasalnya, sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digelontorkan ke daerah. Tercatat, sebanyak Rp 1.200 triliun digelontorkan pemerintah pusat kepada daerah.

"Sebenarnya lebih kurang Rp 919 triliun adalah transfer keuangan dari Kementerian Keuangan dari pusat untuk daerah, dan APBD lebih kurang Rp 300 triliun, jadi Rp 1.200 triliun. Dan dinamika di daerah yang menentukan keberhasilan nasional," kata Tito.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri Minta Pemerintah Daerah Dukung Program Prioritas Prabowo", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/07/16365311/mendagri-minta-pemerintah-daerah-dukung-program-prioritas-prabowo.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang turut mengubah jatuh tempo pembayaran pajak sejalan dengan rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS).

Melalui peraturan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penyeragaman tanggal pembayaran pajak yang sebelumnya beragam, kini disatukan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya setelah pajak terutang.

Merujuk Pasal 94 ayat (2) beleid tersebut, jatuh tempo penyetoran pajak masa adalah tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Ketentuan tersebut berlaku untuk penyetaran jenis pajak sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2)

2. PPh Pasal 15

3. PPh Pasal 21

4. PPh Pasal 22

5. PPh Pasal 23

6. PPh Pasal 25

7. PPh Pasal 26

8. PPh Migas yang dibayarkan setiap masa

8. PPN atas BKPTB/JKP dari luar pabean (PPN JLN).

9. PPN KMS

10. Bea Materai yang dipungut

11. Pajak Penjualan

12. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut pajak karbon.

Dalam ketentuan sebelumnya, beberapa PPh yang diperoleh melalui skema pemotongan atau pemungutan, seperti PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 1 jatuh temponya penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Adapun tanggal 15 bulan berikutnya hanya berlaku untuk pajak yang disetor sendiri. Sementara dalam PMK 81/2024 ini, Sri Mulyani tidak membedakan tanggal penyetoran untuk objek pajak pemotongan/pemungutan maupun objek pajak yang pajaknya disetor sendiri.

Menanggapi hal ini, Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia memberikan pandangannya terkait perubahan tersebut.

Menurutnya, penyeragaman batas setor pajak ini memiliki sisi positif yang besar dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Raden menjelaskan bahwa sebelumnya, pembayaran pajak dilakukan dengan berbagai batas waktu, yaitu tanggal 10, 15, dan akhir bulan, tergantung jenis pajaknya.

Perbedaan ini, lanjutnya, sering kali membingungkan wajib pajak yang belum terbiasa dengan kewajiban pembayaran pajak setiap bulan. Dengan adanya keseragaman, tentu saja akan memudahkan wajib pajak untuk mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

"Dengan adanya keseragaman, akan memudahkan mengingat tanggal jatuh tempo," ujar Raden kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Raden juga menegaskan bahwa seharusnya tidak ada dampak negatif atau kerugian bagi wajib pajak terkait kebijakan baru ini. Ia menjelaskan, sebagian besar jenis pajak yang terutang, seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), biasanya sudah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga, seperti pemberi kerja atau pihak yang melakukan transaksi.

Dengan demikian, uang yang harus dibayarkan sebenarnya sudah berada di tangan pemotong atau pemungut pajak sejak awal bulan.

"Seharusnya tidak ada minusnya dengan keseragaman tersebut, karena pada umumnya merupakan pajak yang dipotong atau dipungut dari Wajib Pajak lainnya. Sehingga sebenarnya pada awal bulan sudah dipegang oleh Wajib Pajak pemotong atau pemungut," kata Raden.

Sebagai tambahan, pada Pasal 94 ayat (3) terdapat pengecualian tanggal jatuh tempo penyetoran. Misalnya saja adalah kewajiban penyetoran PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM impor yang dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan pabean impor.

Untuk pajak yang disetor sendiri oleh importir, penyetoran dilakukan saat pemberitahuan pabean impor diselesaikan. Sementara itu, untuk pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyetoran harus dilakukan paling lambat 1 hari kerja setelah masa pemungutan.

Untuk PPh Pasal 25, khususnya bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak, pembayaran pajak tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Selain itu, untuk pajak atas saham pendiri yang dipungut oleh emiten, wajib disetorkan paling lambat 1 bulan setelah terutangnya pajak tersebut.

Peraturan ini juga mengatur soal penyetoran PPN dan PPnBM yang harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, yang sebelumnya sempat memiliki batas waktu hingga tanggal 15 bulan berikutnya.

Ketentuan serupa berlaku juga untuk PPN yang dipungut oleh pemungut, dengan batas waktu penyetoran yang telah diperbarui sesuai peraturan terbaru ini.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi gugatan keberatan perampasan aset yang diajukan sejumlah anggota keluarga terpidana kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang, Rafael Alun Tisambodo.Jaksa Penuntut Umum KPK menyebut, istri mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek berikut ibu dan saudaranya bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang.

Jaksa KPK mengatakan, Rafael telah dinyatakan bersalah dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang oleh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

“Dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” kata Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Jaksa KPK, anggota keluarga Rafael lainnya juga turut terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun seperti, ibu Rafael, Irene Suheryani Supratman; adik Rafael, Gangsar Sulaksono dan anak Rafael, Christopher Dhyaksadarma.

“Sebagai orang yang ikut atau turut serta melakukan peristiwa pidana, sedangkan terdakwa Rafael Alun Trisambodo bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek,” ujar Jaksa KPK.

Rafael, kata Jaksa, bersama-sama dengan istrinya dan ibunya disebut mencuci aset hasil pidana berupa perhiasan, uang dalam safe deposit box (SDB), hingga pendirian Restoran Bilik Kayu dan Bilik Kopi.

Bahkan, jaksa juga menyebut Rafael menyembunyikan Jeep Wrangler bersama kakaknya yang bernama Markus Seloadji. Markus juga tercatat sebagai Pemohon II yang mengajukan keberatan atas perampasan aset hasil pencucian uang oleh KPK. Sementara, Gangsar tercatat sebagai Pemohon III. Karena mereka terlibat dalam perbuatan itu secara bersama-sama, Markus dan Gangsar dinilai bukan pihak ketiga yang beritikad baik.

“Melainkan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Rafael Alun Trisambodo,” tutur Jaksa KPK.

Sebelumnya, sejumlah saudara Rafael mengajukan keberatan atas penyitaan yang dilakukan KPK. Mereka yang menjadi pemohon adalah Petrus Giri Herniawan (Pemohon I), Markus Seloadji (Pemohon II), Martinus Gangsar (Gangsar Sulaksono) (Pemohon III), serta pemohon dari korporasi yakni CV Sonokeling Cita Rasa.

Pihak CV Sonokeling Cita Rasa tidak terima 1 unit mobil Innova dengan nomor polisi AB 1016 IL dan 1 unit mobil Grand Max dengan nomor polisi AB 8661 PH disita.

Sementara itu, aset yang disita dari Pemohon I hingga Pemohon III terdiri dari uang di SDB RAT sebesar Euro 9.800, 2.098.365 dolar Singapura, dan 937.900 dolar AS; perhiasan di SDB RAT berupa 6 cincin, 2 kalung beserta liontin, 5 pasang anting, dan 1 liontin; serta beberapa properti termasuk rumah di Jalan Wijaya Kebayoran. Selain itu, terdapat rumah di Srengseng, dan ruko di Meruya; 2 unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09; serta 1 unit mobil VW Caravelle Nopol AB 1253 AQ.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jaksa KPK Sebut Istri, Ibu, Saudara, dan Anak Rafael Alun Terlibat Pencucian Uang".

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pendanaan untuk menuju transisi energi membutuhkan dana yang jumbo, bahkan berkali-kali lipat dari belanja APBN saat ini.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Saiful Islam, mengungkapkan bahwa kebutuhan dana untuk mencapai target transisi energi Indonesia hingga tahun 2060 diperkirakan mencapai US$ 1 triliun, atau sekitar Rp 16.000 triliun jika menggunakan kurs 16.000 per dolar Amerika serikat.

Saifal menyebut, nilai ini setara dengan lebih dari empat kali lipat belanja APBN tahun 2024, yang saat ini masih berjalan dan akan ditutup dalam dua bulan ke depan.

Untuk mencapai target pendanaan sebesar ini, Kementerian Keuangan berperan aktif memobilisasi dana dari berbagai mitra internasional, termasuk lembaga multilateral, bilateral, filantropi, serta sektor swasta.

Saiful menjelaskan bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah ditunjuk sebagai Energy Transition Country Platform, yang menjadi dasar koordinasi pemerintah dalam aspek investasi dan pembiayaan untuk transisi energi.

“Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dari aspek investment and financing transisi energy,” ujar Saiful dalam acara Webinar The Government Investment Insight, Kamis (11/7).

Selain upaya pendanaan internasional, Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga menyediakan dua skema pendanaan untuk mendukung transisi energi, yakni penerusan pinjaman dan investasi pemerintah.

Saiful menyatakan bahwa modalitas penerusan pinjaman telah diutilisasi oleh PT PLN, PT SMI, dan PT Pertamina, khususnya melalui PT Pertamina Geothermal Energy, untuk membangun pembangkit listrik berbasis energi terbarukan seperti tenaga air (hydro) dan panas bumi (geothermal).

Sebagai bentuk dukungan baru, pemerintah juga membuka opsi investasi pemerintah yang dapat diakses untuk mendukung berbagai skema transisi energi, termasuk rencana pensiun dini untuk PLTU.

Langkah ini diharapkan akan mempercepat upaya transisi energi Indonesia, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan mencapai target net zero emissions pada tahun 2060.

"Modalitas pemerintah dapat diutilisasi untuk berbagai skema transisi energi termasuk untuk pensiun dini PLTU," katanya

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Hasi kinerja yang membaik membuat DBS Group Holdings Ltd percaya diri untuk membuat program pembelian kembali saham dengan nilai miliaran rupiah. DBS menyebut pendorong kinerja DBS yang membaik berasal dari hasil pengelolaan kekayaan dan pendapatan perdagangan pasar.

Pemberi pinjaman terbesar di Asia Tenggara ini mengatakan menganggarkan pembelian kembali saham senilai S$ 3 miliar setara dengan US$ 2,25 miliar. Saham DBS naik 4% pada awal perdagangan di Singapura melampaui pesaing lokalnya Oversea-Chinese Banking Corp dan United Overseas Bank Ltd. Saham DBS Bank telah naik sekitar 33% tahun ini.

Program buyback saham DBS menurut Analis Morgan Stanley yang dipimpin oleh Nick Lord adalah kejutan positif mengingat valuasi pemberi pinjaman yang tinggi setelah rilis kinerja. DBS diperdagangkan pada harga lebih dari 1,7 kali nilai bukunya, tertinggi di antara tiga bank besar yang berbasis di Singapura.

Sejatinya kinerja DBS cukup baik didukung posisi modal dan perolehan laba yang kuat. Laba DBS juga mencatatkan rekor dan memberi pengembalian di atas rata-rata kepada investor dalam beberapa tahun terakhir di bawah masa jabatan Chief Executive Officer Piyush Gupta. Penggantinya Tan Su Shan mengatakan akan melanjutkan pendekatan pengembalian modal.

Dalam tiga bulan yang berakhir pada 30 September 2024, laba bersih DBS meningkat 15% menjadi S$ 3,03 miliar. Itu mengalahkan estimasi rata-rata analis yang disurvei Bloomberg, S$ 2,74 miliar. Pendapatan sama dengan pendapatan bank global termasuk HSBC Holdings Plc dan Standard Chartered Plc yang bisnis kekayaannya telah membantu menghasilkan laba yang lebih baik dari yang diharapkan.

Pada kuartal III tahun ini, DBS membagi dividen interim sebesar 54 sen Singapura per saham, yang mencerminkan imbal hasil dividen sebesar 5,5%.

Mirip dengan perusahaan lain, DBS secara berkala membeli kembali sahamnya di pasar terbuka. "Pasca pembelian kembali, DBS akan mempertahankan sekitar S$ 6 miliar kelebihan modal," menurut analis Bloomberg Intelligence Rena Kwok.

Namun, prospek tahun 2025 mungkin tidak secerah itu. "Laba bersih tahun depan diperkirakan berada di bawah level tahun ini karena pajak minimum global sebesar 15%. Dimana margin bunga bersih akan mengalami sedikit penurunan yang sebagian besar dapat diimbangi oleh pertumbuhan pinjaman," tambah Gupta.

Pendapatan nonbunga untuk buku komersial akan tumbuh pada angka tunggal yang tinggi tahun depan, dipimpin oleh biaya pengelolaan kekayaan dan penjualan pelanggan treasury.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendorong pertumbuhan industri penyiaran nasional.

Upaya ini selaras dengan penerapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan, melalui Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 Bidang Penyiaran, Pemerintah berupaya mengembangkan ekosistem untuk keberlanjutan industri penyiaran.

Hal ini mengingat pertumbuhan pasar industri media dan hiburan di Indonesia yang menjadi tiga terbesar di Asia setelah Cina dan India.

"Pasar itu memiliki dampak ekonomi mencapai Rp 155 triliun dengan kontribusi PDB mencapai Rp 97,5 triliun. Bahkan berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 616.000 pekerja pada tahun 2027," ujar Nezar dalam keterangan pers, Kamis (7/11).

Nezar mengajak stakeholders menjawab tantangan divergensi audiens ke berbagai platform.

Menurutnya, pada era digital begitu banyak pilihan platform-platform yang bisa dinikmati oleh audiens. Dampaknya adalah pelaku industri penyiaran harus beradaptasi dengan kebiasaan baru pemirsa yang terus berubah. Sekaligus menjadi cara untuk menarik perhatian audiens yang tersebar di berbagai platform itu.

Oleh karena itu, Wamenkomdigi Nezar Patria mengajak pemangku kepentingan industri penyiaran terus memanfaatkan teknologi dan mengembangkan talenta digital di industri penyiaran.

Ia menilai, industri penyiaran juga perlu terus menerapkan prinsip agile dan adaptability khususnya dalam pengembangan strategi.

"Termasuk ikut menyusun rencana strategis agar dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang benar-benar kita hadapi,” tutur Nezar.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BOGOR. Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% pada tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dicapai dengan mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia.

Airlangga mengungkapkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029 menurutnya harus mendorong sejumlah sektor utama. Di antaranya adalah dari konsumsi, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%.

"Jadi apa yang harus kita dorong? sektornya tetap konsumsi harus kita jaga, kemudian investasi juga harus tumbuh 10%," ungkap Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, di SICC, Bogor Kamis (7/11).

Selain itu, Airlangga bilang, kinerja ekspor juga harus tumbuh 9%. Kemudian juga mendorong sektor hilirisasi, pariwisata, konstruksi dan perumahan, ekonomi digital hingga pengembangan ekonomi baru yaitu semikonduktor.

Transisi energi hijau atau green energy juga terus didorong dengan target Indonesia dapat menjadi green energy tertinggi.

"Seperti di Kalimantan Utara kita bisa kembangkan hydro power sampai 10 GW, kemudian kawasan-kawasan yang kita bangun di sana bisa jadi pusat pertumbuhan baru di mana di situ bisa jadi center of new industry green hydrogen amonia bahkan industri hilirisasi lain," jelasnya.

Airlangga juga mengatakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% bukan hal mustahil untuk dicapai Indonesia. Hal itu karena sebelumnya Indonesia juga sudah pernah mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 8,2% pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.
Pertumbuhan itu didorong sektor utama yaitu manufaktur, industri tekstil, otomotif, konstruksi dan juga investasi yang tumbuh tinggi sampai dengan 14,6% dan konsumsi rumah tangga serta ekspor.

"Ekspornya adalah CPO, tekstil dan migas, bahkan kita sempat ekspor migas sampai dengan 1,6 juta barel per hari, produksi kita 1,6 juta barel oil per day tapi pertumbuhan itu tidak sustain karena pada waktu itu dengan deregulasi dan pakto sehingga ekonomi over heating dan juga terjadi krisis keuangan Asia dan perekonomian kita turun," ucapnya.