Sumber: Anadolu Agency | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keir Starmer, seorang politisi sentris kelahiran London berusia 61 tahun dibesarkan dalam keluarga kelas pekerja.

Kehidupan awal Starmer ditandai dengan komitmen terhadap pendidikan dan pelayanan publik. Dia bersekolah di Reigate Grammar School sebelum belajar hukum di University of Leeds dan kemudian di St Edmund Hall, Oxford.

Karier hukum Starmer dimulai dengan sungguh-sungguh sebagai pengacara, di mana ia dengan cepat mengukuhkan dirinya sebagai tokoh yang tangguh di bidang hukum hak asasi manusia.

Ketajaman hukum dan dedikasinya membuatnya mendapatkan peran sebagai direktur penuntutan umum (DPP) pada tahun 2008, sebuah posisi yang dipegangnya hingga tahun 2013.

Selama masa jabatannya sebagai DPP, Starmer dikenal karena karyanya dalam kasus-kasus yang kompleks dan terkenal, serta karena menerapkan reformasi yang signifikan di dalam Crown Prosecution Service.

Transisi ke Dunia Politik dan Kepemimpinan

Transisi Starmer ke dunia politik aktif terjadi pada tahun 2015 saat dia terpilih sebagai anggota parlemen untuk Holborn dan St Pancras. Dia dengan cepat naik melalui jajaran Partai Buruh, menjabat di posisi-posisi kunci Kabinet bayangan, termasuk sekretaris bayangan Brexit.

Pendekatan yang cermat dan latar belakang hukum Starmer membuatnya menjadi suara yang menonjol dalam perdebatan mengenai kepergian Inggris dari Uni Eropa. Pada bulan April 2020, ia terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh, menggantikan Jeremy Corbyn.

Kepemimpinan Starmer dicirikan oleh fokus pada persatuan dan pragmatisme. Dia berusaha menjauhkan partai dari kontroversi era Corbyn sembari menekankan pentingnya keadilan sosial, kompetensi ekonomi, dan membangun kembali ikatan dengan para pemilih Partai Buruh yang membangkang.

Tantangan dan Prospek Masa Depan

Sejak menjadi pemimpin Partai Buruh, Starmer telah menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, termasuk perpecahan internal partai dan lanskap politik yang lebih luas yang dibentuk oleh pandemi COVID-19.

Masa jabatannya telah menunjukkan hasil pemilu yang beragam, dengan keberhasilan dan kemunduran yang mencolok. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, Starmer mengatakan bahwa ia tetap berkomitmen pada visinya untuk Inggris yang lebih adil dan lebih setara.

"Ini adalah kehormatan dan hak istimewa dalam hidup saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memandu kita melewati masa-masa sulit ini, untuk melayani semua komunitas kita, dan untuk berjuang demi kebaikan negara kita," ujarnya.

Kebijakan Luar Negeri dan Kritik terhadap Sikap Perang Gaza

Sebagai pemimpin Partai Buruh, Starmer mengatakan bahwa ia telah berusaha memposisikan ulang partainya di panggung global, dengan menekankan aliansi yang kuat dengan mitra-mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dan juga mengadvokasi respon yang kuat terhadap tantangan-tantangan global seperti perubahan iklim dan keamanan internasional.

Akan tetapi, penanganan Starmer atas konflik Israel-Palestina telah menuai banyak kritikan baik dari internal partainya maupun dari para pengamat eksternal. Starmer telah menghadapi reaksi keras karena dianggap tidak mendukung hak-hak Palestina dan keengganannya untuk mengambil sikap tegas terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Israel.

Para kritikus berpendapat bahwa pendekatannya telah mengasingkan banyak orang di dalam Partai Buruh yang mengecam pendudukan dan perang Israel terhadap Palestina.

Kontroversi ini disorot oleh pengunduran diri tokoh-tokoh penting Partai Buruh dan reaksi keras dari anggota akar rumput partai, yang merasa bahwa posisi Starmer menyimpang dari dukungan historis Partai Buruh untuk penentuan nasib sendiri Palestina.

Setelah beberapa dekade mendapat dukungan kuat, Partai Buruh mengalami penurunan tajam dalam dukungan dari umat Islam, terutama karena sikap pro-Israel pemimpin partai Keir Starmer.

Dalam pemilu lokal bulan lalu, di 58 daerah pemilihan yang dianalisis oleh BBC, di mana lebih dari seperlima penduduknya beragama Islam, pangsa suara Partai Buruh turun 21% dibandingkan dengan pemilu tahun 2021.

Mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn juga mencalonkan diri sebagai calon independen dalam pemilihan umum hari Kamis setelah mewakili daerah pemilihan Islington North di London selama lebih dari 40 tahun, dengan mengatakan bahwa ia ingin menjadi suara independen untuk kesetaraan, demokrasi, dan perdamaian.

Sejak Israel melancarkan serangan ke Gaza bulan Oktober lalu, hampir 70 anggota parlemen dari Partai Buruh menentang kebijakan partai dan menyerukan gencatan senjata, sementara sekitar 100 anggota dewan keluar dari partai.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID. JAKARTA. Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk minum susu, akan menjadi langkah awal menuju bagi Indonesia menuju target swasembada daging sapi dan susu. Program ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk serius menggarap percepatan swasembada bahan pangan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono, menyampaikan alokasi anggaran makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun untuk MBG pada tahun 2025.

Dengan alokasi per anak sebesar Rp15.000, program MBG akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing dengan ketentuan harus sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan. Namun, anggaran ini belum termasuk menu susu yang diharapkan dapat diatur lebih lanjut oleh Pemda.

Tantangan Swasembada

Meskipun program ini menjadi langkah awal yang signifikan, mencapai target swasembada daging sapi dan susu bukanlah hal mudah. Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menyebut bahwa target ini membutuhkan waktu, investasi besar, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

"Memang tidak mudah untuk mencapai target swasembada daging dan susu sapi, tapi kalau tidak dimulai, tidak serius dan fokus, target ini tidak akan tercapai," ujar Khudori kepada KONTAN, Jumat (3/7/2024).

Khudori menambahkan bahwa swasembada daging sapi pernah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun gagal karena target yang meleset. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pasokan bibit atau sapi indukan, baik lokal maupun impor.

Tantangan Pengadaan Sapi Indukan

Khudori mengungkapkan bahwa pengadaan sapi indukan mencapai 3,2 juta ekor bukanlah hal mudah. "Tidak semua negara bisa memenuhi pasokan tersebut, artinya harus impor dari sejumlah negara seperti Australia, Brasil, dan India," jelasnya.

Pengadaan dari negara lain juga menghadapi tantangan politik. Negara eksportir belum tentu mau memenuhi kebutuhan sapi indukan Indonesia karena khawatir kehilangan pasar besar Indonesia jika berhasil swasembada.

Selain itu, bibit sapi indukan lokal juga masih diragukan kualitasnya. Menurut Khudori, sapi Bali yang dimiliki Indonesia sudah tidak murni lagi karena terjadi kawin campur atau silang. Memurnikan bibit untuk indukan sapi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Kolaborasi dengan Peternak Rakyat

Khudori juga menekankan pentingnya skema kerjasama yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama peternak rakyat. "Jangan sampai peternak rakyat cuma jadi penonton saja, karena produksi daging maupun susu sapi ujungnya dikelola oleh perusahaan besar," kritiknya.

Program MBG yang dicanangkan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto diharapkan dapat menjadi langkah awal yang konkret dalam upaya percepatan swasembada daging sapi dan susu di Indonesia. Namun, kesuksesan program ini membutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak terkait.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA - Tren merger dan akuisisi (M&A) tahun ini diperkirakan tidak akan berbeda jauh dari tahun lalu. Di industri digital, peluang untuk merger dan akuisisi tetap terbuka lebar karena banyak perusahaan yang membutuhkan suntikan dana guna mengembangkan kapasitas bisnis mereka di tengah persaingan yang semakin ketat.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menjelaskan bahwa terdapat berbagai alasan dan tujuan dari merger dan akuisisi, mulai dari efisiensi operasional, permodalan, hingga memperkuat pangsa pasar.

"Merger horizontal biasanya dilakukan untuk memperkuat pangsa pasar, seperti yang dilakukan oleh Citilink dan Pelita Air yang keduanya dimiliki oleh BUMN," ujarnya kepada KONTAN, kemarin.

Sedangkan untuk merger vertikal, dilakukan untuk menambah layanan yang bisa digabungkan antar perusahaan, seperti yang terjadi antara Garuda Indonesia dengan InJourney atau TikTok dengan Tokopedia.

Menurut Nailul, kekuatan permodalan juga memainkan peran penting dalam proses merger. Perusahaan yang membutuhkan modal biasanya mencari dana segar melalui merger atau akuisisi.

"Hal ini terlihat dalam kasus perusahaan teknologi digital seperti TikTok dan Tokopedia," tambahnya.

Nailul juga menyebutkan bahwa selain TikTok dan Tokopedia, banyak perusahaan digital lain yang melakukan merger dan akuisisi karena alasan permodalan.

"Ke depan, saya rasa tren ini akan tetap sama, banyak perusahaan digital yang akan terus melakukan merger dan akuisisi," ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima dan menangani 74 notifikasi yang terdiri dari 68 akuisisi saham dan enam akuisisi aset sepanjang kuartal I 2024, atau dalam 100 hari kerja pertama KPPU.

Dari 74 notifikasi tersebut, 31 notifikasi atau sekitar 42% berkaitan dengan sektor prioritas dalam 100 hari kerja. Selain itu, terdapat 17 notifikasi di sektor energi atau minyak dan gas (migas), tujuh notifikasi di sektor infrastruktur/konstruksi, lima notifikasi di sektor pangan, dan dua notifikasi di pasar digital.

Gopprera Panggabean, Anggota KPPU, menyatakan bahwa terdapat dua penilaian notifikasi transaksi yang mendapat perhatian dari KPPU dalam periode 100 hari kerja tersebut, yaitu penilaian atas akuisisi PT Semen Grobogan oleh PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan penilaian atas akuisisi PT Tokopedia oleh Tik Tok Pte. Ltd.

Menurut Gopprera, jika dilihat dari statistik tahun sebelumnya (2023), jumlah notifikasi merger dan akuisisi terlihat tidak banyak berubah, namun jenis industri yang melakukan notifikasi mengalami perubahan.

"Pada tahun 2023, merger dan akuisisi didominasi oleh industri manufaktur, namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah notifikasi dari industri minyak dan energi," ungkapnya.

KPPU mencatat sebanyak 116 merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan sepanjang tahun 2023, yang mana jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 300 merger dan akuisisi pada tahun 2022, 233 pada tahun 2021, dan 195 pada tahun 2020.

Pelaku usaha yang melakukan merger dan akuisisi dalam periode tersebut didorong oleh berbagai faktor seperti kesulitan ekonomi, utang, dan arus kas, hingga keinginan untuk fokus pada bisnis tertentu.

Memasuki tahun 2023, dengan situasi dunia yang mulai pulih dari pandemi Covid-19, kondisi perekonomian nasional juga berangsur membaik, sehingga perusahaan yang sebelumnya mengalami kendala ekonomi mulai pulih.

Oleh karena itu, tren merger dan akuisisi perusahaan pada tahun 2023 menurun dibandingkan tiga tahun sebelumnya, karena tren tersebut normal terjadi sebagai dampak dari faktor eksternal yaitu pandemi Covid-19.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan aset negara tercatat sebesar Rp 13. 072,8 triliun per 31 Desember 2023. Hal itu ia ungkap saat menyampaikan tentang Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna ke-20 di gedung DPR, Kamis (4/7).

Nilai aset pemerintah tersebut meningkat sekitar 6,06% secara tahunan dibandingkan tahun 2022. Adapun posisi aset pemerintah sampai dengan akhir tahun Desember 2022 mencapai Rp 12.325,5 triliun.

"Posisi keuangan pemerintah ditunjukkan dalam Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari Aset Rp 13.072,8 triliun," kata Sri Mulyani dalam pidatonya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa total kewajiban negara sebesar Rp 9.536,7 triliun, dan ekuitas Rp 3.536,1 triliun per akhir tahun lalu. Melihat perkembangan tersebut, nilai ekuitas atau nilai bersih aset dikurangi kewajiban sebesar Rp 3.536,1 triliun. Angka itu meningkat 3,85% secara tahunan dari Rp 3.404,8 triliun.

"Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas," ucapnya.

Sementara itu, dalam laporan operasional (LO) Tahun 2023 disampaikan bahwa pendapatan operasional Rp 3.083,2 triliun dan beban operasional Rp3.111,7 triliun, yang membentuk defisit dari kegiatan operasional.

Di sisi lain, terdapat surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp 60,1 triliun, yang membentuk surplus laporan operasional tahun 2023 sebesar Rp 31,6 triliun.

"Surplus laporan operasional tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015," tutupnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan penjelasan mengenai rencana kebijakan pengenaan tarif impor sebesar 200% yang telah memicu berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Luhut menjelaskan bahwa di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, terutama karena tensi antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan Tiongkok serta Rusia, Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional.

“Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia,” ujar Luhut dalam keterangan persnya, Jumat (5/7).

Dalam Rakortas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 Juni 2024, diputuskan untuk melindungi industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini harus sesuai dengan akar masalah yang terjadi.

Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu.

Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

“Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan kepentingan nasional kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat,” ungkap Luhut.

Selain itu, lanjut Luhut, Presiden Jokowi juga meminta untuk memperketat pengawasan atas impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia.

Hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri.

Pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

“Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan kepentingan nasional kita,” ujar Luhut.

Menurutnya, hal ini perlu dikaji supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri. Tiongkok adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi.

Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

Pemerintah ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi.

"Saya memahami betul bahwa kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19,” ujar Luhut.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Emiten tambang emas pelat merah, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau Antam meyakini prospek bisnis komoditas emas masih akan terus menjanjikan ke depannya, sehingga perusahaan terus mengoptimalkan produksi dari tambang yang dioperasikan oleh unit bisnis pertambangan emas di Jawa Barat guna mendukung pencapaian target penjualan emas di tahun 2024 sebesar 37 ton.

Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk Syarif Faisal Alkadrie mengatakan, di tengah kondisi harga emas saat ini serta sifat emas yang safe haven, Antam meyakini komoditas emas akan memberikan dampak positif terhadap kinerja penjualan emas logam mulia Perusahaan.

"Kami melihat hal ini sebagai peluang signifikan untuk mengeksplorasi pasar baru dan memperkuat kehadiran Antam di pasar yang sudah ada," ujarnya kepada Kontan, Jumat (5/7).

Peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh Antam dengan terus mengembangkan produk-produk inovatif yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih luas, termasuk layanan digital untuk pembelian emas secara online.

Faisal menuturkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Antam terus berupaya menjaga kualitas dan standar emas melalui kontrol kualitas yang ketat dan kepatuhan terhadap standar internasional (LBMA). Antam berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas dalam segala aspek dengan terus berupaya menjaga ketersediaan produk di saluran penjualan Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Di tahun ini, kata Faisal, Antam juga kembali memfokuskan pasar domestik sebagai target market produk logam mulia dengan memperluas layanan transaksi penjualan emas melalui berbagai kanal penjualan.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mendorong Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Fernando, Jumat,(5/7/2024).

Fernando menegaskan, pembentukan Pansus di DPR terkait dengan skandal impor beras juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian RI.

Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani.

“Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut.

Sehingga, kata dia, wajar bila Pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras tersebut.

“Jangan-jangan ada pihak tertentu yang memang sangat menikmati kebijakan impor beras,” tandas Fernando.

Bulog buka suara

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/7/2024) kemarin.

Suyamto menyampaikan hal itu menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, dalam mitigasi risiko importasi, biaya demurrage sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor-impor.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ucap Bayu.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul DPR Didorong Gelar Pansus Selesaikan Skandal Impor Beras Bulog Rp 2,7 Triliun

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona hijau pada perdagangan akhir pekan Jumat (5/7). Mengutip RTI, indeks naik 0,45% atau 32,483 poin ke level 7.253,372.

Tercatat 281 saham naik, 269 saham turun, dan 239 saham stagnan. Total volume perdagangan 17,9 miliar saham dengan nilai transaksi capai Rp 9,5 triliun.

Sebanyak delapan indeks sectoral menopang Langkah IHSG hari ini. Tiga sector dengan kenaikan tertinggi yakni IDX-Health 1,45%, IDX-Industry 1,37%, dan IDX-Property 0,73%.

Saham-saham top gainers LQ45:

- PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) naik 3,28% ke Rp 630

- PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) naik 2,80% ke Rp 6.425

- PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) naik 2,50% ke Rp 1.230

Saham-saham top losers LQ45:

- PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) turun 3,70% ke Rp 650

- PT Bank Jago Tbk (ARTO) turun 3,46% ke Rp 2.230

- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 3,17% ke Rp 1.220

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), serta pemberian Perintah Tertulis kepada pihak-pihak tertentu pada 23 Juni 2023 lalu adalah langkah yang sesuai dengan ketentuan untuk melindungi konsumen.

"Sudah berdasarkan peraturan pengawasan yang tepat dan juga bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian yang semakin besar serta untuk mencegah bertambahnya masyarakat calon konsumen baru yang dirugikan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam keterangan resmi, Jumat (5/7).

Untuk diketahui sebelum mengambil langkah pencabutan izin usaha Kresna Life, OJK sudah melakukan proses pengawasan dalam waktu yang cukup panjang melalui pemeriksaan langsung maupun tidak langsung.

Sepanjang pemeriksaan telah ditemukan adanya konsentrasi investasi dana asuransi Kresna Life pada saham-saham yang dinilai terafiliasi grup Kresna, dan pencatatan kewajiban yang lebih kecil dari seharusnya sehingga menyebabkan rasio solvabilitas (risk based capital) lebih rendah dari ketentuan.

Selain itu OJK juga memberikan kesempatan perbaikan cukup panjang kepada direksi maupun pemegang saham agar memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Disamping itu OJK menerbitkan sanksi-sanksi untuk setiap jenis pelanggaran ketentuan yang terjadi secara bertahap.

Namun dari segala kesempatan yang diberikan, Kresna Life tidak mampu memenuhi rasio solvabilitas sesuai ketentuan dan tidak dapat menutup defisit keuangan melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) atau mengundang calon investor.

"Dari hasil pemeriksaan, pemegang saham pengendali Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan. Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada," lanjutnya.

Kresna Life pernah menyampaikan upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL). Upaya itu disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan, namun tetap tidak terlaksana karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi pinjaman subordinasi yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun hasil analisis atas program konversi pinjaman subordinasi yang disampaikan Kresna Life ke OJK menunjukkan masih adanya defisit yang harus ditutup dengan tambahan modal dari pemegang saham pengendali. Namun permintaan OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menutup perkiraan sisa defisit setelah program konversi pinjaman subordinasi dijalankan tidak pernah dipenuhi.

Pada faktanya, program pinjaman subordinasi yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah.

Apabila program konversi pinjaman subordinasi yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman.

Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan.

Mengenai rencana program pinjaman subordinasi yang ditawarkan Kresna Life, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang pinjaman subordinasi atas aset Kresna Life berbeda.

OJK menjelaskan kalau pemegang polis memiliki prioritas yang lebih tinggi, sementara pemegang pinjaman subordinasi secara hukum disejajarkan dengan pemegang saham, yaitu sebagai pihak yang paling akhir memiliki hak atas aset perusahaan dalam likuidasi.

Kemudian terkait pemberian Perintah Tertulis, ini merupakan kewenangan OJK dalam memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut. Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life.

Mengenai putusan PTTUN Jakarta atas hasil banding OJK terhadap gugatan PT Duta Makmur Sejahtera dan Michael Steven, OJK menyatakan menghormati keputusan tersebut dan akan menempuh upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kasasi ke MA.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penerimaan cukai diperkirakan akan terus melorot hingga akhir tahun ini, termasuk penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menerangkan bahwa realisasi penerimaan cukai turun 12,6% per Mei 2024. Penerimaan yang turun tersebut juga disebabkan terkontraksinya penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Menurutnya, kinerja penerimaan cukai tersebut memperlihatkan penurunan yang luar biasa, meski pada bulan-bulan sebelumnya penerimaan cukai tumbuh negatif.

"Padahal setahu saya tidak ada kebijakan forestalling di akhir tahun 2023, yang mana seharusnya penerimaan cukai di awal tahun 2024 terdorong meski pada kenyataannya masih terkontraksi. Artinya, jika ada kebijakan pada forestalling akhir 2023 lalu, penerimaan awal 2024 ini akan lebih rendah dari yang sekarang," kata Fajry kepada Kontan, Jumat (5/7).

Fajry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai bukan hal yang mengejutkan dan sudah sesuai prediksi sejak tahun lalu. Ia menghitung melalui ukuran tax buoyancy, yang menunjukkan kebijakan tarif sudah tidak mampu mendorong penerimaan cukai semenjak tahun 2016.

"Semakin turun hingga negatif pada tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, dalam perhitungannya menggunakan tax elasticity juga menunjukkan kalau kenaikan tarif berdampak negatif pada penerimaan pada tahun lalu.

"Ini semua akibat beban tarif yang terlalu berat. Mudahnya, bisa lihat harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di bursa saham, hancur semua itu. Mengapa? karena kondisinya sudah dalam fase menurun. Dan penurunan basis penerimaan (industri) pastinya akan menurunkan penerimaan cukai. Ini tidak perlu rocket science," ucapnya.

Hingga akhir tahun, ia memprediksi penerimaan cukai akan tetap tumbuh negatif atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini tentunya menjadi tantangan fiskal bagi pemerintah, mengingat penerimaan pajak tahun ini juga ikut terkontraksi.

"Tahun lalu, penerimaan pajak bisa meng-offset penurunan cukai. Kalau sekarang? sudah tidak bisa," tutupnya.

Perlu diketahui, Kementerian keuangan melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia mengalami peningkatan pada Juni 2024.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 140,2 miliar, naik dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 139 miliar.

Ekonom Bank Danamon, Hosianna Evalia Situmorang, menilai peningkatan cadangan devisa Indonesia ini merupakan perkembangan positif yang dapat menjaga optimisme pelaku pasar dan memperkuat kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Ia memproyeksikan, ke depannya, cadangan devisa akan bergerak di kisaran US$ 138 hingga US$ 142 miliar, seiring dengan kondisi inflasi global yang melandai, yang dapat menyebabkan nilai tukar rupiah menguat.

“Jika kondisi ini terjadi, maka akan positif untuk posisi devisa,” kata Ana, panggilan akrab Hosianna, kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Lebih lanjut, Ana memprediksi bahwa seiring dengan perkembangan politik di Amerika Serikat (AS) dan Eropa terkait pemilihan umum, pertumbuhan ekonomi domestik akan tetap stabil.

Hal ini didukung oleh fundamental domestik yang tetap solid dan penurunan inflasi global yang memberikan angin segar.

Untuk diketahui, peningkatan posisi cadangan devisa Indonesia menjadi US$ 140,2 miliar dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah yang masih menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

Asisten Gubernur BI, Erwin Haryono, menyatakan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2024 ini setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (5/7).

Erwin menambahkan, ke depannya Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -LONDON. Pemerintah Partai Buruh Inggris berhasil menggeser Partai Konservatif dengan kemenangan yang gemilang dalam pemilihan umum, berjanji untuk segera bertindak dalam menumbuhkan ekonomi.

Namun, misi ini mungkin akan terhalang oleh kondisi keuangan negara yang tertekan akibat pengeluaran besar-besaran selama pandemi COVID-19.

Pemerintahan Partai Buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri Keir Starmer menekankan pentingnya investasi di sektor-sektor kunci seperti kesehatan dan pendidikan, sambil tetap mengutamakan keseimbangan anggaran negara.

Krisis ini diperparah oleh subsidi besar-besaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menutupi biaya energi setelah invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga minyak dan gas.

Starmer berupaya keras untuk menghindari pengulangan kejadian pada Oktober 2022, ketika rencana pemotongan pajak tanpa dana dari pemerintah Konservatif waktu itu membuat pasar panik dan menyebabkan nilai poundsterling anjlok.

Kejadian tersebut juga mengakhiri jabatan perdana menteri Liz Truss yang penuh gejolak, yang hanya bertahan selama 49 hari sebelum digantikan oleh Rishi Sunak. Truss kemudian kehilangan kursinya pada pemilu Kamis (4/7).

Saat ini, perekonomian Inggris menunjukkan tanda-tanda stabilitas setelah keluar dari resesi ringan dan ketika inflasi mulai menurun. Partai Buruh tampaknya akan diuntungkan oleh pemulihan ekonomi ini, menurut Ashley Webb, ekonom Inggris di kelompok riset Capital Economics.

Namun, delapan tahun setelah Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa, dunia usaha masih merasakan dampak negatif dari Brexit, dengan sedikit harapan perubahan dalam waktu dekat.

Starmer dengan tegas menolak gagasan untuk kembali bergabung dengan pasar tunggal Eropa, serikat pabean, atau mengembalikan kebebasan bergerak bagi warga negara Uni Eropa.