Jakarta, Investor.id- Gapuraprima Group mengaku terus optimistis dalam mengarungi bisnis di kancah properti nasional.

Optimisme itu mencuat dalam perayaan 39 tahun Gapuraprima Group yang dibalut dengan fun run 5 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

“Dalam perayaan anniversary ini menunjukkan bahwa Gapuraprima optimistis dan akan tetap terus konsisten menjadi salah satu pengembang nasional yang tetap eksis turut menyukseskan sektor bisnis properti, dan pergerakan roda perekonomian nasional,” ujar Arvin F Iskandar, direktur utama PT Perdana Gapuraprima Tbk dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Acara bertajuk Healthy Heart Run dan Zumba dihadiri oleh seluruh karyawan Gapuraprima Group, para mitra rekanan, dan masyarakat umum.

Sepanjang 39 tahun berkiprah di kancah properti, Gapuraprima Group telah membangun lebih dari 30 proyek yang tersebar di Jabodetabek dan Bali.

Berawal dari pengembangan perumahan sederhana sampai dengan saat ini telah menjadi sebuah perusahaan dengan proyek properti yang lebih beragam.

Portofolio itu mencakup perumahan, apartemen, perkantoran, mal, rekreasi dan perhotelan (serviced apartment).

Perahu besar bisnis properti Gapuraprima Group bertumpu pada PT Perdana Gapuraprima Tbk. Emiten properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengusung kode saham GPRA itu terus melebarkan sayap bisnis.

Per 30 September 2024, beberapa proyek di antaranya adalah proyek perumahan Bukit Cimanggu Villa berlokasi di Bogor serta perumahan Metro Cilegon dan Anyer Pallazo yang berlokasi di Cilegon, Banten. 

Selain itu, GPRA baru saja meluncurkan proyek perumahan Botanica signature Padjajaran di Bogor.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- Gapuraprima Group mengaku terus optimistis dalam mengarungi bisnis di kancah properti nasional.

Optimisme itu mencuat dalam perayaan 39 tahun Gapuraprima Group yang dibalut dengan fun run 5 kilometer di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

“Dalam perayaan anniversary ini menunjukkan bahwa Gapuraprima optimistis dan akan tetap terus konsisten menjadi salah satu pengembang nasional yang tetap eksis turut menyukseskan sektor bisnis properti, dan pergerakan roda perekonomian nasional,” ujar Arvin F Iskandar, direktur utama PT Perdana Gapuraprima Tbk dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Acara bertajuk Healthy Heart Run dan Zumba dihadiri oleh seluruh karyawan Gapuraprima Group, para mitra rekanan, dan masyarakat umum.

Sepanjang 39 tahun berkiprah di kancah properti, Gapuraprima Group telah membangun lebih dari 30 proyek yang tersebar di Jabodetabek dan Bali.

Berawal dari pengembangan perumahan sederhana sampai dengan saat ini telah menjadi sebuah perusahaan dengan proyek properti yang lebih beragam.

Portofolio itu mencakup perumahan, apartemen, perkantoran, mal, rekreasi dan perhotelan (serviced apartment).

Perahu besar bisnis properti Gapuraprima Group bertumpu pada PT Perdana Gapuraprima Tbk. Emiten properti di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengusung kode saham GPRA itu terus melebarkan sayap bisnis.

Per 30 September 2024, beberapa proyek di antaranya adalah proyek perumahan Bukit Cimanggu Villa berlokasi di Bogor serta perumahan Metro Cilegon dan Anyer Pallazo yang berlokasi di Cilegon, Banten. 

Selain itu, GPRA baru saja meluncurkan proyek perumahan Botanica signature Padjajaran di Bogor.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah merencanakan hapus buku dan hapus kredit macet dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk petani dan nelayan yang ada di bank-bank BUMN. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap payung hukum dapat segera diterbitkan untuk mendukung ketahanan dan kelangsungan UMKM, petani dan nelayan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengungkapkan, payung hukum hapus buku dan hapus tagih kredit macet UMKM, petani dan nelayan saat ini dalam tahap perumusan oleh Kementerian Keuangan. Bentuknya adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

UU PPSK sejatinya telah memberi amanat bahwa bank-bank umum milik negara dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih dari kredit UMKM. Bank-bank yang dimaksud adalah BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Selanjutnya, pemerintah menyusun peraturan teknis, termasuk mengenai kriteria debitur yang layak mendapat kesempatan hapus buku dan hapus kredit tersebut.

“Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta asesmen cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” kata Mahendra dalam konferensi pers, dikutip Minggu (3/11/2024).

Dia menyatakan, OJK sebagai pengawas dan regulator sektor perbankan siap mendukung kebijakan pemerintah itu, kendati memang sebenarnya OJK sudah memiliki aturan yang membahas mengenai hapus tagih dan hapus buku.

“Kami berharap amanat dari UU PPSK yang kembali diketengahkan oleh Bapak Presiden Prabowo dan tim pemerintah sebagai prioritas memang sudah tepat. Dan kami harapkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tidak lama. Karena sejak UU itu sendiri sampai sekarang, sudah hampir dua tahun diterbitkan tapi peraturan mengenai hal ini masih atau sedang dirumuskan,” urai Mahendra.

Menurut dia, payung hukum berupa RPP itu mesti segera diterbitkan untuk mendukung ketahanan dan kelangsungan seluruh UMKM, termasuk petani dan nelayan. Lebih dari itu, aturan yang dimaksud juga dipercaya dapat medukung berbagai sektor prioritas laindari pemerintah seperti untuk mencapai ketahanan pangan dan mendorong program 3 juta rumah. Hapus buku dan hapus tagih kredit macet ini bakal memperkuat hal-hal tersebut.

Cuma Bank-Bank BUMN

Dalam kesempatan sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan, OJK selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu sektor keuangan yang berkembang di industri dan masyarakat.

“Dalam kaitannya dengan wacana pemerintah terkait penghapusbukuan dan penghapustagihan debitur UMKM, OJK telah mengikuti pembahasan penyusunan RPP dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah,” ujar Dian.

Dia menjelaskan, hapus buku dan hapus tagih piutang macet UMKM pada prinsipnya telah diatur dalam UU PPSK. Ketentuan ini dirancang untuk mendukung kelancaran akses pembiayaan ke UMKM, mengingat selama ini tak sedikit UMKM yang memiliki kredit macet menemui kesulitan untuk kembali memperoleh pendanaan, baik berupa kredit atau pembiayaan.

“Hal tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan/atau LJK non-bank BUMN dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” kata Dian.

Selanjutnya, kata dia, UU PPSK juga menegaskan kerugian atas kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang macet UMKM oleh bank BUMN dan LJK non-bank BUMN bukan merupakan kerugian negara. Ini sepanjang lembaga terkait dapat membuktikan bahwa tindakan hapus buku dan hapus tagih dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip tata kelola yang baik.

“OJK tentu mendukung pengaturan dimaksud dan menyadari bahwa pemberian akses kepada UMKM itu merupakan hal vital dalam mendukung ketahanan perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut tentu OJK memandang perlu dijabarkan dalam RPP yang pada saat ini masih dalam tahap penyusunan—mudah-mudahan semakin memperjelas rencana penghapusbukuan maupun penghapustagihan,” jelas Dian.

Dia menambahkan, isu terkait hapus buku dan hapus tagih merupakan spesifik untuk bank-bank BUMN, karena menyangkut isu kerugian negara. Sementara bank-bank swasta sudah terbiasa untuk melakukan hal itu dan bahkan bisa melakukan itu setiap saat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta, Investor.id- PT Mekar Agung Sejahtera (MAS Group) menargetkan serah terima klaster perdana Areum Parc, Bogor, Jawa Barat pada Oktober 2024.

Peletakan batu pertama (groundbreaking) klaster perdana Areum Parc, Ipnamu digelar Sabtu (2/11/2024).

“Selain itu dalam waktu dekat ini kita segera melakukan akad massal agar sejalan dengan progres pembangunan, dimana jadwal serah terima unit sudah kita tetapkan pada Oktober tahun depan,” tutur Director of Business Development MAS Group M Adhiguna Sosiawan dalam keterangan tertulis kepada Investor Daily dikutip Minggu (3/11/2024).

Adhiguna menerangkan, Ipnamu dipasarkan  sejak akhir Juni 2024. Dari total 212 unit yang dipasarkan tersisa 6 unit.

“Animo masyarakat yang antusias membeli unit rumah di Areum Parc membuat kami happy dengan progres penjualan ini. Dan groundbreaking ini sebagai bukti komitmen kita pada konsumen yang telah membeli unit rumah di Areum Parc,” jelas Adhiguna.

Dia menambahkan, kelak ada 4 klaster di Areum Parc. Kini, 2 klaster telah dikenalkan kepada public, yakni Ipnamu dan Jungwon.

Areum Parc yang berlokasi di kawasan Kemang, Bogor Barat dengan luas 15,7 hektare berdekatan dengan ruas tol Bogor Outer RingRoad (BORR) sehingga akan memudahkan aktivitas penghuni.

Dalam pengembangannya Areum Parc yang dikemas dengan konsep Korean Dreams dan menjadi kekuatan MAS Group dalam memasarkan proyek ini.

“Konsep ini melahirkan gaya hidup Korean lifestyle dengan fasilitas lengkap yang menawarkan kehidupan yang sehat, mewah dan estetik seperti gaya hidup yang diterapkan oleh orang-orang Korea saat ini. Selain itu yang menjadi kekuatan Areum Parc adalah kekuatan produk dan juga progres pembangunan yang juga signifikan,” kata Adhiguna.

Progres pembangunan menjadi kekuatan dalam menarik konsumen. Kini sudah beroperasi fasilitas club house seluas 2.000 m2 serta rumah contoh.

Selain itu, jalan boulevard yang membentang hingga ke ujung proyek sejauh 1,6 kilometer pembangunannya sudah 50%. Jalan ini dilengkapi dengan jalur pedestrian dan lansekap menawan.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Budi untuk membantah tudingan yang mengatakan permedang tersebut menjadi salah satu penyebab PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pailit.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," ungkap Budi, saat ditemui usai pertemuan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (3/11/2024). 

Budi menjelaskan, di dalam Permendag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri tekstil dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian.

"Di Permendag 8 dan sebelumnya itu, TPT kan harus ada pertek atau pertimbangan teknis. Itu sudah clear," ujarnya.

Kemudian, Permendag 8 juga telah memberikan perlindungan kepada industri tekstil menyangkut impor pakaian jadi. Budi menjelaskan, kuota impor pakaian jadi telah diatur oleh Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Nomor 7 tahun 2024.

"Kemudian, untuk TPT dikenakan bea masuk penanganan belakangan per sekian ribu. Kedua, pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," terangnya. 

Budi menegaskan, tudingan yang menyangkut pautkan aturan tersebut dengan alasan kepailitan Sritex adalah kesalahan. "Ini hanya miss komunikasi saja sebetulnya," pungkasnya.

Adapun terkait arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyelamatkan industri tekstil, menurut Budi bukan merupakan tugas Kemendag.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Prajogo Pangestu, pemilik Grup Barito Pacific, masih menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, meski hartanya turun seiring koreksi harga saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), PT Barito Pacific Tbk (BRPT), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) dalam tiga bulan terakhir.

Berdasarkan The Real Time Billionaires List dari Forbes, yang dikutip pada Minggu (3/11/2024), Prajogo Pangestu mengoleksi kekayaan bersih US$ 50,8 miliar (Rp 798,5 triliun).

Kekayaan Prajogo Pangestu tersebut masih jauh di atas Robert Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Grup Djarum.

Kekayaan bersih Robert Budi Hartono senilai US$ 26,6 miliar (Rp 418 triliun), sedangkan Michael Hartono sebesar US$ 25,6 miliar (Rp 402,3 triliun). Robert Budi Hartono berada di peringkat 2 dan Michael Hartono di peringkat 3.

Sebagai informasi, dalam tiga bulan terakhir, saham sejumlah emiten Prajogo Pangestu mengalami koreksi. Saham Barito Renewables Energy (BREN) turun 22,7%, Chandra Asri (TPIA) melemah 12,9%, Barito Pacific (BRPT) terkoreksi 12%, dan Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) turun 12,6%.

Kembali ke daftar orang terkaya. Setelah Prajogo Pangestu, Robert Budi Hartono, dan Michael Hartono adalah Low Tuck Kwong – pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) – di peringkat 4 dengan kekayaan bersih US$ 24,3 miliar. Kemudian, di peringkat 5, ada Sri Prakash Lohia – pendiri Indorama – dengan kekayaan US$ 8,5 miliar.

Berikut adalah top 10 orang terkaya di Indonesia berdasarkan The Real Time Billionaires List dari Forbes, Minggu (3/11/2024):

1. Prajogo Pangestu US$ 50,8 miliar.

2. Robert Budi Hartono US$ 26,6 miliar.

3. Michael Hartono US$ 25,6 miliar.

4. Low Tuck Kwong US$ 24,3 miliar.

5. Sri Prakash Lohia US$ 8,5 miliar.

6. Agoes Projosasmito US$ 6,6 miliar.

7. Tahir & keluarga US$ 6,2 miliar.

8. Chairul Tanjung US$ 5,3 miliar.

9. Djoko Susanto US$ 4,8 miliar.

10. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono US$ 4,3 miliar.

Siap Investasi Rp 68 Triliun 

Grup Barito milik Prajogo Pangestu, yang digawangi oleh Barito Pacific (BRPT) bakal menganggarkan dana hingga US$ 4,4 miliar atau setara Rp 68,7 triliun untuk belanja modal (capital expenditure/capex) di proyek-proyek strategis tiga anak usahanya, yakni Barito Renewables Energy (BREN), Chandra Asri Pacific (TPIA), dan PT Indo Raya Tenaga. Proyek-proyek bernilai jumbo tersebut akan dikerjakan dalam rentang waktu 2024-2027.

“Kami telah menganggarkan capex US$ 4,4 miliar untuk beberapa tahun ke depan. Sekitar US$ 800 juta untuk pembangunan pabrik chlor alkali, US$ 346 juta untuk penambahan kapasitas bisnis geotermal, serta US$ 3,3 miliar untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Indo Raya Tenaga,” kata Head of Investor Relations Barito Pacific, Pandu Anugrah di Jakarta, baru-baru ini.

Pandu mengungkapkan, perseroan melalui anak usahanya, yaitu BREN, akan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebanyak 104,6 megawatt dalam tiga tahun ke depan, dengan anggaran US$ 346 juta atau setara Rp 5,4 triliun.

Perseroan juga menganggarkan US$ 800 juta atau setara Rp 12,5 triliun untuk pembangunan pabrik chlor alkali dan ethylene dichloride (CA-EDC) terintegrasi melalui Chandra Asri. Terakhir, perseroan juga telah menganggarkan US$ 3,3 miliar untuk proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Jawa 9 & 10 yang dijalankan oleh anak usahanya, yakni Indo Raya Tenaga.

Dia menyebutkan, perseroan sebelumnya telah menggelontorkan US$ 5,1 miliar atau setara Rp 79 triliun untuk capex 2015-2024, sehingga total dana yang dianggarkan untuk ekspansi pada 2015-2027 mencapai US$ 9,5 miliar atau setara Rp 148 triliun.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan agar pemberian relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) terhadap sektor properti dan otomotif akan diperpanjang.

Namun sampai saat ini kebijakan tersebut masih digodok antara kementerian terkait. Untuk teknis mengenai pembahasan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang, diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengatakan, pemberian insentif tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah dua hal yang menjadi kebutuhan utama adalah rumah dan kendaraan. Dengan adanya pemberian insentif pada sektor-sektor tersebut diharapkan akan mendorong daya beli yang akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tentu pertimbangannya kita lihat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP,” terang Airlangga.

Sebelumnya PPN DTP sektor properti diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp 5 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2023.

Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Punya Daya Dorong

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tersebut dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor konstruksi juga memberikan daya dorong pada kuartal II-2024 lalu.

Pada kuartal II-2024, lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

“Kalau kita lihat dari sektornya, konstruksi tumbuhnya cukup tinggi juga. Kami harapkan bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi, total (sampai semester I-2024) sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” terang Febrio.

Dia mengatakan outlook pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 di kisaran 5,1% sampai 5,2%. Menurut dia Indonesia punya peluang untuk mencapai target tersebut, mengingat kondisi stabilitas perekonomian juga memadai untuk mencapai target itu.

“Dibandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan juga banyak negara yang mengalami kesulitan pertumbuhan kita di 5,1% sampai 5,2% itu prestasi yang luar biasa. Kalau kita bisa pertahankan dengan baik ini tentu akan menjadi modal bagi kita,” ujar Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI sukses mencapai target pengumpulan zakat Rp1 triliun (tidak termasuk dana titipan) pada triwulan ketiga tahun 2024, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp882 miliar.

“Alhamdulillah, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Meningkatnya jumlah penghimpunan tak lepas dari kinerja menyeluruh mulai dari penghimpunan hingga pada penyaluran zakat yang bermanfaat bagi penerima zakat atau mustahik," ujar Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

"Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat untuk BAZNAS seluruh Indonesia, yang mana menargetkan Rp41 triliun hingga akhir 2024 nanti. Sementara tahun 2025, BAZNAS menargetkan Rp50 triliun. Capaian semacam itu sekaligus juga memperkuat pendistribusian kepada orang-orang yang berhak menerima manfaat zakat," lanjutnya.

Kiai Noor bersyukur, lembaga yang dipimpinnya yang kini berusia 23 tahun ini mendapat kepercayaan dari masyarakat luas untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, sehingga semakin banyak rakyat kurang mampu yang menerima manfaat.

“Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kita selalu berusaha menyusun program yang matang, dimulai dari perencanaan, pengumpulan, hingga pendistribusian. Kita susun dengan baik dan transparan. Dengan begitu, apa yang disalurkan melalui BAZNAS, bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Kiai Noor mengungkapkan, dana zakat yang terkumpul melalui BAZNAS disalurkan ke berbagai program pemberdayaan masyarakat seperti beasiswa, santripreneur, pembiayaan UMKM, microfinance, dan lain-lainnya.

“Program-program pemberdayaan ini dapat mengubah status masyarakat yang dari awalnya penerima manfaat menjadi pemberi manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan H. Rizaludin Kurniawan M.Si., CFRM., mengatakan, "Alhamdulillah keberhasilan BAZNAS dalam mencapai target pengumpulan zakat sebesar Rp1 triliun (di luar dana titipan) ini merupakan tangga sejarah pengelolaan zakat yang terekam dalam kerja OPZ di Indonesia."

Menurutnya, BAMUIS BNI mencapai pengimpunan Rp1 miliar (1993), BAZIS DKI mencapai Rp10 miliar (2021), Dompet Dhuafa Rp100 miliar (2008), dan tahun 2024 ini BAZNAS RI mencapai Rp1 triliun.

"Beberapa strategi juga dilakukan BAZNAS dalam mencapai keberhasilan ini. Pertama, BAZNAS berfokus pada perluasan literasi dakwah zakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat. Kedua, optimalisasi kerja fundraiser menjadi kunci dalam memperluas jaringan dan efisiensi penghimpunan ZIS," kata Rizaludin.

Lebih lanjut Rizaludin menambahkan, ketiga yakni memperkuat layanan muzaki dengan memberikan layanan kemudahan berzakat melalui berbagai platform. Keempat, digitalisasi. Hal ini juga menjadi prioritas untuk mempermudah akses dan transparansi dalam pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah.

"Tidak hanya itu, kelima, BAZNAS juga memaksimalkan branding lembaga untuk membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional," ujar Rizaludin.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Ketua DPP LDII Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Supriasto mengatakan, pendidikan karakter harus dimulai dari generasi penerus usia dini untuk mewujudkan generasi emas 2045.

Dengan menerapkan pendidikan karakter sejak dini akan membuat anak terbiasa memiliki perilaku baik. Anak akan terbiasa melakukan perbuatan terpuji tanpa disuruh. Dengan begitu, ketika dewasa, mereka menjadi seseorang yang memiliki nilai positif secara sosial maupun agama.

“Pendidikan karakter dapat dimulai dari hal terkecil seperti membiasakan generasi penerus untuk merapikan sandal. Selain itu, pembiasaan kecil itu dapat menjadi kebiasaan baik yang menghasilkan perilaku dan karakter baik sebagai pelindung menghadapi perubahan global nanti,” kata Supriasto dalam acara Rapimwil LDII Jakarta yang digelar di Grand Ballroom Minhaajurrosyidiin, Jakarta Timur, Sabtu (2/11/2024). Acara ini dihadiri 400 peserta dari DPD, PC, PAC se-Jakarta.

Tidak hanya itu, anak yang memperoleh pendidikan karakter memadai akan terlatih untuk menghadapi segala masalah kehidupan sesuai dengan nilai yang mereka mengerti dan pahami. Diakui atau tidak, masalah merupakan salah satu bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari.

Dengan bekal pendidikan karakter yang kuat, anak mampu menghadapi semuanya secara positif dan menyebarkan nilai tersebut ke sekitar. Meskipun mungkin di masa depan mereka tidak bisa selalu mengatasinya, paling tidak anak bisa beradaptasi dengan setiap masalah yang ada berbekal karakter yang ditanamkan sejak dini.

Sedangkan terkait Pilkada Serentak, Supriasto menerangkan, LDII mengingatkan seluruh warganya untuk netral dan aktif, serta bijak menggunakan hak pilih. Hal itu sesuai dengan salah satu penerapan dari 8 bidang pengabdian LDII untuk bangsa yaitu wawasan kebangsaan.

"Pengabdian lainnya seperti bidang dakwah, bidang pendidikan, bidang ekonomi syariah, kesehatan alami, ketahanan pangan, lingkungan hidup, digital dan bidang penggunaan energi baru terbarukan," jelasnya.

Diketahui, Ketua DPW LDII Jakarta, H. Teddy Suratmadji membuka secara resmi Rapimwil beserta meluncurkan program Pendidikan Karakter berupa animasi video "29 Karakter Luhur" yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi generasi muda Jakarta.

Sementara itu, Pramono Anung mengatakan, berkiprah sebagai pekerja profesional, membutuhkan komitmen dan integritas menunjukkan budi pekerti orang tersebut.

“Perubahan UU No. 24 mengenai Jakarta yang bukan lagi ibukota negara, yakni kota besar yang perlu memiliki identitas,” ujar Pramono. Artinya integritas mendasar itu juga meliputi karakter Jakarta yang berbudaya dan global.

Karena itu Pramono juga menambahkan, hubungan LDII dan pemerintah harus terjalin dekat. LDII harus jadi partner strategis bagi pemerintah.

“Organisasi Islam jangan hanya dekat dengan Kesbangpol, tapi juga dengan pemerintah setempat. Harus jadi partner strategis untuk kegiatan dakwah, sehingga menjadi hal positif bagi warga Jakarta terutama,” ujarnya.

Para calon pemimpin Jakarta lainnya yang diwakili, Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil, Basri Baco, dan Kun Wardana juga ikut mengamini, bahwa kerja sama ulama dengan pemerintah menjadi salah satu wujud penerapan ‘29 Karakter Luhur’ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip yang sudah inheren dengan kehidupan setiap orang.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex. Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab,  mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang  saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor.

Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen  dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Dia mencermati hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun,  masih diminati pembeli. Namun. tidak dengan kondisi sekarang.

Jadi, lanjutnya, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil dapat mendkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan  inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun, baik pangan, energi, air hingga kesehatan.

Jika memang pemerintah fokus menurunkan semua biaya kebutuhan pokok, masyarakat akan memiliki dana guna membeli sandang dan menabung sehingga, industri tekstil bisa kembali bertumbuh dan meningkat pesat seperti yang diharapkan.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) atau Triniti Land melaporkan kinerja hingga kuartal III-2024. Hasilnya, pendapatan TRIN melambung sebesar 184% secara yoy. Sedangkan rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk menyusut sebesar 1,69% dari sebelumnya Rp 45,99 miliar menjadi Rp 45,21 miliar.

Mengutip laporan keuangan konsolidasian interim TRIN pada Minggu (3/11/2024), emiten properti tersebut membukukan pertumbuhan pendapatan berkat melonjaknya penjualan dari segmen real estat yang mencapai Rp 193 miliar sampai periode September 2024. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, penjualan real estat TRIN hanya di level Rp 67 miliar.

Selain segmen real estate, pertumbuhan pendapatan TRIN juga ditunjang oleh penjualan jasa dan pemasaran yang terbang hingga 3.016% menjadi 670 juta ketimbang sebelumnya Rp 21,52 juta. Namun, berbeda dengan tahun sebelumnya di mana terdapat kontribusi dari manajemen fee sebesar Rp 1,24 miliar, pada periode sembilan bulan tahun ini, TRIN tidak mencatatkan kontribusi dari sisi manajemen fee.

Paralel dengan melesatnya pendapatan TRIN sampai kuartal III-2024, sebagai dampaknya hal itu turut mengangkat beban pokok penjualan dan beban langsung perseroan naik tajam dari Rp 50 miliar, menjadi Rp 146 miliar, dengan laba kotor meningkat dari sebelumnya Rp 17,84 miliar menjadi Rp 48 miliar.

Setelah dipangkas beberapa beban seperti penjualan serta beban umum dan administrasi secara signifikan, emiten berkode saham TRIN tersebut akhirnya mampu menurunkan rugi operasional dari sebelumnya Rp 70,54 miliar menjadi Rp 55,97 miliar.

Rugi sebelum pajak TRIN juga turun tipis menjadi Rp 62,44 miliar dibanding sebelumnya Rp 67,97 miliar. Termasuk rugi bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk pada periode kuartal III-2024 turun menjadi Rp 45,21 miliar.

Yang akhirnya, catatan kinerja tersebut memperkecil kerugian per saham dasar TRIN dari sebelumnya Rp 10,83 per saham, menjadi Rp 9,94 per saham. Begitupun dengan kerugian per saham dilusian yang turun menjadi Rp 9,39 per saham dibanding sebelumnya Rp 11,34 per saham dilusian.

Dari sisi aset, total aset TRIN per 30 September 2024, mengalami pelemahan sebesar 1,75% dari sebelumnya Rp 2,21 triliun menjadi Rp 2,17 triliun. Total liabilitas bertambah menjadi Rp 1,61 triliun dibanding sebelumnya sebesar Rp 1,58 triliun dan ekuitas melorot dari Rp 622 miliar menjadi Rp 560 miliar.

Belum berhenti, kas dan setara kas TRIN pada akhir tahun tinggal menyisakan Rp 19,56 miliar, setelah terserap sebesar Rp 3,3 miliar dari posisi kas dan setara kas perseroan pada awal tahun yang mencapai Rp 22,90 miliar.

Pemanfaatan kas dan setara TRIN per 30 September 2024 tergolong lebih kecil daripada bila dikomparasikan dengan penurunan kas pada periode sebelumnya yang menyentuh sebesar Rp 45,41 miliar.

Kemampuan TRIN dalam menekan penurunan kas tersebut tidak lepas dari efisiensi yang dilakukan TRIN dari kas yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasi, yang semula mencapai Rp 246 miliar, sekarang menjadi Rp 32,83 miliar.

Adapun yang membedakan, kas yang diperoleh TRIN dari aktivitas investasi pada periode Januari-September 2024 justru melemah dari Rp 7,83 miliar, menjadi Rp 5,88 miliar. Pelemahan serupa juga terjadi pada kas yang diperoleh TRIN dari aktivitas pendanaan yang hanya mencatatkan Rp 35,58 miliar. Padahal, sebelumnya TRIN mampu membukukan kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 208 miliar.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan kenaikan gaji guru akan direalisasikan tahun 2025. Komunitas Guru Belajar Nusantara (KGBN) menyambut baik rencana tersebut, namun hal ini harus diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan.

Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara, Nunuk Riza menjelaskan, berdasarkan data dan pengalaman di lapangan masih banyak tenaga pengajar yang pendapatannya belum layak. Karena itu,  rencana realisasi kenaikan gaji disebut baik adanya. 

Nunuk mengatakan, (dengan kenaikan gaji) kesejahteraan guru memang naik tapi itu tidak akan memutus mata rantai sebenarnya.  

“Itu akan terus bisa berlangsung kalau seandainya guru itu sendiri gak dibekali dengan pemahaman bahwa gaji naik tapi kebijaksanaan kita dalam menggunakan gaji itu seperti apa," ujar Nunuk Riza, usai menjadi pembicara di Puncak Temu Pendidik Nusantara XI, di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Karena itu, Nunuk dan rekan-rekan yang berkecimpung di organisasi profesi merasa memiliki tanggung jawab. Penting agar para guru bisa bijak dalam mengelola pendapatannya. Kalaupun ada kenaikan gaji, Nunuk berharap agar guru-guru tersebut bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan gajinya. 

Dalam kesempatan yang sama, Nunuk menerangkan bahwasannya masih jarang guru yang memiliki kemampuan dalam mengelola keuangannya. Pemahaman literasi keuangan yang dimiliki masih sederhana.

"Yang masih level (literasinya) paling rendah ya dapat gaji abisin, dapat gaji abisin gitu ya. Ada yang level lebih tinggi lagi gitu, dia dapat gaji kemudian dia simpen gitu, terus kemudian baru dibagiin gitu," jelas Nunuk.

KGBN juga mendapati kenyataan sebanyak 42% guru terjerat pinjol. Disadari kebutuhan guru memang tidak sedikit. Misalnya, guna peningkatan kompetensi para guru harus mengeluarkan uang pribadi. Seruan untuk meningkatkan gaji tidak melulu bisa menjadi solusi utama. 

"Kalau ngobrol kesejahteraan kan kita seringnya bersuaranya naikkan gaji guru dan segala macam. Ternyata menaikkan gaji guru tuh nggak selalu bisa mengatasi masalah. Salah satunya ya dasarnya harus dimiliki si guru itu sendiri," ucap Nunuk.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News