Bisnis.com, JAKARTA – Komisi VI DPR RI menyinggung kesulitan yang dihadapi himpunan bank milik negara (Himbara) yang harus bersaing likuiditas dengan pemerintah atau Kementerian Keuangan serta Bank Indonesia (BI).

Anggota Komisi VI Jon Erizal mengatakan saat ini likuiditas di pasar memang sedang ketat seiring dengan tren suku bunga tinggi The Fed. Perbankan harus meraup pendanaan salah satunya dengan menerbitkan obligasi atau bond di samping meraup simpanan nasabah (dana pihak ketiga/DPK).

Jika dulu bank hanya bersaing dengan pemerintah yang menerbitkan surat berharga negara (SBN), BI kini ikut meramaikan pasar obligasi lewat Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen tersebut dirilis bank sentral dalam rangka menaik aliran dana asing serta stabilisasi nilai tukar rupiah.

"Jadi, Himbara ini bersaing dengan negara juga, negara jual bond surat utang sendiri, kemudian bank-bank ini disuruh cari dana sendiri," katanya dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI pada Senin (8/7/2024).

Adapun, yield yang ditawarkan oleh SBN menurutnya lebih tinggi dibandingkan obligasi yang ditawarkan perbankan.

"Persaingan ini sulit bagi perbankan," ujar Jon.

Apalagi, menurutnya, Federal Reserve atau The Fed diproyeksikan tidak akan menurunkan suku bunga acuannya pada tahun ini. Hal tersebut membawa tekanan likuiditas bagi perbankan.

"Harus dipikirkan bagaimana perkembangan sumber dana ini. Banyak hal harus diantisipasi," tuturnya.

Respons BNI dan BTN

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Royke Tumilaar juga mengatakan saat ini, terjadi tren suku bunga acuan pada level yang tinggi dalam waktu yang lama atau higher for longer. The Fed sendiri masih mempertahankan bunga acuannya atau Fed Fund Rate di level 5,5%.

Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Namun, meski rupiah terus melemah, nyatanya investor asing tetap masuk ke Indonesia.

Sementara, yang jadi tujuan investasi dari investor asing adalah SRBI. Di sisi lain, suku bunga acuan BI masih di level yang tinggi, di mana pada April 2024 telah mengalami kenaikan 25 basis poin (bps). Suku bunga SRBI pun naik sebesar 65 bps.

Hal tersebut memang menarik modal asing atau foreign inflow dan menstabilkan rupiah. Namun, di tengah kondisi tersebut, likuiditas rupiah terserap besar, di mana 70% melalui SRBI.

"Kesimpulannya, likuiditas ketat,” ungkap Royke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Nixon L.P. Napitupulu juga menyatakan saat ini likuiditas sedang mahal. Sejumlah target bisnis bank pun diturunkan dalam mengantisipasi tren mahalnya likuiditas.

"Kami turunkan terus ekspansi kredit, karena cost of fund [biaya dana] mahal. Belum tahu kapan turunnya," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA – Jumlah investor kripto mengalami konsolidasi pada Mei 2024 menjadi 19,75 juta orang di Indonesia. Selain itu, jumlah transaksi turut menurun menjadi Rp49,8 triliun. Upaya menggairahkan investasi di aset digital ini terus digenjot.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor kripto turun menjadi 19,75 juta pada Mei 2024 secara bulanan (month-to-month/mom) dari 20,16 juta pada April 2024. Sedangkan, data transaksi kripto juga mengalami penurunan dari Rp52,26 triliun pada April menjadi Rp49,8 triliun pada Mei 2024.

Sebagai salah satu upaya menggeliatkan kembali transaksi, PT Pintu Kemana Saja (PINTU), platform jual beli dan investasi aset kripto di Indonesia berinovasi menghadirkan beragam fitur bagi penggunanya. Setelah meluncurkan Web3 Wallet pertama di Indonesia, Pintu meluncurkan fitur baru Pintu Pro, sebuah fitur yang ditujukkan memaksimalkan pengalaman dan profitabilitas trading bagi trader pro.

Chief Marketing Officer (CMO) Pintu Timothius Martin mengungkapkan empat tahun ini telah memberikan kemudahan layanan investasi kripto dengan menghadirkan user-interface (UI) yang intuitif dan berfokus menjembatani investor pemula berinvestasi aset kripto.

"Dalam perjalanan tersebut, kami melihat investor kripto di Indonesia terus berkembang sehingga tahun 2024 menjadi waktu yang tepat untuk menghadirkan fitur baru kami yaitu Pintu Pro. Pintu Pro dilengkapi dengan berbagai tools trading canggih yang dikemas sesuai dengan kebutuhan bagi trader kripto,” jelasnya, dikutip Senin (8/7/2024).

Beberapa fitur andalan yang ada di Pintu Pro antara lain, pro charting, order book, beragam jenis tipe order, hingga portofolio tracker dengan interface yang user-friendly untuk memberikan pengalaman trading terbaik. Pintu Pro juga memberikan biaya trading yang lebih rendah untuk meningkatkan porsi profitabilitas bagi penggunanya.

Pintu Pro menerapkan mekanisme fast order execution memperkecil kemungkinan terjadinya slippage atau perbedaan antara harga yang diharapkan dengan yang tereksekusi. Mekanisme ini menjadi penting dalam melakukan transaksi kripto.

"Selain itu, keuntungan lain Pintu Pro bagi trader adalah dapat melihat order book lebih detail dengan tampilan daftar bid dan ask serta kedalaman pasar sehingga trader bisa menentukan titik jual beli lebih optimal. Terpenting lainnya adalah Pintu Pro punya likuiditas yang lebih dalam, sehingga trader dan investor bisa melakukan transaksi dalam jumlah berapa pun tanpa perlu khawatir harganya bisa terdistorsi,” ungkap Timo.

Aplikasi PINTU menjadi perusahaan berbasis teknologi blockchain yang menghadirkan fitur investasi crypto terlengkap di Indonesia. Tiga fitur utamanya antara lain; aplikasi PINTU yang fokus pada investor pemula yang di dalamnya juga banyak fitur menarik seperti Pintu Earn, PTU Staking, Limit Order, dan Auto Dollar-Cost Averaging (DCA).

Fitur kedua adalah Pintu Web3 Wallet sebuah wallet crypto yang memberikan kemudahan akses ke berbagai aset crypto, mengoleksi non-fungible token (NFT), berinteraksi ke beragam Decentralized Applications (dApps), platform Decentralized Finance (DeFi), hingga Decentralized Exchange (DEX). Fitur ketiga yang terbaru adalah Pintu Pro dengan advanced fitur bagi trader Pro.

“Sejak kami luncurkan Mei secara bertahap, Pintu Pro sudah digunakan lebih dari 10.000 pengguna. Kami sangat optimistis dan berdedikasi tinggi mendorong Pintu Pro tidak hanya menjadi sebuah fitur trading kripto, seiring dengan peningkatan jumlah investor kripto secara global dan nasional, kami harap Pintu Pro membuka peluang besar dan menjadi pilihan utama bagi investor dan trader kripto di Indonesia.” kata Timo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik Red Bull, keluarga Chalerm Yoovidhya, resmi menjadi klan terkaya di Thailand mengalahkan kekayaan Chearavanont bersaudara, pemilik Charoen Pokphand yang sebelumnya bertengger di pucuk selama hampir satu dekade terakhir.

Berdasarkan laporan Forbes Asia, klan dari pendiri Kratingdaeng dan Red Bull, Chaleo Yoovidhya ini mencatatkan kenaikan kekayaan menjadi US$36 miliar pada 2023. Sementara itu, Chearavanont turun ke posisi kedua dengan penurunan kekayaan dari US$34 miliar pada 2022 menjadi US$29 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik Red Bull, keluarga Chalerm Yoovidhya, resmi menjadi klan terkaya di Thailand mengalahkan kekayaan Chearavanont bersaudara, pemilik Charoen Pokphand yang sebelumnya bertengger di pucuk selama hampir satu dekade terakhir.

Berdasarkan laporan Forbes Asia, klan dari pendiri Kratingdaeng dan Red Bull, Chaleo Yoovidhya ini mencatatkan kenaikan kekayaan menjadi US$36 miliar pada 2023. Sementara itu, Chearavanont turun ke posisi kedua dengan penurunan kekayaan dari US$34 miliar pada 2022 menjadi US$29 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap masih ada tujuh dari 147 perusahaan pembiayaan atau multifinance yang belum memenuhi ekuitas minimumRp100 miliar hingga Mei 2024.Angka tersebut justru naik apabila dibandingkan dengan periode April 2024, di mana ada lima perusahaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman tidak merinci secara detail terkait dengan kenaikan tersebut.

“Disisi pemenuhan ekuitas minimum PVML per Mei 2024 terdapat 7 dari 147 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ekuitas minimum,” kata Agusman dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Sementara dari sisi perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending terdapat satu dari 100 penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas minimum Rp2,5 miliar per Mei 2024. Angka tersebut turun apabila dibandingkan dengan periode April 2024, di mana ada tiga penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas.

Agusman memastikan OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait action plan terkait upaya pemenuhan ekuitas dimaksud baik injeksi modal dari pemegang saham maupun strategi investor yang kredibel.

Tak hanya sampai disitu, Agusman mengatakan OJK pun akan melakukan langkah yang diperlukan apabila perusahaan justru ingin mengembalikan izin karena tak bisa memenuhi ekuitas tersebut. “Serta opsi pengembalian izin usaha,” imbuhnya.

Dari sisi kinerja pembiayaan, OJK mencatat piutang pembiayaan mencapai Rp490,69 triliun pada Mei 2024 yang mana tumbuh 11,21% yoy.

Nilai kredit bermasalah atau nonperforming financing (NPF) gross mencapai 2,77% pada Mei 2024, menurun dibandingkan dengan April 2024 yakni 2,82%.

Sementara, outstanding pembiayaan fintech P2P lending mencapai Rp64,56 triliun pada Mei 2024. Angka tersebut tumbuh 25,44% yoy. Tingkat kredit bermasalah dilihat dari tingkat wanprestasi dalam 90 hari (TWP90) mencapai 2,91%.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengaku masih belum mengetahui sampai kapan dirinya bakal menahkodai badan OIKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih mencari sosok yang tepat.

Basuki menjelaskan, dirinya bahkan belum mendengar kabar dari Jokowi mengenai kapan tepatnya pejabat definitif OIKN baru akan ditetapkan.

“Oh kalau itu saya tidak tahu, pokoknya saya kerja dulu kalau jabatan saya kerja dulu saja,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (8/7/2024).

Bos OIKN sementara itu juga belum dapat memastikan, apakah Kepala OIKN definitif bakal ditunjuk pada masa pemerintahan Presiden Jokowi atau pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendatang.

“Wah itu [soal kapan dipilihnya] tanya Pak Jokowi,” pungkasnya singkat.

Sebagai informasi, mantan pejabat definitif Kepala OIKN, Bambang Susantono resmi mundur dari jabatannya pada 3 Juni 2024.

Namun demikian, Bambang Susantono diketahui Kembali ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN. Di mana, pengangkatan Bambang sebagai utusan khusus presiden ditandatangani oleh Jokowi pada Keputusan Presiden (Keppres) No.39/M/2024.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menuturkan bahwa sebagai utusan khusus, Bambang memiliki sederet tugas yang meliputi mendorong masuknya investasi asing di IKN serta membantu pelaksanaan "market sounding" pembangunan IKN dalam pertemuan ekonomi bilateral maupun internasional.

"Serta melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan kerja sama internasional pembangunan IKN yang diberikan oleh Presiden," ujar Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Kamis (13/6/2024). Hingga saat ini, belum diketahui pasti siapa saja nama-nama yang bakal masuk ke dalam bursa pejabat definitif OIKN. Hanya saja, berkaca pada pemilihan Kepala OIKN pada 2022, pejabat definitif bukanlah kalangan dari partai politik.

Bisnis.com, JAKARTA- Revisi peraturan Permendag No. 36/2023 yang selayaknya berlaku sejak Maret, masih menuai polemik. Beleid revisi Permendag No. 8/2023 justru menjungkirbalikkan berbagai kebijakan proteksi industri, hal ini dianggap mengancam kelanjutan industri padat karya seperti tekstil hingga petrokimia.

Sejatinya, Permendag No. 36 merupakan penguatan proteksi berupa penambahan prosedur verifikasi, hingga ketentuan pertimbangan teknis. Sebelumnya, ketentuan impor ini merujuk pada Permendag No. 25/2022.

Salah satu contoh paling konkret adalah perubahan untuk produk konsumsi berupa tas yang sebelumnya dianggap barang bebas, dikenakan juga prosedur Pertek. Alhasil, importir umum (API-U) juga harus mengurus Pertek ini.

Dasar pengetatan itu, sebagaimana diungkapkan Plh. Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita, regulasi ini merupakan pengamanan untuk industri lokal.

“Pengamanan juga dilakukan untuk produk industri padat karya, Tekstil dan Produk Tekstil [TPT], hingga bahan baku plastik [petrokimia], kami kenakan Pertek agar bisa dikendalikan, tidak membanjiri pasar,” ungkapnya pada Diskusi Forwin, di Jakarta, Senin (8/7/2024).

Persoalannya, belum lagi ketentuan Permendag No. 36 diterapkan, pemerintah melakukan beberapa kali revisi. Tercatat, sejak Maret hingga Mei lalu, terdapat tiga kali revisi.

Teranyar, Permendag No. 8/2024, malah banyak menanggalkan aturan pengendalian berupa Pertek (Pertimbangan Teknis). Bahkan untuk produk petrokimia, dari awalnya dikenakan Pertek serta ketentuan pembatasan sebanyak 12 HS (Harmonized System), tersisa hanya 1 HS.

Bahkan, sebagian besar produk jadi yang dicap sebagai barang konsumsi, serta diimpor API-U tak lagi melewati prosedur pengawasan. Lebih dari itu, seiring penerapan Permendag No. 8, akhirnya pemerintah merilis sekitar 26 ribu kontainer yang sempat tertahan.

Selepas pelonggaran kebijakan impor, imbas terbesar dirasakan industri tekstil, serta menambah beban bagi industri lainnya seperti petrokimia. Dari sisi tekstil, pelonggaran kebijakan tersebut dinilai melecut banjir produk impor.

Hal ini pun tergambarkan dari melejitnya data impor yang melesat pada Mei, terutama untuk sektor industri non migas.

Seperti disinggung Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Menurutnya, terdapat indikasi korelasi pelonggaran kebijakan dengan kenaikan impor Nonmigas pada Mei.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor Nonmigas pada Mei mencapai US$16,65 miliar, naik 19,7% dibandingkan US$13,91 miliar pada bulan sebelumnya. Plastik dan barang plastik yang merupakan turunan Petrokimia mengalami lonjakan 37,52% secara bulanan, sama halnya dengan produk tekstil dan aksesorisnya.

ANCAM INVESTASI PETROKIMIA

Di sisi lain, pelonggaran impor produk lewat Permendag No.8//2024 dianggap mengancam rencana investasi industri petrokimia. Industri ini sangat bergantung penyerapan pasar industri plastik maupun tekstil.

Untuk tekstil, turunan produk Petrokimia yakni Polyester umumnya digunakan sebagai bahan baku benang. “Saat ini saja, utilisasi produksi Polyester di Indonesia hanya mencapai 63%, dari sebelum-sebelumnya di atas 80%,” ungkap Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono.

Dia menjelaskan banjir produk impor dari sisi hilir seperti tekstil dan plastik, menambah beban industri petrokimia yang dikepung persoalan hulu. Saat ini, industri petrokimia nasional masih sangat bergantung bahan baku berupa Nafta.

“Dari sisi harga mengalami kenaikan, terlebih lagi untuk pengiriman sangat terhambat karena Timur-Tengah memanas. Sedangkan dari bahan baku gas alam, di sini hanya ada metana, untuk mejadi olefin, itu butuh proses lagi,” ungkap Fajar.

Seiring kesulitan tersebut, dia menilai posisi industri petrokimia juga terjepit seiring peningkatan impor dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. “Mereka juga mengimpor produk petrokimia ke sini, 40% impor berasal dari negara-negara Asean, sisanya Timur-Tengah, dan China,” ungkapnya.

Lebih jauh, kondisi hulu dan hilir yang semrawut tengah mengancam rencana investasi jumbo sektor Petrokimia.

Hal ini berkaitan dengan rencana besar swasembada petrokimia pada 2030. Dari pipeline yang ada, total investasi jumbo itu mencapai US$31,4 miliar, berasal dari komitmen PT Chandra Asri Perkasa (Chndra Asri Group/TPIA) sebesar RP63,1 triliun, Lotte Chemical Indonesia, Pertamina Group, hingga Rosnefit.

“Investasi ini terancam mundur atau bahkan batal, hanya beberapa yang tetap jalan. Mereka melihat situasi dulu,” jawab Fajar.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat aset industri asuransi mencapai Rp1.120,57 triliun pada Mei 2024.

Angka aset tersebut meningkat 1,30% secara tahunan (year-on-year/yoy) apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni Rp1.106,23 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan total aset tersebut terdiri dari asuransi komersial dan non komersial (asuransi sosial).

Dia mengungkapkan aset asuransi komersial mencapai Rp900,99 miliar atau meningkat 2,10% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sementara itu, asuransi non komersil asetnya mengalami penurunan.

“Di sisi lain untuk asuransi non komersil, total aset tercatat sebanyak 219,58 triliun atau terkontraksi 1,86% yoy,” kata Ogi dalam Konferensi Pers virtual Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Mei 2024, pada Senin (8/7/2024).

Dari sisi akumulasi pendapatan premi di asuransi komersial pada Mei 2024, Ogi menyampaikan mengalami peningkatan sebanyak 8,59% yoy menjadi Rp137,4 triliun.

Hal ini terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebanyak 2,23% yoy menjadi Rp73,51 triliun. Serta premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 16,94% yoy menjadi Rp63,89 triliun.

Ogi menyampaikan kinerja tersebut didukung oleh permodalan yang solid di mana industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing 441,93% dam 326,66%.

Angka tersebut jauh di atas threshold atau ambang batas yang ditetapkan regulator yakni sebanyak 120%.

Dari sisi industri dana pensiun, OJK mencetata total aset tumbuh 8,36% yoy dengan nilai sebanyak Rp1.439,71 triliun. Untuk program pensiun sukarela asetnya mencapai Rp372,52 triliun dengan kenaikan 4,90% yoy.

Sementara jumlah iurannya mencapai Rp14,49 triliun yang mana naik 0,38% yoy. Jumlah peserta program tersebut yakni 5,29 juta orang per Mei 2024.

Kemudian, aset program pensiun wajib mencapai Rp1.067 triliun yang mana naik 9,62%. Adapun, nilai iuran mencapai total Rp44,07 triliun dengan kenaikan 6,05%, serta jumlah peserta 23,01 juta hingga Mei 2024.

Terakhir, perusahaan penjaminan mencatatkan nilai aset sebanyak Rp47,07 triliun yang mana naik 5,95% yoy dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yakni Rp43,20 triliun. Sementara itu, nilai imbal jasa penjaminan mencapai Rp3,63 triliun atau naik 14,08% yoy.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) selepas 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri. Ketujuh sektor yang dimaksud, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor existing sekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Holding BUMN Danareksa menyatakan 14 perusahaan yang gagal sehat setelah proses restrukturisasi akan diserahkan kepada Menteri BUMN Erick Thohir guna mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi, dalam keterangan tertulis pada Senin (8/7/2024), menyatakan pihaknya mendorong penyelesaian restrukturisasi 14 BUMN berstatus titip kelola di PT Perusahaan PT Pengelola Aset atau PPA.

Menurutnya, BUMN yang memiliki model bisnis berkelanjutan dan menunjukkan perbaikan kondisi keuangan akan diserahkan ke Danareksa untuk ditingkatkan, sehingga menjadi perusahaan pelat merah yang dapat berkontribusi bagi perekonomian.

“Sedangkan, bagi BUMN Titip Kelola yang tidak dapat menjalankan amanat tujuan pendirian BUMN setelah dilakukan upaya restrukturisasi, maka akan direkomendasikan kepada Kementerian BUMN untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut,” tuturnya.

Adapun 14 BUMN Titip Kelola itu adalah PT Amarta Karya (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Djakarta Lloyd (Persero), PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero).

Selanjutnya adalah PT Industri Kapal Indonesia (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), PT Semen Kupang (Persero), PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero), Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Primissima (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

PPA sejauh ini tengah melakukan penanganan lebih lanjut untuk menyelesaikan permasalahan ke-14 BUMN tersebut, antara lain stabilisasi kondisi keuangan terhadap BUMN yang dalam proses PKPU, penyelesaian permasalahan hukum ataupun tata kelola, menentukan model bisnis yang berkelanjutan, penguatan organisasi dan SDM, serta efisiensi operasional.

Direktur Investasi PPA Ridha Farid Lesmana mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen menyelesaikan mandat Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN untuk melakukan restrukturisasi atas 14 BUMN Titip Kelola.

Dia menuturkan restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan manajemen risiko terukur dan tata kelola. Hal ini bertujuan mendapatkan model bisnis yang tepat, sehingga dapat menstabilkan kondisi keuangan BUMN tersebut.

“Dalam melaksanakan mandat SKK, PPA telah melakukan kajian komprehensif untuk menentukan roadmap penanganan terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola dengan mengedepankan tata kelola yang baik,” kata Ridha.

Adapun langkah itu ditindaklanjuti dengan melakukan penanganan BUMN Titip Kelola sesuai roadmap yang telah dibahas dan disetujui oleh Kementerian BUMN selaku pemberi mandat.

Sebagai informasi, saat ini terdapat lima BUMN Titip Kelola yang sedang menjalankan putusan homologasi PKPU, yakni Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, Industri Telekomunikasi, Dok dan Perkapalan Surabaya, Amarta Karya, dan Barata Indonesia.

Sementara itu, kata Ridha, terdapat dua perusahaan pelat merah berstatus titip kelola yang sedang dalam proses PKPU yakni Djakarta Lloyd dan Indah Karya.

“Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar program restrukturisasi yang sedang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan roadmap yang telah disusun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024.Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” ujarnya.

Dalam kabar terbaru, progres konstruksi Kantor Presiden di IKN hingga saat ini telah mencapai 92%.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah menyampaikan kesanggupannya untuk pindah dan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024. Hal itu disampaikan usai dirinya melakukan peninjauan pengecekan kesiapan lokasi untuk pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Jokowi mengaku, saat ini konstruksi Kantor Presiden telah memasuki tahap akhir dan mulai memasuki proses pengerjaan pemasangan saluran perpipaan.

“Kemarin kita sudah resmikan Bendungan Sepaku Semoi, tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah di IKN,” ungkap Jokowi.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan nilai ekspor pada Mei 2024 sebesar 9,14% dibandingkan bulan sebelumnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur Yusniar Juliana menyatakan total ekspor tercatat sebesar US$1,91 miliar.

“Di sisi lain, impor mengalami kenaikan sebesar 6,51% pada periode yang sama, mencapai US$365,88 juta,” ujarnya dalam rilis kepada media, Senin (8/7/2024).

Dia mengungkapkan bahwa penurunan ekspor ini merupakan dampak dari dinamika global yang mempengaruhi permintaan pasar internasional, khususnya pada komoditas nonmigas.

Bahkan, jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu, nilai impor Mei 2024 mengalami penurunan sebesar 30,37%.

“Penurunan nilai impor migas disebabkan karena impor minyak mentah turun sebesar 80,90%, meskipun nilai impor hasil minyak dan gas meningkat masing-masing sebesar 96,57% dan 129,63%,” terang Yusniar

Dia mengungkapkan bahwa neraca perdagangan Kaltim mengalami surplus sebesar US$1,55 miliar pada Mei 2024.

Jika dirinci, neraca perdagangan sektor nonmigas surplus sebesar US$1.54 miliar, sementara sektor migas tercatat surplus sebesar US$7,62 juta.

Adapun, Yusniar menuturkan bahwa sektor migas mengalami defisit sebesar US$199,17 juta mulai Januari hingga Mei 2024.

“Sebaliknya, sektor nonmigas mengalami surplus sebesar US$8,43 miliar, sehingga secara total kumulatif neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur selama Januari–Mei 2024 mengalami surplus sebesar US$8,23 miliar,” pungkasnya.