Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. alias BSI (BRIS) mendorong ekspansi pembukaan tabungan haji seiring dengan biaya yang terus naik per tahunnya.

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) real cost haji pada 2024 mencapai Rp93,41 juta, sementara ongkos yang ditetapkan adalah Rp56,05 juta.

“Selisih biaya ini ditutup dari pengembangan dana haji di BPKH,” katanya dalam BSI Communication Summit di Bali, dikutip Senin (21/10/2024).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, real cost haji adalah Rp97,8 juta, sementara ongkos naik haji yang ditetapkan pemerintah adalah Rp39,9 juta.

Sementara itu, pada 2023, real cost haji menjadi Rp90,1 juta, dengan ongkos yang ditetapkan sebesar Rp49,8 juta.

“Ongkos naik haji meningkat sekitar Rp6 juta dalam dua tahun, atau sekitar 10% per tahun. Jika kita proyeksikan 10 tahun ke depan, biaya haji bisa mencapai Rp100 juta-Rp120 juta,” imbuh Anton.

Itu sebabnya, BSI berupaya membangun kesadaran nasabah mengenai pentingnya persiapan dana dalam menyambut giliran haji.

Anton mencontohkan, apabila nasabah memerlukan Rp100 juta untuk pelunasan biaya haji, maka skema tabungan rutin per bulan dalam jangka waktu tertentu dapat dijadikan opsi.

Menurut Anton, hal ini merupakan upaya BSI untuk mempermudah nasabah dalam melengkapi ibadah yang termasuk rukun Islam tersebut.

“Selama dua tahun, [nasabah] bisa menabung untuk menutupi selisih biaya dan memastikan dana cukup untuk berangkat ke Tanah Suci. Jadi, fokus kami adalah mempersiapkan orang untuk berangkat haji, bukan mempercepat antrean,” jelasnya.

Dengan demikian, bank syariah terbesar di Tanah Air itu menargetkan tabungan haji dan umrah dapat menembus 10 juta rekening pada penghujung tahun ini.

Adapun, hingga Agustus 2024, jumlah tabungan haji dan umrah BSI mencapai 5,3 juta, dengan nilai sekitar Rp13 triliun. Angka ini tumbuh 17% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year on year/YoY).

Jemaah ibadah haji dan umroh menjadi salah satu basis kuat nasabah BSI. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) Kemenag, sebanyak 862.843 jamaah atau 95,2% dari total jemaah umrah Indonesia per Agustus 2024 melakukan pendaftaran melalui BSI.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam Rapat De­­­wan Gu­­­bernur Bank Indonesia (RDG-BI) yang diadakan pada 16 Oktober 2024, Bank Indonesia (BI) mem­­­pertahankan suku bu­­­nga acuan (BI rate) di le­­­vel 6,00%.

Keputusan ini me­­­nun­­­jukkan fokus BI pada sta­­­bilitas perekonomian (pro-stability), meskipun pada RDG sebelumnya pada 18 September, BI te­­­lah menurunkan suku bu­­­nga sebesar 25 basis poin (bps) untuk mendorong per­­­tumbuhan ekonomi (pro-growth).

Penurunan ini merupakan respons ter­­­hadap meredanya tekanan inflasi global serta sebagai kebijakan counter-cyclical untuk mengatasi risiko pe­­­nurunan pertumbuhan eko­­­­nomi dunia.

Salah satu in­­­di­­­kator penting yang men­­­dasari keputusan ini ada­­­lah proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) se­­­besar 0,1% untuk tahun 2024, sebagaimana yang dirilis dalam Fed Economic Projection seiring dengan rilis Federal Open Market Committee (FOMC) Minutes of Meeting bulan lalu.

Keputusan BI untuk mempertahankan suku bunga acuan juga mencerminkan kehati-hatian BI dalam merespons kebijakan The Fed, yang pada bulan September menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 bps menjadi 5,00%. Dengan demikian, selisih antara BI rate dan Fed rate kini terjaga di angka 100 bps.

Selisih ini diharapkan dapat bertahan hingga pengumuman kebijakan berikutnya pada pertemuan FOMC di 7 November mendatang. Meningkatnya selisih ini turut meningkatkan daya tarik instrumen keuangan di Indonesia, seperti obligasi pemerintah (SUN).

Data menunjukkan bahwa selisih yield antara SUN 10 tahun dengan U.S. Treasury 10 tahun mencapai 280,90 bps pada bulan September, menunjukkan minat investor yang meningkat terhadap aset Indonesia.

Profesor Mishkin (1996) mengemukakan bahwa kebijakan moneter yang stabil, didukung oleh cadangan devisa yang memadai, cenderung menciptakan stabilitas nilai tukar.

Stabilitas ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi suatu negara. Namun, di balik upaya menjaga stabilitas tersebut, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk menjaga keseimbangan ekonomi domestik. Tantangan-tantangan ini menjadi makin signifikan di tengah dinamika global yang terus berubah.

Salah satu tantangan terbesar adalah risiko apresiasi rupiah yang berlebihan. Teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh David Ricardo menjelaskan bahwa apresiasi mata uang yang terlalu kuat dapat mengurangi keunggulan komparatif suatu negara di pasar internasional.

Hal ini dapat meningkatkan biaya produksi, terutama untuk ekspor Indonesia yang didominasi oleh produk mentah dan setengah jadi, seperti batu bara (16,6% dari total ekspor di 2023), produk logam dasar (15,7%), dan minyak sawit (8,8%). Ketergantungan Indonesia pada ekspor produk mentah memperkuat kekhawatiran bahwa apresiasi rupiah dapat merugikan daya saing atau keunggulan kompetitif produk-produk tersebut di pasar internasional, seperti yang diingatkan oleh Michael Porter di buku The Competitive Advantages of Nations.

Walaupun di sisi lain, apresiasi rupiah juga membawa keuntungan dengan menurunkan biaya barang impor yang terdiri dari bahan baku dan barang penolong. Namun, situasi ini memiliki sisi gelap, karena dikhawatirkan juga akan meningkatkan jumlah impor barang konsumsi dan memberikan ancaman persaingan bagi produk dalam negeri yang sejenis.

Sebaliknya, jika rupiah mengalami depresiasi yang tajam, biaya impor bahan baku akan meningkat, yang berpotensi berdampak negatif pada sektor industri domestik. Di samping kekhawatiran kenaikan biaya dana dari surat utang yang diterbitkan dalam bentuk global bond, apalagi hedging juga masih jarang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam negeri.

Hal yang menggambarkan perlunya stabilitas nilai tukar seperti yang dikatakan Rudi Dornbusch lewat papernya di 1980 yang menyoroti bahwa aktivitas ekonomi harian, seperti produksi dan konsumsi, akan memengaruhi permintaan terhadap mata uang lokal, begitupun sebaliknya.

Jacob A. Frenkel, mantan Gubernur Bank Israel, serta Profesor Ekonomi Murice Obstfeld dan Kenneth Rogoff mengingatkan bahwa ekspektasi pasar terhadap nilai tukar riil di masa depan, perbedaan inflasi, dan premi risiko akibat fluktuasi nilai tukar adalah faktor kunci yang memengaruhi kinerja nilai tukar.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Peter Isard dalam bukunya “Exchange Rate Economics,” yang menekankan bahwa perubahan nilai tukar dapat berdampak luas pada harga, upah, suku bunga, dan kesejahteraan ekonomi secara umum. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk mengelola ekspektasi pasar dengan baik untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia, turut menekankan pentingnya memahami perubahan ekspektasi dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Ia mencatat bahwa volatilitas nilai tukar sering dipengaruhi oleh aliran modal yang tidak stabil, perilaku pelaku pasar, dan kondisi pasar global. Ketergantungan Indonesia pada dolar AS dalam transaksi ekspor dan impor turut membuat rupiah rentan terhadap fluktuasi.

Pada Juli 2024, sekitar 92,1% nilai ekspor Indonesia ditransaksikan dalam dolar AS, meskipun ini merupakan penurunan dari 94,84% pada 2022. Sementara di sisi impor, 77,9% impor Indonesia pada Juli 2024 juga menggunakan dolar AS, dengan rata-rata 80,0% pada 2023.

Ketergantungan ini menjadikan rupiah makin rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi ekonomi AS. Karenanya kebutuhan de-dolarisasi ataupun local currency transaction (LCT) yang digalakkan oleh berbagai bank sentral Asia dalam 5 tahun terakhir menjadi hal yang sangat beralasan untuk perlahan-lahan diimplementasikan di kawasan.

Di sisi lain, seorang professor ekonomi Politik Italia Alberto Alesina dan mantan Menteri Keuangan AS Lawrence H Summers juga mengingatkan bahwa stabilitas politik, kualitas institusi, dan kepemimpinan pemerintah juga memainkan peranan penting dalam menciptakan kepercayaan pasar.

Karenanya, di tengah ketegangan di Timur Tengah, segera diluncurkannya program stimulus di China, dan pemilihan umum di Amerika Serikat menjadi faktor yang menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas rupiah. Di samping di dalam negeri tentunya kita akan sangat menanti bagaimana nomenklatur pemerintahan baru, dan pastinya kinerja pemerintahan di bawah Presiden Bapak Prabowo.

Hal ini juga diikuti dengan kemungkinan keberlanjutan Ibu Sri Mulyani untuk kembali menjadi Menteri Keuangan guna tetap menjaga stabilitas sisi fiskal ke depan.

Selain itu, inisiatif pembentukan Central Counterparty (CCP) oleh Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (IDX), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan delapan bank besar di Indonesia patut diapresiasi.

Pembentukan CCP diharapkan dapat membantu menstabilkan rupiah dengan memperdalam pasar keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada aliran modal jangka pendek. Dengan menyediakan layanan kliring dan penyelesaian transaksi yang lebih efisien, CCP dapat meningkatkan likuiditas pasar dan menarik lebih banyak investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Keberadaan CCP juga diharapkan dapat menciptakan instrumen investasi baru, memungkinkan investor untuk mengelola portofolio mereka dengan lebih baik.

Dengan demikian, CCP bisa menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak ekonomi global yang tidak terduga. Namun, tantangan dalam menjaga stabilitas rupiah adalah isu kompleks yang memerlukan kolaborasi dan upaya kolektif dari berbagai pihak.

Selain pembentukan CCP, langkah-langkah lain juga diperlukan, seperti penguatan sektor industri, peningkatan inovasi, dan pengelolaan aliran modal asing.

Keberhasilan dalam upaya ini akan sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor swasta. Dengan kerja sama yang solid, diharapkan tantangan dalam menjaga stabilitas rupiah dapat diatasi, dan stabilitas ekonomi Indonesia akan terjaga demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, tantangan menjaga stabilitas rupiah turut melibatkan semua pihak. Sebagai mata uang yang berfungsi sebagai simbol kekuatan ekonomi bangsa, rupiah harus dikelola dengan bijak agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perekonomian Indonesia yang lebih luas. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang efektif, harapan untuk mencapai stabilitas rupiah yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melakukan penyesuaian jadwal vaksinasi untuk anak tahun ini, dan menambahkan jenis baru, termasuk Pneumokokal Konjugat 15-valen (PCV15) untuk mencegah pneumonia.

Pasalnya, berdasarkan data UNICEF, satu anak meninggal akibat pneumonia setiap 43 detik di seluruh dunia. Hal ini menjadikan pneumonia penyebab utama kematian pada bayi dan anak-anak dibandingkan penyakit infeksi lainnya.

Di tingkat global, 700.000 balita meninggal setiap tahunnya karena pneumonia atau sekitar 2.000 anak setiap harinya pada 2021.

Sementara itu di Indonesia, pneumonia adalah penyebab 14,5% kematian pada bayi dan 5% kematian pada anak usia di bawah lima tahun (balita).

Pneumonia adalah peradangan pada paru-paru yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau jamur. Salah satu penyebab utama dari penyakit ini adalah bakteri Streptococcus pneumoniae (Pneumokokus), yang juga dikaitkan dengan penyakit serius.

Bakteri pneumokokus sendiri dapat menyebabkan penyakit lainnya, seperti radang selaput otak (meningitis), infeksi darah (bakteremia), dan radang telinga (otitis).

Dokter Spesialis Anak, dr. Denta menjelaskan bahwa vaksin PCV15 bisa menambahkan perlindungan terhadap serotipe 22F dan 33F, yang sebelumnya tidak terdapat dalam PCV13.

"Dengan demikian, vaksin PCV15 memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap 15 serotipe bakteri pneumokokus," ujarnya, dikutip Senin (21/10/2024).

Adapun, orang tua tidak perlu khawatir tentang keamanannya, karena PCV15 telah teruji secara klinis dan disetujui oleh BPOM pada Juni 2023 untuk digunakan di seluruh Indonesia.

"Dengan dimasukkannya vaksin ini ke dalam jadwal imunisasi anak terbaru oleh IDAI, dokter kini mempunyai pedoman dalam merekomendasikan vaksin pneumokokus dengan 15 serotipe bakteri pneumokokus penyebab pneumonia untuk melindungi anak di Indonesia," imbuhnya.

Dalam jadwal imunisasi rekomendasi IDAI terbaru 2024, IDAI merekomendasikan pemberian imunisasi PCV pada usia 2, 4 dan 6 bulan dengan booster pada usia 12-15 bulan.

Jika belum diberikan pada usia 7-12 bulan, PCV akan diberikan 2 kali dengan jarak minimal 1 bulan dan booster pada usia 12 -15 bulan dengan jarak 2 bulan dari dosis sebelumnya.

Kemudian, jika belum diberikan usia 1-2 tahun PCV diberikan 2 kali dengan jarak minimal 2 bulan.

Selanjutnya, jika belum diberikan pada usia 2-5 tahun, PCV10 diberikan 2 kali dengan jarak 2 bulan, PCV13 atau PCV15 diberikan 1 kali.

Untuk anak di atas 5 tahun dengan risiko tinggi dan belum pernah mendapat vaksin PCV, direkomendasikan mendapat 1 dosis PCV13 atau PCV15.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktris Pevita Pearce membagikan kabar bahagianya akhir pekan lalu, menikah dengan Mirzan Meer.

Pernikahannya digelar sakral dan intim bersama keluarga dan kerabat dekat di tanpa pesta besar-besaran di Kuala Lumpur, Malaysia.

Jarang terekspos, sosok suami Pevita Pearce jadi sorotan, karena ternyata merupakan seorang pengusaha muda asal Malaysia.

Profil Mirzan Meer

Mengutip berbagai sumber, suami Pevita Pearce itu menempuh pendidikan di The Alice Smith School, sekolah dengan kurikulum Inggris pertama di Malaysia, dan lulus pada 2010.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan di University of The Arts London selama setahun sebelum meraih gelar Sarjana Manajemen Bisnis di Middlesex University, London.

Selepas kuliah, Mirzan sempat bekerja selama enam tahun di Time Zone, Malaysia, dari menjadi General Manager sampai menjadi Executive Director.

Perusahaan tersebut merupakan anak usaha dari konglomerat Bangladesh, Habib Group, dan menjadi distributor utama jam tangan segmen mewah untuk pasar Malaysia.

Kemudian, pada 2019 Mirzan memulai bisnisnya sendiri mendirikan Edunia Creative, sebuah perusahaan agensi kreatif di Kuala Lumpur. Di perusahaannya, dia menjabat sebagai Founder.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan dengan skema Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater multifinance maupun perbankan terus meningkat.

Dari sisi multifinance, piutang paylater mencapai sebanyak Rp7,99 triliun per Agustus 2024. Angka tersebut meningkat sebanyak 89,20% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara perbankan, mencapai sebanyak Rp18,01 triliun yang mana tumbuh 36,66% yoy.

Melihat pertumbuhan yang pesat tersebut, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Amin Nurdin, mengungkapkan pandangannya terkait dengan pengembangan bisnis paylater.

Menurutnya ada tiga hal utama yang diperlukan dalam mengembangkan bisnis paylater. Pertama, inovasi dari sisi infrastruktur. “Inovasi di sisi infrastruktur yang lebih sophisticated atau lebih canggih [diperlukan],” kata Amin kepada Bisnis pada Senin (21/10/2024).

Kedua, Amin menekankan permodalan yang kuat menjadi kunci agar perusahaan mampu memperluas layanan dan mengembangkan fitur-fitur yang lebih inovatif dan menarik untuk berbagai kalangan masyarakat. Terakhir, inovasi dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM).

Menurut dia, SDM yang kompeten dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi tulang punggung bagi industri BNPL. Amin menambahkan kolaborasi dengan platform digital juga perlu untuk memperluas segmentasi pasar paylater. Menurutnya membangun ekosistem merupakan suatu keharusan dalam mengembangkan bisnis paylater.

Selain itu, inovasi dalam segmen limit kredit juga diperlukan agar layanan paylater dapat menjangkau segmen menengah ke atas dengan limit yang lebih tinggi, misalnya dari Rp2 juta hingga Rp500 juta atau lebih. Namun, menurut Amin, inovasi dan infrastruktur yang kuat tetap diperlukan untuk memperluas jaringan layanan paylater ini.

Kolaborasi dengan ekosistem transportasi publik seperti MRT atau LRT, serta e-commerce, bisa menjadi cara yang efektif untuk memperluas jangkauan layanan. Selain potensi yang besar, Amin juga menyoroti beberapa risiko yang harus diperhatikan oleh perusahaan yang menyediakan layanan paylater. Salah satu risiko utama adalah penyalahgunaan database pelanggan.

“Ada kemungkinan data disalahgunakan, baik oleh pihak bank maupun oleh customer,” imbuhnya.

Menurutnya, untuk memitigasi risiko ini, perusahaan perlu memperkuat sistem credit scoring dan memperketat prosedur kredit. Selain itu, kerjasama dengan asuransi untuk membagi risiko, atau melalui kerjasama dengan platform digital lain, bisa menjadi langkah mitigasi yang efektif. “Risiko bisa dibagi dengan kerjasama melalui platform digital lain atau e-commerce,” sarannya.

Amin juga menyoroti ancaman cybercrime, yang semakin meningkat di era digital ini. Oleh karena itu, menurutnya, perusahaan harus memastikan keamanan siber yang ketat untuk melindungi data pelanggan dan mengurangi risiko kejahatan dunia maya. “Cybercrime mengancam di mana-mana, jadi sistem keamanan harus dijaga dengan baik,” ujarnya.

Amin melihat bahwa paylater bisa menjadi alternatif bagi Kredit Tanpa Agunan (KTA), terutama untuk pinjaman dalam jumlah kecil hingga menengah. Dia meyakini bahwa layanan paylater akan terus berkembang dan berpotensi menggantikan layanan kartu kredit, terutama di segmen menengah ke bawah.

“Ini seperti menggantikan bisnis kartu kredit di segmen yang berbeda,” kata Amin.

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan dalam enam bulan terakhir, jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) peserta penjaminan mengalami tren penurunan.

Penyebabnya, beberapa BPR mengalami merger, kegagalan, atau konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah.

Berdasarkan Data Distribusi Simpanan yang dirilis LPS, jumlah BPR sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024 mencapai 1.557 bank, yang terdiri dari 1.384 BPR konvensional atau sebanyak 89% dari total BPR dan 173 BPR syariah atau 11% dari total BPR.

“Sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, terdapat 6 BPR merger, 12 bank gagal, dan 2 bank konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah,” demikian isi laporan LPS yang dikutip Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, total simpanan BPR posisi 30 Juni 2024 sebesar Rp167,1 triliun dengan jumlah rekening sebanyak 16.101.992 rekening.

Kenaikan total simpanan BPR pada Juni 2024 dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp9,6 triliun atau 6,1% (YoY). Adapun jumlah rekening mengalami kenaikan sebesar 568.647 rekening atau 3,7% (YoY).

Sementara itu, berdasarkan jenis simpanan, simpanan dengan nominal terbesar terdapat pada deposito sebesar Rp120,00 triliun atau 71,8% dari total simpanan.

Sedangkan jumlah rekening simpanan terbanyak terdapat pada tabungan sebesar 15.329.743 rekening atau 95,2% dari total rekening.

Selanjutnya, simpanan dengan nominal terbesar berasal dari Dana Pihak Ketiga sebesar Rp154,6 triliun atau 92,5% dari total simpanan.

Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak juga berasal dari Dana Pihak Ketiga sebesar 16.077.561 rekening atau 99,8% dari total rekening.

Berdasarkan prinsip usaha, simpanan dengan nominal terbesar terdapat pada BPR konvensional sebesar Rp148,76 triliun atau 89% dari total simpanan. Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening simpanan terbanyak juga terdapat pada BPR konvensional sebesar 13.453.557 rekening atau 83,6% total rekening.

Terakhir, total nominal simpanan terbesar terdapat pada provinsi Jawa Tengah sebesar Rp41,1 triliun atau 24,6% dari total simpanan. Sejalan dengan nominal simpanan, jumlah rekening terbanyak juga terdapat pada provinsi Jawa Tengah sebesar 4.840.445 rekening atau 30,1% dari total rekening.

“Cakupan nominal simpanan dijamin pada BPR adalah sebesar Rp156,29 triliun atau 93,6% dari total simpanan BPR,” lapor LPS.

Adapun untuk rekening, 16.097.888 rekening atau sebesar 99,97% total rekening dijamin penuh sementara sisanya dijamin sebagian sampai dengan Rp2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu resmi dilantik untuk menjadi satu dari tiga wakil menteri yang mendampingi Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggito yang menjadi sosok baru di jabatan wamen selain Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar kredibilitas dari pengelolaan fiskal pemerintahan dijaga.

"Arahan dari Prabowo supaya membuat kredibilitas dari fiskal kita, fiscal space-nya lebih luas, penerimaan bisa lebih tinggi kalau kita lakukan enforcement yang benar tanpa mengganggu atau mendistorsi ekonomi," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menurut Anggito, Presiden memintanya agar memastikan adanya ruang fiskal untuk pembiayaan program-progra pemerintah. Caranya, yakni dengan alokasi anggaran yang efisien, tepat sasaran dan pengelolaan utang yang berkelanjutan.

Adapun soal penerimaan, sumber penerimaan pajak di tahun pertama pemerintahan Prabowo berpotensi meningkat dengan adanya kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Penaikan tarif PPN itu sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang diteken 2021 lalu.

Akan tetapi, Anggito enggan mengungkap lebih lanjut soal rencana penaikan tarif itu. Dia menyebut akan segera melakukan rapat dengan Menkeu Sri Mulyani serta dua rekannya sesama Wamen yakni Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.

"Belum dapat update [soal PPN 12%], mungkin setelah hari ini," ujarnya.

Untuk diketahui, Sri Mulyani kembali diangkat sebagai Menkeu di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Berbeda dengan kabinet pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mendapatkan tambahan satu wamen sehingga menjadi Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara serta Anggito Abimanyu.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengaku tengah mengkaji dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani untuk target kerja selama 100 hari mendatang.

“Ya kami sekarang baru mau kembali ke kantor Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah panggil rapat jadi semuanya akan kami bicarakan nanti di rapat nanti,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Apalagi, kata Thomas, saat ini wajah Kemenkeu pun makin berwarna dengan kehadiran dari ekonom sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Harapannya kerja sama yang lebih baik akan terjadi ke depan.

“Jadi sabar aja saat ini kami akan kembali ke Kementerian keuangan untuk melanjutkan rapat kerja sama Bu Sri Mulyani dan setelah itu kedepannya pasti kita akan menjelaskan semua segala sesuatu,” imbuhnya.

Thomas pun mengamini akan membahas semua hal yang butuh diketahui oleh publik. Termasuk kelanjutan kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)

“Semua nanti akan kami jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kemenkeu,” pungkas Thomas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dikawal oleh tiga wakil menteri (wamen) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Yang pertama Thomas Djiwandono, kemudian Suahasil dan satu orang lagi adalah Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnsi UGM sekaligus mantan Kepala BPKH Anggito Abimanyu.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengaku tengah mengkaji dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani untuk target kerja selama 100 hari mendatang.

“Ya kami sekarang baru mau kembali ke kantor Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah panggil rapat jadi semuanya akan kami bicarakan nanti di rapat nanti,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Apalagi, kata Thomas, saat ini wajah Kemenkeu pun makin berwarna dengan kehadiran dari ekonom sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Harapannya kerja sama yang lebih baik akan terjadi ke depan.

“Jadi sabar aja saat ini kami akan kembali ke Kementerian keuangan untuk melanjutkan rapat kerja sama Bu Sri Mulyani dan setelah itu kedepannya pasti kita akan menjelaskan semua segala sesuatu,” imbuhnya.

Thomas pun mengamini akan membahas semua hal yang butuh diketahui oleh publik. Termasuk kelanjutan kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)

“Semua nanti akan kami jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kemenkeu,” pungkas Thomas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dikawal oleh tiga wakil menteri (wamen) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Yang pertama Thomas Djiwandono, kemudian Suahasil dan satu orang lagi adalah Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnsi UGM sekaligus mantan Kepala BPKH Anggito Abimanyu.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) membeberkan setumpuk pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan oleh Menhub Dudy Purwagandhi usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10/2024).

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Kemenhub yaitu pembenahan infrastruktur transportasi hingga memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sektor logistik.

Djoko mengatakan, pembangunan Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Alhasil, biaya logistik menurun dari 24% menjadi 14%.

Namun, menurut Djoko, hal itu belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang sebesar Rp500.000 dalam seminggu bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh.

Terutama karena maraknya praktik pungli oleh oknum aparat penegak hukum (APH) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

"Praktik pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa," jelas Djoko dalam keterangannya dikutip Senin (21/10/2024).

MTI juga menyatakan bahwa penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) masih perlu ditingkatkan, mengingat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih kerap terjadi.

“Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih carut-marut di negeri ini. Presiden baru harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan penanganan angkutan barang,” ujar Djoko.

Dia juga menuturkan bahwa infrastruktur rel dan transportasi air belum maksimal digunakan dalam pengangkutan logistik.

Menurutnya, perlu ada kesetaraan ongkos angkutan jalan raya dan angkutan rel, mengingat pengangkutan logistik dengan kereta api masih dikenakan PPN dan track access charge (TAC), serta menggunakan BBM non subsidi, sehingga tarif moda transportasi kereta api menjadi mahal.

Tak hanya itu, Djoko juga menilai bahwa keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius, terutama transportasi jalan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat keselamatan transportasi adalah menyelenggarakan kembali Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) serta memasukkan pengajaran terkait tertib berlalu lintas dalam kurikulum sekolah.

“Sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau, dan sungai juga harus dilengkapi dengan baju pelampung,” pungkas Djoko.

Sertijab Menhub

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2016-2024 Budi Karya Sumadi, telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Kemenhub, sertijab itu dilakukan sekitar pukul 12.30 WIB, di Ruang Mataram, Gedung Karya, Kemenhub. Namun, acara sertijab itu digelar secara tertutup.

Melalui keterangan tertulis, Menhub Dudy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan periode 2016-2019 dan 2019-2024 beserta jajarannya.

Kemenhub mengklaim tingkat kepuasan masyarakat sebesar 89% aras aktivitas mudik ketika dan pasca-pandemi Covid-19 , kesepakatan FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, nilai USAP - CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) di atas rata-rata dunia yaitu 88,53%, dan berbagai capaian lainnya.

"Inisiasi dan program baik yang telah berjalan tentu akan kami lanjutkan, kolaborasikan, dan sempurnakan untuk tercapainya 8 Misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," ujar Menhub Dudy melalui siaran pers, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya menyiapkan kuda-kuda untuk meraih nilai kontrak baru dari program quick win 2025 yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Program quick win merupakan langkah inisiatif yang dinilai mudah dan cepat dicapai dalam waktu satu tahun. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, total alokasi dana program ini mencapai Rp121 triliun.

Anggaran itu nantinya mengalir ke tujuh program prioritas Prabowo-Gibran, yang dua antaranya mencakup sektor infrastruktur, yakni pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah senilai Rp1,8 triliun dan renovasi sekolah Rp20 triliun.

Emiten BUMN Karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menyambut positif kehadiran ProgramHasil Terbaik Cepat atau PHTC ini.

Sekretaris Perusahaan PTPP Joko Raharjo mengatakan perseroan memiliki pengalaman dalam menggarap proyek rumah sakit pemerintah atau swasta, baik dengan standar nasional maupun internasional.

“Pengalaman-pengalaman ini menjadi salah satu daya saing PTPP dalam mendapatkan serta mengerjakan proyek serupa ke depannya,” ujar Joko saat dihubungi Bisnis pada Senin (21/10/2024).

Portofolio PTPP dalam proyek rumah sakit, di antaranya RS Ben Mboi Kupang, RS UPT Vertikal Makassar, RS Dharmais Jakarta, dan RS Hasan Sadikin di Jawa Barat.

Joko menyatakan bahwa saat ini perusahaan juga sedang menggarap proyek rumah sakit, seperti Bali International Hospital, RS MERR Surabaya, RS Adhyaksa Mojokerto, dan RS Pusat Otak Nasional (PON).

“Mengingat pembangunan RS menjadi salah satu program quick win 2025, tentunya proyek rumah sakit menjadi salah satu captive market PTPP,” pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menuturkan bahwa perseroan juga siap mengikuti penawaran dengan melakukan asesmen secara komprehensif melalui proses komite.

Langkah itu, kata Ermy, untuk memastikan proyek-proyek baru yang didapatkan merupakan proyek menguntungkan dengan level risiko terkendali dan memiliki skema pembayaran progres bulanan.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengungkapkan bahwa perseroan telah memiliki pengalaman proyek sejenis, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana masyarakat seperti rumah sakit dan sekolah.

Di sektor kesehatan, perusahaan memiliki portofolio proyek seperti RS Persahabatan dan RS Vertikal Surabaya. WIKA turut membangun sarana Pendidikan seperti di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Jenderal Achmad Yani,

“Dengan portofolio dan kapabilitas yang dimiliki, WIKA optimistis dapat menjadi mitra kerja strategis dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah,” pungkas Mahendra Vijaya kepada Bisnis.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI mencatatkan lonjakan penumpang LRT Jabodebek saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10/2024).

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menjelaskan penguna LRT Jabodebek meningkat dengan penerapan tarif Rp1 dalam rangka memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemberlakuan tarif khusus tersebut, sebanyak 61.166 masyarakat menggunakan layanan LRT Jabodebek, menunjukkan peningkatan sebesar 73% atau 25.887 pengguna dibandingkan rata-rata akhir pekan bulan September yang hanya mencapai 35.279 pengguna.

“Lonjakan ini menjadi bukti antusiasme masyarakat terhadap mobilitas perkotaan dengan nyaman dan efisien,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Senin (21/10/2024).

Adapun tiga stasiun dengan volume tap in tertinggi yakni Stasiun Dukuh Atas dengan 16.382 pengguna, Stasiun Harjamukti dengan 7.502 pengguna, dan Stasiun Cikoko dengan 5.142 pengguna

Di sisi lain, tiga stasiun yang mencatat volume tap out tertinggi yakni Stasiun Dukuh Atas dengan 17.477 pengguna, Stasiun Harjamukti dengan 7.373 pengguna, dan Stasiun Cikoko dengan 5.285 pengguna

Mahendro mengatakan selain lonjakan jumlah pengguna, KAI juga meningkatkan frekuensi perjalanan LRT Jabodebek pada hari itu. Sebanyak 364 perjalanan LRT Jabodebek dioperasikan untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, naik dari biasanya 260 perjalanan pada akhir pekan. Headway atau interval antar kereta juga disesuaikan menjadi 5 - 11 menit guna mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Dalam penerapan tarif Rp1, seluruh operasional LRT Jabodebek berjalan dengan lancar dan tertib. Pengguna mematuhi aturan yang berlaku di stasiun dan di dalam kereta, sehingga suasana tetap terkendali.

"Antrean di stasiun-stasiun utama dikelola dengan baik, dan para petugas di stasiun maupun kereta tetap sigap dalam membantu pengguna serta memastikan perjalanan aman dan nyaman," imbuhnya.