Bisnis.com,JAKARTA -- Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal II/2024 lebih tinggi dari yang diperkirakan, menunjukkan bahwa permintaan tetap kuat meskipun bunga kredit meningkat. Produk domestik bruto (PDB) AS naik 2,8% secara tahunan (year-on-year/yoy), meningkat dari 1,4% pada kuartal sebelumnya, menurut estimasi awal pemerintah.

Belanja pribadi, yang merupakan mesin utama pertumbuhan ekonomi, tumbuh 2,3% dan melebihi proyeksi. Selain itu, Biro Analisis Ekonomi melaporkan bahwa inflasi inti, yang diawasi ketat, naik 2,9%, sedikit melambat dari kuartal I/2024 namun masih di atas perkiraan.

Meskipun data ini menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun lalu, belanja konsumen dan aktivitas ekonomi tetap stabil meski suku bunga tinggi. Hal ini membantu mengendalikan inflasi secara bertahap, yang merupakan kabar baik bagi Federal Reserve (The Fed) yang tengah berupaya mencapai soft landing bagi perekonomian. The Fed mungkin akan mempertimbangkan untuk memangkas suku bunga setelah September 2024.

Namun, tantangan tetap ada dalam mendinginkan pasar tenaga kerja tanpa menyebabkan peningkatan pengangguran yang signifikan. Pengangguran telah meningkat selama tiga bulan berturut-turut.

"Ini adalah laporan yang sempurna untuk The Fed, pertumbuhan selama paruh pertama tahun ini tidak terlalu tinggi, inflasi terus menurun, dan skenario soft landing tampak dalam jangkauan," kata kepala penelitian ekonomi Fitch Ratings, Olu Sonola, seperti dikutip Bloomberg, Jumat (26/7/2024).

Eliza Winger dari Bloomberg Economics menambahkan bahwa meskipun belanja konsumen menguat pada kuartal terakhir, pertumbuhannya melambat signifikan dibandingkan semester II/2023. Pasar tenaga kerja yang mendingin dan pertumbuhan pendapatan yang melambat diperkirakan akan memperparah perlambatan ini.

Ke depan, para ekonom memperkirakan ekonomi akan melambat lebih tajam pada paruh kedua tahun ini. Pelemahan pasar tenaga kerja dan pertumbuhan pendapatan yang melambat diperkirakan akan menekan pengeluaran konsumen, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Bisnis.com, TEMANGGUNG - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, melakukan perluasan areal tanam padi sebanyak 1.000 hektare untuk menjaga ketersediaan beras.

"Upaya perluasan areal tanam padi tersebut dalam rangka memenuhi ketersediaan beras yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung, Joko Budi Nuryanto di Temanggung, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia perluasan tanaman padi itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Temanggung sebanyak 57 ribu ton beras per tahun.

Ia menyebutkan pada panen bulan Juni 2024 seluas 12.000 hektare belum mencukupi kebutuhan, mengingat dengan produktifitas enam ton per hektare. Jika dikonversikan menjadi beras baru sekitar 42.000 ton.

Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, katanya dilakukan perluasan areal tanaman padi sebanyak 1.000 hektare lahan baru di enam kecamatan, yakni Parakan, Bulu, Kedu, Ngadirejo, Tembarak dan Selopampang.

"Kemudian ditambah pada akhir bulan Juli dan Agustus ini juga akan dilakukan panen seluas 4.000 hektare," katanya.

Ia menuturkan, pada akhir Juli 2024 sudah 20 persen atau 200 hektare sudah ada perluas areal tanam.

"Perluasan areal tanam itu semata-mata menambah produksi, kenapa agak berat memang kita ini tidak punya satu kultur dan dua sangat bergantung pada sarana prasarana," katanya.

Ia menyampaikan, guna mendukung perluasan areal tanam tersebut pemerintah telah memberikan bantuan alat pompa air di sejumlah kelompok tani di enam kecamatan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berencana merebut kembali kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus).

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Dia mengeklaim, Pansus tersebut merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU merupakan pemilik sah PKB.

Meski demikian, dia merasa kini elite PKB kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, kata Gus Ipul, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari struktural NU.

“PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7/2024).

Lebih lanjut, dia menjelaskan Pansus tersebut nantinya akan menyerupai tim lima yang dahulu pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB pada awal Era Reformasi.

Gus Ipul menyatakan Pansus akan segera terbentuk apabila mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

“Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini,” katanya.

Dia mengingatkan, PKB didirikan oleh struktural NU yang dalam hal ini merupakan PBNU hingga ke cabang, MWC dan ranting NU. Oleh sebab itu, menurutnya, PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa struktural NU.

Gus Ipul mencontohkan pernyataan elite PKB yang sempat menyatakan nasehat PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal, dia menilai PKB terbukti gagal dalam kontestasi Pilpres 2024 lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Desainer lokal sekaligus anak tunggal Prabowo kembali mendesain kostum seragam untuk dipakai atlet Indonesia dalam pembukaan Olimpiade 2024.

Kostum seragam ini merupakan kombinasi antara sentuhan tradisional dan modern.

Warna yang menonjol adalah merah putih seperti warna bendera RI serta biru gelap dan hitam.

Untuk model seragam yang dipilih terinspirasi dari pakaian tradisional tanah Jawa yakni kebaya dan beskap.

Dikutip dari Vanity Fair, kostum kreasi ini mewujudkan pendekatan holistik yang menghormati kinerja atletik dan kebanggaan budaya.

Setiap karya merupakan penghormatan terhadap warisan budaya Indonesia yang dinamis, dan meningkatkan rasa persatuan dan kepemilikan.

Warisan seni Raden Saleh, seorang pelukis romantis asal Jawa, menjadi inspirasi koleksi ini. Perjalanan seniman dari Jawa Tengah hingga ke istana Eropa pada abad ke-19 mencerminkan kebangkitan Indonesia di kancah global.

Karya-karyanya yang hadir di ruangan Rijksmuseum dan Louvre merupakan perpaduan antara akar Jawa dan romantisme Eropa, sebuah perpaduan yang berhasil disampaikan Didit dengan apik.

"Tujuan saya adalah menciptakan desain yang mencerminkan kebanggaan, semangat, dan ketahanan bangsa, sekaligus memastikan para atlet kita tampil dan merasakan yang terbaik saat bertanding di pentas dunia,” kata Didit Hediprasetyo.

Bisnis.com, SIDOARJO - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin pemusnahan sejumlah barang ilegal senilai lebih dari Rp5 miliar di wilayah pergudangan di Tambak Sawah, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (25/7/2024).

"Badan Pengawasan Tertib Niaga (BPTN) telah mengawasi 18 perusahaan dengan 363 dokumen pemberitahuan impor barang. Serta menemukan 32 pelanggaran," ujar Zulkifli di sela kegiatan pemusnahan tersebut.
Ia mengatakan, dari Januari hingga Juni tahun ini, telah ditemukan delapan jenis produk ilegal dengan nilai total mencapai ratusan juta rupiah.
"Produk-produk tersebut yakni, hasil perikanan yang bernilai Rp755 juta, keramik Rp181 juta, produk plastik hampir Rp3 miliar, produk hewan olahan Rp300 juta, kehutanan Rp651 juta, elektronik Rp145 juta, kosmetik kesehatan rumah tangga Rp280 juta dan produk makanan serta minuman Rp80 juta," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah semakin memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang tidak memenuhi aturan guna melindungi industri lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terancam oleh maraknya produk ilegal.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa produk ilegal ini tidak hanya merugikan industri lokal, tetapi juga mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak serta menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai tempat.
"Indonesia adalah negara yang terbuka terhadap produk dari manapun, baik dari barat maupun timur. Namun, setiap produk yang masuk harus memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Indonesia juga harus mematuhi aturan negara lain saat mengekspor produk," katanya.
Ia mengatakan, dalam menekan peredaran produk ilegal ini ada satuan tugas yang terdiri dari Kapolri, Kejaksaan Agung, yang mulai bergerak besok setelah semua persiapan lengkap. Satgas ini akan menindak tegas para pelanggar aturan dengan berbagai langkah seperti pemusnahan barang ilegal dan pencabutan izin usaha.
Ia juga mengingatkan para pelaku usaha untuk hanya menjual barang-barang yang legal dan memenuhi aturan yang berlaku.
"Barang ilegal mungkin lebih murah karena tidak membayar pajak, tetapi pajak sangat penting untuk pembangunan negara, bantuan sosial, dan kebutuhan lainnya. Untuk mendukung UMKM, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi agar produk ilegal tidak menguasai pasar UMKM. Berdasarkan laporan terakhir dari Menteri Koperasi, barang-barang ilegal telah menguasai hampir 30 persen pasar UMKM," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pasar kripto Indonesia diproyeksikan mendapatkan sentimen positif dari peluncuran Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF). Sebelumnya, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) resmi menyetujui ETF Ethereum untuk mulai diperdagangkan sejak Selasa (23/7/2024).

Chief Operating Officer (COO) Upbit Indonesia Resna Raniadi mengatakan ETF Ethereum diharapkan akan memberikan dampak signifikan pada sektor cryptocurrency, memperluas aksesibilitas, dan meningkatkan likuiditas pasar.

Sebagai informasi, ETF Ethereum memungkinkan investor memiliki eksposur terhadap Ethereum tanpa harus langsung membeli atau mengelola aset kripto tersebut.

Menurutnya, ada beberapa dampak positif dari meluncurnya ETF Ethereum, di antaranya yakni meningkatnya aksesibilitas investor terhadap pasar kripto, serta meningkatkan kepercayaan investor.

"Selain itu, ETF akan meningkatkan volume perdagangan dan likuiditas di pasar Ethereum, yang diharapkan dapat mengurangi volatilitas dan memberikan stabilitas harga pada aset tersebut," ujar Resna dalam keterangannya dikutip Jumat (26/7/2024).

Dia mengatakan peluncuran ETF Ethereum ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar dan menarik lebih banyak investor institusional.

"Dengan produk ETF yang teregulasi dengan baik, kepercayaan investor terhadap cryptocurrency akan semakin meningkat, mengurangi kekhawatiran terkait keamanan dan regulasi,” katanya.

Kendati demikian, dia juga mengimbau para investor untuk mendiversifikasi portofolio dan untuk selalu melakukan riset mendalam dan memahami risiko yang terkait dengan investasi di pasar kripto.

Mengacu data Coinmarketcap pada Jumat (26/7/2024) pukul 10.25 WIB, koin dengan kapitalisasi pasar terbesar ini, Bitcoin (BTC) berada pada level US$67.154 per koin atau menguat 4,79% dalam sepekan.

Aset lainnya yaitu Ethereum (ETH) yang berada pada level US$3.247 per koin. ETH naik 2,51% dalam 24 jam, namun tergerus 4,98% dalam perdagangan sepekan.

Adapun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi aset kripto pada periode Januari 2024 hingga Juni 2024 mencapai angka Rp301,75 triliun.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan nilai ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 354,17% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp66,44 triliun.

Sementara itu meski ada penyesuaian pada Mei lalu, jumlah pelanggan aset kripto terdaftar hingga Juni 2024 mencapai 20,24 juta pelanggan, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 430.500 pelanggan per bulan sejak Februari 2021.

“Pertumbuhan jumlah pelanggan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin menyadari dan tertarik terhadap potensi investasi aset kripto,” ujar Tirta dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (26/7).

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual kripto. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —Gelombang revisi peringkat rekomendasi saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) masih berlanjut.

Teranyar, data Bloomberg menunjukkan OCBC Sekuritas baru saja merevisi naik peringkat saham UNVR pada Kamis (25/7/2024). Rekomendasi dikerek menjadi beli dengan target harga Rp2.980.

Sampai dengan Jumat (26/7/2024), mayoritas atau sebanyak 22 dari 32 sekuritas yang mengulas saham UNVR menyematkan rekomendasi hold. Sisanya, sebanyak 3 sekuritas beli dan 7 jual.

Target harga saham UNVR menurut konsensus berada di Rp2.718,27 dalam 12 bulan ke depan. Posisi itu mencerminkan potensi kenaikan 8,3% dari Rp2.510.

Mandiri Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas baru saja merevisi turun peringkat saham UNVR pada Rabu (24/7/2024) atau bersamaan dengan rilis laporan keuangan Unilever Indonesia periode semester I/2024.

Mandiri Sekuritas menurunkan peringkat rekomendasi saham UNVR menjadi netral dengan target harga Rp2.750. Kemudian, Indo Premier Sekuritas merevisi pandangan menjadi hold dengan target harga Rp2.800.

Dalam catatan Bisnis, sebelumnya sudah ada tiga sekuritas yang merevisi peringkat rekomendasi saham UNVR pada periode berjalan Juli 2024.

Pertama, Mirae merevisi turun peringkat saham UNVR menjadi hold dengan target harga Rp3.100 pada 15 Juli 2024.

Kedua, OCBC Sekuritas merevisi peringkat saham UNVR menjadi hold dengan target harga Rp2.980 pada 11 Juli 2024.

Ketiga, RHB Research merevisi turun peringkat saham UNVR menjadi neutral dengan target harga Rp3.200 pada 5 Juli 2024.

Berdasarkan laporan keuangan semester I/2024, UNVR mencatatkan penjualan sebesar Rp19,04 triliun. Penjualan ini turun 6,15% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp20,29 triliun.

Penjualan ini terbagi menjadi dua segmen, yaitu penjualan kebutuhan perawatan rumah tangga dan perawatan tubuh sebesar Rp12,28 triliun, dan penjualan makanan minuman sebesar Rp6,76 triliun.

UNVR mencatatkan pos harga pokok penjualan yang turun 5,89% menjadi Rp9,57 triliun, dari sebelumnya Rp10,17 miliar. UNVR menjelaskan beberapa komponen harga pokok penjualan ini meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja, penyusutan aset, biaya produksi, dan lain-lain.

UNVR mencatatkan laba bruto sebesar Rp9,46 triliun. Laba bruto ini menyusut 6,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp10,11 triliun.

Alhasil, UNVR mencatatkan laba sebesar Rp2,46 triliun, atau turun 10,60% dibandingkan dengan semester I/2023 yang sebesar Rp2,75 triliun. Apabila dilihat sejak 10 tahun ke belakang, capaian laba bersih di semester I/2024 ini merupakan capaian laba bersih terendah UNVR selama 10 tahun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MALUKU UTARA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) menyatakan warga korban banjir di Halmahera Tengah, Maluku Utara masih bertahan dipengungsian meskipun tinggi genangan air sudah mulai surut.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Jumat (26/7/2024), mengatakan bahwa ada sebanyak 1.726 orang warga masih menempati pengungsian yang tersebar di delapan lokasi sampai dengan Kamis (25/7).

Pusdalops BNPB mencatat kedelapan posko yang menampung pengungsi korban banjir itu berada di Kecamatan Weda Tengah. Terdiri atas Makodim 1512/Weda (331 jiwa), posko pengungsian Lukulamo (373 jiwa) dan posko pengungsian Lelilef (363 jiwa).

Selanjutnya posko pengungsian Trans Waleh (134 jiwa), posko pengungsian Desa Kobe (132 jiwa), posko pengungsian Gereja Sawai (173 jiwa), posko pengungsian Mako Brimob (315 jiwa), dan posko gedung Irawati (49 jiwa).

Menurutnya para warga tersebut mayoritas memilih bertahan di pengungsian sambil melangsungkan pembersihan tempat tinggal masing-masing dan proses normalisasi lingkungan setelah banjir bergotong-royong bersama petugas gabungan.

Meski begitu BNPB memastikan semua kebutuhan dasar bagi para korban terpenuhi setidaknya sampai dengan masa tanggap darurat banjir berakhir pada Senin (5/8) mendatang, dengan harapan tidak terjadi bencana susulan.

Para korban tersebut terpaksa harus mengungsi karena kampung atau desa mereka dilanda banjir setinggi lebih dari 1 meter pada Minggu (21/7).

Banjir yang diperparah oleh luapan air Sungai Kobe dan air pasang tersebut sempat melumpuhkan mobilitas masyarakat tujuh desa di dua kecamatan karena jalan utama tergenang air dan beberapa longsoran tanah. Namun sudah kembali dibuka untuk dilintasi kendaraan roda dua ataupun roda empat sejak Kamis (25/7) siang.

Kabupaten Halmahera Tengah termasuk wilayah yang rawan terhadap banjir. BNPB melalui hasil kajian Indeks Risiko Bencana Indonesia (inaRISK) mengidentifikasi sebanyak delapan kecamatan memiliki indeks bahaya banjir dengan kategori sedang hingga tinggi dan luas risiko mencapai 13.250 hektare.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten komponen otomotif PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) milik konglomerat TP Rachmat mencatatkan kinerja negatif sepanjang semester I/2024. Laba bersih dan pendapatan perseroan tercatat mengalami penurunan.

Mengacu laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk DRMA terkoreksi 31,46% secara year-on-year (YoY) menjadi Rp237,06 miliar hingga 30 Juni 2024, dibanding periode sama 2023 sebesar Rp345,85 miliar.

Penurunan laba bersih DRMA sering turunnya penjualan bersih perseroan sebesar 6,75% YoY menjadi Rp2,55 triliun dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,74 triliun.

Secara rinci berdasarkan segmen, pendapatan DRMA dari komponen roda tercatat meningkat 2,60% YoY menjadi Rp1,52 triliun, sementara segmen roda empat tercatat turun sebesar 18,72% menjadi Rp676,26 miliar, adapun, segmen lain-lain juga turun menjadi Rp358,77 miliar dari sebelumnya Rp246,55 miliar pada semester I/2023.

Seiring turunnya pendapatan, beban pokok perseroan juga turun 6,54% menjadi Rp2,10 triliun, dibandingkan periode sama tahun 2023 sebesar Rp2,25 triliun.

Meski begitu, laba bruto DRMA tercatat turun 7,72% sepanjang enam bulan pertama 2024 menjadi Rp448,05 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp485,52 miliar.

Adapun, kas dan setara kas akhir tahun perseroan terpantau naik 12,74% menjadi Rp381,70 miliar per 30 Juni 2024, dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp249,86 miliar.

Berdasarkan neraca, total aset DRMA naik menjadi Rp3,48 triliun per Juni 2024, dibandingkan posisi akhir Desember 2023 senilai Rp3,38 triliun.

Liabilitas perseroan naik menjadi Rp1,38 triliun, dari posisi akhir 2023 sebesar Rp1,35 triliun. Sedangkan ekuitas naik menjadi Rp2,10 triliun, dari posisi tahun sebelumnya sebesar Rp2,03 triliun.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Direktur Dharma Polimetal Irianto Santoso mengatakan, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan organik dua digit seiring dengan prospek pertumbuhan penjualan kendaraan sepanjang 2024.

"Ini didukung oleh perkembangan industri kendaraan listrik yang semakin aktif, yang memberikan dampak positif terhadap prospek pendapatan DRMA tahun ini," kata Irianto dikutip dalam keterangan resmi Selasa (27/2/2024).

DRMA telah melakukan antisipasi terhadap potensi peningkatan penjualan kendaraan listrik (EV) yang signifikan dengan memperluas produksi ke segmen komponen kendaraan listrik, menjadi pemasok bagi battery pack, battery management system, battery swap, serta menjalin kemitraan dengan industri sepeda motor listrik di Indonesia.

Demi mewujudkan semua rencana kegiatan di tahun 2024 dan juga untuk mempersiapkan rencana pertumbuhan bisnis ke depan, telah mengalokasikan belanja modal atau capex sekitar Rp300 miliar.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap kemungkinan asuransi bencana menjadi program asuransi wajib di Indonesia.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengungkap program asuransi wajib diatur dalam pasal 39A ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana pemerintah dapat membentuk program asuransi wajib sesuai dengan kebutuhan.

“Kalau kita buka keterangannya disebutkan bahwa program asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga [third party liability] terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana,” kata Bern saat dihubungi Bisnis pada Jumat (26/7/2024).

Bern melanjutkan apabila dilihat dari beleid tersebut sudah jelas asuransi bencana bisa diwajibkan. Namun, memang tinggal bagaimana nanti mekanisme akan dikaji dan dibahas lebih detail. “Supaya penerapannya dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Di sisi lain, Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan saat ini arahan asuransi wajib terkait bencana belum ada secara terstruktur.

“Ini masih dikaji bentuk dan pelaksanaan oleh pemerintah. Namun, asuransi bencana merupakan salah satu yang akan diwajibkan,” kata Wahyudin saat dikonfirmasi pada Jumat (26/7/2024).

Saat ini, lanjut Wahyudin, hampir seluruh perusahaan asuransi telah mensesikan risiko bencana ke Maipark atau Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang didapatkan dari premi komersial. Hal tersebut bertujuan untuk berbagi risiko bencana agar perusahaan asuransi mampu menjaga kinerja keuangannya apabila terjadi bencana.

Wahyudin melihat industri perasuransian mampu menghadapi klaim bencana sepanjang kondisi dan syarat yang ditetapkan sesuai selera dan toleransi risiko dari perusahaan. “Tentunya, permodelan risiko dan reasuransi juga sangat diperhitungkan,” katanya.

Wahyudin menyebut setidaknya ada empat yang perlu dipersiapkan. Pertama, meningkatkan kapasitas, di mana untuk kapasitas yang besar, diperlukan permodalan yang besar dan kuat.

Dengan adanya ketentuan peningkatan permodalan pada 2026 dan 2028, kemampuan perusahaan asuransi untuk mengaksep risiko semakin besar.

Kedua, memperkuat cadangan keuangan, di mana perusahaan asuransi harus memastikan adanya cadangan yang cukup untuk menutupi klaim besar akibat bencana alam. Ketiga, memperbarui teknologi pemodelan risiko.

“Menggunakan teknologi terbaru untuk memprediksi dan mengevaluasi risiko dengan lebih akurat,” kata Wahyudin.

Keempat, lanjut Wahyudin, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah, lembaga riset, dan organisasi lainnya untuk memperkuat mitigasi risiko bencana dan respons terhadap bencana.

Adapun program asuransi wajib yang saat ini sedang digodok adalah asuransi kendaraan tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liabilty (TPL).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan pemerintah tengah menyiapkan aturan yang mengatur program asuransi wajib TPL tersebut.

Ogi menegaskan dalam persiapannya diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai program asuransi wajib yang dibutuhkan."Setelah PP diterbitkan, OJK akan menyusun peraturan implementasi terhadap program asuransi wajib tersebut," kata Ogi pada Kamis (18/07/2024).

Ogi menjelaskan program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat karena akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan. "Dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik," ungkapnya.

AAUI bocoran peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana asuransi wajib TPL akan disetujui setelah pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan sebenarnya pihaknya berharap PP tersebut bisa diterbitkan di sisa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Kita tunggu semoga ditandatangani sebelum pelantikan Presiden baru [Prabowo]. Tapi dengar-dengar [ditandatangani] setelah presiden baru. Tunggu dulu deh," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — AST SpaceMobile Inc. mengumumkan telah menyelesaikan lima satelit komersial pertama bernama Bluebirds, yang siap untuk menyaingi satelit Starlink milik Elon Musk.

AST SpaceMobile merupakan perusahaan yang membangun jaringan broadband seluler berbasis ruang angkasa pertama dan dapat diakses langsung oleh ponsel cerdas sehari-hari, yang dirancang untuk aplikasi komersial dan pemerintah

Berdasarkan unggahan di laman resmi AST, setiap satelit Bluebirds memiliki susunan komunikasi berukuran 693 kaki persegi. Satelit Bluebirds telah menjalani pengujian yang ketat untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan operasi yang menuntut di luar angkasa.

Adapun, AST SpaceMobile sedang bersiap untuk mengirimkan satelit ke Cape Canaveral, Florida, selama minggu pertama Agustus dengan tujuan meluncurkannya ke luar angkasa selama jendela "7 hari" pada September mendatang. Namun, tanggal peluncuran yang tepat akan dikonfirmasi di kemudian hari.

“Lima satelit pertama ini dibangun di atas keberhasilan satelit BlueWalker 3 in-orbit kami dan akan menyediakan layanan non-kontinyu nasional AS dengan lebih dari 5.600 sel dalam spektrum pita rendah premium, dengan peningkatan 10 kali lipat yang direncanakan dalam bandwidth pemrosesan," kata Ketua dan CEO AST SpaceMobile Abel Avellan, dikutip dari PCMag Jumat (26/7/2024).

Avellan menyampaikan bahwa AST SpaceMobile telah menyelesaikan manufaktur, perakitan, dan pengujian lingkungan untuk satelit Bluebirds. Dia menyebut, ini merupakan tonggak penting dalam misi perusahaan untuk menjembatani kesenjangan digital dan memberikan konektivitas.

“Kami sangat ingin melihat satelit perintis ini terbang dan mulai meletakkan dasar untuk jaringan broadband seluler global kami,” ungkapnya.

Selama paruh pertama 2024, AST SpaceMobile mengamankan investasi strategis tambahan dari AT&T, Verizon, Google, dan Vodafone.

Mengutip dari The Verge, Jumat (26/7/2024), satelit AST SpaceMobile seharusnya terbang ke orbit pada kuartal I atau kuartal II, namun tertunda karena masalah rantai pasokan.

Di sisi lain, saingan SpaceX telah meluncurkan sekitar 100 satelit untuk memberi daya pada sistem Starlink selulernya, yang juga dirancang untuk mengirimkan data ke ponsel yang tidak dimodifikasi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menegaskan bahwa penggabungan komponen dana pensiun dengan dana pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) memiliki landasan hukum yang jelas.

Ketua Umum DPLK, Tondy Suradiredja, menjelaskan bahwa hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Dalam kasus dana pensiun menjadi pengurang pesangon pekerja memang diatur dalam PP 35/2021, jadi diperbolehkan," kata Tondy kepada Bisnis pada Rabu (24/07/2024).

Tondy menjelaskan bahwa keputusan tersebut bergantung pada kebijakan pemberi kerja. Mereka memiliki opsi untuk tidak memperhitungkan dana pensiun sebagai bagian dari pesangon.

"Hal ini tergantung tujuan awal pemberi kerja mengikutsertakan pekerjanya dalam dana pensiun, apakah sebagai nilai tambah kesejahteraan pekerja atau untuk pendanaan kewajiban pesangon," ujarnya. "Yang terpenting adalah hak pekerja terhadap besaran pesangon apabila terjadi PHK tidak berkurang, mau itu dibayarkan melalui dana pensiun atau langsung oleh pemberi kerja."

Dalam Pasal 58 ayat 1 PP 35/2021 dijelaskan bahwa pengusaha yang mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat PHK. Pasal 58 ayat 3 juga menyatakan bahwa ketentuan ini diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama antara pemberi kerja dan pekerja/buruh.

"Sebetulnya dengan dibayarkan melalui dana pensiun, pekerja diuntungkan dari sisi perpajakannya, karena pajak manfaat pensiun jauh lebih rendah dibandingkan pajak pesangon," tegas Tondy.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi DPLK, Syarifudin Yunus, menyatakan perlunya edukasi kepada pemberi kerja dan pekerja terkait dana pensiun atau DPLK ini. Hal ini penting mengingat masih ada keluhan dari pekerja yang menilai pencampuran dana pensiun dengan dana pesangon bisa memangkas besaran pesangon yang diterima pekerja terdampak PHK.

"Edukasi dan pemahaman tentang DPLK memang harus disosialisasikan ke pemberi kerja dan pekerja. Kewajiban uang pesangon atau uang pensiun lebih baik didanakan pemberi kerja sejak dini ke DPLK, karena cepat atau lambat pasti harus dibayarkan," ujarnya.

Saat ini, ribuan pekerja Bank Commonwealth dikabarkan terancam mengalami PHK setelah PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengakuisisi 99% sahamnya. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) mendesak PT Bank Commonwealth untuk tidak mencampuradukkan DPLK dengan uang pesangon.