Bisnis.com, PALEMBANG — Emiten penyedia jasa logistik batu bara, PT RMK Energy Tbk. (RMKE) menerbitkan obligasi senilai Rp1,5 triliun untuk mendanai ekspansi. Penerbitan obligasi itu dilakukan perseroan saat iklim suku bunga tinggi.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) periode Juli 2024 pada Rabu (17/7/2024) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 6,25%.

Head of Investor & Public Relations RMKE, Julius Caesar Samosir menjelaskan dana obligasi tersebut akan digunakan untuk ekspansi yaitu akuisisi tambang milik asing dan pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Walaupun suku bunga tinggi, tetapi kami melihat peluang dan timing yang pas untuk mengakuisisi 4 tambang asing. Jadi kami tidak bisa menunggu suku bunga turun," ujar Julius kepada Bisnis di Palembang, Rabu (17/7/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan penerbitan obligasi tersebut akan dilakukan untuk jangka panjang setidaknya dalam tiga tahun ke depan.

"Rencana penerbitan obligasi kami Rp1,5 triliun, bertahap. Tahap pertama Rp500 miliar estimasinya akan terbit pada Agustus 2024," ujar Julius.

Secara terperinci, dari obligasi tahap pertama Rp500 miliar tersebut, sekitar Rp300 miliarnya akan digunakan untuk mengakuisisi 3 sampai 4 tambang milik perusahaan asing.

Sementara itu, sekitar Rp200 miliar lainnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang, seperti hauling road atau jalan yang dirancang untuk pengangkutan batu bara dengan panjang 40 km. Nantinya jalan tersebut akan terintegrasi dengan tambang-tambang perseroan di Muara Enim.

Selain itu, dana obligasi juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jetty, pelabuhan kapal tongkang, hingga bottom dump truck untuk pengangkut muatan tambang.

Sebagai tambahan informasi, obligasi RMKE mendapatkan peringkat idA dari Pefindo. Sementara itu, yang bertindak selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) obligasi yaitu Sucor Sekuritas dan Trimegah Sekuritas.

Menilik laporan keuangannya, RMKE membukukan pendapatan sebesar Rp585,8 miliar pada kuartal I/2024. Pendapatan ini turun 23,10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp761,8 miliar.

Pendapatan ini didorong oleh penjualan batu bara sebesar Rp458,25 miliar, pendapatan jasa unloading, loading, dan crushing sebesar Rp94,5 miliar, sewa kendaraan, alat berat, dan kontainer Rp10,08 miliar, transportasi sebesar Rp20,23 miliar, dan penunjang pelabuhan sebesar Rp2,7 miliar.

Adapun, berdasarkan pelanggannya, pendapatan ini diperoleh dari PT Oktasan Barunapersada sebesar Rp104,6 miliar, Yongtai Energy Pte. Ltd sebesar Rp83,28 miliar, dan Cornucopia Resources Limited Room sebesar Rp81,36 miliar.

Alhasil, laba bersih RMKE turun 64,48% secara year-on-year (YoY) pada kuartal I/2024 menjadi Rp44,5 miliar, dari sebelumnya Rp125,5 miliar secara tahunan.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Keuangan buka suara terkait dengan kabar akan dilantiknya keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Thomas (Tommy) Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024).

Tommy Djiwandono saat ini merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan bahwa pelantikan untuk wakil menteri keuangan akan digelar pada siang ini di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Deni tidak memberikan penjelasan secara rinci ketika dikonfirmasi apakah Tommy Djiwandono yang akan dilantik sebagai wakil menteri keuangan.

“Sementara belum bisa disebut, untuk ini [jelasnya] tunggu dari Istana ya,” katanya saat ditemui wartawan, Kamis (18/7/2024).

Deni mengatakan Kemenkeu pada sore ini juga akan mengadakan konferensi pers di Kantor Kemenkeu setelah agenda pelantikan di Istana.

“Jadi pelantikannya di Istana, cuma nanti kita buat konferensi pers,” jelas Deni.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, Sufmi Dasco mengonformasi kabar pelantikan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024). Simak selengkapnya di sini: Tim Sinkronisasi Prabowo Benarkan Thomas Djiwandono Dilantik jadi Wamenkeu Hari Ini (18/7)

Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Keuangan buka suara terkait dengan kabar akan dilantiknya keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni Thomas (Tommy) Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024).

Tommy Djiwandono saat ini merupakan anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro menyampaikan bahwa pelantikan untuk wakil menteri keuangan akan digelar pada siang ini di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Deni tidak memberikan penjelasan secara rinci ketika dikonfirmasi apakah Tommy Djiwandono yang akan dilantik sebagai wakil menteri keuangan.

“Sementara belum bisa disebut, untuk ini [jelasnya] tunggu dari Istana ya,” katanya saat ditemui wartawan, Kamis (18/7/2024).

Deni mengatakan Kemenkeu pada sore ini juga akan mengadakan konferensi pers di Kantor Kemenkeu setelah agenda pelantikan di Istana.

“Jadi pelantikannya di Istana, cuma nanti kita buat konferensi pers,” jelas Deni.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Tim Gugus Sinkronisasi Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, Sufmi Dasco mengonformasi kabar pelantikan Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan pada hari ini, Kamis (18/7/2024). Simak selengkapnya di sini: Tim Sinkronisasi Prabowo Benarkan Thomas Djiwandono Dilantik jadi Wamenkeu Hari Ini (18/7)

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Persaingan Usaha Italia melakukan penyelidikan terhadap dua perusahaan fesyen mewah, Armani dan Dior atas dugaan praktik komersial yang tidak adil.

Dilansir dari laman resmi AGCM, dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin menggunakan pasokan dari laboratorium yang mempekerjakan pekerja yang menerima upah tidak memadai.

Selain itu, pekerja bekerja dengan jam kerja yang melebihi batas legal dan dalam kondisi kesehatan dan keselamatan yang tidak memadai. Hal ini dianggap berbeda dengan tingkat keunggulan produksi yang dibanggakan.

"Otoritas Persaingan Usaha Italia, sebagai hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kejaksaan Umum dan Pengadilan Milan yang dipublikasikan secara luas oleh pers, telah membuka proses investigasi terhadap beberapa perusahaan di Grup Armani (Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A.), dan proses investigasi terpisah terhadap beberapa perusahaan di Dior Group (Christian Dior Couture S.A., Christian Dior Italia S.r.l. e Manufactures Dior S.r.l.) atas kemungkinan tindakan melanggar hukum dalam promosi dan penjualan item pakaian dan aksesori, yang melanggar ketentuan Kode Konsumen," tulis mereka.

Dalam kedua kasus tersebut, perusahaan mungkin telah mengeluarkan pernyataan yang tidak benar mengenai etika dan tanggung jawab sosial mereka, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kerja dan kepatuhan pemasok mereka terhadap hukum.

Selain itu, perusahaan menekankan keahlian dan kualitas. Namun, untuk membuat barang dan aksesoris pakaian tertentu, perusahaan tersebut diduga menggunakan pasokan dari bengkel dan pabrik yang mempekerjakan pekerja yang menerima upah tidak mencukupi.

Kemarin, pejabat Otoritas, dengan dukungan Unit Antimonopoli Khusus Polisi Keuangan Italia (Guardia di Finanza), melakukan inspeksi di lokasi perusahaan Giorgio Armani S.p.A. dan G.A. Operations S.p.A. serta Christian Dior Italia S.r.l.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan terkait dengan tata kelola di industri bank perekonomian rakyat (BPR). Terdapat sederet peluang yang bisa dimanfaatkan BPR dari aturan itu, sekaligus tantangan yang mesti dihadapi.

Aturan yang diterbitkan oleh OJK adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo mengatakan POJK baru ini pada dasarnya adalah upaya regulator untuk memastikan industri BPR meningkatkan kualitas tata kelolanya, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan maraknya digitalisasi keuangan.

"POJK ini membawa angin segar bagi tata kelola BPR dan BPRS," ujar Arianto kepada Bisnis pada Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, aturan baru itu membuka peluang baru bagi industri BPR untuk berkembang lebih pesat. Sebab, tata kelola yang kuat dan pengawasan ketat dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga dapat mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Kemudian, terdapat peluang ekspansi ke produk dan layanan baru seperti kredit mikro, syariah, dan digital yang terbuka lebar. Hal ini pula sejalan dengan UU PPSK yang membuka kemungkinan ekspansi produk BPR.

Lalu, ada peluang konsolidasi yang menjadikan industri BPR lebih besar dan kuat dengan daya saing tinggi. Selain itu, terdapat peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan lainnya seperti teknologi finansial (fintech) yang memungkinkan BPR menawarkan layanan keuangan lebih komprehensif dan inovatif.

BPR bisa memanfaatkan peluang ini dengan cara melibatkan tiga unsur utama yaitu sumber daya manusia, operasi, dan teknologi dalam tata kelolanya.

Dari sisi sumber daya manusia, BPR perlu meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Dari sisi operasi, BPR perlu memastikan efisiensi dan efektivitas proses eksisting, di samping tetap harus berinovasi pada pengembangan produk dan layanan.

Kemudian dari sisi teknologi, BPR bisa mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, manajemen risiko, dan layanan keuangan digital inovatif.

Namun, implementasi tata kelola mengacu aturan baru dari OJK itu menghadirkan beberapa tantangan. "Penerapan tata kelola yang efektif membutuhkan komitmen dan sumber daya memadai, terutama bagi BPR atau BPRS kecil," ujar Arianto.

Selain itu, konsolidasi industri melalui akuisisi dan merger berpotensi memicu resistensi. Tantangan lainnya termasuk penyesuaian teknologi, persaingan dengan fintech, dan kompleksitas regulasi yang tentunya tidak lepas dari tata kelola yang baik.

Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah mengatakan Perbarindo menyambut baik aturan baru dari OJK itu untuk keberlangsungan industri BPR ke depan. Sejak pengawasan sebelum berpindah ke OJK pun menurutnya industri BPR sudah beradaptasi dengan ketentuan regulator.

"Kami comply karena BPR merupakan industri yang berbasis kepercayaan," ujarnya kepada Bisnis pada Rabu (17/7/2024).

Ia mengatakan dalam memenuhi ketentuan di aturan baru itu, beban operasional BPR memang akan mengalami penambahan. "Akan tetapi, penerapan governance atau tata kelola yang baik memastikan bahwa industri BPR akan semakin bisa tumbuh sehat, produktif, dan akan semakin bermanfaat bagi stakeholder," tutur Tedy.

Adapun, penguatan tata kelola di aturan baru OJK itu juga sejalan dengan kebijakan konsolidasi bagi BPR dan BPRS yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali (PSP) yang sama. Dengan begitu BPR dan BPRS menjadi industri yang lebih efisien dan berkontribusi bagi perekonomian dan masyarakat.

Terkait konsolidasi tersebut, Tedy mengatakan industri BPR sudah mulai merespon mengikuti arahan dari OJK. Perbarindo pun terus mendorong adanya konsolidasi di industri BPR. "BPR bisa berperan aktif dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi di mana BPR atau BPRS berlokasi, as community bank," ujar Tedy.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan POJK tersebut terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada Selasa (16/7/2024).

Sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

Sebagaimana diketahui, telah marak kebangkrutan di industri BPR. Terdapat 12 BPR bangkrut di Indonesia dan telah dicabut izin usahanya oleh OJK sepanjang 2024 berjalan.

Sementara, pada tahun lalu, terdapat empat bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 134 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan sipil tertinggi Order of Zayed dari Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dalam kunjungan kenegaraannya ke Abu Dhabi.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden MBZ kepada Jokowi saat keduanya bertemu bilateral di Qasr Al Watan, pada Rabu (17/7/2024).

Penghargaan tersebut diberikan sebagai pengakuan atas upaya Presiden Joko Widodo untuk memperkuat hubungan erat antara kedua negara dan meningkatkan kerja sama bilateral selama masa jabatannya.

Order of Zayed merupakan penghargaan sipil tertinggi yang diberikan UEA kepada para pemimpin dunia dan kepala negara. Tercatat sejumlah tokoh pernah menerimanya antara lain Xi Jinping dari China, Narendra Modi dari India, Vladimir Putin dari Rusia, hingga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

Presiden MBZ menyatakan bahwa pemberian penghargaan Order of Zayed kepada Presiden Joko Widodo merupakan bukti penghargaan pribadi yang diberikan kepadanya dan upaya yang sangat berharga yang telah dilakukannya untuk memajukan hubungan UEA-Indonesia.

Adapun, dia mengapresiasi meningkatnya volume perdagangan nonmigas antara Indonesia dengan UEA selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada 2014, saat Presiden Ke-7 RI itu mulai menjabat, volume perdagangan nonmigas antara UEA dan Indonesia adalah US$2,7 miliar dan pada 2023 lalu jumlahnya mencapai US$4,4 miliar.

"Hal ini mencerminkan besarnya perkembangan yang terjadi dalam hubungan antara kedua negara selama periode ini, berkat kemauan kita bersama, dan kepentingan pribadi Anda, saudaraku, Yang Mulia Presiden, dalam mengembangkan hubungan ini," tutur MBZ.

MBZ menyampaikan harapannya agar Presiden Jokowi senantiasa sehat dan sejahtera, serta agar rakyat Indonesia makin maju dan sejahtera.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden MBZ dan mengungkapkan rasa bangganya atas penerimaan penghargaan tersebut, yang mencerminkan hubungan istimewa antara kedua negara dan mengusung nama mendiang Sheikh Zayed, seorang tokoh inspiratif global dengan warisan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden MBZ juga memberikan penghargaan Order of the Union kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas upaya tulus Menteri Luhut dalam memperkuat hubungan strategis antara UEA dan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan terus memantau perkembangkan kebijakan bank sentral AS atau The Fed dan melihat terdapat peluang penurunan Fed Fund Rate (FFR) lebih cepat. BI pun tidak mengubah rencana penurunan bunga acuan BI Rate pada kuartal akhir tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ruang penurunan suku bunga sejalan dengan perkembangan kondisi FFR di Amerika Serikat. "Arah BI Rate akan turun kemungkinan masih sama, yaitu pada kuartal IV/2024, dan kemungkinan [penurunan] FFR memang maju," ungkapnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/7/2024).

Terkini, BI melihat The Fed membuka peluang penurunan FFR lebih cepat dari semula Desember 2024 menjadi November 2024. Bahkan, sejumlah pihak memperkirakan penurunan bunga acuan global terjadi pada September tahun ini.

Kendati demikian, Perry menyatakan BI tidak melihat penurunan akan secepat itu. "Kami belum berani mengatakan akan maju ke September, meskipun pasar ada yang memperkirakan ke September," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global, dalam hal ini inflasi di AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong proyeksi penurunan FFR yang lebih cepat. Selain itu, perkiraan ekonomi global yang tumbuh sebesar 3,2% sesuai prakiraan didorong AS dan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi AS tetap baik ditopang oleh konsumsi dan stimulus fiskal. Ekonomi Eropa diprakirakan tumbuh lebih tinggi didorong oleh perbaikan ekspor dan investasi.

Sementara itu, ekonomi China belum kuat dipengaruhi lemahnya permintaan domestik. Inflasi AS pada bulan Juni 2024 lebih rendah dari prakiraan dipengaruhi oleh inflasi energi dan perumahan yang menurun.

“Hal ini mendorong perkiraan penurunan suku bunga kebijakan AS FFR dapat lebih cepat dari perkiraan sebelumnya pada akhir 2024,” jelasnya.

Perry bersama jajaran dewan gubernur akan terus memantu kondisi FFR. Selain itu, juga terhadap US Treasury, serta kinerja dolar AS. Dirinya mengaku tidak dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai ruang-ruang penurunan BI Rate tahun ini.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat peluang penurunan BI Rate baru akan muncul jika The Fed merealisasikan pemangkasan FFR.

Ke depan, arah kebijakan moneter BI terkait BI Rate akan sangat bergantung pada perkembangan kondisi ekonomi dan politik global, terutama di AS.

Oleh karena itu, Josua terus mengantisipasi bahwa BI akan mempertahankan BI Rate di level saat ini, yakni 6,25% hingga akhir 2024.

“Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan penurunan BI-rate dapat terjadi di kuartal I/2025,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).

Bisnis.com, BADUNG - Pemkab Badung, Bali bersama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meluncurkan Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) untuk membantu kredit bagi para pelaku usaha mikro setempat melalui pemberian subsidi.
“Peluncuran program ini merupakan wujud komitmen kami dalam melakukan sesuatu yang lebih baik yang lebih progresif untuk pemberdayaan dan mengembangkan sektor UMKM dan usaha mikro di Badung,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangupura, Rabu (17/7/2024).
Melalui program tersebut, pelaku usaha mikro mereka akan mendapatkan pinjaman modal melalui Bank BPD Bali yang pada tahap awal plafonnya sebesar Rp25 juta. Pinjaman itu kemudian akan disubsidi oleh pemerintah melalui APBD.
Terdapat empat biaya yang akan disubsidi yaitu biaya administrasi, biaya profesi, biaya asuransi penjaminan dan terakhir biaya bunganya. Dengan subsidi itu masyarakat tidak perlu membayar bunga, dan dapat meminjam modal dengan hanya mengembalikan pokok kreditnya saja.
“Bunga itu dibebankan dari APBD dan itu tujuan kami untuk memantik masyarakat agar berkiprah melakukan kemandirian ekonomi melalui UMKM,” kata Wabup Suiasa.
Ia menjelaskan pihaknya ingin mendorong dan mewujudkan kemandirian masyarakat dari sisi ekonomi yang apabila telah memiliki modal dapat melakukan usahanya sendiri dan produk-produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.
Menurut Wabup Suiasa, dengan adanya penguatan dari segi permodalan akan membuat UMKM yang sudah ada sekarang ini juga semakin kuat dan semakin berdaya.
“Tentu nantinya pemerintah juga akan memberikan pendampingan baik dari segi manajemennya, marketing dan lain sebagainya sehingga secara komprehensif masyarakat sebagai pelaku usaha mikro bener-bener merasa diproteksi penuh oleh pemerintah,” kata dia.
Dengan adanya program itu, ia berharap pelaku UMKM di Badung akan semakin memiliki daya tahan yang kuat dalam melaksanakan usahanya yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Badung.
“Semoga dengan kebijakan Sidi Kumbara ini pertumbuhan ekonomi di Badung ini semakin berkembang dan meningkat, di satu sisi juga agar bisa menjaga inflasi itu secara stabil," ungkap dia.
Direktur Utama PT. BPD Bali I Nyoman Sudharma menambahkan program Sidi Kumbara merupakan salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang disinergikan seperti dengan Jamkrida Bali Mandara yang menjamin pemerintah daerah sebagai penjamin subsidi bunga.
“Bank BPD Bali memberikan kredit dan polanya eksekuting. UMKM mikro ini bisa naik kelas, bisa menikmati kredit lainnya, menikmati KUR, Bank BPD Bali ada Graduasi namanya PUSUMA sehingga berdama menjadi salah satu bagian dari pengembangan perekonomian di Badung,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melakukan berbagai tindakan untuk menekan kegiatan ilegal drilling dan illegal refinery.

Kegiatan ilegal itu terjadi di dalam dan luar wilayah kerja (WK) Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sering memicu kebakaran, pencemaran lingkungan, korban jiwa, gangguan operasional lapangan minyak dan gas, hingga munculnya pengolahan dan peredaran hasil olahan minyak mentah ilegal.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengatakan lembaganya telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada 2020 sebagai upaya menemukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

“Ini menunjukkan bahwa SKK Migas proaktif dalam turut memberikan kontribusi dalam upaya penertiban sumur illegal”, kata Hudi dikutip dari siaran pers, Kamis (17/7/2024).

Atas hasil kajian tersebut, Hudi mengatakan lembaganya telah menyampaikan rekomendasi pembentukan Tim Gabungan lintas sektor dan Kementerian yang dipimpin oleh Kemenko Polhukam RI dalam rangka penanganan dan pemetaan potensi dari eks illegal drilling tersebut.

“SKK Migas juga telah mengusulkan payung hukum berupa Peraturan Presiden RI untuk penanganan illegal drilling dan Peraturan Menteri ESDM RI untuk pengelolaan eks illegal drilling”, imbuh Hudi.

Dalam konteks penanganan atas kegiatan illegal, SKK Migas bersama Ditjen Migas KESDM RI, Pemerintah Daerah, Muspida, Aparat Kepolisian, dan TNI telah melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari pekerjaan illegal drilling dengan masyarakat setempat.

Upaya penghentian kegiatan ilegal juga telah dilakukan di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Batanghari (bantuan PT. Pertamina EP), Kabupaten Sarolangun (bantuan Techwin Benakat South Betung Ltd), Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PT. Pertamina EP), dan Desa Keban Kabupaten Musi Banyuasin (bantuan PHR Regional 1 Zona 4) dan lainnya.

“Kami menyadari bahwa upaya menertibkan sumur illegal itu tidak mudah, oleh karenanya SKK Migas terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait,” tuturnya.

Hudi menyampaikan jika pembatasan aktivitas pengeboran ilegal melalui pengusahaan produksi sumur minyak tua telah efektif berjalan di beberapa daerah.

Selain itu, pengusahaan produksi sumur tua dapat dilakukan melalui kerja sama SKK Migas dengan Pertamina EP dan mitra di daerah, baik BUMD maupun KUD.

Kegiatan ini sekaligus sebagai langkah SKK Migas melakukan sinergi untuk melakukan monitoring produksi minyak dari sumur tua sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 01 Tahun 2008”.

Diharapkan dengan adanya kegiatan pengusahaan sumur tua oleh Calon Mitra (KUD/BUMD) di daerah dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), mengurangi aktifitas pengeboran dan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat setempat serta dapat mengatasi gejolak sosial yang kemungkinan terjadi di sekitar area operasi KKKS.

Saat ini terdapat 8 kontrak existing pengelolaan sumur tua oleh KUD atau BUMD dengan total jumlah sumur minyak yang dikelola 1.434 sumur tua dan produksi sebesar 3.142 BOPD (status sampai dengan 30 Juni 2024).

Sementara itu, terdapat 5 kontrak pengelolaan sumur tua yang masih dalam proses pengajuan dan perpanjangan di bulan Juli 2024.

Selanjutnya direncanakan akan ada 7 KUD dan BUMD lagi yang akan turut mengajukan usulan kegiatan pemroduksian minyak dari sumur tua di tahun 2024.

Dengan langkah-langkah di atas dan melalui optimalisasi kegiatan sumur tua, diharapkan pengusahaan sumur minyak ilegal baik berupa illegal drilling maupun illegal refinery dapat terus berkurang dan aktivitas masyarakat penambang melalui KUD/BUMD dapat diakomodir sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

“Potensi dari sumur tua yang berjumlah 1.434 dengan produksi mencapai 3.142 BOPD, jika memperhatikan jumlah sumur illegal drilling yang jumlahnya beberapa kali lebih banyak dibandingkan sumur tua yang sudah dikelola, maka dapat dibayangkan bahwa betapa besar potensi tambahan produksi minyak,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG) mengumumkan penerimaan dividen dari PT Union Sampoerna Triputra Persada (USTP) dan anak usaha senilai Rp870 miliar.

Corporate Secretary Triputra Agro Persada Joni Tjeng mengungkapkan berdasarkan penerimaan pemberitahuan pembagian dividen dan penerimaan dividen tertanggal 17 Juli 2024, TAPG menerima dividen dari USTP dan entitas anaknya senilai Rp870 miliar.

"Tidak ada dampak material atas transaksi penerimaan dividen dari USTP dan entitas anaknya," kata Joni dalam keterbukaan informasi, Kamis (18/72024).

Joni mengatakan, PT Union Sampoerna Triputra Persada merupakan perusahaan ventura bersama yang sahamnya dimiliki oleh TAPG sebesar 50%.

Sebagai informasi, PT Union Sampoerna Triputra Persada adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. USTP berdiri dan memulai bisnis sejak tahun 2007, memiliki wilayah operasional di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Sebelumnya, TAPG tercatat menebar dividen sebesar Rp1,8 triliun atau lebih tinggi dari laba bersih 2023 sebesar Rp1,6 triliun.

Menurut Joni pembagian dividen yang lebih besar dari laba bersih ini sebagai bentuk apresiasi untuk para pemegang saham TAPG.

"Kami juga punya structure loan sudah turun, dan kondisi yang akan kami hadapi kami sudah siapkan strategi. Jadi sudah saatnya kami berikan apresiasi ke pemegang saham," ucap Joni dalam konferensi pers TAPG, Kamis (2/5/2024).

Dia menjelaskan, dividen yang dibagikan TAPG ini mencerminkan dividen payout ratio sebesar 140% dari laba bersih. Dividen ini setara dengan Rp91 per saham.

Sementara Presiden Direktur TAPG Tjandra Karya Hermanto menuturkan tahun 2023 merupakan tahun yang sangat menantang bagi industri sawit akibat El Nino yang memengaruhi produksi di negara-negara utama penghasil sawit, serta harga energi global yang meningkat imbas tekanan geopolitik dunia turut mengakibatkan melonjaknya biaya produksi, khususnya harga pupuk.

“Berkat dukungan penuh dari pemegang saham, dan strategi operasional yang kokoh, kami berhasil mengatasi tantangan-tantangan yang ada tahun lalu. Perseroan secara konsisten mendorong produktivitas dengan optimalisasi pupuk dan penerapan Good Agricultural Practices didukung teknologi serta Continuous Improvement untuk meningkatkan OER (oil extraction rate),” kata Tjandra.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PALU - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah segera menghadirkan Bus Trans Palu guna memperkuat mobilitas layanan transportasi darat di daerah tersebut.
"Sesuai perencanaan, 24 bus dioperasikan untuk melayani rute dalam kota," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto dihubungi dari Palu, Rabu (17/7/2024).
Ia menjelaskan pengoperasian bus trans Palu atas kerja sama dibangun Pemkot dan PT Bagong Transport, yang mana pengelolaannya ditangani langsung oleh perusahaan tersebut.
Peran Pemkot Palu sebagai pembeli jasa angkut penumpang dari moda transportasi tersebut melalui sistem Buy The Service (BTS), dengan kontrak awal selama tiga tahun.
"Diupayakan bus trans Palu diluncurkan pada September 2024 dan pada awal Oktober nanti kegiatan operasionalnya dimulai," ujarnya.
Ia memaparkan, secara teknis 24 unit bus tersebut akan melayani empat koridor/jurusan dan 50 titik pemberhentian untuk angkut dan menurunkan penumpang.
Saat ini pihaknya di pimpin Wali Kota Palu Hadianto Rasyid sedang berada di Kota Malang, Jawa Timur meninjau kesiapan moda transportasi tersebut untuk dioperasikan di Kota Palu.
"Transportasi ini mampu memuat 35 penumpang. Kemudian biaya operasional kendaraan menjadi tanggung jawab perusahaan. Pemkot Palu hanya menyiapkan halte dan jalur perlintasan moda transportasi tersebut," tutur Trisno.
Kebijakan diambil Pemkot Palu sebagai upaya peningkatan layanan angkutan penumpang di sektor transportasi darat.
"Layanan ini pertama hadir di Sulteng, dan Kota Palu sebagai daerah pertama yang menggagas dengan harapan fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah (pemda) dapat terlaksana maksimal dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat," kata dia.

Bisnis.com, PATI - Penjabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro memastikan bahwa karyawan PT Sejin yang mengalami keracunan tidak perlu risau dengan biaya perawatan di rumah sakit, karena semuanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk sementara fokus pemulihan karena semua karyawan PT Sejin yang terdampak keracunan makanan sudah ditanggung BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya di sela-sela menjenguk pasien di RSUD RAA Soewondo Pati, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024).

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati turut prihatin dengan adanya kejadian tersebut dan mengimbau seluruh masyarakat agar menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi untuk lebih hati-hati.

Terkait dengan penyebab keracunan, kata dia, Dinkes Pati sudah mengirimkan sampel makanan dan muntah korban keracunan di laboratorium Provinsi Jawa Tengah.

"Kita tunggu hasilnya nanti seperti apa," ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Aviani Tritanti Venusia menambahkan jumlah karyawan pabrik PT Sejin Pati yang diduga mengalami keracunan bertambah menjadi 310 orang dari sebelumnya berjumlah 286 karyawan.

"Hingga hari ini (17/7), jumlah karyawan yang mengalami keracunan bertambah menjadi 310 karyawan," ujarnya.

Karyawan yang mengalami keracunan pada Selasa (16/7) sore, langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara intensif.

Adapun jumlah karyawan yang menjalani rawat inap sebanyak 41 orang, rawat jalan 267 orang, dan dua orang dilakukan observasi. Sedangkan pasien yang menjalani rawat inap juga mulai membaik.

Keluhan yang dialami para karyawan yang diduga keracunan makanan, di antaranya perut mual, kepala pusing, muntah, dan nyeri di dada.

Ratusan karyawan yang diduga keracunan tersebut, menjalani perawatan di lima rumah sakit, yakni KSH Pati, RSUD Soewondo, RS Assyutiah, RS Mitra Bangsa, dan RS Fastabiq Sehat.

Ia mengajak masyarakat supaya berhati-hati dan memperhatikan segala sesuatu saat menyelenggarakan konsumsi makanan atau minuman, baik jumlah kecil maupun besar. Dimulai sejak pemilihan bahan baku masakan, penyimpanan, pengolahan, penyajian hingga saat dikonsumsi.

"Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika menggunakan jasa boga, bisa diperhatikan kepemilikan izin dan sertifikatnya karena sebagai bagian dari higienitas makanan yang disediakan," ujarnya.

Ia juga mengimbau penyedia jasa boga untuk memperhatikan secara seksama saat menyelenggarakan jasa boga, dimulai dari pemilihan bahan baku mentah, penyimpanan, pengolahan, penyajian, hingga saat dikonsumsi.