Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen susu milik konglomerat Sabana Prawirawidjaja, PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Co. Tbk. (ULTJ) mengantongi kenaikan pendapatan menjadi Rp6,58 triliun sepanjang Januari-September 2024. Meski begitu, laba bersih produsen Ultra Milk itu merosot.

Penjualan Ultrajaya Milk pada 9 bulan 2024 lebih tinggi 7,59% dari realisasi pada periode yang sama 2023 sebesar Rp6,11 triliun.

Penjualan ULTJ terdiri atas penjualan minuman di pasar domestik Rp7,26 triliun dan pasar ekspor Rp10,24 miliar. Ditambah, penjualan makanan sebesar Rp56,11 miliar di pasar lokal dan Rp4,54 miliar di pasar ekspor. Penjualan itu dikurangi komponen pajak pertambahan nilai (PPN) Rp724,94 miliar dan bonus kinerja Rp22,25 miliar.

Sepanjang Januari-September 2024, Ultrajaya Milk mencatat beban pokok penjualan sebesar Rp4,35 triliun atau naik 5,52% year-on-year (YoY) dari Rp4,13 triliun.

Pada periode tersebut, beban penjualan Ultrajaya Milk naik lebih signifikan, yaitu 34,36% YoY menjadi Rp848,04 miliar. Hal itu sejalan dengan biaya iklan dan promosi Ultrajaya Milk yang melonjak dari Rp253,44 miliar per kuartal III/2023 menjadi Rp447,85 miliar sepanjang 9 bulan 2024.

Alhasil, ULTJ membukukan penurunan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba bersih ULTJ terkikis 6,15% YoY dari Rp939 miliar menjadi Rp881,18 miliar. Laba per saham ULTJ ikut turun dari Rp90 menjadi Rp85.

Sebelumnya, PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk. (ULTJ) merespons kebijakan pemerintah yang akan menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025.

Sekretaris Perusahaan ULTJ Helina Widayani menyatakan terkait dengan rencana kebijakan cukai MBDK, pihak perusahaan sedang berupaya untuk mengkajinya terlebih dahulu.

"Mengenai hal tersebut, masih kami kaji," katanya, saat dihubungi Bisnis, pada Rabu (4/9/2024).

ULTJ saat ini sedang mengkaji langkah-langkah strategis yang akan digunakan perusahaan pada tahun depan, saat kebijakan cukai MBDK diterapkan.

Yang akan menjadi salah satu pertimbangan ULTJ ialah besaran kontribusi gula dalam biaya produksi dan berkomitmen menyediakan produk yang sehat bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI) membukukan laba konsolidasi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp45,06 triliun per September 2024. Angka ini tumbuh 2,43% dari capaian September 2023 dengan nilai Rp43,99 triliun. Sedangkan setelah dimasukkan kepentingan non pengendali, laba BRI mencapai Rp45,36 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa capaian tersebut didorong oleh penguatan fundamental kinerja perseroan serta respons strategis terhadap dinamika pasar.

“Laba diperoleh sudah paling tentu dari pengelolaan balance sheet yang baik,” katanya dalam paparan kinerja BRI kuartal III/2024 secara daring, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024, BRI menyalurkan kredit senilai Rp1.353,53 triliun, tumbuh 8,21% secara tahunan atau year on year (YoY).

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,7% diantaranya atau sebesar Rp1,106 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. Porsi segmen ini mencapai 81,7% dari keseluruhan kredit yang disalurkan bank pelat merah tersebut.

“Penyaluran kredit yang tumbuh positif ini juga membuat aset BRI meningkat sebesar 5,94% secara YoY menjadi Rp1.962 triliun,” lanjutnya.

Menurut Sunarso, dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, pihaknya kemudian mampu mengelola kualitas aset dengan baik, tecermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang membaik.

NPL BRI per kuartal III/2024 tercatat sebesar 2,9%, lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 3,07%.

“Loan at risk [LAR] juga lebih baik sekarang. Semula loan at risk kita itu 13,8%, dan di triwulan III ini sudah turun menjadi 11,66%,” tuturnya.

Adapun, laba BRI secara bank only mencapai Rp41,67 triliun. Realisasi ini naik 6,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp39 triliun.

Sedangkan jika ditambahkan dengan laba untuk kepentingan nonpengendali, maka laba konsolidasi BRI mencapai Rp45,36 triliun per September lalu, berbanding Rp44,21 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara konsolidasi, BRI membukukan pendapatan bunga Rp148,79 triliun pada kuartal III/2024, berbanding Rp131,89 triliun tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) mencapai kenaikan laba kotor sebesar 17,21% pada kuartal III tahun 2024, dengan margin laba kotor sebesar 33,45%. Kenaikan margin laba kotor ini mengindikasikan BLES berhasil meningkatkan efisiensi produksinya jika dibandingkan dengan kuartal III tahun 2023 yang mencatat margin laba kotor sebesar 30,28%.

Sampai dengan kuartal III tahun ini BLES membukukan laba kotor sebesar Rp345 milyar dari nilai penjualan sebesar Rp 1,032 trilyun. Periode yang sama di tahun lalu mencatat laba kotor sebesar Rp295 milyar dari nilai penjualan sebesar Rp973 milyar.

Kinerja bottom line di kuartal III ini juga menunjukkan pertumbuhan dimana laba bersih dan EBITDA Perseroan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 19,31% dan 12,10% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Total nilai aset BLES di kuartal III tahun 2024 pun bertambah sebesar 19,56% jika dibandingkan dengan periode Desember tahun 2023.

Perbesar

Manajemen menyampaikan bahwa kinerja Perseroan di kuartal III ini antara lain didukung dengan telah beroperasinya kembali pabrik 1 Mojokerto dan pabrik 2 Lamongan, yang sebelumnya di kuartal II dilakukan upgrading capacity. Total kapasitas terpasang BLES saat ini adalah 4,6 juta m3 per tahun dari sebelumnya di tahun 2023 sebesar 3,2 juta m3 per tahun.

Ditambahkan pula, bahwa saat ini BLES sedang melakukan pembangunan pabrik 5 di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pabrik yang direncanakan beroperasi di pertengahan tahun 2025 memiliki kapasitas terpasang sebesar 1 juta m3 per tahun, sehingga total kapasitas terpasang BLES menjadi 5,6 juta m3 per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp15.727 pada perdagangan hari ini, Rabu (30/10/2024).

Dilansir dari Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,28% ke Rp15.727 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,06% ke 104,25.

Mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang dan dolar Singapura stagnan, dolar Taiwan menguat 0,16%, won Korea Selatan naik 0,02%, dan peso Filipina naik 0,03%.

Rupee India dibuka stagnan, yuan China melemah 0,05%, dolar Hong Kong menguat 0,01%, ringgit Malaysia turun 0,10%, dan baht Thailand turun 0,13%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam risetnya mengatakan bahwa sentimen datang dari dinamika Pilpres AS antara Donald Trump dan Kamala Harris yang kian dekat.

Selain itu, data perekonomian dari AS yang akan dipublikasikan seperti data produk domestik bruto kuartal III/2024 hingga data indeks harga PCE juga mempengaruhi sentimen pasar. Gerak-gerik stimulus perekonomian dari China juga menjadi perhatian.

Itu sebabnya, Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah akan diperdagangkan fluktuatif, dan ditutup melemah pada rentang Rp15.760—15.870 per dolar AS pada hari ini.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.08 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.725 dan harga jual sebesar Rp15.745 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.595 dan Rp15.895 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp15.595 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.895 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.31 WIB masing-masing sebesar Rp15.719 dan Rp15.739 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp15.640 dan Rp15.840 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.00 WIB masing-masing sebesar Rp15.730 dan Rp15.750.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.500 dan harga jual senilai Rp15.850. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.33 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Selasa pukul 10.21 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.475 dan Rp15.825.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.715 dan harga jual sebesar Rp15.735 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp15.605 dan jual sebesar Rp15.895. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) meminta Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk menghentikan pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Koperasi (WamenKop) Ferry Juliantono dalam acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa (29/10/2024) malam.

Menurut Ferry, sebanyak 80% pembiayaan LPDB harus digunakan untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif guna menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen seperti koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya.

“Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa disetop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Di samping itu, Ferry juga menekankan akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.

Selain LPDB, dia juga menyoroti peran Jaminan Kredit Indoneesia (Jamkrindo) dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi. Sebab, jelas Ferry, sejarah Jamkrindo berasal dari Kementerian Koperasi.

“Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut, WamenKop menyatakan bahwa Gerakan Koperasi juga diberi kesempatan untuk ikut dalam program makan bergizi yang bakal menelan total anggaran sebesar Rp71 triliun.

Untuk itu, Ferry mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

“Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program makan bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) alias Bank Jatim mencatatkan aset Rp106,63 triliun per September 2024. Jumlah aset itu tumbuh dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp103,85 triliun.

Peningkatan aset Bank Jatim ditopang oleh peningkatan kredit yang diberikan baik konvensional maupun syariah, termasuk surat berharga yang dimiliki.

Dalam pengumuman di Bisnis Indonesia hari ini, Rabu (30/10/2024), kredit yang diberikan oleh Bank Jatim mencapai Rp59,77 triliun berbanding Rp52,57 triliun pada tahun sebelumnya. Pembiayaan syariah juga naik dari Rp2,18 triliun menjadi Rp2,41 triliun. Sedangkan surat berharga yang dimiliki naik dari Rp16,23 triliun menjadi Rp22,16 triliun.

Dalam periode ini, dana pihak ketiga di Bank Jatim juga mencatatkan pertumbuhan untuk tabungan dan deposito. Sedangkan produk giro mengalami perlambatan tipis.

Tercatat, deposito di Bank Jatim per September 2024 naik menjadi Rp37,71 triliun dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp28,45 triliun.

Selanjutnya, tabungan naik dari Rp28,81 triliun menjadi Rp29,24 triliun. Sedangkan giro melambat tipis dari Rp20,92 triliun menjadi Rp20,54 triliun.

Total liabilitas Bank Jatim per September 2024 mencapai Rp94,28 triliun dari sebelumnya Rp91,7 triliun. Sedangkan ekuitas perusahaan mencapai Rp12,34 triliun.

Sementara itu, penopang laba BJTM berasal dari pendapatan bunga yang tumbuh menjadi Rp5,78 triliun berbanding Rp5,27 triliun. Meski beban bunga tercatat naik dari Rp1,7 triliun menjadi Rp1,83 triliun, pendapatan bunga bersih BJTM masih naik dari Rp3,57 triliun menjadi Rp3,94 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Katatonia menjadi salah satu gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi respon psikomotorik seseorang.

Penyakit katatonia adalah kelainan yang mengganggu kesadaran seseorang terhadap dunia sekitarnya sehingga mempengaruhi pergerakan dan komunikasi dengan cara yang tidak biasa.

Penyakit ini sering dikaitkan dengan gangguan skizofrenia karena orang yang mengidap skizofrenia selalu menunjukkan gejala katatonia. Meskipun begitu, katatonia dan skizofrenia merupakan dua kondisi yang berbeda.

Dilansir dari Cleveland Clinic, ada beberapa gejala umum katatonia adalah:

1. Agitasi, gejala ini menunjukkan sifat seseorang yang mudah tersinggung dan kesal

2. Ekolalia, terjadi saat seseorang menirukan suara yang dibuat orang lain

3. Echopraxia, terjadi ketika seseorang meniru gerakan orang lain

4. Meringis, kebanyakan dari penderita katatonia akan meringis atau menahan ekspresi wajah yang sama di konteks yang tidak tepat

5. Mannerisme, terjadi ketika seseorang melakukan gerakan normal, tetapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa atau berlebihan

6. Mutisme, terjadi ketika seseorang menjadi sangat pendiam dan tidak berbicara sama sekali

7. Negativisme, orang yang mengidap katatonia cenderung negativisme atau tidak bereaksi terhadap sesuatu yang terjadi disekitarnya atau secara aktif menolak apa yang terjadi di sekitarnya tanpa alasan yang jelas

8. Stereotipi, orang yang mengidap katatonia juga suka melakukan gerakan berulang tanpa alasan, seperti menepuk atau mengusap tubuh seseorang

9. Stupor, kondisi ini terjadi seseorang tidak merespons rangsangan menyakitkan atau apa pun yang terjadi di sekitarnya, seperti dipukul atau dicubit.

Katatonia sering melibatkan perubahan perilaku yang tidak terduga. Penderita katatonia tiba-tiba bisa menjadi bersemangat atau hiperkinetik dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang berlebihan, seperti berbicara aneh, meniru cara orang lain bergerak atau berbicara, bahkan melukai diri sendiri.

Penderita katatonia juga bisa secara tiba-tiba menarik diri atau hipokinetik seolah-olah tidak menyadari lingkungan sekitar. Perilaku-perilaku ini ditunjukkan dengan tidak adanya ekspresi wajah, menolak untuk bergerak, dan bahkan tidak makan dan minum. Selain itu, penderita katatonia bisa dengan cepat menjadi hiperkinetik dan hipokinetik.

Dalam beberapa kasus, katatonia dapat menimbulkan komplikasi yang mematikan yang disebut dengan katatonia maligna. Kondisi ini menyebabkan disautonomia atau kondisi sistem saraf otonom yang tidak berfungsi semestinya. Gejala ini adalah suhu tubuh yang sangat tinggi, denyut jantung cepat, berkeringat, tekanan darah tidak stabil, dan sianosis atau rendahnya kadar oksigen dalam darah.

Tidak ada penyebab khusus yang menyebabkan katatonia, tetapi katatonia biasanya terjadi bersamaan dengan gangguan mental yang diidap oleh seseorang, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, down sindrom, penyakit parkinson, gangguan spektrum autisme, dan encephalitis atau infeksi yang mempengaruhi otak. (Jesslyn Samantha Rumiris Lumbantobing)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengaku siap mengikuti lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) tahun depan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengaku pihaknya sudah bersiap sejak wacana skema KPBU diguangkan pemerintah pada 2020 lalu. Perusahaan pun telah membuat kajian terkait di mana area-area yang menarik untuk diikutkan skema KPBU.

"Jadi apakah PGN siap? PGN tentu akan mendukung semua upaya pemerintah untuk dapat mengakselerasi ketersedian infrastruktur jargas. Kami akan ikut," kata Rosa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

PGN memang perusahaan yang selama ini menggarap pembangunan jargas rumah tangga. Rosa mengungkapkan hingga saat ini jumlah pelanggan eksisting telah mencapai 820.000 sambungan rumah tangga (SR).

Pihaknya menargetkan tambahan sebanyak 117.000 SR sampai akhir 2024. Sedangkan, untuk 2025 PGN menargetkan tambahan 200.000 SR.

"Kalau kita bicara ketersediaan infrastruktur Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) kami sudah memasukkan target committed itu 100.000 minimal per tahun," imbuh Rosa.

Pembukaan lelang jargas rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) mulai 2025 diungkapkan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Dia mengatakan, untuk konstruksi SR sendiri bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) blak-blakan alasan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Indonesia sepi peminat.

Pemerintah sendiri menargetkan sambungan jargas pada tahun ini adalah 2,5 juta sambungan rumah (SR). Sementara itu, capaian jargas per tengah tahun ini baru sekitar 900.000 SR atau belum sampai separuh dari target yang dipatok sampai akhir 2024 ini. Padahal, pembangunan jargas sudah dikebut lebih dari 10 tahun.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas ESDM Laode Sulaeman menuturkan salah satu alasannya adalah aspek sosial. menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap jargas masih rendah.

Hal ini pun dinilai memperlambat proses penetrasi dan peningkatan jumlah pelanggan jargas, khususnya di lokasi-lokasi baru pengembangan.

Laode menyebut masih ada beberapa masyarakat yang khawatir akan pemasangan jargas rumah tangga.

"Aspek sosial, baru mau masuk saja nih temen-teman PGN (PT Perusahaan Gas Negara Tbk) sudah dihadapkan pada isu bahaya 'nanti meledak', wah hal-hal seperti ini yang kadang tidak mudah untuk kita ingin speed up prosesnya," kata Laode dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Untuk diketahui, skema pembiayaan pembangunan jargas saat ini hanya ada dua, yakni lewat anggaran penerimaan dan belanja pemerintah (APBN) dan badan usaha dalam hal ini PGN.

Laode juga mengatakan hambatan lainnya adalah aspek dari konsumsi masyarakat terhadap jargas. Umumnya, kata dia, pada wilayah-wilayah jargas juga masih menjadi wilayah target penyaluran LPG.

Selain itu, aspek koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) juga masih menjadi alasan penghambat pembangunan jargas, Laode menuturkan proses pemengembangan jargas tidak selalu mendapat fasilitas ataukemudahan izin dari pemda setempat.

"Begitu kita masuk oh ini ada pemda yang mendukung ada yang kurang mendukung, ini masalah, kadang mau bangun MRS [Metering and Regulating Station] saja tidak ada lokasinya dari pemda, ini yang jadi tantangan juga," kata Laode.

Oleh karena itu, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dia meminta kementerian tersebut menerbitkan surat edaran kepala daerah guna mendorong penerbitan kebijakan yang mewajibkan pembangunan jargas.

Laode juga ingin Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat edaran kepala daerah terkait kebijakan pengurangan pungutan daerah dalam pengembangan jargas.

"Kalau dari Kementerian Dalam Negeri kami perlu, kami butuh agar di pemda-pemda itu ada suatu peraturan daerah yang mendukung proses pengembangan jargas karena kalau tak diatur pemda prosesnya gak seragam, pemda melihat berbeda-beda terkait jargas ini," kata Laode.

Tak hanya itu, menurut Laode hambatan pengembangan jargas lainnya adalah aspek keekonomian dan finansial. Dia menjelaskan untuk mencapai kelayakan finansialnya membutuhkan fasilitas pemerintah dalam bentuk dukungan pendanaan proyek.

"Oleh karena itu bertahun2 semenjak kita canangkan program jargas ini yang bermasalah adalah keekonomian, kelayakan finansial, itu terus yang diotak atik," imbuh Laode.

Karenanya, pemerintah pun bakal membuka skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) yang bakal dilelang pada 2025. Hal ini demi menarik investor anak badan usaha swasta bergabung menggarap pembangunan jargas.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 dibuka melemah seiring dengan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) pada Rabu (30/10/2024). Di tengah penurunan indeks, saham ANTM dan AKRA masih menguat.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini dibuka melemah 1,30% atau 7,63 poin ke level 578,32. Tercatat, hanya 2 saham menguat, 22 saham terkoreksi, dan 3 stagnan.

Dua saham yang masih membukukan kenaikan adalah saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) lewat pertumbuhan sebesar 0,93% menuju Rp1.630, dan saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) meningkat 0,74% ke level Rp1.360.

Adapun saham-saham yang melemah dalam indeks Bisnis-27, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang turun 2,56% menuju Rp6.650, saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) terkoreksi 2,19% ke Rp4.020, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) mencatatkan penurunan sebesar 1,89% ke Rp5.200 per saham.

Di sisi lain, IHSG dibuka melemah sebesar 0,41% atau 31,52 poin menuju 7.575,07 sesaat setelah pembukaan perdagangan. Pada hari ini, IHSG dibuka pada level 7.606,60 dan sempat bergerak ke posisi 7.606,68.

Tercatat, sebanyak 160 saham menguat, 131 saham menurun, dan 212 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar alias market cap mencapai Rp12.714,11 triliun.

Direktur PT Indovesta Utama Mandiri Rivan Kurniawan mengatakan prospek indeks Bisnis-27 sampai akhir 2024 diyakini mampu melanjutkan kinerja positifnya.

"Hal ini karena didasari dengan kinerja keuangan yang positif dan juga prospek bisnis yang cerah," kata Rivan, Selasa (29/10/2024).

Rivan melanjutkan beberapa saham yang baru masuk dalam indeks Bisnis-27 seperti ADMR, CPIN, HEAL, ISAT, dan PTBA dipilih secara hati-hati dan penuh perhitungan. Menurut Rivan yang juga menjadi anggota Komite Indeks Bisnis-27, saham-saham tersebut memiliki kinerja dan prospek jangka panjang yang menarik.

Senior Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menjelaskan masing-masing saham konstituen baru Indeks Bisnis-27 seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) mempunyai katalis di sektor masing-masing yang akan mendorong laju pergerakan saham-saham tersebut.

"Untuk HEAL, misalnya, akan terdorong oleh permintaan dari sektor healthcare yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan adanya faktor stabilitas perekonomian yang tercipta," ujar Nafan, Selasa (29/10/2024).

Kemudian untuk saham anak usaha Adaro Energy, PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), Nafan memandang prospek ke depan akan berkaitan dengan batu bara metalurgi. Nafan memperkirakan prospek batu bara metalurgi ke depan akan meningkat, karena permintaan ekspor yang tinggi untuk permintaan stainless steel.

Nafan menuturkan hal ini dapat mengerek kinerja harga penjualan rata-rata atau average selling price (ASP) dari batu bara ADMR. Prospek ADMR ke depan juga diperkirakan akan semakin baik apabila harga batu bara meningkat.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah do­­­­minasi dolar yang masih menguasai perdagangan dunia, inisia­tif BRICS mendorong de-do­­­larisasi menawarkan per­­­spektif baru arah pembayaran global. Saat ini, lebih dari 80% perdagangan dunia ma­­­sih ditransaksikan dalam dolar AS, dan sekaligus men­­­jadi cadangan devisa berbagai negara.

Dominasi dolar tidak hanya menjadi sumber kekuatan ekonomi Amerika Serikat, tetapi juga menciptakan ketergantungan pada kebijakan ekonomi dan politik AS, yang terkadang menimbulkan risiko bagi negara berkembang.

Indonesia, sebagai negara strategis di Asean, baru-baru ini mengajukan diri untuk bergabung dengan BRICS.

Langkah ini juga menandai keinginan pemerintah untuk memperluas opsi dalam sistem pembayaran global dan mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar AS. Namun, di sisi lain, bergabungnya Indonesia dengan BRICS juga menawarkan tantangan dan peluang baik dari sisi ekonomi maupun politik.

BRICS, yang didirikan pada 2009, muncul sebagai forum ekonomi negara berkembang yang bertujuan memperkuat pengaruhnya dalam sistem keuangan global sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Beberapa anggota, seperti China dan Rusia, bahkan telah mengambil langkah de-dolarisasi melalui penggunaan yuan dalam perdagangan energi dan pembentukan jaringan pembayaran alternatif untuk menghindari SWIFT, sistem pembayaran global yang didominasi oleh AS.

BRICS kini berkembang tidak hanya sekadar aliansi ekonomi, tetapi juga wadah untuk mendapatkan pengaruh lebih besar di kancah internasional. Dengan kehadiran Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan, negara-negara BRICS mencakup hampir 40% populasi dunia dengan 35% dari PDB global. Dengan bergabungnya Indonesia BRICS berpotensi memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara.

Neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota BRICS memang menunjukkan pola interdependensi yang kuat. China, misalnya, merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai miliaran dolar AS per tahun, terutama dalam sektor manufaktur dan komoditas.

India juga memainkan peran penting sebagai importir utama minyak kelapa sawit Indonesia, sementara Brazil dan Rusia terlibat dalam perdagangan komoditas strategis seperti gandum, kedelai, dan pupuk.

Keinginan pemerintah untuk bergabung dengan BRICS membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran lintas batas yang lebih mandiri. Indonesia dapat memanfaatkan inisiatif-inisiatif BRICS dalam membangun alternatif sistem pembayaran, seperti BRICS Pay, yang bertujuan memfasilitasi transaksi dengan mata uang lokal baik ritel, B2B maupun berbasis block-chain.

Selain itu, BRICS juga merencanakan mengembangkan jaringan pembayaran lintas batas yang lebih independen dari SWIFT, yang selama ini telah menjadi pusat lalu lintas pembayaran global.

Meskipun kerja sama BRICS memberi peluang besar, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu dicermati. Dalam ranah politik, BRICS memiliki pengaruh kuat dari China dan Rusia, dua negara dengan kekuatan geopolitik besar.

Sesuai komitmen pada kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia perlu mempertahankan keseimbangan agar tidak terseret dalam dinamika rivalitas antara negara-negara besar, baik blok Barat maupun Timur.

Dari sisi ekonomi, tantangan lainnya adalah risiko ketergantungan pada China yang sudah sangat besar. Indonesia perlu memastikan bahwa hubungan dengan China dalam BRICS tidak makin memperlebar ketergantungan ekonomi, melainkan menciptakan ruang untuk diversifikasi mitra dagang, seperti India, Brazil, dan Rusia.

Sebagai negara terbesar di Asean, Indonesia memiliki posisi strategis yang dapat memperkuat pengaruh BRICS di kawasan Asia Tenggara. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga telah mengembangkan sejumlah inisiatif pembayaran lintas batas yang sejalan dengan langkah untuk mulai mengurangi dominasi dolar.

Pertama Local Currency Settlement (LCS) dan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD). Inisiatif ini memungkinkan transaksi lintas batas dengan mata uang lokal antara Indonesia dan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dengan adanya LCS, risiko fluktuasi mata uang dolar dapat diminimalkan dalam perdagangan kawasan.

Kedua QRIS Crossborder. Melalui QRIS Crossborder, Bank Indonesia telah mengintegrasikan sistem pembayaran berbasis QR dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Inisiatif ini memungkinkan wisatawan dan pelaku bisnis melakukan pembayaran lintas negara secara mudah dan aman. QRIS Crossborder bahkan akan diperluas ke Jepang, India, dan UEA, menciptakan ruang yang lebih besar untuk pembayaran tanpa dolar.

Ketiga inisiatif Crossborder Fast Payment melalui Proyek NEXUS. Bank Indonesia bersama BIS Innovation Hub dan empat negara Asean lain yaitu Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand bergabung dalam proyek NEXUS, yang memiliki tujuan akhir menghubungkan sistem fast payment antarnegara. Proyek ini menawarkan potensi pembayaran lintas batas yang cepat dan efisien menggunakan mata uang lokal.

Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa Indonesia telah proaktif mencari alternatif sistem pembayaran yang tidak bergantung pada dolar, bahkan sebelum wacana untuk bergabung dengan BRICS. Dengan keinginan bergabungnya Indonesia dalam BRICS, inisiatif-inisiatif tersebut dapat diperkuat dan diperluas melalui dukungan negara-negara BRICS, untuk menciptakan sistem pembayaran lintas batas yang lebih mandiri.

Keputusan bergabung dengan BRICS mencerminkan politik luar negeri bebas aktif dan semangat kedaulatan ekonomi sebagaimana Gerakan Non-Blok. Dalam konteks sistem pembayaran, langkah ini memberikan lebih banyak opsi transaksi lintas batas kedepan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar, termasuk mempertimbangkan opsi BRICS Pay.

Namun, Indonesia tetap perlu menjaga keseimbangan kepentingan nasional dan posisi strategisnya di Asean agar keanggotaan BRICS bisa memperkuat sistem pembayaran yang lebih independen sekaligus membuka peluang baru di tengah tantangan global.